Bosda Madin - Kemenag Jatim

jatim.kemenag.go.id

Bosda Madin - Kemenag Jatim

Bosda Madin

Perhatian Pemerintah Pusat Belum Optimal

Ikhwal keberadaan Surat Edaran Mendagri tentang

larangan penggunaan APBD untuk madrasah menuai banyak

protes. Pemprov dan DPRD Jatim secara tegas menolak

diberlakukannya surat edaran ini. Sebab dinilai dapat

merugikan masyarakat Jatim – terutama madrasah yang

tersebar di seluruh Jawa Timur. Pemprov Jatim telah

mengajukan surat klarifikasi kepada Kemendagri terkait

kebijakan tersebut. DPRD Jatim pun juga berrencana

mengirimkan surat yang sama. “Namun sebelum dilakukan,

ternyata Mendagri sudah menyatakan tidak adanya larangan

pengalokasian dana bantuan dari APBD untuk madrasah,”

tukas Drs. H. Moch. Iskandar, MSi.

Penolakan itu dilakukan, tutur

anggota DPRD Jatim Dapil XI Madura

ini, karena Jatim sangat konsen

terhadap pendidikan madrasah –

khususnya Madrasah Diniyah. Sejak

tahun 2006 telah dicanangkan program

beasiswa S1 bagi guru Madin.

Dan pada tahun 2009, Pemprov Jatim

melalui dana APBD telah memberikan

12 MPA 317 / Pebruari 2013

bantuan BOSDA Madin. “Total alokasi

anggaran pendidikan Madin tahun

ini adalah 423 milyar rupiah. Tentu

ini sangat luar biasa!” beber mantan

Ketua Komisi E DPRD Jatim ini

semangat.

Bantuan Pemrov Jatim itu adalah

merupakan bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat. Sebab

diakui atau tidak kewajiban negara

dalam menyediakan fasilitas pendidikan

belum terpenuhi. Sehingga peran

pemerintah dan masyarakat dalam

menyediakan akses pendidikan

sangat dibutuhkan. “Maka muncullah

APBD untuk rakyat berupa Bosda

Madin di Jatim dan beasiswa guru

Madin,” tutur pria kelahiran 10 Oktober

1959 ini.

Itu semua menandakan bahwa

Jatim sangat berkomitmen untuk menyetarakan

pendidikan Madin dengan

pendidikan formal. “Sehingga

ke depan nanti, fasilitas fisik Madin,

kualitas pengajar, kurikulum, serta

bantuan-bantuan lainnya harus lebih

ditingkatkan,” ucap ayah tiga anak

ini penuh harap.

Dalam stuktur anggaran pendidikan

dari APBN maupun APBD sesuai

amanat undang-undang adalah

20 persen. Meski 20 persen itupun

masih mengundang dilema penaf-


siran. Semisal apakah inklud dengan

gaji guru atau tidak Menurut Mahkamah

Konstitusi, bahwa gaji guru

termasuk dalam anggaran pendidikan.

“Jika mengacu kesana, justru

angaran pendididkan Jatim sudah

jauh melampaui dari amanat undangundang.

Sebab dana pendidikan kita

baik yang dikelola Diknas, Diklat,

maupun pendidikan aparatur, semua

itu sudah lebih dari 20 persen,”

tandas pria asal Sumenep ini.

Khusus untuk meningkatkan

Madin, Pemprov Jatim akan mengajak

duduk bersama jajaran Kanwil Kemenag

Jatim sebagai instansi yang selama

ini menaungi Madin. Sehingga secara

bertahap kualitas antara Madin

dengan pendidikan formal tidak kalah

jauh. “Alhamdulillah.. telah ada wacana,

bahwa program Bosda Madin

akan diambil alih Kemenag pusat,”

ujarnya.

Menurut Drs. H. Saifullah Yusuf,

program peningkatan kualitas madrasah

dan utamanya Madrasah Diniyah

melalui APBD, akan terus dilanjutkan.

Bagaimanapun juga

madrasah yang non

formal atau yang lebih

dikenal sebagai Madrasah

Diniyah Salafiyah,

harus mendapatkan

perhatian pemerintah

sebagaimana

pendidikan lainnya.

