Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

2014 

Suplemen Bisnis Indonesia Senin, 16 Desember 2013 

Kapitalisasi 

Tahun Politik 

GRATIS 

Bagi pelanggan Bisnis Indonesia

Ikhtisar 

Dari redaksi 

Pada laporan Arah 

Bisnis dan Politik 

2014, surat kabar ini 

secara lebih serius menyoroti 

peristiwa politik, yaitu 

pemilihan umum legislatif 

dan pemilihan presiden dan 

wakil presiden. 

Berbagai ulasan dalam terbitan khusus ini tidak 

hanya menarik perhatian pembaca pada pentingnya 

ABRAHAM 

RUNGA MALI 

Bisnis Indonesia 

momentum politik itu, tapi lebih dari itu, tebersit harapan 

agar momentum politik tersebut ditangkap sebagai peluang 

untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. 

Dengan kata lain, momentum politik diharapkan 

dapat dikonversi oleh semua pihak di negeri ini menjadi 

sebuah kesempatan emas dalam membangun bangsa 

ini pada berbagai bidang. 

Konkretnya bangsa ini tidak boleh hanya berhenti 

melihat pemilu sebagai ritual demokrasi yang biasabiasa 

saja dan tenggelam di dalamnya, tapi harus benarbenar 

mampu membuat ritual politik sebagai peristiwa 

yang bermanfaat. Sebuah momentum yang harus dikapitalisasi. 

Itu berarti penyelenggaraan harus dilaksanakan seadil 

mungkin agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang 

berujung pada protes dan demosntrasi yang tak berkesudahan. 

Lalu, para pemimpin yang terpilih diharapkan 

memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki 

integritas tinggi sehingga tidak terjebak dalam 

budaya korupsi dan nepotisme yang selama ini terbukti 

sangat menggangu proses pembangunan. 

Hanya proses dan hasil demokrasi yang efektiflah 

yang bisa menjadi modal bagi bangsa ini da 

lam menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan 

ekonomi yang pada tahun lalu ditandai oleh 

krisis ekonomi global, depresiasi rupiah, fluktuasi har 

ga saham serta defisit transaksi berjalan yang di per - 

kirakan masih terus berlangsung hingga tahun ini. 

Besar harapan kami, Arah Bisnis dan Politik 2014 

yang sampai ke meja pembaca bisa membantu dan 

menavigasi Anda dalam mengelola bisnis dan memahami 

dinamika politik selama tahun 2014. Semoga! 

Tim kerja laporan khusus Arah Bisnis & Politik 2014: 

Koordinator Redaksi: Abraham Runga Mali, Roni Yunianto, M. 

Rochmat Purboyo, Inria Zulfikar, Chamdan Purwoko, & Setyardi 

Widodo, Lahyanto Nadie 

Koordinator Foto: Andry T. Kurniady 

Koordinator Artistik: Yayan Indrayana 

Koordinator Pracetak: A. Hamid Sihite, Andri Trisuda 

4 

8 

10 

18 

Pengantar 

Perekonomian Indonesia sebenarnya bisa 

bertumbuh lebih kencang lagi, apabila pemerintah 

bersama-sama dunia usaha dan seluruh 

pemangku kepentingan termasuk para 

pekerja dapat bersinergi untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. 

Ekonomi Global 

Jeram ketidakpastian masih jadi momok ekonomi 

global tahun 2014. Meski pertumbuhan 

digadang-gadang lebih cemerlang dari tahun 

sebelumnya, berbagai luka dari sisa-sisa krisis 

masih menganga. 

Kebijakan Ekonomi 

Tantangan eksternal sekaligus 

internal kian membesar pada 

2014. Di sisi eksternal adalah 

pemulihan ekonomi Amerika 

Serikat, sedangkan di sisi internal, 

problem struktural di 

dalam negeri yang 

perlu segera 

dibenahi. 

Prospek Ekonomi 

Jika di akhir tahun saya ditanya tentang arah 

ekonomi Indonesia di tahun mendatang, 

jawaban saya biasanya mengacu kepada 

prospek ekonomi dan pasar finansial global. 

Dalam beberapa tahun terakhir analisis saya 

umumnya mengacu kepada dampak krisis 

fiskal di Amerika Serikat (AS) dan Eropa 

pada Indonesia. Bagaimana Indonesia menghadapi 

keadaan global yang sarat krisis 

1 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik

Ikhtisar 


Portofolio 2014 

28 

Perekonomian Indonesia yang 

dalam beberapa tahun terakhir 

sudah terbang dengan dua 

mesin, dalam hampir setahun 

belakangan ini hanya terbang 

dengan satu mesin, yaitu konsumsi 

rumah tangga. Sekalipun 

demikian, tampaknya para 

penentu kebijakan makroekonomi 

memandang perekonomian 

terbang masih terlalu tinggi 

sehingga harus diredam. 

34 

Quantitative easing adalah kebijakan 

stimulus yang dijalankan 

oleh bank sentral Amerika 

Serikat Federal Reserve dengan 

memompakan likuiditas ke 

pasar, sehingga tidak ada alasan 

bagi kenaikan suku bunga. 

Bunga rendah diharapkan bisa 

memicu dunia usaha bergerak, 

sehingga negara adidaya itu 

bisa segera keluar dari krisis. 

Regulasi Pasar Modal 

32 

Swasembada Pangan 

60 

Fakta dari statistik World Federation of Ex - 

changes menunjukkan, tingkat perputaran 

uang (ve lositas) perdagangan saham di BEI 

menduduki peringkat terendah kedua di dunia 

setelah Filipina, dengan rasio transaksi harian 

terhadap kapitalisasi pasar hanya 24,9%. 

Melihat realita ini, otoritas pasar modal 

mengambil sejumlah langkah strategis 

untuk mengatasi persoalan, baik dari sisi 

permintaan maupun suplai. Kebijakan terhangat 

adalah perubahan jumlah lot saham 

dan fraksi harga (tick price) yang akan 

efektif pada 6 Januari 2014. 

Pada 2014, pencapaian kinerja akan menjadi 

tolak ukur kesuksesan pemerintahan. Tentu 

saja ketahanan pangan dalam wujud swa sembada 

pangan akan menjadi satu kunci kesuksesan, 

karena sektor ini menyentuh langsung 

kepentingan semua masyarakat. 

Kinerja Manufaktur 

44 

Figur Politik Baru 

82 

Kinerja sektor manufaktur mema suki 2014 

semakin penuh tan tangan. Apalagi, sejumlah 

sentimen negatif global masih berlanjut 

dan berpe ran sangat besar dalam membentuk 

ketidakstabilan ekonomi makro di 

dalam negeri. Apakah semua masalah yang 

belum dituntaskan pada 2013 akan selesai 

pada 2014 Ataukah pada 2014 masalahmasalah 

itu justru kian membesar seperti 

virus kanker yang menggerogoti tubuh 

Strategi mencairkan persoalan ala Jokowi 

dengan ‘diplomasi makan siang’ cukup 

ampuh membuat atmosfer politik tetap cair. 

Buktinya, normalisasi Waduk Pluit dan Ria 

Rio beres dengan mengajak warga makan 

siang. 

Laju Menuju RI-1 

80 

Sekitar 6 Bulan menjelang penetapan partai 

politik pemenang pemilu legislatif oleh KPU, 

suhu politik terkait dengan persiapan pencalonan 

presiden oleh partai politik terasa kian panas. 


Proyeksi 


Pengantar 

Memanfaatkan Demokrasi 

untuk Kesejahteraan 

Tahun politik 2014 sudah di 

depan mata, yang hiruk pikuknya 

mulai tampak dari sekarang. 

Seperti pada pemilihan umum 

tahun-tahun sebelumnya, yakni 

2004 dan 2009, perekonomian 

selalu menikmati manfaat yang 

tidak kecil secara langsung dan 

tidak langsung dari perhelatan 

politik 5 tahunan itu. 

Sukamdani Sahid Gitosardjono 

Pemimpin Umum Bisnis Indonesia 

Dalam konteks yang sama, pemilu 

tahun depan memiliki makna yang 

sangat strategis. Ini karena term 

kedua pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono bakal berakhir, 

dan tidak dapat dipilih kembali 

sesuai dengan konstitusi, sehingga akan terpilih 

pemimpin baru pengganti Presiden Yudhoyono. 

Dengan demikian, Pemilu 2014 akan mewarnai 

perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara, 

tidak hanya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, 

tetapi juga dalam jangka panjang. 

Secara langsung, seperti sering dikemukakan 

para pejabat pemerintah dan Bank Indonesia, 

pelaksanaan pemilu akan menambah laju pertumbuhan 

ekonomi sekitar 0,2% pada tahun 2014. 

Namun dalam jangka panjang, pemilu 2014 akan 

meletakkan landasan bagi kesinambungan pem 

bangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan, 

dan bahkan 10 tahun ke depan, apabila peme 

ritahan terpilih mampu menjaga kinerja yang baik. 

Bukan tidak mungkin pula, apabila pemerintahan 

baru yang terpilih pada pemilu 2014 nanti 

mampu meletakkan landasan haluan negara dalam 

jangka panjang, misalnya 50 tahun ke depan yang 

dikukuhkan melalui peraturan perundangan yang 

didukung parlemen baru, Indonesia akan memiliki 

platform pembangunan yang lebih berkesinambungan. 

Mengapa strategi 

pembangunan berkesinambungan 

ini penting, 

karena Indonesia 

saat ini tengah menghadapi 

tantangan 

struktural yang tidak 

ringan. Ini sebenarnya 

telah mulai dirasakan 

sejak beberapa 

tahun terakhir, yang 

membutuhkan solusi 

jangka pendek maupun 

jangka panjang, 

sekaligus meletakkan 

arah pembangunan 

yang konsisten sesuai 

visi jangka panjang. 

Kita tahu terdapat sejumlah tantangan yang harus 

dihadapi Indonesia tahun depan, yang melanjutkan 

kondisi yang terjadi tahun 2013 ini, akibat sejumlah 

penyakit struktural yang membelit perekonomian. 

Sepanjang 2013, di mana suhu politik mulai 

menghangat menjelang pelaksanaan pemilu, termasuk 

di antaranya pengungkapan sejumlah kasus 

korupsi besar, di sisi lain kondisi perekonomian 

juga mengalami sedikit guncangan. 

Guncangan perekonomian, yang ditandai oleh 

fluktuasi harga saham, depresiasi rupiah yang hampir 

mencapai 30% dari posisi awal tahun 2013, 

berawal dari faktor ketidakseimbangan struktural 

dalam perekonomian Indonesia. 

Salah satunya adalah defisit neraca transaksi berjalan, 

yang telah berlangsung 12 kuartal, atau sejak 

tahun 2011 silam. Angkanya tidak kecil, bahkan 

melampaui 4% dari produk domestik bruto atau 

PDB, padahal tingkat yang normal paling tinggi 

adalah 2% dari PDB. 

Hal ini menyebabkan kekhawatiran para pelaku 

pasar dan pelaku bisnis, sejauh mana perekonomian 

Indonesia bisa tumbuh secara berkesinambungan, 

terlebih lagi beban defisit anggaran yang besar 

akibat subsidi bahan bakar minyak juga mempersempit 

ruang gerak fiskal untuk membiayai pembangunan. 

Salah satu penyebab penyakit struktural itu antara 

lain adalah rendahnya daya saing Indonesia, 

yang menyebabkan pasar domestik yang besar 


lebih banyak dibanjiri produk impor daripada produk 

sendiri. 

Indonesia yang dihuni lebih dari 240 juta penduduk, 

memang kini seperti anak remaja yang sedang bergairah, 

makan dengan lahap, karena dihuni oleh kelas 

menengah baru dengan daya beli yang besar. 

Implikasinya bagi perekonomian amat luas, karena 

daya konsumsi kelas menengah Indonesia begitu tinggi, 

mulai dari produk teknologi rendah hingga barang 

teknologi tinggi. 

Ketika sebagian kebutuhan mereka tidak bisa 

dipenuhi dari industri dalam negeri, maka 

impor membanjir, tidak hanya impor barang 

konsumsi, tetapi juga bahan baku dan 

barang modal yang diperlukan untuk menopang 

produksi dalam negeri. 

Terlebih lagi, terdapat 

pergeseran dari sebagian 

pelaku bisnis yang lebih 

senang menjadi pedagang 

daripada menjadi industrialis. 

Berbagai kesepakatan perdagangan 

bebas yang mendorong bea 

masuk 0% telah membuat barang 

impor menjadi jauh lebih murah, 

dan sebaliknya memproduksi 

barang di Indonesia semakin tidak 

kompetitif. Terlebih dengan semkin 

maraknya gerakan buruh yang kian 

radikal dengan upah yang terus bergerak 

naik tanpa diimbangi peningkatan 

produktivitas kerja. 

Inilah Itulah yang menjadi penyebab, 

banyak pelaku bisnis banting setir dari 

produsen menjadi pedagang dan importir. 

Jika kondisi ini dibiarkan, penyakit struktural 

yang membelit perekonomian 

Indonesia akan kian kronis. 

Dalam bahasa para ekonom, Indonesia akan masuk 

perangkap kelas menengah jika tidak ditemukan resep 

yang efektif memperbaiki penyakit struktural tersebut. 

SEJUMLAH HARAPAN 

Oleh sebab itu, saya berharap agar dunia usaha, 

pemerintah dan segenap lapisan masyarakat serta 

seluruh pemangku kepentingan bahu membahu dalam 

mewujudkan transformasi struktural Indonesia ke 

depan, agar kita benar-benar dapat memanfaatkan 

bonus demografi yang besar untuk kejayaan bangsa dan 

Indonesia, seperti dilaporkan Bank Dunia, memiliki 

tambahan kelas menengah baru sedikitnya 7 juta setiap 

tahun, yang berarti lebih besar dari penduduk 

Singapura. Mereka adalah konsumen berusia muda 

yang berdaya beli tinggi, dan karena itu haus akan 

produk barang dan jasa serta teknologi. 

Ini adalah potensi yang besar, yang akan menjadi 

penopang kuat bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam 

abad mendatang, jika dapat dikelola dengan baik. Maka, 

bonus demografi itu harus bisa dimanfaatkan untuk 

sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, dengan 

visi, strategi dan implementasi dalam bentuk kebijakan 

yang tepat dan berani. 

Maka, dalam kepentingan itu, pemilu 2014 menjadi 

sangat strategis. Saya benar-benar berharap, pemilu 

2014 nanti bisa meletakkan landasan yang kokoh bagi 

pembentukan Indonesia Incorporated, yang telah lama 

digaungkan oleh pelaku usaha termasuk Kadin 

Indonesia, yang pernah dua periode saya pimpin. 

Mulai dari parlemen yang terpilih diharapkan dapat 

melahirkan anggota-anggota dewan yang tanggap, tajam 

dan punya visi dalam melahirkan aturan perundangan 

yang diperlukan untuk meningkatkan 

kapasitas Indonesia, mulai dari 

sumberdaya manusia, hingga kapasitas 

industri dan jasa. 

Pemerintah yang terpilih dalam 

pemilu tahun depan, diharapkan juga 

tokoh yang mampu mentransformasikan 

sistem perekonomian yang lebih berdaya 

saing, yang ditopang kapasitas industri domestik 

yang kuat. 

Begitu pun, pemerintahan mendatang 

diharapkan mampu menempatkan kebijakan 

fiskal sebagai alat strategis dalam mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, 

menerapkan subsidi tepat sasaran, serta 

mampu mendorong kapasitas infrastruktur nasional. 

Ini bukan semata infrastruktur fisik yang mendukung 

konektivitas, melainkan juga infrastruktur 

energi, pangan, dan lingkungan. 

Dan lebih dari itu semua, perubahan struktural 

perlu didukung reformasi kultural, agar spirit dan 

mentalitas anak bangsa yang berfikir positif, tidak 

mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, punya 

daya dobrak yang kuat terhadap prestasi, lebih 

inovatif, dan memiliki semangat entrepreneurship 

Bisnis/Husin Parapat 

yang tinggi. 

Karena itulah, pembenahan sistem pendidikan nasional 

tak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan kapasitas anggaran 

yang besar, revitalisasi sistem pendidikan nasional 

yang mampu meningkatkan hard-skill (kemampuan dan 

kapasitas teknis dan engineering) serta soft skill (mentalitas, 

cara berfikir dan entrepreneurship) mutlak diperlukan. 

Apabila hal-hal semacam itu bisa dilakukan, saya 

yakin Indonesia akan sangat siap bersaing dan mengarungi 

globalisasi dengan penuh kepercayaan diri dalam 

dekade mendatang. 

Jika pemilu tahun 2014 dapat dimanfaatkan untuk 

memilih para calon legislatif dan pemerintaahan baru 

yang berorientasi pada Indonesia Incorporated di atas, 

maka demokrasi yang telah dilalui bangsa ini lebih dari 

satu dekade terakhir akan memberikan manfaat lebih 

besar bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. 

Dengan demikian, kita dapat membangun perekonomian 

yang tangguh untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat yang adil dan demokratis, sekaligus menjadikan 

Indonesia sebagai bangsa besar yang disegani di 

dunia. (*) 

Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik | 5

Proyeksi 

Memanfaatkan Momentum 

Konsolidasi Nasional 

Tak ada yang paling sibuk dari para 

politisi Indonesia hari-hari ini lantaran 

tinggal beberapa bulan lagi akan 

bertempur dalam pemi lihan umum 

legislatif pada April 2014. 

Arif Budisusilo 

Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia 

Beberapa bulan setelahnya, Juli 2014, 

giliran pemilihan umum untuk menentukan 

Presiden 

Republik Indonesia 

pengganti Susilo 

Bambang Yudhoyono, 

yang telah memerintah dua periode 

sejak 2004, dan akan ‘jatuh 

tempo’ Oktober 2014 nanti. 

Secara konstitusi, Presiden 

Yudhoyono tidak bisa dipilih kembali 

karena masa jabatan presiden 

dibatasi hanya dua periode. Maka, 

pemilu 2014 menjadi pesta 

demokrasi yang sangat penting. 

Karena itulah, tahun 2014 menjadi 

tahun menentukan. Sebab 

politik adalah pintu masuk, langkah 

awal. Tujuan akhir sesungguhnya 

adalah ekonomi, yang dalam bahasa 

banyak pihak: kesejahteraan. 

Dalam konteks itulah, perbincangan politik selalu 

seru dan kerap mengejutkan. Banyak uang berhamburan 

di seputar aktivitas politik, terlebih politik 

praktis; baik uang halal maupun uang haram. 

Maka, apabila kemudian banyak politisi masuk 

bui, tak terlalu mengherankan. Tak perlu kaget 

pula ketika dalam usia satu setengah dasawarsa 

demokrasi liberal di Indonesia—dibarengi dengan 

pembagian kekuasaan ke daerah dalam bentuk otonomi—lebih 

dari separuh bupati atau kepala daerah 

tersangkut kasus korupsi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengemukakan, 

di banyak daerah, Indeks Persepsi Korupsi 

ternyata punya korelasi yang kuat dengan Indeks 

Pembangunan Manusia. Artinya, pembangunan 

manusia gagal di daerah yang korupsinya tinggi. 

Dengan kata lain, praktik kita menjalankan 

demokrasi belum sepenuhnya berhasil, bahkan 

melenceng dari tujuan yang sesungguhnya mulia, 

yakni terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan 

untuk seluruh rakyat. 

*** 

Gambaran politik tersebut membuat kita perlu 

prihatin terhadap kondisi kebangsaan saat ini. Oleh 

karena itu, tahun pemilu 2014 diharapkan menjadi 

titik tolak baru bagi Indonesia untuk menentukan 

arah yang lebih fokus untuk revitalisasai nilai-nilai 

kebangsaan dengan sasaran akhir terciptanya kesejahteraan 

yang adil bagi seluruh rakyat. 

Tahun 2014 selayaknya menjadi titik tolak awal 

untuk melakukan konsolidasi nasional, 

melalui penataan kelembagaan politik 

yang lebih transparan, akuntabel dan 

fokus pada peningkatan kesejahteraan 

yang adil dalam jangka panjang. 

Kita perlu lebih fokus untuk memanfaatkan 

demokrasi sebagai pintu masuk 

bagi peletakan peletakan landasan yang 

kokoh bagi perekonomian nasional. Di 

sinilah sebenarnya titik tolak bagi upaya 

menciptakan kesejahteraan yang adil bagi 

semua lapisan masyarakat. 

Hingga hari-hari ini, kesejahteraan 

tidak terbagi merata melainkan terkonsentrasi 

pada titik-titik pusat pertumbuhan, 

yang tersebar pada pusat-pusat 

kekuasaan baik di level nasional maupun 

daerah. 

Banyaknya bupati atau walikota yang menjadi 

tersangka adalah salah satu contoh, selain adanya 

praktik-praktik penggerogotan kapasitas anggaran 

melalui kesepakatan-ke sepakatan gelap di parlemen 

untuk memanfaatkan anggaran di pusat dan daerah 

secara tidak proporsional. 

*** 

Tantangan politik tersebut tentu saja memberi 

warna penting bagi gambaran perkembangan ekonomi 

nasional. 

Ini sejalan dengan pernyataan Ruchir Sarma, 

seorang investment banker yang kini menulis buku 

Breakout Nations, yang mengingatkan Indonesia 

agar tidak terjebak pada pergulatan politik dan politik 

dinasti. Kondisi ini telah menghambat perkembangan 

perekonomian seperti pernah terjadi di 


telah memaksa pemerintah dan bank 

sentral melakukan koreksi pertumbuhan 

ekonomi melalui serangkaian kebijakan, 

termasuk kenaikan BI Rate 

hingga menjadi 7,5% pada November 

lalu. 

Apabila tren kenaikan suku bunga 

alias solusi moneter konvensional ini 

terus diterapkan, bukan tidak mungkin 

dampaknya akan semakin eskalatif 

dalam memukul kinerja sektor riil 

dam bahkam usaha kecil dan menengah. 

Kalau tidak dibalik, ini bisa 

menjadi skenario buruk bagi perekonomian 

tahun 2014. 

Argentina dan sebelumnya di Filipina. 

Kekhawatiran Ruchir Sarma itu sebenarnya telah 

mulai menampakkan gejalanya di Indonesia. Dua atau 

tiga tahun terakhir ini adalah periode penuh pembelajaran, 

di mana pertumbuhan jumlah kelas menengah 

Indonesia yang pesat di tengahlingkungan demokrasi 

yang masih berkembang, telah melahirkan ketimpangan 

struktural dalam perekonomian. 

Langkah pemerintah dalam mengembalikan kapasitas 

nasional di berbagai sektor perekonomian tidak fokus, 

karena kebijakan ekonomi banyak tersandera oleh 

kepentingan politik—atas nama demokrasi—sehingga 

menciptakan penyakit struktural yang semakin kronis. 

Dampaknya, setiap 5 tahun menjelang pemilihan 

umum, selalu terjadi gejolak perekonomian yang antara 

lain ditandai fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung 

melemah pada tahun 2013 serta gejolak pada pasar 

finansial. 

Penyakit struktural dalam perekonomian muncul 

antara lain lantaran defisit transaksi berjalan yang 

melampaui 4% dari produk domestik bruto, yang telah 

berlangsung sejak 2011 silam. Ini terjadi akibat kinerja 

perekonomian yang lebih ditopang impor untuk memenuhi 

permintaan kelas menengah yang melonjak besar 

dalam teknologi dan barang-barang berilai tambah 

tinggi. 

Memang perekonomian masih mampu tumbuh di atas 

6% dan diperkirakan pada kisaran 5,8%-6,2% pada 

tahun 2013 ini. Namun penyakit struktural tersebut 

*** 

Dalam konteks besar tersebut, kita 

berharap pemerintah lebih fokus 

dalam memanfaatkan konsolidasi politik 

nasional sebagai pijakan dalam 

melakukan transformasi struktural 

guna memperkuat perekonomian 

nasional. 

Terlebih Indonesia masih akan 

mengalami situasi yang tidak mudah 

dan penuh tantangan pada tahun 

2014, seperti diakui oleh Presiden 

Bisnis/Husin Parapat 

Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. 

Indonesia masih akan menghadapi 

persaingan ketat dalam menarik capital inflow, terutama 

sejalan dengan penarikan kembali obligasi besar-besaran 

oleh Amerika Serikat serta membaiknya perekonomian 

Uni Eropa. 

Selain itu, tantangan meningkatkan daya saing untuk 

memperkuat landasan struktural juga tidak mudah, 

karena sejumlah negara juga melakukan upaya serius 

untuk mendorong perekonomian dalam memperebutkan 

kue ekonomi global. 

Dengan demikian, sembari memanfaatkan konsolidasi 

politik yang akan terjadi sepanjang 2014 guna memanfaatkan 

momentum pembentukan pemerintahan baru, 

ada baiknya pemerintahan sekarang tetap fokus pada 

kebijakan ekonomi yang konsisten dalam menjaga stabilitas 

sistem keuangan dan meningkatkan daya saing 

nasional. 

Penting untuk meningkatkan kapasitas perekonomian 

nasional—melalui paket kebijakan fiskal yang agresif 

serta insentif moneter yang non-konvensional—guna 

menyangga konsumsi kelas menengah yang terus 

menanjak, agar defisit teknologi yang menjadi pemicu 

utama ketimpangan struktural dapat terus ditekan. 

Dengan demikian, konsolidasi politik dapat dimonetisasi 

untuk meletakkan landasan lebih kokoh bagi fundamental 

perekonomian nasional. Apabila tidak, 

Indonesia akan membutuhkan waktu semakin panjang 

untuk memanfaatkan benefit kelas menengah yang 

besar sebagai mesin pendorong perekonomian yang 

efektif. (*) 


Ekonomi Global 

Ancaman Laten Warisan Resesi 

“Uncertainty is the refuge of hope.” - 

Henri Frederic Amiel 

Wike D. Herlinda 

redaksi@bisnis.co.id 

Jeram ketidakpastian masih jadi momok 

ekonomi global tahun 2014. Meski pertumbuhan 

digadang-gadang lebih cemerlang 

dari tahun sebelumnya, berbagai 

luka dari sisa-sisa krisis masih menganga. 

Tidak bisa dimungkiri, napas perekonomian 

global pada 2013 sarat dengan nuansa kontraksi 

dan volatilitas. Ekonomi maju dan berkembang, 

keduanya sama-sama jatuh bangun ditusuk 

sembilu kegamangan pasar dan tren moderasi pertumbuhan. 

Sudah menjadi pemahaman umum pula 

bawasannya catatan buruk tersebut salah satunya 

dipicu oleh tarik ulur proses pemulihan di Eropa 

dan ditutup oleh perdebatan fiskal yang sengit di 

Washington serta spekulasi pengurangan stimulus 

bank sentral Amerika Serikat. 

Rapor merah ekonomi global terefleksi jelas saat 

Dana Moneter International (International Monetary 

Fund/ IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan 

2013 menjadi 2,9% dari 3,2%. Ekspetasi laju eks - 

pansi 2014 pun dikoreksi menjadi 3,6% dari 3,8%. 

Sepintas, nampaknya biduk perekonomian dunia 

2014 akan membaik, didorong oleh tren pemulihan 

secara gradual. Namun, lima tahun sejak runtuhnya 

Lehman Brothers Holdings Inc. yang menandai 

krisis keuangan 2008, apa sebenarnya yang dipelajari 

ekonomi maju 

Hingga kini mereka masih belum juga bertumbuh 

pada level yang lebih baik dibandingkan 

dengan periode sebelum krisis. Proyeksi pertumbuhan 

zona euro 2014, misalnya, dipangkas Komisi 

Eropa menjadi 1,1% dari 1,2%, dengan pengangguran 

tetap pada level tinggi 12,2%. 

Pada kuartal II/2013, zona euro memang telah 

mendeklarasikan kesuksesan hengkang dari resesi 

6 kuartal setelah menyentuh pertumbuhan 0,3%. 

Namun, lemahnya permintaan swasta dan angka 

investasi masih jadi penyumbat jalan pemulihan 

blok mata uang itu. 

Kondisi di AS bisa jadi lebih dramatis. Jelang 

musim belanja libur akhir tahun—tonggak belanja 

konsumen yang mendominasi 70% perekonomian—, 

sentimen konsumen malah tercoreng akibat 

brinkmanship politis yang melambatkan aktivitas 

perekonomian. 

Bagaimanapun, performa pasar AS telah cukup 

membaik pascainsiden shutdown parsial pemerintah. 

Tetap saja, performa warga AS masih belum 

stabil. Angka pengangguran masih relatif tinggi, 

demikian halnya dengan utang rumah tangga. 

Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget 

Office/CBO) AS bahkan memiliki pandangan pesimistis 

atas konstelasi ekonomi AS 2014. CBO memprediksi 

perekonomian akan tetap moderat dengan 

angka pengangguran masih mendekati 8%. 

Namun, CBO tetap optimistis kondisi ekonomi AS 

akan lebih baik dibandingkan dengan 2013. CBO 

pada Februari 2013 juga memproyeksi PDB riil dan 

potensial akan berada pada kisaran rata-rata per 

tahun 2,25% antara 2019-2023. 

Benih dari gejolak di AS dan kaitannya dengan 

outlook ekonomi global 2014 sejatinya dapat dilacak 

mulai 2007, saat gelembung sektor perumahan di 

negara tersebut meletus. Perumahan adalah sektor 

yang paling menjanjikan sekaligus paling rentan di 

Negeri Paman Sam. 

Insiden bubble burst tersebut memicu rentetan 

efek domino dan AS pun jatuh pada kekisruhan 

ekonomi 2008. Meski ada intervensi pemerintah 

sekali pun, perekonomian mereka kadung terjembab 

ke dalam resesi. 

Itulah saat di mana Federal Reserve mulai mengambil 

manuver yang justru menempatkan ekonomi 

AS dalam jalur sulit. Untuk mencegah kehancuran 

akibat runtuhnya sektor perumahan yang pertama 

kali mencuat pada 2005, the Fed meluncurkan 3 

metadon quantitative easing (QE) yang berbeda. 

Sejak 2008, the Fed telah mencetak triliunan uang 

dolar AS dan terus menginjeksi likuiditas dalam 

8 | Laporan Khusus Arah Bisnis & Politik 

Bloomberg

jum lah yang mencengangkan setiap bulannya. Banyaknya 

uang yang dipompa ke dalam sirkulasi itu tentu pa da 

awalnya ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan. 

Namun, strategi tersebut belakangan memiliki dampak 

yang berbanding terbalik, yaitu penyusutan daya 

beli dolar yang menjadi faktor penggerak inflasi. Seiring 

dengan merosotnya dolar terhadap mata uang lain, 

barang yang diimpor ke AS pun menjadi kian mahal. 

Pertanyaan sekarang, apakah akan ada QE babak ke-4 

Berbagai ekonom menjawab kemungkinan tidak. Tapi 

mereka menekankan itu terjadi hanya karena ronde ke-3 

QE kemungkinan berakhir dengan bab terbuka. Sebagian 

investor bahkan menyebutnya sebagai QE Eternity. 

Ketika krisis dimulai 2008, utang nasional AS bernilai 

US$9,2 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun dari 

Gedung Putih, utang negara berperekonomian terbesar 

di dunia itu akan mencapai US$20 triliun pada akhir 

dekade ini atau sekitar 140% dari PDB AS saat ini. 

AS rupanya tidak sendirian. Utang pemerintah di 

banyak negara maju juga telah meroket ke rekor tertingginya 

sejak Perang Dunia II. Sebut saja utang di Jepang, 

Yunani, Italia, Portugal, dan Irlandia yang semuanya 

berada di atas level 100% terhadap PDB. 

Masalahnya adalah memangkas utang membutuhkan 

waktu yang panjang, khususnya 

di tengah gejolak ekonomi 

global seperti saat ini. Bahkan jika 

volatilitas eksternal nihil, mengurangi 

beban utang tetap memakan 

waktu tahunan. 

Sebagaimana disarankan IMF, 

memangkas utang membutuhkan 

kedisiplinan fiskal dan kebijakan 

yang mendukung pertumbuhan. 

Hal itu mencakup kebijakan moneter 

yang suportif dan kebijakan lain 

yang mengatasi kelemahan struktural 

dalam perekonomian. 

Formulasi itu tidak sepenuhnya 

sukses dijalankan AS. Setelah 5 

tahun memperoleh topangan dari 

the Fed, pertumbuhan ekonomi AS 

masih relatif lesu. IMF bahkan memangkas proyeksi 

pertumbuhan AS jadi 2,6% dari 2,8% pada 2014 dan 

memperingatkan revisi yang mungkin lebih rendah. 

Instabilitas ekonomi, kebuntuan politis, ketidakyakinan 

komunitas bisnis terhadap pemerintah, kekhawatiran 

tentang kesehatan fiskal, penurunan pasar keuangan, 

dan pelemahan dolar telah membayangi prospek ekonomi 

negara paling berpengaruh di dunia itu. 

Langkah yang diambil sejak 2008 telah menyebabkan 

perekonomian AS terseok-seok, sehingga prospek untuk 

2014 relatif berkabut. Tahun depan, para investor harus 

lebih berhati-hati dan mereka harus mempersiapkan diri 

akan kejutan lain yang datang dari Paman Sam. 

PASAR BERKEMBANG 

Tersendatnya perekonomian AS bukanlah satu-satunya 

faktor penghambat pertumbuhan global 2014. 

Tantangan 2014 

bagi perekonomian 

Indonesia bisa jadi 

lebih berat, terutama 

dari faktor 

eksternal, terkait 

dengan rencana 

tapering yang diperkirakan 

efektif pada 

Maret 2014. 

Gelombang reformasi struktural di negara berkembang 

juga menjadi ujung tombak dari buramnya proyeksi pertumbuhan 

dunia dalam jangka pendek. 

Pasar berkembang (emerging markets) pernah berjasa 

membawa dunia keluar dari resesi pada 2009. Kini, 

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan negara 

berkembang 2014 menjadi 5,3% dari 5,7%. Namun, 

perlambatan itu mungkin memang diperlukan untuk 

investasi jangka panjang. 

Bart van Ark, Wakil Presiden Eksekutif Conference 

Board awal November 2013 menjelaskan pertumbuhan 

di negara berkembang—khususnya di India, Meksiko, 

dan Brasil—jauh lebih rendah dari ekspektasi, karena 

adanya perubahan struktural yang dibutuhkan untuk 

menaikkan kelas mereka. 

Ini adalah tren yang dapat terus berlanjut hingga 

2014. Reformasi struktural secara fundamental dibutuhkan 

untuk menghindari jebakan middle-income, yaitu 

ketika suatu negara berkembang menjadi terlalu kaya 

untuk bersaing dengan biaya dan terlalu miskin untuk 

bersaing dengan inovasi. 

Untuk itu, negara-negara berkembang ini harus merekalibrasi 

kebijakan mereka di area-area yang mencakup 

pendidikan dan investasi infrastruktur, hingga 

rezim perpajakan dan regulasi-regulasi 

yang menopang konsumsi kelas 

menengah. 

Yang jadi masalah, di tengah 

upaya reformasi struktural itu, terdapat 

pe luang yang teramat lebar 

bahwa the Fed akan memulai tapering 

(pe ngu rang an program quantitative 

easing) pada 2014, seiring 

dengan pemulihan perlahan dari perekonomian 

AS. 

Tapering tentu berisiko melambungkan 

suku bunga AS dan membebani 

nilai ekuitas yang dapat memantik 

reaksi negatif dari pasar. Negara 

berkembang seperti Indonesia pun 

menyadari bahaya laten kenaikan 

bunga the Fed bagi prospek pertumbuhan 

nasional. 

Direktur Kebijakan Moneter Bank Indonesia Juda 

Agung akhir Oktober lalu mengatakan tantangan 

2014 bagi perekonomian Indonesia bisa jadi lebih 

berat, terutama dari faktor eksternal, terkait dengan 

rencana tapering yang diperkirakan efektif pada 

Maret 2014. 

“Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Kalau exit 

[penghentian stimulus moneter] dilakukan dengan 

tidak abrupt, dampaknya bisa positif, sekitar 0-0,5% bagi 

ekonomi kita. Namun, jika exit-nya abrupt, dampaknya 

bisa negatif.” 

Dia menambahkan jika suku bunga jangka panjang 

the Fed naik hingga 100 basis poin, dampaknya bagi 

outlook ekonomi negara berkembang akan menjadi 

sangat negatif. Pertumbuhan di negara seperti RI, Brasil, 

Rusia, dan India akan terkoreksi hingga 1,25%. 



2 Tahun Ini 

Fokus Stabilisasi 

Bisnis/Dedi Gunawan 

Tantangan eksternal sekaligus internal 

kian membesar pada 2014. Di 

sisi eksternal, pemulihan ekonomi 

Amerika Serikat—negara dengan 

produk domestik bruto terbesar di 

dunia, sekaligus satu dari tiga besar 

negara tujuan ekspor Indonesia—yang ditandai 

dengan pengurangan stimulus moneter, justru menjadi 

‘ancaman’ bagi perekonomian Tanah Air. 

Di sisi internal, problem struktural di dalam negeri 

perlu segera dibenahi. Bagaimana mitigasi yang 

dilakukan pemerintah sebagai ancang-ancang menghadapi 

dua tantangan itu Bagaimana pemerintah 

merancang perlambatan pertumbuhan ekonomi 

sebagai konsekuensi periode stabilisasi Bagaimana 

pula konsekuensinya terhadap postur APBN 2014 

Untuk tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, 

Bisnis mewawancarai Menteri Keuangan M. Chatib 

Basri beberapa waktu lalu. Berikut ini petikannya: 

Tantangan makroekonomi apa saja yang dilihat 

pemerintah pada 2014 dan bagaimana kebijakan 

yang dibuat 

Kalau kita bicara mengenai kebijakan ekonomi 2014, 

kita harus memahami dulu kondisinya seperti apa karena 

yang namanya kebijakan itu dibuat untuk mencapai 

objektif pemerintah dan mengantisipasi kondisi yang 

ada. 

Objektif pemerintah tentu, kalau kita bicara yang disebut 

empat track itu, yakni pro pertumbuhan, pro poor, 

pro job, kemudian pro environment, pemerintah konsisten 

di sini. Tetapi, di sisi lain kita juga harus realistis 

bahwa dalam mencapai triple track plus one itu, 

memang ada perkembangan-perkembangan eksternal 

yang harus kita hadapi. 

Yang paling nyata di depan mata kita adalah perkembangan 

situasi global, situasi eksternal. Kalau kita lihat 

apa yang terjadi sekarang dengan rencana tapering off 

dari the Fed. Memang spekulasinya bermacam-macam, 

tapi kalau saya lihat dari meeting di IMF Council di 

Washington, waktu World Bank-IMF Annual Meeting 

Oktober lalu, Bernanke menyampaikan tapering off akan 


dilakukan kalau beberapa target The Fed dicapai, misalnya 

angka pengangguran di bawah 7%, inflasinya 2%. 

Kalau itu belum dicapai, maka tapering off belum akan 

dilakukan. 

Implikasinya kalau tapering off dilakukan, kita bisa 

menduga di Amerika akan ada kebijakan moneter yang 

lebih ketat karena yang tadinya setiap tahun dia membeli 

surat berharga, bond, senilai US$85 miliar, sekarang 

mau menghentikan ini. Kalau kebijakan moneternya 

relatif ketat, implikasinya adalah tingkat bunga jangka 

panjang di Amerika akan naik. Kalau tingkat bunga 

jangka panjang naik, maka harga bond-nya akan menurun. 

Artinya, yield-nya akan naik. 

Tren ini sudah mulai terjadi dalam beberapa waktu 

terakhir. Kita lihat yield Amerika tadinya sekitar 2%, 

bahkan sempat di bawah 1%, mulai naik bahkan sempat 

mendekati 3%. Kalau long term interest rate di 

Amerika naik, yield-nya akan 

meningkat, maka akan ada kecenderungan 

arus modal di emerging market 

kembali ke AS karena return-nya 

lebih tinggi dan macam-macam. 

Dengan begitu, negara di emerging 

market, termasuk Indonesia harus 

mengantisipasi terjadinya capital 

outflow. Ini sudah terjadi sejak the 

Fed mewacanakan tapering off, 

mulai Mei. Makin keras rumornya 

sekitar Agustus sehingga kebijakan 

pemerintah dan Bank Indonesia 

harus bisa mengantisipasi ini karena kebijakan ini hal 

yang ada di depan mata. 

Kapan pun tanggalnya, The Fed akan tetap melakukan 

ini sehingga ini sesuatu yang inevitable. Jadi harus ada 

policy untuk mengantisipasi ini. Itu fakta eksternal. 

Tidak mungkin gubernur BI atau menteri keuangan 

Indonesia dengan power-nya bilang jangan lakukan. 

Kami cukup realistis. 

Seperti apa kebijakan antisipasinya 

Kalau Amerika menaikkan interest rate, mau tidak 

mau emerging market harus melakukan adjustment 

dalam interest rate-nya. Kemudian, yield di Amerika 

pasti akan naik. Itu juga akan menimbulkan impact 

kepada SUN kita. Yield SUN kita sempat mengalami 

peningkatan. 

Kita juga harus jujur bahwa dampak tapering off 

tidak terjadi di semua negara. Ada negara-negara yang 

efeknya kecil, contohnya Singapura, Filipina, Malaysia. 

Ada dampak, tapi tidak terlalu signifikan. 

Kalau kita lihat karakter negara yang saya sebut the 

fragile five, lima negara yang vulnerable, rentan, adalah 

India, Afrika, Brasil, Turki dan unfortunately, Indonesia. 

Tapi, kita enggak usah menyesali ini. Di lima negara 

yang saya sebut, kecenderungannya adalah negara yang 

resources rich, negara yang bergantung pada sumber 

daya alam. Yang tidak itu hanya India. Turki, somehow, 

sedikit berkaitan dengan itu. Negara-negara yang tadi 

disebut, punya problem defisit transaksi berjalan atau 

defisit fiskal, termasuk India, Turki dan Brasil. 

Negara di emerging 

market, termasuk 

Indonesia harus 

mengantisipasi 

terjadinya capital 

outflow. 

Sementara itu, di Indonesia, problemnya adalah current 

account deficit. Pada kuartal II/2013, rasio defisitnya 

terhadap GDP sudah 4,4%. Kalau kita balik ke konsep 

ekonomi yang paling basic, salah satu penyebab current 

account deficit adalah pertumbuhan ekonomi yang terlalu 

cepat. Permintaan tinggi sekali, tapi tidak bisa 

dipenuhi dari sisi penawarannya. Akibatnya, sisanya 

harus impor. 

Ada dua sebetulnya solusinya. Yang paling ideal 

menaikkan produksi. Atau, kita turunkan permintaannya. 

Menaikkan produksi, dari sisi suplai itu makan 

waktu. Jadi, ini harus jadi solusi jangka menengah dan 

jangka panjang. 

Jangka pendek, yang bisa dilakukan hanya dari sisi 

permintaan. Berarti, permintaannya harus diturunkan. 

Kalau permintaan harus diturunkan, berarti BI harus 

tingkatkan suku bunga, sudah naik 175 basis poin 

kemarin. 

Fiscal deficit juga mendorong 

demand. Karena itu, fiscal deficit-nya 

harus diperkecil. Tadinya 2,4%, target 

2013. Saya kira sampai akhir tahun 

akan sekitar 2,3%. Kita harus turunkan 

defisitnya sehingga dalam APBN 

2014 yang diajukan ke DPR, defisitnya 

menjadi 1,69%. Jadi, fiskal lebih 

kontraktif, moneter lebih kontraktif. 

Implikasinya adalah jangan berharap 

pertumbuhan ekonominya akan 

tinggi di 2013 dan 2014. 

Sekarang implikasi kedua yaitu projob. Jangan sampai 

kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak 

pada pengangguran. Kalau dia punya implikasi terhadap 

pengangguran, maka poverty incidence-nya atau 

angka kemiskinannya bisa naik. Itu yang harus dicegah. 

Boleh saja slowdown growth dilakukan. Estimasi 

pemerintah tahun ini 5,6%-5,8%, mungkin kalau dicari 

titik tengahnya sekitar 5,7%. Tahun depan, dalam asumsi 

APBN adalah sekitar 6%, tetapi kami melihat range-nya 

mungkin ada di kisaran 5,8%-6%. Jadi, harus ada antisipasi 

bagaimana dampaknya kalau unemployment terjadi. 

Memang, BPS mengeluarkan data per Agustus 2013, 

angka unemployment-nya naik dari Agustus 2012 6,1% 

menjadi 6,25% Agustus 2013 atau naik 150.000 orang. 

Agustus kemarin, pemerintah mengeluarkan paket, 

salah satunya adalah memberikan insentif pajak agar 

perusahaan-perusahaan tidak melakukan lay off. Jadi, 

kalau dia dikasih insentif pajak, dia tidak lay off. Saya 

dengar dari Pak Hidayat [M.S. Hidayat, Menteri 

Perindustrian] sudah ada berapa puluh perusahaan yang 

memanfaatkan ini. Nanti ini kami lihat, kami review. 

Artinya kalau BI naikkan interest rate-nya, fiskalnya 

tight, ada kemungkinan 2014 juga melambat, mungkin 

kebijakan ini kami harus perpanjang di 2014. 

Nah, yang kita omong-kan ini kan demand side. 

Padahal, yang ideal adalah bagaimana meningkatkan 

kapasitas produksi, supply side. Cuma makan waktu. 

Nah, ini hanya dapat dilakukan dengan yang namanya 

structural reform. Pertama, izin harus disederhanakan. 



Kemudian, investment harus digalakkan. Makanya, Pak 

Mahendra (Kepala BKPM) muncul waktu itu dengan 

Pak Wapres, dengan easy doing business. 

Saya cerita bagian saya di Kemenkeu. Salah satu concern 

investor adalah pajak membayarnya itu tiap bulan. 

Itu repot karena tax filing. Jadi, Pak Fuad Rahmany 

[Dirjen Pajak] sudah keluarkan peraturan [perdirjen]-nya 

yang akan berlaku Februari 2014, yang mana, orang 

kalau bayar pajak itu satu kali dengan melakukan yang 

namanya e-filling, pembayaran pajak dengan cara online. 

Di samping itu, BKPM dan kementerian terkait sedang 

membahas DNI [daftar negatif investasi]. Ini tentu BKPM 

yang akan lebih jauh menjelaskan. Tapi yang ingin saya 

bilang, dalam DNI ini, intinya adalah bagaimana membuat 

arus modalnya bisa masuk ke sini. Kalau kita 

bicara current account, itu ada dua. Ada current account 

itu ekspor dikurangi impor, ada lagi neraca modal. Kalau 

neraca modal ini didominasi portofolio yang setiap kali 

dia bisa pulang. Nah, kita harus membuat dia didominasi 

oleh arus investasi langsung. Dia 

harus dibuat di sini. Kalau dibuat di 

Indonesia itu tidak 

bisa bertahan terusmenerus 

hanya di 

dalam sumber daya 

alam atau buruh 

murah. 

sini, maka sektornya harus dibuka, 

tetapi kepentingan nasional tetap 

harus di-protect. 

Yang bisa dilakukan lagi adalah 

structural reform. Kalau demand 

tinggi, itu ada permintaan terhadap 

produk barang. Kalau produk 

barangnya tidak bisa dipenuhi, kita 

harus impor. Misalnya, kalau kita 

bikin barang konsumsi makanan 

yang harus dikalengkan, bahan kaleng, besi bajanya 

harus impor. Setiap permintaan makanan naik, maka 

permintaan kalengnya naik. 

Kita harus berpikir harus ada barang intermediate 

yang dibuat di sini. Nah, sekarang masalahnya kalau 

(investasi) di intermediate goods, orang melihat bahwa 

return-nya rendah sehingga orang tidak begitu tertarik. 

Karena itu, kami bilang, oke kalau Anda tidak tertarik, 

kami pikirkan insentifnya melalui tax allowance. Ini 

yang sekarang teman-teman di BKF (Badan Kebijakan 

Fiskal) sedang mempersiapkan. Itu tentu medium term. 

Yang lebih long term, saya melihat bahwa harga 

komoditas sekarang turun. Harga energi juga turun. 

Indonesia itu tidak bisa bertahan terus-menerus hanya 

di dalam sumber daya alam atau buruh murah. Kalau 

negaranya [isinya] kelas menengah, upah buruh mau 

enggak mau harus naik. Jadi, mau enggak mau kita 

harus pindah [ke level lebih tinggi]. Kalau pindah, kita 

perlu kualitas orang yang baik. Kita perlu yang namanya 

R&D [research and development]. Makanya, ini yang dari 

BKF sedang dipersiapkan, insentif tax allowance kalau 

orang investasi di sini dan R&D-nya atau training-nya 

dibikin di Indonesia. 

Kenapa training ini saya agak obses Karena kalau 

kita lihat sejarah, ada tiga negara yang masuk negara 

berpendapatan menengah atau middle class, yaitu Afrika 

Selatan, Brasil dan Korea Selatan. Hanya Korea Selatan 

yang berhasil menjadi negara industri karena dia memberi 

penekanan pada inovasi dan teknologi. 

Terkait dengan upaya menekan sisi permintaan, 

bagaimana implikasinya terhadap penerimaan 

negara dan keep buying strategy 

Dari segi penerimaan negara, dengan growth yang 

melambat, tentu akan terpengaruh. Itu sebabnya dalam 

pembahasan APBN 2014 dengan DPR, dilakukan perubahan 

di situ. Kalau dibilang bertentangan dengan 

growth yang mau tinggi, betul. Tapi, kita harus realistis 

dalam 2 tahun ini kita harus stabilisasi dan itu pilihan 

kita. Jadi, implikasinya kita tidak bisa mendorong pertumbuhan 

di atas 6% dan dari sisi penerimaan pasti 

akan affected. 

Sekarang bagaimana dengan penerimaan yang turun 

ini, ada upaya. Ini yang sudah saya bicarakan dengan 

Ditjen Pajak. Saya harus akui selama ini penekanan 

kepada sektor-sektor tertentu memang terjadi, yang disebut 

sebagai intensifikasi. Jadi, sumber penerimaan pajak 

kita itu datang dari tambang, perkebunan. Dengan 

growth yang melambat, harga komoditas 

dan tambang menurun, penerimaan 

pajaknya menurun. 

Kami di internal bersama Pak Fuad 

[Fuad Rahmany, Dirjen Pajak] menyetujui, 

sudah tidak bisa lagi intensifikasi 

atau dikenal dengan istilah berburu 

di kebun binatang karena binatangnya 

enggak ada lagi. Ini mesti 

diubah kepada ekstensifikasi. Dicari 

sektor-sektor yang masih berkembang 

di Indonesia, yaitu sektor konsumsi, 

misalnya properti. Pak Fuad sudah mulai lakukan, tetapi 

ada constraint, concern, di sektor ini jumlah petugas pajaknya 

terbatas, knowledge mereka tentang sektor lain terbatas. 

Kalau begitu, bagaimana kita menarik pajak tanpa terlalu 

banyak pakai orang. Itu yang kemudian ditetapkan 

pada pajak UKM, ditetapkan 1% final. Tidak perlu melihat 

bukunya, cuma tahu omzetnya saja, kemudian ditarik. 

Itu tidak butuh orang banyak. Anda juga tidak perlu 

knowledge terlalu detail mengenai itu karena dianggap 

sebagai PPh final. Kami coba lihat sektor-sektor yang tidak 

terlalu banyak digarap, collection-nya relatif kecil, sehingga 

dari sektor-sektor itu, akan ada additional income. 

Terus kalau ditanya, ini ideal tidak, tentu tidak. Yang 

ideal adalah orang dipajaki berdasarkan bukunya, 

untung atau rugi. Tapi, daripada enggak bisa di-collect 

karena orangnya terbatas, knowledge-nya terbatas 

mengenai sektor itu. Kalau Anda mau tarik pajak dari 

suatu sektor, Anda harus mengerti perusahaannya, 

harus mengerti bukunya. Bayangkan petugas pajak kita 

total 33.000 orang. 

Memang mau ada tambahan, tapi orangnya juga mesti 

di-training. Kalaupun pegawai ditambah, knowledge-nya 

masih terbatas. Jadi, saya harus realistis tahun ini. 

