28.11.2014 Views

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ada mencerminkan karakter lokal daerah yang bersangkutan, mengakomodasi<br />

kepentingan rakyat lokal serta dapat memecahkan persoalan air yang nyatanyata<br />

dialami rakyatnya. Euforia otonomi daerah dalam pelaksanaannya sering<br />

dimaknai sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di daerah<br />

untuk sebesar-besarnya kemakmuran penguasa lokal. Hal ini tentu tidak sejalan<br />

dengan amanat otonomi daerah itu sendiri yang pada awalnya dimaksudkan untuk<br />

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan. Ironisnya,<br />

eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah daerah itu seringkali dilegitimasi<br />

dengan peraturan-peraturan daerah sehingga secara prosedur birokrasi dan hukum<br />

2<br />

terkesan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, kajian mendalam akan<br />

akuntabilitas suatu <strong>Perda</strong> yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan<br />

pencemaran air merupakan kebutuhan penting yang mendesak untuk dilakukan.<br />

Makalah ini merupakan hasil penelitian terhadap akuntabilitas penerapan<br />

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan<br />

Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Cilacap. Disusun sebagai salah satu<br />

upaya menjawab kebutuhan akan <strong>Perda</strong> yang berpihak pada kepentingan rakyat,<br />

bukan kepentingan pihak-pihak tertentu semata.<br />

2. Latar belakang<br />

Cilacap adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.<br />

Secara astronomis terletak pada 108 4’30”-109 30’30” BT dan 7 30’-7 45’ 20” LS.<br />

Luas wilayahnya adalah 225.360.360,840 ha termasuk Pulau Nusakambangan<br />

yang memiliki luas 11.510,55 ha 3. Batas-batas wilayah kabupaten Cilacap adalah<br />

sebagai berikut :<br />

- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen<br />

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas<br />

- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan<br />

- sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia 4<br />

Secara administratif, wilayah Cilacap dibagi menjadi 23 kecamatan, 268 desa<br />

dan 15 kelurahan. Jumlah penduduk Cilacap menurut data per Desember adalah<br />

1.707.790 jiwa 5. Dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah, Cilacap memiliki curah<br />

hujan tertinggi yaitu hujan terbesar, yakni rata-rata 3396mm per tahun 6.<br />

Bentang<br />

alam Cilacap terdiri dari daratan, pegunungan dan rawa-rawa. Luas daerah rawarawa<br />

mencapai 239,810 ha tersebar di beberapa kecamatan yaitu, Kawunganten,<br />

2 Kasus Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau dapat dijadikan contoh <strong>Perda</strong> produk<br />

otonomi daerah yang cenderung berpihak pada kepentingan penguasa lokal. Selengkapnya baca: Rully<br />

Syumanda ,Menabur Eksploitasi SDA Menuai Bencana: Kritik Konstruktif Terhadap RTRWP Riau<br />

2001-2015, dalam www.walhi.or.id<br />

3 PM. Laksono dkk. 2001.Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan yang Berperspektif<br />

Lingkungan, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman: 12.<br />

4 Atlas Indonesia, 2005, PT Intan Pariwara, Klaten, halaman 10.<br />

5 Cilacap dalam Angka 2005. Biro Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, halaman 206.<br />

6 Jawa Tengah dalam Angka 2004. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang, halaman 7.<br />

261

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!