Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

4.2 Kondisi di Provinsi Lampung
4.2.1 Provinsi Lampung
Kesehatan
Kewenangan provinsi di bidang kesehatan dibatasi oleh PP No. 25 Tahun 2000
dan bila dicermati kewenangan provinsi yang bersifat pelayanan sangat terbatas.
Selain itu, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menggunakan standar norma
dari pusat. Desentralisasi kesehatan belum didukung oleh instrumen peraturan
di tingkat daerah yang memadai. Standar norma yang paling mendasar untuk
pelayanan kesehatan, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga kini belum
ada di Provinsi Lampung.
Permasalahan mendasar pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung adalah
ketersediaan sumber daya kesehatan (termasuk tenaga kesehatan) serta
pemerataannya. Kondisi yang demikian ini tentunya akan menghambat akses
pelayanan kepada masyarakat, apalagi bila dihadapkan pada buruknya kondisi
infrastruktur. Dampak yang kemudian muncul adalah rendahnya derajat kesehatan
masyarakat.
Paradigma pembangunan kesehatan hanya berorientasi pada upaya kuratif dan
rehabilitatif yang pada akhirnya berimplikasi pada pola penyakit yang berkembang
yaitu antara lain DBD, gangguan gizi, ISPA, malaria, diare, dsb. Peran pemerintah
provinsi sesuai dengan sifat kewenangan yang dimilikinya lebih fokus pada upayaupaya
penanggulangan penyakit yang sifatnya telah mewabah, seperti misalnya
penanggulangan penyakit malaria. Provinsi Lampung merupakan daerah endemik
malaria terutama di Lampung Selatan, Tanggamus, dan Tulang Bawang. Selain
itu masalah angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Lampung juga masih tinggi.
Ketenagakerjaan
Isu ketenagakerjaan yang paling mendasar di Provinsi Lampung adalah
ketersediaan lapangan kerja. Sehubungan dengan hal ini maka investasi harus
lebih ditingkatkan agar dapat membuka kesempatan kerja. Kenyataan yang
terjadi justru sebaliknya, investasi yang telah ada justru hengkang dari Provinsi
Lampung. Selain itu tingkat ketrampilan tenaga kerja juga rendah, sementara
jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Lampung hanya 8 buah. Jumlah ini
masih sangat kurang, idealnya jumlah BLK di Provinsi Lampung adalah 18 buah.
Daerah Lampung merupakan sumber buruh migran, baik yang sifatnya antar
daerah maupun antar negara. Peran pemerintah provinsi untuk melakukan
pengawasan terhadap PJTKI belum dapat dilakukan secara maksimal. Kabupaten
yang menjadi sumber buruh migran antara lain adalah Kabupaten Lampung
Timur, Tanggamus, Lampung Selatan.
29