Faktanya begitu, we’re not living in the first best world, 

kita hidup di dunia yang second best, kalau mau 

menunggu dulu sampai jumlah petugasnya cukup, saya 

kehilangan 3-4 tahun dan income-nya kosong. Jadi, 


kami harus lihat mana yang bisa dilakukan dengan— 

istilah saya— given resources, jumlah orang yang terbatas, 

tapi masih ada additional income. 

Mengenai keep buying stategy, itu tetap dipertahankan, 

tapi fokusnya adalah supaya orang jangan menganggur. 

Bayangkan kalau growth-nya melambat, orangnya di- 

PHK, dia tidak bisa beli barang, makanan. Itu akan 

membuat buying power-nya turun. 

Ini kami pertahankan keep buying strategy-nya 

dengan bilang, perusahaan tolong dong jangan lay off. 

Kalau Anda di dunia ekonomi, dunia bisnis, kan tidak 

bisa diimbau. Dia [pelaku usaha] bilang kalau dimintai 

tolong, itu ada harganya. Jadi, dia bilang, saya mau, tapi 

buat saya apa. Makanya, kami kasih [insentif], PPh 

pasal 25 kami potong, tapi Anda tidak boleh lay off, ya. 

Itu yang kami lakukan. 

BI telah menaikkan suku bunga untuk menangani isu 

defisit transaksi berjalan sebagai langkah jangka pendek, 

selagi kebijakan pemerintah belum kelihatan dampaknya. 

Kalau kebijakan pemerintah, termasuk fiskal, tidak 

juga menampakkan hasil signifikan, tentu ada peluang 

BI Rate akan naik lagi. Artinya, pertumbuhan ekonomi 

akan terus melambat dan kita tidak bisa menikmati pertumbuhan 

di atas 6% setelah 2014. 

Bagaimana Kemenkeu dan kementerian lain 

menjaga ritme agar paket kebijakan ini jalan 

Kalau kita lihat di asumsi 2014, volume konsumsi 

BBM dipertahankan di 48 juta kiloliter. Pak Wacik (Jero 

Wacik, Menteri ESDM) sudah sepakat. Artinya, dari 

ESDM akan ada langkah-langkah dengan pembatasan. 

Detailnya nanti bisa ditanyakan ke ESDM. Mereka 

sedang persiapkan RFID. Satu lagi yang kami minta ke 

ESDM adalah konversi 

dari BBM ke gas. Ini 

sebetulnya sudah 

diminta sejak beberapa 

tahun lalu, 

seperti tabung 

elpiji yang 3 

kg. 

Satu lagi yang 

sedang dilakukan 

ESDM 

dengan DPR adalah tarif listrik untuk yang industri, bisnis 

dan rumah yang dayanya di atas 6.000 watt. Kalau 

menurut saya, rumah yang di atas 6.000 watt, wajarlah 

kalau bayar listriknya mahal. 

Dari segi itu mestinya oke. Mengenai pertanyaan 

bagaimana dengan kemungkinan interest rate kalau 

kebijakan pemerintah belum efektif. Yang penting kami 

tetap menjaga koordinasi. 

Di pemerintah sendiri, bagaimana sinerginya 

Konsep sudah disusun, tapi ada kementerian yang 

mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten, misalnya 

low cost green car. Memang LCGC diarahkan tidak 

menggunakan BBM subsidi dan dipasarkan ke luar 

Jawa, tapi kita tahu infrastruktur BBM nonsubsidi di 

luar Jabodetabek terbatas. Lagi-lagi, BBM subsidi yang 

dipakai, subsidi jebol, impor meningkat dan defisit 

trans aksi berjalan bisa tidak membaik tahun depan 

Yang pertama, kita harus lihat datanya. Ini pertama 

kali dalam 2013, pemerintah, khususnya Kementerian 

ESDM tidak pergi ke DPR untuk minta tambahan kuota 

subsidi. Biasanya Oktober Menteri ESDM minta tambah. 

Jadi, sampai akhir tahun itu mungkin penggunaan BBM 

47 juta kiloliter, kurang dari kuota 48 juta kiloliter. 

Artinya, kebijakan yang dilakukan kemarin (kenaikan 

harga BBM) bisa mengurangi konsumsi. 

Dari sisi konsumsi BBM subsidi, memang bisa naik, 

tapi sebetulnya itu karena migrasi dari BBM nonsubsidi 

ke subsidi. Itu karena disparitas harga. Tekanan migrasi 

itu juga akan didorong dari nilai tukar rupiah yang 

melemah. Untungnya harga BBM dunia juga turun 

sehingga disparitas harga pun tidak terlalu jauh. 

Kembali ke kendaraan, sebetulnya growth-nya 

akan seberapa besar sih 

Pertama, interest rate sudah naik. Kalau lihat dari 

growth sales bulan ini, itu turun di bawah 5% untuk 

mobil karena orang yang mau beli lihat dulu bunganya. 

DP juga naik. Alhasil, demand pun ikut berkurang. 

Saya baru lihat informasi ini, bulan lalu sales-nya 

masih di atas 13%. Sekarang cuma 4%-9%. Ini akibat 

BI Rate dinaikkan menjadi 7,5%. Jadi, interest rate itu 

dinaikkan, mau enggak mau (penjualan kendaraan) 

pasti slowdown. 

Bagaimana implikasi asumsi pertumbuhan yang 

melambat terhadap APBN 2014 

APBN kemarin sudah disepakati antara pemerintah dengan 

DPR di mana defisitnya 1,69%. Kalau kita 

lihat postur APBN, growth-nya tidak terlalu signifikan 

karena memang by design oleh pemerintah. 

Kita masih dalam stabilisasi growth. 

Ada sebagian yang bilang peningkatan di 

belanja infrastrukturnya tidak terlalu 

besar. Tentu, karena peningkatan di 

APBN-nya juga tidak terlalu besar. 

Kedua, ada hal yang akan kami 

lakukan, tapi setelah APBN disetujui, 

yaitu penghematan perjalanan dinas 

dan konsinyering. 

Pewawancara: Tim Bisnis Indonesia 

Bisnis/Dwi Prasetya 


Pengawasan Jasa Keuangan 

‘Prudent Bukan Berarti 

Tidak Boleh Tumbuh’ 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas 

melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan. Setelah mengambil alih 

peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan 

sektor pasar modal sejak 2013, OJK akan mulai 

masuk sektor perbankan pada awal 2014. Untuk tahu 

lebih jauh mengenai rencana-rencana lembaga ini, 

Bisnis mewawancarai Muliaman D. Hadad, Ketua 

Dewan Komisioner OJK. Berikut ini petikannya: 

Bagaimana potret industri keuangan 

2014 

Saya melihat tahun 2014 belum terlalu banyak 

perubahan dalam artian lingkungan ekonomi 

kita. Apa yang terjadi di Amerika dan Eropa 

tidak akan banyak berubah. Pertanyaan mengenai 

kapan tapering akan dimulai, mungkin akan 

jadi pertanyaan. Kalau misalnya tapering dimulai 

pada 2014 kan ada dampaknya. Walaupun saya 

menduga dampak itu sudah di-price in hari ini. 

Bagi industri keuangan, kita harus menyiapkan 

diri. Sooner or later isu tapering dan dan isu 

lain yang terkait dengan dampak global akan 

terjadi. Sebab tapering dan quantitative easing 

yang ditempuh bank sentral Amerika ini kan 

sesuatu yang tidak konvensional, sehingga ada 

ujungnya. Sudah sangat banyak Bank Sentral AS 

belanja surat berharga. Kalau dilihat neracanya, 

dari sisi asetnya banyak sekali surat berharga. 

Cepat atau lambat tidak akan sustain. Oleh karena 

itu 2014 situasinya masih akan seperti itu, 

artinya tekanan ekonomi masih tetap berlangsung. 

Di dalam, upaya perbaikan struktrual ekonomi 

kita masih memerlukan waktu. Rasanya 

tahun 2014 situasinya tidak akan terlalu banyak 

berubah. 

Apa dampak itu semua bagi industri keuangan 

kita Yang saya lihat ada dua hal penting. 

Pertama, tetap terus melanjutan manajemen 

yang sudah dilakukan oleh industri keuangan 

nasional yakni tetap fokus melihat ke dalam, 

memperhatikan kekuatan finansial 

masing-masing. Intinya kita ingin 

meyakinkan bahwa industri 

keuangan 2014 tetap dikelola 

secara prudent. 

Satu hal yang akan terus 

terjadi. Prudent bukan 

berarti tidak boleh tumbuh 

dan tidak boleh 

kasih kredit, tapi 

harus memperhatikan 

koridor yang 

ada dengan ber- 



agai macam vulnerabilities yang datang dari internasional. 

Ini perlu dicermati oleh industri keuangan. 

Kedua, pekerjaan rumah lain yang juga penting, 2014 

kita juga ingin membangun pasar modal yang lebih 

dalam, sekarang ini masih rentan terhadap keluar 

masuknya pemodal asing. Ini pendalaman pasar modal 

ini jadi agenda penting, terutama penguatan domestik 

investor ritel. Pendalaman pasar modal akan terus berlanjut. 

Saya duga tidak akan mengurangi minat orang 

untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. 

Dari diskusi dengan beberapa kawan, mereka memperkirakan 

kalau tahun ini target 30 IPO, tahun depan 

juga bisa 30 IPO. Sebetulnya bisa lebih, tapi melihat si 

tuasi di dalam dan luar masih belum banyak perubahan, 

mungkin kita lihat gambaran yang sama pada tahun 

depan. 

Tahun 2013 bukan berarti tanpa prestasi. Industri 

keuangan khususnya perbankan mencatat pertumbuhan 

kredit cukup tinggi. Pertumbuhan industri keuangan 

nonbank [IKNB] juga cepat, terutama asuransi. 

Perusahaan pembiayaan ada hambatan tapi saya kira 

tidak berarti kemudian turun drastis, tetap masih ada 

kesempatan. 

Diminta kreativitas dan inovasi agar bisa muncul 

dengan produk keuangan. Sekarang kita mengamati 

secara dekat perusahaan pembiayaan. Mungkin kesulitan 

persaingan atau bagaimana, mereka sedang bekerja 

keras untuk melihat opportunity dulu. 

Secara singkat, prospek industri keuangan 2014 tidak 

teralalu berbeda jauh dengan tahun ini. 

Apa dampak tahun politik 

Pemilu sebelumnya tidak banyak dampaknya pada 

industri keuangan. Dari pemiliu 2009-2004 tidak ada 

dampak terlalu signifikan. Justru berharap Pemilu 

diharapkan menghasilkan pemimpin yang kredibel, 

kemudian optimisme masyarakat bertambah, menimbulkan 

optimisme baru. 

Pilihan ini, siapa pun yang terpilih akan diharapkan 

memberikan optimisme baru. Karena memberikan ideide 

baru. Kalau ini terjadi akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. 

Bagaimana dengan pasar modal 

Bukan persoalan sederhana, saling kait mengait. Dua 

sisi, dari sisi emiten terdaftar sekitar 400, tapi yang aktif 

separuh lebih sedikit. Kenapa tidak kita tambah jumlahnya 

Ini tantangan yang tidak mudah, tapi riil ada 

kebutuhan untuk ini. Alasannya juga kuat. 

Pendanaan pasar modal diharapkan menutupi kekurangan 

yang ada dari pembiayan oleh sektor perbankan. 

Mudah-mudahan ini jadi daya tarik tersendiri. 

Berdiskusi mengenai isu pajak di pasar modal. Satu 

persatu akan terus dorong. Keinginan untuk masuk ke 

pasar modal besar sekali. Beberapa pihak mendatangi 

saya untuk bertanya apakah saya bisa tidak saya 

masuk. Kalau tidak saya mau listing di Singapura saja. 

Artinya mereka ingin memanfaatkan. 

Bagaimana kita bisa mengakomodasi ini, keperluan 

pendanaan ini. perusahaan pertambangan msalnya, 

pasar modal bisa menjadi opsi, apalagi tahun depan berlaku 

UU Minerba, sehingga keperluan untuk modal 

kerja dan lain sebagainya, investasi untuk memanfaatkan 

reserve tambang yang saudah dimiliki bisa sangat 

memungkinkan dengan melalui pembiayan dari pasar 

modal. Satu hal dari aspek jumlah. 

Saya sudah bertemu dan akan menandatangani MoU 

dengan Kadin. Sosialisasi dengan kadin urgensinya 

tinggi, bagaimana memperkenalkan ini kepada perusahaan 

berskala menengah yang saya kira jumlahnya 

banyak sekali. 

Potensinya besar, kita kerjakan saja terus. Tahun 

depan ini one-on-one dengan beberapa pihak ini akan 

dilakukan. Bank-bank besar yang punya nasabah besar, 

yang belum go public akan didorong untuk masuk. 

Kemarin waktu kita kasih Annual Report Award 

(ARA), banyak peserta yang nonlisted. Sudah berani 

masuk di ARA dan belum listed, kenapa tidak masuk. 

Banyak potensi, dan kita minta kepada bursa dan 

teman-teman di lapangan atau kita masuk bersamasama, 

bagaimana memperkenalkan ini kepada industri 

atau kepada perusahaan yang siap didukung. 

Perkembangan produknya. Sekuritisasi masih terbatas. 

Sedang dikaji aturannya, apakah ada aturan lain di luar 

KIK EBA dan yang lainnya. Juga misalnya Bagaimana 

pengembangan rate properti dan lainnya. Pengembangan 

produk juga perlu. Sedang dibantu oleh bank dunia 

untuk mengembangkan pasar utang, terutama corporate 

bond yang masih sangat tipis, di bawah potensi yang 

ada sedang dibahas teknisnya. Nanti kita punya konsep 

yang lebih detail bangaimana mengembangkan pasar 

utang ini, terutama utang yang diterbitkan perusahaan 

swasta. Ini jadi bagian yang akan menambah ke 

dalaman. 

Di sisi lain investor asing masuk sehingga harus dibangun 

kepercayaan, terhadap pengelolaan pasar modalnya. 

Law enforcement memadai. Kami sedang membereskan 

perusahaan yang tidak aktif dicabut usahanya, 

asuransi yang sakit dicabut satu-satu. Hanya untuk 

memberikan message bahwa kita beda lho, ingin membangun 

kredibilitas industri. Tentu saja diperlukan 

waktu untuk bisa didorong. 

Demikian pula investor domestik, sedikit sekali 

400.000. Kecil sekali, potensinya luar biasa, tinggal 

bagaimana kita bisa mengemas ini. Pekerjaan yang 

mudah jika punya resources dan antusiasme untuk melakukan 

itu. Peran media sangat penting. Bisa membantu 

lebih cepat sosialisasi pasar modal. 

Kehadiran OJK di daerah, di setiap provinsi, akan jadi 

basis pusat informasi pelayanan masyarakat kita kepada 

semua potensi yang bisa diambil dari daerah. Bekerja 

sama dengan gubernur, manfaat apa yang bisa diambil 

dari daerah, memperkenalkan potensi yang berkembang 

kepada masyarakat, perguruan tinggi. Di beberapa kota 

besar ada punya gerai infornasi yang lebih besar. 

Apa yang akan dilakukan dengan pengawasan 

pasar modal 

Pengawasan aspek yang sangat penting. Saya sedang 

review semua, asses semua kapasitas pengawasan di 

pasar modal, dan juga di-asses aturan lama yang dikeluarkan 

oleh Bapepam-LK, sehingga dengan demikian kita 


Pengawasan Jasa Keuangan 

berharap akan ada dalam waktu dekat. Membikin peraturan 

itu perlu public consultation. 

Memerlukan waktu karena harus ada menerima pendapat 

pasar, publik, aturan untuk mebuat aturan, salah 

satunya disyaratkan harus berkonsultasi dengan pasar. 

Ada banyak sekali aturan, lebih dari 200 aturan di 

pasar modal dan asuransi digabung menjadi satu. Perlu 

di-review karena dinilai tidak terlalu relevan. Sekali lagi 

ini memerlukan waktu, dilihat juga kapasitas untuk 

melakukan pengawasan juga diperhatikan. 

Ada dua isu, soal kompetensi kualitas orang-orangnya 

dan soal jumlah. Sekarang ada 800 orang lebih, ditambah 

BI 1.200 orang. Ditambah lagi menerima 500 orang 

baru. Ini semua ini memerlukan persiapan. Semua ini 

dilakukan untuk pengawasan. Kita perlu memiliki 

metodologi yang baik, rasanya pengalaman dari tempat 

lain sudah ada, tidak perlu ngarang-ngarang sendiri. 

SEC sudah banyak memberikan contoh, kita tinggal 

melihat template-nya saja. 

Apakah ada pengawasan khusus untuk konglomerasi 

di pasar modal 

Ada, karena ini memang amanat dari UU OJK, harus 

mampu melakukan pengawasan yang terintegrasi karena 

ada kenyataan bahwa konglomerasi keuangan 

berkembang pesat di Indonesia. 

Sebenarnya kalau dilihat bank, asuransi, pembiayaan, 

manajer investasi, itu banyak dimiliki oleh orang yang 

sama. Kita ingin melihat ini di dalam konteks yang lebih 

luas (group supervision), kita ingin melakukan pengawasan 

yang lebih terintegrasi. 

Karena itu perlu adanya penguatan oleh perusahaan 

induk yang bisa berupa bank atau perusahaan asuransi 

atau yang lain. Perusahaan induk perlu diperkuat perannya. 

Kebetulan di Indonesia mostly perusahaan induk 

berbentuk bank. 

Hampir semua bank memiliki anak usaha perusahaan 

asuransi, atau perusahaan finansial, perusahaan sekuritas. 

Bank nomor 1-22 itu punya semua. Kalau digabung 

asetnya digabung antara induk dan anak semua sudah 

mencapai 70% dari seluruh aset industri keuangan. 

Kalau sudah fokus ke mereka ini, sebetulnya stabilitas 

industri keuangan sudah dapat terjaga diyakni, tinggal 

bagaimana kita mengawasi mereka ini. 

Saya ingin melihat kalau induk perusahaannya berupa 

bank. Bank diminta konsolidasi. Dari segi permodalan 

harus juga memperatikan risiko yang ada di anak perusahaannya. 

Di Inggris, misalnya, baru kejadian, diberikan 

denda besar betul. Perilaku yang salah dari anak 

perusahaan, seperti menarik ke bawah induknya. 

Kita akan mengeluakran guidelines bagaimana perusahaan 

induk harus mengawasi anak-anaknya sebagai 

bagian yang terintegrasi dari itu semua 

Ada tiga hal yang bisa diintegrasikan. Pertama, manajemen 

risiko di induk dan anak perusahaan menggunakan 

aturan yang sama. Kedua, audit dilakukan secara 

teritegrasi, kalau diaudit induknya, juga diaudit anakanaknya. 

Ketiga, ingin melihat kebijakan yang terintegrasi 

dalam SDM-nya, jangan sampai orang KW II disuruh 

pimpin anak perusahaan, juga aset rusak juga 

jangan ditaruh di anak perusahaan. 

Tidak jamannya sepertii ini. Akan ada metodologi 

mengawasi terutama induk perusahaan yang memiliki 

anak perusahaan. Dilihat dalam satu potret yang sama, 

ini akan dibedah di mata yang sama dan dilihat kaitan 

satu sama lain yang semakin lama semakin kompleks. 

Semuanya, meliputi bukan hanya pasar modal tapi juga 

bank dan bukan bank. 

Berapa besar pungutan OJK 

Pungutan itu bagi saya sebetulnya saya sudah belajar 

dari lebih dari 80 OJK lain di dunia. Kita lihat semuanya 

beda-beda aturannya ada yang sangat detail, kompleks. 

Itu bisa dijadikan acuan. Tapi esensinya yang dilihat 

adalah bagaimana pungutan itu kembali ke industri 

dalam bentuk program kerja yang diyakni akan memberikan 

perbaikan pada industri. Ada recycle process. 

Ditarik ke OJK akan ditarik lagi dalam bentuk program 

kerja OJK, yang akan diteliti oleh DPR, karena anggaran 

kita diaprrove oleh DPR, karena itu kami mencoba 

membagun komunikasi dengan industri agar melihat 

prioritas yang ada. Agar prioritas dia jadi prioritas kita 

juga. Akan dijadikan program kerja. 

Mestinya tidak jadi hambatan, asalkan prosesnya 

transparan, program kerjanya diusahakan baik. 

Kalau misalnya jangat terlalu besar dong, memberatkan, 

saya pikir memberatkan atau tidak itu relatif. Apa 

yang di-propose di RPP itu 0,03%. Jauh di bawah premi 

yang dibayar ke LPS sebesar 0,25%. Memang perlu 

kebiasaan. Perbandingan dengan aset Ada yang aset, 

ada yang lain, tergantung bisnis nya berbasis apa. 

Mungkin detailnya tunggu PP ditandatangani. 

Apakah tetap menggunakan istilahnya pu 

ngutan 

Istilahnya pungutan, kayak pungli gitu ya 

Konotasinya jadi negatif ya Kita perlu lakukan edukasi, 

menyadari bahwa prinsipnya surat dari asosiasi yang 

diterima itu kalau pun diterapkan jangan membebani, 

dan bertahap, makanya ketergantungan kepada APBN 

tidak langsung nol, dibikin grafiknya seperti ini. 

Sebetulnya bisa saja langsung pungutan semua, tapi 

0,03% itu dianggap bagaimana, makanya dibuat bertahap 

sehingga mungkin tahun 2016 atau 2017 baru akan 

full ke pungutan. Semua sektor bertahap. Jadi sekarang 

sekian persen dari 0,03% sampai kemudian 100% dari 

0,03% itu. 

Sektor bank kan dari aset, perusahaan lain berdasarkan 

apa 

Bervariasi, nanti saja dulu detailnya. Tidak mau mendahului 

PP. Tapi intinya beda-beda. Tidak hafal kategorinya. 

Bank dan lain lain beda pendekatannya, karena 

karakteristiknya juga berbeda. 

Pungutan berdasarkan variabel tidak ada hanya 

tahunan dan ketika buka izin pertama kali. Mudahmudahan 

tidak terlalu memberatkan. Mudah-mudahan 

tidak terlalu memberatkan. Akan dibuat gradual itu dan 

komunikasi dijaga. 

Apakah itu mencukupi 

Dilihat nantilah seiring tumbuh kembangnya. Tapi 

kan OJK tidak besar anggarannya, malah dimungkinkan 


kalau kelebihan kan dikembalikan ke pemerintah. 

Dikasih ke pemerintah. Jadi OJK menetapkan anggaran 

iuran tahun ini untuk operasional tahun depan. 

Tahun depan berapa keperluan program tahunan OJK. 

Ternyata kalau lebih ya dikembalikan ke pemerintah 

seluruh sisanya. OJK hanya separuh anggaran BI, kalau 

BI Rp8 triliun, OJK hanya Rp2-3 triliun. 

Pungutan kalau dihitung sekitar Rp4-5 triliun, 

apa benar kalau 100% 

Pungutan bisa sebesar itu tapi kan anggaran OJK 

tidak sebanyak itu, hanya untuk membiayai OJK saja. 

Tergantung pula pertumbuhan industri keuangan itu. 

Kalau industri keuangan menurun ya bisa turun. Angka 

itu belum spesifik. Apakah mau slope nya landai atau 

tidak. Dilihat itu nantinya, karena OJK diberi kesempatan 

untuk membuat slope begini atau begini atau begini. 

Pembangunan OJK di daerah, apakah ada perubahan 

kelembagaan 

1 Januari 2014 seluruh OJK di daerah sudah jalan. 

Fungsi pengawasan di daerah yang selama ini dilakukan 

oleh BI akan dialihkan ke OJK. Tetapi apa yang dilakukan 

di OJK akan lebih besar karena ada pengawasan 

non bank seperti pegadaian, lembaga keuangan mikro, 

yang tidak dipegang oleh BI. 

Pengawasan itu dilengkapi dengan tugas lain termasuk 

tugas untuk edukasi konsumen, karena investasi 

bodong justru marak di daerah, ada di Larantuka, 

Sulawesi Selatan, Bali, banyak orang tertipu. Penguatan 

di OJK sangat penting, karena akan jadi pusat. 

Serempak di semua provinsi. Kalau dilakukan transisi 

ya sekarang sudah berlangsung sekarang, jadi nanti 

2014 sudah bagus sudah jalan. 

Aturan soal permodalan apakah masih akan sama 

Indonesia ini negara yang paling terbuka, tidak ada 

aturan investor masuk. Asal sesuai aturan, segini 

batasannya. Bukannya tidak boleh, tapi investor masuk 

dengan angka yang sudah ada. 

Yang ini saja sudah sangat terbuka dibandingkan 

dengan apa yang terjadi di Singapura, Malaysia dan lainnya. 

Ini perlu dipahami, bukan berarti tidak boleh 

masuk tapi ini lho aturan mainnya kayak gini. 

Bagaimana dengan asas resiprokal 

Ya, betul. Soal resiprocality ini saya tekankan 

Gubernur Bank Negara Malaysia dan Singapura, harus 

fair, harus menguntungkan kedua belah pihak. 

Keterbukaan bukan tujuan, tapi hanya sarana saja untuk 

menumbukan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Kalau tidak win-win, tidak akan tercapai 

cita-cita. Maka mari kita bicara bilateral. Kita enggak 

nahan, kita ajak bicara. 

Harapan tahun depan, apakah menyiapkan 

instrumen khusus untuk menghindari krisis serta 

intervensi politis 

Ada 2 hal, mengenai bagaimana OJK meng-handle 

krisis, kita punya protokol manajemen krisis. 

Diwajibkan, kita menyepakati dalam FKSSK [Forum 

Koordinasi Stabilisasi Sistem Keuangan] yang dipimpin 

Menteri Keuangan, masing-masing kita harus memiliki 

manajemen krisis sendiri. 

Artinya begini, kalau krisis kan bisa datang kapan 

saja, bisa besar kecil dan lain sebagainya. Yang penting 

seberapa resilience industri keuangan kita terhadap krisis 

yang berasal dari dalam maupun dari luar. Menurut saya 

fokus kita pada resiliensi industri kita. Modal harus 

perkuat terus, jangan berharap ada aturan modal turun, 

karena penguatan modal agar lebih resilience. Akses 

kepada likuiditas harus diyakini terjaga agar kalau terjadi 

syok tidak ada hambatan terhadap likuiditas. 

Basic fondasi dasar dalam pengawasan ini, sehingga 

kalau krisis terjadi, kita ketahui, bahkan kita sudah tahu 

apa sih..worst case, sehingga kita melakukan persiapan, 

juga dilakukan uji ketahaan kepada lembaga keuangan. 

Seberapa tahan mereka, kita sudah punya datanya, berdasarkan 

profil masing-masing. Seberapa besar eksposure 

terhadap luar negeri, seberapa besar obligasi yang 

dimiliki. Kalau ada bank yang masuk radar nanti kita 

bicara bilateral dengan pemiliknya. 

Secara internal OJK sendiri bagaimana sebagai 

lembaga baru 

Tantangan ke dalam itu membangun budaya baru 

bahwa OJK bukan BI, bukan Departemen Keuangan, 

perlu bangun nilai baru dan budaya baru yang sesuai 

dengan ekspektasi masyarakat. OJK way, bagaimana 

cara OJK merespons ekspekstasi dan membentuk cohesiveness 

di kalangan OJK, paling tidak dari segi budaya 

kerja. Sekarang sibuk sekali kegiatan melakukan pelatihan, 

perubahan dan lain sebagainya. Banyak dibantu 

pihak ketiga, untuk change management, gathering, dsb. 

Bangun dulu kesamaan visi. 

Bisnis/Rahmatullah 

Pewawancara: Tim Bisnis Indonesia 



Dalam beberapa tahun terakhir 

analisis saya umumnya mengacu 

kepada dampak krisis fiskal di 

Amerika Serikat (AS) dan Eropa 

pada Indonesia. Bagaimana 

Indonesia menghadapi keadaan 

global yang sarat krisis Untuk 

tahun 2014, keadaan berubah. 

Indonesia menghadapi keadaan 

ekonomi global yang membaik 

namun tidak serta merta 

menguntungkan Indonesia, yang 

membuat interpretasinya, menjadi 

lebih kompleks. 

QUANTITATIVE EASING 

Meskipun ekonomi global mengalami 

perlambatan di periode 2010-2012, Indonesia saat 

itu diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, 

yang mancakup 60% dari ekspor Indonesia. 

Dengan kenaikan harga energi, termasuk batu 

bara dan kelapa sawit, neraca perdagangan dan 

neraca transaksi berjalan, neraca dagang ditambah 

neraca jasa, Indonesia mengalami surplus, yang 

membantu penguatan kurs rupiah di tahun 2010- 

2011. Namun reversal of fortune bagi Indonesia 

terjadi di tahun 2012, saat harga energi turun tajam, 

bukan saja karena pertumbuhan China dan India 

melambat tapi lebih karena revolusi shale gas di 

AS, yang diperkirakan akan membuat AS menjadi 

negara produsen energi terbesar di tahun 2015, 

mengalahkan Arab Saudi dan Rusia. Akibatnya 

ekspor Indonesia turun tajam dan neraca transaksi 

berjalan tenggelam dari surplus US$1,7 miliar di 

tahun 2011 ke defisit US$24,4 miliar di tahun 2012 

dan diperkirakan US$32,2 miliar di tahun 2013. 

Awalnya, defisit ini tidak terlalu 

mengkhawatirkan jika bisa dibiayai dengan arus 

modal asing melalui surplus neraca modal dan 

finansial (NMF), baik secara langsung (foreign 

direct investment – FDI) atau investasi finansial di 


Menghitung Peluang 

Indonesia di 2014 

Jika di akhir tahun saya ditanya 

tentang arah ekonomi Indonesia di 

tahun mendatang, jawaban saya 

biasanya mengacu kepada prospek 

ekonomi dan pasar finansial global. 

pasar saham dan surat utang. Di tahun 2012 arus 

investasi finansial asing deras masuk ke Indonesia 

karena lemahnya ekonomi AS dan Eropa, yang 

memaksa bank sentral di kedua benua tersebut 

mempertahankan rezim suku bunga rendah. 

Lemahnya ekonomi AS juga mendorong bank 

sentral AS (Federal Reserve) untuk juga melakukan 

kebijakan moneter ekstra longgar melalui program 

quantitative easing (QE), dengan membeli surat 

utang negara AS dan obligasi korporasi sebesar US$ 

85 miliar sebulan untuk memastikan imbal hasil 

surat utang negara (SUN) dan obligasi korporasi AS 

tetap rendah—dan memastikan pinjaman jangka 

panjang bagi sektor riil di AS tetap murah. Federal 

Reserve membiayai pembelian tersebut dengan 

mencetak uang, sehingga neraca, balance sheet, 

mereka dari US$2 triliun di bulan Juli 2009 ke 

US$3,9 triliun di bulan November 

2013. Kebijakan ini sifatnya darurat 

dan tidak bisa dilakukan dalam 

Fauzi Ichsan 

Managing Director 

Standard 

Chartered Bank 

keadaan normal. Maka dengan 

membaiknya pertumbuhan ekonomi 

AS mana kala pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan akan naik dari 1,6% 

di tahun 2013 ke 2,5% di tahun 

2014, di bulan Mei 2013 Federal 

Reserve memberi sinyal bahwa skala 

kebijakan quantitative easing akan secara perlahan 

diperkecil (tapering) dan nantinya diakhiri pada 

2014. Sinyal inilah yang membuat investor panik, 

karena artinya suku bunga AS akan naik dan 

memicu pelarian modal dari negara berkembang, 

seperti Indonesia, kembali ke AS dan Eropa. 

Indonesia menerima pukulan telak dua kali. 

Pertama, pesta ekspor komoditas usai sudah, 

yang mengakibatkan defisit neraca transaksi 

berjalan. Kedua, pesta aliran deras dana murah 

asing juga berakhir, yang mempersulit pembiayaan 

defisit neraca transaksi berjalan. Karena defisit 

neraca transaksi berjalan terus membengkak 

dan pembiayaannya oleh investor asing semakin 

sulit, maka kurs rupiah terpuruk dari 9.070 per 

dolar AS di akhir 2011 ke 9.800 di akhir 2012 dan 

lebih dari 11.600 pada di bulan November 2013. 

Tanpa prospek penurunan defisit neraca transaksi 

berjalan, tekanan terhadap rupiah akan semakin 

besar. Karena harga komoditas diperkirakan sulit 

naik tajam, apa lagi ke level seperti tahun 2011, 

maka sulit mengharapkan ekspor Indonesia akan 

pulih. Adapun untuk menggenjot ekspor nonkomoditas 

infrastruktur yang ada belum memadai 

untuk membuat sektor manufaktur kompetitif di

pasar internasional. Konsekuensinya, defisit neraca 

transaksi berjalan Indonesia sifatnya bukan lagi cyclical 

tapi structural. Menghadapi kenyataan ini, pilihan 

Indonesia tidak banyak selain mengerem, atau bahkan 

memangkas impor, yang hanya bisa dilakukan dengan 

mengerem pertumbuhan ekonomi. Pelambatan ekonomi 

bisa dilakukan melalui dua cara: kontraksi kebijakan 

fiskal—misalnya dengan kenaikan harga BBM lagi— 

dan kontraksi moneter atau dengan kenaikkan suku 

bunga, giro wajib minimum (GWM) perbankan dan 

kebijakan prudensial perbankan lainnya, seperti loanto-value 

(LTV) maksimum dalam pemberian kredit. 

Karena kontraksi fiskal sulit dilaksanakan pada tahun 

pemilu 2014, maka beban memperlambat pertumbuhan 

ekonomi, bergeser ke BI. Sejak bulan Juni sampai 

November, 2013, BI menaikan suku bunga BI Rate 

sebesar 175 basis points (bps) ke 7,5% serta menaikan 

GWM perbankan sebesar 1,5% ke 12% dari dana pihak 

ketiga perbankan. 

PROSPEK 2014 

Karena anjloknya ekspor, pelemahan rupiah, kenaikan 

inflasi dan suku bunga, maka pertumbuhan ekonomi 

Indonesia diperkirakan akan turun dari 6,2% di 

tahun 2012 ke 5,6% di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi 

akan naik sedikit ke 5,8% di tahun 2014 dengan 

adanya stimulus pemilu yang merangsang konsumsi 

masyarakat. Inflasi diperkirakan akan turun kembali 

dari 8,5% di tahun 2013 ke 5—5,5% di tahun 2014, 

karena pemerintah SBY diperkirakan tidak akan 

menaikkan harga BBM lagi. Kenaikan harga BBM terpaksa 

akan dilakukan oleh pemerintah yang baru, 

paling cepat pada tahun 2015. 

Mengantisipasi risiko tapering kebijakan QE di AS 

di semester 1, 2014, BI diperkirakan akan menaikan BI 

Rate lagi sebesar 50bps ke 8%. Untungnya kebijakan 

tapering tidak serta merta akan diikuti dengan kenaikan 

suku bunga jangkla pendek US$, yang diperkirakan 

hanya akan naik di tahun 2016. Karena itu dampak 

negatif dari tapering bagi 

arus modal finansial 

ke negara berkembang 

diperkirakan temporer. 

Namun jika kenaikan 

BI Rate tidak cukup 

membantu menciutkan 

defisit neraca transaksi 

berjalan Indonesia, maka 

BI bisa menaikan GWM 

perbankan lagi. 

Selama defisit neraca 

transaksi berjalan masih 

besar dan selama adanya 

kampanye pemilu, 

kurs rupiah terhadap 

dolar AS diperkirakan 

akan sulit tembus 

Reuters 

dibawah 11.000 bahkan 

cenderung berfluktuasi 

antara 11.700 dan 12.300 di semester 1, 2014. Baru 

setelah pemerintah baru terbentuk pada triwulan IV 

2014, rupiah bisa menguat kembali ke arah 11.300 per 

dolar AS, penguatan yang juga diperkirakan terbantu 

dengan mulai membaiknya neraca transaksi berjalan 

Indonesia—defisitnya neraca transaksi berjalan 

diperkirakan akan mengecil sedikit dari US$32,3 milar 

di tahun 2013 ke US$28,9 miliar pada 2014—karena 

kenaikan ekspor yang diperkirakan akan terbantu 

oleh pulihnya ekonomi dunia. Penguatan rupiah dan 

bursa saham juga akan terbantu jika presiden baru 

dan pemerintahnya dianggap oleh investor sebagai 

investor-friendly dan tidak akan mengeluarkan kebijakan 

ekonomi berdasarkan nasionalisme sempit. 

Risiko terbesar adalah asumsi investor bahwa 

pemerintah SBY pada tahun terakhirnya adalah 

pemerintahan yang ‘lame duck’ yang tidak bisa 

melakukan reformasi ekonomi, terutama karena 

sifatnya yang ‘mengetatkan ikat pinggang’ atau semakin 

membuka ekonomi domestik ke investor asing. Kalau 

pun pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang 

struktural, belum tentu pemerintah baru yang terbentuk 

pada bulan Oktober, 2014, nanti akan meneruskannya. 

Sementara itu, rencana beberapa menteri ekonomi 

untuk berkampanye politik sebagai calon presiden akan 

menganggu fokus pemerintah dalam menyelesaikan 

masalah ekonomi. Pada semester I 2014, ketidak-pastian 

politik dalam negeri dan rencana tapering kebijakan 

quantitative easing di AS dapat memicu volatilitas rupiah 

dan pasar saham Indonesia. Namun, siapa pun presiden 

Indonesia yang baru, dia tetap akan menghadapi 

masalah defisit neraca transaksi berjalan yang besar— 

walau mulai menciut pelan—yang harus dibiayai 

oleh investor asing. Artinya, lepas dari segala retorika 

nasionalis selama pemilu, cepat atau lambat, presiden 

yang baru tetap harus mengeluarkan kebijakan ekonomi 

yang investor-friendly untuk menarik modal asing. In 

the end, despite the challenges, I am still optimistic with 

Indonesia’s future! 


Ekonomi Makro 

Mari Kencangkan Ikat Pinggang 


Bergulirnya kebijakan pengetatan 

moneter dan fiskal akan memaksa 

banyak pihak mengencangkan ikat 

pinggang. Padahal, tantangan baru 

sudah menghadang. 

Ringkang Gumiwang & Sri Mas Sari 


Rasanya bukan tanpa alasan Wakil 

Presiden Bank Dunia untuk kawasan 

Asia Timur dan Pasifik Axel van 

Trotsenburg menyentil Indonesia yang 

terlalu bergantung pada isu pengurangan 

stimulus Federal Reserve 

(tapering) untuk melihat prospek pertumbuhan 

Tanah Air. 

Dia menyarakan agar isu itu tak menjadi satu-satunya 

kambing hitam melambanya perekonomian 

Indonesia, termasuk alasan untuk memperbaiki 

transaksi berjalan. Singkatnya, Trotsenburg meminta 

agar Pemerintah RI tidak terlalu lebay terhadap 

isu tapering itu. 

Tentu saja, Indonesia tidak salah, dan tidak sendiri. 

Ada puluhan negara berkembang lainnya yang 

menyimpan kekhawatiran sama terhadap isu tapering 

the Fed, yang pada saat bersamaan diikuti oleh 

melambatnya pertumbuhan macan-macan negara 

berkembang seperti China, India, dan Brasil. 

Risiko guncangan di pasar keuangan negara 

berkembang menganga di depan mata karena hampir 

pasti modal yang mampir sejak kebijakan quantitative 

easing (QE) I digulirkan pada Maret 2009 

dan berlanjut hingga QE II dan QE III akan berduyun-duyun 

pulang kembali ke negara asalnya. 

Kenapa sekadar singgah, kenapa tidak tetap tinggal 

Jawabnya adalah karena kepercayaan investor 

terhadap Indonesia yang minim. Dari sudut pandang 

ini, defisit transaksi berjalan adalah cacat 

bawaan yang membuat situasi ekonomi Tanah Air 

berisiko, hingga investor perlu menghindarinya. 

Memang, penyakit laten itu sebetulnya sempat 

tertutupi karena aliran likuiditas dari negara maju, 

sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan 

moneter tak lazim (unconventional monetary policy), 

telah membuat stabilitas untuk sementara 

waktu terjaga. 

Rupiah sempat menguat di kisaran Rp8.000 per 

dolar Amerika Serikat, indeks harga saham gabungan 

(IHSG) juga melesat melewati level 4.500, bahkan 

Mei lalu sempat menembus 5.200 per Mei, dan 

imbal hasil surat utang negara (SUN) bertenor 10 

tahun mengempis menjadi 6%. 

Namun, ketika Gubernur The Fed Ben S. 

Bernanke pada Juni mengumumkan rencana percepatan 

penghentian stimulus Juni lalu, sontak 

luka itu kembali terkuak. Fakta berupa defisit transaksi 

berjalan yang berlangsung dalam 7 kuartal terakhir 

pun kembali muncul ke permukaan. Luka 

tetap saja luka. 

Seolah menyadari kelemahan ini, pemerintah lantas 

merespons dengan memberikan sinyal ke pasar 

berupa komitmen melanjutkan reformasi struktural 


dengan membenahi masalah internal yang selama ini 

memicu defisit transaksi berjalan. 

Kemudian, muncullah paket kebijakan ekonomi jilid I 

dengan penekanan pertama pada isu perbaikan transaksi 

berjalan dan nilai tukar rupiah. Industri padat karya berorientasi 

ekspor diberi insentif pajak, impor migas diturunkan 

dengan penerapan mandatori pemanfaatan biodiesel 

10% ke dalam solar. 

Pada saat yang sama, pajak penjualan barang mewah 

(PPnBM) pun dinaikkan dan aturan ekspor mineral 

mentah diperlonggar. Dari jurusan lain, ekspansi kredit 

pun direm dengan dinaikkannya suku bunga acuan 

Bank Indonesia (BI Rate) 175 basis poin menjadi 7,5% 

hanya dalam tempo 6 bulan. 

Kenaikan suku bunga kredit perbankan berarti mengerem 

investasi yang pada gilirannya menurunkan impor 

barang modal dan bahan baku yang selama ini jadi tumpuan 

industri dalam negeri. Investasi tertahan, berarti 

pertumbuhan ekonomi melambat. 

Suka tidak suka, inilah skenario pemerintah dan bank 

sentral. Pertumbuhan ekonomi dirancang di bawah 6% 

selama periode stabilisasi 2013-2014, di bawah laju 3 

tahun terakhir yang mampu di atas 6% di tengah perlambatan 

global. 

Kepercayaan diri pemerintah mungkin sedikit terangkat 

manakala paket kebijakan jilid I yang dirilis Agustus 

mulai menampakkan hasil, meskipun belum signifikan. 

Paling tidak, itu tercermin dari defisit transaksi berjalan 

yang menyempit menjadi US$8,4 miliar atau 3,8% terhadap 

produk domestik bruto (PDB). 

TANTANGAN BARU 

Akan tetapi, tantangan belumlah surut, baik eksternal 

maupun domestik. Bank Indonesia mendeteksi adanya 

pergeseran lanskap ekonomi global. Jika sebelumnya 

diprediksi ekonomi negara maju berjalan lambat, 

sedangkan ekonomi emerging markets bergerak cepat, 

maka saat ini keadaan berbalik. 

Ekonomi AS diyakini akan mulai menguat dibarengi 

dengan perekonomian Eropa yang perlahan lepas dari 

krisis. Pada saat yang sama, ekonomi negara emerging 

markets justru berbalik melambat. Pergeseran ini otomatis 

akan membuat arus modal berbalik arah ke negara 

maju. 

Tantangan kedua, berakhirnya siklus panjang (supercycle) 

harga komoditas yang tinggi seiring perlambatan 

ekonomi global dan gejolak di pasar keuangan. Situasi 

ini tentu akan kian memukul telak ekspor Indonesia 

yang sudah merosot dalam dua tahun terakhir. 

Akibatnya, ikhtiar mempersempit transaksi berjalan 

semakin berat karena di tengah tekanan impor yang 

masih tinggi, ekspor secara nominal tak mampu 

mengompensasi. Itu baru tekanan ekstenal yang akan 

semakin berat jika kelemahan struktural di dalam negeri 

tidak diberesi. 

Berbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah di 

bidang penghiliran, diversifikasi energi, mungkin bagus 

secara konsep. Namun, seperti pengalaman yang sudahsudah, 

konsep ini kerap lemah dalam implementasi. 


Pemanfaatan biodiesel sebagai campuran solar misalnya, 

jelas perlu konsistensi. Jangan hanya karena harga 

biodiesel sedang lebih murah dibandingkan harga solar, 

maka para pemangku kepentingan pun berbondongbondong 

bersedia menerapkan mandatori blending rate 

10%. 

Struktur industri manufaktur yang dangkal masih 

perlu pembenahan. Struktur industri di Tanah Air yang 

bolong-bolong di sisi bahan baku antara (intermediate 

goods) membuat kapasitas nasional tak mampu mengejar 

kecepatan lonjakan permintaan. 

Situasi itu pula yang membuat pertumbuhan 

Indonesia melesat cepat, tetapi rapuh karena tak diimbangi 

dengan kapabilitas di sisi penawaran. Untuk 

mengimbanginya, Indonesia mengimpor bahan baku 

setengah jadi besar-besaran dan lagi-lagi membebani 

transaksi berjalan. 

Penghiliran menjadi kunci. Namun, itupun bukan persoalan 

sederhana. Di belakangnya, masih ada rentetan 

problem, termasuk persoalan infrastruktur energi dan 

logistik yang belum memadai sehingga sulit mengalirkan 

bahan mentah dari pusat produksi ke pusat pengolahan. 

Selain itu, iklim usaha, termasuk kemudahan berusaha 

dan kepastian hukum masih menjadi barang langka. 

Jika reformasi struktural ini tidak konsisten dijalankan, 

jangan harap mimpi rasio transaksi berjalan terhadap 

PDB akan di bawah 2%, apalagi surplus, pada masa 

mendatang. 

Kalau demikian yang terjadi, pengetatan moneter dan 

fiskal akan terus digulirkan. Konsekuensinya, jangan 

pula berharap kita akan kembali menikmati pertumbuhan 

di atas 6% pada masa depan. Maka, bersiaplah 

mengencangkan ikat pinggang. 


APBN 2014 

Saatnya Tidak Terlalu Berharap 

Saat belanja modal dan infrastruktur 

diperlambat, belanja pegawai dan 

remunerasi justru diangkat. Di 

tengah eskalasi suhu politik jelang 

Pemilu 2014, apa yang bisa diharapkan 

dari APBN 2014 

Sri Mas Sari 

sri.massari@bisnis.co.id 

Tidak banyak interupsi dilontarkan anggota 

DPR sebelum Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 2014 akhirnya direstui 

dalam sidang paripurna, akhir Oktober 

lalu. Sembilan fraksi kompak menyetujui 

rancangan itu tanpa gejolak berarti. 

Secara garis besar, parlemen menyetujui asumsi 

pertumbuhan ekonomi 6% sembari mewanti-wanti 

harus tetap berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. 

Dewan menyoroti program pengentasan kemiskinan 

2009-2013 yang menghabiskan anggaran cukup 

besar, tetapi dengan hasil yang belum signifikan. 

Belum lepas dari ingatan tentang janji pemerintah 

saat hendak menaikkan harga BBM bersubsidi 

pada pertengahan 2013. Akan ada pengalihan ke 

belanja modal, termasuk infrastruktur dan transportasi 

publik, dari ruang fiskal yang tercipta akibat 

belanja subsidi energi ditekan. 

Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Nota 

Keuangan RAPBN 2014 yang dibacakan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang paripurna 

DPR, paruh Agustus lalu. Dalam pidato itu, 

presiden menegaskan kehendak pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas belanja negara. 

Kepala Negara berjanji mempertajam alokasi 

belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, 

penciptaan kesempatan kerja dan pengentasan 

kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah akan 

melakukan penghematan kegiatan kurang produktif, 

seperti biaya perjalanan dinas, rapat kerja dan 

sejenisnya. 

Sayangnya, pemerintah gagal mengejawantahkan 

rencana itu dalam kebijakan belanja APBN 2014 

yang naik mendekati 7% menjadi Rp1.842,49 triliun. 

Memang, ada penurunan subsidi energi 5,9% 

menjadi Rp282,1 triliun, terutama akibat pencabutan 

subsidi listrik pada beberapa kelompok industri. 

Flat policy tersebut juga berhasil menurunkan 

belanja barang 2,23% menjadi Rp201,89 triliun. 

Namun, di sisi lain belanja modal belanja modal 

hanya naik 6,9% menjadi Rp205,84 triliun, termasuk 

belanja infrastruktur di dalamnya yang sekadar 

meningkat 2,4% menjadi Rp188,7 triliun. 

Padahal, berbagai referensi menunjukkan, belanja 

modal, termasuk belanja infrastruktur, merupakan 

jenis belanja pemerintah pusat yang paling 

memberikan efek berganda (multiplier effect) ke 

berbagai sektor ekonomi, seperti konstruksi, manufaktur 

dan perdagangan. 

EFEK KONTRAS 

Efek kontras kebijakan belanja itu terlihat karena 

pada saat yang sama, belanja pegawai, atau 

belanja gaji pegawani negeri sipil, melesat 13,3% 

menjadi Rp263,98 triliun. Pilihan ini kian melambungkan 

rasio belanja wajib (mandatory spending) 

terhadap total belanja pusat menjadi 74%. 

Belanja wajib yang semakin tinggi dengan sendirinya 

mempersempit ruang gerak pemerintah 

untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk 

stimulus, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan lapangan kerja produktif maupun 

mengentaskan kemiskinan. 

Otoritas fiskal mungkin punya sederet alasan 

untuk mengerek belanja pegawai, mulai dari ke - 

naik an gaji dan pensiun masing-masing 6% dan 

4%, pemberian gaji dan pensiun ke-13 hingga pe - 

nyediaan remunerasi, termasuk untuk 14 kementerian/lembaga 

yang baru memperolehnya tahun 2014. 

Tahun ini saja, tambahan anggaran remunerasi 

untuk 210.912 pegawai di 27 K/L mencapai Rp3,5 

triliun. Tambahan itu membuat belanja remunerasi 

ini, sejak digulirkan 2008, telah menjangkau 63 

K/L yang dinilai telah berhasil melakukan reformasi 

birokrasi. 

Namun, keberhasilan itu agaknya cuma di atas 

kertas, kalau tidak disebut bertolak belakang 

dengan realitas. Laporan Doing Business 2014 yang 

baru dirilis Bank Dunia mengungkapkan sebagian 

besar parameter yang belum menunjukkan perbaikan 

signifikan menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Faktor itu mencakup waktu dan biaya memulai 

usaha yang masih tinggi, waktu pendaftaran properti 

yang relatif lama, pembayaran pajak, penegakan 

kontrak dan penyelesaian kepailitan. Tak 

heran jika peringkat ease of doing business 

Indonesia melorot dari 116 pada 2013 menjadi 120 

pada 2014. 

Memang, tidak semua pekerjaan pemerintah 

dalam mereformasi iklim investasi tidak membuahkan 

perbaikan. Beberapa faktor seperti yang kemudahan 

memperoleh kredit perbankan dan kemudah- 


an mendapatkan layanan listrik diapresiasi oleh lembaga 

Bretton Woods itu. 

Akan tetapi, laporan Bank Dunia itu memotret betapa 

remunerasi yang deras dikucurkan selama 5 tahun terakhir 

tak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan 

publik. Pertanyaannya, bagaimana remunerasi 

yang akan diberikan 2014 dan tahun-tahun berikutnya 

itu bisa bermanfaat 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa 

kesempatan melalui pembantu-pembantunya menyampaikan 

keinginannya untuk menciptakan fiskal yang 

sehat dan belanja yang berkualitas pada 2014, tahun terakhir 

pemerintahannya. 

Belanja berkualitas di sini berarti belanja modal yang 

lebih besar dari belanja barang serta belanja subsidi 

yang lebih tepat sasaran. Namun, jika melihat postur 

APBN 2014 yang kelihatannya solid dari luar—dengan 

mematok defisit anggaran 1,69% terhadap PDB—justru 

tampak keropos. 

Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk belanja 

wajib (mandatory spending) jauh lebih besar dari belanja 

tidak wajib (discretionary). Belanja modal hanya lebih 

tinggi Rp4 triliun dari belanja barang, sesuatu yang 

sebetulnya sekadar pemanis dari janji pemerintah tentang 

fiskal yang sehat. 

Jika alasannya pemerintah tak ingin ekspansif demi 

mendesain pertumbuhan ekonomi yang lambat untuk 

menyelamatkan diri dari defisit fiskal dan defisit transaksi 

berjalan, tidakkah akan lebih baik jika pemerintah 

menempuh, misalnya, moratorium kenaikan gaji atau 

remunerasi PNS 

RUANG KOMPROMI 

Memang, pemerintah juga sudah memangkas beberapa 

pos belanja, antara lain dengan melarang 

pejabat negara dalam perjalanan dinasnya menggunakan 

kelas utama (first class). Namun, tentu saja ruang 

fiskal dari kebijakan populis ini tak signifikan memangkas 

belanja perjalanan dinas. 

Argumentasi lain yang disodorkan adalah masih adanya 

ada anggaran atau dana optimalisasi senilai hampir 

Rp27 triliun yang bersumber dari sisa penghematan subsidi 

listrik dan biaya perjalanan dinas, yang kemudian 

direalokasi ke belanja modal untuk beberapa K/L. 

Kebijakan realokasi itu boleh jadi memberikan harapan. 

Namun, harus pula segera diingat, kebijakan itu 

juga mendatangkan kecemasan pada saat bersamaan, 

mengingat terbuknya ruang kompromi yang begitu luas 

bagi aneka kepentingan di DPR, terutama akibat naiknya 

suhu politik jelang Pemilu 2014. 

Dari sudut pandang ini juga akan terlihat, bahwa 

beberapa pos belanja lain juga memberikan celah yang 

besar untuk menggelontorkan sumber daya bagi faksifaksi 

di parlemen. Belanja bantuan sosial (bansos) 

misalnya, yang dipangkas 32% menjadi Rp55,9 triliun. 

Pemangkasan anggaran bansos dengan pertimbangan 

menjaganya agar tetap prudent ini tentu belum menjamin 

apakah penggunaannya kemudian steril dari kepentingan 

politis. Sudah jamak didapati, belanja bansos 

kerap disalahgunakan oleh kelompok politik tertentu 

untuk pemenangan pemilu. 

Risiko itu kian kompleks karena pada saat yang sama, 

secara alamiah Pemilu 2014 akan menyita banyak perhatian, 

tidak hanya dari para pembantu-pembantu presiden, 

tetapi juga presiden sendiri, yang partainya, menurut 

berbagai survei terkini, terancam turun popularitasnya. 

Dengan segala kompleksitas itu, rasanya tidak berlebihan 

jika tahun depan kita akan melihat suatu kebijakan 

anggaran yang tanggung, yang tidak terlalu efektif 

dalam menggenjot pertumbuhan dan pengurangan 

kemiskinan—dengan menyisakan banyak PR bagi 

pemerintahan berikutnya. 

Bisnis/Alby Albahi 


Pembangunan Daerah 

Menebak (Lagi) Penyesuaian 

Desentralisasi 

Selama lebih dari satu dekade, berbagai 

penyesuaian telah mengiringi 

kebijakan desentralisasi. Namun, 

berbagai kritik tetap bermunculan. 

Penyesuaian apa yang berpeluang 

terjadi tahun ini 

Ringkang Gumiwang 


Kritik terhadap rezim desentralisasi 

terutama berangkat dari kegagalan 

terwujudnya pembangunan ekonomi 

di daerah. Namun, sebetapapun pelik 

persoalan, secara faktural rezim 

tersebut telah bekerja sebagai instrumen 

pemerataan dana pembangunan. 

Anggaran transfer ke daerah tahun depan telah 

mencapai Rp592,5 triliun, naik 11,91% dari APBN 

Perubahan 2013 sebesar Rp529,4 triliun. Dengan 

alokasi transfer daerah tersebut, pemerintah telah 

mengalokasikan Rp2.358,5 triliun dalam 5 tahun 

terakhir. 

Pemerintah juga tengah melakukan beberapa 

langkah lainnya dari kebijakan desentralisasi fiskal 

a.l menyempurnakan proses penyediaan dana bagi 

hasil (DBH) dan mengalokasikan dana alokasi 

umum (DAU) sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan 

dalam negeri (PDN) neto. 

Namun, kendati anggaran transfer ke daerah ditujukan 

guna meningkatkan pembangunan di daarah, 

alokasi anggarannya acap membuka peluang untuk 

menjadi lahan korupsi. Apalagi, jika tahun itu 

merupakan tahun politik akibat adanya momentum 

pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Berbagai referensi menunjukkan korupsi biasa 

terjadi karena biaya politik yang tinggi dalam arena 

pilkada. Belum adanya pemahaman mengenai citacita 

dan karakteristik desentralisasi dari pemerintah 

dan masyarakat di daerah menambah subur praktik 

tersebut. 

Namun, apabila dikaji secara lebih mendalam, 

momentum tahun politik itu hanyalah katalis dari 

praktik pengelolaan anggaran daerah yang memang 

belum sehat. Paling tidak, ada tiga faktor yang 

menjelaskan kenapa implementasi kebijakan 

belanja di daerah belum sesuai dengan harapan. 

Pertama, pengelolaan anggaran yang tidak tepat 

dari pemerintah daerah. Harus diakui, kualitas 


belanja daerah dan penyerapan belanja modal dari 

anggaran daerah merupakan isu yang selalu 

mengemuka selama satu dasawarsa terakhir. 

Anggaran daerah kini masih lebih banyak 

tersedot untuk belanja pegawai, dengan penyerapan 

belanja modal yang kurang optimal. Alhasil, kebutuhan 

penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

publik pun tidak terpenuhi secara maksimal. 

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2013 

mengungkapkan sekitar 10% dari total pemerintah 

daerah memperoleh opini yang tidak baik atas audit 

laporan keuangannya. Hal ini terjadi juga karena 

adanya konflik ekonomi politik yang sulit diawasi 

pemerintah pusat. 

Kedua, lambannya perbaikan kualitas infrastruktur. 

Perkembangan infrastruktur memang bisa disebut 

masalah klasik Indonesia. Namun, lambannya 

perkembangan infrastruktur itu pada akhirnya 

membuat biaya untuk mengerek produktivitas 

e konomi di daerah menjadi lebih mahal. 

Dalam 4 tahun terakhir, realisasi belanja modal di 

daerah rata-rata mencapai 92,5%, atau lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata dari realisasi belanja 

lainnya seperti belanja pegawai sebesar 97,9%, 

belanja barang dan jasa 96,6%, dan belanja lainnya 

104,1%. 

Ketiga, korupsi yang masih mengakar. Saat ini, 

masyarakat mungkin belum melihat kesungguhan 

pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. 

Ibarat penyakit, meski sudah ditemukan penyebabnya, 

obat mujarab untuk penyembuhannya belum 

bisa ditemukan. 

Namun demikian, ada juga yang berpendapat 

perkembangan pemerataan pembangunan tidak 

akan banyak berpengaruh. Pasalnya, pekerjaan 

politik dipastikan akan menghabiskan banyak energi 

dengan kegaduhan yang berkepanjangan, tanpa 

hasil yang berarti untuk memajukan ekonomi. 

WACANA BARU 

Berbagai penyimpangan yang mewarnai bebagai 

momentum Pilkada dari 2005-2013 telah 

menjadi noktah tersendiri dalam kebijakan desentralisasi 

satu dasawarsa ini. Data Kementerian 

Dalam Negeri menunjukkan dalam 9 tahun terakhir 

(2004-2012), terdapat 290 kepala daerah yang 

terjerat korupsi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

laporan tahunannya 2012 mencatat sejak 2007-2012 

terdapat 138 kasus korupsi di tingkat daerah. Kasus 

tersebut meliputi 38 kasus di tingkat provinsi dan 

60 kasus lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Untuk tingkat kabupaten/kota sendiri, dari 60 kasus 

yang ada, sebanyak 32 bupati/ wali kota telah menjadi 

terdakwa di dalamnya. Itu semua masih belum menghitung 

kasus-kasus yang sedang dalam proses peradilan, 

atau mentah dan berhenti baik di kepolisian maupun 

kejaksaan. 

Di luar fakta tersebut, besarnya biaya politik dalam 

momentum pilkada yang turut menyuburkan praktik 

korupsi juga menjadi bahan sorotan. Calon anggota 

legislatif (caleg) atau calon kepala daerah memerlukan 

tiket untuk mengamankan posisinya di pengurus partai 

daerah maupun pusat. 

Akibatnya, caleg dan calon kepala daerah itu akan 

menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan tiket 

tersebut. Di sini, korupsi menjadi jalan keluarnya, mulai 

dari menyunat dana bantuan sosial (bansos) untuk 

biaya kampanye hingga membengkaknya dana bansos 

melalui sumber yang ajaib. 

Puncaknya, kasus korupsi Kepala Mahkamah 

Konstitusi (MK) Akil Muchtar dalam sengketa Pilkada 

yang sekaligus menyoroti praktik politik dinasti 

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah baru-baru ini telah 

membuat banyak pihak mempertanyakan kembali 

keefektifan pilkada secara langsung. 

Secara perlahan, berbagai ekses negatif rezim desentralisasi 

itu menggumpalkan wacana baru untuk 

mengembalikan pilkada melalui sistem perwakilan. 

Sebab, alih-alih mencapai maksud desentralisasi yakni 

pemerataan pembangunan, pilkada justru jadi ajang 

Bisnis/Wahyu Darmawan 

korupsi dan bagi-bagi kekuasaan. 

Wacana itu pun bersambut. Pemerintah akhirnya 

menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada 

bersama DPR, yang mewacanakan untuk mengembalikan 

sistem pemilihan pada perwakilan rakyat seperti 

pada masa sebelum era desentralisasi, yakni pemilihan 

tidak langsung melalui DPRD. 

Meski belum ada titik terang mengenai tingkatan, 

provinsi atau kabupaten/ kota, yang dikembalikan pada 

sistem perwakilan, wacana tersebut sontak mengejutkan. 

Reaksi penolakan pun muncul dari berbagai 

kalangan, terutama kalangan aktivis pro-demokrasi. 

Lia Wulandari, peneliti dari Perkumpulan untuk 

Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan pilkada 

langsung adalah harga mati bagi demokrasi Indonesia. 

Memang, praktik Pilkada yang berjalan selama ini 

memang jauh dari sempurna, tapi bukan berarti 

Indonesia harus kembali pada masa kelam. 

“Ketika pemerintah akan kembali pada praktik-praktik 

non-demokrasi, maka pemerintah secara tidak langsung 

memasung hak suara masyarakat Indonesia. Langkah 

mundur ini akan memperbesar ongkos politik demokrasi 

yang sudah dilalui lebih dari 10 tahun lalu,” katanya. 

Kritik Lia boleh jadi benar. Bandul konsolidasi 

demokrasi tak bisa dipaksa mundur atas nama ikhtiar 

memperbaiki situasi, terutama ekonomi. Penyesuaian 

tetap harus dilakukan, tetapi tanpa mencederai. Harapan 

serta kecemasan inilah yang agaknya banyak mewarnai 

perjalanan tahun ini. 


Ekonomi Jawa Timur 

Surplus Perdagangan Tak 

Harus dengan Luar Negeri 

Percaya diri. Begitu pembawaan Gubernur Soekarwo 

saat menjelaskan program ekonomi Jawa Timur lima 

tahun ke depan. Hal itu bisa dipahami, sebab Februari 

mendatang politikus yang mulanya birokrat itu akan 

dilantik sebagai kepala daerah untuk periode kedua 

hingga 2019 mendatang. Selama lima tahun ke depan, 

dia bisa melanjutkan program terdahulu meski dalam 

masa jabatannya ada tantangan soal Masyarakat 

Ekononi Asean. Lantas bagaimana cetak biru ekonomi 

Jatim ke depan dan strategi penerapannya Berikut 

pandangan Soekarwo saat berdialog dengan Bisnis. 

Soekarwo 


Bagaimana kondisi 

ekonomi Jawa 

Timur saat ini 

Saat ini impor 

kita 83% bahan 

baku dan pe 

nolong sehingga 

menyebabkan 

defisit. Oleh karena 

itu kami menjalin 

kerja sama dengan 26 provinsi untuk menggelar 

one on one metting soal potensi subtitusi barang 

impor. 

Bila subtitusi ini berhasil maka impor ba han 

seperti nikel [bahan baku industri baja serta tu 

runannya] dan fosfat [bahan baku pupuk] teratasi. 

Kalau bahan baku sudah didapat akan diundang 

smelter sehingga ongkos industri lebih murah. 

Di sisi lain pasokan energi, gas sebagai domestic 

market obligation harus dipenuhi. [Produksi gas dari 

eksploitasi di Jatim pada 2013 450 MMscfd dan bisa 

bertambah 200 MMscfd saat blok Cepu berproduksi]. 

Kalau dua itu bisa dilakukan maka ekonomi 

Jawa Timur tidak over heating lagi. Bisa tumbuh 

7,5% sampai 8%. 

Struktur industri andalannya seperti apa 

Industri agro menjadi sektor primer dengan porsi 

15,42%. Sektor ini sumbangannya stabil karena 

sumbernya ada dan permintaannya terus tumbuh. 

Jagung ada kurang 350.000 ton, ketela kurang 1 

juta ton. Industri yang minta. Semua yang sumber 

daya dan permintaan ada layak untuk investasi. 

Investasi kami semua yang ngurus, kalau ada 

k endala kami fasilitasi. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto diprediksi 

bisa Rp1.128 triliun dari target Rp1.136 triliun, 

sedangkan dari tahun lalu Rp1.001 pada 

2012. 

Dari perdagangan kami 

surplus Rp50 triliun, itu 

capital inflow eksporimpor 

dan perdagangan 

antarpulau. 

Untuk mendukung 

semua itu kami 

ba ngun tiga sektor, 

pendanaan UMKM 

melalui bank [Perkreditan 

Rakyat] 

UMKM. Saat ini 

asetnya Rp1,5 triliun, 

suku bunga 

6% padahal bank 

lain sudah 12%. 

Industri yang 

kami dorong juga 

UMKM guna 

memacu perdagangan 

antarpulau. 

Pemasaran 

juga dipercepat 

melalui 

Bisnis/Wahyu Darmawan

perwakilan dagang dan fasilitasi one on one bussines. 

Kalau tiga itu sudah maka AFTA [Asean Free Trade 

Area] sudah siap. Tumpuannya 2014 perdagangan antarprovinsi 

sudah dibangun. Dagang itu soal personal, 

teman, kenal. Ini jadi hal positif. 

Jadi, apa yang menjadi motor penggerak 

ekonomi 

Ahli ekonomi bilang Jatim rapuh karena mengandalkan 

perdagangan. Kalau begitu, kenapa Singapura dan 

Hong Kong kok membangun sektor perdagangan 

Tidak mungkin mempermasalahkan indirect invesment, 

itu tidak bisa dihindari. Makanya yang diperkuat 

perdagangan yang surplus. Tidak harus ke luar negeri. 

Sama halnya pariwisata, selama ini konstruksinya 

harus wisatawan luar negeri. Saya bayangkan seperti 

Spanyol, tamunya dari Prancis yang satu kawasan. Sing 

penting uangnya turun. Karena uang sektor ini tidak 

melalui kelembagaan lain. 

Kami ambil pasar dalam negeri besar-besaran. 

Tan tangannya tinggal standardisasi agar bisa bersaing 

de ngan produk luar negeri. 

Tadi disinggung soal fasilitasi investasi, soal 

kendala lahan bagaimana 

Luar biasa, lahan gampang, SIER [Surabaya Industrial 

Estate Rungkut] penuh tapi PIER [Pasuruan Industrial 

Estate Rembang] ditambah. Ngoro [Mojokerto] dari 200 

hektare ditambah jadi 400 hektare. Mojokerto ada 10.000 

hektare, ada Maspion di Gresik serta ada pula Java 

Integrated Industrial Port Estate. 

Tuban sudah groundbreaking smelter, lalu menyusul 

Situbondo. 

Bagaimana dengan infrastruktur 

Kami kurangi tidak efektifnya pengangkutan melalui 

double track. Sekarang tinggal menyambung di Bojo negoro. 

Double track Solo-Surabaya dibangun 2014. Itu 

bukan saja angkutan manusia, tapi juga lebih murah 

karena tidak ada pungli. 

Jembatan timbang juga sudah online. Data real time, 

semua data sudah bisa diambil dari server, jadi tidak 

mungkin menyimpang. Kami juga sudah kerja sama 

dengan KPK tapi undang-undang hanya mengatur 

denda. Dampaknya, kelebihan berat jalan terus. 

Pelabuhan juga kami garap. Di Paciran, Lamongan 

didirikan pelabuhan nonbarang. Truk bawa barang 

masuk maka efisiensi 40% dibanding Perak. Kami 

sudah pesan jangan digunakan untuk barang dulu, tapi 

roro, truk sekalian barangnya masuk. 

Kalau pelabuhan sudah, tinggal akses darat Gresik 

dan Mojokerto. Mojokerto-Jombang sudah 90%. Saya 

sudah pesan ke Kapolres kalau didekati ndak mau 

[melepas tanahnya] ditangkap aja. Sebab tanah itu beralih 

kepemilikan setelah proyek diumumkan dan 

sengaja dibeli untuk tidak dilepas, maka bisa ditangkap. 

Pesawat juga sudah ada rencana Garuda bikin city 

link, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Kalianget. 

Kalau city link jalan, kereta api jalan, mohon maaf, 

daya saing kami tidak ada tandingannya. Saat ini saja 

ICOR 2,9. Itu artinya pungli di kabupaten tidak ada, 

kecuali hambatan di pelabuhan. 

Bagaimana dengan kabupaten/kota 

Saya tidak terlalu struktural. Kalau ada selisih harga 

dan efisien, bisnis di situ [itu yang sebisa mungkin 

diwujudkan]. Kalau rapat-rapat terus enggak jalan. 

Saya enggak terlalu susah secara struktural. Itu 

hubungan Gubernur bupati enggak begitu dirisaukan. 

Dari berbagai faktor di atas, tantangannya apa 

Infrastruktur. Tol, infrastruktur udara, pelabuhan. 

Lamongan dengan Tuban ke depan perlu pelabuhan 

besar. Probolinggo juga harus lebih besar. 

Kelebihan lain Jatim apa 

Risiko politik dihitung, stabilitas jadi poin penting. 

Kami relatif stabil, tidak ada konflik yang menonjol. 

Buruh juga dilibatkan dalam kebijakan sehingga tidak 

bergejolak. 

Berarti untuk 2015 siap 

Kami tinggal standardisasi barang. Pusat Agroindustri 

Jemundo akan jadi itu. Standardisasi karena 75% 

produk agro. Kalau 2014 selesai semua, kami declare 

siap. 

Mengenai politik, Anda baru saja memenangi 

Pilkada. Bagaimana peta politik 2014 berdasar 

pengalaman itu 

Saya merasa saya jadi Gubernur pada waktu tepat dan 

tempat tepat. Waktu tepat karena memimpin saat pertarungan 

ekonomi sedang kenceng-kenceng-nya. Tempat 

tepat karena unggul sedikit saja menang. 

Masyarakat Jatim itu juga open minded. Setiap ada 

sesuatu yang baru asal bisa dijelaskan dan dilibatkan 

dalam keputusan mereka akan jadi pendukung penuh. 

Juga masyarakatnya tidak tertutup soal hal baru. 

Karakter itu menjadi basis partisipatoris sehingga 

memperkuat stabilitas. Perspektif seperti ini harus 

matang di antara tokoh masyarakat. 

Gambaran 2014 seperti apa 

Saya kira kita harus sadar sepenuhnya yang dipilih 

orang bukan parpol. Oleh karena itu, peta politik cepat 

berubah. Jadi 2014 yang paling menentukan calon legislatif, 

tim sukses caleg, baru partai politik. Jadi memang 

ada degradasi parpol. 

Pemilih 38 juta di Jatim itu banyak lulusan SD dan 

SMP. Jadi sangat personal pilihannya. Seperti kenapa 

milih Jokowi, ya…karena santun misalnya. 

Kayak kasus Gus Ipul dan Khofifah [yang memperebutkan 

basis suara muslim di Jatim saat pemilihan Gu - 

bernur 2013]. Di kelompok itu yang menang perempuan. 

Women, youth dan citizen ternyata basis suara baru. 

Jadi, jangan mengesampingkan emosi. 

Bagaimana dengan calon presiden yang ada se 

karang 

Biasanya kalau pemilihan elektabilitas di atas 40%. 

Kalau dibawah 30% masih sangat rawan. Saat ini 27% 

paling tinggi, jadi sangat rawan. 

Tapi ini otoritas partai. Spektrum pencalonan tidak 

bisa diperluas. 

Pewawancara: Miftahul Ulum, Tri D Pamenan, dan Wahyu Darmawan 


Prospek Ekonomi 2014 

Ada Potensi Tumbuh Lebih Tinggi 

Perekonomian Indonesia telah mengalami perlambatan selama 5 triwulan 

berturut-turut. Sudah 5 triwulan berturut-turut pula pertumbuhan in - 

vestasi atau pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan, dari 

12,3% pada triwulan II-2012 menjadi hanya 4,5% pada triwulan III-2013. 

Bisnis/Yayus Yuswoprihanto 

Faisal Basri 

Ekonom/Dosen FE Universitas Indonesia 

Sementara itu, motor pertumbuhan ekonomi 

utama, konsumsi rumah tangga, 

ha nya turun 3 triwulan berturut-turut 

sejak triwulan terakhir 2012, tetapi naik 

kembali pada triwulan III-2013 menjadi 

5,5%. Pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga pada triwulan III-2012 bahkan melampaui 

pencapaian triwulan IV-2012. 

Perekonomian Indonesia yang dalam beberapa 

tahun terakhir sudah terbang dengan dua mesin, 

dalam hampir setahun belakangan ini hanya 

terbang dengan satu mesin, yaitu konsumsi rumah 

tangga. Sekalipun demikian, tampaknya para 

penentu kebijakan makroekonomi memandang 

perekonomian terbang masih terlalu tinggi sehingga 

harus diredam. 

Pada pertemuan tahunan perbankan pertengahan 

November lalu, Gubernur Bank Indonesia menegaskan 

akan mengetatkan kebijakan moneter untuk 

meredam pertumbuhan kredit yang masih saja di 

atas 20%, bahkan pada bulan September naik 

menjadi 23%. Sinyal kuat yang disampaikan 

Gubernur BI tercermin dari target pertumbuhan 

kredit tahun 2014 yang hanya sekitar 15%-17%. 

Jalan pintas untuk semakin menekan pertumbuhan 

ekonomi adalah dengan menaikkan BI Rate. 

Sejak Juni 2013 Bank Indonesia sudah lima kali 

menaikkan BI Rate yang totalnya sebesar 175 basis 

poin sehingga sekarang bertengger di aras 7,5%. 

Berbeda dengan tiga kali kenaikan BI Rate 

sebelumnya yang bertujuan untuk mengantisipasi 

pe ningkatan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM 

ber subsidi, dua kali kenaikan BI Rate terakhir lebih 

ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar 

ru piah dan menekan defisit akun semasa (current 

account) mengingat laju inflasi dalam 2 bulan 

t er akhir sudah mulai turun dari puncaknya pada 

bulan Agustus lalu. 

Pemerintah dan Bank Indonesia mengirimkan 

si nyal akan menahan laju pertumbuhan ekonomi 

te tapi sebaliknya menargetkan pertumbuhan 


ekonomi tahun 2014 lebih tinggi ketimbang tahun 2013. 

Sinyal yang agak membingungkan ini tidak perlu 

membuat bi ngung khalayak. Biarkanlah pemerintah dan 

Bank In do nesia dengan kebingungannya sendiri. Apalagi 

meng ingat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

sudah hampir berakhir dan tidak banyak lagi yang bisa 

diharapkan. 

Kita fokus saja meneropong masa depan perekonomian, 

khususnya tahun 2014, dengan lebih banyak 

men cer mati geliat konsumsi rumah tangga dan investasi 

swasta. Kedua komponen ini sangat menentukan 

ke tim bang postur anggaran pemerintah (APBN) karena 

me nyumbang sekitar 85% produk domestik bruto 

(PDB). Sepanjang tidak ada kebijakan kontroversial yang 

sangat kontraproduktif, tampaknya prospek ekonomi 

tahun depan masih bisa kita raba dan diharapkan tidak 

terlalu melenceng. 

Sepanjang Bank Indonesia tidak memaksakan kehendak 

kepada industri perbankan, tampaknya pertumbuhan 

konsumsi rumah tangga tahun 2014 akan tetap tinggi 

di atas 5%. Ada tiga penggerak utamanya. 

Pertama, mulai awal tahun 2014 para calon legislatif 

dan calon presiden semakin gencar belanja untuk kampanye. 

Sudah muncul ke permukaan belasan orang yang 

menyalonkan diri menjadi presiden dan ratusan ribu ca 

lon anggota legislatif (DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, 

dan DPD). Setidaknya puluhan triliun rupiah 

dana akan langsung mengalir ke masyarakat luas. 

Kedua, jumlah strata menengah berusia relatif muda 

terus bertambah yang haus belanja. Ketiga, lapisan penduduk 

produktif berusia muda mencapai sekitar separuh 

dari jumlah penduduk mendambakan perumahan dan 

kendaraan. Permintaan dari kalangan menengah muda 

ini nyata sehingga tak akan terbendung oleh sekedar 

kenaikan suku bunga 1%-2% akibat kebijakan moneter 

Bank Indonesia yang semakin ketat. Kalangan 

m enengah muda tidak akan banyak terpengaruh oleh 

gemuruh politik. Mereka tidak menunggu pemilu selesai 

atau presiden terpilih yang baru. 

Sejalan dengan fenomena semakin lemahnya kaitan 

langsung antara peristiwa politik dan kinerja ekonomi, 

mayoritas kalangan dunia usaha baik nasional maupun 

asing akan merealisasikan rencana investasinya tanpa 

menunggu hasil pemilu maupun pemilihan presiden. 

Keterlambatan merealisasikan investasi bisa berpotensi 

pangsa pasar direbut oleh pesaing dan terlambat menikmati 

peluang perluasan pasar yang diperkirakan kian 

lebar mulai tahun 2015. 

Apalagi jika presiden baru nanti mampu meraih ke 

percayaan besar dari pemilih sehingga beroleh dukungan 

untuk menjalankan kebijakan-kebijakan struktural 

yang menohok ke akar masalah yang selama ini menggelayuti 

perekonomian nasional. Figur yang paling po 

tensial akan muncul sebelum pemilu April 2013, sehingga 

mempercepat kepastian di kalangan dunia usaha. 

Selain kedua faktor di atas, lingkungan perekonomian 

global juga diperkirakan lebih kondusif. Pertumbuhan 

ekonomi dunia tahun 2014 diperkirakan lebih baik daripada 

tahun ini. Pertumbuhan ekspor dunia pun diharapkan 

bakal lebih tinggi. Harga-harga komoditi diperkirakan 

telah mencapai titik terendah sehingga bisa mendongkrak 

ekspor Indonesia, terutama batubara, karet, 

minyak sawit, serta produk-produk pertanian dan 

tambang lainnya. 

Satu saja yang perlu lebih diwaspadai, yaitu kecenderungan 

perekonomian China yang terus melemah. Pertumbuhan 

ekonomi China sudah empat tahun berturutturut 

mengalami penurunan, dari 10,4% tahun 2010 

menjadi 9,3% tahun 2011 dan 7,8% tahun 2012. Tahun 

ini diperkirakan lebih rendah lagi menjadi 7,6% dan 

tahun depan terus melemah menjadi 7,3%. 

Padahal, China merupakan mitra dagang utama, baik 

sebagai tujuan ekspor maupun asal impor. Pemerintah 

sepatutnya sudah mengambil langkah nyata untuk mendiversifikasikan 

tujuan ekspor untuk mengantisipasi ke 

mungkinan terburuk dialami China yang perekonomiannya 

sudah menjadi yang terbesar kedua di dunia. 

Stabilitas makroekonomi tahun 2014, walaupun tanpa 

sentuhan berarti dari pemerintah, diperkirakan lebih 

baik dari tahun ini. Yang paling terasa adalah laju inflasi 

di harapkan turun sampai di bawah 5%. Ditopang oleh 

kondisi industri perbankan yang ‘segar bugar’ sebagai 

jantung perekonomian, perekonomian Indonesia memiliki 

ruang gerak yang cukup leluasa untuk tumbuh lebih 

cepat secara berkelanjutan. 

Peranan investasi asing diperkirakan semakin besar. 

Pada tahun 2012 untuk pertama kalinya Indonesia 

ma suk ke dalam kelompok 20 besar negara penyerap 

investasi asing langsung. 

Berdasarkan survei UNCTAD (Uni ted Nations Con ference 

on Trade and Development) terbaru, pada tahun 

2013-2015 Indonesia berada di urutan keempat sebagai 

ne gara paling prospektif bagi investasi asing langsung. 

Pe nilaian yang semakin baik juga diberikan oleh JBIC 

yang menempatkan Indonesia di urutan ketiga di mata 

per usahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar 

negeri. 

Dengan demikian, tak berlebihan jika perekonomian 

Indonesia tahun 2014 diperkirakan tumbuh lebih tinggi 

ketimbang tahun ini. Semua prediksi dari lembaga terkemuka 

dunia pun, kecuali Bank Dunia, mengutarakan 

kecenderungan serupa. 

Oleh karena itu, amat disayangkan kalau para petinggi 

perumus kebijakan ekonomi justru lebh kerap menghembuskan 

pesimisme. Apalagi pesimisme itu dilandasi 

oleh penilaian yang keliru atas perkembangan ekonomi 

global. Mereka terlena dan terpenjara dengan apa yang 

bakal dilakukan oleh The Fed. 

Data neraca pembayaran terbaru menunjukkan, arus 

modal asing masuk, baik investasi asing langsung maupun 

investasi portofolio tetap tinggi. Kondisi dewasa ini 

amat berbeda dengan 2008 dan 2009 seperti disinyalir 

Menteri Keuangan. Semoga pemimpin baru nanti betulbetul 

ampuh me madukan kekuatan bangsa yang selama 

ini berserakan, bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 

Tutup rapat-rapat saluran bagi aura pesimisme. 


BUMN & Tahun Politik 

Lagu Lama Soal ‘Sapi Perahan’ 

Cerita soal BUMN yang rentan jadi 

‘sapi perahan’ lewat intrik politik 

a dalah lagu lama yang ramai diputar 

jelang pemilu. Uang triliunan rupiah 

yang beredar di 141 perusahaan pelat 

merah jadi magnet bagi mereka yang 

ingin berkuasa dan kaya raya. 

Gloria N. Dolorosa, Herdiyan & Yeni H. Simanjuntak 


uang di BUMN 

[badan usaha milik negara] 

sangat seksi bagi para politisi 

dan cukong ke kuasaan. Ini 

jadi pintu paling gampang 

“Perputaran 

untuk [mereka] masuk me 

manfaatkan potensi sumber daya,” kata Said Didu, 

mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang 

ditemui pertengahan November. 

Keseksian perusahaan pelat merah itu mungkin 

bisa dibayangkan lewat total aset 141 BUMN yang 

mencapai Rp3.500 triliun, serta triliunan uang yang 

mengalir lewat berderet proyek yang ditangani oleh 

perusahan-perusahaan milik negara itu. 

Jelang Pemilu 2014, cerita soal BUMN dan politik 

bahkan dihangatkan oleh upaya uji materi ke 

Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang 

No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jika MK 

menyetujui uji materi itu, maka pengelolaan badan 

usaha milik negara (BUMN) akan terpisah dari 

keuangan negara. 

Itu artinya, uang yang ada di BUMN tak lagi 

dikategorikan sebagai kekayaan negara. Jika uang 

di BUMN menguap entah kemana, maka Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhak ikut 

campur menyelidikinya. 

Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia 

Budget Centre (IBC), dan sejumlah lembaga swadaya 

masyarakat lainnya sudah berkoar-koar tentang 

hal ini. Mereka khawatir, kekayaan BUMN semakin 

mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi 

dan politik. 

Selama ini, tanpa uji materi pun, kita bisa 

menyaksikan sejumlah BUMN ikut terseret kasus 

korupsi. Yang terbaru, kontraktor pelat merah PT 

Adhi Karya (Persero) Tbk. yang terlibat proyek 

kawasan olahraga Hambalang dan menyeret 

mantan Bendahara Umum Partai De mo krat M. 

Nazaruddin. Sebelumnya, sejumlah jajaran di reksi 

PT Sang Hyang Seri (Persero) tersangkut kasus 

ko rupsi penyaluran benih hibrida di Kementerian 

Pertanian pada periode 2008–2012. 

Intensitas terjadinya praktik serupa diperkirakan 

me ningkat menjelang tahun politik. “Ini patut 

diwaspadai,” ujar Koordinator Divisi Monitoring 

dan Analisis Ang garan ICW Firdaus Ilyas. 

Kewaspadaan yang seharusnya tidak hanya 

dilakukan jelang pemilu, tetapi sepanjang tahun. 

Said Didu punya banyak cerita menarik tentang 

kewaspadaan ini. Sebagai salah satu mantan 

petinggi di Kementerian BUMN, dia tahu betul 

‘kegigihan’ orang-orang yang dia sebut sebagai 

cukong kekuasaan. 

“Baru 1 jam saya dilantik sebagai Sekretaris 

Menteri BUMN pada 2005, langsung ada penjahit 

yang datang mau ukur jas. Bukan saya yang 

panggil, tapi ternyata ada orang lain yang akhirnya 

saya marahi. Tukang ukur jasnya saya suruh 

pulang,” kata Said. 

Tak berhenti di situ, para cukong kekuasaan ini 

aktif mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh 

keluarganya, berharap bisa memasukkan pengaruh 

mereka lewat anggota keluar si pejabat. “Bahkan 

ketika tugas ke luar daerah, yang pertama kali 

dilakukan pejabat adalah buka ban tal. Di bawah 

bantal pasti ada foto-foto perempuan dan ada 

nomer handphone-nya. Sekali saja terjerat oleh 

cukong kekuasaan ini, tidak ada jalan kembali.” 

Siapakah cukong kekuasaan yang dimaksud oleh 

Said “Mereka bukan politisi, tetapi dekat dengan 

politisi. Mereka ini ibaratnya kasir bagi politisi. 

Kalau sekarang, rata-rata cukong kekuasaan itu 

adalah tim sukses atau mantan tim sukses.” 

Orang-orang inilah yang aktif bergerilya memastikan 

orang pilihan mereka bisa menduduki posisi 

kunci di berbagai perusahaan pelat merah strategis. 

Sebagai im balannya, si orang pilihan tentu harus 

menyetorkan upeti begitu dia menduduki kursi 

yang jadi incaran. 

TRIK & INTRIK 

Jelang tahun politik, ‘kesibukan’ cukong politik 

dan para kroninya meningkat. Para direksi titipan 

yang se gera habis masa jabatannya akan dipindahkan 

ke tempat lain, sehingga bisa menjabat 

lebih lama lagi. Ini dilakukan untuk mengamankan 

posisi, jikalau terjadi perubahan konstelasi kekuasaan 

pascapemilu. 

“Jadi jika ada yang dipindahkan ke tempat lain di 

saat masa jabatannya di tempat lama itu tinggal 1 

tahun lagi, itu patut dicurigai. Karena dengan dia 

pindah ke tempat lain, tentu masa jabatannya jadi 

bertambah lagi. Pemin dah an jabatan seperti ini ada 

tarifnya. Ini betul-betul terjadi pada 2003,” kata 

Said. 


BUMN yang IPO di Tahun Politik 

Perusahaan Waktu IPO Keterangan 

PT Adhi Karya Tbk 18 Maret 2004 

PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk 

PT Bank Tabungan 

Negara Tbk 

Sebanyak 24,5% saham dilepas ke 

publik dengan harga Rp150 per 

saham. Laksamana Sukardi menjabat 

sebagai menteri BUMN saat itu. 

15 Desember 2004 Sebanyak 39% saham dilepas ke 

publik dengan harga Rp1.500 per saham. 

Saat itu, Laksamana Sukardi yang 

menjabat sebagai menteri BUMN. 

17 Desember 2009 Sebanyak 30% saham pemerintah 

dilepas ke publik dengan harga Rp800 

per saham. Menteri BUMN dijabat 

Mustafa Abubakar saat itu. 

BUMN Beraset Besar (Rp Triliun)* 

Nama BUMN Aset Pendapatan 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 551,8 48,2 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 551,3 49,6 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 540,7 232,6 

PT Pertamina (Persero) 395,3 688,5 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 333,3 31,1 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 111,3 77,1 

PT Pupuk Indonesia (Persero) 51,8 51,2 

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 37,7 23,9 

Perum Bulog 26,8 27,6 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 26,5 19,5 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 24,7 21,2 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 24,3 32,2 

Sumber: Kementerian BUMN, diolah 

Keterangan: *Per 31 Desember 2012 

Hal lain yang patut dicurigai adalah frekuansi perolehan 

kontrak pengadaan barang dan jasa di BUMN yang 

meningkat jelang tahun politik, intensitas pembuatan 

kontrak kerja sama jangka panjang yang kian tinggi, 

serta jumlah kontrak pengelolaan aset atau pembentukan 

perusahaan yang semakin banyak. Kontrak-kontrak 

ini biasanya dikerjakan oleh anak usaha, untuk menutupi 

kecurigaan pihak luar BUMN. 

Trik lain yang kerap dilakukan adalah BUMN mengalah 

saat ikut tender. Dengan demikian, proyek diperoleh 

pihak swasta yang menguntungkan cukong. Ini kerap 

terjadi pada tender sektor minyak dan gas serta 

tambang. “Hal-hal seperti ini sangat meningkat di tahuntahun 

politik,” ujar Said. 

Trik dan intrik yang disebutkan oleh Said tak jauh 

ber beda dengan yang dipaparkan oleh ICW. Lembaga 

yang dikenal peduli pemberantasan korupsi itu juga 

mencurigai adanya direksi titipan. “Setiap partai politik 

memiliki jatah untuk menempatkan tangan kanannya 

menjadi petinggi di BUMN tertentu,” kata Firdaus dari 

ICW. 

Trik berikutnya adalah menunjuk rekanan atau mitra 

yang terafiliasi dengan partai politik tertentu saat BUMN 

melakukan tender proyek, serta meminta bayaran (fee) 

untuk setiap persetujuan terhadap setiap aksi 

korporasi yang membutuhkan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Permainan lain yang kerap dilakukan 

adalah meminta jatah dana bantuan sosial 

atau tanggung sosial perusahaan (corporate 

social responsibility/CSR) yang lebih dikenal 

de ngan sebutan program kemitraan dan bina 

lingkungan (PKBL). 

Ini bukan dana yang sedikit. Semakin 

besar perusahaannya, maka semakin besar 

pula dana yang dianggarkan untuk PKBL. 

Ingin tahu nilai resminya Data Kementerian 

BUMN menunjukan total dana PKBL yang 

disalurkan pada 2012 mencapai Rp26,7 

triliun, yang diambil dari persentase tertentu 

atas laba yang dibukukan oleh perusahaan 

pelat merah pada tahun itu. 

Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang juga 

merupakan salah satu peserta konvensi capres 

Partai Demokrat, dengan lantang mengancam 

akan mencopot direksi BUMN yang 

ikut mendanai partai tertentu pada Pemilu 

2014. “Kalau ada BUMN yang digerogoti 

untuk Pemilu, akan langsung saya ganti.” 

Sementara itu, sebagai pimpinan salah 

satu perusahaan pelat merah, Direktur Utama 

PT Bukit Asam Tbk. Milawarma menolak 

dugaan adanya keterlibatan partai politik da 

lam pengangkatan direksi maupun komisaris 

di BUMN. 

“Yang memutuskan adalah RUPS. Me kanisme 

kerja kami juga transparan dan sudah 

ada ketentuan bahwa direksi dan karyawan 

BUMN tidak boleh terlibat dalam aktivitas sebagai 

pengurus parpol,” kata Milawarma. 

Sebagai perusahaan terbuka, Bukit Asam juga sudah 

mengadopsi sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system). Sistem itu mengharuskan perusahaan 

membentuk komite pemantau pelaporan pelanggaran 

dan unit penerima laporan pelanggaran yang dikoordinasikan 

dewan komisaris. 

Namun, Said Didu justru berkomentar sebaliknya. 

“BUMN yang berstatus perusahaan terbuka lebih rawan 

lagi, karena setiap keputusan cukup sampai ke 

komisaris, tidak perlu lewat persetujuan Kementerian 

BUMN lagi.” 

Jika Said benar, betapa menyedihkan negara ini. Se banyak 

20 BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia adalah 

aset berharga buat pasar modal kita. BUMN berstatus 

perusahaan publik itu mewakili 25% dari total kapitalisasi 

pasar di bursa saham yang saat mencapai lebih dari 

Rp4.000 triliun. 

Sejatinya, 141 perusahaan pelat merah yang kita mi 

liki saat ini menjadi aktor ekonomi di sektor yang tak 

di lirik swasta, bukan disibukkan dengan urusan se gelintir 

orang yang haus kekuasaan. Kesibukan yang 

in tensitasnya meningkat jelang pemilu datang. 

Bisnis/Ilham Nesabana 


Regulasi Pasar Modal 

Menjaga Pasar 

pada Tahun Politik 

Isu pengurangan stimulus moneter 

tak hanya membuat gusar investor 

negeri Paman Sam, tetapi juga 

mengakibatkan pelaku pasar di Tanah 

Air insomnia karena khawatir dengan 

nasib pundi-pundinya. 

Bisnis/Nurul Hidayat 

Nenden Sekar A. & Lavinda 


Bagaimana tidak, sentimen isu global 

terbukti sukses menggoyahkan 

stabilitas pasar modal nasional 

sepanjang 2013. 

IHSG berfluktuasi cukup tinggi d i 

bandingkan dengan negara lain, de 

ngan level kenaikan terbesar melebihi 15% menembus 

angka psikologis 5.000, tetapi kemudian terus 

merosot hanya di level 2,9% sepanjang 2013. 

Usut punya usut, dominasi kepemilikan asing 

yang berkarakter spekulatif rupanya menjadi biang 

keladi gejolak di pasar saham nasional. PT Kus todian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis, total 

aset asing bergeming di level 57,97% atau Rp1.571 

triliun pada Oktober 2013, sedangkan porsi aset 

lokal hanya menyentuh 41,99% atau Rp1.152 

triliun. 

Mirisnya, jumlah investor saham tercatat hanya 

319.026 investor per 31 Oktober 2013, tak berubah 

signifikan dari posisi 2012 yang 281.256 investor. 

Angka itu hanya sekitar 0,15% dari total penduduk 

Indonesia. 

Fakta lain dari statistik World Federation of Ex 

changes menunjukkan, tingkat perputaran uang 

(ve lositas) perdagangan saham di BEI menduduki 

peringkat terendah kedua di dunia setelah Filipina, 

dengan rasio transaksi harian terhadap kapitalisasi 

pasar hanya 24,9%. Artinya, nilai yang ditransaksikan 

setiap hari kurang dari seperempat kapitalisasi 

pasarnya. 

Melihat realita ini, otoritas pasar modal mengambil 

sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan, 

baik dari sisi permintaan maupun suplai. 

Kebijakan terhangat adalah perubahan jumlah lot 

saham dan fraksi harga (tick price) yang akan 

efektif pada 6 Januari 2014. 

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota 

Bursa BEI Samsul Hidayat mengatakan penetapan 

aturan baru itu sebagai bagian dari penyempurnaan 

struktur mikro demi pendalaman pasar modal, 

t erutama dari sisi demand. 

Penurunan lot saham dari 500 lembar menjadi 

100 lembar diharapkan bisa lebih menarik minat 

investor ritel, serta dapat meningkatkan likuiditas 

di pasar modal. 

Direktur Utama BEI Ito Warsito menambahkan 

penurunan lot saham bertujuan agar para investor 

memiliki diversifikasi portofolio dan mengelola 

risiko dengan lebih beragam. 

Perubahan fraksi harga saham dari lima menjadi 

tiga kelompok juga bertujuan meningkatkan likuiditas, 

dan meredam volatilitas yang tinggi pada saat 

bersamaan. 

Selama ini, selisih kuotasi harga jual beli (bid-ask 

spread) yang terlalu lebar menghambat terjadinya 

transaksi sehingga tingkat velositas BEI rendah. 

Dengan perubahan ini, diharapkan rentang menjadi 

lebih kecil dan transaksi meningkat dengan target 

Rp7 triliun per hari pada 2014. 

“Memang kebijakan itu bukan satu-satunya 

f aktor peningkatan likuiditas dan peredam gejolak, 

itu policy yang bisa kami lakukan saat ini, sisanya 

eks ternal,” tegas Samsul. 

Dia mengklaim beberapa negara juga melakukan 

perubahan fraksi saham dan mengalami perkembangan 

cukup baik. Bursa New York dan Korea 

meng ubah aturan pada 2010, disusul bursa Thailand 

dan bursa Malaysia pada 2009, terakhir bursa 

Singapura pada 2011. 


Kepala Riset PT Universal Broker Indonesia Satrio 

Utomo berpendapat aturan lot saham dan fraksi harga 

akan berdampak positif bagi penambahan jumlah 

i nvestor baru, terutama segmen ritel. 

Meski demikian, BEI juga harus memperhatikan pe 

nga ruhnya terhadap frekuensi perdagangan. Jika dengan 

100 lembar per saham, maka rasio frekuensi perdagangan 

harus meningkat minimal lima kali lipat. 

Head of Investment PT AAA Asset Management Siswa 

Rizali justru menilai perubahan lot saham dan fraksi 

harga hanya bersifat artifisial dan tidak akan mengubah 

kondisi pasar secara signifikan. 

LEBIH DIPERLUAS 

Direktur Utama PT Evergreen Capital Rudy Utomo me 

nambahkan otoritas bursa perlu fokus pada upa ya 

pe nam bahan jumlah investor dan penggunaan sistem in 

formasi pasar modal melalui program edukasi dan so sia l 

isasi yang lebih meluas ke seluruh pelosok Indonesia. 

Dia menyarankan otoritas bursa agar lebih menyederhanakan 

sistem penggunaan acuan kepemilikan sekuritas 

(Akses) supaya lebih mudah dipahami investor yang 

tidak terlalu melek teknologi. “Kelihatannya lebih 

mudah membuka Yahoo daripada Akses,” ujar Rudy. 

Dari sisi suplai, Ito menambahkan pihaknya akan 

te rus menjaga stabilitas pasar modal di tengah fluktuasi 

masa pemilu 2014 untuk meyakinkan calon emiten 

mencatatkan sahamnya di bursa efek. “Memang ada 

calon emiten yang resah menghadapi tahun pemilu. 

Kami akan terus meyakinkan para investor,” paparnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengaku punya 

jurus jitu mengembangkan pasar modal pada tahun 

Kuda Kayu. 

Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner dan Kepala 

Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengungkapkan 

pihaknya telah menyusun lima upaya pendalaman pasar 

modal a.l. pengembangan basis investor, peningkatan 

jum lah emiten, pengembangan produk, pengembangan 

in frastruktur, dan pengembangan pasar obligasi. 

OJK menargetkan sejumlah peraturan strategis rampung 

pada 2014 a.l. perluasan pihak agen penjual reksa 

dana selain perbankan, pengembangan SID reksa dana, 

dan pengaturan transaksi elektronik efek reksa dana. 

Siswa menilai peraturan baru itu berpotensi besar me 

ningkatkan likuiditas di pasar modal. Selain itu, menurutnya, 

otoritas bursa juga harus mampu memberi edukasi 

yang merata kepada masyarakat untuk menghindari 

penipuan investasi. “Satgas investigasi bodong lebih 

harus diaktifkan lagi,” katanya. 

Peraturan OJK yang juga diharapkan selesai pada ta 

hun depan adalah penyederhanaan penawaran umum 

me lalui registrasi elektronik atau e-registration, rasionalisasi 

kewajiban informasi melalui e-reporting, pengajuan 

insentif pajak bagi produk investasi, dan penggunaan 

indeks obligasi. 

Apapun regulasi yang diterapkan, yang pasti regulator 

perlu berkoordinasi dan merealisasikan rencananya 

se suai dengan target. Jika tidak, hanya akan menjadi 

wa cana belaka yang menyebabkan perkembangan pasar 

modal stagnan. 

Lima Upaya Pendalaman Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan 

1.Peningkatan Jumlah Emiten 

a. Mendorong perusahaan go public melalui sosialisasi dan focus group discussion (2013) 

b. Penyederhanaan penawaran umum melalui e-registrasi (2014) 

c. Rasionalisasi kewajiban keterbukaan bagi emiten melalui e-reporting (2014) 

2.Pengembangan Basis Investor 

a. Membentuk lembaga perlindungan pemodal (2013) 

d. Sosialisasi pasar modal syariah (2013) 

e. Pengaturan transaksi elektronik efek reksa dana (2014) 

c. Perluasan pihak agen penjual reksa dana selain perbankan (2014) 

b. Pengembangan single identity investor reksa dana, surat utang, dan sukuk (2014) 

3.Pengembangan Produk 

a. Insentif pajak 

b. Revitalisasi perdagangan produk derivatif 

c. Penggunaan bond index 

d. Pengembangan regulasi produk syariah 

4.Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal 

a. Pengembangan identitas tunggal pemodal 

b. Pengembangan data dan informasi warehouse 

5.Pengembangan Pasar Utang dan Sukuk 

a. Pengembangan electronic trading platform 

b. Pengembangan regulator dan supervisi 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah 

Jumlah investor 

berdasarkan 

Single Investor Identification (SID) 

2011 

2012 

293.973 

281.256 

2013* 

319.026 

* per 31 Oktober 2013 

Keterangan: Single Investor Identification mulai diimplementasikan 

akhir 2010 dan berlaku penuh pada Februari 2012. 

Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 

BISNIS/TUTUN PURNAMA 


Portofolio 2014 

Saat 

Dunia 

Kembali 

Normal 

Saat the Fed mengumumkan program quantitative easing-nya pada 

November 2008, sejak itu itulah penduduk dunia hidup di dunia yang 

abnormal. Seperti pernah diucapkan oleh Menteri Keuangan Chatib 

Basri, “Kondisi dunia yang normal adalah tanpa quantitative easing.” 

Bisnis/Endang Muchtar 

Giras Pasopati & Yeni H. Simanjuntak 


Quantitative easing adalah kebijakan 

stimulus yang dijalankan oleh bank 

sentral Amerika Serikat Federal 

Reserve dengan memompakan 

likui ditas ke pasar, sehingga tidak 

ada alasan bagi kenaikan suku 

bunga. Bunga rendah diharapkan 

bisa memicu dunia usaha bergerak, 

se hing ga negara adidaya itu bisa segera keluar dari 

krisis. 

Namun, bunga rendah dan kucuran uang sebesar 

US$85 miliar setiap bulannya membuat AS tidak 

menarik buat para pencari ‘rente’. Mereka ‘gentayangan’ 

mencari tempat yang memberikan keuntungan 

lebih besar yakni emerging markets. 

Di emerging markets ini, termasuk Indonesia, 

para pemilik dana memarkirkan duit mereka. 

Dana-dana itu parkir di pasar saham, obligasi, 

hingga dalam bentuk pinjaman langsung kepada 

para pengusaha yang membutuhkan uang untuk 

memutar roda bisnisnya. 

Namun, stimulus itu bukan untuk selamanya. 

Saat quantitative easing dicabut, saat itulah dunia 

kembali normal. Apa artinya dunia yang normal 

bagi Indonesia Itu berarti likuiditas yang ketat. 

Dana di emerging markets dipastikan berpindah 

tempat mangkal, kembali ke AS. 

Indikasi itu terlihat jelas pada Mei 2013, saat 

Chairman the Fed Ben S. Bernanke memberikan 

sinyal kepada dunia bahwa quantitative easing 

akan mulai dikurangi atau dikenal dengan istilah 

tapering. 

