MEDIAUNUD - Universitas Udayana

JEMBATAN INFORMASI
CIVITAS AKADEMIKA UNUD
UNIVERSITAS UDAYANA
Taki Takining Sewaka Guna Widya
MEDIAUNUD
EDISI KE-40 | AGUSTUS 2011
PENERBIT: UNIVERSITAS UDAYANA, SK REKTOR NO. 10B / H14 / KU / 2011
PELINDUNG: REKTOR UNUD | PENANGGUNGJAWAB: PEMBANTU REKTOR IV UNUD
PEMIMPIN REDAKSI: OKA MAHAGANGGA | ANGGOTA: UTAMI DWIPAYANTI, KUSUMA NEGARA,
LG. MEYDIANAWATI, IGN. PARTHAMA, TEDI ERVIANTONO, WAYAN SUDARMA
ALAMAT REDAKSI: GEDUNG GDLN, KAMPUS SUDIRMAN DENPASAR
PHONE: 0818344007, 0361255197 | EMAIL: OKA_MAHAGANGGA@YAHOO.COM
2
POST GRADUATE PROGRAM GRADUATES
193 MASTER AND DOCTORAL
3
INTERNATIONAL MARINE SEMINAR 2011
4
5
6
7
8
DARI SEMINAR PEREMPUAN BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT WARIS : PRO DAN KONTRA MENUJU KEHARMONISAN
PANITIA DIES NATALIS KE-49 UNUD DAN
IKAYANA GELAR BAKTI SOSIAL
NI MADE UTAMI DWIPAYANTI, ST. MB. Env :
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
PROFIL KAMPUS : FAKULTAS EKONOMI
POTRET KAMPUS
BERITA UTAMA
PEREMPUAN BALI
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT WARIS
MENYAMBUT DIES NATALIS KE-49 UNUD, IKATAN ALUMNI UNUD (IKAYANA)
MENGGELAR SEMINAR DENGAN TEMA PEREMPUAN BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADAT WARIS, JUMAT (5/8) DI GEDUNG TEATER FK, KAMPUS UNUD SUDIRMAN.
Pada seminar yang dibanjiri peserta
tersebut, Rektor Unud Prof. Dr. dr. I Made
Bakta, Sp.Pd (KHOM) mengatakan dalam
rangka penataan sosial atau social engineering,
menjadi Krama Bali yang mengikuti perkembangan
zaman tetapi tidak tercabut dari akar budaya
maka penataan sosial yang diwujudkan dalam
penataan peran wanita pada masyarakat Bali
menjadi sangat penting sekali. Salah satu yang
menjadi masalah pada Krama Bali sering dianggap
tidak memberikan haknya pada para wanita
terutama sorotan dari luar. “Padahal sebenar nya
tidak demikian,” tegas Rektor Unud. Kalau kita
dalami dari sudut filosofi bahwa agama Hindu
menempatkan wanita pada tempat yang sa ngat
terhormat. Tetapi di dalam permasalahan hak waris
sering menjadi momok bahwa hukum waris Bali
mengesampingkan wanita. Tetapi saya ingatkan,
kita harus meletakkan dalam suatu konteks
kearifan universal sekaligus juga dalam konteks
kearifan lokal. Artinya, bahwa secara universal
diakui kesamaan dari hak dan kewajiban terhadap
wanita seperti terungkap dalam pemahaman
Agama Hindu, filosofis dan akademis. Di sisi lain
ada kearifan lokal bahwa di Bali memiliki konsep
bahwa hak selalu diikuti oleh kewajiban. Kita tidak
bisa menuntut hak tanpa melakukan kewajibankewajiban
di Desa Pekraman. Kearifan lokal kita
meng anut sistem patriakat, yaitu purusa berlaku
dalam hukumnya, tetapi pada saat yang sama kita
harus mencari jalan keluarnya. Sehingga apabila
kita menata kehidupan sosial sedemikian rupa
bahwa hak waris wanita dengan demikian harus
diikuti pula dengan kewajiban-kewajibannya
tersebut. Menurut Rektor Unud, sistem sosial
mas yarakat di Bali berkaitan dengan perekat
sosial yang sesuai dengan semangat kolektivitas
yang dimiliki secara turun-temurun. Rektor Unud
mengharapkan kepada para narasumber untuk
mempertimbangkan bagaimana kesemua itu
diatur sedemikian rupa. Bagaimana kita pada saat
ini sesuai dengan hukum modern memberikan hak
waris kepada wanita tetapi pada saat yang sama
dalam pranata sosial tetap mampu melaksanakan
kewajiban penghormatan terhadap leluhur dan
Desa Pekraman. Diperlukan pemikiran dari para ahli
melalui seminar seperti ini, agar dapat dilanjutkan
dengan mewjudkan program yang lebih real,
sehingga pada suatu saat dapat menjadi hukum
positif memberikan manfaat bagi masyarakat
Bali. Saya yakin pasti ada jalan keluarnya bila

2
di gali lebih dalam dalam Kitab Suci Weda dan
pemikiran-pemikiran kritis dari para ahli. “Marilah
kita menata kehidupan social masyarakat Bali
khususnya dalam hak waris perempuan Bali
sehingga kita menjadi masyarakat yang moderen
tetapi dengan tetap mengakar pada jati diri
sebagai umat Hindu,”demikian pesan Rektor
Unud mengakhiri sambutannya.
