Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

7.
Catatan Penutup
Otonomi daerah telah memberikan banyak kesempatan bagi pemerintah daerah
untuk melakukan perubahan. Pembaruan yang telah dilakukan oleh beberapa
daerah cukup memberikan harapan bahwa otonomi daerah menjanjikan adanya
arah kecenderungan yang positif.
Kasus Kabupaten Lebak menjadi pelajaran yang menarik. Sebagai sebuah
daerah yang miskin, Lebak tidak hanya memikirkan bagaimana meningkatkan
PAD melalui pungutan-pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah
sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian besar pemerintah daerah.
Lebak membangun dengan melakukan banyak terobosan untuk meningkatkan
pelayanan publik. Pembentukan KPPT dan KTP merupakan upaya yang pantas
ditiru oleh daerah-daerah lainnya.
Kemudahan, kecepatan, dan kemurahan pelayanan yang ditawarkan oleh KPPT
akan menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Di sisi lain, pengusaha juga memiliki
sarana apabila dalam praktik pemberian pelayanan perijinan mengalami
kelambatan. KTP sebagai lembaga penyalur aspirasi merupakan bagian penting
yang bisa mendampingi proses kebijakan dan pelayanan publik yang dilakukan
oleh dinas-dinas lainnya.
Hasil dari KPPT maupun KTP memang belum bisa dilihat, utamanya kalau
harus mengacu angka-angka kuantitatif seperti peningkatan investasi daerah,
pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Yang penting
untuk dipahami adalah bagaimana proses yang mengikuti inovasi pelayanan publik
itu sendiri. Dalam kasus Lebak, baik KPPT maupun KTP terlihat bahwa keduanya
dikelola secara serius.
Perbaikan sistem pelayanan perijinan dicoba diaplikasikan dengan sungguhsungguh
agar bisa memberikan kepastian pelayanan dan kepuasan masyarakat.
KTP sebagai lembaga yang mengontrol proses kebijakan publik juga menunjukkan
arah positif sebagaimana terlihat dari respon masyarakat untuk memanfaatkan
lembaga tersebut dalam menyalurkan aspirasinya. Variasi isu dan kelompok
yang menyampaikan keluhan menjadi bukti bahwa lembaga tersebut berfungsi
efektif. Dengan bekerjanya lembaga-lembaga pemerintah daerah secara bersih,
transparan dan akuntabel akan berujung pada terciptanya daerah yang kondusif
bagi investasi.
Yogyakarta, 18 Juli 2006
85