Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

Raperda Alokasi Dana Perimbangan Desa berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan Nomor. 2 Tahun 2006. Gagalnya Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Pada Desa gagal disahkan menjadi peraturan daerah telah menyebabkan usaha desentralisasi untuk mengembangkan otonomi desa yang telah lama diperjuangkan INISIATIF menjadi berjalan pincang. Hal ini karena logikanya, Perda Alokasi Dana Perimbangan Desa baru dapat diimplementasikan setelah ada kepastian mengenai apa-apa saja urusan pemerintahan kewenangan kabupaten yang diserahkan pada desa dan menjadi beban desa. Dana perimbangan desa adalah kompensasi yang diberikan atas bertambahnya beban pelayanan publik di desa dengan adanya kewenangan desa yang lebih luas. Kemudian dari analisa isi kita melihat bahwa: • Pada konsideran mengingat, terjadi perubahan substansi. Pada draft yang disepakati panmus untuk diusulkan pada sidang paripurna, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak termasuk sebagai perundangan yang dirujuk. Tapi pada draft yang telah disahkan, Perda No. 2 Tahun 2006, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ditambahkan sebagai suatu rujukan. Selain itu pada Perda No. 2 tahun 2006, rujukan pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dan rujukan pada raperda yang satu paket, yaitu raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa dihilangkan. Di sini kita melihat bahwa perubahan rujukan perundangan (pada konsideran mengingat) berimplikasi berbeda. Perubahan dengan adanya penambahan konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan telah memperbaiki dokumen peraturan yang disahkan. Namun perubahan yang menghilangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa sebagai konsideran, yang dibahas pada saat yang bersamaan, telah mencederai semangat desentralisasi untuk pengembangan otonomi desa. Hal ini karena perda yang dirujuk ini disusun untuk saling melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan bersama memberdayakan desa melalui desentralisasi kewenangan dan fiskal. • Pada pasal 1 huruf c, definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirubah dari asalnya: c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; menjadi c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Di sini perubahan yang terjadi juga sifatnya memperbaiki. Pada draft yang disepakati hasil pembahasan di tingkat Panmus DPRD, pengertian DPRD masih mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara perbaikannya, sebagaimana terdapat pada Perda No. 2 tahun 2006, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 142
• Pasal 3 ayat (4) juga mengalami perubahan substansi. Pengecualian pada ayat tersebut yang asalnya hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dirubah menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur. Pada pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah “c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional”. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat 4). Penjelasan pada draft yang disepakati pada tingkatan Panmus DPRD disebutkan bahwa (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa. Ini berarti pengertiannya secara matematis adalah: DPdes = (DPkab - DAKdes)x10% Yang mana: DPdes = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten yang dibagikan ke desa DPkab = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten DAKdes = Dana Alokasi Khusus dari kabupaten ke desa. Dengan adanya perubahan pada draft yang disahkan, pada Perda 2/2006, menjadi (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur, maka pengertiannya secara matematis menjadi: DPdes = (DPkab - DAKdes-Baparat)x10% Yang mana: DPdes = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten yang dibagikan ke desa DPkab = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten Baparat = Belanja aparatur DAKdes = Dana Alokasi Khusus dari kabupaten ke desa. Dari pengertian pada Perda No. 2 Tahun 2006 Pasal 3, maka bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pusat yang dibagikan pada desa jumlahnya semakin sedikit. Perubahan diatas terjadi tanpa ada stakeholder dari desa terlibat pada pembahasan karena dilakukan pada ruang yang tertutup bagi stakeholder. • Pasal 14 pada draft yang diajukan panmus juga mendapat perubahan. Rujukan pada paket perda yang dibahas bersamaan dihilangkan dan diganti. Asalnya (2) 143
Page 1 and 2:
BAB 1 Mengkaji Implementasi Perda P
Page 3 and 4:
Inovasi otonomi luas yang berdampak
Page 5 and 6:
kelembagaan 192 Perda, perizinan/pe
Page 7 and 8:
erupa Perda kelembagaan, sedangkan
Page 9 and 10:
Selain itu, proses demokratisasi pe
Page 11 and 12:
UU Nomor 22 tahun 1999 dilakukan de
Page 13 and 14:
2.3 Komparasi Kondisi Perda Sekalip
Page 15 and 16:
daerah otonom, pembentukan Perda an
Page 17 and 18:
Kesehatan 4.1.2 Kota Semarang Pelay
Page 19 and 20:
lemah terhadap tenaga kerja salah s
Page 21 and 22:
secara merata melalui transmigrasi.