Ketua Panitia I Gede Indria, SH dalam laporannya
menyampaikan menghormati wanita tidak cukup
hanya dengan wacana, namun diperlukan
implementasi dalam kehidupan keseharian.
Seiring dengan perkembangan zaman, sudah
terjadi pergeseran paradigma tentang fungsi
dan kedudukan wanita yang sebelumnya selalu
di nomer duakan. Isu pergeseran paradigma
dan bagaimana menyikapi kedudukan wanita
di era modern ini yang menjadi titik tolak
diselenggarakannya seminar ini. ”Hasil dari
seminar akan dijadikan rekomendasi kepada
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah/
Kota Se-Bali untuk dapat ditindaklanjuti,”ujar
mantan Anggota DPRD Bali ini mengakhiri
sambutannya.
Ketua Ikayana Pusat Prof. Dr. dr. I Ketut Suastika
dalam sambutannya mengatakan sangat bangga
dengan diselenggarakannya seminar yang
mayoritas pesertanya adalah wanita. Sejak
terpilih sebagai Ketua Ikayana Pusat, pihaknya
terus memikirkan apa yang dapat Ikaya na
sumbangkan bagi masyarakat Bali. Salah satu
agenda kami adalah memberikan sumbangan
pemikiran tentang perempuan Bali. Mengingat
permasalah waris menjadi isu sentral, kami
memilih tema Perempuan Bali dalam Perspektif
Hukum Adat Waris dengan harapan dapat
memberikan kontribusi bagi permasalahan
yang dihadapi perempuan Bali. Uniknya, ide
penyelenggaran seminar justru bukan berasal
dari perempuan, melainkan dari Prof. Dr. Wayan
P. Windia, SH. Hal ini menunjukkan betapa lakilaki
Bali sudah menyiapkan diri untuk kesetaraan
dan kemajuan perempuan di Bali.
Sementara itu, Ketua Majelis Utama Desa
Pekraman Bali Jro Mangku Gde Suwena
Putus Upadesa berterima kasih dengan
penyelenggaraan seminar ini karena
permasalahan yang dibahas memang patut
dikedepankan dan diketahui oleh masyarakat
Bali. ”Kami yakin apa yang dihasilkan dalam
seminar ini akan berdampak dan dilaksanakan di
ranah Desa Pekraman di Bali,”ungkap pensiunan
perwira menangah Polda Bali ini.
Para narasumber dalam seminar ini adalah pakar
hukum adat dari Bali Prof. Dr. I Wayan Windia,
SH, M.Si, Antropolog Unud Dr. Dra. Made Wiasti,
M.Si, Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Drs. I
Ketut Wiana, Hakim Tinggi Pe ngadilan Makasar
I.B. Putu Madeg, SH, MH dan sebagai moderator
adalah Wirta Griadhi, SH dari FH Unud. Seminar
Perempuan Bali dalam Perspektif Hukum Adat
Waris terselenggara berkat kerjasama Pengurus
Ikayana Pusat dan Kementerian Kebudayaan dan
Pariwisata RI.
MU
OUR CAMPUS
POST GRADUATE
PROGRAM
GRADUATES 193
MASTER AND
DOCTORAL
THE POSTGRADUATE PROGRAM OF UNUD WOULD ALWAYS IMPROVE ITS EDUCATIONAL
QUALITY IN ORDER TO BE ABLE TO GRADUATE A COMPETENT GRADUATE. THE STATEMENT
WAS DELIVERED BY THE HEAD OF UNUD’S POSTGRADUATE PROGRAM, PROF. Dr. A.A. RAKA
SUDEWI, Sp.S (K) IN THE GRADUATION CEREMONY AT SUDIRMAN CAMPUS, WEDNESDAY (10/8).
