Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

2. Governance, Penganggaran Kinerja dan Anggaran
Berbasis Gender untuk Sektor Kesehatan
Negara atau pemerintah adalah pemegang monopoli fungsi pelayanan pada
masyarakat. Melalui birokrasinya, pemerintah menjalankan fungsi tersebut.
Namun hingga saat ini, banyak persoalan-persoalan muncul justru karena watak
pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi. Sifatnya yang hierarkis,
kaku, stabil dan sentralistik justru menyulitkan mereka dalam melakukan
pelayanan pada masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perubahan (Kaufmann,
1977). Birokrasi juga memiliki watak yang massif dan ineffisien dalam pengelolaan
sumber (Pratikno, 2005). Sementara itu, dengan berkembanganya persoalan yang
ada dalam masyarakat seperti adanya proses pemiskinan secara srtuktural, peran
birokrasi dituntut dapat mengatasi dampak dari persoalan tersebut. Salah satu
fungsi birokrasi dalam melakukan pelayanan adalah fungsi pengelolaan anggaran
dimana birokrasi dituntut dapat mempertemukan antara apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan
kebutuhan tersebut. Fungsi ini adalah fungsi kunci yang diemban birokrasi karena
fungsi inilah yang dijadikan ukuran untuk menilai kinerja pemerintahan dan
menentukan legitimasi pemerintahan dihadapan rakyatnya.
Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, saat ini birokrasi sedang
mengembangkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan prinsip-prinsip visioner,
berwawasan kedepan; responsif, sesuai dengan keadaan; berorientasi pada outcomes
dan output; indikator kinerja yang jelas; efisiensi, dengan input anggaran minimum
dapat melakukan output maksimum; mendukung efektivitas, dengan income
minimum dapat memberikan outcomes maksimum; dan mendukung akuntabilitas,
dapat digunakan stakeholder untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
Semua prinsip-prinsip ini ditekankan pada pencapaian maksimalisasi pelayanan
kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan
kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja (Pratikno, 2005). Catatan penting
dalam proses penyusunan kebijakan anggaran dan proses pengelolaannya adalah
dengan menggunakan perspektif anggaran berbasis gender yang tercermin dengan
adanya; pertama, anggaran yang spesifik dialokasinya untuk perempuan; kedua,
akses yang sama antara laki-laki dan perempuan atas anggaran untuk pegawai;
ketiga, memikirkan dampak alokasi dan program anggaran terhadap perempuan
(Debbie Budlender, 1998).
Sebagai sintesis dari kedua hal tersebut, dalam pengelolaan kebijakan anggaran,
harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut; pertama, pemikiran visioner
dengan menempatkan perempuan sebagai aset yang melahirkan generasi penerus
bangsa; kedua, kebijakan anggaran harus mencerminta apa yang saat ini dibutuhkan
oleh perempuan dan anak; ketiga, efisien untuk memenuhi kebutuhan perempuan
dan anak, dimana dengan alokasi yang minim dapat memenuhi kebutuhan
perempuan dan anak secara maksimal; keempat, kemanfaatan dan dampak dari
kebijakan anggaran harus memperhitungkan keberadaaan dan keberlangsungan
252