Page 23 and 24:
Kesehatan 4.1.7 Kabupaten Sragen Se
Page 25 and 26:
Dengan adanya realisasi investasi i
Page 27 and 28:
adanya diskriminasi pelayanan antar
Page 29 and 30:
4.2 Kondisi di Provinsi Lampung 4.2
Page 31 and 32:
Permasalahan mendasar bagi masyarak
Page 33 and 34:
menciptakan usaha kecil produktif y
Page 35 and 36:
Pemda yang lebih ditekankan pada pe
Page 37 and 38:
pengembangan industri perikanan pad
Page 39 and 40:
ini sangat berpengaruh pada kemampu
Page 41 and 42:
dalam Bab III Pasal 15 sampai denga
Page 43 and 44:
dengan menambah dukungan mereka dik
Page 45 and 46:
Pemerintah negara lain yang bermina
Page 47 and 48:
(Second Water and Sanitation for Lo
Page 49 and 50:
3. Desentralisasi dan Kepemimpinan
Page 51 and 52:
Keterlibatan masyarakat merupakan f
Page 53 and 54:
seorang warga yang bisa dibilang me
Page 55 and 56:
4. Ketidakpastian Kelanjutan Pendan
Page 57 and 58:
Kelompok Kerja Guru dan Kepala Seko
Page 59 and 60:
Sosialisasi yang kurang mengurangi
Page 61 and 62:
7. Terbatasnya Dampak karena Data y
Page 63 and 64:
Blitar Ya + Meningkatkan dana untuk
Page 65 and 66:
Kendati dalam proyek-proyek yang ti
Page 67 and 68:
Beri dukungan kepada para reformis,
Page 69 and 70:
Mendorong implementasi hukum dan pe
Page 71 and 72:
3. Iklim Berusaha dan Investasi Pas
Page 73 and 74:
Prinsip-prinsip efisiensi ekonomi d
Page 75 and 76:
Selain inovasi dalam bentuk pelayan
Page 77 and 78:
mengirim 2 stafnya untuk belajar se
Page 79 and 80:
Sebagai sebuah kabupaten kecil, Leb
Page 81 and 82:
disaring melalui wawancara dan pemb
Page 83 and 84:
Tabel 4: Daftar Pengaduan dan Permo
Page 85 and 86:
7. Catatan Penutup Otonomi daerah t
Page 87 and 88:
menengah atau jangka panjang, tetap
Page 89 and 90:
akan tampil didalam PP maupun dalam
Page 91 and 92: entuk kesejahteraannya meningkat, u
Page 93 and 94: Dalam menjawab beberapa pertanyaan
Page 95 and 96: aik di Kabupaten Lampung Barat itu
Page 97 and 98: BAB 2 Penyusunan dan Implementasi P
Page 99 and 100: Tabel 2 : Agregat Pendapatan Region
Page 101 and 102: Telah menjadi isu nasional bahwa sa
Page 103 and 104: i. j. Presentasi Kelompok; dan Eval
Page 105 and 106: Setelah KUA dan SP disepakati, maka
Page 107 and 108: 3.3 Peningkatan Efisiensi dan Efekt
Page 109 and 110: merumuskan prioritas kegiatan dilak
Page 111 and 112: 1. 2. 3. Peraturan Daerah Nomor 2 T
Page 113 and 114: Kondisi sosial budaya Kota Gorontal
Page 115 and 116: Dengan pertimbangan pelaksanaan ket
Page 117 and 118: disampaikan oleh Pemerintah Kota Go
Page 119 and 120: Dari hasil pengamatan tentang kondi
Page 121 and 122: 5. Penutup Berdasarkan hasil telaah
Page 123 and 124: Sebagai studi kasus, kita menggunak
Page 125 and 126: Sebagai studi kasus, kita menggunak
Page 127 and 128: Prosedur Penyusunan Peraturan Daera
Page 129 and 130: Tabel 1: Perbandingan Raperda tenta
Page 131 and 132: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATE
