Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Sebelum perda ini lahir, pengelolaan hutan dengan sistem HKm justru telah
12
menyebabkan meningkatnya deforestasi di NTB. Apalagi saat itu, daerah sedang
merayakan ”masa otonomi daerah”. Otonomi daerah ditafsirkan sesuai selera
masing-masing daerah. Daerah diberikan wewenang untuk membuka lahan
hutan kemasyarakatan (skala kecil 100 hektar) dan izin pengambilan kayu kebun
(IPK). Maka izin pun bertaburan. IPK lalu menjadi alasan untuk menebang kayu
hutan. Akibatnya, hutan semakin cepat gundul. Contohnya di Kabupaten Dompu,
Pulau Sumbawa, Dari izin itu Pemkab Dompu memungut retribusi Rp 50.000 per
meter kubik untuk pendapatan asli daerah. Selama empat tahun Pemkab Dompu
mendapatkan Rp 500 juta-Rp 600 juta. Akibatnya, pada 3 Februari 2005 terjadi
banjir yang menghancurkan infrastruktur irigasi. Puluhan rumah hanyut, sekolah,
dan rumah sakit tertimbun lumpur. Kerugian diduga mencapai miliaran rupiahtidak
sebanding dengan hasil retribusi dari IPK (Kompas, 18/5/2005).
Perda NTB terdiri dari XI bab dan 33 pasal. Ada lima hal utama yang diatur dalam
perda ini, yaitu:
1. penetapan wilayah pengelolaan,
2. penyiapan masyarakat,
3. perijinan,
4. pengelolaan hutan,
5. pembinaan dan pengendalian.
Rekoginisi negara atas hak kelola masyarakat dilegalkan dalam bentuk pemberian
ijin kegiatan HKm kepada kelompok masyarakat (pasal 9). Ijin kegiatan HKm yang
dimaksud di sini adalah ijin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
13
kepada masyarakat setempat untuk mengelola HKm. Sedangkan penetapan
14
wilayah pengelolaan HKm ada pada Gubernur dan dikukuhkan oleh Menteri. Oleh
karena masyarakat memiliki hak kelola dalam kegiatan HKm, maka masyarakat
menjadi pemain utama dalam pengelolaan HKm. Pengelola HKm itu mencakup
penataan kawasan, perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
hutan dan perlindungan hutan. Dalam pemanfaatan hutan, masyarakat berhak
mengambil produksi hasil hutan kayu dan non-kayu, mengambil manfaat air
permukaan dan air tanah, pengusahaan jasa wisata alam dan penangkaran flora
dan fauna yang tidak dilindungi, dan mengambil hasil tumpangsari (pasal 14).
Namun demikian semua hasil di atas tidak sepenuhnya milik masyarakat. Ada
pembagian hasil antara masyarakat yang memegang ijin kegiatan HKm dengan
pemerintah. Dalam perda ini tidak dijelaskan secara spesifik berapa proporsi bagi
hasilnya. Pasal 23 hanya menyatakan bahwa pembagian hasil didasarkan pada
kesepakatan antara pemegang ijin kegiatan HKm dengan pemberi ijin kegiatan
HKm yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sebagai lampiran dari surat
keputusan pemberian ijin HKm.
12 Degradasi hutan di NTB telah melahirkan lahan kritis, dari 250.000 ha tahun 1998, meluas jadi
350.000 ha tahun 2002: 100 ha di kawasan hutan dan 250.000 di luar kawasan hutan.
13 Bandingkan dengan SK 31/2001 yang hanya memberikan kewenangan izin kegiatan HKm kepada
Bupati/Walikota, tidak kepada Gubernur.
14 Dalam SK 31/2001 yang berhak menetapkan adalah Menteri, sedangan dalam perda ini ditetapkan
Gubernur dan dikukuhkan oleh Menteri
246