Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

secara merata melalui transmigrasi. Namun demikian, masyarakat Blora justru
hanya menjadi penonton dari “pemain-pemain yang memiliki modal besar” untuk
melakukan eksploitasi di Blora. Harapan akan terserapnya tenaga kerja dalam
pengelolaan kekayaan hutan dan minyak masih belum terealisasi hingga sekarang.
Masyarakat masih menunggu untuk hanya sekadar menjadi “tenaga kasar” dari
“kue” yang bernama pengelolaan migas Blok Cepu. Pemkab Blora juga masih
lamban dalam mengantisipasi bagaimana masyarakat miskin yang ada di Blora
untuk dapat merasakan kue kekayaan alamnya. Pendekatan-pendekatan yang
terjadi masih bersifat formalistik dan simbolistik semata dan belum menyentuh
aspek substansial dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan
pekerjaan.
Sumber Daya Alam
Wilayah Blora terdiri dari 49,66 % hutan dan 25,38 % merupakan lahan pertanian.
Hampir separuh wilayah kabupaten merupakan kawasan hutan (hutan negara).
Blora juga telah tercatat sebagai salah satu daerah yang memiliki cadangan
minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia. Masyarakat Blora berharap bahwa
dengan telah ditunjuknya pengelola migas di Cepu akan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraannya. Sebagai daerah kaya hutan dan minyak seharusnya masyarakat
Blora memiliki kesejahteraan yang jauh lebih baik dan memiliki jumlah masyarakat
miskin yang sedikit.
Namun dalam kenyataannya masyarakat kesulitan dalam mengakses kekayaan
alam dari dua sektor tersebut yaitu hutan dan minyak. Adanya community
development dalam pengelolaan SDA yang ada di Blora juga tidak serta merta
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena dalam beberapa hal masyarakat
justru kesulitan dalam mengakses adanya community development tersebut. Perda
yang mengatur tentang retribusi penebangan hutan rakyat lebih bersifat “sharing”
pendapatan daripada pengelolaan yang lebih menjamin kelestarian alam padahal
Perda yang sama di Kabupaten Sragen telah dicabut karena alasan lebih untuk
melindungi kelestarian alam tersebut. Maraknya illegal logging pasca reformasi
justru diduga lebih banyak dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kuasa
dan modal yang besar di Kabupaten Blora. Sekali lagi, masyarakat pun hanya
menjadi penonton dalam “penjarahan” kekayaan alamnya.
Kesehatan
4.1.6 Kota Surakarta
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkot Surakarta dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan yang ada di Surakarta salah satunya adalah Program Dasolin (Dana
Sosial Ibu Bersalin) yang berbasis partisipasi masyarakat. Namun beberapa
program yang ada di Kota Surakarta masih mendapat kritikan karena hanya
bersifat simbolistik dan kurang menyentuh permasalahan kesehatan masyarakat.
21