Page 133 and 134: tingkat desa. Hasil akhir pengemban
Page 135 and 136: tidak banyak perdebatan dalam hal s
Page 137 and 138: REVISI KE 9 ( SABTU 14 JANUARY 2006
Page 139 and 140: masukan, kritikan, perbaikan terhad
Page 141: cacat dan perlu ada perbaikan • P
Page 145 and 146: kemampuan untuk meyakinkan anggota
Page 147 and 148: Referensi Bratakusumah, Deddy Supri
Page 149 and 150: 4. Partisipasi Instrumental, Transf
Page 151 and 152: Secara empiris, perubahan arah part
Page 153 and 154: erikutnya, kemudian diikuti pemapar
Page 155 and 156: Berikutnya, adanya dampak situasi p
Page 157 and 158: 4. Analisis dan Temuan Pokok 4.1 Fr
Page 159 and 160: Tabel 4: Tabel Analisis definisi Pe
Page 161 and 162: Tabel 6: Tabel Sintesis untuk Metod
Page 163 and 164: efektifitas pengambilan kebijakanny
Page 165 and 166: Referensi Cleaver, Frances., dalam
Page 167 and 168: 2. Ayu Pramusinto Sedikit untuk Pak
Page 169 and 170: Kemudian di kota Gorontalo tidak me
Page 171 and 172: Memang kalau kita bicara masalah pu
Page 173 and 174: BAB 3 Perda Pelayanan Publik : Kese
Page 175 and 176: dan masyarakat urban, tapi memperti
Page 177 and 178: Studi yang dilakukan Diane Wolf di
Page 179 and 180: Penyidik Umum. Demikian juga sanksi
Page 181 and 182: negara dan kemanusiaan (HAM). Kedua
Page 183 and 184: 3.2 Rekomendasi 1. 2. 3. Keberadaan
Page 185 and 186: 2. JPKM Kab Purbalingga Provinsi Ja
Page 187 and 188: Sasongko, M.Si. menerbitkan Surat B
Page 189 and 190: 4. Temuan Pokok dan Analisis 4.1 Se
Page 191 and 192: kemudian diikuti dengan sektor indu
Page 193 and 194:
4.1.3 Latar Belakang Lahirnya JPKM
Page 195 and 196:
1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan kualita
Page 197 and 198:
dengan asas kebersamaan dan kegoton
Page 199 and 200:
Purbalingga mengalami perkembangan
Page 201 and 202:
1. 2. 3. 4. 5. Peningkatan akses ma
Page 203 and 204:
Nilai manfaat ditempuhnya program J
Page 205 and 206:
Dengan meningkatnya pendapatan bera
Page 207 and 208:
kronologi waktu ini sebenarnya memb
Page 209 and 210:
No. Nama Peraturan Tentang Diundang
Page 211 and 212:
Tabel 9: Daftar Daerah Yang Pernah
Page 213 and 214:
Tabel 9: Daftar Daerah Yang Pernah
Page 215 and 216:
dan eksklusif berbasis local conten
Page 217 and 218:
progresivitas. Pada gilirannya, bet
Page 219 and 220:
Sumber Penulisan Wawancara dengan k
Page 221 and 222:
2005). Di Indonesia, gagasan mengen
Page 223 and 224:
perhatian adalah klausula-klausula
Page 225 and 226:
yang ditandatangani tanggal 17 Dese
Page 227 and 228:
Wilayah perencanaan RUTR Gunung Cir
Page 229 and 230:
Kuningan tentang Rencana Umum Tata
Page 231 and 232:
Daftar Pustaka Departemen Permukima
Page 233 and 234:
yang saat itu belum serusak sekaran
Page 235 and 236:
SDH. Negara sepertinya tak pernah i
Page 237 and 238:
Lantas bagaimana dampak otonomi dan
Page 239 and 240:
2. 3. 4. Kehutanan desa, dengan kar
