Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

REVISI KE 9 ( SABTU 14
JANUARY 2006)
DRAFT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA DI
KABUPATEN BANDUNG
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN
DESA DI KABUPATEN BANDUNG
PERUBAHAN YANG TERJADI
Pasal 14
(2) Bentuk penyediaan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud ayat
(1) berupa kegiatan fisik dan non
fisik sebagaimana tersebut pada
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung No......tahun......
tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Kewenangan
Kabupaten pada Desa di Kabupaten
Bandung.
Pasal 14
(2) Bentuk penyediaan pelayanan
publik sebagaimana dimaksud ayat
(1) berupa kegiatan fisik dan non
fisik dilaksanakan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku.
Pasal 14 pada draft yang diajukan
panmus juga mendapat perubahan.
Rujukan pada paket perda yang
dibahas bersamaan dihilangkan dan
diganti.
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :.................
TANGGAL :.................
TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN
DESA
DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA
Pada perda 2/2006, ternyata
lampirannya tidak ada. Padahal
dalam pasal 3 ayat (5) disebutkan:
(5) Diagram sumber pendapatan
desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang tidak terpisahkan
dari peraturan daerah ini.
3.4 Temuan Analisis dan Diskusi
3.4.1 Tiada ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunan peraturan daerah
Dari hasil kajian pada Kepmendagri-otda No. 23 Tahun 2001 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah dapat disimpulkan bahwa prosedur yang ada
sama sekali belum memberi ruang bagi adanya partisipasi masyarakat. Dalam
peraturan tersebut hanya memberi ruang pada Pimpinan Unit Kerja (biasanya
pimpinan SKPD) sebagai inisiator, serta pada DPRD yang menggunakan hak
inisiatifnya. Apabila masyarakat hendak mengusulkan untuk penyusunan sebuah
produk hukum daerah, mereka harus terlebih dahulu mengajukannya pada kedua
lembaga tersebut. Disini terlihat bahwa posisi masyarakat termarjinalkan karena
sistem yang ada hanya memberikan ruang yang sangat sempit untuk partisipasi.
Hanya usulan-usulan yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah
atau DPRD yang mungkin untuk diterima dan ditindaklanjuti.
137