Setelah Bernanke mengeluarkan ‘gertakan’ itu, 

dunia menjadi sangat sibuk. Di Indonesia, gertakan 

the Fed itu tak hanya membuat pasar saham 

merana. Para pembuat tempe pun ikut terkena 

imbasnya. Nilai tukar rupiah yang terus melorot 

terhadap dolar AS membuat harga impor kedelai, 

bahan baku tempe, turut membumbung. 

Semua kesibukan itu mereda jelang penghujung 

September, setelah the Fed tak jadi mengurangi 

stimulusnya. Perpindahan dana asing pun mereda. 

Namun, kelegaan itu hanya sementara. Kini, se mua 

sibuk bertanya-tanya kapan dunia kembali nor mal 

Banyak yang memprediksi AS akan mulai melakukan 

tapering pada 2014. Itu artinya kita akan menghadapi 

duet pemilu dan tapering pada tahun depan. 

Direktur Utama PT Astra International Tbk. 

Prijono Sugiarto menyebutkan emiten berkapitalisasi 

pasar besar itu tidak mengkhawatirkan pemilu. 

“Yang kami takutkan bukan pemilu, tetapi kondisi 

ekonomi global karena bisa saja belum mencapai 

bottom-nya. Hal tersebut bisa berpengaruh kepada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya. 

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito 

Warsito juga berkomentar sama. Menurutnya, isu 

soal stimulus AS dipastikan berdampak ke pasar 

saham Indonesia, sedangkan pemilu bukanlah hal 

yang mengkhawatirkan. “Ekonomi dan politik tak 

lagi terlalu bersinggungan.” 

Tak jauh berbeda, Kepala Riset PT Indopremier 


Pergerakan Bursa Saham pada Pemilu 2004 & 2009 

Keterangan 2003 2004 2008 2009 

Rata-rata volume transaksi harian (juta saham) 967,1 1.708,6 3.282,69 6.089,87 

Rata-rata nilai transaksi harian (Rp miliar) 518,3 1.024,9 4.435,53 4.046,2 

Rata-rata transaksi harian (ribuan kali) 12,2 15,5 55,9 87,04 

Jumlah emiten 333 331 396 398 

Emiten baru 6 12 19 13 

Emiten delisting 4 14 6 11 

Nilai IPO (Rp triliun) 9,5 2,14 24,39 3,85 

Nilai HMETD (Rp triliun) 4,49 3,91 56,61 8,56 

Nilai waran (Rp triliun) 0,06 0,29 1,98 2,5 

Kapitalisasi pasar (Rp triliun) 460,4 679,9 1.076,49 2.019,38 

IHSG akhir tahun 691,89 1.000,23 1.355,4 2.534,35 

Sumber: Laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia, diolah 

Kinerja Reksa Dana Konvensional 

Securities Ikhsan Binarto juga punya pendapat senada. 

Menurutnya, dan Indeks dampak Acuan yang ditimbulkan (%) oleh pemilu 

t erhadap indeks harga saham gabungan (IHSG), tidak 

akan sebesar efek Keterangan dari kondisi ekonomi global. Tahun Tahun 

“Pada pemilu 2004, volatilitas indeks juga 2004 tidak terlalu 2009 

tinggi dan pasar Reksa masih dana tumbuh saham positif. Saya 35,11 percaya 106,28 

indeks pada tahun Reksa depan dana campuran bisa mencapai 5.000 24,71 lagi 55,60 dan 

kemungkinan Reksa ditutup dana di pendapatan atas level tersebut,” tetap 10,37 katanya. 14,73 

Dia memilih IHSG membandingkan Pemilu 2014 44,56 dengan 86,98 

kondisi pada 2004 karena pada saat itu kita juga dihadapkan 

pada ketidakjelasan partai politik yang akan 

Surat utang Negara 21,49 15,99 

mendominasi 

Sumber: PT Infovesta 

dan 

Utamasiapa yang akan jadi capres Bisnis/Ilham dominan. Nesabana 

Pada 2004, indeks tumbuh 44,56% dari posisi 704,49 

pada akhir 2003 menjadi 1.000,23 di penghujung 2004. 

Adapun, pada akhir 2009, IHSG bertengger di posisi 

2.534,35 atau melonjak 76,32% dari posisi 1.355,4 pada 

akhir 2008. 

INSTRUMEN PILIHAN 

Kendati pemilu tak berdampak besar pada indeks, 

ekonom PT Bank Mandiri Tbk. Destry Damayanti 

menyebutkan fluktuasi pasar saham diprediksi membuat 

instrumen investasi itu kurang menarik di mata investor. 

“Namun, bagi mereka yang mencari untung lewat 

vo latilitas, saham bisa lebih menarik,” kata Ikhsan 

seolah menimpali pendapat Destry. 

Untuk pemilik dana yang tak menyukai volatilitas di 

pasar saham, di tengah ketidakpastian ekonomi global 

dan Pemilu 2014, Destry yakin obligasi dan reksa dana 

akan jadi pilihan. 

Berkaca pada kinerja 2004 dan 2009, reksa dana 

memang layak dipertimbangkan untuk jadi instrumen 

investasi pilihan. “Memang ada yang masih ragu berinvestasi 

di reksa dana pada tahun depan karena kekhawatiran 

tahun politik. Tapi, data justru menunjukkan 

kebalikan dari kekhawatiran itu,” kata Rudiyanto, Head 

of Operation and Business Development PT Panin Asset 

Management. 

Kinerja reksa dana mencapai puncaknya pada Pemilu 

2009. Dalam setahun, rerata reksa dana saham membukukan 

return 106,28%, diikuti reksa dana campuran 


55,6%, dan reksa dana pendapatan tetap 14,73%. 

“Apakah perolehan return reksa dana pada tahun 

pemilu pasti akan naik Secara statistik jawabannya ya, 

jika dilihat dari dua periode sebelumnya. Namun, 

hu kumnya tentu saja kinerja masa lalu tidak 

mencermin kan kinerja masa mendatang,” kata Rudi. 

Sementara itu, pasar obligasi pada tahun depan akan 

diramaikan oleh obligasi korporasi jatuh tempo dan aksi 

pembelian kembali (buyback) oleh issuer yang nilainya 

diprediksi mencapai Rp156 triliun, lebih besar 

dibandingkan dengan Rp99,7 triliun pada tahun ini. 

Mengutip riset PT Maybank Kim Eng Securities, pe 

nerbitan kotor obligasi pada 2014 diperkirakan mencapai 

Rp361 triliun. Namun, tak sedikit pula yang memprediksi 

emisi obligasi tahun depan akan sepi, mengingat suku 

bunga yang terus bergerak naik. 

Jika obligasi korporasi sepi, pasokan surat utang dari 

pemerintah siap meramaikan pasar. Pada tahun depan, 

pemerintah diprediksi menerbitkan surat utang negara 

(SUN) hingga Rp361 triliun. Sebanyak 80% dari rencana 

emisi itu dilakukan di dalam negeri. 

“Sepertinya perlu diversifikasi untuk mengantisipasi 

2014 yang uncertain apabila tapering terjadi, karena 

likuiditas, khususnya dolar AS, akan kembali ke AS,” 

kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan 

Robert Pakpahan. 

Selain samurai bond, pemerintah juga tengah mempertimbangkan 

penerbitan SBN valas berdenominasi 

reminbi, won, dan euro guna menambah variasi pilihan 

bagi investor. 

Yudistira Slamet, Head of Debt Research PT Danareksa 

Sekuritas, menuturkan secara umum pasar obligasi pada 

2014 masih dibaluti optimisme adanya perbaikan ekonomi. 

Namun, investor harus cermat mendiversifikasi 

portfolio obligasi. 

“Sebaiknya portofolionya seimbang antara tenor 

pendek dan panjang karena akan semakin sulit 

mendapatkan obligasi bertenor 10 tahun,” sarannya. 

Prinsip keseimbangan memang tak mungkin 

diabaikan dalam berinvestasi, di dunia yang normal 

maupun abnormal. (Maftuh Ihsan/Surya M. Saputra) 


Pasar Komoditas & Derivatif 

Masa Perbaikan Telah Tiba 

Jelang tahun baru ada banyak hal 

yang perlu disiapkan. Terlebih tahun 

depan bukan tahun biasa. Selain 

dihadapkan pada kondisi ekonomi 

global dan domestik yang tak pasti, 

Indonesia punya hajat besar pada 

tahun depan yakni pemilihan umum. 

Ardhanareswari 


Dengan dua fakta itu dan segudang 

pilihan investasi di bursa berjangka, 

pelaku pasar harus memilih dan 

berhitung dalam meracik portofolio 

investasi yang paling tepat. 

Menilik setahun ke belakang, 

banyak analis berpendapat 2013 adalah tahun yang 

‘berat’ untuk komoditas, baik sektor energi, logam, 

maupun agrikultur. Pasalnya, selain kondisi 

e konomi global yang tak menentu, komoditas juga 

tertekan sentimen negatif jangka panjang. Lalu 

bagaimana prospeknya di Tahun Kuda Kayu 

Analis PT Monex Investindo Futures Zulfirman 

Basir menilai secara umum 2014 bisa menjadi masa 

perbaikan bagi sebagian besar komoditas. Awal 

tahun biasanya menjadi puncak permintaan dari 

negara konsumen terbesar di dunia, terutama 

China. 

“Permintaan awal tahun harusnya cukup positif 

karena ada Imlek. China adalah pemakai terbesar 

global,” katanya, Jumat (8/11). 

Dari sektor energi, permintaan terhadap minyak 

mentah West Texas Intermediate (WTI) dan gas 

pasti meningkat. Harga minyak yang saat ini berada 

di posisi bawah, memberi peluang besar untuk 

rebound. 


Sejumlah negara di Amerika dan Eropa juga 

membutuhkan pasokan komoditas energi yang 

cukup banyak mengingat negara di belahan dunia 

itu tengah mengalami musim dingin. Apalagi, 

belakangan isu soal proyek nuklir Iran yang 

membuat Iran kena sanksi ekspor minyak mentah, 

menyebabkan pasokan minyak terancam. 

Dari sektor agrikultur, terutama minyak kelapa 

sawit mentah (CPO) juga diprediksi masih tinggi 

permintaan. Hal ini karena ramalan cuaca pada 

awal tahun masih diliputi guyuran hujan yang 

menghambat produksi kelapa sawit di dua negara 

penghasil CPO terbesar yakni Indonesa dan 

Malaysia. 

Untuk karet, Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz 

Pane optimistis harga karet membaik secara bertahap 

tahun depan seiring dengan stok karet Jepang 

dan China yang mulai menipis. Pertumbuhan 

pemakaian kendaraan yang meningkat juga turut 

mengerek karet karena 60%—70% karet produksi 

Indonesia dipasok untuk produksi ban. 

Komoditas logam industri yang sekaligus jadi 

andalan Indonesia seperti timah juga bakal bersinar 

tahun depan. Tingginya permintaan tak diimbangi 

dengan pasokan yang memadai dari Indonesia akan 

membuat harga timah terkerek tajam. 

Beberapa outlook dari dalam dan luar negeri 

memperkirakan harga timah akan mencapai 

US$25.000—US$30.000 per ton. 

Sayangnya, tak semua komoditas menuai berkah 

tahun baru. Batu bara—salah satu komoditas 

andalan Indonesia—diperkirakan masih bearish 

tahun depan. 

Meski sebagian besar berprospek cerah pada awal 

tahun, Zulfirman mengemukakan kenaikan harga 

itu akan relatif terbatas. Usai euforia Imlek hingga 

p a ruh pertama tahun depan, pasar kembali tertekan. 

Isu tapering the Fed akan kembali jadi fokus 

pasar. Apalagi, jelang pertemuan Fed Open Market 

Committee (FOMC) pada Maret 2014. Banyak yang 

memprediksi FOMC Maret adalah pertemuan yang 


akal menentukan tapering. 

bakal menggunung jelang kuartal III/2014. Kondisi yang 

Analis PT Megagrowth Futures Wahyu Laksono me sama juga terjadi pada kopi dan gula. 

ngemukakan konsolidasi harga dan optimisme pada awal Tak beda jauh dengan kawan satu sektornya, CPO 

tahun depan bakal ditantang oleh isu tapering. “Optimismenya 

awal tahun, tetapi semester II lihat lagi nanti.” bakal bearish karena lonjakan pasokan mencapai 17%. 

juga tak akan banyak bergerak. Menurut Lukman, CPO 

Emas dianggap sebagai komoditas dari lini logam Sayangnya, hal itu tak diimbangi dengan kenaikan 

yang paling ‘menderita’ dengan kondisi ini. Tak usah permintaan global yang hanya meningkat 4,5%. 

menunggu Maret, emas diperkirakan kembali tertekan Namun, ada sedikit harapan bagi CPO sejak sejumlah 

mulai akhir tahun. 

negara menggencarkan pemakaian biodiesel sebagai 

bahan bakar. Walau begitu, penurunan harga minyak 

PEMULIHAN EKONOMI 

mentah berpotensi mengganjal kenaikan CPO lantaran 

Pada penghujung 2014, Zulfirman memprediksi harga pasar lebih menaruh minat pada minyak mentah 

komoditas turun dan cenderung side ways. Selain ketimbang biodiesel. CPO diperkirakan berada pada 

karena tapering, kondisi ekonomi global yang masih kisaran 2.500 ringgit—2.600 ringgit per ton. 

belum jelas juga akan mempengaruhi pasar. AS, China, Untuk dolar AS, hampir semua analis sepakat dolar 

dan India sebagai negara konsumen terbesar juga tengah kembali berjaya tahun depan seiring dengan mendekatnya 

tapering. Namun pada awal tahun nanti, dolar juga 

dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memulihkan 

kondisi ekonominya. 

harus menghadapi tantangan karena pemerintah AS 

Pendapat agak berbeda datang dari analis PT Platon harus menghadapi siding untuk menentukan batas atas 

Niaga Berjangka Lukman Leong. Sedari awal Lukman utang (debt ceiling). 

memperkirakan komoditas cenderung lemah selama Perdebatan soal debt ceiling sempat membuat AS 

2014. Sebagian besar komoditas ditentukan oleh 

menutup sebagian operasional pemerintahannya 

permintaan dari China. 

(shutdown) pada akhir September hingga awal Oktober 

“Emas beserta komoditas lainnya seperti logam 2013. Polemik ekonomi AS ini juga berimbas ke hampir 

industri, minyak dan agrikultur masih tetap bearish.” seluruh mata uang termasuk rupiah. 

Perubahan Proyeksi kebijakan Harga moneter Komoditas 

AS akan menekan Analis PT Samuel Aset Manajemen Lana Soe lis tia ningsih 

menilai jika dibandingkan dengan tahun politik 

harga emas dan membuatnya bergerak pada rentang 

Komoditas Harga per 8/11/2013 Harga Proyeksi* Satuan 

US$1.200—US$1.350/troy ounce. Kebijakan itu juga 2014, spekulasi soal tapering jauh lebih kuat menekan 

turut WTI berpengaruh US$94,60 pada minyak mentah, terutama US$80—US$90 WTI. rupiah. barel 

Jika ternyata Timur (Rp1,08 Tengah juta) adem ayem sedangkan (Rp912.320—Rp1,02juta) Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston 

pasokan melimpah dan permintaan melemah, minyak Tjendra juga menilai pemilu tak terlalu mempengaruhi 

akan Emas berada spot pada US$1.288,50 kisaran US$80—US$90/barel. US$1.200-US$1.350 pasar. Pasalnya, ekonomi troy ounce dan politik relatif tak terlalu 

Komoditas agrikultur (Rp472.432) akan lebih banyak (Rp439.938—Rp494.981) dipengaruhi saling mempengaruhi. gram 

oleh faktor cuaca ketimbang keseimbangan antara 

Jika dibandingkan dengan 2 tahun pemilu sebelumnya, 

yaitu 2004 dan 

pasokan 

Timah 

dan permintaan. 

US$22.850 

Lukman memperkirakan, 

US$21.750—US$30.000 ton 

2009, nilai rupiah relatif stabil 

harga gandum cukup (Rp260,58 stabil sedangkan juta) harga (Rp248,03juta—RpRp342,12juta) 

kedelai selama 2004. Kala itu, rupiah bergerak pada kisaran 

dan 

CPO 

jagung justru 

2.506 

menghadapi 

ringgit 

penurunan. 

2.500 ringgit—2.600 

Rp8.500—Rp9.270/dolar 

ringgit ton 

AS. 

Namun, perkiraan cuaca yang mendukung proses Sementara itu, pada 2009 rupiah limbung dengan 

tanam di wilayah AS (Rp8,9juta) akan mendorong produksi (Rp8,97juta—Rp9,33juta) 

dan vo latilitas yang sangat tinggi, Rp9.404—Rp11.700 yang 

menekan harga komoditas itu karena pasokan yang lebih dipicu oleh faktor krisis global kala itu. 

Sumber: Bloomberg dan analis, diolah 

*) dikalikan dengan kurs tengah BI per 8 November 2013 yakni Rp11.404 

Rekomendasi Analis 

Analis Rekomendasi Mengapa 

Zulfirman Basir 

(PT Monex Investindo Futures) 

Wahyu Laksono 

(PT Megagrowth Futures) 

Aset safe haven valas (dolar, 

yen, euro, franc) dan emas 

Komoditas yang sedang terpuruk 

(batu bara, emas, dan tembaga) 

Menghadapi tapering dan kemungkinan 

gejolak ekonomi-politik dalam dan luar 

negeri 

Masih memiliki ruang penguatan 

harga/rebound 

Juni Sutikno 

(PT Phillip Futures) 

Lukman Leong 

(PT Platon Niaga Berjangka) 

Sumber: analis, diolah 

Komoditas agrikultur 

Long trading untuk sektor agrikultur 

dan short trading untuk sektor 

energi 

Lebih minim resiko dan harga lebih 

stabil 

Mengambil posisi tepat sesuai 

dengan pergerakan harga 



Industri Multifinance 

Optimisme di Tengah Perlambatan 

Industri multifinance kini sedang 

menghadapi kenyataan jika 

p ertumbuhan penyaluran pembiayaan 

melambat. Perlambatan ini bukan 

semata-mata kesalahan industri, 

melainkan karena berbagai faktor, 

mulai dari harga komoditas, kondisi 

ekonomi, hingga regulasi pemerintah. 

Yodie Hardiyan 


Perlambatan itu dapat dicermati dari 

data Statistik Ekonomi dan Keuangan 

Indonesia yang dirilis Bank Indonesia 

mengenai posisi pembiayaan lembaga 

keuangan non-bank. 

Total pembiayaan outstanding dari 

lini sewa guna usaha (leasing/SGU), pembiayaan 

konsumen, anjak piutang dan kartu kredit pada 

September 2013 mencapai Rp339,64 triliun atau 

tumbuh 12,45% dibandingkan dengan Rp302,05 

triliun pada Desember 2012 (year to date). 

Angka pertumbuhan itu lebih kecil dibandingkan 

dengan pertumbuhan pada kuartal III/2012 dibandingkan 

dengan 2011 yang mencapai 21,19% dan 

20,81% (year to date). 

Lebih dirinci lagi, penyaluran pembiayaan outstanding 

SGU mencapai Rp116,66 triliun pada 

Sep tember 2013 atau tumbuh 11,02% dibandingkan 

de ngan Rp105,08 triliun pada Desember 2012. 

Angka pertumbuhan itu lebih kecil dibandingkan 

dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya 

2012 yang mencapai 40,37%. Pertumbuhan year to 

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia 

Pasca OJK Beroperasi Penuh Mulai 2014 

Menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter untuk mencapai 

target inflasi dan memelihara 

kestabilan rupiah. 

Mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran 

Mengelola cadangan devisa 

Mengeluarkan dan mengedarkan rupiah 

Sumber: Data diolah 

BISNIS/HUSIN PARAPAT 

date dua periode sebelumnya dengan perbandingan 

yang sama juga mencapai 17%-44%. 

Perlambatan itu terjadi bukan karena industri 

mul tifinance tidak agresif berjualan, melainkan se - 

dikit banyak karena faktor harga komoditas seperti 

karet, crude palm oil hingga batu bara yang belum 

menggembirakan. 

Salah satu yang sangat berpengaruh adalah harga 

komoditas batu bara acuan (HBA) yang mencapai 

US$76,61 per ton pada Oktober 2013, padahal HBA 

pada awal tahun lalu di atas US$100 per ton. 

Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi 

Per usahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), mengatakan 

lesunya harga komoditas itu mempengaruhi 

para pelaku usaha—yang menjadi konsumen 

multi finance—menunda untuk membeli barang 

modal, termasuk alat berat untuk kebutuhan 

industri batu bara. 

“Dengan keadaan harga komoditas terutama yang 

berbasis energi seperti batu bara, yang kami belum 

tahu harga ekuilibriumnya berapa, apakah akan 

naik kembali Semua para pelaku usaha cenderung 

tidak ekspansi untuk membeli alat baru,” katanya. 

Kendati demikian, kondisi tersebut tetap memberikan 

celah perusahaan pembiayaan apabila pelaku 

usaha melakukan overhaul (membarukan yang 

lama) alat berat. Perusahaan multifinance, ujar 

Suwandi, dapat membiayai aksi overhaul itu. 

“Misalnya alat udah tua, mereka beli sparepart 

baru. Seperti mobil, kalau turun mesin kan jadi 

baru lagi. Daripada investasi alat baru, mereka 

mending overhaul. Di sini ada satu kesempatan 

bagi perusahaan pembiayaan, ya dibiayailah 

n asabah-nasabah itu kalau mereka lakukan 

overhaul,” kata Suwandi. 

Mengacu pada proyeksi Asosiasi Pengusaha Alat 

Berat Indonesia (PAABI), penjualan alat berat pada 

tahun depan mencapai 14.000 unit atau tumbuh 

2% dibandingkan dengan proyeksi 13.700 unit 

pada tahun ini. 

Pertumbuhan itu “lebih baik” daripada penurunan 

penjualan pada semester I/2013 sebesar 29% 

di bandingkan dengan realisasi periode sama pada 

2012. Dalam kurun 2002-2012, penjualan alat berat 

paling gemilang pada 2011. 

Sejumlah perusahaan pembiayaan yang fokus 

pada SGU alat berat juga tidak meratapi perlambatan 

ini tanpa melakukan diversifikasi usaha. Beberapa 

di antaranya menjajaki pembiayaan mesin 

in dus tri, kredit pemilikan rumah hingga kapal. 

PEMBIAYAAN KONSUMEN 

Tidak jauh berbeda nasibnya seperti pembiayaan 

SGU, pembiayaan kendaraan bermotor yang 

di do minasi oleh penyaluran pinjaman untuk sepeda 


motor atau mobil, juga mengalami perlambatan. 

Penyaluran pembiayaan konsumen mencapai 

Rp216,58 triliun pada September 2013 atau tumbuh 

12,91% dibandingkan dengan Rp191,82 triliun pada 

Desember 2012 (year to date). Pertumbuhan periode 

yang sama beberapa tahun sebelumnya mencapai 12%- 

26%. 

Perlambatan itu bukan tidak mungkin berlanjut 

hingga tahun depan karena penjualan kendaraan bermotor 

di berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, dan 

Sulawesi juga dipengaruhi harga komoditas pertambangan, 

perkebunan, serta pertanian. 

Apabila harga komoditas turun, pendapatan para 

pelaku usaha di bidang itu juga berpotensi berkurang, 

sehingga alokasi dana untuk membeli kendaraan turut 

mengecil. Akibatnya, penjualan sepeda motor yang 

ditopang oleh multifinance juga kena dampak. 

Peraturan uang muka minimum yang diluncurkan 

pemerintah pada tahun lalu juga memberikan dampak 

kepada industri multifinance. Namun, Suwandi menekankan 

kebijakan itu justru memperbaiki tingkat rasio 

kredit macet (non-performing loan/NPL). 

Suwandi tetap optimis pasar pembiayaan sepeda 

motor dan mobil tetap ada. Kepanikan dinilai tidak perlu 

muncul apabila kondisi ekonomi mendorong terjadinya 

krisis kecil. “Tahun depan, menjelang pemilu dan sebagainya, 

tidak perlu khawatir terhadap situasi ekonomi.” 

Salah satu perusahaan multifinance skala besar yang 

menyalurkan pembiayaan sepeda motor dan mobil, PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk, juga berharap tahun 

politik bakal berdampak positif. 

“Biasanya kan kalau pemilu aktivitas masyarakat akan 

meningkat, mungkin pemilu kasih faktor positif yang 

sedikit lah,” kata Presiden Direktur Adira Finance Willy 

Suwandi Dharma. 

Adapun, perusahaan multifinance skala menengah 

yang menyalurkan pembiayaan mobil komersial, PT 

Reksa Finance, juga yakin dapat membukukan pertumbuhan 

30% pada tahun depan. 

“Reksa tetap melakukan ekspansi karena segmen ko - 

mersial tetap prospektif dan target lending tetap optimis 

dinaikkan 30% dibandingkan dengan target 2013,” kata 

Direktur Reksa Finance Diyanto Djeragan. 

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.Hadad mengakui 

perusahaan pembiayaan sedang menghadapi tantangan 

yang tidak dihadapi industri keuangan non-bank 

lain seperti asuransi dan dana pensiun. 

Dengan kondisi demikian, regulator mengaku terus 

melakukan pemantauan secara dekat terhadap industri 

ini. Dalam amatan Muliaman, multifinance terus me lakukan 

inovasi. “Mereka berusaha keras,” katanya. 



Implementasi BPJS Kesehatan 

Dimana Asuransi Swasta Berperan 

Perubahan sistem jaminan sosial 

akan terjadi pada awal 2014 di 

negara ini. Sistem yang disebutsebut 

sebagai Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) mulai 

diterapkan secara bertahap. 

Farodlilah Muqoddam & Tisyrin Naufalty Tsani 


Antara 

Pemangku kepentingan telah mempersiapkan 

Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai 

bagian dari implementasi SJSN. Di sisi 

lain, masih banyak masyarakat yang 

belum tahu akan hal ini. 

Badan tersebut merupakan bentuk transformasi 

dari PT Askes (Persero) dan mulai beroperasi tepat 

pada 1 Januari 2014. 

Pada tahap awal, baru sekitar 120 juta orang 

yang merasakan sistem tersebut. Namun, pada 2019 

nanti, pemerintah menargetkan agar semua ma syara 

kat Indonesia terjamin oleh BPJS Kesehatan. 

Namun, ada yang mengganjal. Apabila kesehatan 

masyarakat sudah terjamin, bagaimana peran perusahaan 

asuransi swasta Apakah pasar asuransi 

swasta bakal tergerus dengan adanya BPJS 

Kesehatan Jawabnya tidak. 

Dengan strategi yang tepat, bisnis asuransi 

k esehatan justru semakin berkembang ketika BPJS 

Kesehatan beroperasi. 

Asuransi kesehatan merupakan satu-satunya lini 

bisnis asuransi yang dapat digarap baik oleh industri 

asuransi jiwa maupun asuransi umum. Bisnis ini 

te rus berkembang sebab kebutuhan masyarakat 

akan produk asuransi kesehatan kian meningkat se 

iring dengan terus melambungnya biaya kesehatan. 

Roland Berger Strategy Consultants memprediksi 

biaya kesehatan di Indonesia akan meningkat hingga 

158% dalam rentang waktu 10 tahun sejak 2010. 

Peningkatan biaya ini dinilai tidak akan terkejar, 

meskipun BPJS telah mulai beroperasi dan memproteksi 

seluruh penduduk di pelosok negeri. 

Pa sal nya badan publik ini hanya memberikan 

perlin dung an kesehatan tingkat dasar. 

Di sini peluang asuransi swasta terbuka. Swasta 

dapat memberikan manfaat pelayanan tambahan di 

luar proteksi yang diberikan BPJS Kesehatan. 

Fachmi Idris, Direktur Utama Askes, menyebut 

pola kerja sama ini sebagai ‘koordinasi manfaat’ 

antara pemerintah dengan swasta. 

Secara umum, tidak ada risiko yang tidak dijamin 

oleh BPJS Kesehatan karena lembaga tersebut 

men dapat mandat undang-undang untuk 


menyelenggarakan universal coverage, yang berarti tidak 

ada pengecualian untuk penyakit apapun dan tidak ada 

pengecualian bagi siapapun. 

Namun, masih banyak peluang bagi para pemain 

asuransi swata. Sekali lagi, BPJS Kesehatan hanya 

memberikan proteksi dan pelayanan kesehatan tingkat 

dasar dan menengah. 

TIDAK MEMATIKAN 

Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kemen terian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wahyu Widodo 

mengatakan SJSN tidak boleh mematikan industri 

asuransi komersial. 

Keberadaan BPJS Kesehatan dinilai harus selaras dan 

saling mengisi dengan asuransi komersial. Kendati telah 

dijamin BPJS kelak, peserta yang tergolong mampu 

da pat mengikuti program lain di asuransi komersial. 

“Pe ser ta asuransi komersial tetap wajib menjadi peserta 

[BPJS Kesehatan],” ungkapnya. 

Setidaknya ada sejumlah pos pelayanan yang dapat 

ditawarkan oleh industri asuransi bagi para peserta 

program BPJS Kesehatan. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi 

Umum Indonesia (AAUI) Julian 

Noor menyebutkan salah satunya 

adalah hospital income, yakni 

santunan dana tunai bagi 

nasabah yang menjalani 

perawatan di rumah 

sakit. 

“Ketika biaya perawatannya 

sudah cukup ditanggung 

oleh BPJS, asuransi 

[swasta] memberikan santunan 

tunai untuk mengcover 

biaya lain yang 

mungkin muncul selama 

berada di rumah sakit itu,” 

katanya, beberapa waktu lalu. 

Indikator Perusahaan 

Perasuransian [Rp Triliun] 

Uraian Kuartal II 2013 Kuartal IV 2012 

Aset 609,5 556,25 

Investasi 509,78 485,81 

Premi bruto 43,71 47,46 

Klaim bruto 28,84 32,65 

Liabilitas 479,32 442,9 

Sumber: OJK, Juni 2013 

Peluang lain yang dapat dibidik oleh asuransi swasta 

adalah service untuk menaikkan kelas perawatan. Jika 

kepesertaan pada BPJS hanya memberikan kelas II un 

tuk perawatan di rumah sakitmaka asuansi swasta dapat 

menawarkan upgrading ke kelas I atau VIP dan VVIP. 

Di sisi lain, program BPJS Kesehatan menetapkan 

sistem rujukan berjenjang untuk mendapatkan pelayanan, 

dimulai dari dokter keluarga, Puskesmas, rumah 

sakit tingkat II di Kabupaten, dan seterusnya. 

Bagi sebagian orang, sistem ini cukup merepotkan 

sehingga mereka lebih memilih langsung berobat ke 

dokter langganan ataupun rumah sakit yang telah 

dipercaya. Asuransi swasta dapat membidik kelompok 

‘yang tidak mau repot’ ini sebagai target nasabah 

potensial mereka. 

Secara keseluruhan, Julian menilai keberadaan BPJS 

Kesehatan tidak akan menggerus bisnis asuransi kesehatan 

yang diselenggarakan pihak swasta. Justru, 

p rogram perlindungan semesta ini akan berpengaruh 

baik bagi industri asuransi maupun masyarakat umum 

karena dapat meningkatkan penetrasi asuransi. 

Dilihat dari pangsa pasarnya, peluang pengembangan 

asuransi kesehatan masih sangat terbuka. Menurut data 

dari AAUI, pangsa pasar bisnis ini pada semester I/2013 

baru mencapai 7,1% dari total bisnis asuransi umum di 


Kondisi ini masih lebih terbuka dibandingkan dengan 

persaingan di lini bisnis asuransi kendaraan bermotor 

dan asuransi properti yang masing-masing mencapai 

sekitar 30%. 

Pada paruh pertama tahun ini, premi yang terkumpul 

dari lini bisnis ini mencapai Rp1,47 triliun atau sekitar 

7% dari total premi industri asuransi umum sebesar 

Rp20,82 triliun. 

Sementara itu, tidak ada data pasti pertumbuhan 

bisnis asuransi kesehatan di sektor asuransi jiwa. 

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi 

Jiwa In do nesia (AAJI) Benny Waworuntu memastikan 

asuransi kesehatan merupakan salah satu riders yang 

paling diminati dalam produk unit linked. 

“Asuransi kesehatan itu favorit bagi 

nasabah unit linked,” katanya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan 

BISNIS/RADITYO EKO 

maraknya penawaran proteksi 

kesehatan oleh hampir seluruh 

pemain besar di industri 

asuransi jiwa. Produk yang 

ditawarkan umumnya 

perlindungan terhadap 

penyakit kritis. 

Kendati peluang sangat 

ter buka, tetapi bisnis ini 

harus digarap secara hatihati 

karena klaim risikonya 

tergolong cukup tinggi. 

Direktur Utama PT 

Asuransi Staco Mandiri 

Ruhari mengatakan lini bisnis asuransi kesehatan 

me mang membutuhkan strategi khusus karena 

sifat bisnisnya yang unik. Oleh karena itu, dibutuhkan 

perhitungan yang tepat serta ketahanan permodalan 

serta du kungan reasuransi untuk menjaga bisnis ini 

tetap mendatangkan laba. 

Namun, ada yang mengganjal persiapan implementasi 

BPJS Kesehatan, yakni peraturan pemerintah (PP). Hin g 

ga akhir November 2013 regulasi itu belum terbit. 

“Di tar getkan dalam bulan ini [November] keluar,” kata 

anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

Moeryono Aladin. 

PP itu juga terkait dengan persoalan divestasi anak 

usaha PT Askes, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. 

Namun, belakangan Kementerian BUMN sebagai 

p emegang saham Askes memastikan divestasi Inhealth 

se telah rapat dengan Wakil Presiden Boediono. 

Ya, semoga saja semua dapat berjalan sebagaimana 

mestinya, agar tidak lagi ada suatu hal besar yang dapat 

menghambat operasional BPJS Kesehatan. 


Keuntungan Bank 

Krisis Bubar, Laba Berkibar 

Sebutlah tekanan yang melanda 

pasar keuangan dalam negeri pada 

pertengahan 2013 sebagai sebuah 

krisis mini, boleh jadi hal tersebut 

bakal menjadi berkah tersendiri 

bagi industri perbankan menuju 

2014. 

Stefanus Arief Setiaji 

arief.setiaji@bisnis.co.id 

Melihat sejarahnya, setahun 

setelah krisis ekonomi, industri 

perbankan justru mampu 

mendulang pertumbuhan laba 

yang cukup tinggi kendati 

kenaikan dana pihak ketiga 

(DPK) maupun penyaluran kredit mengalami 

pelambatan. 

Sejenak berkaca pada kejadian yang menimpa 

pada 2008, ketika pasar global tertekan sebagai 

dampak krisis di Amerika Serikat yang disebabkan 

subprime mortgages. Dampak krisis tersebut 

merembet ke kawasan Eropa dan Asia. 

Pasar Asia, termasuk Indonesia pun terkena 

imbasnya. Indeks harga saham gabungan (IHSG) 

merosot tajam dan nilai tukar rupiah mengalami 

pelemahan hebat. 

Kondisi itu masih ditambah dengan harga 

rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian 

Crude oil Price/ICP) yang membumbung tinggi. 

Menariknya, setahun setelah krisis tepatnya 

pada 2009 yang berbarengan pula dengan agenda 

pemilihan umum (Pemilu), industri perbankan 

justru membukukan kenaikan laba bersih hingga 

47,69% dari Rp30,61 triliun pada 2008 menjadi 

Rp45,21 triliun pada 2009. 

Padahal, penyaluran pinjaman saat itu hanya 

tumbuh di bawah 10%, sedangkan penghimpunan 

DPK naik 12,53%. 

Anggap saja kejadian yang menimpa pasar 

dalam negeri sejak Mei 2013 silam yang ditandai 

turunnya IHSG, pelemahan nilai tukar, dan 

p elarian arus modal asing sebagai gambaran 

krisis. Maka fenomena 2008 sepertinya terulang 

kembali. 

Satu hal yang membuat situasi tersebut mirip, 

karena tahun depan Indonesia memulai tahapan 

pemilu untuk memilih calon anggota legislatif 

maupun presiden. 

Siklus ekonomi 5 tahun dibaca Bank Indonesia 


(BI) dengan memberi sinyal pertumbuhan kredit 

pada 2014 bergerak di kisaran 15%—16%, di 

bawah data pertumbuhan kredit 3 tahun terakhir 

yang di atas 22%. 

Bahkan tahun depan, bank sentral memproyeksikan 

pertumbuhan kredit berada di level 20%. 

Berada di bawah bayang-bayang pelambatan, 

perbankan masih percaya diri menunjukan 

k inerja keuangan yang solid pada 2014, meski 

dihadapkan pada tren terbatasnya likuiditas dana. 

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. 

Jahja Setiaatmadja mengatakan naiknya inflasi 

yang diimbangi dengan peningkatan biaya tenaga 

kerja mendorong beban operasional (overhead) 

perbankan tahun ini. 

“Kalau itu tidak dikompensasi dengan 

penyesuaian bunga pinjaman, maka biaya-biaya 

itu akan menekan profitability bank,” ujarnya. 

Dengan penyesuaian bunga pinjaman tersebut, 

bank masih mampu menyelamatkan rasio selisih 

bunga bersih (net interest margin/NIM). 

Selain itu, Jahja berpendapat kemampuan 

perbankan mengeruk laba karena simpanan 

cadangan (secondary reserves) yang terdapat di 

bank sentral turut andil memberi keuntungan, 

sejalan dengan kenaikan suku bunga fasilitas 

simpanan BI (Fasbi). 

Tahun depan, katanya pertumbuhan kredit perseroan 

diperkirakan bergerak di kisaran 14%— 

15%, hampir sejalan proyeksi bank sentral. 

Namun, Jahja juga berkaca pada 2008 ketika 

krisis ekonomi cukup parah, industri perbankan 

masih mampu tumbuh bagus. 

Dia berpendapat gejolak ekonomi yang terjadi 

pada 2013, imbasnya akan berdampak pada 

tahun berikutnya. 

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank 

OCBC NISP Tbk. Parwati Surjaudaja mengungkapkan 

perseroan berupaya menjaga rasio 

NIM tahun depan guna menjaga profitabilitas 

perseroan. 

Pihaknya tetap mewaspadai kondisi ekonomi 

2014, meski proyeksi belanja konsumsi masyarakat 

meningkat seiring dengan perhelatan pemilu. 

“Kami tetap hati-hati dalam menyalurkan 

kredit. Kami juga berusaha menjaga NIM tetap 

sama pada 2014, karena kami juga harus memerhatikan 

kepentingan nasabah,” ungkapnya. 

Bisnis mencatat dalam kurun waktu 2008— 

2012, pertumbuhan laba setelah pajak di bank 

nasional rata-rata sebesar 25,82%, melampaui 

pertumbuhan DPK dan pinjaman. 

Data tersebut seolah memberi gambaran bahwa 

industri perbankan mampu menyiasati perolehan 

keuntungan di tengah gunjangan makroekonomi

egional maupun global yang sebenarnya kurang 

menggairahkan. 

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat & Banten Tbk. Bien Subiantoro menuturkan 

ketatnya persaingan likuiditas perbankan tidak 

lantas membuat bank daerah itu memangkas target 

laba dan setoran dividen kepada pemegang saham. 

Menurutnya besaran laba ditahan yang dapat 

di pakai untuk memperkuat struktur modal perseroan 

ke depan, cukup tergantung dari besaran payout ratio, 

baik tahun ini maupun tahun depan. 

“Kalau payout ratio-nya kecil, laba ditahan kami 

tentu akan lebih besar. Sejauh ini, kami tidak 

m emiliki rencana memangkas target laba dan setoran 

k epada pemegang saham,” ungkapnya. 

Industri perbankan melihat langkah penyesuaian 

suku bunga simpanan dan kenaikan tingkat bunga 

pinjaman yang dilakukan tahun ini, cukup ampuh 

menjaga kelangsungan laba yang diperoleh tahun ini 

maupun tahun depan. 

BANK BUMN 

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Universitas 

Indonesia (UI) Dony A. Chalid menilai peran 

industri perbankan nasional tak bisa dilepaskan dari 

kinerja bank-bank BUMN. 

Selama ini, bank pemerintah yang terdiri dari PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., 

PT Bank Negara Indonesia Tbk., dan PT Bank 

Tabungan Negara Tbk., menguasai hampir 35% dari 

total aset perbankan dalam negeri. 

“Bank BUMN memiliki porsi aset yang relatif besar, 

sehingga bisa berperan aktif mendorong pertumbuhan 

maupun efisiensi di sektor perbankan,” tuturnya. 

Dony melihat rasio NIM bank BUMN rata-rata 

masih cukup tinggi di atas 6%. Bisnis mencatat NIM 

rata-rata bank BUMN sampai kuartal III/2013 sebesar 

6,32%, meski lebih rendah dari periode yang sama 

2012 sebesar 6,45%. 

“Jika bank BUMN bisa menekan NIM dan 

meningkatkan efisiensi, maka bank lain ikut 

terdorong menekan NIM,” kata Dony. 

Meski terdapat indikator seperti rasio beban 2.338,82 

operasional pendapatan operasional (BOPO), 

1.973,04 

1.753,29 

1.765,84 

1.307,69 

1.437,93 

NIM kerap dijadikan tolak ukur menilai tingkat 

efisiensi perbankan nasional. 

Namun, dalam satu forum diskusi beberapa waktu 

lalu, Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik 

Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo berdalih saat ini 

isu mengenai tingginya bunga pinjaman bank tidak 

lagi dilihat sebagai permasalahan bagi pelaku usaha 

di sektor riil. 

Gatot yang juga Dirut BNI melihat pelaku usaha 

lebih mengutamakan aksestabilitas dan ketersediaan 

infrastruktur sebagai satu cara untuk menekan 

tingginya biaya produksi. 

“Soal bunga bank sebenarnya itu bukan masalah. 

Bagi pelaku usaha yang penting akses terhadap pinjaman, 

bagaimana caranya kalau mereka butuh dana, 

bank langsung bisa menyediakan,” jelasnya. 

Survei kegiatan dunia usaha kuartal III/2013 yang 

dirilis BI mencerminkan pelaku usaha cenderung 

melihat ekspektasi bisnis selama 6 bulan ke depan 

relatif sama dengan kondisi saat ini, tercermin dari 

tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 

55,71%. 

Terdapat pula pelaku usaha yang melihat aktivitas 

bisnis 6 bulan mendatang lebih baik dengan rasio 

SBT sebesar 41,8%. 

Hanya segelintir persepsi pelaku usaha yang relatif 

pesimistis dunia usaha akan membaik, bahkan menilai 

lebih buruk meski dengan rasio SBT sebesar 2,49%. 

Demikian pula dengan akses pelaku usaha 

terhadap kredit pada 3 bulan terakhir yang rata-rata 

d ianggap masih normal. 

Setidaknya, melihat persepsi pelaku usaha yang 

memandang perekonomian dalam negeri lebih baik 

ke depan, akan berimbas pada kinerja bank pada 


Kendati proyeksi ekonomi dan penyaluran kredit 

melambat, laba yang dikantongi bank bakal 

tetap menebal. 

3.440,21 

3.225,19 

3.091,43 

2.784,91 2.725,67 

2.200,09 

Laba 

Kinerja 

Industri 

Perbankan 

Indonesia 

(Rptriliun) 

Kredit 

DPK 

30,61 

45,21 

57,31 

75,08 

92,83 

70,74 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013* 

Sumber: BI; diolah. Ket: *data sampai Agustus 2013 



Kinerja Manufaktur 

Tongkat 

Estafet Harus 

Dilanjutkan 


JAKARTA—Kinerja sektor manufaktur mema suki 

2014 semakin penuh tan tangan. Apalagi, sejumlah 

sentimen negatif global masih berlanjut dan berperan 

sangat besar dalam membentuk ketidakstabilan 

ekonomi makro di dalam negeri. 

Apakah semua masalah yang belum dituntaskan 

pada 2013 akan selesai pada 2014 Ataukah pada 

2014 masalah-masalah itu justru kian membesar 

seperti virus kanker yang menggerogoti tubuh 

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat berupaya 

mengelaborasi problematika industri pada tahun 

depan. Berikut petikannya. 

Bagaimana Anda mengevaluasi perkembangan 

industri manufaktur pada 2013 

Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sepanjang 

2013 masih cukup menggembirakan dan sesuai 

harapan. Hingga semester I/2013, industri pengolahan 

nonmigas tumbuh 6,58%, atau lebih tinggi dibandingkan 

dengan pertumbuhan PDB nasional 5,92%. Dengan 

target pertumbuhan 2013 sebesar 6,5%, saya optimistis 

target ini akan mampu dicapai pada akhir 2013. 

Apa yang menjadi perhatian serius Anda pada 

tahun depan 

Ada beberapa kegiatan prioritas a.l prioritas nasional 

ketahanan pangan yang mencakup fasilitasi revitalisasi 

lima pabrik pupuk urea dan 10 pabrik pupuk organik. 

Selanjutnya, revitalisasi industri gula melalui bantuan 

potongan harga pengadaan mesin peralatan pada 25 

pabrik gula BUMN dan penyusunan 10 judul rancangan 

SNI industri kimia dasar. 

Kedua, adalah iklim investasi dan iklim usaha melalui 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri. Salah 

satunya dengan cara fasilitasi pengembangan pusatpusat 

pertumbuhan industri di 11 kawasan industri dan 

fasilitasi pengembangan kompetensi inti industri daerah 

di 113 kabupaten/kota. 

Ketiga, prioritas energi nasional. Pemerintah akan 

melakukan pengembangan kendaraan angkutan murah 

perdesaan dan juga bantuan pengadaan konverter kit 

dalam rangka konversi BBM ke gas. 

Keempat, penumbuhan industri berbasis hasil tambang 

serta hasil pertanian atau agroindustri. 

Penumbuhan industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan 

kebutuhan pasar domestik dan ekspor. 

Bagaimana Anda mendorong pertumbuhan 

industri-industri unggulan tersebut 

Kami akan melaksanakan lima strategi utama akselerasi 

industrialisasi, yaitu penghiliran sumber daya alam 

(mineral, migas dan agro) sebagai bahan mentah menjadi 

produk yang bernilai tambah di dalam negeri. 


Mendorong peningkatan produktivitas & daya saing 

industri dalam negeri serta mendorong partisipasi dunia 

usaha dalam pembangunan infrastruktur. 

Kami juga akan melakukan percepatan proses pengambilan 

keputusan untuk menyelesaikan hambatan 

birokrasi dan meningkatkan integrasi pasar domestik 

serta dukungan dalam bentuk penyediaan insentif fiskal 

maupun fasilitas lainnya. 

Bagaimana dengan kelangkaan energi, bahan 

baku dan rusaknya infrastruktur 

Itu masih terus kami upayakan. Kami fokus untuk 

melakukan perbaikan infrastruktur pendukung 

produksi dan distribusi, ketersediaan lahan terutama di 

Pulau Jawa, jaminan pasokan bahan baku dan sumber 

energi. 

Hambatan investasi seperti divestasi pada industri 

peng olahan mineral, aturan terkait dengan limbah B3, 

tata ruang/RTRW, serta perjanjian kerja sama internasional 

yang dititikberatkan pada peningkatan investasi 

akan terus diperbaiki. 

Dikarenakan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan 

kementerian/lembaga terkait lainnya, maka Kemenperin 

berperan dalam mengoordinasikan dan mengupayakan 

percepatan penyelesaian hambatan tersebut. Hingga saat 

ini, berbagai hambatan masih dialami tetapi diselesaikan 

secara bertahap. 

Sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antarinstansi 

di Indonesia sangat payah. Bagaimana 

mengatasi ini 

Ini tidak bisa dilakukan secara cepat, karena harus 

melibatkan berbagai instansi terkait lainnya. Kami berusaha 

melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif, 

termasuk dengan mempertemukan secara langsung 

berbagai stakeholder industri nasional, yaitu pemerintah 

pusat dan daerah, Kadin, Apindo, asosiasi industri, perbankan, 

dan lainnya. 

Gejolak perburuhan berpotensi masih terjadi 

pada 2014. Bagaimana peran Anda 

Bila disebabkan oleh masalah UMP, kami telah berupaya 

mengarahkan penetapan UMP dengan skema 

kenaikan UMP mengacu pada kebutuhan hidup layak 

(KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi, 

de ngan membedakan kenaikan upah minimum UMKM 

dan industri padat karya dengan industri padat modal 

melalui beberapa cara. 

Apakah pengembangan industri otomotif hanya 

berhenti sampai LCGC 

Tidak. Kami menjadikan industri otomotif sebagai 

salah satu industri prioritas yang dikembangkan, tidak 

hanya terbatas pada LCGC. Program ini bersifat terbuka 

dan berlaku untuk semua merek otomotif, baik internasional 

maupun merek asli Indonesia (merek lokal/mobnas). 

Peserta program ini disyaratkan untuk manufaktur 

mobil di dalam negeri serta menggunakan komponen 

otomotif buatan dalam negeri. 

Dengan demikian, merek otomotif yang mengikuti 

program ini digiring membangun industri komponen 

otomotif lokal dan meningkatkan kemandirian nasional 

di bidang teknologi otomotif, terutama engine, transmisi 

dan axle (power train). 

Kami juga telah membuat roadmap yang menargetkan 

kemampuan produksi kendaraan bermotor secara bertahap 

mulai 2011 hingga 2025. 

Soal kesiapan daya saing industri dalam menghadapi 

MEA 2015 

Beberapa langkah dan kebijakan yang bersifat lintas 

sektoral untuk menghadapi MEA 2015 sudah disiapkan 

seperti mengintensifkan sosialisasi MEA kepada stakeholder 

industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan 

safeguard dan antidumping bagi produk impor 

tertentu. 

Selain itu, menambah fasilitas laboratorium uji dan 

meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan 

standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) 

pada masing-masing sektor industri, serta penguatan 

IKM dan pengembangan wirausaha baru industri. 

Bagaimana kelanjutan program penghiliran 

industri di ber bagai sektor strategis 

Saya harap tongkat estafet kebijakan yang positif ini 

bisa dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnnya. 

Sebagai implementasi atas program penghiiran industri, 

selama ini kami telah berupaya untuk menarik investasi 

baik PMA maupun PMDN yang diarahkan untuk 

mening katkan nilai tambah industri di dalam negeri. 

Beberapa investasi industri berskala besar yang telah 

direalisasikan pada periode 2012-2013 itu a.l untuk 

penghiliran berbasis bahan mineral dengan total investasi 

US$17,5 miliar oleh industri pengolahan besi baja PT 

Krakatau Posco dan PT Batulicin Steel, industri pengolahan 

aluminium PT Aneka Tambang Tbk. 

Untuk penghiliran berbasis migas total investasinya 

US$8 miliar, antara lain oleh PT Chandra Asri dan PT 

Nippon Shokubai Indonesia. Penghiliran industri berbasis 

agro, dengan total investasi US$3,3 miliar, antara lain 

oleh industri pengolahan CPO PT Unilever Indonesia, 

industri pengolahan karet ban PT Hankook Tire 

Indonesia, dan industri pengolahan kakao PT Asia 

Cocoa Indonesia. 

Ada yang bilang program restrukturisasi mesin 

TPT, kulit dan alas kaki kurang efektif mendorong 

investasi baru 

Melihat perkembangan realisasi investasi di sektor 

industri tekstil dan industri barang dari kulit & alas kaki, 

memang kurang menggembirakan, terutama investasi 

dalam bentuk PMDN. Namun, industri padat karya 

merupakan sektor yang juga sangat penting. Oleh karena 

itu, pada 2014 saya akan tetap melanjutkan program. 

Pewawancara: Riendy Astria 


Pandangan Pengusaha 

Membaca Prospek Industri Tahun 2014 

Jika membicarakan prospek industri 

pada 2014, menurut saya pekerjaan 

rumah utama yang dihadapi stakeholders 

adalah menjaga dan meningkatkan 

daya saing industri nasional. 

Terlebih, 2014 adalah tahun politik 

yang sangat menguras energi pemerintah. 

Franky Sibarani 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Oleh karena itu, kemampuan kita 

untuk menjaga dan meningkatkan 

daya saing industri akan menentukan 

cerah suramnya industri nasional 

pada tahun depan. 

Secara umum, banyak pihak memprediksi 

ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh. 

