Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua definisi yang menjadi bagian utama
dalam Perda Partisipasi (dan transparansi) Kabupaten Lebak, perlu dijelaskan
bahwa perda ini cukup layak untuk dikatakan memiliki framework partisipasi
transformatif, khususnya dari sisi substansi. Partisipasi ternyata tidak hanya
diarahkan sebagai instrumen untuk menggali dan mendapatkan suara masyarakat.
Lebih jauh lagi, partisipasi dan pelibatan masyarakat menjadi tujuan bagi
perubahan terhadap posisi masyarakat itu sendiri, menjadi lebih berdaya. Hal
ini memberikan gambaran cukup utuh tentang upaya-upaya menyeimbangkan
perubahan dari sisi masyarakat.
Berdasarkan data yang menjadi bagian dalam perda itu sendiri, dimuat secara
kongkrit sejumlah strategi dan mekanisme agar terjadi power relations yang
seimbang.
Berikutnya, ketika partisipasi tidak hanya dilakukan pada saat implementasi
program-program pembangunan, tetapi lebih awal lagi sejak proses formulasi
kebijakan, maka telah muncul upaya mentransformasi masyarakat. Keterlibatan
sejak tahap perumusan yang termuat dalam pasal 16 perda ini, mementahkan
asumsi bahwa masyarakat hanyalah menjadi bagian dari eksekutor program
pembangunan.
Namun satu hal yang menjadi ganjalan dalam substansi dan argumen perda ini
adalah, masyarakat diposisikan sudah memahami dan mampu menjalankan start
untuk berpartisipasi. Tidak menonjol ditemukan, argumen tentang upaya-upaya
untuk memprinsipkan kapasitas masyarakat. Di kemudian hari kekurangan ini
akan menjadi ganjalan serius, tatkala terjadi perbedaan kapasitas yang menonjol
antar masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah daerah (dan DPRD).
Terakhir, argumen-argumen partisipasi dalam teks dan struktur logika perda ini
cukup kuat untuk menangkal bahaya elite capture. Jaminan hak masyarakat dan
kewajiban pemerintah dan DPRD dalam partisipasi, merupakan modal utama
untuk menangkal terjadinya situasi ini.
Diperkuat lagi dengan keberadaan komisi partisipasi (dan transparansi) yang
bisa menjadi mediator sekaligus wakil masyarakat yang dekat dan kredibel untuk
menjalankan fungsi penyeimbang dalam partisipasi kebijakan dan program
pembangunan. Juga, pendirian lembaga independen seperti ini, bisa diharapkan
untuk memberikan prospek yang baik bagi masa depan partisipasi masyarakat.
4.2 Metode Partisipasi
Untuk bahasan metode partisipasi, analisis langsung dilakukan melalui structure,
mengingat teks yang lebih kongkrit, yang justru bisa diposisikan sebagai data. Untuk
bagian ini, analisis difokuskan pada bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi
dalam proses kebijakan dan/atau pembangunan.
160