Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

Sosialisasi yang kurang mengurangi dampak reformasi.
Di Jembrana, sedikit sekali informasi tertulis mengenai program yang dibagikan
kepada warga. Hal ini mengakibatkan penyebaran informasi hanya dari “mulut
ke mulut atau melalui pertemuan ad hoc dengan para pemimpin desa atau tenaga
kesehatan. Beberapa warga miskin juga tidak sadar bahwa mereka berhak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, sehingga kelompok
tersebut tidak sepenuhnya dapat menggunakan pelayanan ini. Di Blitar, terdapat
banyak masalah dengan transparansi pengeluaran dana block grant; walaupun
sebagian besar warga merasa puas dengan program tersebut, hanya sedikit warga
yang memiliki akses informasi dana proyek. Di Boalemo tidak jelas apakah warga
setempat mengetahui tentang reformasi birokrasi yang terjadi pada saat itu.
Di Maros, perda baru tentang perencanaan yang partisipatif mempunyai dampak
terbatas karena warga tidak sepenuhnya memahami baik perda tersebut
maupun ketentuan mengenai partisipasi dalam perencanaan daerah. Kebijakan
“Penguatan Insentif” di Tanah Datar untuk mengirim guru dan kepala sekolah ke
luar negeri tidak disebarluaskan, hal ini merugikan transparansi dan membatasi
dampak positif. Di Pemalang, bidan yang kewalahan sering tidak dapat memenuhi
perannya untuk menyosialisasikan sistem kupon sehingga perempuan miskin yang
seharusnya dapat menggunakan jasanya tidak mengetahui tentang adanya sistem
kupon .
Sebaliknya, program CLCC bisa menjangkau orangtua miskin karena banyak jalur
digunakan untuk menyebarluaskan informasi, baik cara formal seperti pertemuan
Komite Sekolah maupun cara informal seperti program radio dan pembicaraan
murid dengan orangtuanya. BIGS, yang misi utamanya adalah diseminasi
informasi, menggunakan berbagai jalur, seperti melalui lokakarya, buku, poster,
jurnal, pers dan acara radio.
6.
Fleksibilitas Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Reformasi
Akan Memperkuat Dampak Kegiatan Tersebut
Pada sebagian besar kasus, strategistrategi
baru dikembangkan untuk
meningkatkan dampak positif atau
membalikkan dampak negatif.
Kebijakan Pembatasan jumlah
murid per kelas di Tanah Datar
berdampak pada berkurangnya
akses pendidikan bagi beberapa
murid, karena tidak disertai dengan
penambahan jumlah kelas. Untuk
menanggapi hal tersebut, pemkab
mendirikan tiga sekolah baru antara tahun 2003-2005. Sistem “report card”
59