Pemerintah, lembaga internasional OECD dan ADB 

memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

2014 pada kisaran 6%, Bank Indonesia 5,8%— 


6,2%, Bank Dunia sekitar 5,3%, serta IMF 5,5%. 

Hal ini merupakan modal positif untuk tetap menjaga 

pertumbuhan. 

Namun, peringkat daya saing Indonesia cukup 

rendah untuk indikator kemudahan memulai bisnis 

(peringkat 175 dari 189 negara), pemenuhan kontrak 

(peringkat 147 dari 189), mengatasi gagal 

bayar (144 dari 189), dan pembayaran pajak (peringkat 

137 dari 189). Namun, daya saing yang 

cukup tinggi dari Indonesia adalah market size 

pada ranking 15, serta inovasi dan tingkat kepuasan 

bisnis yang berada pada ranking 33. 

Berkaca kepada hal di atas, optimisme pertumbuh 

an ekonomi Indonesia dan realitas daya saing 

Indonesia dibandingkan dengan negara lain, saya 

mencatat ada lima poin yang perlu menjadi perhatian 

pemerintah karena cukup krusial menentukan 

prospek industri nasional pada tahun depan. 

Lima aspek tersebut adalah sinergi kebijakan 

antarkementerian, tenaga kerja, arah investasi kepada 

penyediaan bahan baku dan barang modal, persiapan 

implementasi perjanjian Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) mulai Desember 2015 serta 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 

Pertama, saya melihat belum ada keterpaduan di 


antara kementerian untuk memajukan industri nasional. 

Kebijakan Kementerian Perindustrian mendorong pertumbuhan 

industri nasional tetapi Kementerian Pertanian justru 

kontraproduktif terhadap pertumbuhan industri. 

Saya menyontohkan keberadaan Peraturan Menteri 

Pertanian No. 84/2013. Pasal 7 menyatakan impor da 

ging hanya bisa dilakukan dari negara yang bebas dari 

penyakit mulut dan kuku, sehingga impor daging 

Indonesia ditentukan hanya bisa berasal dari tiga negara, 

yaitu Australia, Selandia Baru, dan AS. 

Namun, pada Pasal 9 Kementan memberikan izin 

impor dari negara yang dianggap masih belum bebas 

dari penyakit mulut dan kuku jika dilakukan dalam 

bentuk produk jadi atau olahan. Hal ini berpotensi 

meng ancam daya saing industri olahan berbahan baku 

daging di dalam negeri. 

Ancaman lain, pasar produk daging olahan seperti 

baso dan sosis di dalam negeri akan dikuasai produk 

impor. Industri kecil menengah akan terancam. Padahal, 

sebelum Permentan itu keluar, Dirjen Industri Agro 

Kemenperin sudah berencana membuat aturan melarang 

impor daging olahan berba han baku daging dari negara 

yang masih belum bebas PMK. 

MASALAH PENGHILIRAN 

Kebijakan penghiliran coklat juga terhambat kebijakan 

Kementan. Kebijakan penghiliran yang 

diusung Kemenperin dengan menerapkan bea keluar 

untuk ekspor kakao telah berhasil menumbuhkan 

industri pengolahan coklat nasional. 

Namun, industri ini menghadapi ancaman terkait 

dengan ketersediaan bahan baku karena tidak ada pertambahan 

produksi buah kakao. Apabila tidak ada langkah 

istimewa dari Kementan, Indonesia terancam menjadi 

importir kakao pada 2015. 

Kedua, kemampuan pemerintah mendorong investasi 

produk bahan baku dan barang modal. Investasi pada 

bidang ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan 

sektor industri olahan sehingga daya saingnya ikut 

meningkat. 

Kondisi yang terjadi saat ini patut menjadi perhatian 

karena kondisi investasi yang cenderung bergeser dari 

industri padat karya ke arah industri padat modal dan 

industri penghasil bahan baku menjadi investasi produk 

jadi. 

Kecenderungan tersebut perlu diwaspadai karena tidak 

menciptakan pertumbuhan industri baru dan mengarahkan 

Indonesia sebagai pasar besar. Pemerintah seharusnya 

mulai mengarah untuk menjaring investor yang 

menghasilkan produk barang modal dan bahan baku. 

Ketiga, persoalan ketenagakerjaan dan jaminan ketersediaan 

energi, menurut saya, masih berpotensi menjadi 

penghambat pertumbuhan industri pada 2014. Persoalan 

ketenagakerjaan bisa menjadi penghambat apabila penentuan 

upah tenaga kerja menjadi komoditas politik. 

Padahal, penetapan UMP 2014 ini sudah mengacu 

kepada penentuan komponen hidup layak (KHL) dan 

mekanisme Dewan Pengupahan. Namun, saya optimistis 

persoalan hubungan industrial antara pengusaha dan 

pekerja tidak akan mengganggu prospek industri 2014. 

Hal penting lainnya untuk menjaga prospek industri 

2014 adalah jaminan ketersediaan energi. Pada satu sisi, 

pemerintah belum bisa memenuhi pasokan gas untuk 

kebutuhan industri. Pemerintah pun juga masih berencana 

menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri. Dua 

kebijakan ini kontraproduktif dengan upaya peme rintah 

menaikkan daya saing industri. Saya berharap pemerintah 

fokus terlebih dahulu menjamin kelancaran pasokan energi 

yang dibutuhkan untuk menggerakkan industri. 

Keempat, persiapan MEA 2015. Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) akan diimplementasikan mulai Desember 

2015. Namun, kemampuan industri nasional bersaing de 

ngan industri sesama Asean ataupun di luar Asean, ditentukan 

oleh sinergi kalangan pemerintah dan daya saing. 

Hal ini perlu menjadi catatan semua pihak agar tidak 

terabaikan di tengah hiruk-pikuk tahun politik. 

Kegagalan penyiapan daya saing industri menghadapi 

MEA hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pasar 

besar di Asean. 

Saya berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tahun terakhir pemerintahannya dapat mengeluarkan 

kebijakan khusus dalam bentuk instruksi presiden untuk 

percepatan implementasi peningkatan daya saing industri 

nasional menghadapi MEA. Pemerintah juga perlu memberi 

perhatian khusus terhadap kesiapan UKM. 

Kelima, pemerintah perlu meneruskan beberapa kebijakan 

yang bertujuan melindungi produk nasional agar 

dapat memenangkan persaingan pasar dalam negeri. 

Kebijakan tersebut adalah terkait penggunaan produk 

dalam negeri (P3DN) untuk produk mebel dan rotan, 

serta penggunaan produk kapal PT PAL oleh Pertamina, 

perlu diteruskan dan diperluas untuk sektor industri 

lainnya. 

Kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai 

langkah jangka pendek mengantisipasi krisis ekonomi 

yang menggerus pasar ekspor, dalam jangka panjang 

dapat menjadi salah satu instrumen pengaman pasar 

domestik bagi produk nasional. 

Saya juga berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan 

untuk memasukkan bidang jasa usaha distri butor 

mendapat perlindungan melalui daftar negatif investasi 

(DNI). Saat ini pemerintah belum mengatur sektor tersebut 

sehingga dimungkinkan masuknya modal asing hingga 

100%, padahal, banyak industri nasional yang sanggup 

untuk masuk ke dalam jenis usaha tersebut. 

Saya menempatkan 2014 adalah penentuan bagi 

industri nasional apakah akan mampu menjadi tuan 

rumah di negeri sendiri atau hanya akan menjadi pasar 

besar bagi produk asing, terutama menjelang penerapan 

MEA pada akhir 2015. 

Saya ingin menggarisbawahi waktu 2 tahun bukan 

waktu yang lama untuk mempersiapkan daya saing 

industri nasional. Namun, saya masih berkeyakinan kita 

mampu menghadapi MEA sepanjang ada komitmen 

nyata dari pemerintah meningkatkan daya saing dan 

membenahi aspek krusial yang telah dipaparkan di atas. 


Penghiliran Industri 

Pembangunan akan Menggeliat 

Pada 2013, perkembangan pembangunan 

industri hulu berbasis sumber 

daya alam terbarukan dan sumber 

daya alam tidak terbarukan 

memang belum terlihat. 

Riendy Astria & Peni Widarti 


Namun, pemerintah yakin akan ba 

nyak proyek pembangunan industri 

hulu yang mulai bergerak pada 

2014. Belum lagi rencana investasi 

yang masih akan terus mengalir ke 


Penghiliran industri yang berbasis sumber daya 

alam, khususnya mineral dan agro memang sudah 

berjalan beberapa tahun belakangan ini. Namun, 

hasilnya belum bisa terlaksana seutuhnya sehingga 

pemerintah akan fokus kembali pada program 

penghiliran guna mempercepat peningkatan daya 

saing industri nasional. 

Hal ini terbukti dari masuknya program penghilir 

an industri dalam kegiatan prioritas atau target 

Kementerian Perindustrian 2014. Menteri 

Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan akan fokus 

pada kegiatan ketahanan pangan nasional seperti 

revitalisasi industri pupuk dan menjaga iklim 

investasi serta iklim usaha di dalam negeri. 

Pihaknya juga akan fokus pada kegiatan prioritas 

penumbuhan industri berbasis hasil tambang seperti 

industri besi baja, alumunium, nikel, tembaga, 

dan petrokimia serta penumbuhan industri berbasis 

hasil pertanian seperti agro industri yang difokuskan 

pada pengembangan industri hilir kelapa sawit, 

kakao, karet, dan furnitur. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Sofjan Wanandi mengatakan komponen impor 

industri masih besar. Dia berharap pada tahun 

depan semua kebutuhan bahan baku, komponen 

sampai barang jadi harus dibuat di dalam negeri. 

Menurutnya, pada tahun depan pengusaha tetap 

akan bertahan dengan modal dan rencana yang 

sudah dimiliki saat ini. Untuk bisa menjadi pemain 

industri global, sangat dibutuhkan dukungan 

pemerintah dari berbagai macam kebijakan. 

Optimistis 

Meski hasil program penghiliran belum terlihat 

secara nyata, Hidayat optimistis program ini 

akan berhasil ke depannya. Hal ini membuat 

pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait 

menjadikan program ini sebagai prioritas na 

sional. 

“Kebijakan ini perlu dilanjutkan pada pemerintahan 

selanjutnnya. Sebagai implementasi atas program 

penghiiran industri, selama ini kami telah 

berupaya untuk menarik investasi untuk meningkatkan 

nilai tambah,” tambahnya. 

Apindo berharap pada 2014, ketika aktivitas politik 

akan bergulir panas tidak sampai mengganggu 

para pelaku bisnis yang sudah berusaha menuju 

pasar global terutama untuk mempersiapkan diri 

menghadapi pasar bebas 2015. 

Namun, dia khawatir Pemilu bisa menurunkan laju 

investasi baru ke dalam negeri. Bagi investasi yang 

sudah telanjur masuk sejak 2 tahun—3 tahun lalu, 

mereka akan tetap menyelesaikan bisnisnya untuk 

mencapai target pertumbuhan yang diingin kan. 

“Perkembangan industri 2014 tidak akan banyak 

pertumbuhannya karena orang tidak banyak 

investasi karena tahun pemilu,” ujar Sofyan. 

Untuk mengatasi beragam penghambat pertumbuhan 

industri, setidaknya pemerintah harus mempercepat 

pembangunan infrastruktur. 

Berbagai kalangan pengusaha sejatinya ingin 

menjaga momentum pertumbuhan industri dalam 

negeri yang terbilang cukup meningkat. Setiap 

pelaku usaha memiliki strategi dan target untuk 

mencapai keberhasilan, terutama merebut pasar 

ekspor. 

Bagi industri mebel, kekhawatiran itu terletak 

pada perubahan kabinet setelah Pemilu usai. 

Pengusaha tidak ingin jika ke depan ada perubahan 

kebijakan yang sudah dibuat untuk mendorong 

industri mebel ke pasar global. 

Apalagi, industri mebel kayu dan rotan saat ini 

gencar melakukan promosi dan penetrasi pasar 

serta membuat inovasi untuk mencapai target 

ekspor US$5 miliar pada 2018. 

“Namun, kalau produk yang orientasinya ekspor, 

sepertinya pada tahun depan tidak ada masalah, 

justru negara saat ini butuh devisa. Mungkin gangguan 

kecil yang terjadi pada 2014 adalah seperti 

upah buruh,” ujar Abdul Sobur, Sekjen Asosiasi 

Mebel dan Kerajinan Indonesia. 

Berbeda dengan industri rokok. Bagi mereka, 

tahun politik adalah tahun konsumtif terutama 

untuk produk makanan dan minuman serta rokok. 

Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok 

Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Aziz Us mengatakan 

pelaku usaha produk tembakau melihat pasar 

dalam negeri masih begitu besar. 

Apalagi, banyak perjanjian internasional yang 

dilakukan Indonesia dengan berbagai negara, bisa 



membuat Indonesia menjadi pasar yang menggiurkan 

bagi industri asing. “Saya yakin mungkin akan ada lagi 

konsolidasi perusahaan [hasil tembakau] seperti yang 

dilakukan PT Philip Morris Indonesia dengan PT HM 

Sampoerna,” ujarnya. 

Terus Tumbuh 

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian 

Perindustrian Panggah Susanto mengatakan kinerja 

industri agro masih akan terus tumbuh pada tahun 

depan karena banyak proyek baru yang sudah mulai 

berproduksi. 

“Di sektor ini yang masih akan menjadi prioritas pada 

2014 yaitu pernghiliran mulai dari CPO, karet, coklat, 

rotan dan sebagainya,” kata Panggah. 

Menurutnya, program penghiliran industri agro bisa 

dikatakan berjalan dengan baik. Hanya saja, untuk 

penghiliran karet masih agak terhambat atau belum terakselerasi. 

Panggah menjelaskan, karet bukanlah 

produk yang bisa berdiri sendiri sehingga harus dimixed 

yang karet alam ataupun kimia lainnya. 

Dia optimistis pertumbuhan industri agro pada 2014 

masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi 

atau di atas 6%. Selain didorong oleh program penghiliran, 

industri makanan dan minuman akan membantu 

menopang pertumbuhan pada 2014. 

Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Mahendra Siregar mengatakan investor masih melihat 

Indonesia sebagai tempat yang menguntungkan untuk 

berinvestasi pada tahun depan. 

“Ini kelihatannya program penghiliran direspons positif 

oleh para investor. Jadi banyak yang berinvestasi di 

sektor upstream [hulu],” kata Mahendra. 

Mahendra memprediksi investasi industri hulu masih 

akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang. 

“Setidaknya periode 3 tahun—4 tahun mereka akan 

terus komitmen untuk itu. Soalnya investasi ini strategis 

dan bukan investasi jangka pendek.” 

Dia menilai, adanya Pemilu 2014 tidak akan mengurungkan 

niat investor untuk berekspansi di dalam ne - 

geri. Pasalnya, seiring dengan berjalannya waktu, investor 

kian paham dan melihat Indonesia dalam perspektif 

yang lengkap. Investor sudah melihat Indonesia sebagai 

negara demokrasi yang besar dengan pasar yang juga 

besar. 

Oleh karena itu, investor melihat Indonesia sebagai 

negara yang semakin mapan sehingga proses pergantian 

pemimipin merupakan hal yang wajar dan tidak perlu 

dikhawatirkan. 

Selain itu, lanjut Mahendra, banyak investasi yang 

masuk ke Indonesia bukan lantaran sudah mendekati 

berlakunya Asean Economic Community (AEC) pada 

2015. “Namun, hal ini lantaran pasar Indonesia yang 

kuat dan berkelanjutan.” 

Pada 2014, pemerintah juga akan terus meningkatkan 

daya saing industri guna menyongsong AEC pada akhir 

2015. Menperin Hidayat mengatakan ada beberapa langkah 

dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral untuk 

menghadapi AEC 2015 yang akan dilakukan. 

Langkah-langkah tersebut a.l mengintensifkan 

so sialisasi AEC kepada stakeholder industri dan mengusulkan 

percepatan pemberlakuan safeguard dan antidumping 

bagi produk impor tertentu. 

Selain itu, menambah fasilitas laboratorium uji dan 

meningkatkan kompetensi SDM industri, penyusunan 

standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) 

pada masing-masing sektor industri, serta penguatan 

IKM dan pengembangan wirausaha baru. 

Setelah terus menggenjot investasi di bidang industri 

dasar, pemerintah kini menargetkan adanya investasi di 

bidang mesin untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil 

dan sepatu. Hidayat berjanji akan terus menggenjot 

investasi dari hulu ke hilir. 

“Selama 3 tahun belakangan, pemerintah terus me - 

ngem bangkan industri dasar. Pada 2014 memang akan di - 

lanjutkan, tetapi harapannya juga ada yang masuk untuk 

industri padat karya seperti tekstil dan sepatu,” jelasnya. 

Pada 2014 Kemenperin akan melanjutkan program ini 

dengan kegiatan utama restrukturisasi permesinan 110 

perusahaan industri tekstil dan aneka, penyusunan 3 

SNI dan 14 rancangan SNI produk industri TPT dan 

aneka serta fasilitasi pengembangan dua klaster industri 

TPT dan alas kaki. 

Selain itu, pada 2014 Kemenperin fokus melakukan 

perbaikan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi, 

ketersediaan lahan terutama di Pulau Jawa dan 

jaminan pasokan bahan baku dan sumber energi. 

Selanjutnya, penyelesaian hambatan investasi seperti 

divestasi pada industri pengolahan mineral, aturan terkait 

limbah b3, dan tata ruang, serta perjanjian kerja 

sama internasional untuk meningkatkan investasi. 


Pasar Konstruksi 

Proyek Tidak Lagi Fokus di Jakarta 

Lembaga Riset PT BCI Asia 

Indonesia menyebutkan nilai pasar 

konstruksi nasional sektor gedung 

dan sipil pada 2014 bakal mencapai 

Rp493,16 triliun, naik 14,99% 

dibandingkan dengan realisasi 2013 

sebesar Rp428,85 triliun. 

Dimas Novita Sari 

dimas.novita@bisnis.co.id 

Nilai konstruksi tahun depan itu terdiri 

dari 4.550 proyek, dengan komposisi 

pekerjaan sipil 20%, atau 870 

proyek dengan nilai hampir Rp233 

triliun dan gedung 80%, atau 3.680 

proyek dengan nilai Rp260,38 triliun. 

Untuk pembangunan gedung, senilai Rp77,19 

triliun ditujukan untuk pembangunan residensial. 

Selanjutnya kawasan industri (Rp56,66 triliun), perkantoran 

(Rp41,89 triliun), mal (Rp22,77 triliun), 

rumah sakit (Rp6,55 triliun), sekolah (Rp6,36 triliun), 

dan tempat rekreasi (Rp3,13 triliun). 

Sementara itu, untuk sektor sipil pembangunan 

didominasi oleh proyek-proyek besar untuk mendukung 

konektivitas. Proyek tersebut di antaranya 

jalan tol Serpong-Balaraja, Medan-Kuala Namu, 

Cisumdawu, Jembatan Riau-Bintan, Mass Rapid 

Transit Jakarta, dan Pelabuhan Kalibaru. 

Nilai konstruksi sipil 2014 itu, tidak termasuk 

proyek-proyek kecil seperti pembangunan jalan 

provinsi karena tidak berpengaruh signifikan. 

Adapun pemberi kerja pekerjaan sipil, masih 

didominasi oleh pemerintah dan dari pinjaman 

asing. 

Pembangunan infrastruktur nasional pada tahun 

depan juga akan lebih merata, tidak lagi berpusat di 

Jakarta. Meskipun tidak signifikan akan tetapi sejalan 

dengan program pemerintah pembangunan 

akan lebih menyebar. 

BCI Asia masih melihat kendala pembangunan 

konstruksi, lanjutnya, justru berada pada pengadaan 

lahan serta proses perizinan. 

Proyek MP3EI 

Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian 

Pekerjaan Umum Hediyanto W. Hussaini me - 

nga takan 35%-40% dari nilai tersebut umumnya 

berupa paket pekerjaan kebinamargaan, pembangkit 

listrik, pelabuhan, dan bandar udara. 

“Semuanya itu sesuai dengan tujuan MP3EI 

[Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia] yakni konektivitas,” 

katanya. 

Proyek-proyek tersebut merupakan infrastruktur 

prioritas mengingat masih adanya gap kebutuhan 

dengan ketersediaan dan daya tampung yang overload. 

Selain itu, peningkatan nilai pasar jasa konstruksi 

akan disumbang dari penyesuaian nilai proyek 

tahun jamak akibat kondisi kahar yang terjadi. 

Seperti diketahui, pada tahun ini pasar jasa konstruksi 

nasional diterpa kondisi kahar (force 

majeure) akibat pelembahan rupiah yang didahului 

oleh kenaikan BBM dan upah minimum regional. 

“Harga satuan banyak yang naik sehingga akan 

terjadi penyesuaian kontrak,” jelasnya. 

Pertumbuhan Nilai 

Konstruksi (Rp Triliun) 

223,95 

Rp 

284,17 

Rp 

428,85 

Rp 

493,16 

2011 2012 2013* 2014* 

Sumber: PT BCI Asia, diolah 

Rp 

Ket: *) Perkiraan 

Nilai Konstruksi 

Berdasarkan Wilayah (Rp Triliun) 

Sumatra 

93,37 

Kalimantan 

29,64 

Jawa Timur 

30,24 

Jabodetabek 

184,96 

Jawa Barat 

67,36 Jawa Tengah-DIY 

22,82 

Indonesia Timur 

50,55 

Bali-Nusa Tenggara 

14,16 

BISNIS/M. RAUSHAN 



Kemudian, pemerintah masih akan menjadi pemberi 

proyek paling besar baik dari APBN dan APBD, diikuti 

oleh BUMN kemudian swasta. 

Hediyanto menggarisbawahi bahwa pada tahun 

depan pasar jasa konstruksi harus meningkatkan kompetensinya, 

baik secara sumber daya manusia dan 

finansial untuk menghadapi Pasar Bebas Asean pada 

2015. 

Jangan sampai pasar jasa konstruksi nasional justru 

dalam keadaan lemah ketika serbuan asing masuk, 

mengingat Indonesia menjadi salah satu pasar buruan 

investor. 

Salah satu lini yang harus diperkuat adalah jumlah 

insinyur profesional yang paling tidak harus mencapai 

1.000-2.000 orang pada tahun depan. Saat ini, Indonesia 

hanya memiliki 200 orang insinyur bersertifikat. 

Oleh karena itu, tahun depan pemerintah akan lebih 

agresif dalam mensosialisasikan pentingnya dan perlunya 

sertifikasi tersebut. 

Sementara itu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi 

Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo mengatakan 

proyek Rp100 miliar akan menguasai pangsa pasar jasa 

konstruksi hingga 80%. 

Jalan dan jembatan akan tetap menjadi pekerjaan 

infrastruktur yang paling banyak dikerjakan pada tahun 

depan, di samping infrastruktur besar lainnya. 

“Yang kecil-kecil dan dasar itu kan sudah dikerjakan 

di tahun-tahun kemarin, jadi sekarang tinggal yang 

besar-besarnya,” jelasnya. 

Dia mencontohkan salah satu proyek yang akan 

ba nyak ditangani pada tahun depan yakni jembatan 

dengan bentang besar 600 m-1.000 m. 

Dengan meningkatnya nilai pasar jasa konstruksi 

pada tahun depan, tentunya juga akan membuka peluang 

munculnya perusahaan baru jasa konstruksi. 

Namun, menurut Soeharsojo, saat ini pasar jasa konstruksi 

tidak membutuhkan peningkatan secara kuantitas, 

akan tetapi kualitas. 

Hal ini terkait dengan segera berlakunya Pasar Bebas 

Asean atau Asean Economic Community pada 2015 

yang menuntut daya saing para pelaku jasa konstruksinya. 

“Bagusnya itu, yang kecil jadi menengah, menengah 

jadi besar. Peran pengendalian dari pemerintah yang 

kami harapkan,” katanya. 

Pengendalian tersebut bisa berupa dengan pengetatan 

izin pendirian badan usaha baru dan pelatihan bagi 

pelaku jasa konstruksi. 

Apalagi, pemberlakukan UU Keinsinyuran pada tahun 

depan juga akan mendukung peningkatan kompetensi 

insinyur sehingga pembangunan di bidang infrastruktur 

akan semakin berkualitas. 

Artinya, tatanan terhadap sumber daya manusia khususnya 

insinyur infrastruktur lebih terprogram, di mana 

ketentuan dasar dan syarat-syarat insinyur profesional 

jelas tercantum. 


Geliat Pariwisata 

Berkah MICE pada Tahun Politik 

Situasi perekonomian dunia yang 

masih tidak menentu menjadi 

an caman tersendiri bagi kondisi pariwisata 

pada 2014. Jumlah kunjungan 

wisatawan, terutama wisatawan 

mancanegara, bisa jadi ikut-ikutan 

terkoreksi. 

Dewi Andriani 

dewi.andriani@bisnis.co.id 

Padahal, pemerintah telah memasang 

target menjadi 9,5 juta kunjungan 

pada 2014. Beruntung ada pesta 

demokrasi yang boleh jadi turut 

menyelamatkan industri pariwisata 

nasional tahun depan. 

Pesta demokrasi kerap menjadi salah satu pertimbangan 

bagi wisatawan mancanegara (wisman) 

ketika akan mengunjungi suatu negara karena gejolak 

politik seringkali memengaruhi tingkat keamanan 

di negara itu. 

Menilik data Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, ketika pesta demokrasi 2009 lalu, 

jumlah kunjungan wisman di Indonesia hanya 

meningkat 1,43% dari tahun sebelumnya. 

Penerimaan devisa kala itu minus 14,29%. 

Pengeluaran wisman pun merosot dari sekitar 

US$1.178 menjadi US$995,93 per orang per kunjungan. 

Bandingkan dengan tahun-tahun sebelum 

atau sesudah pesta demokrasi. Rata-rata pertumbuhan 

jumlah kunjungan di atas 9%. 

Namun sepertinya, pemerintah tidak begitu khawatir 

dengan ancaman ini. Pemerintah tetap optimistis 

kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara 

maupun wisatawan nusantara (wisnus) 

tetap tumbuh sesuai dengan target yang telah dipatok 

sebesar 9,3 juta-9,5 juta kunjungan dengan pertumbuhan 

8% pada tahun depan. 

Optimisme ini cukup beralasan. Sampai akhir 

September 2013, BPS mencatat telah terjadi 6,41 

juta kunjungan atau naik 8,8% dari periode yang 

sama tahun sebelumnya. Adapun, target hingga 

akhir tahun ini sebesar 8,5 juta kunjungan dengan 

target devisa US$10 miliar. 

Untuk wisnus, hingga triwulan I/2013—menurut 

data BPS terakhir—tercatat ada lebih dari 55 juta 

perjalanan. Wisnus menjadi kekuatan pariwisata 

nasional karena kontribusinya dari segi pengeluaran 

yang sangat signifikan terhadap perekonomian 

nasional. 

Sepanjang 2012, dengan jumlah perjalanan 245,3 

juta dan rata-rata pengeluaran Rp700.000 per orang, 

kontribusinya terhadap ekonomi nasio nal mencapai 

Rp171,7 triliun. Tahun ini ditargetkan 250 juta perjalanan 

wisnus dengan total pengeluaran Rp178,6 

triliun. 

“Faktor politik pada 2014 tidak akan terlalu 

mengganggu kunjungan wisman. Selama pesta 

demokrasi beberapa kali, tidak pernah terjadi chaos 

baik di pusat maupun daerah. Yang paling mengganggu 

nanti mungkin saat kampanye karena 

macet,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Mari Elka Pangestu. 

Industri Pariwisata di Tanah Air, menurut Mari, 

masih akan tumbuh positif. Geliat pariwisata ini 

akan ditopang oleh upaya yang digenjot pemerintah 

selama ini. Pemerintah secara aktif mempromosikan 

keindahan Indonesia, terutama 16 kawasan 

strategi pariwisata nasional, selain Bali. 

Promosi kawasan tersebut tidak hanya ditujukan 

untuk wisman, tetapi juga wisnus. Di tengah 

kondisi pasar global yang tidak menentu, akibat 

perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan 

beberapa negara Eropa, pasar wisnus merupakan 

sasaran yang empuk. Apalagi, kelas menengah di 

Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. 

Golongan ini sudah mulai menjadikan liburan se - 

bagai kebutuhan. 

Selain promosi destinasi wisata yang terus 

digalak kan, melemahnya mata uang rupiah terhadap 

dolar AS sepertinya membawa berkah tersendiri 

bagi pelaku wisata pada tahun ini. 

Harga rupiah yang kelewat murah dibandingkan 

dengan dolar membuat orang Indonesia yang 

bepergian ke luar negeri (wisatawan nasional/ 

wisnas) cenderung mengerem rencananya. 

Sebagai gantinya, mereka mengalihkan kunjungan 

ke dalam negeri. Apalagi, kini semakin banyak 

destinasi wisata di Tanah Air yang tak kalah me - 

narik. 

Wisman, apalagi yang menggunakan dolar, juga 

ramai-ramai memanfaatkan situasi ini karena biaya 

yang dikeluarkan untuk berwisata ke Indonesia 

menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. 

Arus kunjungan wisnus dan wisman ini juga 

didukung oleh bertambahnya rute penerbangan 

antardaerah. Beberapa maskapai kini mulai 

menyasar daerah-daerah yang selama ini belum 

dijamah. 

Garuda Indonesia misalnya akan memulai penerbangan 

ke sejumlah kota di Indonesia Timur pada 

Desember. Dukungan maskapai tersebut akan 


membuat cakupan destinasi wisata di Tanah Air semakin 

luas, dan tidak berpihak pada daerah-daerah wisata 

tertentu saja. 

Pelaku usaha juga mulai piawai mengemas paket perjalanan 

yang menarik bagi para wisnus, wisnas, dan 

wisman. “Perkembangannya pun akan signifikan seiring 

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta berbagai 

promosi-promosi dari agen perjalanan,” ujar 

Asnawi bahar, Ketua Association of The Indonesian 

Tours and Travel Agencies (Asita). 

Pergerakan pariwisata di Tanah Air pada tahun depan 

juga bisa terlihat dari survei yang dilakukan 

TripAdvisor, situs perjalanan dunia. Menurut situs itu, 

95% masyarakat Indonesia rela berhemat untuk 

melakukan perjalanan, lebih tinggi dari rata-rata global 

sebesar 88%. 

Perjalanan domestik dan intraregional masih menjadi 

prioritas utama warga Indonesia, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Dari survei tersebut, kebanyakan responden mengaku 

lebih senang melakukan perjalanan dalam negeri karena 

biayanya yang dinilai tidak terlalu mahal (44%), memiliki 

keinginan untuk mengeksplorasi dan mengenal 

ne geri sendiri (42%), dan untuk mengunjungi keluarga 

(38%). 

Memang, bila dilihat dari sisi anggaran, wisnus akan 

mengurangi anggaran perjalanan mereka pada 2014. 

Namun, jumlah perjalanan yang dilakukan lebih ba - 

nyak. 

“92% Konsumen Indonesia berencana berpergian di 

Indonesia dengan biaya yang lebih rendah, tetapi perjalanannya 

lebih banyak. Rencana liburan singkat akan 

naik 35% dan untuk liburan panjang naik sampai 

20%,” ujar Lewis Ng, Commercial Director APAC, 

TripAdvisor for Business. 

Perkembangan 

Kunjungan Wisman 

Periode 2009—201409 2014 

6,3 

6,29 

7 

7,65 

2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

Wisman (Juta orang) Penerimaan Devisa(US$ Juta) 

614,3 

7,6 

771 725,3 

8,5 

646,1 700,7 

9,12 

Tahun MICE 

Belum lagi berkah tahun politik. Pesta demokrasi 

pada tahun depan diyakini ikut menggenjot meeting, 

incentive, conference, & exhibition (MICE), khususnya 

subsektor meeting dan conference. 

Menjelang puncak pesta demokrasi, partai-partai 

sibuk menggelar berbagai pertemuan dalam rangka konsolidasi 

internal. Untuk menarik massa, mereka juga 

kerap menyelenggarakan berbagai macam event. 

Pertemuan antarpartai untuk urusan ‘rapat barisan’ juga 

makin kerap dilakukan. 

Semua kegiatan ini praktis membutuhkan tempat atau 

venue. Selain menggelar di arena lapangan terbuka, 

tempat yang biasanya dituju adalah hotel dan convention 

centre. 

Pergerakan MICE tersebut tidak hanya terjadi di kotakota 

besar saja tetapi menyebar hingga ke pelosokpelosok 

daerah. Yang kebanjiran untung pun tak hanya 

hotel saja. Ruang-ruang pertemuan biasanya telah dibooking 

sejak jauh-jauh hari. 

Apalagi menjelang puncak kampanye, geliat MICE 

dan pergerakan wisnus akan melonjak. Industri ekonomi 

kreatif juga ikut-ikutan ketiban untung, salah satunya 

adalah seni pertunjukan. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI) Yanti Sukamdani memperkirakan pesta 

demokrasi akan mendongkrak tingkat keterisian (occupancy) 

hotel. Rata-rata tingkat occupancy hotel pada 

2014 diperkirakan mencapai 65%, naik signifikan 

dari kondisi 2013 yang hanya 5%—10%. 

Pertumbuhan terbesar, menurutnya, terjadi pada hotel 

di kota-kota besar yang dilengkapi dengan fasilitas 

MICE. Tak heran, kala itu hotel-hotel akan panen 

untung. 

“2014 Itu tahun politik. Akan ada banyak sekali 

rapat-rapat para kader partai politik untuk konsolidasi. 

Tentu mereka akan menggunakan hotel sebagai tempat 

pertemuan.” 

Kolaborasi sejumlah upaya pemerintah dan pesta 

demokrasi tahun ini memang ikut membawa berkah 

bagi industri pariwisata. 

Namun, ketika pesta demokrasi ini berakhir, industri 

pariwisata akan kembali menghadapi masalah lainnya, 

mulai dari persoalan klasik seperti infratsruktur pendukung 

pariwisata, seperti bandara, jalan tol, dan pelabuhan 

laut hingga konektivitas antardaerah. 

Masalah ini memang seharusnya segera diselesaikan 

sehingga tidak menjadi PR yang berulang setiap tahunnya. 

Semoga! (Maria Y. Benyamin) 

8 

10 

9 

10,64 

*) Target optimistis 

9,5 

JumlahKunjunganWisman 

Periode 2013 (ribu) 

789,6 717,8 771 770,9 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep 

Sumber: Pusdatin Kemenparekraf dan BPS, November 2013, diolah. BISNIS/RADITYO EKO 


Jalan Tol 

Jelang Lepas Landas 

bagi Investor 

Progres pengadaan tanah proyek 

jalan tol pada 2014 diprediksi akan 

signifikan, ini karena merupakan 

tahun terakhir penggunaan UU 

Agraria sebagai acuan pengadaan 

lahan bagi proyek infrastruktur. 

Dimas Novita Sari 

dimas.novita@bisnis.co.id 

Dengan demikian, proyek yang jalan 

tol yang dalam proses pengadaan 

tanah akan berpacu dengan waktu 

dan terus mendorong realisasi guna 

mengejar target tersebut. 

Pasalnya, sisa tanah yang belum 

terbebas otomatis akan menggunakan UU No. 

2/2012 tengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum dimulai pada 2015. 

Lambannya pembebasan tanah menjadi salah satu 

penyebab meningkatnya biaya investasi proyek jalan 

tol. Penyebab lainnya karena adanya eskalasi, perubahan 

desain, hingga kebutuhan lahan yang meluas. 

Sebagai gambaran, jika biaya investasi 23 proyek 

jalan tol yang telah diusahakan sebelum 2010 tercatat 

Rp74,77 triliun, namun kini nilainya membengkak 

44,75%, menjadi Rp108,23 triliun. 

Namun, berdasarkan UU baru tersebut, proses 

pengadaan tanah akan berbeda dari yang sekarang 

diaplikasikan. Persetujuan pengadaan proyek 


melalui musyawarah 

dengan masyarakat 

setempat 

dilakukan di tahap 

awal untuk kemudian 

baru diterbitkan 

surat persetujuan 

penetapan lokasi 

pembangunan 

(SP2LP), sehingga 

dalam prosesnya 

tidak lagi terganjal 

masalah penolakan 

dari warga. 

Jika proyek yang 

sudah berjalan 

menggunakan UU 

baru tersebut, maka 

proses pengadaan 

sisa tanah harus mengikuti aturan main baru dan 

meng ulang tahapan yang sebenarnya sudah dilakukan. 

Selain mekanisme yang kian pasti, biaya pengadaan 

lahan tersebut pun akan ditanggung oleh 

pemerintah melalui unit khusus Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) yakni Deputi 

Pengadaan Tanah, sehingga badan usaha jalan tol 

(BUJT) tidak perlu lagi menanggung biaya operasional 

pelaksanaan. 

Yang paling penting ialah BUJT tidak lagi 

menalangi dana land capping dan mengajukan permohonan 

dana bantuan layanan umum (BLU). 

Namun, pemerintah menggarisbawahi penggunaan 

uang negara dalam pengadaan lahan tersebut 

pada proyek jalan tol yang sudah berjalan. Jika 

dalam perjanjian pengusahaan jalan tol disebutkan 

kewajiban pengadaan lahan merupakan miliki 

BUJT, maka perusahaan harus tetap menggelontorkan 

dananya. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian 

Pekerjaan Umum Djoko Murdjanto menyampaikan 

perbedaan aturan main dalam pengadaan tanah di 

jalan tol tersebutlah yang menyebabkan pemerintah 

tidak segera mengaplikasikannya di proyek yang 

sedang berjalan. 

“Prosesnya berbeda, harus diulang dan dibalik. 

Itu butuh waktu banyak makanya kami kasih 

waktu sampai 2014,” katanya. 

Apalagi, proyek jalan tol yang sedang dalam 

pembebasan tanah saat ini merupakan proyek yang 

telah lama berjalan sehingga tahun depan merupakan 

tahun panen pembayaran ganti rugi dari 

dana land capping. 

Kementerian Pekerjaan Umum akan mengajukan 

dana land capping 2014 sebesar Rp2 triliun, sejalan 


Kenaikan Biaya Investasi di 23 Proyek Jalan Tol 

Ruas Investasi Sesuai FIRR Awal Investasi* FIRR* Dukungan Pemerintah 

BPJT (Rp Triliun) (%) (Rp Triliun) (%) 

Cikampek-Palimanan 5,9 17,86 12,56 17,86 -- 

Pejagan-Pemalang 3,2 18,64 5,50 17,20 LC Rp106 miliar 

Pemalang-Batang 2,29 18,13 4,07 17,93 -- 

Batang-Semarang 3,64 17,64 4,20 17,26 LC Rp61,97 miliar 

Semarang-Solo 6,13 15,94 6,20 16 LC Rp533,213 miliar 

Solo-Mantingan-Ngawi 4,27 17,4 5,13 17,39 Pengadaan tanah 90,10 km & konstruksi 20,90 km 

Ngawi-kertosono 3,18 17,5 3,82 17,81 Pengadaan Tanah 87,02 km & konstruksi 37,50 km 

Kertosono-Mojokerto 2,21 17,8 3,48 17,8% LC Rp97,266 miliar 

Surabaya-Mojokerto 2,95 17,12 3,22 17 LC Rp598,04 miliar 

Cengkareng-Batuceper-Kunciran 2,54 14,91 3,50 15,9 -- 

Kunciran-Serpong 2,03 15,8 2,62 16 -- 

Serpong-Cinere 1,82 17,2 2,22 17,48 -- 

Cinere-Jagorawi 1,96 17,32 2,88 17,12 LC Rp529,13 miliar 

Cimanggis-Cibitung 3,13 16,77 4,52 17,31 -- 

Cibitung-Cilincing 2,72 18,79 4,22 17,96 -- 

Depok Antasari 2,49 15,91 2,99 16,75 LC Rp1.831 

Becakayu 6,18 17,57 7,23 16,79 -- 

Bogor Outer Ring Road 0,7 17,76 0,983 15,05 LC Rp111,93 miliar 

Ciawi-Sukabumi 4,92 18,3 7,77 17 LC Rp73,45 miliar 

Gempol-Pandaan 0,82 19,19 1,17 17,02 -- 

Gempol-Pasuruan 1,8 17,9 2,76 16,38 LC Rp324,027 miliar 

Pasuruan-Probolinggo 3,31 14,4 2,99 15,81 -- 

Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak 6,49 17,57 11,11 16,75 - 

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol Ket: *) Penyesuaian LC= land capping FIRR= financial internal rate of return 


dengan semakin tingginya kebutuhan dana dukung an 

pemerintah tersebut di sejumlah ruas jalan bebas hambatan. 

Beberapa ruas tersebut di antaranya Surabaya- 

Mojokerto, Pejagan-Pemalang, Gempol-Pasuruan, Cinere- 

Jagorawi, JORR W2, Depok-Antasari, Cinere-Jagorawi, 

dan Cibitung-Cilincing. 

Selain terus memacu pembebasan tanah dengan peraturan 

lama, Kementerian PU dan BPN akan terus 

menyusun petunjuk teknis untuk mengaplikasikan 

beleid pembebasan tanah yang baru, khususnya bagi 

proyek yang sedang berjalan. 

Untuk tahun depan, satu-satunya jalan tol yang bisa 

menggunakan UU No. 2/2012 hanyalah ruas Bakahueni- 

Terbanggi Besar di Lampung karena proyek ini merupakan 

gagasan baru dalam megaproyek trans-Sumatra. 

Namun, kepastian proyek tersebut masih bergantung 

pada Perpres penugasan PT Hutama Karya sebagai 

BUMN jalan tol. 

Semakin Besar 

Hal senada disampaikan oleh Ketua Asosiasi Tol 

Indonesia (ATI) Fatchur Rochman. 

Menurutnya pada 2014, kebutuhan BUJT akan dana 

land capping semakin besar dan diperlukan komitmen 

dari pemerintah untuk menyalurkannya secara berkesinambungan. 

Pasalnya, selama ini distribusi uang dukungan tersebut 

cenderung lamban dan membuat cash flow BUJT 

menjadi terganggu karena ekuitas yang terus terpakai 

untuk menalangi kebutuhan pembebasan tanah. 

Namun, secara proses dan tahapan, pengadaan lahan 

pada tahun depan dinilai akan berjalan datar dan sama 

saja, karena tidak adanya perubahaan secara regulasi 

dalam implementasinya. 

Kendati progres tanah tidak akan maksimal, namun 

penyelesaian proyek jalan tol pada tahun depan lebih 

banyak dibandingkan dengan tahun ini. Meskipun, 

semuanya merupakan proyek yang ditargetkan selesai 

pada 2013. 

Keempat jalan tol tersebut yakni Jakarta Outer Ring 

Road (JORR) W2, Bogor Outer Ring Road (BORR), 

Ungaran-Bawen, dan Gempol-Pandaan. 

Umumnya, mundurnya penyelesaian proyek-proyek 

itu disebabkan oleh masalah pembebasan tanah. 

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat 

tiga proyek jalan tol yang akan dilepas pada tahun 

depan yakni Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Medan-Binjai, 

dan Manado-Bitung. 

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan ketiganya 

siap tender pada tahun depan menyusul kesiapan 

secara tanah maupun dukungan pemerintah guna 

meningkatkan nilai finansial jalan tol tersebut melalui 

dukungan konstruksi. 

Selain itu, Gani menyampaikan masih ada beberapa 

jalan tol yang siap untuk dimulai pada tahun depan 

yakni empat ruas prioritas trans-Sumatra yakni 

Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya, dan 

Pekanbaru-Kandis-Dumai. “Tapi itu bergantung sama 

perpresnya. Tinggal kita tunggu saja,” ujarnya. (Zufrizal) 


Subsidi Energi 

Masih Perlukah Subsidi BBM 

Sejumlah rencana dipaparkan pemerintah 

untuk menekan konsumsi 

bahan bakar minyak (BBM). 

Tujuannya, penyehatan anggaran 

pendapatan dan belanja negara 

(APBN) dengan menekan anggaran 

subsidi yang terus membengkak. 

Lili Sunardi 

lili.sunardi@bisnis.co.id 

Opsi yang dipilih adalah pembatasan 

konsumsi selain menggenjot penggunaan 

bahan bakar nabati atau biofuel. 

Campuran ditargetkan bisa 

mencapai 10%. 

Pemerintah memulai pembatasan 

konsumsi BBM dengan cara meningkatkan kadar 

campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel 

menjadi 10% pada September 2013. Dengan 

cara itu, pemerintah berharap dapat menekan penggunaan 

BBM yang sebagian besar volumenya masih 

impor. 

Dengan melimpahnya minyak sawit mentah atau 

crude palm oil (CPO) di dalam negeri, pemerintah 

optimistis bisa mengoptimalkan BBN hingga 25% 

pada 2025. Bahkan, dalam Permen ESDM No. 

25/2013 diamanatkan penggunaan BBN untuk 

pembangkit harus mencapai 30% pada 2025. 

Sejumlah kalangan pun menyatakan siap melaksanakan 

mandatori yang dikeluarkan untuk memperbaiki 

neraca perdagangan itu. PT Pertamina 

(Persero) sebagai penyalur terbesar BBM bersubsidi 

pun bersedia menggunakan fasilitas penyimpanan 

BBM miliknya sebagai tempat untuk mencampur 

BBN dengan solar. 

Chrisna Damayanto, Direktur Pengolahan 

Pertamina, sempat mengatakan akan menggunakan 

fasilitas yang dimilikinya. Dengan begitu, perseroan 

tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan 

untuk melakukan pengolahan itu. 

Untuk memenuhi kebutuhan fatty acid methyl 

ester (FAME) sebagai bahan pencampur BBN di 

2014 dan 2015, Pertamina melakukan lelang 6,6 

juta kiloliter FAME. Dengan pemanfaatan BBN itu, 

diharapkan akan terjadi penghematan hingga 

US$2,6 miliar per tahun. 

Sayangnya, mandatori itu pun tidak berjalan lancar, 

karena pada Januari-Oktober 2013 penyerapan 

BBN baru mencapai 716.697 kiloliter (kl), atau 

hanya 67,43% dari target 1,2 juta kl. 

Selain meningkatkan penggunaan BBN, pemerintah 

juga terus berupaya membatasi penggunaan 

BBM, agar subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. 

Selain mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2013 

tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar 

Minyak yang melarang kendaraan dinas, kendaraan 

angkutan pertambangan dan perkebunan menggunakan 

BBM bersubsidi, pemerintah juga berupaya 

mengendalikan konsumsi dengan menggunakan 

teknologi informasi. 

Penggunaan teknologi informasi itu pun dilaksanakan 

Pertamina dengan proyek radio frequency 

identification (RFId). Sayangnya, proyek yang dikerjakan 

PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana. 

Pemasangan RFId yang dijadwalkan dilaksanakan 

pada Juli 2013, harus molor hingga November 

2013 karena persoalan investasi dan keandalan teknologi. 

PT Inti meminta koreksi terhadap nilai proyek 

yang telah disepakati. Alasannya, perubahan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, 

membuat sejumlah asumsi dalam proyek itu 

berubah. 

Tidak hanya itu, Pertamina juga masih terus 

meminta perseroan memperbaiki keandalan sistem 

yang akan mengkoneksikan seluruh stasiun pengisian 

bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. 

BUMN migas itu juga terus memaksa PT Inti segera 

menyelesaikan proyek itu sesuai jadwal yang ditentukan, 

yakni dapat dioperasikan secara nasional 

pada Juli 2014. 

Mengantisipasi keterlambatan RFId, pemerintah 

pun mewacanakan pembelian BBM bersubsidi nontunai. 

Dalam rencana itu, setiap masyarakat yang 

ingin membeli BBM bersubsidi harus menggunakan 

kartu sebagai alat pembayarannya. 

Sebagai tahap awal, masyarakat bisa menggunakan 

kartu debit yang dimilikinya, atau menggunakan 

kartu khusus yang memiliki deposit dengan nilai 

yang telah ditentukan. Dengan begitu, pemerintah 

berharap bisa mencatat dengan pasti berapa 

besar transaksi penjualan BBM bersubsidi di 

masyarakat. 

Secara teknis, program tersebut memang lebih 

mudah untuk dilaksanakan, karena tidak perlu 

membangun infrastruktur teknologi baru. Wakil 

Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan 

pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi 

tambahan untuk program itu. 

“Kami dapat menggandeng perbankan nasional 

untuk menyediakan kartu dan alat pembaca yang 

dipasang di SPBU. Saat ini kan juga sudah ada 



teknologi pembelian dengan kartu debit dan uang elektronik,” 

katanya. 

Pengendalian Tak Efektif 

Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari 

ReforMiner mengatakan penyelewengan penggunaan 

BBM bersubsidi akan terus terjadi selama disparitas 

harga BBM nonsubsidi dengan BBM bersubsidi masih 

tinggi. 

Salah satu cara untuk menekan konsumsi dan subsidi 

pada BBM menurutnya adalah dengan menaikkan harganya 

agar mendekati harga keekonomian. Dengan 

selisih harga yang tidak terlalu jauh, maka akan membuat 

pelaku penyelewengan BBM bersubsidi berpikir 

ulang keekonomian dari tindakannya. 

Itu pun diamini oleh Menteri ESDM Jero Wacik yang 

mengatakan masyarakat baru mau menghemat konsumsi 

BBM setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 

menjadi Rp6.500 per liter untuk premium dan 

Rp5.500 per liter untuk solar. 

Faktanya, kenaikkan harga BBM bersubsidi yang 

dilakukan pada 22 Juni 2013 memang berhasil menurunkan 

konsumsi BBM bersubsidi. Pada kuartal 3-2013 

untuk pertama kalinya konsumsi BBM bersubsidi di 

bawah target. 

Penyaluran BBM bersubsidi pada periode Januari- 

September 2013 hanya mencapai 34,4 juta kl, atau sekitar 

70,8% dari total kuota BBM bersubsidi 2013 yang 

sebesar 48 juta kl. Penyaluran BBM bersubsidi itu diikuti 

dengan realisasi belanja subsidi BBM yang mencapai 

Rp143,1 triliun, atau 71,6% dari total pagu yang mencapai 

Rp199,99 triliun untuk 2013. 

Tingginya subsidi untuk BBM ini juga yang menurut 

Christof Ruhl, Chieft Economist of British Petroleum, 

mengakibatkan konsumsi melebihi produksi di sebuah 

negara. Akibatnya, negara tersebut harus mengimpor 

minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan di dalam 

negeri. 

Dia mencontohkan Argentina yang saat ini menjadi 

negara pengimpor minyak memiliki masalah yang sama 

dengan Indonesia. Tingginya konsumsi BBM, mengharuskan 

negara itu melepas status sebagai pengekspor 

minyak. 

Indonesia pun saat ini masuk ke dalam salah satu 

negara yang paling besar mengeluarkan subsidi untuk 

BBM, selain Iran, Arab Saudi, Rusia, India, Venezuela, 

Mesir, Irak, dan Uni Emirat Arab. 

Indonesia telah menyepakati subsidi BBM pada 2014 

senilai Rp210,7 triliun, kuota BBM seba nyak 48 juta kiloliter. 

Berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan 

pemerintah, jumlah volume BBM bersubsidi jenis premium 

ditetapkan 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900.000 

kiloliter, dan solar 14,6 juta kiloliter. 

Ruhl juga mengingatkan bahwa subsidi dapat mengakibatkan 

tidak berkembangnya energi alternatif, karena 

kalah kompetitif dengan BBM. 

Pada 2014, Kementerian ESDM mengalokasikan anggar 

an Rp2,1 triliun untuk program konversi BBG. Dana 

tersebut masuk dalam rencana kerja dan anggaran 

kementerian lembaga (RKAKL) di rancangan APBN 2014 

yang masih menunggu persetujuan DPR. 

Anggaran itu akan digunakan untuk mendanai proyek 

BBG di sejumlah kota, seperti di Jabodetabek yang akan 

dibangun 8SPBG dan jaringan pipa sepanjang 165 kilometer. 

Kemudian di Semarang, akan dibangun 1 paket 

jaringan pipa gas, di Batam akan dibangun 4SPBG, 3 

mobile storage, dan 1 paket jaringan pipa. 

