SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN MUTU ... - Kemenag Sumsel

sumsel.kemenag.go.id

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN MUTU ... - Kemenag Sumsel

SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN

Oleh: Imam Nasruddin 1

Pendahuluan

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan masyarakat (E. Mulyasa, 2007: 3), serta ditantang untuk

dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi

begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut menurut Prof. Sanusi mencakup

social change, turbulence, complexity, dan chaos, seperti pasar bebas (free trade),

tenaga kerja bebas (free labour), perkembangan masyarakat informasi, serta

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang sangat dahsyat.

Usaha peningkatan mutu pendidikan selalu dan terus diusahakan oleh

pemerintah dengan berbagai cara dan ragamnya, mulai dari cara yang sifatnya lokal

oleh sekolah yang bersangkutan, Dinas Pendidikan setempat akan tetapi juga oleh

pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Usaha ini dilakukan memang dalam beberapa hal mutu pendidikan di

Indonesia terus mengalami kemerosotan baik dari segi mutu siswanya maupun mutu

gurunya.

Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya

sistem dan praktik pendidikan yang bermutu, hampir semua bangsa di dunia ini

selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang bermutu.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah

kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan

dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Beberapa negara yang

mengembangkan kebijakan ini bisa disebut antara lain Singapore, Korea Selatan,

Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan mutu

guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi mutu

1 Pendidik di MAN Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

1


dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji

kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru (Fasli Jalal, 2007: 1).

Kualitas atau Mutu Pendidikan Indonesia

Kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan

masih rendah (Kunandar, 2007: 1). Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator.

Pertama, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki

dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Menurut Dr. Berry Priyono,

bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk

dipergunakan secara mandiri, karena yang diperoleh di lembaga pendidikan sering

kali terpaku pada teori, sehingga peserta didik yang kurang inovatif dan kreatif

(Kompas, 4 Desember 2004). Kedua, peringkat Human Development Index (HDI)

Indonesia yang masih rendah (tahun 2004 peringkat 111 dari 117 negara dan tahun

2005 peringkat 110 dibawah Vietnam dengan peringkat 108). Ketiga, laporan

International Educational Achievement (IEA) bahwa kemampuan membaca sisiwa

SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. Keempat, mutu

akademik antar bangsa melalui Programme for International Student Assessment

(PISA) 2003 menunjukkan bahwa 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA,

Indonesia menempati peringkat ke -38, sementara untuk bidang matematika dan

kemampuan membaca menempati pringkat ke-39. Jika dibandingkan dengan Korea

Selatan, peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke-8,

membaca peringkat ke-7 dan matematika peringkat ke-3. Kelima, laporan World

Competitiveness Yearbook tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada

posisi 46 dari 47 negara yang disurvei. Keenam, posisi Perguruan Tinggi Indonesia

yang dianggap favorit, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada

hanya berada pada posisi ke-61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia (Asiaweek,

2000). Ketujuh, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam Iptek dibandingkan dengan

negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga diperparah oleh

adanya laporan Media Indonesia 22 Desember 2005 yang mengatakan bahwa di

2


dalam data Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa sebanyak

37,06% pemuda Indonesia hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Dari 217 juta penduduk

Indonesia jumlah pemuda (umur 15-35 tahun) diperkirakan ada 97 juta orang.

Selanjutnya melengkapi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah

dengan maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu. Yang

lebih eronis lagi penjual dan pembeli gelar palsu dilakukan oleh orang-orang yang

berkecimpung dalam bidang pendidikan dan orang-orang yang selama ini dianggap

sebagai tokoh masyarakat (Kunandar, 2007: 2).

Sedang menurut Zuhal (2005: 3), indikasi lain ketertinggalan Indonesia dalam

hal pendidikan, dapat pula diukur berdasarkan kriteria ”Teknology Achievement

Index”, yang membagi negera-negara di dunia menjadi empat kelompok, yaitu :

pertama kelompok Technology Inovator Countries, yang beranggotakan 18 negara

(AS, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat), kedua, kelompok Technology

Implementor Countries, yang mencakup negara yang bisa memproduksi barang atau

inovasi meskipun baru bisa (Malaysia), sedang Indonesia masuk kelompok yang

ketiga yakni kelompok Technology Adaptor Countries, merupakan kelompok

negara yang baru bisa mengadopsi belum ke implementasi luas, dan ironisnya

berada pada peringkat ke 60 dari 63 negara dalam kelompok ini, dan keempat

kelompok Maginalized Countries.

Sertifikasi dan Kompetensi Guru

Landasan utama yang menjadi acuan program sertifikasi dan kompetensi guru

adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pada pasal 42 ayat 1 yang mengatakan bahwa ”Pendidik harus memiliki

kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, sedang pasal 43 ayat 2 mengatakan bahwa : ”sertifikasi

pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan

tenaga kependidikan yang terakreditasi.

