Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

masukan, kritikan, perbaikan terhadap substansi usulan produk hukum daerah.
Mereka dapat mengawal substansi yang terkait dengan kepentingan mereka.
Tapi ketika pembahasan di Panmus DPRD selesai, dan pembahasan memasuki
sidang paripurna, tidak ada lagi ruang bagi masyarakat. Padahal dalam ruang
tersebut sangat mungkin ada negosiasi dan kompromi antara anggota dewan
yang pro dengan yang kontra, yang menyebabkan adanya perubahan substansi.
Selain itu, bukan tidak mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja dalam proses
penyaduran, penulisan dan penempatan dalam lembaran daerah.
Dari analisa isi kita melihat bahwa:
• Pada pasal 5 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan
pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa Kegiatan dalam RKP Desa yang
merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa. Sementara pada draft yang disahkan, Perda No. 8 Tahun
2005, disebutkan bahwa Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari
kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Di sini perubahan yang terjadi memang hanya satu kata, yaitu dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bila perubahan ini tidak mendapat perhatian serius, perbedaan kecil ini telah
mengaburkan maksud awal pasal tersebut. Pada draft hasil pembahasan di Panmus
DPRD, kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa
akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ayat ini menegaskan
bahwa kegiatan yang menjadi bagian kewenangan desa harus dibiayai dari sumber
daya desa.
Ketika ternyata kalimatnya berubah menjadi kegiatan dalam RKP Desa yang
merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, ini berarti kegiatan dalam RKP Desa, yang merupakan bagian
dari kewenangan desa dan bukan kewenangan kabupaten, yang merupakan
program kerja desa, dibiayai dari sumber daya kabupaten. Pengertian kalimat
ini berpotensi melanjutkan ketergantungan desa pada sumberdaya kabupaten.
Sehingga bukan tidak mungkin pada akhirnya tidak akan memberdayakan desa
dan menjadikan beban pada kabupaten.
• Pada pasal 8 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan
pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa penyusunan RKPD dilakukan
melalui urutan kegiatan Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan
Prioritas, Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk
SKPD dan Desa, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan
pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
Sementara pada draft yang telah disahkan, Perda No. 8 Tahun 2005, kegiatan
keempat, musyawarah perencanaan pembangunan, tidak ditemukan.
139