Page 241 and 242:
memberdayakan masyarakat setempat t
Page 243 and 244:
Bagian dari pemerintah ini dibagi l
Page 245 and 246:
memastikan pemasukan PAD ini, setia
Page 247 and 248:
Sementara untuk bagian pemerintah s
Page 249 and 250:
Daftar Pustaka Adi, N. Juni dkk. 20
Page 251 and 252:
5. Merebut Kembali Hak Perempuan at
Page 253 and 254:
hidup perempuan dan anak-anak; keli
Page 255 and 256:
Gambar 1 : Status Gizi Balita S tat
Page 257 and 258:
Adanya fakta di atas, menunjukkan b
Page 259 and 260:
Bahan bacaan Cornelis Lay, Good Gov
Page 261 and 262:
ada mencerminkan karakter lokal dae
Page 263 and 264:
dan mandi yang adalah kebutuhan uta
Page 265 and 266:
Penelitian terhadap akuntabilitas P
Page 267 and 268:
persoalan nyata yang dialami warga
Page 269 and 270:
keadaan air yang menjadi tanggungja
Page 271 and 272:
Daftar Pustaka Kelompok Peraturan P
Page 273 and 274:
7. Diskusi Sesi Paralel 2: Perda Pe
Page 275 and 276:
solusi bagi PKL sekarang karena pro
Page 277 and 278:
Dan yang kedua, maksud saya tentang
Page 279 and 280:
mereka tetap menyadari bahwa ini ad
Page 281 and 282:
BAB 4 Evaluasi dan Analisis Kebijak
Page 283 and 284:
masyarakat masih berada dalam kondi
Page 285 and 286:
Evaluasi biasanya didefinisikan seb
Page 287 and 288:
Kondisi semacam inilah yang kemudia
Page 289 and 290:
dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Page 291 and 292:
Kondisi keuangan ini menjadi pendor
Page 293 and 294:
Kewenangan secara legal administrat
Page 295 and 296:
menjual barangnya dengan harga lebi
Page 297 and 298:
lebih murah. Selain itu, pembinaan
Page 299 and 300:
5. 6. Modernisasi pasar untuk menin
Page 301 and 302:
2. Menuju Perda yang Realistis, Par
Page 303 and 304:
memadai agar pengelolaan daerah sec
Page 305 and 306:
1. Substansi (Realitas) 1.1 Standar
Page 307 and 308:
d. e. Perda masih ‘dianggap’ me
Page 309 and 310:
Gambar 2. Konsepsi Menuju Perda yan
Page 311 and 312:
Daftar Pustaka Andrik Purwasito DR,
Page 313 and 314:
3. Ajasi dari Yayasan Kita Saya ter
Page 315 and 316:
1. ◊ Jawaban Dede Mariana Pertama
Page 317 and 318:
pemukiman ada banyak orang yang aka
Page 319 and 320:
nentuin hukuman? Ini sebenarnya ter
Page 321 and 322:
BAB 5 Perda Online 321
Page 323 and 324:
dikehendakinya. Bahkan untuk seri P
Page 325 and 326:
BAB 6 Hasil Rekomendasi Sesi lokaka
Page 327 and 328:
No. Indikator Masalah Solusi/Rekome
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Diskusi Kelompok 3 : Evaluasi & Ana
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Biodata dan Informasi Pemakalah Ses
Page 337 and 338:
3. Enny Nurbaningsih, SH, MM, Staf
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
5. Saeful Muluk, Staf Peneliti di P
Page 343 and 344:
2003. Berpengalaman melakukan berba
Page 345 and 346:
Page 347:
Kontak: Ir. I GPA Rhama Wijaya Mena
show all

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?