Views
3 years ago

Modul 2 - psflibrary.org

Modul 2 - psflibrary.org

ab 1 rencana strategis

ab 1 rencana strategis SKPD para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu kabupaten/kota (daerah/ region) untuk menemukan dan mendifinisikan kembali masalah uatama (isu kritis) yang dihadapi daerah. Oleh karena itu rencana strategis SKPD menjadi perangkat efektif dalam meningkat fungsi kelembagaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun dari sisi perencana masih terjadi perbedaan sikap berkaitan dengan pelibatan berbagai unsur atau stakeholders dalam masyarakat. Berikut beberapa cara pandang terhadap perencanaan strategis untuk melihat pola umum perencanaan yang dilakukan dan bentuk keterlibatan para pemangku kepentingan. Perencanaan strategis berfokus kepada organisasi Rencana strategis lebih berfokus pada organisasi, artinya penentuan tujuan, sasaran dan manfaat secara khusus diarahkan pada upaya memperkuat organisasi atau kelembagaan. Pada umumnya perencanaan strategis yang berfokus pada organisasi publik akan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan organisasi korporasi hanya sedikit pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu anggota dewan sebagai pemilik atau komisioner yang dipilih atau ditunjuk. Salah satu alasannya, organisasi korporasi telah memiliki pembagian tugas dengan kapasitas pengetahuan atau keahlian tersendiri dalam bidang tertentu, sehingga partisipasi masyarakat kurang begitu diperlukan karena dianggap menjadi berlebihan dan membuang waktu. Partisipasi masyarakat untuk melegitimasi proses mungkin tidak perlu, karena anggota dewan atau pembuat kebijakan sudah banyak terlibat, dimana mereka menjadi perwakilan masyarakat, tapi tidak mencerminkan demokrasi langsung. Perencanaan strategis berfokus pada program Rencana strategis dapat diformulasikan untuk kebutuhan bidang pengembangan atau yang dikenal dengan perencanaan program. Model ini lebih mendorong keterlibatan lebih luas dari masyarakat, terutama dalam kapasitasnya sebagai pengguna atau pemanfaat program. Misalnya, perencanaan layanan kesehatan gratis biasanya melibatkan banyak pihak disamping SKPD, lembaga swadaya, tenaga kesehatan dan masyarakat. Rencana strategis memungkinkan publik berpartisipasi dalam menyediakan informasi berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan hidup sehat, reaksi terhadap alternatif rancangan sistem pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan dan advokasi tentang kebijakan dalam mengatasi permasalahan selama pelaksanaan program. Karena perencanaan fasilitas kesehatan tidak hanya dilihat dari kepentingan unit kerja pelayanan saja tetapi lebih luas mencakup kepuasan konsumen atau pengguna jasa tersebut (seperti: sistem rawat inap), maka seringkali antara pengguna langsung dan masyarakat umum dipisahkan dan dianalisis berdasarkan kontribusi dan tujuan program itu sendiri. Perencanaan strategis berfokus kepada Komunitas Bila fokus perencanaan strategis pada komunitas, maka pada umumnya semua warga atau semua kelompok masyarakat akan berpartisipasi. Hanya, seringkali semua warga atau semua kelompok dianggap sama rata, dan dianggap semuanya mempunyai kepentingan terhadap komunitas secara keseluruhan. Penerapan konsep stakeholder seri pembangunan dan penguatan pemerintahan 22

penyusunan renstra SKPD dalam mekanisme perencanaan strategis untuk komunitas akan mengatasi kesalahan anggapan ini. Terdapat beberapa pola partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam penentuan rencana strategis. Meskipun, tingkat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam tiap tahapan perencanaan tentu berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya bahkan terkadang sulit diprediksi. Selain itu, tidak jelas pengaruh perbedaan tingkat partisipasi dengan hasil proses perencanaan. Hal ini baru akan diketahui setelah perencanaan strategis lebih banyak diterapkan dan lebih banyak studi dilakukan. Manfaat Rencana Strategis SKPD Merujuk tipe perencanaan strategis yang dikemukakan Gordon (1993: 3-6), berikut beberapa penjelasan tentang manfaat dalam perencanaan program SKPD: 1. 2. 3. 4. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan strategis. Sejak dini dimungkinkan permasalahan dapat diantisipasi sebelum terjadi, maka permasalahan tersebut dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan kehilangan kesempatan dan mungkin muncul masalah baru karenanya. Evaluasi diri. Dengan perencanaan strategis, SKPD dapat bekerja bersama pemangku kepentingan lain untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri akan membuat keputusan lebih realistis dalam merencanakan masa depannya. Perumusan tujuan bersama melalui konsensus. Dengan tipe perencanaan strategis, SKPD dapat membangun konsensus antarpemangku kepentingan untuk merumuskan arah dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pembangunan konsensus ini tentunya ada negoisiasi untuk “memberidan-menerima”. Lebih baik sedikit terjadi konflik selama proses untuk membangun kesepakatan daripada konflik terjadi setelah proses perencanaan selesai dan rencana telah disahkan untuk diimplementasikan. Alokasi sumberdaya. SKPD dapat mengalokasikan sumberdaya dengan menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama sumberdaya manusia dan prasarana. Alokasi sumberdaya dilakukan antar bidang layanan yang saling berkompetisi dalam meningkatkan kualitas layanan. Pemantapan tolok banding ( 5. benchmarks), yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan dibandingkan dengan tolok ukur keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan dapat ditarik “pelajaran” dari pengalaman dan masukan balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses maupun produknya. 23 seri pembangunan dan penguatan pemerintahan

Dinamika Pemerintahan Kabupaten.pdf - psflibrary.org
3. Presentasi kab Bantaeng final - psflibrary.org
11-08 newsletter bahasa edisi 5-2011 - psflibrary.org
Modul 2 Diklat Manajemen Kursus
final_PSF-Brochure V3_indonesia1 - psflibrary.org
[ Modul 5] Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan)
2. Panduan Penyusunan Proposal, Protokol dan ... - Badan Litbangkes
Bahan Pelatihan Fasilitator Forum SKPD dan Musrenbang Rencana ...
Materi 2 - Pemerintah Kabupaten Jembrana
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...
4.2. obligasi daerah - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi ...
Modul Pelatihan Pelatih Fasilitator Pemberdayaan ... - psflibrary.org
Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan ... - psflibrary.org
Mengkaji Implementasi Perda Pelayanan Publik ... - psflibrary.org
Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan ... - psflibrary.org
final_How it Works_Bahasa Indonesia - psflibrary.org
modul penjurnalan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan
modul praktikum riset operasional 2 - iLab - Universitas Gunadarma
Konsep Dasar Kewirausahaan - MODUL 2
Komik kekerasan dalam rumah tangga.pdf - psflibrary.org
Modul II : Konfigurasi Router 1 Praktikum Telekomunikasi I Modul 2 ...