Raka Sudewi hoped that the
competence of graduate
would be contributed in the
development as giving solution to the real problems faced by the society. “The department is the front line of highest education as consequence that it is
demanded to produce an innovative, creative, and adoptable graduate to the science and technology,” said the medical professor in Unud.
The vice of student affairs of postgraduate program, Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., in his educational report said that the third graduation in 2011 graduated
191 postgraduate students. According to academic achievement of the graduates, there were 33 master graduates (18,64%) with title of cum laude. Three
of them achieved the highest academic achievement, they were Ni Luh Suastuti, SST. Par with GPA 4,00 of master of tourism science, Drs. Ismoyo Sugiarto
Soemarlan with GPA 4,00 of master of tourism science, and Dewi Bunga, SH with GPA 3,96 of master of law. The doctoral program graduated 16 graduates
and 5 (29,41%) of them graduated with title cum laude. Those were Dr.dr. I Wayan Bikin Suryawan, Sp.A. (K) with GPA 3,86 of medical science program,
Dr.Ir. Luh Putu Wrasiati, M.P. with GPA 3,80 of medical science program, Dr. Drs. I Ketut Yuda, M.Hum., with GPA 3,78 of Linguistics program, Dr.Ir. I Putu
Rumawan Salain, M.Si with GPA 3,77 and Dr.Dra Relin DE, M.Ag. with GP 3,75. The last two were the graduate of cultural studies doctoral program.
MU

3
OUR CAMPUS
INTERNATIONAL MARINE SEMINAR 2011
BROK WITH COOPERATION OF UNUD AND ITB HELD INTERNATIONAL MARINE
SEMINAR FOR TWO DAYS, 9-10 JUNE OF 2011 AT POSTGRADUATE BUILDING, UNUD.
The theme of the seminar was Sustainable Management of Ocean and Coastal Region Resources in the Area of Coral Triangle Initiative (CTI).
The concerning subtopics of the seminar were the dynamic of Oceanography in CTI area, the vulnerable of CTI area due to climate change, and
Management of Resources of Ocean and Coastal Region in CTI area. The purpose of the seminar was to gather the researchers, academic experts,
and policy takers in Indonesia and in the world in order to plan and perform mitigation and adaptation policies. The policy is important to preserve the coral
reef in the CTI area.
The seminar was officially opened by the vice president of academic affairs Unud, Prof. Dr. I Komang Gede Bendesa, M.A.D.E. The opening ceremony was
continued by signing of memorandum of understanding between Research and Development Center of Ocean and Coastal Region Resources of Balitbang KP
with Faculty of Earth Science and Technology ITB, and also between the Faculty of Earth Science and Technology ITB and postgraduate program of Unud.
As keynote speaker were Prof. Dr. jamaluddin Jompa of KKP, Prof. Dr. Eddy A Subroto of ITB, and Prof. Dr. Tasuku Tanaka of CReSOS Unud. The invited
speakers were Prof. Dr. Safwan Hadi (ITB), Prof. Dr. Suharsono (LIPI), Dr. Takahiro Osawa (CReSOS-Unud), dr. Wei Dong Yu (FIO, SOA-China), Dr. Joanne
Wilson (TNC-Australia), Dra. Nurhayati M.Sc (BMKG), R. Sukrasno (ITB), and Dr. I Wayan Arthana, MS (PPLH-Unud). The seminar was joined by more than
two hundreds and fifty participants and fifty of them were also speakers.
The researchers realized their important solutions to the problems of the CTI area. They had research and analysis on various phenomena in the CTI area
with different perspectives such as biology, physics, mathematics, and even socio-economics. It was hoped that according to the result of research then
there would be significant public policies which supported the working of every social elements as part of solution in the CTI area.
MU

4
DARI SEMINAR PEREMPUAN BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT WARIS :
PRO DAN KONTRA MENUJU KEHARMONISAN
KAMPUS KITA
SEMINAR PEREMPUAN BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT WARIS DI JUMAT
(5/8) DI GEDUNG TEATER FK UNUD MENGUNDANG PERHATIAN BANYAK PIHAK
KHUSUSNYA KAUM PEREMPUAN. SEMINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS
IKAYANA PUSAT INI TETAP DIPADATI PESERTA HINGGA DI PENGHUJUNG ACARA.
Seminar yang menghadirkan moderator dari FH Unud
Wirta Griadhi menghadirkan pembicara pertama Ketua
Sabha Walaka PHDI Pusat Drs. Ketut Wiana membawakan
makalah berjudul Perempuan Bali Menurut Pandangan Hindu.
