Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga proyeksi elementasi vertikal bagi
sektor pendidikan dan sektor pangan, sandang, dan papan, serta dunia usaha
pada umumnya. Terpenuhinya kedua elementasi tersebut menjadi prasyarat
minimal bagi keberhasilan sektor-sektor pembangunan berikutnya. Oleh karena
itu, bila berhasil dalam mengentaskan keterpurukan kesehatan, maka dapat
dikatakan berhasilnya sebuah pemerintahan bekerja. Demikian pula sebaliknya.
Dalam perspektif penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan
bersama pembangunan pendidikan akan meningkatkan kapasitas dasar manusia.
Meningkatnya kesehatan akan meningkatkan produktifitas kerja penduduk, yang
berarti meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan
juga berpengaruh terhadap bidang pendidikan.
Sejak tahun-tahun pertama dekade ini, Pemkab Purbalingga berjuang keras untuk
mengentaskan keterpurukan kesehatan rakyatnya. Melalui kajian mendalam
yang dilakukan sebelumnya, Pemkab Purbalingga berhasil mengidentifikasi
4 (empat) problematika mendasar bidang kesehatan. Keempatnya dijadikan
referensi kebijakan, berikut solusinya. Pertama, perilaku masyarakat yang kurang
menunjang perikehidupan yang menyehatkan. Kedua, kondisi lingkungan yang
kurang menunjang terhadap syarat-syarat kesehatan, seperti terlalu dekatnya
tempat/jamban buang air besar dari rumah tempat tinggalnya. Ketiga, layanan
kesehatan yang dinilai masih minimum bagi rakyat banyak, terutama rakyat dari
keluarga miskin (Gakin). Keempat, kondisi demografis masyarakat yang kurang
favourable bagi pemajuan kualitas kemandirian sehingga bisa ke luar dari belit
elementasi kesehatan. Keempatnya dinilai biang kualitas kesehatan masyarakat
Purbalingga kebanyakan. Satu per satu persoalan diurai. Solusi diusahakan dicari,
dengan satu tujuan agar ia dapat diatasi—atau paling tidak dapat dirintis kapan
suatu kala akan bisa diakhiri. Kalau sekadar karena perilaku yang kurang sehat,
bisa diatasi dengan jalan himbauan yang disokong para tokoh agama dan tokoh
masyarakat. Bila persoalannya adalah sekadar lingkungan yang belum mendukung,
pengembangan infrastruktural merupakan jalan keluarnya.
Jika karena faktor demografis yang kurang menunjang syarat perikehidupan
bagi warga Purbalingga, toh dapat dicari cara lain melalui program-program
Keluarga Berencana (KB). Intinya, selama bisa diatasi dengan jalan lain maka
dicarikan jalan lain dimaksud. Tapi persoalannya menjadi lain bila problematika
menyangkut layanan kesehatan. Ini jauh lebih rumit, karena menyangkut performa
birokrasi kesehatan pula. Pemkab Purbalingga akhirnya menemukan solusi dalam
seluruh jawaban merosotnya derajat kesehatan. Solusi ini berbasis pada langkah
komprehensif atau paripurna, prinsip promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif.
Yang jelas konsepsi ini harus sistemik, terstruktur, dan merupakan jaminan
pembiayaan. Inilah program yang kemudian dikenal sebagai Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Purbalingga. Gagasan model JPKM
Purbalingga ini jauh mendahului program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
yang diperkenalkan pusat berdasar UU No. 40 Tahun 2004. Bila JPKM mulai
dirintis sejak 16 Februari 2001 ketika Bupati Purbalingga Drs. Triyono Budi
186