Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

hidup perempuan dan anak-anak; kelima, perempuan dapat ikut melakukan
pengawasan dan monitoring atas kebijakan anggaran; keenam, indikator-indikator
yang diterapkan dalam penyusunan anggaran dan evaluasinya harus memasukkan
keberadaan perempuan dan anak.
Dalam kerangka alokasi anggaran untuk kesehatan perempuan dan anak
pemerintah harus menampatkan perempuan dan anak sebagai aset kesehatan
bangsa yang harus diperhatikan kondisinya baik dalam keadaan sehat maupun
sakit. Paradigma ‘Perempuan dan Anak Sehat’ harus selalu menjadi dasar
penetapan kebijakan kesehatan. Karena perempuan memegang peran penting
dalam fungsi reproduksinya sebagai yang melahirkan generasi penerus yang
berkualitas. Kesehatan anak, sangat tergantung dari kesehatan ibunya sejak dari
sebelum di lahir hingga beranjak dewasa. Selain itu, hampir sepanjang hidupnya
perempuan berada dalam kondisi rawan kesehatan karena proses reproduksi yang
diembannya. Pada intinya perempuan dan anak yang sehat adalah modal bangsa
dan negara. Untuk memenuhi hak perempuan dan anak dalam berbagai sektor,
terutama sektor kesehatan, perjuangan keadilan serta kesetaraan gender terus
disuarakan dan diperjuangkan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia sendiri
telah mengeluarkan aturan tentang Pengarusutamaan Gender dalam Dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 132 tahun 2003, tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender serta dalam keputusan Menteri Dalam
Negeri No.109 Tahun 2000. Dalam Kepmendagri no.109 tahun 2000 tersebut, BAB
111 pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:
“Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender
di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing masing
Provinsi, Kabupaten dan Kota sekurang kurangnya minimal sebesar 5 % (lima
persen) dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota.”
Artinya kebutuhan perempuan harus mendapatkan alokasi anggaran berdasarkan
ketentuan yang berlaku. Jika tidak, maka pemerintah dipandang tidak mampu
memberikan layanan pada perempuan di negara ini.
3. Kondisi Perempuan Pedesaan di Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul, terletak di bagian selatan Propinsi DIY, dengan jarak sekitar
15 km dari Kota Yogyakarta. Kecamatan di Bantul berjumlah 17, serta terdiri dari
75 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2004, laki-laki sebanyak
390.534 jiwa (49%), dan jumlah penduduk perempuan 406.329 jiwa (51%). Sementara
itu, jika melihat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul pada tahun 2004
adalah sebanyak 100.997 orang atau sebanyak 29.306 KK dari jumlah penduduk
sebanyak 796.821 orang. Kondisi tersebut, mendorong perempuan di Bantul untuk
membantu ekonomi keluarga demi memenuhi kebutuhan rumah
253