Dengan gayanya yang khas Drs. Ketut Wiana menyampaikan
bahwa wanita Bali (menganut agama Hindu) belum mendapatkan
kedudukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ajaran Agama
Hindu. Diakui, untuk dapat mewujudkan hak waris wanita di Bali
tidak mudah dan memerlukan proses berliku karena masyarakat
Bali menganut sistem Patriar khisme. Drs. Ketut Wiana
memberikan banyak contoh dari sloka-sloka seperti Manawa
Dharmasastra, Nitisastra, Rgveda, hingga sejarah perempuan
Hindu pada zaman kejayaan Hindu di tanah Jawa. Menutup
makalahnya Drs. Ketut Wianan menyampaikan pentingnya dasar
agama Hindu untuk dapat dijadikan pedoman sebagai langkah
mewujudkan hak waris wanita Bali. Karena seperti dikutip dalam
sloka suci Hindu ditegaskan bahwa dimana wanita dilecehkan
maka segala upacara Yadnya sebesar apa pun tidak ada artinya
sama sekali.
Pembicara kedua Antropolog Unud Dr. Dra. Made Wiasti, M.Si
menyampaikan makalah dengan judul Perkembangan dan
Aktualisasi Kesetaraan Gender di Bali. Antropolog Made Wiasti
menyoroti pentingnya Pengarasutamaan Gender (PUG) yang
telah dipertegas dalam Inpres No. 9 tahun 2000. Perkembangan
dan Aktualisasi Kesetaraan Gender dapat dilihat dari empat
bidang kajian yaitu kajian tentang gender dari perspektif budaya
Bali, sejarah kesetaraan gender, dampak gerakan kesetaraan
gender dan aktualisasi kesetaraan gender dalam masyarakat
Bali. Mempercepat tercapainya kesetaraan gender diperlukan
peran kaum laki-laki, deseminasi informasi dan komunikasi ke
pelosok wilayah, hingga memperluas cakupan cuti melahirkan
kepada laki-laki (suami) dan melibatkan laki-laki dalam program
kesehatan reproduksi.
Pembicara berikutnya adalah Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH,
M.H yang mengundang gelak tawa peserta dengan gayanya yang
kocak dalam menyampaikan makalahnya. Pakar Hukum Adat Bali
dari FH Unud ini membawakan makalah berjudul Perempuan
dalam Hukum Waris Adat Bali. Disampaikan pewarisan menurut
hukum adat Bali bukan semata-mata membagi harta waris orang
tua, melainkan mengandung makna pelestarian, pengurusan dan
keberlanjutan kewajiban pewaris. Intinya, pewarisan bertujuan
agar sebanyak dan sedapat mungkin harta pusaka tetap utuh

5
untuk kepentingan pelestarian, pengurusan dan penerusan
kewajiban keluarga dan mas yarakat oleh semua ahli waris.
Pembicara terakhir, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makasar
Ida Bagus Putu Madeg, SH. M.H membawakan makalah
berjudul Pewarisan Perempuan Bali dalam Praktek Pengadilan.
Ida Bagus Putu Madeg, SH. M.H mengatakan sangat perlu
dilestarikan pilar-pilar hukum adat sesuai dengan kemajuan
zaman dengan memberikan kedudukan seimbang pada kaum
wanita. Agar setiap keputusan adat memiliki nilai kekuatan
norma untuk ditaati, perlu pula adanya legitimasi pengadilan
baik dalam bentuk penetapan atau keputusan yang dapat
digunakan Hakim sebagai sumber pembentukan hukum atau
yurisprudensi. Diperlukan pula di Bali Hakim Perdamaian Desa
(seperti pada zaman Raad Kerta) dengan harapan dapat menyelesaikan
berbagai sengketa adat dengan jalan damai maupun
sistem restoratif justice terutama dalam perkara pidana hukum
adat Bali. Ida Bagus Putu Madeg, SH, MH juga berpesan agar
mas yarakat Bali dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
adat di Bali, termasuk kasus-kasus hak waris mengedepankan
mediasi (jalan damai) dan jangan cepat-cepat mencari penyelesaian
ke meja hijau.
MU
KAMPUS KITA
PANITIA DIES
NATALIS KE-
49 UNUD DAN
IKAYANA GELAR
BAKTI SOSIAL
UNUD MENGGELAR BAKSOS DI DESA BUANA GIRI KECAMATAN BEBANDEM, KAB. KARANGASEM JUMAT
(19/8). ACARA BAKSOS YANG BERLANGSUNG SEHARI TERSEBUT MENDAPAT PERHATIAN PENUH DARI
WARGA DESA HINGGA AKHIR ACARA.