Selain itu, dana dari anggaran itu juga dipakai untuk 

penyediaan paket perdana liquefied petroleum gas (LPG) 

3 kilogram sebanyak 592.370 paket. 

Akan tetapi, nampaknya pelaksanaan konversi ini 

sendiri masih sangat sulit untuk berjalan dengan lancar 

ka rena mahalnya investasi yang harus dikeluarkan 

un tuk menggunakan alat konversi. 

Pemerintah pun harus dihadapkan dengan pilihan 

untuk terus memberikan subsidi, atau justru memindahkan 

subsidi ke sumber energi lain, seperti gas dan 

energi terbarukan lainnya. 


Sektor Pertambangan 

Menanti Konsistensi Melalui Penghiliran 

Pada 2013, pelaku usaha sektor pertambangan 

sempat mengalami kerugian 

akibat anjloknya harga komoditas. 

Pada tahun lalu, pelaku usaha 

berlomba-lomba menggenjot produksi 

yang menyebabkan pasar banjir, 

selain ekonomi global yang lagi 

melesu, yang berimplikasi terhadap 

harga produk tambang. 

Inda Marlina 


Berbagai upaya dilakukan pelaku industri 

pertambangan untuk segera memulihkan 

kondisi bisnis di sektor tersebut 

selama tahun lalu. Efisiensi merupakan 

salah satu upaya untuk menstabilkan 

roda perusahaan. 

Di sektor pertambangan batu bara misalnya, 

me reka mengurangi kerja alat tambang. Bahkan 

ada yang sampai menjual alat tambangnya—excavator, 

dan dumb truck. Akibat lanjutan dari kondisi 

itu, bisnis sewa menyewa alat tambang juga menjadi 

lesu. 

Lain lagi yang dilakukan oleh Newmont Nusa 

Tenggara. Akibat lesunya harga tembaga dan emas, 

perusahaan asal Denver, Amerika Serikat melakukan 

empat langkah agar roda perusahaan bisa berjalan 

efektif dan efisien. 

“Ada empat langkah yang kami [Newmont] lakukan 

agar roda organisasi bisa berjalan lebih efektif 

dan efisien. Dengan langkah itu, kami mentargetkan 

bisa menekan biaya sebesar 30% sehingga 

gerak perusahaan akan lebih baik lagi pada 2014,” 

ujar Presdir Newmont Martiono Hadianto kepada 

Bisnis, dalam satu kesempataan pertengahan 

Oktober 2013. 

Keempat langkah itu, pertama, melakukan evalua 

si terhadap semua kontrak. Kedua, evaluasi terhadap 

keberadaan tenaga kerja asing. Ketiga, 

melakukan perampingan organisasi terutama 

organisasi pendukung sehingga bisa menekan overheadcost, 

dan terakhir meluncurkan program sustainable 

work force program (SWP)—program pensiun 

dini secara sukarela. 

Newmont Nusa Tenggara saat ini memiliki karyawan 

sebanyak 4.000 orang. Bila mengacu kepada 

kondisi pada 2009 dengan jumlah karyawan yang 

mencapai 1.200 orang, Martiono menjelaskan gerak 

organisasi perusahaan sangat lincah dengan tingkat 

pertumbuhan sebesar 15%. 

“Kami sangat optimistis iklim usaha mendekati 

penghujung 2013 akan membaik dan diharapkan 

bisa terus berlangsung hingga 2014. Kami optimistis 

harga komoditas lebih membaik lagi pada 

2014.” 

Bisa jadi langkah yang sama juga dilakukan oleh 

perusahaan tambang mineral lainnya. Begitu juga 

dengan sektor batu bara. Sebagai produsen utama 

batu bara dunia, bahkan Asosiasi Pengusaha Batu 

Bara Indonesia (APBI) berencana mengadakan pertemuan 

antar produsen produk tambang itu dari 

sejumlah negara seperti China, Australia. 

Tujuannya jelas, meredam anjloknya harga dan 

menyeimbangkan kembali permintaan komoditas 

tersebut. 

Ketua APBI Bob Kamandanu mengakui harga 

batu bara belum pulih seperti awal 2013 yang pernah 

mencapai US$87,55 per ton. Harga komoditas 

itu masih di kisaran US$76-US$78 per ton. “Kami 

berencana menyamakan persepsi antara para produsen 

berkaitan dengan produksi dan kualitas batu 

bara melalui Global Coal Summit,” ujarnya. 

Berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan 

industri pada 2014, Direktur Eksekutif Indonesia 

Mining Association (IMA) Syahrir A.B mengatakan 

pelaku kini menanti langkah pemerintah 

berkaitan dengan implementasi UU No. 4/2009. 

Regulasi itu menyebutkan implementasi UU itu 

sudah harus mulai berlaku 5 tahun setelah UU 

ke luar pada 2009. 

“Kami menilai kebijakan yang dirangkum dalam 

UU tersebut masih banyak mengalami tambal 

sulam, terutama pada program hilirisasi mineral. 

Masih banyak smelter yang belum terbangun, 

pemerintah sebaiknya tetap mengizinkan ekspor, 

tetapi dengan pola kuota,” katanya. 

Syahrir menjelaskan program hilirisasi akan 

menjadi fokus baik pengusaha dan pemerintah. 

Namun, asosiasi menyoroti program tersebut agar 

tahun depan lebih memperhatikan dua garis 

besar. 

Pertama, ketegasan dan kejelasan payung 

hukum. Persiapan pembangunan smelter yang 

berkelanjutan membutuhkan beleid yang jelas 

sehingga tidak terlalu banyak revisi. Kedua, menilai 

perusahaan yang memang serius membangun 

smelter. 

Penilaian tersebut dilihat dari kelayakan usaha 

setelah smelter terbangun, teknologi yang menunjang, 

transparansi pembiayaan, dan pasokan bijih 

yang jelas. Dari perkembangan pembangunan 

smelter, asosiasi itu menilai kedua pihak harus 

melihat waktu penyelesaian smelter per komoditas. 


Bisnis/Andry T. Kurniady 

“Dalam membangun smelter, yang dibutuhkan 

sebenarnya ada dua, cadangan bijih mineral dan infrastruktur,” 

imbuh Syahrir. 

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral mencatat cadangan mineral terkira pada 2012 

sebanyak 1,2 miliar. Pada tahun yang sama, pemerintah 

juga mencatat cadangan terbukti sebanyak 3,3 miliar. 

Asosiasi tersebut juga memperkirakan pada 2014 

peng usaha dan pemerintah akan sama-sama merevisi 

ulang berkaitan dengan program penghiliran dengan 

melihat kesiapan per komoditas “Kami menyarankan 

agar payung hukum pengaturan ekspor dan adanya 

batasan kuota sebaiknya sudah dipersiapkan.” 

Persoalan pembatasan produksi dan ekspor juga 

di sampaikan oleh Ketua APBI Bob Kamandanu. 

Menurutnya, solusi terbaik untuk mengembalikan harga 

batu bara adalah pembatasan produksi dan ekspor. 

Pembatasan tersebut sebaiknya juga melihat dari rencana 

kerja anggaran belanja 2014. 

APBI menilai pemerintah sebaiknya tidak melakukan 

relaksasi ekspor untu pertambangan batu bara karena 

dapat menyebabkan jatuhnya harga komoditas tersebut 

lebih rendah lagi. “Jika pemerintah mengurangi produksi 

dan ekspor 2014, kami [asosiasi] akan sepakat karena 

hal ini solusi untuk mengembalikan harga,” kata Bob. 

Pembatasan produksi dan ekspor ini berfungsi untuk 

menyeimbangkan serapan dalam negeri yang masih 

sedikit. Keterbatasan pasar di dalam negeri dan tidak ada 

batasan mendorong pengusaha lebih memilih ekspor. 

Dengan mencermati menurunnya harga batu bara, 

asosiasi tersebut mengharapkan agar royalti batu bara 

tidak dinaikkan sebelum harga mulai membaik. Artinya 

kenaikkan royalti bisa tetap diberlakukan, namun de - 

ngan syarat ketika sudah kembali membaik. 

Adalah sah-sah saja permintaan pengusaha. Tujuan 

satu, bagaimana mereka tetap untung, jangan sampai 

buntung. Masalah royalti memang salah satu poin 

bahasan dari renegosiasi yang dilakukan pemerintah 

dan pelaku usaha pertambangan, termasuk izin usaha 

berstatus PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya). 

Menurut Wakil Ketua IMA Clayton Allen Wenas, satu 

pekerjaan rumah pemerintah yang lain adalah renegosiasi 

dengan pemilik KK dan PKP2B. Dan poin utama 

yang mengganjal renegosiasi soal pembahasan pembagian 

divestasi. 

Dia menyatakan pembagian divestasi sebaiknya melihat 

aspek risiko dan lokasi pertambangan. Jika pembagian 

seluruh komoditas tambang disamaratakan, kata 

Clayton, maka diperkirakan investor diperkirakan enggan 

untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. 

“Kemungkinan kalau perusahaan yang masih badan 

usaha milik negara mereka akan pikir-pikir, mungkin 

kalau perusahaan swasta, mereka bisa nekat,” 

ujarnya. 

Dari sisi pengusaha batu bara, Bob menilai renegosiasi 

masih sulit untuk dilakukan. Dia menilai sebaiknya 

pemangku kepentingan menyelesaikan kontrak dari KK 

dan PKP2B terlebih dahulu “Penyelesaian renegosiasi 

agak berat, seharusnya dihormati dulu sesuai dengan 

masa kontrak [KK dan PKP2B]” katanya. 

Analis PT Megagrowth Futures Wahyu Laksono 

menga takan pada 2014 harga komoditas mineral akan 

mulai membaik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

a.l mulai membaiknya ekonomi di Eropa dan 

China. 

Salah satu komoditas yang berpengaruh dalam penentuan 

harga adalah timah dan nikel. Hal ini karena adanya 

pertumbuhan negara-negara seperti China dan negara 

berkembang lain. Oleh karena itu, permintaan timah 

dan nikel diperkirakan meningkat. 

Wahyu menilai saat ini Indonesia masih lemah dalam 

kebijakan kedaulatan energi. Dengan kondisi ini, dia 

menyatakan investor akan ragu-ragu untuk masuk ke 

pasar Indonesia, khusus untuk sektor energi, jika mereka 

tidak kuat dan berani ambil risiko. 


Swasembada Pangan 

Taufiqur Rahman & Ana Noviani 


Sejauh ini, sepertinya swasembada pangan 

hanya akan tercapai untuk beberapa ko 

moditas tertentu saja yaitu beras, ja gung 

dan gula, jika dihitung kebutuhan konsumsinya 

saja. Sementara itu, untuk ke 

delai dan daging 

sapi, peluang itu sangat kecil. 

Sebagai catatan, di awal periodenya, 

pemerintah telah mencanangkan 

pencapaian swasembada 

pangan akan tercapai Penyerapan Tenaga Kerja 

pada 2014. Swasembada yang 

dimaksud adalah swasembada 

di lima komoditas pangan, 

yaitu beras, kedelai, jagung, 

daging sapi dan gula. 

Untuk mencapai tujuan 

Target produksi 2014 

Padi 

Jagung 

Kedelai 

tersebut, pemerintah telah 

menerapkan roadmap swasembada 

Gula : 3,1 juta ton 

hingga 2014 mendatang. 

Sumber: BPS,Kementan 

Dalam roadmap awal tersebut 

ditargetkan Indonesia akan swasembada lima kebutuhan 

pangan utama pada 2014. Swasembada dicipta 

dengan produksi padi sebanyak 71 juta ton (direvisi 

menjadi 67,8 juta ton), jagung 26 juta ton pipilan 

kering, kedelai 2,7 juta ton, dan daging 

sapi 575.000 ton dan gula 5,7 juta ton. 

Seiring berjalannya waktu, berbagai kendala 

menghadang target optimistis yang dicanangkan 

pemerintah itu. 

Menteri Pertanian Suswono mendeskripsikan 

swasembada pangan terjadi jika kebutuhan impor 

suatu komoditas tidak lebih dari 10% dari total 

kebutuhan. Swasembada tidak diartikan sebagai 

produksi dalam negeri memenuhi 100% kebutuhan 

nasional. 

Jika deskripsi ini yang diikuti, maka peluang 


Denyutnya Belum ‘Mati’ 

Pada 2014, pencapaian kinerja akan 

menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan 

yang telah dijalankan selama 

satu periode. Tentu saja ketahanan 

pangan dalam wujud swa sembada 

pangan akan menjadi satu kunci 

kesuksesan yang dapat dibanggakan, 

karena sektor ini menyentuh langsung 

ke pentingan semua masyarakat. 

: 76,57 juta ton 



Daging Sapi : 530.000 ton 

pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan 

melalui swasembada tersebut semakin terbuka. 

Pasalnya, pemerintah telah merevisi target pencapaian 

swasembada beberapa komoditas pangan, 

seperti gula. Kebutuhan gula industri tidak lagi 

dikalkulasi sebagai kebutuhan yang perlu dipenuhi 

dari produksi dalam negeri. Dalih pemerintah, 

kebutuhan industri memiliki sisi yang berbeda dari 

sektor pangan untuk konsumsi masyarakat. 

Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Natsir 

menyebutkan target awal swasembada gula pada 

2014 adalah 5,7 juta ton GKP (Gula Kristal Putih). 

Target produksi tersebut sesuai dengan perkiraan 

kebutuhan gula nasional di pada 2014. 

Menurutnya, target tersebut dapat tercapai asalkan 

adanya penambahan 350.000 ha lahan tanam 

baru dan revitalisasi terhadap 52 PG (Pabrik Gula) 

milik BUMN. Revitalisasi pabrik harus dilakukan 

agar efisiensi terjaga, sehingga rendemen tebu petani 

tidak hilang. Tak hanya itu, produksi gula konsumsi 

sebanyak 5,7 juta ton GKP diproyeksi baru 

akan terwujud jika ada penambahan 10 pabrik gula 

baru pada 2013-2014. 

Master Plan Sektor Pertanian 2014 

Macro Target Pembangunan Pertanian 2014 

Pertumbuhan PDB Pertanian : 3,75% 

: 45,3 juta orang 

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 110 

Neraca Perdagangan Pertanian : Surplus US$54,5 miliar 


Harapan terjadinya 

peningkatan produksi gula 

muncul dari data-data 

yang dipaparkan 

Kementerian Kehutanan. 

Tercatat ada 12 perusahaan 

telah mendapat restu 

Menteri Kehutanan untuk 

membuka kebun tebu di 

areal hutan produksi yang 

dapat dikonversi (HPK) 

seluas 246.213,35 ha. 

Lokasinya a.l. di Lam 

pung, Kalimantan Selatan, 

Sumatra Selatan, dan 

Papua. 

Tak hanya itu, sebanyak 22 perusahaan telah 

mengantongi izin prinsip pembangunan kebun tebu 

seluas 333.370 ha dan 16 perusahaan yang mengajukan 

konsesi tebu seluas 448.142 ha masih dalam 

proses perizinan. 

Produksi kedelai pada tahun depan diprediksi 

tidak akan mengalami banyak perubahan. Hal ini 

tidak lepas dari kegagalan mendapatkan areal penanaman 

baru. Sebaliknya, konsumsi kedelai diperkirakan 

semakin meningkat menjadi 2,7 juta ton, akibatnya 

importasi kedelai berpotensi. 

Ketua KTNA Winarno Tohir mengatakan swasembada 

kedelai memang mustahil dicapai di tahun 

depan mengingat kecilnya kontribusi produksi 

dalam negeri terhadap total kebutuhan nasional.

Penyediaan Lahan 

Izin Dibuka bagi Kepentingan 

Pangan & Energi 

JAKARTA—Batas akhir untuk mencapai target 

swasembada lima komoditas pangan, antara lain 

padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sudah 

di depan mata. Namun, keterbatasan lahan pertanian 

masih menjadi kendala swasembada. 

Untuk mengetahui realisasi pembukaan lahan 

pangan di atas hutan Indonesia, Bisnis mewawancarai 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Berikut kutipannya. 

Masalah lahan kerap disebut sebagai penghambat 

pencapaian swasembada pangan di 

Indonesia. Bagaimana peran Kementerian 

Kemenhut ini kan punya kewajiban menyediakan 

areal, mencadangkan lahan untuk pangan. 

Itu kami akomodir di areal hutan produksi yang 

dapat dikonversi (HPK). Yang sudah dicadangkan 

itu seluas 307.700 hektare (ha). Di Kalimantan 

Barat 119.376 ha, di Kalimantan Tengah 178.572 

ha, dan di Ka li mantan Timur 9.922 ha. Lalu oleh 

Pemda, Kementan, dan kami sudah dicek. Di 

lapangan yang cocok itu kurang lebih 123.683 ha, 

masing-masing di Kal bar 64.586 ha dan Kalteng 

59.097 ha. Kami juga sudah lepaskan 500.000 ha 

HPK di Papua untuk Merauke Integrated Food and 

Energy Estate (MIFEE). 

Bagaimana koordinasi dengan Kementan 

soal penyediaan lahan pertanian ini 

Langsung kami surati Kementan. Pencadangan ini 

sudah lama, sejak 8 Februari 2012. Tetapi cocok 

atau tidak kan ditentukan oleh Kementan. Dari 

307.700 ha, yang cocok 123.683 ha, sisanya untuk 

perkebunan karet. 

Kalau dengan pemerintah daerah, dalam hal 

ini Bupati/Walikota dan Gubernur 

Sosialisasi sudah dilakukan. Peta lokasi pencadangan 

juga sudah turun ke gubernur dan bupati. 

Kami butuh komitmen Pemda supaya ini jalan. 

Swasembada pada 2014 diawasi benar. 

Ada rencana menambah areal HPK yang 

dicadangkan untuk pertanian pangan 

Sekarang lagi nyari lagi, kami mau tambah lagi. 

Ya asal cocok saja. Yang dulu 500.000 ha di Papua 

untuk MIFEE itu saja kan belum dikerjakan sampai 

sekarang. Sudah dilepas jadi HGU di Kementan. 

Sekarang baru itu saja yang dicadangkan, nanti 

kalau sudah dipakai baru kami tambah. Kalau 

dicadangkan banyak 

belum dipakai, buat apa 

ditambah lagi, ya kan 

Kira-kira kawasan 

mana yang potensial 

untuk pangan 

Papua. Saya sudah 

kasih izin kebun tebu di 

Papua 120.000 ha, tapi 

belum ada yang kerja. 

Karena tadi, pertanian 

pangan ini banyak 

kriteria nya, faktor infrastruktur, 

situasi masyarakatnya, keamanan, konektivitas. 

Jadi ada perhitungan-perhitungan yang khusus 

terkait dengan pertanian. 

Bagaimana dengan potensi 23 juta ha 

degraded land 

Degraded land tidak bisa. Kalau HPK dan hutan 

produksi bisa. Tapi kalau cocok, bisa saja. 

Kawasan hutan yang digunakan untuk pertanian 

menimbulkan pro-kontra karena dianggap 

sebagai bentuk deforestasi 

Untuk pangan tidak apa-apa. Kalau kita tidak 

makan bagaimana Masa harus impor pangan 

terus 

Apa sudah ada investor yang mengajukan 

pinjam pakai di kawasan HPK pangan 

Belum. Mana ada investor masuk ke sawah 

Investor itu maunya sawit, karet, dan tebu. Coklat 

dan kopi itu sedikit. Sawah padi itu biasanya rakyat. 

Perusahaan mungkin enggan karena ini statusnya 

pinjam pakai, bukan HGU seperti di perkebunan, 

jadi tidak bisa dijadikan agunan. 

Apa ada alternatif pemanfaatan hutan untuk 

pangan, selain pencadangan dan pembukaan 

kawasan hutan 

Dengan sistem tumpang sari di areal hutan 

tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat. 

Kami perkirakan, areal HTI yang bisa dipakai tumpang 

sari itu 748.333 ha dan di HTR 127.244 ha. Ini 

potensial sekali. Salah satu contoh itu di HTI 

Perhutani, mereka bermitra dengan masyarakat 

untuk tumpang sari tanaman kacang tanah di 

Purwakarta. 

Pewawancara: Ana Noviani 


Kinerja Ekspor-Impor 

Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia 

Periode 2003-2013 (US$ Miliar) 

Keterangan: *Januari-September 

61,02 69,71 

32,39 

46,18 

85,57 

100,69 

57,55 61,08 

113,99 

157,73 

136,76 

128,79 

135,61 

116,49 

96,86 

74,4 

203,62 

190,04 191,67 

177,3 

134,05 

140,31 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Perkembangan Ekspor Impor Nonmigas 

Periode 2013 (US$ Miliar) 

12,76 12,45 

11,51 11,67 12,1 12,31 

10,99 

12,71 

13,21 

13,23 

11,98 

12,06 

12,83 

13,28 

Ekspor 

10,39 

9,36 

Impor 

12,29 

11,8 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

Masih Ada Asa 

Sumber: BPS, November 2013 

BISNIS/RADITYO EKO 

Kondisi perekonomian dunia yang 

belum menentu jelas masih akan 

membayangi kinerja perdagangan 

Indonesia pada tahun depan. 

Rio Sandy P. 


Ekspor nasional baik dari segi volume 

maupun nilai masih berisiko terkoreksi. 

Arus barang impor di Tanah Air pun 

makin kencang. Alhasil, defisit neraca 

perdagangan diperkirakan kian melebar. 

Ke khawatiran ini rasanya cukup 

beralasan. Per ekonomian di Eropa dan Amerika 

Serikat belum menunjukkan perubahan yang signifikan. 

Bahkan, perlambatan ekonomi di Eropa 

dan AS mulai menjangkiti sejumlah negara di Asia. 

Tak heran, banyak negara beramai-ramai mengoreksi 

pertumbuhannya, tak terkecuali Indonesia. 

Dari sisi ekspor, kinerja pada tahun depan diperkirakan 

tidak banyak mengalami pertumbuhan 

baik dari segi volume maupun nilai. Masih lemahnya 

permintaan di sejumlah pasar, terutama di 

negara tujuan ekspor Indonesia, membuat produk 

Indonesia tidak banyak terserap, apalagi untuk 

produk manufaktur nasional. Pelemahan permintaan 

ini praktis akan memengaruhi volume ekspor. 

Sektor komoditas mungkin masih bisa bernafas 

lega. Untuk komoditas minyak sawit mentah (crude 

palm oil/CPO), permintaan diperkirakan terkerek 

naik. Panen kedelai—bahan baku biodiesel—di 

sejumlah negara produsen yang sejak beberapa 

bulan terakhir terganggu akan mendongkrak permintaan 

CPO asal Indonesia. 

Untuk batu bara, permintaan bisa saja meningkat. 

Permintaan China yang merupakan konsumen 

terbesar batu bara asal Indonesia berpotensi 

meningkat karena tingginya kebutuhan di negara 


itu. Namun, di sisi lain, koreksi ekonomi Negeri Tirai 

Bambu bisa saja membuat mereka mengerem impor 

batu bara. 

Sementara itu, dari segi nilai, harga sejumlah komoditas, 

terutama komoditas unggulan seperti batu bara 

dan CPO dipastikan masih akan bergerak fluktuatif 

pada sepanjang 2014, dipengaruhi oleh kondisi cuaca 

yang tidak menentu dan kondisi pasar internasional 

yang masih belum stabil. 

“Tahun depan kinerja ekspor belum bisa terlalu 

banyak diharapkan. Selain beberapa faktor tadi, kita 

juga masih terkendala masalah di dalam negeri yang 

bisa menghambat pertumbuhan ekspor, terutama yang 

berbasis manufaktur,” kata Peneliti Lembaga 

Pengkajian, Penelitian, dan Pengem bangan Ekonomi 

(LP3E) Kadin Ina Primiana. 

Dia menambahkan beberapa masalah tersebut di 

antaranya upah buruh, infrastruktur, dan penghilir an 

yang masih belum optimal. Masalah upah bu ruh yang 

biasanya diikuti dengan tindakan sweeping atau 

kekerasan menjadikan pengusaha tidak bisa mengoptimalkan 

produksi. Sementara itu, belum banyaknya 

pelabuhan dengan kapasitas dan jumlah yang me 

madai membuat arus perdagangan baik domestik maupun 

ke mancanegara belum maksimal. 

Selain itu, upaya penghiliran, salah satunya melalui 

pelarangan ekspor barang mineral mentah, yang akan 

mulai berlaku awal tahun depan berisiko mereduksi 

nilai ekspor. Untuk strategi penghiliran, berita baik nya 

adalah pelarangan itu bertujuan meningkatkan nilai 

tambah produk ekspor untuk beberapa tahun ke 

depan. 

Namun, di balik perkiraan ekspor yang menurun, 

pelaku usaha tetap menaruh optimistis. Nilai ekspor 

sepatu diprediksi bisa mencapai 10% dibandingkan 

dengan pencapaian tahun ini yang diperkirakan mencapai 

US$3,5 miliar. 

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia 

(Asprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan dalam 4 

tahun terakhir nilai ekspor sepatu terus mengalami 

kenaikan. “Kami cukup optimistis nilai ekspor bisa 

meningkat hingga 10% jika melihat tren pertumbuhan 

dalam beberapa tahun terakhir sepanjang iklim buruh 

di dalam negeri kondusif. Sebagai industri sektor padat 

karya, masalah buruh bisa mengganggu proses produksi,” 

kata Eddy. 

Kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT)— 

salah satu unggulan ekspor Indonesia—pada tahun 

depan juga diperkirakan masih cerah. Asosiasi Per tekstilan 

Indonesia (API) memerkirakan ekspor TPT pada 

2014 mencapai US$13,5 miliar—US$14 miliar. 

“Pemulihan permintaan di negara dan ekspansi pasar 

ekspor baru akan menopang kinerja ekspor TPT,” ujar 

Ade Sudrajat, Ketua Umum API. 

Dari segi impor, Wakil Menteri Perdagangan Bayu 

Krisnamurthi mengatakan kinerja impor tahun depan 

masih akan kuat dengan portofolio yang masih sama. 

Impor barang modal dan bahan baku/penolong 

masih akan meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan 

investasi baik investasi domestik maupun asing 

pada 2013. Investasi pada tahun ini biasanya akan 

direalisasikan pada awal tahun depan, se hingga akan 

mengerek pertumbuhan barang modal dan bahan 

baku/penolong untuk kepentingan industri. 

“Sepanjang investor masih berminat menanamkan 

modal di Tanah Air, impor barang modal dan bahan 

baku/penolong masih akan terjadi,” ujar Bayu. 

Di sisi lain, pelaku usaha memprediksi kinerja 

impor, terutama barang konsumsi, masih akan tumbuh 

meskipun sedikit melambat. Pasalnya, pasar domestik 

sudah banyak membuat substitusi produk impor. Hal 

tersebut akan mempengaruhi impor barang konsumsi. 

“Misalnya saja banyak produk elektronik atau gadget 

yang sudah bisa diproduksi oleh industri lokal. Hal 

tersebut akan mengurangi belanja impor meskipun 

belum signifikan,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan 

Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Achmad 

Ridwan Tento. 

Nilai tukar rupiah yang masih belum stabil juga 

menahan laju impor barang konsumsi. Apalagi daya 

beli masyarakat juga diprediksi menurun. 

Dengan perkiraan ekspor dan impor pada tahun 

depan, ekonom memprediksi neraca pedagangan pada 

akhir 2014 masih berisiko mengalami defisit sekitar di 

atas US$5 miliar yang dipengaruhi oleh impor migas. 

Kepala Ekonom Samuel Asset Management Lana 

Soelistianingsih mengatakan impor minyak mentah 

masih akan tinggi seiring dengan belum efektifnya 

kebijakan pemerintah untuk meredam konsumsi ba 

han bakar masyarakat. “Melihat kecenderungan ma 

syarakat yang masih sulit menggunakan moda transportasi 

umum, sepertinya impor migas masih akan 

membebani defisit pada neraca perdagangan meskipun 

impor nonmigas berpotensi menurun.” 

JELANG AEC 2015 

Melihat peta perdagangan pada tahun ini, rasanya 

Pemerintah Indonesia harus was-was. Apalagi, 

jarum jam menuju implementasi Asean Economic 

Community (AEC) 2015 makin berdetak kencang. 

Menurut Bayu, tahun depan merupakan kunci persiapan 

Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap 

sistem produksi dan sistem perdagangan. 

Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk 

menyambut AEC. 

Sejumlah persoalan di dalam negeri harus segera 

diselesaikan, mulai dari infrastruktur hingga regulasi 

yang terkadang masih berbelit-belit. Indonesia tidak 

bisa lagi hanya mengandalkan beberapa pelabuhan 

utama saja seperti Tanjung Priok atau Tanjung Perak. 

Perlu dibangun beberapa pelabuhan yang bisa memfasilitasi 

peningkatan kinerja ekspor maupun perdagangan 

domestik. 

“Jadi 2014 merupakan momentum kita untuk melakukan 

konsolidasi dan persiapan untuk mencapai pertumbuhan 

yang lebih besar pada tahun mendatang 

se iring dengan dibukanya pasar bebas,” ujarnya. (Maria 

Y. Benyamin) 


Mobil Hijau 


Jalan Terjal Menuju Kemandirian 

The first rule of any technology used in 

a business is that automation applied 

to an efficient operation will magnify 

the efficiency. The se cond is that automation 

applied to an inefficient operation 

will magnify the inefficiency. 

Dini Hariyanti 


Pernyataan Bill Gates, pebisnis sekaligus 

pemrogram tersohor di Amerika 

Serikat, itu menyisipkan pesan bahwa 

efektivitas suatu inovasi tergantung 

seberapa besar manfaat dari kegiatan 

bisnis yang dijalankan. Jika itu baik, 

terbosan yang dilakukan akan membuatnya 

berkembang berkali-kali lipat tetapi kalau tidak, tak 

ada gunanya. 

Dalam konteks ini, pemerintah akhirnya merealisasikan 

kebijakan baru di industri otomotif nasional 

pada kuartal III/2013. Program mobil murah dan 

hemat energi atau low cost and green car (LCGC) 

bisa dikatakan terobosan karena belum pernah ada 

sebelumnya di Indonesia. 

Selayaknya hal baru tentu mengundang respon 

dari berbagai kalangan, mempertanyakan tepat 

tidaknya program tersebut. Alasan Kementerian 

Perindustrian menelurkan kebijakan mobil murah 

guna merangsang kemandirian industri komponen 

lokal agar tak kalah bersaing dengan produk asing 

tatkala Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlangsung 

pada 2015. 

LCGC wajib dibuat menggunakan 85% komponen 

dalam negeri. Hasilnya, program ini mendatangkan 

investasi baru sedikitnya US$3 miliar 

dari industri perakitan otomotif dan US$3,5 miliar 

yang diklaim dari sekitar 100 perusahaan komponen 

baru. 

Kini mulai terealisasi pembangunan lima pabrik 

mobil baru dan 70 pabrik komponen otomotif. 

Proyek ini bahkan ditargetkan membuka 30.000 

lapangan kerja baru di sektor manufaktur plus 

40.000 lainnya untuk distribusi, komponen, diler, 

pemasaran, hingga layanan purnajual. 

Pemerintah berharap agen tunggal pemegang 

merek (ATPM) otomotif dapat membawa LCGC 

menembus pasar internasional. Ini diharapkan bisa 

mendongkrak volume ekspor kendaraan bermotor 

yang berarti mendatangkan lebih banyak pemasukan 

untuk negara. 

Pemerintah menolak anggapan mobil murah 

menjadi keladi kemacetan. Populasi LCGC tak 

seberapa dibandingkan kendaraan lain, hanya sekitar 

4% dari total produksi nasional pada 2013. 

Dengan asumsi kapasitas produksi mobil di dalam 

negeri mencapai 1,2 juta unit artinya porsi mobil 

murah sekitar 48.000 unit. 

“Pada 2014 mungkin 10% dan pada 2015 paling 

tinggi hanya 15%. Ini karena kapasitas penyerapannya 

memang cuma segitu. Kalau pada 2014 pen 


jualan LCGC 10%, yang membuat macet itu kan produk 

mobil 90% lainnya,” kata Dirjen Industri Unggulan Ber 

basis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi 

Darmadi. 

PROGRAM LAIN 

Selain mobil murah, pemerintah mengupayakan perluasan 

pasar bagi kendaraan rendah emisi gas buang 

alias low carbon emission (LCE). Sayangnya, tak mudah 

untuk mengembangkan segmen green car mengingat 

regulasi khusus yang mengaturnya baru akan dirilis 

pada 2014. 

Kemenperin menyatakan era mobil rendah emisi 

masih menunggu perkembangan teknologi. Pasalnya, 

kini belum ada green car yang dapat menempuh sedikitnya 

20 kilometer dengan seliter bahan bakar. 

Seperti halnya mobil murah, LCE juga akan diberikan 

insentif pajak. Besarnya tergantung penghematan bahan 

bakar yang dimiliki kendaraan dalam menempuh setiap 

kilometer. 

Ketentuan insentif pajak untuk mobil rendah emisi 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41/2013 tentang 

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa 

Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

Salah satu wujud kendaraan LCE adalah mobil hybrid 

yang menggunakan mesin bensin dan tenaga listrik. 

Masalahnya, kendaraan macam ini menggunakan basis 

teknologi tinggi yang umumnya memakan biaya produksi 

besar sehingga harga jualnya lebih mahal. 

Pengembangan pasar green car bukan cuma soal 

teknologi tetapi juga infrastruktur. Misalnya, infrastruktur 

pengisian listrik dan gas yang tersedia dan memadai. 

“Kami harapkan regulasi LCE ini terbit pada 2014. 

Namun, belum dapat dipastikan pada bulan apa, perkembangan 

teknologi terjadi setiap bulan,” ucap Budi. 

Perkembangan industri otomotif Indonesia masih 

mengarah kepada kendaraan penumpang kelas menengah 

bawah dan belum ke atas. “Sekitar 50% dari realisasi 

penjualan 1,1 juta unit pada tahun lalu adalah 

mobil harga di bawah Rp200 juta. Adapun hybrid, tidak 

mungkin ada yang harganya di bawah itu. Daya beli 

masyarakat kita belum ke LCE,” kata Jongkie. 

Mengarahkan pergerakan industri otomotif ke produksi 

kendaraan ramah lingkungan jelas bukan hal mudah. 

Kritik terhadap kebijakan green car memunculkan pertanyaan, 

tepatkah inovasi ini diterapkan di Tanah Air. 

Semoga ini terjawab pada tahun depan. 

Daya Saing 

Menyinergikan Struktur 

Industri Otomotif 

Emanuel Tome Hayon 


2014, industri 

otomotif masih 

menyimpan asa 

“Pada 

meski menghadapi 

tahun politik. Suasana Pemilu 

bisa mendorong pasar bergairah 

tetapi bisa pula sebaliknya. Jika 

negeri ini ingin jadi penguasa otomotif, 

struktur industri dari hulu 

ke hilir harus diperkuat,” kata 

Suhari Sargo 

Suhari, yang dikenal sebagai 

praktisi senior industri otomotif 

menerangkan potensi pasar mobil 

2014 akan mengalami pertumbuhan 

yang sangat signifikan dibandingkan 

dengan pertumbuhan 

pasar pada 2013. 

Momentum politik 2014, sambungnya, 

dapat mendorong perputaran 

uang dan aktivitas de mo 

krasi yang tinggi mendorong ekonomi 

rakyat bergairah termasuk 

bertumbuhnya produk mobil 

murah hemat energi. 

Pada tahun politik, prospek 

mobil LCGC seperti Toyota Agya 

dan Daihatsu Ayla akan men da 

patkan penantang yang sepadan 

mulai dari kehadiran produk 

Honda Brio Satya, Datsun GO, 

serta Suzuki Karimun yang akan 

mulai diluncurkan pada konsumen 

seusai perkenalannya pada 

2013. 

Dengan melihat kehadiran pe 

nantang baru ini, Suhari menyimpulkan 

potensi pasar LCGC akan 

terus berkembang meskipun pasar 

otomotif Indonesia masih besar 

dikuasai oleh segmen low MPV 

yang terus bertumbuh dan merajai 

jalanan. 

Di tengah semaraknya ke 

hadir an mobil dengan harga terjangkau 

dan hemat energi ini, 

Suhari masih melihat adanya 

celah yang harus diperhatikan 

oleh pemerintah terkait dengan 

adanya penggunaan komponen 

produk lokal dalam pembuatan 

LCGC. 

Pada satu sisi, dia melihat adanya 

perspektif positif terkait 

dengan tambahan investasi dalam 

pembangunan komponen lokal di 

Indonesia yang harus terintegrasi 

dengan industri hulu komponen 

serta dapat diserap sebaik-baiknya 

oleh industri perakitan. 

Pada 2014, ungkapnya, 

Pemerintah harus membangun 

basis produksi pembuatan baja 

mobil sehingga tidak harus diimpor. 

“Kalau dibangun dengan 

sinergi hulu dan hilir, kita bakalan 

memiliki peluang besar dan 

menjadi pemain raksasa otomotif 

di dunia,” ujarnya. 


Industri Telekomunikasi 

LTE, antara Tuntutan, Kebutuhan, 

dan Bisnis 

Global Mobile Suppliers Association 

(GSA) menyebutkan hingga Oktober 

2013 sebanyak 222 operator dari 83 

negara telah meluncurkan layanan 

komersial long term evolution (LTE). 

Mereka memperkirakan akan ada 

260 jaringan komersial LTE di 93 

negara hingga akhir 2013. 

Bagaimana dengan Indonesia 

Galih Kurniawan 


Saat ini satu-satunya operator yang 

telah menggelar layanan LTE alias 

4G di Indonesia adalah PT Internux. 

Mereka menggunakan teknologi LTE 

TDD (time division duplex) di spektrum 

2,3GHz yang hanya dapat melayani 

data. Sejumlah operator juga menghuni spektrum 

ini antara lain Berca Hardayaperkasa, First Media, 

Telkom, Indosat Mega Media (IM2) dan Jasnita 

Telekomindo. Masing-masing dari operator tersebut 

memiliki spektrum sebesar 15MHz. 

First Media dan Berca dari awal bahkan sudah 

menyatakan kesiapan menggelar LTE TDD meski 

sampai saat ini tak kunjung terealisasi. Menurut 

Kementerian Komunikasi dan Informatika spektrum 

2,3GHz ditetapkan untuk moda TDD. Ketentuan 

tersebut berdasarkan Peraturan Menkominfo 

No.8/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio 

Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada 

Pita Frekuensi Radio 2,3GHz yang dikeluarkan pada 

19 Januari 2009. 

Spektrum ini awalnya digunakan untuk layanan 

Wimax yang layu karena tak berhasil membangun 

ekosistem. Kini para operator Wimax pun mendapat 

angin segar dengan teknologi LTE yang dapat 

mereka aplikasikan. 

Keyakinan itu sempat dilontarkan Direktur 

Penjualan First Media Dicky Mochtar. Dia menilai 

potensi mengembangkan layanan LTE TDD cukup 

besar di Indonesia. Menurutnya sejumlah operator 

ternama di dunia bahkan belakangan pindah ke LTE 

TDD. “Ada China Mobile, Softbank di Jepang dan 

satu operator di India,” ujarnya. 

Dia meyakini nasib TDD LTE tidak akan seperti 

Wimax yang layu sebelum berkembang karena 

tidak berhasil mengembangkan ekosistem. Lembaga 

riset Frost & Sullivan dalam salah satu laporannya 

memperkirakan permintaan terhadap alat uji LTE 

akan terus tumbuh. Pengujian tersebut penting 

untuk memenuhi standar industri serta layanan 

sesuai harapan konsumen. 

Menurut mereka bisnis ini secara global mengha 

silkan pendapatan sebesar US$947,2 juta pada 2012 

dan diperkirakan akan terus meningkat hingga empat 

kali lipat mencapai US$3,97 miliar pada 2019. 

Perkembangan ekosistem tentu juga sangat 

bergantung pada ketersediaan perangkat 

telekomunikasi yang mendukung. Berdasarkan 

data yang dihimpun GSA, hingga November lalu 

terdapat sebanyak 1.240 jenis perangkat dari 120 

pemanufaktur yang mendukung LTE. Sebanyak 

680 jenis perangkat di antaranya sudah dirilis pada 

2012. Pertumbuhan juga terjadi dari sisi produsen 

yang meningkat hingga 44%. Menurut data GSA, 

perangkat yang mendukung LTE TDD saat ini baru 

mencapai 274 jenis. 

Kebanyakan perangkat LTE enabled memang 

masih didominasi untuk teknologi frequency 

division duplex (FDD). Selain digunakan untuk 

data, LTE FDD juga dapat memfasilitasi telepon 

melalui jaringan. Teknologi inilah yang kini tengah 

ditunggu lisensinya di Indonesia oleh para operator 

GSM (global system for mobile communication). 

UJICOBA 

Sejumlah operator GSM sejak jauh-jauh hari 

sudah menggelar uji coba jaringan LTE. 

Telkomsel dan XL bahkan mencuri start” dengan 

menggelar layanan LTE FDD di Bali saat digelar 

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC) 2013 pada Oktober. Kedua operator 

tersebut masih mendapatkan izin dari 

Kominfo untuk menggelar LTE sampai Desember. 

Mereka sama-sama menggunakan spektrum 1.800 

MHz untuk menggelar layanan LTE di Bali meski 

dengan lebar frekuensi berbeda. 

Axis yang tinggal menunggu waktu untuk 

diakuisi XL juga sempat melakukan uji coba LTE 

meski hanya di level indoor. Adapun Indosat 

juga sudah menyatakan kesiapan menggelar LTE 

pasca melakukan modernisasi jaringan. Indosat 

kini mengandalkan teknologi UMTS (universal 

mobile for telecommunications system) di spektrum 

900MHz untuk menggelar layanan mobile 



broadband. Namun mereka menegaskan akan memburu 

frekuensi baru di spektrum 2,1GHz dan 1.800MHz yang 

kemungkinan tersedia pasca konsolidasi XL dengan 

Axis. 

“Kami butuh tambahan frekuensi, kalau LTE di 

1.800MHz tentu akan kami kejar juga,” kata Director 

and Chief Wholeshale and Infrastructure Indosat Fajri 

Sentosa. 

Pemilihan spektrum LTE FDD memang terus menjadi 

perdebatan sampai saat ini. Sejumlah pihak menilai 

lamanya pembahasan soal spektrum inilah yang 

membuat lisensi LTE tak segera keluar. Meski begitu 

spektrum 1.800MHz digadang sebagai tempat paling pas 

untuk menggelar LTE di Indonesia. 

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 

(BRTI) Nonot Harsono menyebutkan arah LTE FDD 

kemungkinan menuju ke 1.800MHz. Menurutnya 

kepemilikan frekuensi masing-masing operator di 

spektrum ini realistis untuk menggelar LTE ideal dengan 

catatan konsolidasi XL dengan Axis lancar dengan 

minimal kepemilikan mereka mencapai 20MHz. 

Menurut Nonot, untuk menggelar layanan LTE 

ideal minimal dibutuhkan frekuensi selebar 20MHz. 

Jika dipaksakan menggunakan frekuensi di bawah itu, 

katanya, justru tidak akan maksimal karena kecepatan 

yang diperoleh pengguna tak berbeda jauh dengan 

teknologi 3G yang sudah ada. 

Spektrum 1.800MHz terdiri dari pita selebar 75MHz. 

Telkomsel mendominasi dengan total kepemilikan 

22,5MHz dalam tiga blok terpisah disusul Indosat 

20MHz dalam dua blok tak berdampingan, Axis 15MHz, 

Tri 10MHz dan XL 7,5MHz. Jika konsolidasi XL dengan 

Axis sukses dan tak ada frekuensi yang diambil di 

spektrum tersebut keduanya bakal memiliki frekuensi 

22,5MHz. 

Operator lain yang belum memiliki minimal frekuensi 

selebar 20MHz di spektrum tersebut, kata Nonot, 

dapat bekerja sama dengan operator lainnya jika ingin 

menggelar LTE. Dia menegaskan hal itu dimungkinkan 

dan sah meski saat ini kasus korupsi dalam kerja 

sama Indosat dan IM2 masih membayangi kerja sama 

semacam itu. 

Konsolidasi antara XL dan Axis memang membuka 

kemungkinan tersedianya frekuensi di 1.800MHz. Tak 

hanya Indosat yang berminat, Telkomsel pun sudah 

mengajukan 10MHz. Alasannya, jumlah pelanggan 

mereka yang sudah mencapai 128 juta membutuhkan 

frekuensi yang lebih leluasa. Mereka pun belakangan 

getol melontarkan wacana rebalancing frekuensi. 

LTE tentu saja bukan hanya soal spektrum. Dari 

sudut pandang bisnis pun perlu menjadi pertimbangan. 

Pasalnya sejumlah operator justru masih mengaku 

layanan data yang mereka sediakan selama ini tidak 

begitu menguntungkan. 

Jumlah pemain yang dianggap berlebih menjadi 

persoalan tersendiri. Dari seluruh operator yang ada di 

jalur GSM tampaknya hanya Telkomsel, Indosat dan 

XL yang berkinerja baik. Bila melirik lagi ke operator 

CDMA, maka kondisinya justru lebih buruk karena 

jumlah pelanggan yang tak lagi berkembang. Tak heran 

pemerintah pun mendorong konsolidasi antar operator. 

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi 

mengatakan operator 2G kini sudah saatnya migrasi ke 

4G. Teknologi 2G yang ada sudah sulit untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna data. “Data sekarang ukurannya 

kian besar dan pengguna ingin akses cepat tanpa 

pending,” ujarnya. 

Menurutnya selain spektrum 1.800MHz, masih 

ada juga spektrum 700MHz yang layak untuk LTE. 

Sayang sampai saat ini spektrum tersebut juga memiliki 

dinamika sendiri. Spektrum tersebut baru dapat 

digunakan setelah migrasi siaran televisi ke digital 

kelar. Namun belakangan migrasi tersebut terhambat 

karena Mahkamah Agung akhirnya membatalkan aturan 

sebagai landasan seleksi siaran televisi digital. 

Asosiasi GSM (GSMA) belakangan juga gencar 

mengampanyekan alokasi frekuensi 700MHz untuk 

mobile broadband lantaran dianggap banyak memberi 

manfaat. Dalam laporan berujudul The Economic 

Benefits to Indonesia of Early Harmonisation and 

Assignment of the Digital Dividend to Mobile disebutkan 

jika alokasi frekuensi 700MHz untuk layanan mobile 

dilakukan pada 2014 maka akan menghasilkan 

pertumbuhan pertumbuhan domestik bruto hingga 

US$39,1 miliar sampai akhir 2020. 

Laporan yang dibuat Boston Consulting Group (BCG) 

untuk GSMA itu juga menyebutkan kebijakan tersebut 

juga bakal menciptakan 145.000 usaha berikut 286.000 

lapangan kerja baru. Pendapatan pemerintah pun 

diprediksi bakal menembus US$9,4 miliar pada periode 

yang sama. Adapun penundaan menjadi 2016 bisa 

berakibat kerugian dari GDP sebesar US$7,5 miliar dan 

hilangnya 75.000 lowongan kerja. 

Melihat data-data tersebut, tampaknya menarik untuk 

menunggu kapan LTE FDD resmi digelar di Indonesia. 


Perangkat Digital 

Yang Siap Menggebrak 

pada 2014 

Pada 2014 berbagai teknologi dan 

gadget yang diperkenalkan pada 

2013 akan mulai mendominasi. 

Reuters 


Para pembuat gadget misalnya akan 

lebih mengintensifkan penjualan wearable 

computing. Perangkat komputasi 

yang bisa dikenakan ini, seperti arloji 

dan kacamata, sudah mulai dikembangkan 

sejak 2011. Pada 2012 dan 

2013, para pembuat peranti elektronik merilis 

produk arloji cerdas seperti Pebble, Sony 

Smartwatch, dan Samsung Galaxy Gear. 

Sementara itu sebuah laporan dari situs web 

Computerworld pada Agustus 2013 menyebutkan 

bahwa Google baru akan merilis Google Glass ke 

khalayak pada tahun 2014. Laporan lain menyebutkan 

bahwa pada tahun yang sama pemakai Google 

Glass akan dapat memakai lensa pengobatan, 

paling tidak di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan 

di New York berencana untuk melepas lensa khusus 

buat Google Glass tahun depan. 

Google sudah menyebutkan bahwa produknya itu 

dapat digunakan dengan lensa pengobatan. Hanya 

saja memang belum ada lensa yang diproduksi 

khusus untuk Google Glass. Versi awal Google 

Glass sendiri dilepas tanpa lensa. 

Masalah yang selama ini ditemukan pada wearable 

computer adalah menemukan antarmuka yang 

nyaman. Layar sentuh dan papan ketik jelas tidak 

dapat digunakan dengan nyaman pada perangkat 

seperti kaca mata atau arloji. Google sejauh ini 

terus menyempurnakan fitur perintah suara untuk 

digunakan dengan Google Glass. Alternatif seperti 

perintah isyarat tangan juga terus dijajaki. 

KOMPUTER TABLET 

Sebagai perangkat konsumsi dan komputasi portabel 

tampaknya komputer tablet jauh lebih 

digemari daripada komputer jinjing. Inilah yang 

mengundang prediksi IDC bahwa pada kuartal 

keempat 2013 penjualan tablet akan menggusur 

penjualan komputer pribadi tradisional. Ini tentunya 

termasuk komputer jinjing. 

Tren ini tampaknya akan terus berlangsung sampai 

2014 dan 2015, saat angka penjualan tahunan 

tidak hanya satu kuartal bakal melebihi komputer 

pribadi. Kepopuleran komputer tablet akan memakan 

pangsa pasar komputer pribadi tradisional, terutama 

komputer jinjing. Usaha Microsoft, Apple dan 

Google untuk membuat tablet lebih menarik buat 

kerja kantoran juga akan turut menggusur tempat 

komputer jinjing. 

LAYAR MELENGKUNG 

Pada Oktober 2013, dua produk dengan layar 

melengkung muncul pada saat yang hampir 

bersamaan: Samsung Galaxy Round dan LG G Flex. 

Masih ditunggu bagaimana kesuksesan kedua gadget 

ini di pasar, tetapi bisa dipastikan bahwa para 

pembuat gadget akan mengeksplorasi lebih jauh 

rancangan dengan bodi dan layar melengkung pada 


Salah satu pendorong eksplorasi ini mungkin 

adalah kebutuhan untuk diferensiasi. Dewasa ini 

rancangan eksternal kebanyakan ponsel tidak 


Reuters 

arloji. Meskipun belum jelas apakah Apple akan meluncurkannya, 

paten tersebut mengilustrasikan kemungkinan 

lain penggunaan layar melengkung. 

PONSEL VS KAMERA 

Apakah Anda berniat membeli kamera di tahun 

2014 Coba pertimbangkan lagi, terutama bila Anda 

bukan tipe pehobi serius fotografi, atau bukan fotografer 

profesional. Kemampuan beberapa model ponsel kamera 

mulai menyaingi kamera digital saku. Wall Street 

Journal, yang mengutip lembaga riset IDC, bahkan 

menyebutkan bahwa penjualan kamera DLSR pada 2013 

akan jatuh 9,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Selain kemampuan fotografinya sendiri yang meningkat, 

kelebihan lain yang cukup penting dari ponsel 

kamera adalah koneksi Internet. Lewat jaringan, pemilik 

ponsel kamera dapat dengan mudah berbagi hasil jepretan 

kepada kawan-kawan nya. Fitur penting ini turut 

mendorong kamera saku minggir dari pasar. 

Repro 

banyak bedanya: persegi panjang dengan layar sentuh. 

Rancangan dengan papan ketik atau flip phone sudah 

jarang atau bahkan tidak lagi muncul. Terbukanya 

kemungkinan penggunaan layar melengkung akan 

memberikan pilihan lain buat para perancang ponsel. 

Layar melengkung yang dimungkinkan oleh kemajuan 

teknologi bahan tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan 

ponsel. Salah satu paten Apple misalnya membuka 

kemungkinan pemakaian layar seperti ini pada 

TAHAN AIR 

Fitur lain yang mungkin akan semakin meluas pada 

2014 adalah kemampuan tahan air. Sony sudah 

memelopori hal ini pada ponsel dan tabletnya, dan 

sudah diikuti oleh salah satu model Samsung Galaxy S4. 

