Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Studi yang dilakukan Diane Wolf di Sukoharjo (1986), menunjukkan banyak
perusahaan besar (formal), membayar gaji lebih rendah, terutama pekerja wanita
yang dianggap sebagai suplemen, karena mereka masih ditanggung keluarganya
yang bekerja di sektor lain, seperti sektor informal atau pertanian. Usaha sektor
informal dan gaji pekerja di perusahaan pembuatan batu bata, industri genting
dan pembuatan meubel rakyat justru mampu membayar gaji yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan besar. Sementara menurut El-Shakhs sifat dan
komposisi kegiatan ekonomi cenderung berbeda menurut skala kegiatan ekonomi.
Keberdayaan sektor informal di kota-kota 2 besar cenderung menunjang kegiatan
ekonomi modern, yakni berfungsi melayani kebutuhan sekunder atau tersier,
menggunakan pekerja upahan, dan tergantung pada pasar kerja. Sebaliknya
di kota-kota sedang dan kecil kegiatan sektor informal masih berkait dengan
kebutuhan dasar sektor pertanian, dan belum terpengaruh pasar kerja.
Dalam hal ini, keberadaan PKL di Surakarta dalam menunjang perekonomian di
Kota Surakarta menggambarkan karakteristik yang dapat memberikan kontribusi
berarti terhadap kegiatan ekonomi sektor informal maupun sektor formal yang
3
berkait dengan pasar kerja. Lebih dari itu keberadan PKL sebenarnya juga mampu
menyumbangkan pendapat, dan mampu menawarkan jalan keluar bagi persoalan
yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan,
yakni pengangguran, terutama pada masa krisi ekonomi karena kemampuan sektor
formal hanya mampu menyerap kesempatan kerja dalam jumlah yang terbatas.
2.2 Kebijakan Pemberdayaan PKL
Kebijakan pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemda Surakarta dilakukan
dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Melalui kebijakan tersebut Pemda
Kota Surakarta mempunyai kewenangan untuk memberdayakan PKL dengan
menempatkan PKL pada lokasi-lokasi tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam
menetapkan tempat usaha mempertimbangkan faktor lain seperti sosial, ekonomi,
ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang (Pasal 2).
Dalam hal ini PKL dibebani tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, kerapihan,
kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan (Pasal 3), dengan
persyaratan yang ditentukan oleh Wali Kota. Dengan kewenangan yang dimiliki
Wali Kota Surakarta berupaya melakukan penempatan, penataan dan penertiban
keberadaan PKL sebagai upaya untuk memberdayakan PKL di Kota Surakarta
melalui mekanisme perizinan yang di keluarkan oleh Pemda Surakarta. Ketentuan
perizinan secara garis besar berisi pertama perizinan diperoleh setelah melalui
mekanisme pendaftaran, dengan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan
Wali Kota Surakarta. Ketentuan perizinan tidak boleh dipindahtangankan kepada
siapapun tanpa persetujuan pejabat yang berwenang (Pasal 4).
2 Lihat Diane Wolf dalam Hana-Dieter Evera, Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di
Indonesia dan Malaysia, LP#ES, Jakarta, 1995, hal 201.
3 El-Shakhhs dalam Tadjuddin Noer Effendi dkk, Struktur Pekerjaan Sektor Informal dan Kemsikinan
di Kota, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1996, hal 262-263.
177