3


Selanjutnya pada tataran aplikatifnya juga diatur dalam Undang-Undang RI

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8; ”guru wajib memiliki

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional”, pasal 9

”kualifikasi akademik dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi

program sarjana atau program diploma empat”, pasal 10 ayat 1 ”kompetensi guru

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui

pendidikan profesi”, dan pasal 11 ayat 1 ” Sertifikat pendidik sebagaimana dalam

pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”(Dirjen Pendis,

2007: 62-63).

Hal ini juga disebut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 1 ” Pendidik

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, dan pasal 28 ayat 3 ”kompetensi sebagai agen pembelajaran

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini

meliputi :

a. kompetensi pedagogik

b. kompetensi kepribadian

c. kompetensi profesional

d. kompetensi sosial,

Menurut Kamus Umum Bahasa Indoensia (WJS Poerwodarminto) kompetensi

berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.

Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni kemampuan atau kecakapan.

Sedang kompetensi guru (teacher competency) adalah the ability of a teacher

responsibibly perform has or her duties appropriately (M, Uzer Usman, 2008: 14).

Sedang, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikatakan

bahwa setiap pendidik harus memiliki sertifikat profesi guru sesuai dengan jenjang

4


pendidikan yang diperlukan seperti guru SD/MI harus mempunyai sertifikat profesi

guru SD, guru SMP harus mempunyai sertifikat profesi guru SMP/MTs dan

seterusnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat

pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga

profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai

suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi

untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah

lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain,

sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan

penguasaan kompetensi seseorang guru sebagai landasan pemberian sertifikat

pendidik (E.Mulyasa, 2007: 33-34).

Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu suatu system pengujian terhadap

kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, beberapa daerah telah

melakukan uji kompetensi guru (E.Mulyasa, 2008: 187). Selanjutnya, uji kompetensi

guru baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat

penting, terutama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui

peningkatan mutu guru.

Profesionalisme Guru

Istilah profesional sudah melekat sejak lama setelah orang menyadari bahwa

pekerjaan khusus yang selalu berdampak baik positif maupun negatif harus

dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Guru dengan perangkat didiknya harus

menyadari bahwa keprofesionalannya itu harus dibayar mahal sehingga harus cerdas

dan selalu responsif dalam menanggapi dan menyikapi segala permasalahan yang

berhubungan dengan profesinya (Isjoni, 2008: 39).

5


Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus

dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional ialah orang yang

memiliki profesi (A.Tafsir, 2008: 107).

Profesionalisme adalah aspek penting lainnya dalam menentukan mutu

pendidikan. Profesionalisme sekolah/madrasah terletak pada: 1) kepala sekolah

sebagai personil yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas

sekolah/madrasah. Oleh karena itu penunjukan kepala sekolah/madrasah harus

melalui seleksi yang ketat, selain itu profesional diartikan juga sesuatu yang

memberikan keuntungan dalam bidang materi, tanpa harus mengorbankan

semangat ikhlas beramal dan jiwa pengabdian. 2) guru sebagai penanggung jawab

utama perlu diperhatikan yang sungguh-sungguh, karena disadari penentu

keberhasilan suatu pelaksanaan pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran

lebih banyak bertumpu pada manajemen guru. Sehingga berbagai aspek yang

berkaitan dengan guru perlu diperhatikan, baik aspek rekrutmen, hendaknya dapat

memilih guru yang interdisipliner dengan latar belakang ilmu yang sesuai dengan

bidang studi yang diajarkan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi guru yang mengajar

tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Profesionalisme mutlak

diperlukan pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar,

kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri (Azyumardi azra, 2000:

60).

Menurut Muchtar Luthfi (dalam A. Tafsir, 2008: 107)) dari Universitas Riau

(lihat Mimbar, 3, 1884: 44), seseorang yang disebut memiliki profesi bila ia

memenuhi kriteria berikut : 1). Profesi harus mengandung keahlian, 2). Profesi

dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu, 3). Profesi memiliki

teori-teori yang baku secara universal, 4). Profesi adalah untuk masyarakat bukan

untuk diri sendiri, 5). Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan

kompetensi aplikatif, 6) pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan

tugas profesinya, 7) profesi mempunyai kode etik, yang disebut kode etik profesi,

dan 8) profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan

layanan.

6


Menurut A. Tafsir (2008: 113) dalam agama Islam, setiap pekerjaan harus

dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan dengan benar. Itu hanya

mungkin dilakukan oleh orang yang ahli, begitulah Rasulullah saw mengajarkan

kepada kita dalam haditsnya :

Keterpurukan pendidikan tidak terlepas dari rendahnya mental profesional guru

yang ’mungkin terpaksa’ menerjuni profesi ini akibat dan legalitas ijazah yang

dimiliki (Isjoni, 2008: 41).