Perbekel Desa Buana Giri Ir. Ketut Kerta yang juga alumni Unud menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas pelaksanaan
baksos di wilayahnya. Menurut Ir. Ketut Kerta, meskipun pelaksanaan baksos sangat singkat tetapi sangat bermanfaat bagi
warga desanya yang memang sangat memerlukan perhatian. Mulai dari pengobatan gratis yang ramai diserbu oleh warga
miskin, pelayanan kesehatan hewan, penanaman bibit pohon langka dan tanaman obat, penyuluhan tentang bahaya rabies dan
penyuluhan tentang penyusunan awig-awig desa pakraman.
Menurut Panitia HUT Unud Prof. Dr. Ir. Komang Budarsa, Baksos bertujuan untuk memberikan langkah nyata pengabdian Unud kepada
masyarakat. Melalui Baksos segala sumber daya yang dimiliki Unud dikerahkan untuk dapat memberikan kontribusi langsung kepada
masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Sekretaris Ikayana Pusat Prof. Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D menyerahkan bantuan berupa
seperangkat pakaian kepemangkuan kepada para pemangku kahyangan tiga, buku “Agem-ageman Kepemangkuan” dan Buku “Taman
Gumu Banten”.
MU

6
UNUD BICARA
NI MADE UTAMI DWIPAYANTI, ST. MB. Env :
SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
Bali yang mumpuni
dengan dunia
p a r i w i s a t a
tidak dapat mengelak
dari masih banyaknya
permasalahan sosial
termasuk kesehatan. Banyak
program-program
kesehatan telah dicetuskan dan dilakukan oleh
pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah
namun tampaknya belum maksimal. Belum lagi isu
akan dibangunnya rumah sakit internasional oleh
Pemerintah Provinsi Bali yang melahirkan pro dan
kontra di masyarakat. Menyikapi permasalahan
kesehatan di pelosok desa di Bali, Media Unud
mewawancarai seorang dosen Ilmu Kesehatan
Masyarakat (IKM) FK Unud Ni Made Utami Dwipayanti,
ST. MB. Env alumni S1 Teknik Lingkungan ITB dan
S2 Sustainable Development di UNSW Australia
yang aktif melakukan penelitian dan pengabdian
masyarakat di bidang sanitasi lingkungan.
Apa isu kesehatan lingkungan yang saat ini
sedang Ibu geluti?
Saat ini saya sedang bekerja bersama masyarakat
Muntigunung untuk meningkatkan kondisi sanitasi
dan hygiene masyarakat di daerah tersebut. Ke giatan
ini dikoordinasi oleh Yayasan Masa Depan untuk Anakanak
(Verein Zunk fur Kinder/VZK) yang berbasis di
Swis dan bekerja sama dengan Mitra Samya (NGO
berbasis Mataram), sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah STBM.
Apa yang dimaksud dengan STBM itu Bu? STBM
atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan
suatu upaya peningkatan sanitasi masyarakat yang
menekankan pada perubahan prilaku melalui metode
pemicuan rasa jijik, rasa malu, takut sakit dan
perasaan jengah lainnya akibat menyadari sendiri
kondisi lingkung an nya yang kotor. Masyarakat dalam
metode pendekatan STBM tidak hanya sebagai objek
penerima manfaat dari suatu proyek, melainkan
sebagai pemeran utama dalam analisa masalah,
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sanitasi lingkungan. Metode tersebut
sejak tahun 2008 sudah ditetapkan sebagai Strategi
Nasional oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan
cakupan sanitasi lingkungan.
Apa sebenarnya yang melatarbelaka ngi
munculnya strategi baru ini Bu?
Strategi tersebut muncul karena pengalaman
proyek-proyek sanitasi sebelumnya yang cenderung
menawarkan subsidi bantuan dan berorientasi
pada target pembangunan fisik sarana sanitasi
(jumlah jamban). Sebagai dampaknya, seringkali
penyediaan sarana tersebut tidak dibarengi de ngan
perubahan prilaku dan rasa kurang memiliki terhadap
sarana sanitasi oleh masyarakat. Triliunan rupiah
telah dikucurkan pemerintah untuk menyediakan
sarana-sarana tersebut, namun berakhir dengan
terbengkalainya sarana sanitasi karena tidak
dipergunakan dan tidak dipelihara oleh masyarakat.
Jadi sebenarnya apa yang membedakan
pendekatan STBM ini dengan pendekatan
proyek sebelumnya?
Yang pertama adalah dalam STBM tidak ditawarkan
subsidi seperti yang dilakukan pada proyek-proyek
sebelumnya. STBM tidak ditargetkan pada jumlah
sarana yang terbangun, tetapi pada frekuensi dan
efektivitas pemanfaatan sarana oleh masyarakat.
