Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

kemampuan untuk meyakinkan anggota DPRD untuk mengakomodasi mereka.
Sebenarnya bila ada “kesadaran dan kebaikan hati” pihak eksekutif maupun
legislatif, black box prosedural ini dapat dibuka sedikit demi sedikit. Namun
black box yang sampai saat ini tidak menyediakan ruang bagi partisipasi
masyarakat adalah proses setelah pembahasan di Panmus DPRD sampai
menjadi Perda yang telah disahkan.
2.
3.
Bila ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses pembahasan
dalam proses penyusunan produk hukum daerah, sudah selayaknya kesempatan
tersebut dimanfaatkan sebaik baiknya. Hal ini karena, stakeholder lain yang
kontra, yang mempunyai konflik kepentingan dengan kepentingan masyarakat
umum, yang ingin memanfaatkannya hanya untuk kepentingan kelompok atau
pribadinya saja, mereka pun akan terus berjuang untuk memasukkan agenda
atau kepentingan mereka dalam produk hukum yang sedang disusun. Bahkan
perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai saat akhir pembahasan saja,
kalau memungkinkan, mereka akan berusaha mempengaruhi anggota DPRD
untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Untuk itu, perjuangan masyarakat
dalam proses penyusunan produk hukum daerah tidak boleh berhenti begitu
saja setelah diusulkan atau setelah selesai dibahas di Panmus DPRD. Sudah
seharusnya mereka pun mencoba untuk menitipkan agenda mereka pada
anggota DPRD, bekerjasama dengan mereka, dan memberi mereka pengertian.
Diharapkan ketika tahap penyusunan produk hukum daerah memasuki black
box, masyarakat yang mengusulkan tidak perlu khawatir karena di dalam
black box tersebut ada anggota DPRD yang berjuang untuk kepentingannya.
Siapapun yang kontra dengan substansi yang dicoba diwujudkan dalam produk
hukum daerah, akan terus berusaha untuk merubahnya demi kepentingan
mereka. Dari studi kasus yang telah dibahas, ditemukan bahwa sekecil
apapun perubahan yang terjadi (bahkan hanya dua huruf) sangat potensial
untuk merubah substansi produk hukum. Perubahan tersebut bisa menjadikan
produk hukum yang disusun menjadi yang lebih baik, atau bisa juga lebih
jelek. Setidaknya, sesedikit apapun perubahan yang terjadi potensial untuk
merubah struktur, logika atau substansi produk hukum. Dalam seluruh proses
penyusunan produk hukum daerah, menuntut adanya kapasitas pemahaman
yang cukup tentang substansi yang dicoba diatur dalam produk hukum, proses
dan prosedur penyusunan produk hukum, serta pemahaman tentang tata
aturan hukum. Sehingga bagi masyarakat yang mengusulkan, atau siapapun,
bila berkesempatan terlibat dalam proses legislasi, dapat dengan mudah beradu
argumentasi mempertahankan substansi yang diusung dalam produk hukum
daerah.
4.2 Rekomendasi
1.
Dari kesimpulan di atas disebutkan bahwa masyarakat yang mengusulkan
penyusunan produk hukum daerah, masyarakat yang ingin terlibat dalam
145