menyorot korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah - KPPU

kppu.go.id

menyorot korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah - KPPU

MENYOROT KORUPSI

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

Oleh:

Hayie Muhammad

Disampaikan Pada Seminar Nasional

Upaya Perbaikan Sistem

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hotel Nikko, , Jakarta, 23 Agustus 2006


Kronikal

Pengadaan Barang/JasaPemerintah

• Melibatkan dana yang sangat besar

• Lahan korupsi yang paling subur dan merajalela

(Donald Stromboom WB)

• Paling mudah dilakukan

• Terjadi korupsi 10 – 50 % (CPAR, ADB,GOI)

• 43 kasus yang ditangani KPK 33 kasus (77%)

masalah Pengadaan

• BPK, 20 – 50 %*

• BPKP 10 – 30 %*


BELANJA APBN TAHUN 2006

• BELANJA PEMERINTAH PUSAT Rp 427,6 triliun

– Belanja Pegawai

– Belanja Barang

– Belanja Modal

– Pembayaran Bunga Utang

– Subsidi

– Bantuan Sosial

– Bantuan Belanja lain-lain

• BELANJA DAERAH

Rp 79,9 triliun

Rp 55,2 triliun

Rp 63,3 triliun

Rp 76,6 triliun

Rp 79,5 triliun

Rp 36,9 triliun

Rp 36,5 triliun

Rp 220,1 triliun

• Sumber: UU No. 13/2005 tentang APBN 2006


Aktor utama korupsi

Sebagian besar korupsi dalam masyarakat

melibatkan dua aktor utama yakni;

Pemerintah dan Sektor Swasta.

Masyarakat sipil biasanya menjadi

korban utama

(Jeremy Pope, Transparansi Internasional)


Problem PBJ

Kemauan politik

Nasional

???

Kelemahan

Kerangka hukum

(Afsel=Konstitusi

Sistem kontrol

DPR/DPRD

???

Tidak ada

Harga standar

nasional

Kelemahan Lembaga

Pengawas

(BPK)

Tidak ada

Lembaga

Pengadaan

Independen

Kelemahan Kapasitas

dan

Manajemen


Darimana Korupsi Dimulai?

Perencanaan

Pengadaan

Pelaksanaan


Kondisi Tertutup dalam

Sistem Pengadaan Pemerintah

PEMERINTAH

(User)

SWASTA

(provider)

MASYARAKAT

Kerangka legal dan praktek pengadaan pemerintah

yang hanya mengatur dua pihak terkait sangat rawan

terhadap KKN


Berbagai Upaya Perbaikan

• Membuat UU ttg Pengadaan Barang/Jasa yang lengkap

• Membentuk Lembaga Independen yang memiliki

kewenangan menyusun berbagai kebijakan, regulasi dan

sbg lembaga pengawas sekaligus sebagai lembaga tempat

penyelesaian sengketa yang muncul dalam proses pbj

• Membuat Harga Standar secara nasional, sebagai acuan

atau rujukan resmi penyusunan harga satuan

• Memperkuat lembaga pengawasan seperti BPK (BPKP?).

• DPR-RI

RI dan DPRD menjalankan fungsi kontrol

• Memperbaiki kualifikasi, pengetahuan pejabat

penyelenggara pengadaan

• Adanya UU kebebasan memperoleh informasi dan UU

perlindungan saksi (pendukung

pengawasan masyarakat)


Kondisi Terbuka dalam

Sistem Pengadaan Pemerintah

DIMASA DATANG

PEMERINTAH

(User)

SWASTA

(provider)

MASYARAKAT

(Beneficiaries)

Keterlibatan masyarakat sebagai stakeholders dan

beneficiaries pengadaan pemerintah dalam memantau

kegiatan pengadaan barang pemerintah, akan dapat

menjamin proses pengadaan yang tepat waktu, tepat

mutu, tepat target dan tepat anggaran


Prinsip Tata Pemerintahan yang baik atau Good

Governance: Akuntabilitas Publik, Transparansi,

Partisipasi Masyarakat, Supremasi Hukum

Good Public Procurement

PEMERINTAH

(User)

SWASTA

(provider)

COMMUNITY

(Beneficiaries)

ETIKA &

NILAI

SOSIAL

ASPEK LEGAL

FORMAL

ASPEK MANA-

JEMEN

PENGADAAN.

