Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

dan eksklusif berbasis local content sehingga pada akhirnya rakyat di daerahnya
mengambil sebesar-besarnya manfaat. Pada dasarnya politik desentralisasi yang
berlaku di mana pun merupakan bagian dari solusi struktural yang penting artinya
bagi kemajuan daerah. Strukturalisasi ini bisa merupakan pelembagaan baru, bisa
pula destrukturalisasi. Namun baik strukturalisasi maupun destrukturalisasi
adalah otoritas untuk menjalankan eksperimentasi kebijakan yang sia-sia belaka
bila bagi pemegangnya tidak menggunakan sebaik mungkin.
Bagi kepala daerah yang mengerti betul makna otonomi daerah serta lingkup yang
lebih luas dari politik desentralisasi, era sekarang ini merupakan kesempatan untuk
mengukur sukses dan prestasi, mengingat otonomi daerah hakikatnya merupakan
realisasi bagi daerah untuk mewujudkan prestasi. Ukuran paling telanjang dari
prestasi adalah apresiasi atau penghargaan. Seorang Bupati Purbalingga Drs. H.
Triyono Budi Sasongko, M.Si. beruntung sekali karena menjadi bupati pada suatu
situasi yang justru berada pada posisi yang serba sulit. Daerahnya tidak begitu
menguntungkan bila ditilik dari sisi geografis, demografis, dan ekonomis. Baginya
kondisi semacam itu tidak dikeluhkannya, namun justru mengartikan kesempatan
dalam mengembangkan daerahnya melalui siasat otonomi daerah. Dalam kata
hatinya otonomi daerah merupakan kebebasan mengembangkan daerah untuk
bergerak maju bersama rakyatnya.
Pada galibnya pimpinan daerah mewakili pikiran dan tindakan progresivitas.
Dalam kata progresif inilah inovasi menjadi pendorong bagi praktisi pemerintah
di daerah untuk tidak menyerah pada keadaan—sebagaimana yang ditunjukkan
elite birokrasi dengan dukungan rakyatnya di Purbalingga. Lebih tepatnya bahwa
jajaran Pemda Purbalingga tidak boleh pasrah bongkokan karena seringkali
banyak orang yang merasa ditutup peluangnya berkreativitas. Namun bagi yang
berpikiran progresif tadi, maka aturan bukanlah halangan. Justru halangan menjadi
tantangan penaklukan. Penulis sepakat bahwa inilah inovasi dalam otonomi
daerah. Inovasi adalah kearifan lokal dan kejeniusan lokal yang terlembaga. Inovasi
adalah gambaran sebuah kemajuan yang terupaya secara terlembagakan itu. Pada
yang namanya inovasi, tersirat terobosan dan kreativitas. Pimpinan daerah yang
mengerti betul akan inovasi tidak akan menyerah atas keadaan. Apalagi ratapan
atas keadaan, hanya gara-gara sekadar kekakuan karena aturan. Contoh JPKM dari
Pemerintah Pusat belum mengemuka. Namun itu tidak menjadikan kepala daerah
yang ingin maju menghalanginya untuk mencanangkan suatu visi pembangunan
Purbalingga yang “mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang
berakhlakul karimah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah disepakati adanya
prioritas utama pada empat pilar pembangunan, yakni :
1.
2.
3.
4.
pendidikan dan agama;
kesehatan;
ekonomi kerakyatan; dan
pembangunan pedesaan; yang ditopang oleh pembangunan sektor-sektor
lainnya secara sinergis.
215