Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tabel 1: Perbandingan Raperda<br />
tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahan yang Terjadi<br />
RANCANGAN<br />
PERATURAN DAERAH<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
TAHUN 2005<br />
TENTANG<br />
TATA CARA PENYUSUNAN<br />
PERENCANAAN<br />
PEMBANGUNAN DAERAH<br />
LEMBARAN DAERAH<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
NOMOR: 4 TAHUN 2005 SERI : D<br />
PERATURAN DAERAH<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
NOMOR 8 TAHUN 2005<br />
TENTANG<br />
TATA CARA PENYUSUNAN<br />
PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br />
DAERAH<br />
PERUBAHAN YANG TERJADI<br />
Pasal 5<br />
(3) Kegiatan dalam RKP Desa yang<br />
merupakan bagian dari kewenangan<br />
Desa akan didanai oleh Anggaran<br />
Pendapatan dan Belanja Desa.<br />
Pasal 5<br />
(3) Kegiatan dalam RKP Desa<br />
yang merupakan bagian dari<br />
kewenangnan Desa akan didanai<br />
oleh Anggaran Pendapatan dan<br />
Belanja Daerah<br />
Pada pasal 5 ayat (3) ada perubahan<br />
substansi. Pada draft hasil<br />
pembahasan pada tingkat panmus<br />
DPRD, disebutkan bahwa Kegiatan<br />
dalam RKP Desa yang merupakan<br />
bagian dari kewenangan Desa akan<br />
didanai oleh Anggaran Pendapatan<br />
dan Belanja Desa. Sementara pada<br />
draft yang disahkan, <strong>Perda</strong> 8/2005,<br />
disebutkan bahwa Kegiatan dalam<br />
RKP Desa yang merupakan bagian<br />
dari kewenangnan Desa akan<br />
didanai oleh Anggaran Pendapatan<br />
dan Belanja Daerah.<br />
Pasal 8<br />
(3) Penyusunan RKPD dilakukan<br />
melalui urutan kegiatan:<br />
1. Penyusunan dan penetapan<br />
Fungsi Pembangunan Prioritas;<br />
2. Penyusunan dan penetapan<br />
rancangan plafon anggaran<br />
indikatif untuk SKPD dan Desa;<br />
3. Penyiapan rancangan rencana<br />
4.<br />
kerja;<br />
Musyawarah perencanaan<br />
pembangunan; dan<br />
5. Penyusunan rancangan akhir<br />
rencana kerja pemerintah<br />
daerah.<br />
Pasal 8<br />
(3) Penyusunan RKPD dilakukan<br />
melalui urutan kegiatan :<br />
1. Penyusunan dan penetapan<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Fungsi Pembangunan Prioritas;<br />
Penyusunan dan penetapan<br />
rancangan plafon anggaran<br />
indikatif untuk SKPD dan Desa;<br />
Penyiapan rancangan rencana<br />
kerja;<br />
Penyusunan rancangan akhir<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
rencana kerja pemerintah<br />
daerah.<br />
4.<br />
Pada pasal 8 ayat (3) ada<br />
perubahan substansi. Pada draft<br />
hasil pembahasan pada tingkat<br />
panmus DPRD, disebutkan bahwa<br />
penyusunan RKPD dilakukan melalui<br />
urutan kegiatan:<br />
5.<br />
Penyusunan dan penetapan<br />
Fungsi Pembangunan Prioritas;<br />
Penyusunan dan penetapan<br />
rancangan plafon anggaran<br />
indikatif untuk SKPD dan Desa;<br />
Penyiapan rancangan rencana<br />
kerja;<br />
Musyawarah perencanaan<br />
pembangunan; dan<br />
Penyusunan rancangan akhir<br />
rencana kerja pemerintah<br />
daerah.<br />
Sementara pada draft yang telah<br />
disahkan, <strong>Perda</strong> 8/2005, salah<br />
satu urutan kegiatan keempat,<br />
musyawarah perencanaan<br />
pembangunan, tidak ditemukan.<br />
129