Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Dengan meningkatnya pendapatan berarti meningkatkan daya beli masyarakat.
Meningkatnya daya beli berarti meningkatkan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan berpengaruh pada
pembangunan bidang pendidikan karena hanya orang sehat yang dapat mengikuti
proses belajar dengan baik. Sedangkan melalui pembangunan kesejahteraan sosial
akan memberi perlindungan dan advokasi ke penyandang masalah kesejahteraan
sosial terutama keluarga miskin lewat pemenuhan kebutuhan hidup pokok karena
pemenuhan kebutuhan hidup pokok tak dapat menunggu sampai keluarga miskin
dapat dientaskan dan secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Untuk mendorong terwujudnya asas adil dan merata, peserta JPKM dibagi tiga
strata. Strata I adalah keluarga yang memenuhi kriteria Gakin sesuai Surat
Edaran Bupati, strata II adalah keluarga yang saat didata tidak memenuhi kriteria
Gakin namun di tahun sebelumnya mereka menjadi sasaran JPS-BK, atau disebut
pula sebagai Pasca Gakin. Strata III adalah keluarga yang sejak program JPS-BK
diluncurkan sampai saat pendataan tidak termasuk kriteria Gakin (Non Gakin) atau
masyarakat mampu. Penentuan masyarakat masuk dalam kestrataan dilakukan
langsung oleh Kader Kesehatan Desa yang notabene anggota masyarakat biasa
guna menjaga obyektivitas. Pembagian strata ini terkait erat dengan ketentuan
pembayaran premi oleh peserta JPKM yang digunakan untuk kapitasi kepada
pelaku pelayanan kesehatan (Polindes/PKD, PUSTU, PUSKESMAS dan Rumah
Sakit).
Tabel 6: Kapitasi JPKM
K API T ASI J PK M
ALOKASI PREMI
2001
/ 2002
2002
/ 2003
2003
/ 2004
2004
/ 2005
2005
(5 Bl)
2006
POLINDES/ PKD,
PUSTU & PUSK
9.500
10.000
11.75
0
20.000
13.000
30.500
RAWAT INAP
PUSKESMAS
1.500
1.000
1.500
2.000
1.000
3.500
R S U D
11.500
14.000
20.75
0
21.500
15.000
39.000
BAPEL JPKM
3.000
5.000
6.000
6.500
4.750
7.000
JUMLAH
25.000
30.000
40.00
0
50.000
33.750
80.000
Sumber : Dinkes Purbalingga 2006
Ketentuan premi adalah strata I dibebaskan dari pembayaran premi/gratis, strata
II diwajibkan membayar 50% dari nilai premi, dan strata III diwajibkan membayar
penuh. Kartu JPKM berlaku untuk 1 keluarga inti yang terdiri dari suami, istri,
dan anak kandung selama 12 bulan pelayanan. Dengan ketentuan ini, Pemkab
menyiapkan subsidi terencana ke peserta JPKM khususnya strata I dan strata II
yang besarnya makin menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta dan
meningkatnya nilai premi keluarga non gakin setiap tahunnya.
205