Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org

akan tampil didalam PP maupun dalam bentuk peraturan daerah, pasti itu tidak
konsisten. Paling tidak ini satu agenda yang kita perjuangkan bersama sehingga
2 pasal ini kita bisa menjadikan konsisten demi produktivitas untuk negara kita.
Saya pikir itu saja.
Terimakasih.
4.
Eri dari Sanitasi Program.
Kita bicara tema besarnya adalah public service for the poor. Pertama tadi saya
setuju bahwa semua perda itu harus kena pada isu sasaran. Lalu kita tahu sasaran
kita adalah the poor tapi dalam prakteknya kita tahu bahwa ada masyarakat miskin
yang memiliki tanah dan ada juga yang tinggal di daerah-daerah yang ilegal.
Disisi lain bahwa perda-perda itu nanti akan terkait dengan proses administrasi
perencanaan dan pengelolaan.
Pertanyaan saya ini sangat terkait dengan perbincangan yang sedang ada didalam
program kami yaitu sanitasi, bagaimana perda-perda ini harus melayani kelompok
sasaran yang ada di daerah ilegal, dari daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh
ditempati tapi ditempati, itu banyak sekali di daerah-daerah urban perkotaan.
Bagaimana pelayanan publik ini harus sampai kepada sasaran yang pada daerahdaerah
ilegal dalam kasus ini saya fokus kan pada pelayanan air bersih dan
sanitasi.
Terimakasih.
5.
Kurniawan dari Ombusman dan juga Peneliti, Lembaga Hukum HAM dan
Demokrasi.
Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kebetulan ini saya melihat dari
penelitinya yang dari Jogya, saya melihat penelitiannya kenapa koq kita lebih
condong kepada dampak-dampak atau inkonsistensi dari perda itu sendiri, tetapi
tidak melihat bagaimana para pembuat undang-undang dalam hal ini legal drafter
yang ada di daerah. Sementara padahal di tingkat Nasional pun legal drafternya
juga mungkin juga masih sedikit, selama ini kita mungkin sering melihat siapa
yang mengesahkan atau siapa yang membuat dan beberapa ahli tentang legal
drafter disini biasanya merujuk pada ketentuan yang landasan yuridis daripada
landasan filosofis ataupun landasan sosiologis dalam pembuatan legal drafting
itu.
Pelayanan publik di berbagai sektor, mungkin kesehatan, selama ini mungkin
memang akses masyarakat kecil, masyarakat yang marginal susah untuk bisa
menikmati pelayanan publik. Saya melihat adanya ketidakberpihakkan sendiri
dari aparat pelayanan publik di daerah. Saya juga melihat sandaran dari pelayanan
publik itu sendiri belum ada karena dalam hal ini RUU Pelayanan Publik yang
89