Bila fitur ini makin populer kiranya akan mudah melihat 

gadget seperti ponsel dan tablet menjadi tahan air. 

Selain tahan air gadget seperti ini juga biasanya tahan 

debu, sehingga tahun depan kita akan menemukan gadget 

yang lebih tangguh daripada tahun-tahun sebelumnya. 

(Gombang Nan Cengka) 


Kinerja Angkutan Udara 


Butuh Kerja Ekstra di Penerbangan 

Publik sulit melupakan sepak terjang 

pemilik Lion Group Rusdi Kirana yang 

memborong 234 unit pesawat Airbus 

A320 pada Maret 2013. Dalam satu 

video yang dirilis Airbus, bos maskapai 

berlambang kepala singa terbang 

itu tersenyum lebar menyambut 

kontrak pembelian pesawat senilai 

US$24 miliar itu. 

M. Tahir Saleh 

tahir.saleh@bisnis.co.id 

Dalam perspektif lebih luas, kontrak 

pembelian fantastis itu sebetulnya 

makin mempertegas proyeksi yang 

selama ini disuarakan beberapa lembaga 

riset dan pabrikan pesawat atas 

gemuknya pasar penerbangan di 


Wakil Presiden Senior Airbus Christopher 

Emerson pernah menyampaikan data penerbangan 

di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir tumbuh 

lebih dari 50%. 

Bahkan, dia memprediksi penerbangan Asia 

Pasifik bisa tumbuh hingga lebih dari 200% dalam 

20 tahun ke depan. Itulah yang menyebabkan posisi 

tawar maskapai nasional di pasar penerbangan 

dunia sulit dibantah. 

Tidak hanya Lion yang memborong Airbus setelah 

sebelumnya memesan 230 unit Boeing pada 

2011, PT Garuda Indonesia Tbk. juga mencanangkan 

lompatan besar bertajuk Quantum Leap 2015. 

Target Garuda tidak main-main. Hingga 2015, 

Garuda akan mengoperasikan 194 unit pesawat 

dengan rata-rata usia di bawah 5 tahun. 

Lembaga riset CAPA Center for Aviation meramalkan 

Grup Garuda, termasuk Citilink, dan Lion 

Group yang memiliki maskapai Lion, Batik, Wings, 

Malindo, dan Thai Lion Air akan mengungguli 

Grup Singapore Airlines (SIA) dari sisi jumlah 

pesawat. 

Kedua grup itu bakal menjadi maskapai dengan 

jumlah armada terbesar di Asia Tenggara pada 

akhir 2013 masing-masing 145 unit untuk Lion dan 

139 unit untuk Garuda, sementara armada SIA 

berkurang terus dari 102 unit. 

Sejak 2008, setelah krisis ekonomi global yang 

menghantam perekonomian AS dan Eropa, terjadi 

pergeseran pasar penerbangan. Kawasan Atlantik 

yang selama ini dominan kini melambat bahkan 

mandek. 

Sebaliknya, pasar di Asia Pasifik tumbuh signifikan 

dimotori China, India, dan Indonesia. “Pada 

2014, Indonesia akan menjadi pasar terbesar 

kesembilan di dunia untuk perjalanan domestik 

dan masuk di antara 10 besar penerbangan internasional 

di dunia,” kata Dirjen dan CEO International 

Air Transport Association (IATA) Tony Tyler. 

Di tengah tren pergeseran pasar ini, banyak pengamat 

menyayangkan Indonesia yang belum mampu 

mengakomodasi pengalihan pasar itu. 

Kesiapan infrastruktur penerbangan dan tenaga 

ahli yang memadai dinilai lebih lambat dari per 


tumbuhan pasar itu sendiri. 

Alih-alih sektor penerbangan siap, justru sejumlah 

kendala lama menghadang dan baru disadari oleh 

pemangku kepentingan termasuk Kementerian 

Perhubungan. 

Dua di antara sejumlah kendala sektor penerbangan 

nasional yang paling penting diatasi ialah infrastruktur 

yang mengacu pada padatnya kapasitas beberapa bandara. 

Selain itu, SDM penerbangan mulai dari pilot, petugas 

lalu lintas udara (ATC), mekanik, instruktur, hingga 

inspector juga masih sangat kurang. 

Sebagai gambaran, di Bandara Adisutjipto Yogyakarta 

berkapasitas 1,1 juta, tetapi setiap tahun disesaki hingga 

3,7 juta penumpang. Tak heran keterlambatan penerbangan 

seperti jadi budaya di industri penerbangan 

nasional. 

Pembangunan memang tengah dilakukan. Di Bandara 

Soekarno-Hatta Cengkareng dilakukan penambahan ka 

pa sitas menjadi 62 juta per tahun dari kini 22 juta per 

tahun. Sejak 2012, proyek Terminal 3 Soekarno-Hatta 

sudah dikembangkan dengan rencana memiliki kapasitas 

25 juta penumpang. 

Selain itu, revitalisasi Terminal 1 dan 2 akan memompa 

kapasitas masing-masing menjadi 18 juta per tahun 

dan 19 juta per tahun. 

Revitalisasi itu dilakukan PT Angkasa Pura II sebagai 

Proyeksi Pertumbuhan Pesawat Komersial 

di Atas 100 Kursi (unit) 

304 

326 

358 

405 

Keterangan: *) Asumsi laju pertumbuhan 11% 

Sumber: Indonesian Aircraft Maintenance 

Shop Association (IAMSA), Kemenhub & INACA, diolah 

450 

480 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Perkembangan Penumpang 

Angkutan Udara di Indonesia 

(juta orang) 

Domestik Internasional 

74,17 

66,82 

60,2 

82,32 

91,37 

8,15 9,04 10,03 11,13 12,32 

2011 2012 2013* 2014* 2015* 


pengelola Bandara Soekarno-Hatta. Pengembangan juga 

dilakoni PT Angkasa Pura I yang juga mengoperatori 13 

bandara komersial. 

Beberapa di antaranya terminal internasional Bandara 

Ngurah Rai Denpasar yang sudah dioperasikan sejak 

Oktober 2013 saat APEC 2013, Bandara Juanda 

Surabaya, dan Sepinggan Balikpapan. 

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono 

menegaskan persoalan bandara bukan hanya kapasitas 

melainkan tren pesawat yang mengarah pada dimensi 

lebih besar. 

Dalam bukunya Transportasi dan Investasi (2013), 

Bambang menceritakan hampir semua Ibu Kota provinsi 

di Indonesia baginya telah memiliki bandara dengan 

kapasitas di atas 1 juta penumpang dan panjang landas 

pacu di atas 2.000 meter. Bandara jenis itu mampu didarati 

pesawat jenis Boeing 737 versi 800. 

Sayangnya, pemerintah masih terbatas mengembangkan 

233 bandara saat ini karena dalam 5 tahun ke 

depan membutuhkan dana sekitar Rp54 triliun, sedangkan 

anggaran tersedia hanya Rp19,5 triliun. 

TERTINGGAL 

Selama ini, pengembangan bandara selalu ketinggalan. 

Pemerintah juga sering telat dalam membangun 

bandara baru misalnya di Bandung dan Yogyakarta. 

Kendati begitu, persoalan lain yang patut jadi sorotan 

dalam infrastruktur adalah akses menuju bandara yang 

selama ini justru terabaikan. Selama ini, bandara masih 

dilihat sebagai sumber pungutan. Ini yang terkadang 

menahan minat investor swasta masuk berinvestasi. 

Di sisi lain, persoalan SDM juga menyeruak. Satu unit 

pesawat setidaknya butuh lima set kru. Satu set kru terdiri 

dari 10 orang penerbang. 

Dengan proyeksi itu, Indonesia masih membutuhkan 

500 orang penerbang baru dalam setahun, sementara 

sekolah penerbangan dalam negeri nyatanya belum 

mampu menjawab kebutuhan itu. 

Selain keterbatasan pilot lokal, ihwal SDM ini pun 

menjangkiti mekanik pesawat, petugas ATC, pengajar 

atau instruktur hingga pengawas atau inspektor. 

Keterbasan SDM itu juga menjadi pembenaran langkah 

pemerintah menerapkan penundaan atau moratorium 

izin maskapai baru yang mulai dilakukan pertengahan 

2013 meski tiga maskapai baru sudah antre 

beroperasi yakni Nam Air, Jatayu Air, dan AirAsia 

Indonesia X. 

Selama ini, pemerintah memang kesulitan 

mengejar ketertinggalan infrastruktur 

karena keterbasan anggaran padahal 

pertumbuhan sektor penerbangan nasional 

rata-rata 15% per tahun. 

Apalagi pemerintah juga punya pekerjaan 

rumah soal pengembangan bandara di 

pelosok. 

Apapun proyeksi positif Indonesia, jika 

pemerintah dan operator hanya sumringah 

atas proyeksi itu, maka sia-sia 

belaka. 


Sektor Properti 

Memasuki Fase Perlambatan 

Memasuki awal kuartal IV/2013, 

perkiraan terjadinya perlambatan 

pertumbuhan sektor properti pada 

tahun depan semakin diyakini oleh 

berbagai pihak. 

Fatia Qanitat 

fatia.qanitat@bisnis.co.id 

Kenaikan harga bahan bakar minyak 

(BBM) pada akhir Juni lalu memengaruhi 

performa bisnis secara keseluruhan, 

termasuk properti. 

Kondisi perekonomian yang kurang 

menentu, diiringi dengan penurunan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut menjadi 

penyebab. 

Tekanan terus terjadi dengan naiknya suku 

bunga acuan (BI Rate) sebanyak dua kali, dan 

bertengger pada posisi 7,25% saat ini. Masyarakat 

yang bermaksud mengajukan kredit pemilikan 

rumah (KPR) harus berhitung ulang karena kenaikan 

suku bunga perbankan. 

Masalah KPR tidak berhenti di sana. Regulasi 

dari Bank Indonesia baru-baru ini cukup memberikan 

pukulan pada sektor tersebut. Istilah booming 

properti yang sering disebut-sebut selama 3 tahun 

terakhir, berubah menjadi kegalauan. 

Perlambatan yang terjadi ini direspons berbeda 

oleh berbagai pihak. Ada yang menilai kondisi ini 

memberikan arah pertumbuhan yang lebih sehat, 

khususnya bagi pertumbuhan hunian menengahbawah. 

Meskipun begitu, banyak juga yang menganggap 

pemerintah telah menghambat pertumbuhan positif 

yang telah terbentuk, karena mengeluarkan regulasi 

yang tidak propasar. 

Misalnya, Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tentang 

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang 

Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan 

Konsumsi Beragun Properti yang berlaku sejak 30 

September ini, diatur mengenai penjualan rumah 

dengan sistem pesan (inden) serta pembatasan 

uang muka (loan to value) bagi pengajuan KPR 

kedua dan seterusnya. 

Terkait dengan tahun politik, sebetulnya hal ini 

akan membawa faktor positif pada pasar. Karena 

jumlah uang yang beredar semakin banyak, dipastikan 

hal itu akan lebih menggerakkan daya beli 

masyarakat secara keseluruhan. 

BATAS AMAN 

Mengenai prediksi pasar 2014, berbagai lembaga 

riset telah melansir hasil kajiannya terkait 

prospek perkembangan pasar properti ke depan. 

Meski dikatakan pemilu tidak terlalu berpengaruh 

pada perkembangan pasar di segmen mene 

ngah-bawah, hal tersebut memberikan dampak berbeda 

pada kelas menengah-atas, khususnya kelompok 

investor. 

Secara garis besar, pengembang properti, investor, 

dan konsumen cenderung lebih memilih menunggu 

saat yang tepat untuk mengambil keputusan. 

Transaksi properti akan tertahan, dan diperkirakan 

baru akan kembali berjalan normal seusai pemilu. 

Kendati begitu, perlambatan yang terjadi pada 

awal 2014 masih tergolong berada dalam batas 

aman, karena tingkat permintaan pasar dan tren 

kenaikan harga masih terbilang positif bagi pelaku 

pasar. 

Beberapa sektor khususnya yang berhubungan 

dengan kebutuhan dasar 

manusia tetap akan 

bertahan dan memperlihatkan 

pertumbuhan 

cukup 

baik. 

Prediksi Pasar Properti 2013-2014 

Sektor Kondisi 2013 Ramalan 2014 

Permintaan Okupansi Harga 

Kantor sewa Tingkat okupansi terus tumbuh Tumbuh kuat Tumbuh Tumbuh 

Kantor strata Permintaan memacu pertumbuhan harga Tumbuh kuat Tumbuh Tumbuh 

Ritel Banyak peritel internasional yang masuk pasar Indonesia Tumbuh Stabil Stabil 

Kondominium Aktivitas penjualan stabil Stabil Stabil Stabil 

Apartemen sewa Kondominium semakin banyak memasuki pasar sewa Stabil Turun Tumbuh 

Industri Terus melambat sejak 2010 Turun Stabil Stabil 

Rumah tapak Permintaan stagnan akibat meningkatnya suku bunga Stabil Stabil Tumbuh 

Hotel Hotel bintang 4 & 5 mengalami pertumbuhan tertinggi Stabil Tumbuh Tumbuh 

Sumber: Cushman & Wakefield Indonesia, diolah 



Jurus Jitu Sang Pengembang 

Pertumbuhan pasar properti 2014 diprediksi melambat 

oleh sejumlah kalangan jika dibandingkan periode emasnya 

dalam 3 tahun terakhir. Bukannya tanpa sebab, sejumlah 

faktor yang terjadi selama 2013 telah mengarah kepada 

kondisi tersebut. 

Sebut saja, kenaikan harga bahan bakar minyak pada 

pertengahan tahun lalu, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, 

kondisi perekonomian negara yang belum pasti dan regulasi dari 

Bank Indonesia yang mengatur penjualan rumah dengan sistem 

pesan serta pembatasan uang muka (loan to value) bagi 

pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) kedua dan seterusnya. 

Belum lagi ditambah dengan kenaikan suku bunga acuan (BI 

rate) yang mencapai 7,5%. 

Semua 

faktor 

tersebut 

bahkan telah 

mengarah kepada kondisi perlambatan 

yang sudah dimulai sejak paruh 

kedua 2013. Menghadapi kondisi tersebut, 

pengembang properti pun ditantang untuk 

menghadirkan strategi bisnis yang tepat untuk 

merebut ceruk keuntungan di 'tahun politik' 

tersebut. 

PT Ciputra Development Tbk. 

Direktur Keuangan PT Ciputra 

Development Tbk. Tulus 

Santosa mengatakan di 

tengah ketidakpastian 

pasar, fokus 

perseroan pada 2014 

tetap ke real estat, 

baik apartemen 

maupun rumah tapak. Kendati begitu, 

perusahaan lebih mengutamakan pengembangan 

rumah tapak. 

Pada 2014, perusahaan akan mulai menjajaki 

kemungkinan pengembangan superblok dan 

properti komersial karena merupakan waktu 

yang tepat untuk pengembangan sebab 

rata-rata akan rampung dalam 3 tahun ke 

depan. 

Terkait dengan segmen, Ciputra Development 

masih akan menyasar kelas menengah 

dengan lokasi di seluruh Indonesia. 

PT Summarecon Agung Tbk. 

Pada 2014, pengembang yang 

banyak melakukan pembangunan 

hunian kelas menengah-atas dengan 

harga di atas Rp2 miliar ini 

menyatakan akan fokus mengembangkan 

apartemen pada tahun 

depan. Setidaknya ada 4 tower 

apartemen yang dikembangkan. 

Menurut Direktur Utama PT Summarecon 

Agung Tbk. Johannes Mardjuki, perusahaan 

akan membangun lebih banyak apartemen 

dengan kisaran harga di bawah Rp1 miliar. 

Selain itu, pihaknya akan mempertimbangkan 

pembangunan hunian tapak dengan ukuran 

lebih kecil, sehingga bisa dijual di bawah Rp2 

Sejauh ini, Summarecon telah aktif 

melakukan pengembangan di Kelapa Gading, 

Serpong, dan Bekasi. Setidaknya terdapat 

lebih dari 40.000 unit rumah yang telah 

dikembangkan. 

Untuk memperluas bisnisnya, ke depan, 

perusahaan tengah mempersiapkan 

pengembangan township di Bandung dan 

Bogor. 

Sumber: PT Ciputra Development Tbk. 

PT Metropolitan Land Tbk. 

Selama ini Metropolitan Land (Metland) 

dikenal pada pengembangan hunian 

tapak yang ditujukan kepada masyarakat 

kelas menengah-bawah. Sekretaris 

Perusahaan Metland Olivia Surodjo 

memperkirakan dari total 1.500 unit rumah 

yang dikembangkan setiap tahunnya, hampir 

70% dijual dengan kisaran harga Rp150 

juta-Rp400 juta. 

Dia mengatakan strategi pengembangan 

2014 masih terus dibahas sampai saat ini. 

Perusahaan tetap menjalankan bisnis utama 

dengan pengembangan hunian bagi kelas 

menengah-bawah. Sementara untuk rumah 

menengah-atas akan lebih sedikit porsinya. 

Beberapa proyek perumahan yang tengah 

dikembangkan meliputi Metland Menteng, 

Metland Puri, Metland Transyogi, Metland 

Tambun, Metland Cileungsi, dan Metland 

Cibitung. 

PT Megapolitan Development Tbk. 

Pengembang yang memiliki lahan seluas 

300 ha di kawasan Cinere, perbatasan 

Jakarta Selatan dan Depok tersebut, terus 

melakukan pengembangan kawasan. Hingga 

saat ini, tersisa 70 ha lahan di kawasan itu 

yang masih bisa dikembangkan. 

Proses pengembangan 

wilayah Cinere, 

jelas Sekretaris 

Perusahaan PT Megapolitan Development 

Fanny F. Susanto, sangat bergantung pada 

realisasi pembangunan jalan tol Cijago 

(Cinere-Jagorawi) dan Desari (Depok- 

Antasari). 

Khusus 2014, perusahaan tetap melakukan 

pengembangan meliputi hunian tapak, 

apartemen, ruko, dan kawasan komersial. 

Menurutnya, kondisi perekonomian maupun 

pemilu tidak menjadi kekhawatiran. 

PT Intiland Tbk. 

Pengembang ini pada 

dasarnya memiliki empat lini bisnis properti, 

Fatia Qanitat & Oktaviano D.B. Hana 

yakni industrial park, hospitality, township 

and estate, mixed used & high rise. 

Kendati begitu, Corporate Secretary PT 

Intiland Tbk. Theresia Rustandi mengatakan 

pada 2014, akan berfokus pada pengembangan 

hunian dalam bentuk kawasan terpadu 

(mixed used). Bahkan, fokus pengembangan 

tersebut telah diarahkan perseroan sejak 

2013. 

Pengembangan mixed used yang dikombinasikan 

dengan high rise building lebih efisien 

dengan memberikan income terbesar dan 

dengan pembangunan yang lebih cepat. 

Rumah tapak tetap dikembangkan, namun 

bukan dalam bentuk permukiman murni, 

tetapi lebih merupakan township yang 

menyasar kelas menengah atas di Jakarta 

dan Surabaya. Namun, bagi lini bisnis 

hospitality akan masuk ke daerah-daerah 

dengan nilai ekonomis tinggi. 

PT Agung Podomoro Land Tbk. 

Mengenai antisipasi perlambatan 

di 2014, Corporate Secretary PT 

Agung Podomoro Land Tbk. Justini 

Omas menuturkan tengah mengkaji rencana 

kerja yang baru akan disepakati pada 

pertengahan Desember 2013. 

Kendati begitu, menghadapi tahun 

perlambatan tersebut perusahaan tidak akan 

mengubah konsep pengembangan. Namun, 

lebih cenderung untuk mengatur waktu 

ekspansi usaha dengan tepat. 

Hal tersebut lebih pada penundaan ekspansi 

usaha. Menurutnya, proyek yang memberikan 

return dalam jangka waktu panjang, seperti 

hotel yang kemungkinan akan ditunda 

terlebih dahulu. 

Jenis pengembangan superblok masih 

menjadi fokus di 2014 sebab dirasa masih 

tepat dan diminati konsumen. 

Perseroan masih akan menyasar segmen 

yang sama yakni menengah atas. 



Industri Pupuk 

‘Urusan Pangan 

Tak Boleh Terganggu’ 

JAKARTA—Ketahanan pangan (food security) telah 

sejak lama menjadi salah satu isu pokok dan konsen terbesar 

negara-negara di dunia. Jumlah penduduk yang 

terus bertambah dengan cepat dan lahan pertanian 

pangan yang kian menyusut menuntut setiap negara 

memiliki strategi dan kesungguhan dalam membangun 

sektor pertanian guna menyediakan pangan yang cukup 

bagi seluruh penduduknya. 

Sayangnya, program ketahanan pangan di Indonesia 

masih berjalan tertatih-tatih akibat masih banyak hambatan 

dan kebijakan yang tidak sinkron, termasuk adanya 

ambiguitas dalam memandang peran vital industri 

pupuk dalam meningkatkan produksi pangan. 

Untuk memahami lebih mendalam tentang betapa penting 

nya ketahanan pangan dalam konteks kedaulatan 

sebuah negara dan korelasinya yang tak dapat dipisahkan 

de ngan peran industri pupuk, Bisnis mewawancarai 

Direkur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company 

Arifin Tasrif. Berikut Petikannya: 

Seperti apa signifikansi korelasi peran 

industri pupuk dalam membangun ketahanan 

pangan 

Sektor pangan dan pupuk itu ibarat dua sisi mata 

uang. Keduanya memiliki nilai yang sangat penting 

dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak 

mungkin meningkatkan produksi pangan tanpa 

menggunakan pupuk kimiawi, terlebih di tengah 

penyusutan luas areal pertanian yang sulit dihentikan. 

Pupuk organik (nonkimiawi) tetap dibutuhkan 

tetapi tak bisa menggantikan peran pupuk kimiawi 

yang kontribusinya dalam meningkatkan produksi 

pa ngan berkisar 50%. Jadi, penggunaan pupuk 

kimiawi itu mutlak sehingga eksistensi pabrik 

pupuk, khususnya BUMN perpupukan, sangatlah 

vital dan strategis. 

Apakah selama ini BUMN pupuk dipandang 

dan diperlakukan layaknya sektor vital dan 

strategis 

Itulah masalahnya. Industri pupuk termasuk da 

lam sektor strategis tetapi ketersediaan bahan baku 

berupa gas masih terus menjadi masalah dari wak 

tu ke waktu. Padahal, eksistensi dan keberlanjutan 

hidup industri pupuk sangat bergantung pada 

pasok an gas. Tanpa gas pabrik pupuk akan mati. 

Idealnya setiap pabrik pupuk memiliki kontrak 

pasokan gas jangka panjang, minimal 20 tahun 

untuk setiap kontrak. Ini penting agar industri 

pupuk juga dapat menjamin pemenuhan pupuk ke 

pada petani, yang semuanya berujung pada kapasitas 

negara dalam memenuhi kebutuhan pangan 

bagi seluruh penduduk yang jumlahnya terus bertambah. 

Saat ini, pemanfaatan gas masih berorientasi 

pada revenue bukan value added sehingga gas lebih 

ba nyak dijual keluar karena memberikan pendapatan 

secara langsung. Padahal, kalau berorientasi 

pada value added di mana gas dialokasikan kepada 

in dustri dalam negeri, tentu akan memberikan multiplier 

effect yang besar seperti pendapatan negara 

dari pajak, dividen [untuk BUMN], penyediaan 

lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. 

Apakah itu berarti Indonesia sulit mewujudkan 

swasembada pangan 

Indonesia merupakan negara agraris dan memiliki 

sumber daya yang sesungguhnya sangat men 

du kung untuk mencapai swasembada pangan. Yang 

di butuhkan hanyalah kebijakan yang jelas dari pe 

merintah dan dijalankan secara konsisten. 

Dalam hal instrumen kebijakan, pemerintah 

sudah punya dan cukup bagus. Sayangnya, sebagian 

kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten 

oleh instansi terkait yang bertanggungjawab di 

bidang itu. 

Sebagai contoh, saat ini sudah ada Inpres No. 

2/2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, yang di 

da lamnya memprioritaskan alokasi pemenuhan gas 

un tuk bahan baku dan energi industri pupuk de 

ngan penetapan harga dikoordinasikan oleh Menko 

Perekonomian. 

Harga yang acceptable di industri pupuk adalah 

di bawah US$6 per MMBtu. Sebagai pembanding, 

di India harga pembelian gas domestik, termasuk 

in dustri pupuk, dikunci pada level US$4,14 per 

MMBtu. 

Namun, yang terjadi sekarang, BUMN pupuk 

tetap saja kesulitan memperoleh alokasi gas dan 

harga yang acceptable [pantas]. Kontrak dan alokasi 

gas masih bersifat jangka pendek dan harganya ter 

ta lu tinggi. Selain itu, harga gas juga ditetapkan 

dalam dolar. Gas itu kan komponen yang berasal 

dari dalam negeri, knapa sih tak bisa dibayar de 

ngan rupiah. 

Saat ini, kami mulai mengembangkan sumber 

pasokan gas dari batu bara [teknologi gasifikasi] 

dan berharap ada dukungan pemerintah terkait 

dengan jaminan pasokan batu bara dalam jangka 

panjang. 


Kalau ingin sungguh-sungguh membangun ketahanan 

dan swasembada pangan, kita harus bicara tentang strategi 

kebijakan yang terintegrasi untuk jangka waktu 

50-100 tahun dari sekarang, bukan sepenggal-sepenggal. 

Dan, sekali lagi implementasi kebijakan itu harus konsisten. 

Seberapa seriuskah problem pangan nasional jika 

industri pupuk semakin kesulitan gas 

Ya, tanpa gas tentu saja pabrik-pabrik pupuk akan 

mati. Kami punya cerita tersendiri tentang pabrik [milik 

BUMN pupuk] yang mati gara-gara tidak memperoleh 

alokasi gas. Dan, kalau problem gas terus terjadi kita 

akan berpotensi berada pada situasi rawan pangan yang 

se makin memperbesar ketergantungan terhadap pangan 

impor, karena produksi di dalam negeri tak mungkin 

cukup. 

Tidak ada lagi kedaulatan pangan yang pada akhirnya 

pengadaan pangan impor akan menjadi beban yang 

sangat berat bagi pemerintah, terlebih ketika harga 

pangan melambung dan kurs dolar tinggi seperti sekarang 

ini. 

Selain urusan gas, apa problem lain yang menghambat 

program ketahanan pangan 

Soal luas lahan pertanian. Di Indonesia, sebagian 

besar petani menggarap lahan yang sangat sempit 

kurang dari 0,5 hektare sehingga pengelolaannya menjadi 

tidak efisien. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan 

lahan-lahan baru areal pertanian yang luas di 

luar Jawa sehingga bisa dilakukan mekanisasi pertanian 

dan pengerjaannya lebih efisien. Ini 

sekaligus menggantikan lahan pertanian 

yang beralih fungsi. 

Dan, ke depan tidak boleh 

ada lagi konversi lahan pertanian 

pangan. Kalaupun terpaksa 

terjadi konversi, maka 

harus segera diganti dengan 

lahan baru yang dua kali 

lebih luas karena untuk 

menyiapkan lahan mentah 

hingga menjadi lahan pertanian 

yang 

siap 

tanam mem bu tuhkan waktu dan biaya yang besar. 

Soal subsidi apakah tidak ada masalah 

Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor 

pangan secara implisit mencerminkan bahwa ketahanan 

pangan menjadi konsen pemerintah. Namun, nilai subsidi 

yang diberikan pemerintah relatif kecil dibandingkan 

de ngan Pakistan yang jumlah penduduk dan kebutuhan 

pangannya tak sebesar Indonesia. 

Di mana pun, kendala utama yang dihadapi perusahaan 

[BUMN] yang menangani tugas menyalurkan subsidi 

adalah terkait dengan cash flow. Masalah cash flow ini 

bagaimana pun juga ujung-ujungnya menjadi beban pe - 

merintah juga. 

Misal, jika terdapat piutang subsidi yang belum 

dibayar pemerintah sebesar Rp10 triliun, maka dalam 

se tahun akan memunculkan tambahan biaya Rp1 triliun, 

karena ada bunga sebesar 10% yang menjadi 

beban negara. 

Padahal, apabila Rp10 triliun tadi tidak menjadi piutang 

macet dan masuk sebagai modal kerja yang menghasilkan 

profit, maka setidaknya Rp300 miliar akan masuk ke 

kas negara. Jadi, Semestinya tiap tutup tahun tidak ada 

piutang yang belum dibayar pemerintah. Se ka rang ini 

piutang pemerintah mencapai sekitar Rp14 trilliun. 

Apa dampaknya 

Tentu piutang tadi akan mengurangi modal kerja, 

membebani HPP dan menekan daya saing untuk pupuk 

nonsusbidi. Selain itu, misi untuk merevitalisasi pabrik 

menjadi kian berat karena equity makin kecil. Dan, tentunya 

dividen untuk pemerintah juga menjadi tak optimal. 

Pada Tahun Politik 2014, pemerintah akan sibuk 

Pemilu. Apakah menurut Anda urusan pangan dan 

pupuk akan semakin terabaikan 

Tentu kita berharap tidak sampai begitu. Dalam hal 

ini, industri pupuk sudah mengamankan stok. Bagi 

kami, apapun yang terjadi pada 2014, urusan pangan 

dan pupuk tidak boleh terganggu. 

Pewawancara: Chamdan Purwoko 

Arifin Tasrif 



Prospek Politik 

Keluar Dari Zona Cacat Demokrasi 

“The electors see their representative 

not only as a legislator for the 

state but also as the natural protector 

of local interests in the legislature; 

indeed, they almost seem to 

think that he has a power of attorney 

to represent each constituent, and 

they trust him to be as eager in their 

private interests as in those of the 

country.” (Alexis de Tocqueville) 

Inria Zulfikar 

inria.zulfikar@bisnis.co.id 

Apa yang salah dengan demokrasi di 

negeri ini Semuanya ada, sebut saja 

mulai dari pemilu nasional, pemilu 

daerah, pemilihan presiden, parlemen, 

Komisi Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilu, lembaga 

pemantau hingga pemilih sah yang berjumlah hampir 

190 juta jiwa. 

Dari eksistensi pranata, semua terlihat baik-baik 

saja dan berjalan normal. Namun bagaimana dari 

sisi pelaksanaan Seorang Irman Gusman, Ketua 

Dewan Perwakilan Daerah, tak mampu menyembunyikan 

kegalauannya mengenai hal ini. 

“Sistem demokrasi di Indonesia masih jauh di 

bawah rata-rata berdasarkan peringkat kualitas 

demokrasi di dunia. Oleh sebab itu secara kualitas 

demokrasi Indonesia masih ‘cacat’ karena praktiknya 

belum full democracy,” ujarnya dalam satu 

kesempatan kuliah umum di UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta beberapa waktu lalu. 

“Demokrasi saat ini hanya berkutat pada 

demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang substantif,” 

demikian ujarnya lebih lanjut. 

Irman tak salah. Untuk mengupasnya, kita bisa 

merujuk laporan Global Democracy Index 2013. Di 

mana posisi Indonesia Peringkat 53, dilibas Timor 

Leste yang berada di urutan 43. Artinya, kita masih 

jauh dibandingkan dengan Australia (6), Inggris 

(16), Korea Selatan (20), Jepang (22), Israel (37), 

India (38), dan Brazil (44). 

Ditelisik dari lima alat ukur utama—pemilu, pluralisme, 

kebebasan sipil, fungsi pemerintahan 

(birokrasi), partisipasi politik, dan budaya politik- 

-laporan tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

demokrasi Indonesia masih perlu pembenahan 

mendasar. 

Tentu kita berharap demokrasi membawa perubahan 

signifikan bagi peningkatan kemandirian, 

kemajuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. 

Bukankah demokrasi merupakan media untuk 

melakukan perubahan yang lebih baik 

Dengan demikian, secara kualitas pemilu tahun 

depan harus lebih baik dibandingkan dengan 2009 

yang dipenuhi banyak catatan dan kekisruhan. 

Sudah sejauh mana kesiapan kita 

Ritual lima tahunan demokrasi bergulir lagi 

tahun depan untuk memilih anggota legislatif dan 

berlanjut ke presiden serta wakilnya. Segala anganangan 

dan harapan bagi terwujudnya sebuah tatanan 

politik Indonesia yang demokratis dan modern 

akan diuji oleh momentum hajatan pemilu 2014. 

Segudang asa tersebut tentunya harus seiring 

sejalan dengan komitmen tinggi serta konsistensi 

pelaksanaannya di lapangan kelak. Tanpa itu, pemilu 

tak lebih dari dagelan atau bunga-bunga 

demokrasi belaka. 

Hingga pemilu 2009, mengkonfirmasi bahwa 

segudang amanat dan hati nurani rakyat untuk 

kehidupan politik yang lebih demokratis, bebas 

korupsi, menjunjung tinggi akuntabilitas, penegakkan 

hukum serta transparansi justru bukannya 

menjadi panglima. 

Ia terlihat begitu mudah ditekuk oleh kepentingan 

bisnis dan politik sesaat yang sangat massif dan 

koruptif. Korupsi dan mega skandal merajalela. Elit 

politik yang diharapkan memberi teladan, malah 

menorehkan noda hitam bagi perjalanan bangsa ini 

pasca reformasi. Money politics begitu digdaya 

menentukan arah bisnis dan politik di Tanah Air. 

Dalam situasi demikian kita menyongsong pemilu 

2014, hajatan politik berongkos Rp16 triliun. 

Atmosfer wait and worry itu tidak boleh lagi menjadi 

‘hantu di siang bolong’ yang membuat kita berjalan 

di tempat atau bahkan terhempas (set back) ke 

jurang yang lebih dalam. 

LEGITIMASI 

Secara institusional, pranata kehidupan politik 

nasional sudah melambangkan tatanan masyarakat 

yang de mokratis. Ritual pemilu pasca reformasi, 

dengan se gala perangkatnya, sedikit banyak 

mengkonfirmasi hal itu. 

Namun hal itu belum cukup. Ada persoalan hakiki 

yang tidak boleh terlepas dari setiap momentum 

pemilu, yaitu legitimasi. Esensi demokrasi ini harus 

dibangun seiring antara aspek kuantitas dan kualitas. 

Pertanyaan nya, bagaimana pasar akan merespon 

ini semua 


Indeks Demokrasi 2012: Kelompok Negara ‘Demokrasi Cacat’ 

Kategori Skor 

Peringkat Total Skor (1) Proses Pemilihan (2) Fungsi (3) Partisipasi (4) Budaya (5) Kebebasan Sipil 

& Pluralisme Pemerintahan Politik Politik 

Cape Verde -1 7,92 9,17 7,86 7,22 6,25 9,12 

Portugis -1 7,92 9,58 6,43 6,67 7,50 9,41 

Prancis -3 7,88 9,58 7,14 6,67 7,50 8,53 

Slovenia -3 9,58 7,50 7,50 7,22 6,25 8,82 

Botswana 5 7,85 9,17 7,14 6,67 6,88 9,41 

Afrika Selatan 6 7,79 8,75 8,21 7,22 6,25 8,53 

Italia 7 7,74 9,58 6,43 6,67 7,50 8,53 

Yunani 8 7,65 9,58 5,71 6,67 6,88 9,41 

Estonia 9 7,61 9,58 7,14 5,00 7,50 8,82 

Taiwan 10 7,57 9,58 7,14 6,11 5,63 9,41 

Chile 11 7,54 9,58 7,57 3,89 6,25 9,41 

Israel 12 7,53 8,75 7,50 8,33 7,50 5,59 

India 13 7,52 9,58 7,50 6,11 5,00 9,41 

Jamaika 14 7,39 9,17 6,79 5,00 6,88 9,12 

Slovakia 15 7,35 9,58 7,50 5,56 5,00 9,12 

Siprus 16 7,29 9,12 6,43 6,11 5,63 9,12 

Lithuania 17 7,24 9,58 5,71 5,56 6,25 9,12 

Timor Leste 18 7,16 8,67 6,79 5,56 6,88 7,94 

Polandia -19 7,12 9,58 6,43 6,11 4,38 9,12 

Brasil -19 7,12 9,58 7,50 5,00 4,38 9,12 

Panama 21 7,08 9,58 6,43 5,56 5,00 8,82 

Latvia 22 7,05 9,58 5,36 5,56 5,63 9,12 

Trinidad & Tobago 23 6,99 9,58 7,14 5,00 5,00 8,24 

Hongaria 24 6,96 9,17 6,07 4,44 6,88 8,24 

Kroasia 25 6,93 9,17 6,07 5,56 5,63 8,24 

Meksiko 26 6,90 8,33 7,14 6,67 5,00 7,35 

Argentina 27 6,84 8,75 5,71 5,56 6,25 7,94 

Indonesia 28 6,76 6,92 7,50 6,11 5,63 7,65 

Bulgaria 29 6,72 9,17 5,71 6,11 4,38 8,24 

Lesotho 30 6,66 8,25 5,71 6,67 5,63 7,06 

Sumber: The Economist Intelligence Unit 2013, diolah 

*) Ada 54 negara yang termasuk dalam kelompok ‘Demokrasi Cacat’ 

*) Ada 4 kelompok negara berdasarkan peringkat demokrasi: Demokrasi Penuh, Demokrasi Cacat, Hybrid Regimes, dan Rezim Otoriter 

*) Pemeringkatan mencakup 167 negara 

*) Secara keseluruhan Indonesia berada di peringkat 53 BISNIS/HUSIN PARAPAT 

Optimisme boleh ditebarkan. Pasalnya, perekonomian 

Indonesia tahun depan diyakini membaik meski tantangan 

yang dihadapi tidak lebih ringan. 

Bank Indonesia pun sudah memberi ‘kata sambutan’ 

soal tahun politik 2014 bahwa andil pemilu terhadap 

pertumbuhan ekonomi, seperti momen sebelumnya, 

tidak begitu signifikan. 

Memang belum bisa diketahui secara gamblang bagaimana 

pasar akan merespon Pemilu 2014, karena konstelasi 

yang solid belum terbentuk. Reaksi pasar, pada 

gi lirannya, akan mencerminkan apakah kandidat yang 

bertarung meningkatkan ketidakpastian atau malah 

menawarkan harapan baru. 

Di sisi lain, tantangan eksternal yang dihadapi In 

donesia tahun depan tidak akan lebih ringan, terutama 

karena penundaan pengurangan stimulus the Fed yang 

sementara. Artinya, isu politik dan dinamikia politik di 

AS akan berlanjut, karena Paman Sam bakal menentukan 

batas utang pada Februari tahun depan. 

Lantaran itu, pandangan sinis Tocqueville mengenai 

konstituen dan wakil rakyat di awal tulisan ini jangan 

sampai menambah daftar keburukan pemilu di Indonesia. 

Tak ada pilihan lain yang lebih elok selain kembali 

pada prinsip unity in deversity. 

Ibarat laga sepakbola dunia, penonton tak akan berkedip 

menyaksikan duel maut kaliber dream team yang 

sama-sama mempersembahkan sepakbola atraktif dan 

menjunjung tinggi fair play. 

Penonton puas karena wasit bertindak adil. Pemain 

boleh saja tidak puas tapi tetap menghormati keputusan 

final wasit, karena memang absah. Stadion menggelegar 

karena ada tontonan yang berkualitas, bukan prahara 

yang bikin cemas. 

Ada kampiun yang muncul secara elegan. Pihak yang 

kalah pun keluar lapangan dengan kepala tegak, diiringi 

tepuk membahana penonton. 

“In our personal ambitions we are individuals. But in 

our seeking for economic and political progress as a 

nation,we all go up or else all go down as one people.” 

Peringatan Franklin D. Roosevelt ini tampaknya perlu 

disimak baik-baik oleh para elit politik kita sebelum berlaga 

di tahun politik 2014. 


Legislator 2014-2019 

Menebar Janji, Menagih Bukti 

Masih segar dalam ingatan ketika 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) me 

nyoroti kiprah politisi muda, terutama 

yang malang melintang di DPR. 

Sukirno & Inria Zulfikar 


Hasilnya sungguh mengagetkan. 

Tanpa tedeng aling-aling, survei yang 

dibuat pada Oktober 2011 tersebut 

mengungkapkan bahwa sepak terjang 

politisi muda sungguh 

mengecewakan. 

Sejumlah nama muncul di pentas nasional 

dengan aroma tak sedap karena pemberitaan kasus 

korupsi kakap sepanjang tahun itu, seperti mantan 

Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin 

dan rekannya dari partai yang sama, Angelina 

Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Menpora dari 

Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, dan 

Menakertrans Muhaimin Iskandar. 

Menjelang tahun politik yang tinggal beberapa 

bulan lagi, ratusan politisi kembali berebut kursi 

empuk di DPR. Ada muka lama, peninggalan periode 

2009-2014. Namun tidak sedikit pula wajahwajar 

baru nan ganteng dan molek yang akan 

menghiasi panggung politik Senayan dalam kurun 

2014-2019. 

Temuan LSI itu kiranya dapat dijadikan pertimbangan 

utama bagi rakyat dalam menentukan pilihannya 

kelak. Jangan terkecoh oleh kemasan luar 

saja yang sedap dipandang. Telusuri lebih jauh 

hingga ke akar-akarnya bagaimana rekam jejak 

politisi yang nyaleg ke Senayan. 

Survei yang dibuat LSI itu cukup relevan untuk 

memotret sikap atau tanggapan publik terhadap 

politisi, terutama kaum muda, tanpa harus kaku 

dibatasi oleh rentang waktu. 

Artinya, meski dibuat hampir tiga tahun lalu, 

persoalan inti yang ingin diungkap dalam survei 

tersebut, melalui berbagai pertanyaan mendasar 

mengenai kiprah politisi, tetap nyambung dengan 

konteks saat ini dan dinamika politik menjelang 

pemilu 2014 maupun sesudahnya. 

Karena tahun politik sudah didepan mata, justru 

kita ingin mengingatkan dan menggarisbawahi 

bahwa pemilu 2014 harus melahirkan politisi yang 

tidak hanya berwawasan jauh ke depan tetapi juga 

berintegritas. 

Figur dengan kriteria yang demikian hanya dapat 

diendus oleh para pemilih yang cerdas. Namun ‘ke 

arifan lokal’ di suatu masyarakat memiliki ‘radar’ 

yang sudah teruji untuk mengukur hal-hal yang 

baik dan bijak serta pada saat yang sama memilah 

perilaku baik dan buruk seorang pemimpin. 

Dua tahun lalu, peneliti LSI Adjie Alfaraby 

mengungkapkan politisi muda (saat itu) dianggap 

publik justru memproduksi lagi sistem politik 

yang korup. 

Kegalauan tak cuma berhenti disana. Publik juga 

khawatir dengan kiprah politisi muda saat ini. 

Mereka dianggap tidak lebih baik dari seniornya. 

“Bahkan, lebih banyak responden yang menganggap 

kiprah politisi muda ini lebih buruk dibandi 

ngkan seniornya,” ujar Adjie. 

Publik Sangat Kecewa Kiprah Politisi Muda. Hasil 

survei LSI itu ibarat halilintar di siang bolong. 

Persoalannya, bagaimana ironi memalukan ini tidak 

terjadi lagi pada 2014. 

Partai politik memiliki tanggungjawab besar 

dalam hal ini. Kaderisasi secara instan, seperti 

dikritik oleh politikus senior, Akbar Tandjung, 

harus dirombak total. 

Kaderisasi instan yang dijalankan parpol melahirkan 

politisi instan yang hanya menjadikan partai 

sebagai kendaraan untuk mencapai jabatan. 

Akbar, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai 

Golkar, menekankan bahwa partai perlu membangun 

nilai-nilai perjuangan pada kader sesuai ideologi 

partai, untuk mencegah lahirnya politisi instan 

yang hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan. 

“Sekarang partai hanya dijadikan kendaraan, bukan 

bersumber pada nilai-nilai penting perjuangan,” 

ujarnya seperti dikutip Antara baru-baru ini. 

PERBURUK CITRA 

Lemahnya nilai-nilai perjuangan pada diri kader 

partai politik ini yang membuat citra parpol 

semakin buruk di mata publik. Parpol, lagi-lagi, 

hanya menjalankan kaderisasi yang instan, demi 

kepentingan jabatan kekuasaan yang diincar di 

organisasi maupun pemerintahan. 

Selain penanaman nilai perjuangan pada kader, 

tentu parpol juga harus memperbaiki sistem rekrutmen 

mereka, termasuk program kaderisasi dan 

langkah-langkah pendanaan. 

Semua kader, misalnya, mesti terlibat dalam peng 

ambilan keputusan strategis partai. Mulai dari kepu 

tusan calon legislatif di DPR hingga pencapresan. 

Pengambilan sikap partai terhadap kondisi bangsa 

terkini juga perlu memperhatikan semua aspirasi 

dan gagasan kader, bukan hanya para elit parpol. 

Selain dua hal tadi, penyebaran citra parpol di 

depan publik dan kepemimpinan juga menjadi 

upaya yang harus diperhatikan dalam menguatkan 


kelembagaan parpol. Pembangunan citra parpol di 

depan publik harus jelas dan tegas agar publik mengetahui 

ideologi organisasi calon pemimpinnya. 

Wajar bila publik kembali bertanya: Masih adakah 

politisi muda yang mampu tampil dalam mempelopori 

inovasi politik di zamannya seperti sepak terjang Ki 

Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, Soetomo, 

Sugondo Djojopuspito, Muhamad Yamin, W.R Soe 

pratman, Soekarno, Muhammad Hatta atau Sutan 

Syahrir 

Politisi dan legislator asal Partai Demokrat Ruhut 

Poltak Sitompul, yang nyaleg lagi untuk periode 2014- 

2019, mengatakan dirinya tidak akan berubah sikap. 

Baginya, tidak ada kata kompromi untuk para koruptor. 

Ramadhan Pohan, rekan separtai Ruhut di DPR, juga 

berambisi terpilih kembali. Kini dia mencalonkan diri 

Dapil Sumut I yang meliputi Medan, Deliserdang, 

Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Sebelumnya mantan 

jurnalis itu lolos dari Dapil Jawa Timur VII. 

Menyoal kiprah politisi di DPR yang dipenuhi berbagai 

kasus korupsi, Ramadhan menilai kondisinya sudah 

sangat gawat. Inilah yang membuat masyarakat mulai 

apatis terhadap politik di Indonesia. DPR sulit diharapkan 

lagi. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni 

versitas Sumatra Utara Badaruddin berpendapat kinerja 

politisi asal daerah yang bermain di pentas nasional se 

perti DPR masih jauh dari harapan masyarakat. 

Di Sumut misalnya, begitu banyak persoalan mendasar 

yang tidak diperjuangkan ke Jakarta untuk dicarikan 

solusinya. Problem terbesar saat ini adalah jaminan 

pasokan energi (listrik). 

Harapan publik kepada mereka sebenarnya sangat 

sederhana. Buktikan janjimu! 

Melaju dan 

Terhempas 

Fitri Sartina Dewi 


Dalam UU No. 8/2012, ambang batas parlemen 

atau parliamentary threshold (PT) 

telah ditetapkan sebesar 3,5% dan ketentuan 

ini akan diterapkan pada Pemilu 2014. 

Jumlah ambang batas tersebut naik jika dibandingkan 

dengan pemilu 2009 lalu yang hanya sebesar 

2,5%. Persoalan pun tidak selesai sampai di situ. 

Phillips J. Vermonte, Peneliti CSIS, mengatakan 

efektivitas PT 3,5% ini dalam menyaring partai politik 

(parpol) berkualitas bergantung kepada pilihan 

bangsa, ingin lebih mengutamakan representatif government 

atau effective government. 

Gun Gun Herjanto, dosen Komunikasi Politik 

Universitas Islam Negeri Jakarta, menyatakan me 

kanisme PT 3,5% tidak akan menciptakan perubahan 

terhadap komposisi atau jumlah partai di DPR 

seperti saat ini yaitu sebanyak 9 partai politik. 

Sebastian Salang, Ketua Forum Masyarakat Peduli 

Parlemen, menegaskan parpol yang akan mendominasi 

adalah mereka yang saat ini berada di parlemen. 

Jelas sudah bahwa tidak ada perubahan yang 

luar biasa yang berasal dari partai baru. 

Siapa yang akan duduk di kursi empuk Senayan 

Kita tunggu saja. 

Ketidakpuasan Publik atas Kinerja 

Anggota DPR berdasarkan tugas pokok 

Produk Legislasi 48,5% 

Penganggaran 46,6% 

Pengawasan 59,6% 

Menyerap aspirasi masyarakat 73,9% 

Memberikan masukan pada pemerintah 60,9% 

Hasil Riset Citra DPR 

Periode 2013 

Tidak baik 38,5% 

Semakin tidak baik 26,1% 

Baik 29,2% 

Semakin Baik 1,9% 

Tidak menjawab 4,3% 

Sumber: INSIS 



Laga Menuju RI-1 

Bisnis/Rahmatullah Bisnis/Nurul Hidayat 

Bisnis/Nurul Hidayat Bisnis/Yayus Yuswoprihanto Bisnis/Dedi Gunawan 

Tekad Bulat Saja Belum Cukup 

Sekitar 6 Bulan menjelang penetapan 

partai politik pemenang pemilu legislatif 

oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), suhu politik terkait dengan 

persiapan pencalonan presiden oleh 

partai politik terasa kian panas. 

John Andhi Oktaveri 

john.andhi@bisnis.co.id 

Kondisi itu bisa dipahami mengingat 

sebagai seorang yang sudah menjabat 

dua kali, Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono atau SBY dipastikan tidak 

akan mencalonkan kembali. Dengan 

tidak masuknya SBY ke gelanggang 

Pilpres 2014, beberapa hasil survei menunjukkan 

bahwa persaingan di pilpres 2014 akan sangat terbuka 

dan berlangsung seru. 

Para pengamat pun memprediksi persaingan di 

antara calon presiden (capres) akan berlangsung 

ketat, tidak seperti pilpres sebelumnya, saat SBY 

dengan mudah menyapu bersih lawan-lawannya. 

Lebih dari itu, Pemilu 2014 akan menjadi ajang persaingan 

bagi para calon wakil presiden (cawapres). 

Pasalnya, banyak kandidat cawapres yang berasal 

dari kalangan tokoh muda sekaligus figur baru 

mulai ancang-ancang membidik kursi RI-2. Janganjangan 

faktor cawapres yang lebih menjadi penentu 

bagi kemenangan seorang capres nantinya. 

Genderang perang untuk menggantikan SBY terasa 

kian deras setelah beberapa partai politik mulai 

menggadang-gadang para calonnya. 

Mereka mulai menyusun strategi untuk 

memenangi pilpres, mulai dari strategi pembentukan 

opini publik melalui media massa sampai blusukan 

ke kantong-kantong pendukung mereka. 

Tapi, jangan lupa, mereka harus melalui entry 

barrier berupa tahapan pemilihan legislatif (pileg) 

sebagai penentu ambang batas apakah para capres 

tersebut--yang sebenarnya baru bisa disebut bakal 

calon presiden--bisa berlaga untuk merebut kursi 

RI-1. 

Sebagai catatan, KPU mengumumkan hasil pemilu 

legislatif sekaligus mengumumkan partai mana 

saja yang berhak untuk masuk ke parlemen pada 

7-9 Mei 2014. 

Adapun syarat untuk mengajukan pasangan capres 

dan cawapres, partai atau gabungan partai pengusung 

harus meraih 20% kursi di DPR atau minimal 

memperoleh 25% dari total sura sah pemilu 

legislatif 2014 seperti diatur dalam Undang-undang 

Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. 

Salah satu partai yang tengah sibuk menyiapkan 

diri untuk bertarung di pilpres adalah Partai Golkar. 

Partai yang dikomandoi Aburizal Bakrie ini mulai 

melakukan berbagai langkah untuk menyambut 

pesta akbar pemilihan kursi RI-1 dengan memastikan 

sang Ketua Umum sebagai calon presiden 2014. 

Meski di internal Golkar ada penolakan dan 

keinginan sejumlah pihak yang menghendaki adanya 

konvensi, tetapi partai berlambang pohon 

beringin ini sepertinya sudah bulat akan mengusung 

Aburizal Bakrie sebagai capres. 



