Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Antara eksekutif, legislatif dan masyarakat itu yang kita gunakan. Jadi saya
dengan ketua dewan atau ketua komisi atau ketua fraksi baku-baku telpon, aparat
birokrat baku-baku telpon dengan anggota dewan, bagaimana ini, seperti hari ini
saya harus ada di Gorontalo hari ini sebab besok itu pembahasan kebijaksanaan
yang dulu AKU (Arah Kebijaksanaan Umum) sekarang jadi KUA (Kebijaksanaan
Umum Anggaran) itu saya harus sampaikan kepada dewan, jadwalnya pagi,
dengan perhitungan bahwa kalau acara ini sesuai dengan waktu maka saya akan
berangkat jam 3 tadi, tiba malam, besok paginya saya bisa hadir, saya telpon tadi
ketua dewan, “Saya mohon maaf kira-kira saya tidak bisa berangkat sore ini, nanti
besok pagi subuh, jadi boleh ditunda acara dewannya jam 10”, “Oh boleh Pak”. Jadi
tidak formal tapi dulo hupa, jadi hubungan keakraban kekeluargaan ini sehingga
tidak ada hambatan-hambatan yang berarti, ada pun pembicaraan itu tinggal melegal-kan,
bikin peraturan daerah tetapi diantara kita sudah ada lobby-lobby secara
tidak mengikat. Itu sesuai dengan budaya Gorontalo, dulo hupa itu.
2.
Djoko
Enaknya kalau bersama dengan Pak Walikota, saya pikir jawabannya sudah
dijawab Pak Walikota. Pak Gatot barangkali nuansa yang saya presentasikan agak
berbeda, artinya sudah pasti dibanding dengan yang Pak Walikota karena saya
sudah langsung fokus ke masalah APBD. Kalau APBD tadi sudah disampaikan
Pak Wali juga. Masalah akses publik itu sudah sangat cukup detail sebenarnya
diatur oleh surat edaran Kepala Bappenas. Kalau itu saja kita kerjakan betul,
sebenarnya sudah memadai. Hanya selama ini persoalannya yang saya amati
tadi, sering-sering apa yang terlihat mudah di atas kertas, jadi ini teman-teman
di Bappenas juga, pada waktu merumuskan SE Bappenas itu sepertinya enak saja
gambar-gambar apa panah-panah setelah ini, tapi giliran diterapkan di lapangan itu
susahnya setengah mati tidak mudah. Artinya kalau untuk akses informasi publik
masalah perda APBD saya membaginya menjadi pramusrenbang, musrenbang,
pasca musrenbang. Yang pra sama musrenbang sudah jelas. Mungkin yang
menarik dipersoalan pasca-nya.
Setelah musrenbang kan kita susun menjadi rencana kerja pemerintah daerah
kota. Kemudian itu kita ambil, kebijakan-kebijakan itu kita rumuskan, tadi yang
disampaikan pak Walikota, kebijakan umum anggaran sekarang (KUA). Pada
saat kita menyampaikan KUA ke dewan saja artinya melalui suatu mekanisme
sidang paripurna, publik semua tahu, diliput media masa secara luas. Setelah
paripurna kita melakukan pembahasan dengan dewan, itu publik bisa ngasih
input. Memang terus terang di Tarakan belum kami perdakan akses informasi ini,
mudah-mudahan ini saya bisa didukung Bu Diani untuk memfasilitasi Tarakan
menjadikan perda akses informasi ini. Jadi mulai dari penyampaian KUA sampai
nanti KUA diterjemahkan menjadi rencana anggaran, itu publik masih openly
can access, sampai tadi yang saya sampaikan. Kepala-kepala dinas itu semacam
menjalani sidang sarjana itu, pertanyaannya lebih-lebih keras, lebih campur
aduklah, yah situasi di dewan kita tahu, itu betul-betul kritis, dan masyarakat itu
bisa ikut memberikan pendapatnya sampai akhirnya pengesahan.
170