Model-model sarana tidak ditawarkan oleh pihak
luar, melainkan digagas dan dikembangkan oleh
masyarakat sendiri. STBM menggunakan pendekatan
bottom up dengan sasarannya adalah seluruh
anggota masyarakat, bukan hanya kepala keluarga.
Hal lain yang juga membedakan adalah masyarakat
sendiri yang melakukan monitoring dan mengevaluasi
hasil kegiatan pe ningkatan sanitasi, bukan pihak
penyandang dana ataupun penyelenggara program.
Berarti apa saja yang menjadi prinsip dasar
dalam pendekatan STBM ini Bu?
Yang menjadi prinsip utama STBM adalah tidak
adanya subsidi yang ditawarkan kepada mas yarakat
untuk membangun jamban atau sarana sanitasi lain.
Prinsip yang kedua adalah tidak menggurui, tidak
memaksa dan tidak mepromosikan jamban. Ketiga
adalah Masyarakat sebagai pemimpin, dan terakhir
Totalitas dimana seluruh komponen masyarakat
terlibat dalam analisa permasalahan-perencanaanpelaksanaan
serta pemanfaatan dan pemeliharaan.
Bagaimana dengan penerapan STBM ini di Bali
Bu?
Di Bali, pendekatan ini mungkin sudah diuji
coba beberapa kali oleh teman-teman dari Dinas
Kesehatan di beberapa desa di Bali. Namun belum
ada kisah sukses dari penerapannya seperti kisah
sukses dicapainya Open Defecation Free (ODF) oleh
banyak desa di propinsi lain seperti Jawa Timur,
Jawa barat dan NTB. Oleh karena itu Yayasan Masa
Depan untuk Anak-Anak mengajak Mitra Samya yang
telah berpengalaman menerapkan program sejenis
di provisi lain untuk menerapkan program tersebut
di Muntigunung, Karangasem yang terkenal dengan
kondisi geografis yang sulit serta tingkat ekonomi
yang relatif rendah. Saat ini kegiatan pemicuan di
kelompok Cangkeng, Dusun Muntigunung sudah
dilakukan dengan hasil yang menunjukkan antusias
masyarakat untuk mau berubah sangat besar dan
masyarakat sudah membuat komitmen mengenai
waktu penyelesaian jamban mereka.
Bagaimana menurut Ibu mengenai
keberlanjutan program ini di masa mendatang?
Saya yakin program dengan pendekatan STBM
ini bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk
meningkatkan cakupan sanitasi dasar masyarakat
kita. Namun pemicuan tidak merupakan akhir dari
keberhasilan program, melainkan pendampingan
dan monitoring yang menerus dan intens merupakan
hal terpenting yang dapat menjamin terealisasinya
komitmen masyarakat dan menjamin perubahan
prilaku masyarakat untuk stop buang air besar
sembarangan (Stop BABS). MU

F A K U L T A S E K O N O M I
PIMPINAN
Dekan: Prof. Dr I Wayan Ramantha, SE.,MM.,Ak
PD I: Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., Msi
PD II: Dr. Ida Bagus Panji Sedana, SE., MSi
PD III: Drs. Ida Bagus Badjra, MM
PROFIL KAMPUS
7
SEJARAH FAKULTAS
Fakultas Ekonomi Unud didirikan pada awal tahun 1967 dan
disahkan dengan S.K. Dirjen Pendidikan Tinggi No. 102 tanggal
2 September 1967. Pendiri Fakultas Ekonomi Unud adalah Drs.
Wayan Rendha (almarhum). Pada saat berdiri nya, Fakultas
Ekonomi Unud hanya diperkenankan untuk melaksanakan
pendidikan Sarjana Muda. Surat Keputusan diatas berlaku hingga
tahun 1976, dimana pada saat itu Fakultas Ekonomi Unud mulai
diperkenankan melaksanakan pendidikan Sarjana Lengkap
Ekonomi. Keputusan tentang pendidikan Sarjana Lengkap
Ekonomi tersebut dituangkan dalam S.K. Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0138/8/1976 tanggal 18 Juni 1976.
Sejak tahun 1980 pendidikan Sarjana Lengkap ini disebut Strata
Satu (S1). Disamping melaksanakan pendidikan program S1
(reguler), Fakultas Ekonomi Unud juga melaksanakan pendidikan
Diploma Tiga (D III) dan Diploma Satu (D I) yang digolongkan
dalam pendidikan Strata Nol (S0). Program D III ini merupakan
pengganti dari Program D II yang telah berlangsung mulai tahun
1978 hingga tahun 1990/1991. Pada saat berdirinya program D
II ini disebut Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP).