Peningkatan Mutu Pendidikan

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan

diantaranya dengan peningkatan mutu pendidiknya. Usaha ini tentu karena diawali

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(UUGD), dengan terbitnya undang-undang ini berarti menjadi tongggak awal usaha

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia khususnya dimulai dari usaha

memberikan sertifikasi kepada guru atau pendidiknya.

Selanjutnya adakah peningkatan mutu pendidikan secara signifikan terhadap

hasil dari sertifikasi itu. Dalam hal ini Fasli Jalal (2007: 1), Direktur Jenderal

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen

Pendidikan Nasional, menyampaikan dalam makalahnya sebagai berikut:

Pertama dan sekaligus yang utama, sertifikasi merupakan sarana atau

instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Seperti yang telah

dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa

sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa

apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali

masuk kampus untuk kualifikasi, maka belajar kembali ini untuk mendapatkan

tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1.

7


Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang

tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan

tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti uji

sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan

untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi

sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah

konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan

menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh

sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk

menghadapi uji sertifikasi.

Kedua, konsistensi dan ketegaran pemerintah. Sebagai suatu kebijakan yang

merentuhan dengan berbagai kelompok masyarakat akan mendapatkan berbagai

tantangan dan tuntutan. Paling tidak tuntutan dan tantangan akan muncul dari 3

sumber. Sumber pertama adalah dalam penentuan lembaga yang berhak

melaksanakan uji sertifikasi. Berbagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi,

khususnya dari fihak Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta akan

menuntut untuk diberi hak menyelenggarakan dan melaksanakan uji sertifikasi.

Demikian juga, akan muncul tuntutan dari berbagai LPTK negeri khususnya di

daerah luar jawa akan menuntut dengan alasan demi keseimbangan geografis.

Tuntutan ini akan mempengaruhi penentuan yang mendasarkan pada objektivitas

kemampuan suatu perguruan tinggi. Ketegaran dan konsistensi pemerintah juga

diperlukan untuk menghadapi tuntutan dan sekaligus tantangan bagi pelaksana

Undang-Undang yang muncul dari kalangan guru sendiri. Mereka yang sudah senior

atau mereka para guru yang masih jauh dari pensyaratan akan menentang dan

menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut.

Ketiga, tegas dan tegakkan hukum. Dalam pelaksanaan sertifikasi, akan muncul

berbagai penyimpangan dari aturan main yang sudah ada. Adanya penyimpangan

ini tidak lepas dari adanya upaya berbagai fihak, khususnya guru untuk

mendapatkan sertifikat profesi dengan jalan pintas. Penyimpangan yang muncul dan

harus diwaspadai adalah pelaksanaan sertifikasi yang tidak benar. Oleh karenanya,

8


egitu ada gejala penyimpangan, pemerintah harus segera mengambil tindakan

tegas. Seperti mencabut hak melaksanakan sertifikasi dari lembaga yang dimaksud,

atau menetapkan seseorang tidak boleh menjadi penguji sertifikasi, dan lain

sebagainya.

Keempat, laksanakan UU secara konsekuen. Tuntutan dan tantangan juga akan

muncul dari berbagai daerah yang secara geografis memiliki tingkat pendidikan yang

relatif tertinggal. Kalau UUGD dilaksanakan maka sebagian besar dari pendidik di

daerah ini tidak akan lolos sertifikasi. Pemerintah harus konsekuen bahwa sertifikasi

merupakan standar nasional yang harus dipatuhi. Toleransi bisa diberikan dalam

pengertian waktu transisi. Misalnya, untuk Jawa Tengah transisi 5 tahun, tetapi

untuk daerah yang terpencil transisi 10 tahun. Tetapi standar tidak mengenal

toleransi.

Kelima pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan anggaran yang

memadai, baik untuk pelaksanaan sertifikasi maupun untuk pemberian tunjangan

profesi.

Penutup

Masih diperlukan waktu untuk menjawab dan membuktikan keberhasilan dan

peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi dan kompetensi guru yang

untuk selanjutnya menjadikan guru yang profesional, namun dalam hal ini kita harus

yakin dengan sepenuh hati bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk

memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Dengan dibarengi niat yang tulus oleh

para guru dalam menjalankan tugasnya sekaligus berdoa kepada Allah swt mudahmudahan

apa yang pemerintah dan kita lakukan akan menuai hasil yang maksimal

pada tahun-tahun mendatang, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia dan

sekaligus mendapat ridha-Nya.

9

More magazines by this user
Similar magazines