“Meski tanpa bantuan

pemerintah, institusi

tersebut sebenarnya

relatif berjalan. Tapi itu

tak sebagus pendidikan

formal yang lain,”

ujarnya.

Apalagi kita tahu,

peran Madin dalam

dunia pendidikan

cukup besar. Orangorang

hebat yang saat ini tampil menjadi

pemimpin, kebanyakan merupakan

hasil didikan Madrasah Diniyah.

“Dulu umumnya mereka selain sekolah

formal, juga sekolah di madrasah.

Pagi sekolah umum, sore sekolah

diniyah. Banyak orang hebat yang

melakukan itu ketika masih kecil,”

ungkap Wagub Jatim ini.

Namun yang aneh, paparnya,

peran besar pendidikan non formal

itu selama ini belum banyak memperoleh

perhatian pemerintah pusat. Artinya

perhatian pemerintah pusat terhadap

Madin belum optimal. Memang

ada Peraturan Pemerintah PP

no 55 2007 tentang pendidikan agama

dan keagamaan. Namun peraturan itu

masih baru dan belum bisa diimplementasikan

dengan segera. Sebab payung

hukum turunannya belum ada.

Itulah yang melatarbelakangi kenapa

Pemprov Jatim melakukan langkah

berani dengan mengucurkan dana

bagi Madin meski turunan aturannya

belum turun. “Sudah seharusnya kan

pemerintah daerah memperhatikan

keberadaan lembaga pendidikan

tertua di negeri ini Itu sesuai dengan

amanat UU Sisdiknas,” kilah Gus Ipul

– sapaan akrab Wagub.

Dan nyatanya, selama ini program

untuk Madin di Jatim berjalan

cukup apik. Di antara program tersebut,

adalah Bosda Madin untuk

santri. Ini berupa bantuan kepada seluruh

siswa Madin laiknya siswa sekolah

formal. Jika di sekolah formal

yang mendapatkan hak BOS adalah

siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs,

Drs. H. Moch. Iskandar, MSi

maka di Madin adalah jenjang Ula dan

Wustho. Masing siswa mendapatkan

bantuan 25 ribu untuk Wustho

dan 15 ribu bagi santri Ula.

Khusus bagi para pengajar Madin,

juga memperoleh tunjangan sebesar

300 ribu per 30 santri. Dan sejak

tahun 2006, Pemprov Jatim juga telah

berhasil memberikan beasiswa S1 bagi

guru Madin. Terdapat 6.400 guru

Madin yang mengikuti program tersebut.

Dan kini sudah ada 2.370 ustadz

yang telah berhasil menyelesaikan

program S1nya.

Setiap tahunnya, Pemprov Jatim

telah mengalokasikan dana Bosda

Madin sebesar 291 milyar rupiah untuk

ula dan wusto. Tapi total alokasi

anggaran pendidikan Madin secara

keseluruhan adalah 423 milyar rupiah.

Ini menunjukkan bahwa Pemprov

Jatim tidak ingin membedakan pelayanan

pendidikan, baik pada sekolah,

madrasah formal, ataupun Madin.

Dalam pasal 4 poin 4 huruf b Permendagri

No. 32 tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos,

memang disebutkan bahwa salah

satu kriteria pemberian bantuan itu

tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak

terus-menerus setiap tahun anggaran.

Tapi bagi Gus Ipul, bantuan yang

dilakukan secara terus menerus itu

justru sangat bagus. “Lha kalau bantuan

itu tidak berkelanjutan, terus

siapa yang akan memperhatikan mereka”

kilahnya. “Jadi frase terus menerus

itu masih perlu kita diskusikanulang,”

tegasnya.

Yang pasti, simpulnya, sebuah

Drs. H. Saifullah Yusuf

pembangunan yang tidak berkelanjutan

pasti akan gagal. Apalagi dalam

bidang pendidikan, tentuanya harus

berkelanjutan. Sebab pembanguan

itu ditentukan oleh perencanaan

yang akurat, konsistensi pelaksanaan,

dan berkelanjutan. “Jadi intinya,

Bosda Madin akan jalan terus. Kalau

nantinya jadi diambil Pusat, dana

tersebut kan bisa dialihkan untuk program

yang lain,” tukasnya.•

Laporan: A. Suprianto

(Surabaya).

MPA 317 / Pebruari 2013

13

More magazines by this user
Similar magazines