Selain program S1 (reguler) dan program D III, masih ada
dua buah program yang relatif masih muda kehadirannya yaitu
Program S1 Ekstensi dan Program Magister Manajemen. Program
S1 Ekstensi didirikan dan telah beroperasi sejak tahun ajaran
1996/1997. Keputusan tentang dibukanya Program S1 Ekstensi
tersebut dituangkan dalam S.K. Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Depdikbud R.I. No. 360/DIKTI/Kep/1996 tanggal 16 Juli
1996. Program Magister Manajemen (MM) didirikan berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud
R.I. No. 372/DIKTI/Kep/1998 tertanggal 14 Oktober 1998.
Sebagaimana layaknya kehidupan kantor administrasi, Fakultas
Ekonomi Udayana juga senantiasa bergerak dari satu tempat
ke tempat yang lainnya. Pada saat berdirinya (1967), kantor
administrasi bertempat di Akademi Koperasi (AKOP) Denpasar,
yaitu di sebelah selatan Pasar Kreneng .Selanjutnya pada tahun
1968 kantor administrasi dipindahkan ke Jl. Diponegoro No. 186.
Dengan berkembangnya jumlah fasilitas bangunan di Unud, pada
tahun 1972 Fakultas Ekonomi memperoleh ruang administrasi di
Jl. Doktor R. Goris. Pada tahun 1977 kantor administrasi Fakultas
Ekonomi beralih tempat lagi ke Jl. Ir. Ida Bagus Oka No. 4. Kantor
ini ditempati hingga sekarang, di sam ping juga ruang administrasi
dan beberapa ruang kuliah di Kampus Bukit Jimbaran.
VISI MISI DAN TUJUAN
VISI : Sebagai lembaga yang mengemban tugas mulia sebagai
KONTAK
Jl. PB Sudirman Denpasar 80232
Telp. (0361) 224133, (0361) 241930
Fax. (0361) 241929
Website: http://www.fe.unud.ac.id
ujung tombak pencerdasan bangsa, untuk menciptakan
masyarakat yang memiliki kemampuan akademik maka Fakultas
Ekonomi Unud memiliki visi sebagai berikut: Untuk menjadikan
Fakultas Ekonomi sebagai lembaga pendidikan yang mampu
mengembangkan penerapan ilmu ekonomi secara optional dan
menghasilkan lulusan yang mandiri, memiliki wawasan, serta
cakap mengantisipasi perubahan.
MISI : Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi, maka
Fakultas Ekonomi Unud mengemban misi sebagai berikut:
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat secara efisien dan relevan yang
didukung oleh dosen berkualitas dan memiliki komitmen tinggi
terhadap ilmu pengetahuan, infrastruktur yang memadai serta
kerjasama dengan lembaga terkait.
JURUSAN DAN KONSENTRASI FE UNUD
Fakultas Ekonomi Unud merupakan salah satu fakultas yang
selalu ramai peminat hingga saat ini. Pada awal berdirinya,
program S1 Fakultas Ekonomi Unud hanya memiliki dua
jurusan, yaitu Ekonomi Umum, dan Perusahaan. Kemudian
dengan diberlakukannya Sistem Kredit Semester, Program S1
Fakultas Ekonomi Unuversitas Udayana memiliki dua jurusan,
yaitu Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Manajemen.
Kemudian pada tahun 1983 dimulailah pendidikan Program Studi
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Unud. Pada tahun 1994 setelah
ada persetujuan dari Dikti, Program Studi Akuntansi secara
resmi menjadi Jurusan Akuntansi yang telah bebas Ujian Negara
Akuntansi (UNA) dengan S.K. Dikti No. 2755/D/T/1995 tanggal
6 Oktober 1995. Pada tanggal 16 Juli 1996, dengan S.K. Dirjen
Dikti No. 360/DIKTI/Kep/1996 dibentuk Program Ekstensi dalam
Program-program Studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen
dan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Unud. Program Ekstensi
diselenggarakan agar tidak merugikan, tetapi justru dapat
membantu Kelancaran penyelenggaraan program reguler (SK Dikti
No. 199/DIKTI/Kep/1996). Dengan SK Rektor Unud tertanggal 3
September 1996, No. 107/J14/PP.01.01/1996, dibentuk Personalia
Unit Pelaksana Program Ekstensi pada Fakultas Ekonomi Unud.
