Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

4.
Ketidakpastian Kelanjutan Pendanaan bagi Sejumlah
Reformasi
Kesinambungan pendanaan program-program yang didanai pihak luar tidak dapat
dipastikan. Sebagai contoh, kesinambungan pendanaan reformasi di Maros tidak
dapat dipastikan setelah kepergian USAID sebagai penyandang dana utama,
meskipun biaya
proyek relatif murah
(dibutuhkan kira-kira
hanya dibutuhkan
sekitar 5 % dari APBD,
untuk menjangkau sisa
wilayah pelaksanaan
program). Dana untuk
m e m p e r t a h a n k a n
CLCC setelah
berakhirnya dukungan
UNICEF juga tidak
dapat dijamin.
Kabupaten yang
menerapkan CLCC
berupaya untuk
memakai sistem
tersebut di 70 sekolah
baru dan 30 sekolah lainnya telah mengadopsi sistem tersebut dan akan membiayai
versinya sendiri. Namun demikian, di sekolah yang mempunyai dana minim atau
yang mempunyai kepala sekolah yang kurang termotivasi, “replikasi spontan”
sistem CLCC diperkirakan tidak akan berhasil.
Sejumlah reformasi lokal yang diterapkan dengan mengalihkan biaya baru kepada
klien juga menghadapi kendala keuangan.
Pengeluaran di Jembrana naik sebesar 2,5 kali dari 2003 hingga 2004. Hal
ini disebabkan oleh dimasukannya warga non-miskin dalam skema jaminan.
Sementara, pendapatan asli daerah turun sebesar 12%. Karena ketergantungan
skema terhadap pendanaan kabupaten, bupati terpaksa mengalihkan biaya kepada
pemakai melalui proses pembaruan kartu kesehatan yang harus dilakukan setiap
tahun.
Tindakan ini selain tidak akan efektif untuk menutupi kekurangan dana, juga
berakibat pada semakin tidak tercakupnya masyarakat miskin, yang justru
merupakan target utama reformasi tersebut. Biaya reformasi pendidikan di Tanah
Datar relatif rendah (sekitar 1,5% dari total APBD, penghematan dilakukan setelah
restrukturisasi pemda) namun kabupaten tetap harus membiayai senagian besar
biaya kunjungan belajar ke luar negeri bagi para praktisi pendidikan untuk dua
tahun pertama. Sekolah yang ingin tetap mengirim tenaga pendidiknya ke luar
55