PENGEM-

BANGAN

SDM

ASPEK

KELEMBAGAAN


Menciptakan Pengadaan Barang & Jasa

Pemerintah yang bebas KKN

Dengan membangun “Jaring Pengaman Anti Korupsi”

Pengadaan

Barang

KKN


Berbagai upaya

yang dilakukan untuk

membangun jaring pengaman

antara lain:


Menerapkan

Integrity Pact (IP)

• Sebagai alat publik untuk mencegah ‘niat’ ber kkn

• Suatu perjanjian tertulis khusus antara pemerintah,

peserta tender dan disaksikan oleh LSM, yang

menjamin masing-masing

pihak untuk tidak

melakukan tindak korupsi dalam proses lelang

bersangkutan, serta sanksi bila dilanggar

• Manfaatnya: memberikan jaminan moral dan hukum

bagi pihak-pihak

yang terlibat bahwa pengadaan

tersebut benar-benar

dilakukan secara fair dan bebas

korupsi

• Contoh Sukses: Argentina, Korea, Nepal, Colombia


Membangun Pengawasan Masyarakat

• Mengembangkan partisipasi masyarakat untuk

mengorganisasikan pengawasan dalam proses

pengadaan di lingkungannya, secara pribadi, jalur

organisasi profesi, politik atau melalui LSM.

• Selain melakukan fungsi ‘watchdog’ atau

‘whistleblower’ juga melakukan kajian-kajian

mendalam, , pelatihan SDM, riset untuk

mengoptimalkan proses pengadaan bagi

kepentingan masyarakat.

• Contoh: Filipina, Korea


Membangun

Tripartite Partnership

• Mengembangkan kemitraan antara pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat dalam strategi,

program dan berbagai kegiatan yang terpadu dalam

memerangi korupsi dibidang pengadaan barang

publik.

• Kekuatan bersama yang solid dalam suatu forum,

lebih berarti dibanding upaya ‘parsial’ atau

‘unilateral’,, yang terpecah-pecah dengan tujuan yang

berbeda-beda, beda, menghabiskan energi, waktu dan

biaya.

• Pengalaman: Bulgaria dengan Koalisi 2000-nya


Menerapkan

Public Hearing

• Melakukan ‘dengar pendapat’ sebelum proyek di-

launching atau ditenderkan, khusus untuk Proyek

Besar yang melibatkan masyarakat luas (Dam, Jalan

Raya, Jaringan Kereta Api dll)

• Masyarakat boleh memberi masukan dan keluhan,

sementara pihak proyek menjelaskan rencana lelang,

biaya proyek, waktu pelaksanaan dll.

• Mengoptimalkan partisipasi publik dengan forum

terbuka sebelum proses pengadaan untuk

menampung segala aspirasi

• Berhasil Meningkatkan transparansi dan

meminimalkan peluang korupsi

• Pengalaman: Argentina, Nepal, Colombia, dsb.


Menerapkan

E-Procurement

• Memanfaatkan infrastruktur jaringan internet dan

sistem informasi elektronik

• Proses Pengadaan dilakukan secara on-line

line,

sehingga dapat meningkatkan

transparansi dan

efisiensi melalui kompetisi terbuka, dan

penghematan waktu

• Mengurangi kontak langsung dengan pejabat dan

mengurangi praktek KKN, , dapat menghemat tenaga

serta biaya.

• Pengalaman: Chili, Filipina, di Indonesia dalam tahap

ujicoba di Dep. Kimpraswil RI, , Migas.


HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI DKI JAKARTA 1)

No.

Nama Proyek

Owner Estimate (OE)

Hasil Lelang (HL)

Ratio (HL/OE)

Rp

Rp

%

1

Peningkatan Jl Panjang (Rute

D) Jakarta Barat

3,111,475,000.00

2,411,286,000.00

77.50

2

Jembatan Duren Sawit-Tegal

Amba, , Jakarta Timur

1,115,980,000.00

777,777,000.00

69.69

3

Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Pusat

1,892,900,000.00

1,122,167,681.00

59.28

4

Pelebaran Jembatan Kembangan (Jl. Pilar) ) Jakarta

Barat

1,134,460,000.00

850,594,800.00

74.98

5

Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Selatan

1,892,900,000.00

1,058,526,396.00

55.92

6

Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Timur

1,892,900,000.00

1,103,930,415.00

58.32

7

Under Pass Pasar Minggu

10,660,500,000.00

7,900,971,923.00

74.11

8

Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Barat

1,892,900,000.00

1,103,953,478.00

58.32

9

Perbaikan Jembatan Wilayah Jakarta Utara

1,892,900,000.00

1,122,896,351.00

59.32

1) Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Prop DKI Jakarta


HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI JAWA TENGAH 2)

No.

Nama Proyek

Owner Estimate

(OE)

Hasil Lelang

(HL)

Ratio

(HL/OE)

Jumlah

Peserta

Rp

Rp

%

1

RSU Tugu Rejo Semarang

9,483,000,000.00

5,893,191,000.00

62.14

20

2

Jembatan Tarakan

3,313,961,000.00

2,282,400,000.00

68.87

31

3

Jembatan Sogo

3,049,978,000.00

1,734,480,000.00

56.87

21

4

Jalan Mewek - Grecol

4,149,998,000.00

3,259,425,000.00

78.54

26

5

Jl. Losari Tegal

4,071,182,000.00

2,849,000,000.00

69.98

24

6

Kali Bodri Proyek Sumber Daya Air (PSDA)

1,500,000,000.00

900,900,000.00

60.06

49

7

Kali S. Tajum

1,500,000,000.00

899,529,000.00

59.97

49

8

Jratunseluna

1,431,000,000.00

858,600,000.00

60.00

67

2) Sumber: : GAPENSI Jawa Tengah


HASIL LELANG DNG EFISIENSI CUKUP TINGGI DI KOTA SURABAYA 3)

No.

Nama Proyek

Owner Estimate

(OE)

Hasil Lelang

(HL)

Ratio

(HL/OE)

Jumlah

Peserta

Rp

Rp

%

1

Pemeliharaan Saluran Greges (Primer & Sekunder)

1,500,000,000

1,052,777,000

70.19

31

2

Pemeiharaan Saluran kali Bokor

1,000,000,000

699,838,000

69.98

22

3

Pembuatan Saluran Wiyung

3,810,673,000

3,062,923,000

80.38

22

4

Peningkatan Saluran Medokan Ayu

1,499,430,000

1,059,108,000

70.63

30

5

Rehab/Pemeliharaan

Jl. Kertajaya

2,130,571,000

1,576,632,000

74.00

28

6

Peningkatan Jalan Bungkal

1,666,290,000

1,184,364,000

71.08

30

7

Peningkatan Jl. . HR Muhamad

4,637,943,000

3,097,119,000

66.78

23

8

Pengadaan Komponen Lampu Jalan

1,712,776,000

899,708,000

52.53

19

9

Pengurugan Lahan Makam Keputih

3,280,406,800

1,648,360,000

50.25

17

10

Peningkatan Jl Akses Benowo Tahap IV

5,875,501,000

3,582,276,000

60.97

38

3) Sumber: Bagian Pembangunan Pemkot Surabaya (dikutip(

dari Ikak, Bappenas

More magazines by this user
Similar magazines