Ketua Unit Pelaksana bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Ekonomi, yang selanjutnya mempertanggungja wabkan kepada
Rektor. Sejak tahun 1997, Fakultas Ekonomi bersama-sama
dengan Depnaker telah membentuk Bursa Tenaga Kerja untuk
melayani alumni Unud terutama FE yang dituangkan dalam surat
nomor 1969/W.21/IIIa/1997 tentang pembentukan Bursa Tenaga
Kerja. Dengan demikian hingga saat ini Program S1 (Reguler dan
Ekstensi) Fakultas Ekonomi Unud memiliki tiga jurusan. Program D
III yang digolongkan dalam Pendidikan Strata Nol (S0) pada awal
berdirinya pada tahun 1990 memiliki dua program, yaitu Program
Studi Akuntansi dan Keuangan. Berkembangnya kebutuhan
masyarakat, terutama masyarakat pengguna lulusan Diploma,
maka mulai tahun ajaran 1996/1997 Fakultas Ekonomi Unud
menyempurnakan Program Studi Keuangan menjadi Program
Keuangan dan Perbankan. Dan mulai tahun ajaran 1998/1999
dibuka program baru yaitu Program Diploma 3 Pemasaran dan
Program Diploma 3 Perpajakan. Pada program S2, yakni MM, MEP,
dan Kewirausahaan sampai saat ini masing-masing memiliki 4 dan
3 konsentrasi. Program Magister Manajemen (MM), pada awalnya
dibuka konsentrasi Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan,
dan Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada tahun 2000 dan 2001
berturut-turut, program ini menambah satu konsentrasi baru yaitu
Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sektor Publik.
Program Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) sampai saat
ini memiliki 3 konsentrasi yaitu konsentrasi Pembangunan Daerah,
Ekonomi Industri dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2004 dibuka
satu konsentrasi lagi, yakni Moneter, Keuangan dan Perbankan.
Dengan diterbitkannya SK Menteri Pendidikan Republik Indonesia
No. 179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi
Akuntansi (PPAk) maka sebutan akuntan diberikan setelah
seseorang menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi dan
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Fakultas Ekonomi Unud
telah memperoleh ijin penyelenggaraan program PPAk dari
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional dengan surat ijin nomor 3827/D/T/2003, pada tanggal
20 Nopember 2003
FASILITAS
Fasilitas-Fasilitas Pendidikan: Ruang Kuliah, Ruang Administrasi,
Ruang Baca, Lab. Komputasi, Lab. Bahasa, Pojok Bursa Efek
Jakarta, Bursa Kerja Khusus, Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan, SMS-Cyberkampus dan fasilitas Penunjang
Pendidikan, Parkir, Cafetaria, Kantor Bank, Unit Usaha, Bursa
Mahasiswa. WEB

POTRET KAMPUS
1
2
1
HUT RI KE-66 (17/8). Segenap dosen, pegawai
dan mahasiswa mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan
RI Ke-66 di Kampus Unud Bukit Jimbaran. HUT RI KE-
66 mengambil tema “Dengan semangat Proklamasi 17
Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup Dalam
Ke-Bhineka-an Untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita
Sukseskan Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum ASEAN
Untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN”.
MU
2
MoU IKAYANA-MUDP (5/8). Ikayana Pusat
menandata ngani MoU dengan MUDP Bali dalam
rangka kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan
pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan MoU dapat
menghasilkan solusi terhadap beragam permasalahan
yang dihadapi oleh Desa Pekraman Bali di era globalisasi.
MU
3
3
PKKMB 2011 (19/8). Unud menggelar Pengenalan Kehidupan
Kampus Baru (PKKMB) Program Reguler di Auditorium Gedung Widya
Sabha kampus Bukit Jimbaran. Rektor Unud berpesan para mahasiswa
baru dapat mengikuti PKKMB dengan serius karena PKKMB adalah langkah
awal mengikuti pendidikan berkualitas di Unud. Tidak ada perpeloncoan
dan penggodokan fisik karena PKKMB menekankan olah pikir kepada
para calon intelektual muda. Ketua Panitia PKKMB Unud I Wayan Antara,
SE, MM menyampaikan PKKMB diikuti 2742 orang maba dengan materi
pendidikan tinggi, budaya dan etika, dan cara belajar di perguruan tinggi.
MU
4
PEMELASPASAN RS. PENDIDIKAN (21/8). Rumah Sakit
Pendidikan Bertaraf Internasional Unud hampir rampung 80%.
Pembangunan rumah sakit pendidikan dan penelitian Unud bertujuan
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk wisatawan
dalam menikmati liburan di Pulau Dewata. Apalagi saat ini situasi dan
kondisi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah sudah semakin krodit.
MU
radio suara udayana
GEDUNG GDLN
KAMPUS SUDIRMAN DENPASAR
TELP. 0361-255197
4