Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Kaum marginal (khususnya pelacuran) merupakan resources daerah yang dapat
diberdayakan secara positif. Mereka tidak sekedar obyek tapi menjadi bagian
dari subyek yang turut menentukan keputusan. Menganggap mereka ’sampah
masyarakat’ menjadi justifikasi bahwa Pemda tidak bijak dan equal treatment
dalam mengelola resources daerah.
Pemerintah daerah harus benar-benar menciptakan kondisi yang mendorong dan
menjamin warganya untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan
publik yang akan berdampak pada setiap warga. Oleh karenanya LSM dan kelompok
yang mewakili kepentingan kaum marginal (pelacur, anak terlantar, pengemis,
dan lain-lain) harus dilibatkan dalam merumuskan Perda dan keputusan penting
di daerah. Mereka bisa menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga
Eksekutif dan Legislatif di daerah / kotamadya.
3.
Perda Yang Realistis, Partisipatif dan Progresif
Dari sejumlah + 14 (empat belas) Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan
kaum marginal (khususnya Pelacuran) dan yang terakhir adalah Perda No.8 Seri
E Tanggal 23 November 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kodya Tangerang,
secara umum belum dijumpai upaya pemberdayaan dan solusi komprehensif dalam
penanganan kaum marginal (pelacuran) dan Pemda belum menempatkan diri
menjadi fasilitator dan regulator yang bijak terhadap kaum marginal ini. Kaum
marginal (pelacuran) secara kasat mata ada di kota/daerah, namun masih menjadi
obyek hukum semata, sementara Hak hukumnya relatif diabaikan.
Untuk melihat kondisi Perda yang ada, dilakukan Comparative Study terhadap
5 (lima) Perda yang menjadi sampel, khususnya Perda yang terkait peran kaum
marginal (Pelacuran), (sumber data: Perdaonline.org) yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
Perda Kota Kupang No. 39 Tahun 1999, Tentang Penertiban Tempat Pelacuran
di Daerah Kota Kupang.
Perda Kodya Tangerang No. 8 E Tahun 2005, Tentang Pelarangan Pelacuran,
Perda 7 Tahun 1999, Tentang Prostitusi, di Kabupaten Dati II IndRhamayu
Perda 15 Tahun 2002, Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila
Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung,
Perda 3 Tahun 2002, Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila
dalam Kabupaten Lahat.
Hasil comparative study menunjukkan adanya beberapa problematika mendasar
terkait dengan proses maupun isi Perda khususnya dilihat dari sisi Substansi
(Realitas), sisi Partisipatif dan sisi Progresif, diantaranya:
304