Dengan menggunakan inisial baru ARB, Aburizal 

terus melaju dengan ‘kampanye tidak resmi’ di jaringan 

media massa miliknya. 

Bukan hanya Golkar yang sudah mulai mengusung 

capres, partai lain juga gencar mengelus jagonya, termasuk 

Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah memberikan 

sinyal untuk mengedepankan Hatta Rajasa sebagai 

capres. 

Maklum, Hatta tidak jadi ikut konvensi Partai 

Demokrat sehingga peluang Menko Perekonomian itu 

diajukan oleh partai sesama warna biru tersebut hilang 

sudah. 

Partai Gerindra yang baru sekali mengikuti pemilihan 

umum tidak mau kalah cepat. Sang Ketua Dewan 

Pembina, Prabowo Subianto tampil paling depan untuk 

menggantikan SBY. 

Pada pilpres sebelumnya, Prabowo yang berpasangan 

dengan Megawati Soekarnoputri, harus mengakui 

keunggulan SBY-Boediono dalam satu pertarungan yang 

tidak imbang, bahkan hanya sekali putaran. 

Yang menarik adalah PDI-Perjuangan. Meski sudah 

memberi sinyal akan menampikan tokoh muda, tetapi 

isu lain berembus bahwa Megawati akan tampil kembali. 

Dalam beberapa kesempatan Megawati tampak bergandengan 

tangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko 

Widodo alias Jokowi yang saat ini merajai hasil survei 

capres. 

Jokowi pun mulai disosialisasikan di kalangan internal 

partai berlambang banteng moncong putih tersebut. 

Maklum, sosok Jokowi seakan menjadi sebuah antitesa 

kepemimpinan saat ini yang lebih banyak terjebak 

dalam pencitraan yang justru membuat publik kecewa. 

Sebagaimana Partai Golkar dan Partai Gerindra, Partai 

Hanura dengan penuh percaya diri juga mendeklarasikan 

capresnya. Bedanya, bila Golkar dan Gerindra 

mendeklarasikan capres, Hanura melengkapinya dengan 

sang cawapres. Alhasil tampillah pasangan Jenderal 

(Purn) Wiranto dan bos MNC Group, Hary 

Tanoesudibyo. 

Keduanya tampak tidak kalah dalam memanfaatkan 

jaringan media milik Hary Tanoe melalui ‘kampanye 

tidak resmi’ sebagaimana taktik ARB. 

Sementara itu, partai pemenang Pemilu 2009, Partai 

Demokrat, sejauh ini belum menyatakan secara pasti 

siapa yang akan diusungnya. Akan tetapi, melalui 

sebuah konvensi yang unik karena melibatkan tokoh 

dari luar partai, partai yang dikomandoi langsung oleh 

Presiden SBY itu menyediakan kendaraan bagi 11 capres 

dari Partai Demokrat. 

Beberapa nama pun masuk sebagi peserta konvensi 

meski sebagian kalangan meragukan mekanisme penjaringan 

capres itu akan efektif. Apalagi, konvensi itu 

seperti kehilangan tenaga setelah dimulai dengan semangat 

menggebu-gebu. 

Dari beberapa nama peserta konvensi, sejumlah nama 

yang tampak mulai mengapung adalah Menneg BUMN 

Dahlan Iskan, Mantan KSAD Pramono Edhi Prabowo 

dan Ketua DPR Marzuki Alie. Kendati demikian, beberapa 

nama lainnya tidak bisa dianggap remeh seperti 

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Ketua DPD 

Irman Gusman. 

Sedangkan partai lain seperti PKS, PPP dan PKB 

mengaku masih menunggu hasil pemilu legislatif. 

Menurut partai ini, bila memang mampu mendapatkan 

suara yang signifikan, kemungkinan besar mereka akan 

mengusung calon dari kadernya sendiri. 

Beberapa nama, termasuk Hidayat Nur Wahid (PKS), 

Suryadharma Ali (PPP) dan Muhaimin Iskandar (PKB) 

diperkirakan akan ikut mewarnai bursa capres bila partai 

tersebut mampu melampaui entry barrier sebagaimana 

dikemukakan di atas. 

Namun demikian, terlepas dari hingar-bingar persaingan 

menuju laga Pemilu 2014, bagi masyarakat 

sebenarnya persoalan pemilu sederhana saja. 

Siapa pun yang menjadi presiden dan wakil presiden 

kelak yang menggantikan SBY, hal terpenting adalah 

bagaimana mereka mampu membawa bangsa ini ke gerbang 

kemakmuran sebagaimana dicita-citakan para 

pendiri bangsa. 

Masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin tegas 

dan bersih dari jejak korupsi dan tidak banyak basabasi. 

Masyarakat sudah tidak terlalu mengelu-elukan 

pemimpin yang kharismatik dan pintar berteori. 

Keinginan masyarakat terhadap seorang capres, sekali 

lagi, tidak rumit dan bikin dahi berkerut, yakni 

pemimpin yang jujur, bertindak cepat, tegas serta berpihak 

pada rakyat, menurut sebagian besar dari hasil survei 

capres 2014. 


Figur Politik Baru 

Fenomena Jokowi, PDIP dan RI-1 

Tiga mobil dinas menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu jilid II beriringan 

masuk lokasi proyek rusunawa Rawa 

Bebek Cakung Jakarta Timur awal 

Juli lalu. Ketiganya adalah Menteri 

Perumahan Rakyat Djan Faridz, 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, 

dan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Muhaimin Iskandar. 

Akhirul Anwar 


Tiga mobil dinas menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu jilid II beriringan 

masuk lokasi proyek rusunawa Rawa 

Bebek Cakung Jakarta Timur awal 

Juli lalu. Ketiganya adalah Menteri 

Perumahan Rakyat Djan Faridz, 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. 

Puluhan masyarakat sudah mengerubungi lokasi 

proyek rusunawa sejak awal sebelum pajabat 

datang lantaran mendengar bahwa Gubernur DKI 

Joko Widodo akan ikut hadir dalam acara peletakan 

batu pertama proyek itu. 

Tidak berlebihan, mereka cuma ingin bersalaman 

atau memandang langsung sosok pemimpin yang 

dikenal merakyat itu, syukur-syukur membagikan 

buku yang juga hobi Jokowi saat blusukan. 

Setelah mengamati pejabat yang keluar dari tiga 

mobil kinclong itu, ternyata Jokowi belum muncul 

juga. Harapan warga untuk melihat langsung 

Gubernur DKI Jakarta itu nyaris pupus dan memilih 

diam. 

Sekitar 30 menit berselang sebuah Kijang Innova 

bernomor polisi B 1124 BH memasuki area proyek, 

dibuntuti belasan mobil awak televisi. Pria kurus 

yang mengenakan baju khas betawi akhirnya keluar 

dari mobil. Tanpa dikomando, warga serempak 

berteriak: “Jokowi….Jokowi…Jokowi”. 

Rasa penasaran warga yang biasanya cuma melihat 

gubernurnya lewat layar kaca terobati. Acara di 

rusunawa yang awalnya steril dari masyarakat, 

langsung berubah meriah. Puluhan warga berdesakan 

ingin bersalaman dengan mantan Wali Kota 

Solo itu. 

Momen kecil itu hanya salah satu bagian dari 

aksi blusukan Jokowi untuk dekat dengan masyarakat 

di Ibu Kota. Di semua tempat dia berkunjung 

selalu mendapat sambutan yang sama luar biasanya, 

baik itu di tengah masyarakat, kampus, pasar 

tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. 

Kepopuleran Jokowi membuat lembaga survei 

menempatkannya sebagai calon presiden pada urutan 

teratas. Apalagi belakangan ini dia kerap menghadiri 

acara bersama Ketua Umum PDIP Megawati 

Soekarnoputri yang membangun opini publik 

bahwa Jokowi bakal dicalonkan sebagai capres. 

Namun saat dicecar pers tentang kesiapannya 

berlaga di tahun politik 2014, Jokowi dengan 

piawai selalu berkomentar dengan ‘kata kunci’ 

yang ampuh: “Nggak mikir.” 

Model kepemimpinan yang dielu-elukan rakyat 

seperti dia cukup sederhana yakni keinginan untuk 

menguasai medan dan mendengar keluhan langsung 

dari rakyatnya. Apapun persoalan dihadapi, 

termasuk upaya melengserkannya oleh kalangan 

DPRD DKI gara-gara program Kartu Jakarta Sehat 

(KJS) yang dianggap boros. 

Strategi mencairkan persoalan ala Jokowi dengan 

‘diplomasi makan siang’ cukup ampuh membuat 

atmosfer politik tetap cair. Buktinya, normalisasi 

Waduk Pluit dan Ria Rio beres dengan mengajak 

warga makan siang. 

MEREDA 

Niat pelengseran Jokowi juga panas di awal saja. 

Titik temu tercapai sudah. Itulah yang membuat 

makan siang bersama di rumah dinas Gubernur 

DKI awal November lalu terasa guyub. 

Sosok pemimpin seperti itu sebenarnya bukan 

cuma bisa digoyang oleh Jokowi saja. Siapapun 

bisa, tinggal gaya dan strateginya saja yang mungkin 

berbeda. 

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai Jokowi 

punya dukungan kekuasaan. Baik tidaknya selalu 

disiarkan oleh media massa, sehingga masyarakat 

bisa menilai langsung secara utuh. 

Sementara pemimpin daerah lain belum tentu 

mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu. 

“Jokowi seperti ini bukan karena media di Solo tapi 

media di Jakarta,” ujarnya. 

Menurut Ikrar, PDIP janga mensia-siakan peluang 

emas Jokowi ini dalam pemilu 2014, karena 

momentum seperti ini belum tentu datang dua kali. 

Kebersamaan Jokowi dengan Megawati kian kuat 

member sinyal bahwa Sang Gubernur DKI ‘dikemas’ 

untuk menyeberang dari Balaikota di Jalan 

Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Utara, tempat 

istana berada. 

“Nyari orang [seperti Jokowi] nggak gampang 



dan dia tidak bisa diciptakan atau dibuat. Konvensi 

Demokrat saja nggak laku,” ujar Ikrar. 

Baik Megawati dan Jokowi belum sudi mengamini 

pendapat pakar politik itu. 

Alasannya, pencapresan diputuskan awal tahun 

depan. 

Pekerjaan rumah lainnya bagi PDIP adalah membidik 

cawapres dari kalangan muda. Ikrar, misalnya, menyebut 

nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Abraham Samad atau tokoh senior, Jusuf Kalla (JK) bila 

partai berlambang banteng moncong putih itu ingin 

membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. 

Abraham Samad dinilai bisa mengulangi duet Jokowi- 

Ahok. Adapun JK memberi keseimbangan tokoh lama. 

“Kalau partai mungkin ada perhitungan lain, nggak 

tahu, tapi anak-anak Mega jangan,” kata Ikrar. 

Kalaupun Megawati ‘terpancing’ untuk kembali bertarung 

sebagai capres, tampaknya bukan pilihan yang 

tepat karena 30% pemilih pada pemilu 2014 adalah 

pemilih baru. 

Kemudian apakah Jokowi akan fokus di Jakarta atau 

partai kemudian punya kepentingan untuk mendorong 

ke sebuah tempat yang lebih strategis agar bisa menyelesaikan 

Jakarta dalam perspektif Indonesia 

PDIP memiliki beberapa catatan yang harus diperhatikan 

bahwa Jakarta sebagai jendela peradaban dunia. 

Bagaimana membuat Jakarta lebih manusiawi, bagaimana 

menjadikan Jakarta sebagai lapangan besar kebudayaan 

Indonesia dan partai tidak malu melaksanakan 

gagasan yang sama dengan penguasa sebelumnya. 

Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto optimistis Jokowi 

mampu melaksanakan warisan gagasan gubernur sebelumnya 

untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. 

Alsannya, karena dia baru satu tahun menjabat sebagai 

pemimpin Ibu Kota, sehingga harus menjadikan program 

lama sebagai awal pembenahan persoalan DKI. 

“Karena baru satu tahun, ke depan melaksanakan 

gagasan yang betul-betul genre-nya Jokowi. Jadi sebagai 

lapangan besar kebudayaan.” 

Kemudian apakah gagasan itu menjadikan Jokowi 

tetap memimpin Jakarta atau dijagokan masuk istana, 

masih menjadi ‘rahasia perusahaan’ (PDIP). 

Menurut Hasto, yang jelas pemimpin dengan polesan 

pencitraan tidak laku lagi karena ada figur Jokowi. 

Partai mendambakan kepemimpinan ke depan yang 

merupakan perpaduan antara pemimpin yang memegang 

teguh prinsip dan memenuhi kemampuan teknokrasi. 

“Jokowi memiliki isyarat itu.” 

Bagaimana dengan Megawati Perspektifnya akan dilihat 

dari sisi keputusannya. Tapi istilah populernya antara 

halaman depan dengan halaman belakang sama. 

Kalau Megawati tidak suka sama orang, tidak akan ditutup-tutupi. 

“Perspektif kepemimpinan ke depan secara pribadi 

terima masukan, berdiskusi secara mendalam dan rahasia 

perusahaan dan kami akan sampaikan pada momentum 

yang tepat,” kata Hasto. 

Adapun Ahok yang nantinya bakal menduduki 

jabatan Gubernur bila Jokowi nyapres telah menyatakan 

siap sedia apapun yang akan terjadi. 

Jokowi pernah mengatakan Ahok cocok menjadi 

ca pres karena menerima penghargaan tokoh anti korupsi. 

Tapi yang bersangkutan memilih tidak ikut-ikutan 

dengan alasan tidak ada partai yang mengusung. 

Duet bersama Jokowi untuk memimpin Indonesia 

tampaknya bukan pilihan mantan Bupati Belitung Timur 

itu. Pasalnya, Ahok tidak ingin DKI kosong yang menghancurkan 

niat misi membangun Jakarta Baru. 

Apabila Jokowi nyapres dan berkantor di Istana 

Negara, hal itu justru menguntungkan Ahok ketika 

memimpin Jakarta dengan segudang persoalan yang 

harus dibereskan. 


Konsep PDIP 

Fokus pada 

Ketahanan Pangan & Energi 


Bisnis/Nurul Hidayat

JAKARTA—PDI Perjuangan diperkirakan akan 

menjadi salah satu peraih suara/kursi terbanyak 

dalam Pemilu Legislatif 2014. Hampir 10 tahun 

memilih jalur di luar pemerintahan, PDIP me 

man tapkan diri menatap pemilu mendatang, 

dan siap jika diberi kepercayaan lebih luas oleh 

masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan 

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo 

terkait dengan sejumlah isu. 

Secara umum apa platform politik dan ekonomi 

PDIP 

Platform PDIP adalah Pancasila 1 Juni 1945. Se 

mua yang menjadi visi, misi, dan tujuan PDIP se 

suai dengan platform itu. Target jangka panjang 

PDIP seperti yang pernah dicanangkan Bung Karno 

yaitu mengimplementasikan prinsip Trisakti, yaitu 

berdaulat baik dari sisi politik dan ekonomi, ber 

di kari, dan berkepribadian. Setiap keputusan politik 

dan pembangunan di pusat dan daerah harus 

mampu mengimplementasikan prinsip Trisakti tadi. 

Jika dijabarkan ke dalam konteks ekonomi 

Dalam konteks ekonomi, PDIP ingin menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang mandiri. 

Mandiri di sini bukan berarti kami antiasing. 

Kami tidak antiasing. Tetapi sepanjang kita bisa 

mencukupi kebutuhan di dalam negeri, tidak 

perlu impor. Kalau tidak cukup, baru kita impor. 

Sebagai contoh, dulu kita swadaya beras. 

Sekarang sudah tidak. Komoditas yang dulu tidak 

impor seperti garam, sekarang impor. Cabai juga 

impor. Sapi. Kami ingin membuat Indonesia sebagai 

negeri yang punya ketahanan pangan tinggi. 

Persoalan ketahanan pangan, ketahanan energi, 

mengurangi kemiskinan, pengangguran, ini yang 

menjadi fokus yang mau kami terapkan di dalam 

pembangunan ke depan. 

Pemilu 2014 sudah di depan mata. Apa target 

PDIP untuk pemilu tahun depan 

Kalau bisa PDIP mendapatkan minimal 25% 

suara pemilih atau 20% kursi di parlemen. Kita 

tentu optimis. Ini sangat penting. 

Jika PDIP memenangkan pemilu tahun depan 

atau dipercaya mengelola pemerintahan, apa 

yang akan dilakukan oleh PDIP 

Kami sudah menyiapkan Program Pemba ngun 

an Semesta Berencana. Ini semacam panduan se 

per ti Garis Besar Haluan Negara. Ide awal GBHN itu 

penting. Kalau setiap ganti presiden, setiap 5 ta 

hun, tidak ada perencanaan pokok, tata kelola ne 

gara akan karut marut. Perencanaan ti dak fokus. 

Anggaran tidak jelas. Ini yang menjadi skala prioritas 

kalau PDIP dipercaya menang pemilu. 

Software dan hardware harus siap. Konsep 

Trisakti yaitu berdaulat, berdikari, dan berkepribadian 

seperti disebut tadi sudah kami jabarkan 

dalam program Pembangunan ini. 

Kalau terkait politik luar negeri, diplomasi 

seperti apa yang akan diusung oleh PDIP 

Bebas dan aktif. Itu yang akan kami laksanakan. 

Kami akan konsisten terus dengan Un 

dang-undang Dasar. Kami tidak ragu-ragu untuk 

itu. Oleh karena itu, kedaulatan politik menjadi 

penting. Sebab kalau kita menganut politik luar 

negeri bebas dan aktif tetapi tidak berdaulat secara 

politik, jadinya takut-takut. 

Bagaimana PDIP menyiapkan diri untuk menghadapi 

Pemilu 2014 

Yang pertama kami lakukan adalah konsolidasi 

organisasi. Ini dilakukan terus menerus. Kami 

punya struktur mulai pusat sampai ke anak ranting. 

Kemudian melangkah lagi ke yang namanya 

konsolidasi personil. Jadi kalau ada personil yang 

nakal-nakal, terlibat narkoba atau ada indikasi 

main-main duit, itu kami bereskan. Kami juga 

siap jika harus diaudit KPK. 

Jadi hingga saat ini konsolidasi struktur selesai. 

Kesiapan saksi di TPU dan TPS sudah. Pembe kal 

an caleg juga sudah. Sosialisasi peraturan-peraturan 

partai dan penyelenggara pemilu juga sudah. 

Bagaimana PDIP memandang pentingnya pendidikan 

antikorupsi 

Penting itu. Kami bahkan melakukan psikotes. 

Semua caleg juga kami psikotes. Sekitar 21.000 

caleg dipsikotes. Untuk menyaring kader terbaik, 

mereka harus lolos seleksi, mereka juga harus 

bersih dari narkoba. Kalau ada kader partai yang 

terbukti melakukan korupsi akan langsung diberhentikan, 

tapi kalau masih seputar isu tidak. 

Bagaimana PDIP memandang potensi konflik 

dalam Pemilu 2014 

Sangat mungkin terjadi konflik, apalagi kalau 

penyelenggara pemilu masih tidak segera menye 

le saikan masalah DPT. DPT dan IT-nya harus 

clear. Kalau KPU dan Bawaslunya tidak adil maka 

akan menimbulkan bentrok. Agar persaingan po 

litik adil pemilunya harus demokratis, penyelenggara 

pemilunya harus netral, tidak ada intelijen 

yang berpihak kepada partai tertentu. Namun, 

seharusnya Pemilu 2014 lebih baik [dari pemilu 

sebelumnya], karena belajar dari pemilu tahuntahun 

sebelumnya. 

Bagaimana Anda memandang peran media 

pada Pemilu 2014 

Sudah cukup bagus, menyampaikan permasalahan 

terkait kisruh DPT, sengketa pilkada, dan 

sebagainya. 

Belum memiliki rencana memiliki media 

PDIP belum memiliki rencana memiliki media, 

karena tidak punya uang. Tapi media memang sa 

ngat penting sebagai alat propaganda politik dan 

penerangan. Kami sendiri juga memiliki media, 

tapi untuk kalangan internal, yaitu buletin yang 

terbit sebulan sekali. 

Kalau terkait koalisi 

Banyak partai merapat ke PDIP, tapi kami harus 

hati-hati. Kami harus melihat, keinginan partai ini 

apa Ada maunya atau tidak. Kalau memiliki 

ideo logi dan platform yang sama, why not… 

Pewawancara: Anggi Oktarinda & Fitri Sartina Dewi 


Prospek Demokrat 

Optimistis Menang Lagi 

JAKARTA—Partai pemenang Pemilihan Umum 

Legislatif 2009, Partai Demokrat, optimistis bakal kembali 

memenangkan pertarungan antarpartai pada Pemilu 

2014. Memiliki pengalaman dua periode sebagai the rulling 

party, Demokrat yakin pemilih tetap memberi kepercayaan 

kepada partai berlambang bintang mercy tersebut. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat 

Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai 

Demokrat telah menjabat sebagai presiden selama dua 

periode berturut-turut. Berikut petikan wawancara 

Bisnis dengan Ketua Harian DPP Partai Demokrat 

Syarifuddin Hasan, akhir Oktober lalu. 

Bagaimana Partai Demokrat melihat dua 

periode memerintah Apa saja keberhasilan 

yang diraih pemerintah dalam bidang ekonomi 

Kami menyikapi 9 tahun terakhir itu relatif ekonomi 

kita tumbuh rata-rata di atas 6%. Pernah 

Indonesia hanya tumbuh di bawah 4,5% pada 

2009. Pada saat itu ekonomi global lagi parahparahnya. 

Amerika Serikat terjadi kontraksi, Eropa 

konstraksi. Akibat ekonomi AS lagi hancur, 

Indonesia terkena imbas meskipun masih bisa tumbuh 

4,5%. Secara umum 9 tahun terakhir ekonomi 

kita masih bagus. Tahun 2013 kita targetkan ekonomi 

akan tumbuh 6,3%, tapi Insya Allah ada pengamat 

mengatakan ekonomi hanya tumbuh 5,9%. 

Tapi kita masih usahakan tetap menyentuh angka 

6%, sekalipun ada kemungkinan 5,8%-5,9%. 

Pertumbuhan ekonomi sebesar itupun masih baik 

dibandingkan negara-negara G-20. Ekonomi kita 

paling tinggi kedua di antara negara G-20. 

Indonesia juga pernah mendapatkan investment 

grade, daya saing kita sekarang meningkat jadi 38 

dari sebelumnya 50. Kemudian kita lihat lagi, debt 

to equity ratio kita semakin turun dari 56% mejadi 

23%-24%. Itu suatu prestasi yang bagus. Kemudian 

defisit masih tetap terjaga, inflasi kita juga bagus. 

Inflasi hanya terganggu pada saat kita menaikkan 

harga bahan bakar minyak (BBM), itu memang 

sudah diprediksi. Jadi berimplikasi kepada kesejahteraan 

rakyat, kepada income per kapita 

Indonesia. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia 

naik lebih dari 4 kali dibandingkan tahun 2004. 

Kemudian akibatnya kemiskinan menurun tinggal 

11,36%, pengangguran juga menurun sisa 5,9%. 

Itu semua indikatornya jelas, ini menandakan dari 

sisi ekonomi bagus sekali. 

Kemudian spending pemerintah, APBN kita semakin 

naik. Tahun ini tembus angka lebih dari 

Rp1.700 triliun, tahun 2014 lebih dari Rp1.800 triliun. 

Kalau dibandingkan tahun 2004 jauh sekali. 

Kita masih terjaga 20% dari APBN untuk pendidikan 

sudah kita penuhi terus. Jadi kemampuan untuk 

mengelola ekonomi dan keuangan Negara dan fiskal 

ini sudah bagus sekali. Itu dari sisi ekonomi 

secara garis besar. 

Bagaimana dengan kesiapan Partai 

Demokrat menghadapi Pemilu 2014 Program 

apa yang diandalkan 

Pada dasarnya program-program pemerintah itu 

sebenarnya program Partai Demokrat. Karena kita 

adalah the rulling party. Banyak program yang berorientasi 

pada kepentingan rakyat. Katakanlah 

Presiden SBY dan Wapres Boediono menargetkan 

untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 

8%-10% pada akhir 2014. Dalam pidato nota keuangan 

pada 16 Agustus 2011, pemerintah menargetkan 

untuk menanggulangi kemiskinan sebagai 

salah satu dari 11 prioritas nasional. Sasaran utama 

penanggulangan kemiskinan adalah memperkuat 

program-program prorakyat, melalui langkah-langkah 

keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan 

dan peningkatan lapangan pekerjaan. 

Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan 

so sial mencapai Rp63,6 triliun. 

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, 

di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk 

miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan 

negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005- 

2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata 

penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 

0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, 

China, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% 

per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau 

terjadi penambahan penduduk miskin. 

Anggaran program peningkatan kesejahteraan rakyat 

dalam RAPBN 2012, terdiri dari angaran ketahanan 

pangan sebesar Rp41,9 triliun, bantuan langsung 

pupuk sebesar Rp675 miliar, dan bantuan langsung 

bibit unggul sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran modal 

kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan, pembangunan 

kawasan minapolitan untuk 3.700 kelompok 

nelayan, pembangunan dan pembinaan pelabuhan 

perikanan pada 816 pelabuhan. 

Anggaran untuk program PNPM Mandiri dengan 

jumlah Rp13,1 triliun, termasuk di dalamnya untuk 

program PNPM pedesaan Rp9,6 triliun, program 

PNPM perkotaan Rp2 triliun, dan program PNPM 

daerah tertinggal dan khusus Rp42,3 miliar. 

Terakhir anggaran bantuan tunai bersyarat Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,1 triliun, dan 

beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin sebesar 

Rp15,6 triliun. 

Kebijakan tentang PNPM, KUR, raskin, kemudian 

PKH, Jampersal, pelayanan kesehatan, listrik 


Syarifuddin Hasan 


masuk d pedesaan, tunjangan kesehatan, itukan bagian 

dari program pemerintah yang prorakyat. Jadi antara 

lain itu, merupakan suatu program dimana pemerintah 

mampu melakukan alokasi anggaran untuk rakyat, 

tujuannya untuk mengangkat ekonomi rakyat, standar 

hidup rakyat. Kemudian 12 tahun wajib belajar, itu 

merupakan program prorakyat. 

Dari program ekonomi ke depan, program mana 

yang akan dilanjutkan 

Program yang ini akan diteruskan, tinggal implementasinya 

yang disempurnakan. Penyalurannya lebih tepat 

sasaran, memperbaiki data-data yang ada, kalau datanya 

kurang bagus kan juga perlu diperbaiki. Pelayanan 

kepada masyarakat perlu ditingkatkan, KUR ditingkatkan, 

kalau tadinya hanya kredit produksi, mungkin 

nanti akan kita kasih kredit investasi. 

Bagaimana dengan sektor lain seperti sektor riil, 

finansial, energi dan pariwisata 

Kalau energi yang jelas kita usahakan agar pertama 

kita harus melakukan penemuan-penemuan baru, 

renewable energy dan energi yang sifatnya ramah lingkungan. 

Kita harus beralih dari penggunaan solar yang 

sangat memakan biaya yang tinggi, efisiensi, konversi 

dari minyak ke gas harus diutamakan. 

Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk 

kemandirian energi sudah seberapa berhasil 

Kita yang penting subsidi itu harus yang tepat guna dan 

sasaran. Dengan begitu kita menghemat subsidi yang 

dialokasikan oleh anggaran. Kita harus bisa melakukan 

diversifikasi energi. Kita harus membuat hemat pemakaian 

energi yang pro kepada lingkungan, penemuan baru dan 

teknologi harus ditingkatkan. Saya pikir itu. 

Dari sisi finansial, kita utamakan pemberdayaan ekonomi 

mikro melalui kredit mikro yang langsung kepada 

masyarakat. KUR ditingkatkan karna itu sangat membantu. 

Dari sektor pariwisata kita harus mendorong 

agar tujuan wisata lebih banyak lagi. Tujuan wisata 

dibuat lebih banyak lagi. Adanya Kemenparekraf juga 

dari periode SBY. Jelas kami melihat potensi ekonomi 

pariwisata. 

Bayangkan kalau turis yang masuk 10 juta, satu turis 

spending rata-rata 3-4 hari di Indonesia. Hotel, segala 

macam, itu ekonomi rakyat tumbuh, beli handycraft, 

oleh-oleh, produk seni, kan luar biasa. Bahkan produk 

yang bernilai tinggi yang diproduksi juga bisa menimbulkan 

ekonomi yang baik. Itu berdampak langsung terhadap 

ekonomi masyarakat. 

Apabila Partai Demokrat kembali memenangi 

pemilu, arah kebijakan ekonomi seperti apa yang 

akan dibawa oleh Demokrat 

Ekonomi kita adalah ekonomi rakyat, ekonomi 

tengah. Kita mendorong peran pemerintah dan swasta, 

ada keseimbangan. Kita ekonomi tengah, subsidi harus 

ada tetapi harus tepat sasaran. Kita juga tidak boleh 

intervensi pasar pada produk tertentu dengan catatan 

inflasi tetap terjaga. Orientasi untuk kesejahteraan rakyat 

sehingga diperlukan kebijakan yang berpihak kepada 

rakyat. 

Bagaimana strategi Partai Demokrat untuk 

meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional 

Pertama, peningkatan teknologi, itu penting. Dengan 

teknologi dipastikan daya saing meningkat. Peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, dua hal ini 

yang berkaitan. Infrastruktur memang masih perlu 

diperbaiki, karena membangun infrastruktur itu tidak 

gampang, jauh lebih lambat ketimbang yang lain. Pasti 

infrastruktur harus diperbaiki. Manakala infrastruktur 

baik, ekonomi akan tumbuh. 

Bagaimana Partai Demokrat memandang ekonomi 

global Apakah yakin dengan perekonomian 

Indonesia 

Ekonomi dunia sekarang sudah mulai, kita tahu 

China sedang turun, tapi AS naik, Jepang sudah pulih. 

China meski turun tapi masih positif. Eropa sudah 

mulai baik sekalipun Yunani masih kurang bagus. 

Spanyol juga masih kurang, tapi negara-negara lain 

sudah ada perbaikan rata-rata 2,3%-2,5%. Jerman 

masih bagus juga. Tentu secara keseluruhan kita mengharapkan 

ekonomi dunia baik, kalau ekonomi dunia 

membaik tentu ekspor meningkat lagi. Kemudian kita 

harus mencari pasar baru lagi. Diversifikasi market 

perlu, kalau itu dilakukan akan smakin bagus. Jangan 

hanya ekonomi kita yang tumbuh. Kalau ekonomi 

dunia bagus, kita akan semakin bagus. 

Kita target 2025 menjadi ekonomi terbesar ke-6 dunia. 

Dalam MP3EI begitu. Pada 2025 pendapatan perkapita 

bisa sampai US$16.000. MP3EI sejauh ini sudah bagus, 

tinggi sekali investasinya. Karena partnership luar biasa. 

Kalau itu dikembangkan sudah cukup. Kelemahan yang 

ada selama ini diperbaiki, ditingkatkan lagi program ini 

Insya Allah lebih bagus. 

Apakah Demokrat optimistis memenangi pemilu 

Insya Allah. Iya, mudah-mudahan optimis menang lagi. 

Pewawancara: Sukirno 


Konsep Golkar 

Fokus pada Job Creation 


JAKARTA—Partai Golkar, sebagai partai warisan Orde 

Baru, terus memperlihatkan ketangguhannya dari pemilu 

ke pemilu. Beberapa lembaga survei memprediksi Golkar 

akan menjadi peraih suara terbanyak pada Pemilu 

Legislatif 2014. Selain itu, Golkar juga hampir dipastikan 

bakal mengusung Ketua Umum-nya, Aburizal Bakrie, 

sebagai kandidat presiden. Berikut petikan wawancara 

Bisnis dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung 

Laksono seputar prospek Golkar dan pandangannya terhadap 

sejumlah isu. 

Bagaimana kesiapan Partai Golkar dalam 

menghadapi kompetisi politik pada 2014 

Tentu Partai Golkar siap dong. Dan memang 

dituntut harus siap. Meskipun masih banyak saja 

kekurangannya, he-he-he. 

Kesiapannya apa saja 

Ya, misalnya persoalan logistik. Kemudian misalnya 

saksi. 

Kalau cetak biru pembangunan ekonomi 

jangka panjang atau Blue Print Ekonomi 2045 

itu termasuk yang disiapkan Golkar 

Iya, itu termasuk. 

Bisa diceritakan mengenai cetak biru pembangunan 

ekonomi jangka panjang versi 

Golkar tersebut Mencakup apa saja 

Secara umum lebih ke ekonomi rakyat. 

Mencakup seluruh sektor. Misalnya sektor usaha 

kecil. Sektor pertanian dan pertambangan. Sektor 

pertanian terutama yang berkaitan dengan ketahanan 

pangan. Kemudian juga hal-hal yang terkait 

dengan upaya mendorong perkembangan infrastuktur. 

Selain itu, cetak biru ekonomi jangka panjang itu 

juga mencakup bagaimana upaya untuk mendorong 

penciptaan lapangan pekerjaan. Kurang lebih 

seperti itulah. Pengembangan sektor energi dan 

pariwisata juga termasuk bagian yang disorot 

dalam cetak biru. 

Artinya, bagaimana sumber-sumber daya yang 

ada di dalam negeri itu digunakan seoptimal mungkin, 

sebaik mungkin, untuk diolah hingga ke 

hilirnya. 

Kalau pendidikan, apakah masuk ke dalam 

cetak biru pembangunan ekonomi jangka panjang 

yang sedang disiapkan Golkar 

Pastinya dong. Pendidikan itu kan nomor satu. 


Dia ibu, dasar, dari semua program. 

Kemudian kalau dari sisi kesejahteraan rakyat, 

bagaimana Golkar memandang hal ini Apakah itu 

juga dituangkan dalam cetak biru ekonomi 

Kesejahteraan yang disorot Golkar terutama lebih 

kepada upaya penurunan kemiskinan. Kami lebih fokus 

mendorong terciptanya job creation sehingga pada akhirnya 

dapat menurunkan angka kemiskinan. 

Memang sih angka kemiskinan yang sekarang sudah 

lebih turun jika dibandingkan dengan tahun-tahun ke 

belakang. Akan tetapi penurunannya melandai. Kami 

ingin angka kemiskinan turun jauh di bawah angka 

10%. Namun sebetulnya tidak kuantitatif seperti itu. 

Lebih kualitatif. 

Ya kalau sekarang kan target pemerintah di bawah 

10%. Itu sudah bagus. Tapi kami 

ingin lebih rendah lagi. Jadi 

Golkar punya konsep yang 

dituangkan dalam blue 

print itu. 

Fungsi cetak biru 

ekonomi ala Golkar ini 

sebetulnya untuk 

apa 

Nantinya jadi semacam 

GBHN (Garis-garis Besar 

Haluan Negara). Jadi ada 

guide line. Karena tanpa 

guide line, arah 

jalannya negara ini tentu tidak akan jelas. Dan apa yang 

akan disampaikan kepada masyarakat nanti nya. 

Status cetak biru ekonomi itu sekarang 

bagaimana 

Cetak biru itu nanti akan dipergunakan sebagai bahan 

kam panye kami, Partai Golkar. Baik kampanye calon 

legislatif di tingkat pusat maupun kampanye calon legislatif 

di daerah. 

Kalau dari sisi kekuatan ekonomi, apakah ada 

target dari Partai Golkar untuk menaikkan posisi 

dunia di kancah internasional 

Pasti ada. Tapi intinya ini saja, Golkar ingin Indonesia 

bisa masuk ke dalam negara G-7 dan menjadi salah satu 

dari tujuh negara dengan ekonomi terkuat di dunia, 

pada waktunya. Sudah ditargetkan pada 2020. Kami 

kejar itu. Kalau perlu ada percepatan. Indonesia bisa. 

Pandangan Golkar sendiri tentang platform ekonomi 

dan politik ke depan itu seperti apa 

Kalau menurut saya, platform ekonomi yang baik ya 

sebaiknya yang mendorong pada ekonomi kerakyatan, 

bukan liberal. Platform ekonomi kita bukan liberal. 

Bukan semata-mata bergantung kepada pasar. Sebab kita 

juga tahu ekonomi yang hanya bergantung pada pasar 

ada negatifnya. Intinya, sebuah platform ekonomi yang 

tetap memberikan peluang-peluang terhadap potensi 

yang kita miliki. 

Terkait dengan calon presiden yang akan 

diusung oleh Partai Golkar dalam Pemilu 2014, 

sepertinya sudah fix Pak Aburizal Bakrie (Ical). 

Kalau untuk wakilnya sendiri bagaimana, 

apakah sudah ada nama 

Memang ada yang disebut-sebut untuk 

jadi bakal cawapres yang akan 

mendampingi Pak Ical. Ada banyak 

nama yang tidak dapat saya sebut 

satu per satu di sini. Ada yang 

dari TNI, ada yang etnis Jawa, 

ada yang dari dunia politik, ada 

juga yang dari partai lain. Ada 

peluang dari luar Golkar, ada 

juga peluang dari dalam 

Golkar. 

Kalau perolehan suara 

Golkar di atas 30%, 

mungkin akan Golkar- 

Golkar [pasangan 

capres dan cawapres 

sama-sama dari internal 

Golkar]. Tapi itu 

akan kami putuskan 

nanti. Begitu pemilu 

[legislatif] selesai, 

lihat bagaimana 

peta politiknya, 

baru diputuskan. 

Agung Laksono 


Pewawancara: 

Anggi Oktarinda 


Kinerja Parlemen 

Gawat, Legislasi Menggunung 

“Sepanjang tahun seperti ini saja 

kelihatannya. Ini masalah keseriusan 

Ang gota DPR. Saya sering mengingat 

kan kepada pimpinan Komisi, 

tapi begitu pembahasan RUU mereka 

tidak hadir,” ujar Marzuki Alie dengan 

nada kecewa ketika Bisnis menanyakan 

penilaian Ketua DPR itu terkait 

kinerja DPR Periode 2009-2014 

beberapa waktu lalu. 

John Andhi Oktaveri 

john.andhi@bisnis.co.id 


Penilaian Marzuki tersebut tidak terlalu 

mengejutkan. Bahkan juga tidak berlebihan 

melihat berbagai kritikan 

masyarakat maupun lembaga swadaya 

masyarakat terhadap kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. 

Padahal, mereka yang berpendidikan tinggi semakin 

banyak menduduki kursi parlemen dibandingkan 

periode sebelumnya. 

Marzuki memang tidak pernah menyembunyikan 

kegelisahannya terhadap kinerja anggotanya 

di Senayan. Otokritik itu tidak saja disampaikannya 

melalui pernyataannya secara langsung kepada 

war tawan, namun juga dalam beberapa kali pidato 

penutupan masa sidang menjelang masa reses. 

“Dewan belum berhasil menyelesaikan RUU 

Prioritas yang seharusnya dapat dituntaskan,” 

ujarnya saat menutup masa sidang pertengahan 

Oktober lalu. 

Dua puluh sembilan RUU yang sudah memasuki 

Pembicaraan Tingkat I dan sudah melebihi dua kali 

masa sidang, ujarnya, ternyata masih memerlukan 

perpanjangan waktu pembahasan. 

Memang, produk legislasi DPR yang masih di 

bawah target, telah menjadi sasaran kritik publik 

selain tugas pokok mereka dalam pengawasan dan 

penganggaran yang belum optimal. 

Di luar tiga fungsi pokok itu, perilaku para anggota 

DPR juga tidak luput dari sasaran kritik lembaga 

swadaya masyarakat. Keterlibatan mereka 

dalam sejumlah kasus percaloan dan korupsi anggaran 

merupakan bagian lain dari wajah buruk 

sebagian anggota DPR. Begitu juga untuk kasus 

etika terkait ketidakhadiran mereka dalam sejumlah 

sidang membahas kepentingan rakyat. 

“Tahun ini saja DPR hanya menyelesaikan tujuh 


produk legislasi dari 75 yang dimasukkan dalam program 

legislasi nasional (prolegnas),” ujar Koordinator 

Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Se 

bastian Salang beberapa waktu lalu. 

Jika dibandingkan dengan kinerja DPR periode 2004- 

2009, dia menilai telah terjadi penurunan kinerja cukup 

signifikan. 

Bayangkan, kinerja DPR periode 1999 lebih baik 

ketimbang 2004. Begitu juga dengan DPR hasil Pemilu 

2004 juga jauh lebih baik dibanding periode sekarang. 

Sebagai contoh, anggota DPR periode 2004-2009 bisa 

menyelesaikan lebih dari 40 produk undang-undang. 

Fungsi penganggaaran dan pengawasan pada beberapa 

periode sebelumnya juga relatif berjalan cukup baik 

yang terlihat dari tingkat kebocoran anggaran yang rendah. 

Pelanggaran hukum oleh anggota DPR pada periode 

sebelumnya juga tidak sebanyak sekarang. 

“Kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR itu kan 

merebak pada mulai 2004 sampai DPR periode sekarang. 

Calo proyek, anggaran bocor juga mulai ramai 

setelah 2004,” kata Sebastian. 

Seperti mengartikulasikan kegalauan Marzuki dan kritikan 

dari Sebastian, sebuah hasil penelitian mengonfirmasi 

sebaran data di atas. Hasil penelitian tentang “Citra dan Eva 

luasi Kinerja DPR di Mata Publik” yang dilakukan Institute 

Riset Indonesia (INSIS) menyimpulkan lebih dari se paruh 

masyarakat menilai citra lembaga tersebut tidak baik. 

Dalam riset yang dilakukan pada 17 Agustus hingga 

20 September di 34 provinsi itu diketahui bahwa responden 

yang menjawab citra DPR “tidak baik” tercatat 

38,5% dan yang menyebutkan “semakin tidak baik” 

sebanyak 26,1%. 

Sedangkan mereka yang menyebutkan “baik” hanya 

29,2% dan “semakin baik” sebesar 1,9% dengan persentase 

yang tidak menjawab sebanyak 4,3%. 

“Bila diagregatkan maka publik menilai citra DPR 

tidak baik di atas 50% lebih. Ini membahayakan bagi 

wajah parlemen Indonesia masa kini dan mendatang,” 

kata Peneliti INSIS, Mochtar W. Oetomo. 

Begitu pula dengan kinerja anggota DPR. Masih 

menurut hasil penelitian itu, 77% publik menilai kinerja 

anggota DPR tidak baik dan semakin tidak baik. 

Sementara itu, sebanyak 48,5% publik mengaku tidak 

puas dan sangat tidak puas soal kinerja anggota DPR 

dalam menghasilkan produk legislasi. 

Untuk fungsi penganggaran, INSIS pun membeberkan 

data yang kurang menggembirakan. Sebanyak 46,6% 

pub lik mengaku tidak puas dan sangat tidak puas kinerja 

DPR dalam membahas APBN. Sedangkan 59,6% responsden 

mengaku tidak puas dan sangat tidak puas ki 

ner ja DPR dalam pengawasan undang-undang dan APBN. 

Sebanyak 73,9% publik mengaku tidak puas dan 

sangat tidak puas kinerja DPR dalam menyerap keluhan 

masyarakat. Sebanyak 60,9% publik mengaku tidak 

puas dan sangat tidak puas kinerja DPR dalam memberikan 

pendapat atau masukan kepada pemerintah, menurut 

hasil penelitian itu. 

Namun demikian, agaknya tidak adil kalau dalam 

Hasil Riset Citra DPR Periode 2013 

1. Tidak baik 38,5% 

2. Semakin tidak baik 26,1% 

3. Baik 29,2% 

4. Semakin Baik 1,9% 

5. Tidak menjawab 4,3% 

Ketidakpuasan Publik atas Kinerja Anggota DPR 

berdasarkan tugas pokok 

1. Produk Legislasi 48,5% 

2. Penganggaran 46,6% 

3. Pengawasan 59,6% 

4. Menyerap aspirasi masyarakat 73,9% 

5. Memberikan masukan pada pemerintah 60,9% 

Sumber: INSIS 

mengevaluasi kinerja DPR tidak dilihat faktor penyebab 

rendahnya kinerja para anggotanya. Kalau Marzuki 

menyoroti kemalasan anggotanya dalam mengikuti 

setiap sidang sebagai salah satu faktor, Ketua Badan 

Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Moelyono mengakui adanya 

persoalan teknis. 

Menurutnya, salah satu hambatan adalah tumpang 

tindih jadwal pelaksanaan tugas legislasi dengan pelaksanaan 

fungsi parlemen lain, yakni pengawasan dan 

penganggaran. 

Pasalnya, tidak sedikit anggota DPR yang merangkap 

tugas seperti menjadi anggota Komisi sekaligus anggota 

Baleg. Selain itu, mereka juga masuk keanggotaan se 

jum lah panitia khusus (Pansus) pembahasan RUU. 

Dalam kondisi demikian, tidak heran kalau seorang 

Anggota DPR harus menghadiri agenda rapat dalam 

waktu bersamaan. 

“Rangkap tugas dialami sebagian besar anggota 

Komisi II misalnya. Selain menjadi anggota panitia kerja 

panja (Panja) pembahasan RUU di komisi tersebut, 

mereka juga terlibat dalam penyusunan draf RUU karena 

menjadi anggota Baleg,” ujarnya. 

Sebagai contoh, sebagian dari mereka bahkan terlibat 

dalam Pansus Pembahasan RUU Pemerintahan Daerah 

dan RUU. 

Selain adanya faktor internal di DPR sendiri, politisi 

Partai Demokrat itu juga menyebutkan pemerintah berkontribusi 

membuat capaian legislasi tidak sesuai target. 

Pemerintah tergolong lamban dalam menyiapkan draf 

dan naskah akademik RUU yang menjadi inisiatif pemerintah. 

Sementara jumlah RUU yang menjadi prioritas 

setiap tahun selalu melebihi kemampuan yang dimiliki 

DPR dan pemerintah. 

Akan tetapi, terlepas dari kondisi di atas, para anggota 

DPR tidak boleh menjadikan kendala tersebut sebagai 

pembenaran atas rendahnya kinerja mereka. Sebagai 

wakil rakyat mereka setidaknya harus terus berjuang 

untuk mencapai produktivitas legislasi yang lebih baik 

di masa datang, sekalipun masa kerja mereka tinggal 

satu tahun lagi seiring akan terpilihnya DPR pe riode 

2014-2019. 


Pengelolaan Dana 

Demis Rizky Gosta 

demis.rizky@bisnis.co.id 

Lembaga antikorupsi itu ingin tahu seberapa 

transparan para pengurus partai 

politik dalam pengelolaan dana partai, 

yang pada dasarnya merupakan dana 

yang dihimpun dari masyarakat. 

Langkah pertama ICW adalah langkah 

paling sederhana, yaitu dengan mengajukan permintaan 

laporan keuangan tahun anggaran 2011 ke 

pengurus tiap partai politik. 

Hasilnya, nol. Tidak ada satupun partai politik 

yang sukarela memberikan laporan keuangannya 

kepada ICW. Sebagian besar partai politik beralasan 

laporan keuangan yang diharuskan terbuka untuk 

umum hanya yang mencatat penggunaan dana dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Mereka merasa tidak harus membuka seluruh pencatatan 

anggaran partai ke publik. 

ICW tidak puas. Berbekal ketentuan di dalam UU 

No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No. 

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP), ICW melaporkan penolakan para partai politik 

ke Komisi Informasi Publik. 

Pasal 37 UU No. 2/2008 mewajibkan setiap pengurus 

partai di tiap tingkatan organisasi menyusun 

laporan keuangan setiap tahun anggaran. Pasal 

berikutnya menyatakan hasil pemeriksaan laporan 

keuangan tersebut terbuka untuk diketahui 

masyarakat. 

Dalam proses mediasi KIP, enam dari sembilan 

partai politik akhirnya berjanji menyerahkan laporan 

keuangannya kepada ICW, sedangkan tiga partai 

politik lain bersikukuh melanjutkan ke proses 

ajudikasi. 

ICW kemudian berhasil memenangkan proses 

ajudikasi dan tiga partai politik tersebut akhirnya 

diharuskan menyerahkan laporan keuangannya. 

Seluruh kesatuan proses tersebut memakan 

waktu 1 tahun. Hasilnya pun seadanya. ICW hanya 

berhasil mendapatkan laporan keuangan dari 5 partai 

politik. ICW sampai saat ini masih belum 

mendapatkan laporan keuangan dari Hanura, 

Gerindra dan Demokrat. 


Partai Malas Ungkap 

Laporan Keuangan 

Pada 2012, Indonesia Corruption 

Watch (ICW) berinisiatif menguji 

transparansi pengelolaan anggaran 

para pengurus partai politik. 

Hanura dan Gerindra masih belum menepati janjinya 

di dalam proses mediasi, sedangkan Demokrat 

terang-terangan tidak melaksanakan keputusan KIP. 

Dari 5 laporan keuangan yang diserahkan ICW, 

hanya PKS yang bersedia memberikan laporan keuangan 

konsolidasi nasional. Golkar, PAN, PKB, dan 

PPP hanya menyerahkan laporan keuangan pengurus 

pusat masing-masing partai. Padahal, UU 

menyatakan pengurus partai di tiap tingkatan harus 

menyusun laporan keuangan, yang semuanya terbuka 

untuk diketahui masyarakat. 

Pertanyaannya, jika ICW saja tidak mampu 

mengakses, bagaimana masyarakat luas 

Direktur Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah 

Dahlan mengatakan semua partai politik di In do 

nesia tidak memiliki sistem pencatatan dan pelaporan 

keuangan yang terlembaga. 

Informasi mengenai arus kas keluar masuk di 

sebuah partai politik biasanya hanya diketahui oleh 

segelintir pengurus, alias hanya beberapa elite partai. 

“Harus [pengelolaan keuangan] diketahui setidaknya 

oleh internal partai, tapi ternyata di banyak 

partai sistem pendanaan ini sifatnya sangat personal,” 

katanya. 

Laporan keuangan partai politik, lanjutnya, juga 

hanya mencatat arus kas yang bersifat umum dan 

administratif. Tidak ada partai yang mencatat aktivitas 

dana kampanye, kecuali PKS. Ketertutupan 

ini, menurut Abdullah, masih akan berlanjut sampai 

Pemilu 2014. 

TRANSPARANSI 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu 

dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini 

mengatakan partai politik harus transparan dan 

akuntabel dalam pengelolaan keuangan karena 

dana yang dikumpulkan oleh partai politik dari 

masyarakat. 

Pengurus partai politik harus bisa menunjukkan 

bahwa partai politik dan calon membelanjakan dan 

mengumpulkan dana dengan rasional, sesuai 

aturan dan sesuai etika. 

Aturan pengelolaan keuangan partai politik disusun 

untuk menjamin kemandirian partai politik, 

sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki 

berbagai kepentingan dengan pemerintah sebagai 

pengambil keputusan. 

Oleh karena itu, regulasi terkait keuangan partai 

politik tidak hanya menyangkut tata kelola keuangan 

tapi juga membatasi sumber dan jumlah sumbangan 

yang bisa diterima partai.

Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei 

Nasional (LSN) pada Mei 2013, diperkirakan terdapat 

2 partai yang tidak akan lolos PT 3,5%, kedua partai 

tersebut adalah PBB dan PKPI. Sementara, hasil 

survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan 

terdapat tiga partai yang diperkirakan tidak lolos 

PT 3,5% yaitu Nasdem, PKPI, dan PBB. 

Selain itu, berdasarkan hasil survei LSN jumlah 

suara terbanyak akan diperoleh oleh partai-partai 

besar seperti Golkar, PDIP dan Gerindra. Sedangkan 

hasil survei versi LSN memperkirakan partai yang 

akan masuk tiga besar dalam perolehan suara adalah 

Golkar, PDIP dan Partai Demokrat. 

Sumber: LSN dan LSI 

Nama Nomor Jumlah Jumlah 

Partai Urut Perolehan Perolehan 

Suara Suara 

Versi LSN Versi LSI 

Nasdem 1 4,6% 2,0% 

PKB 2 4,8% 4,6% 

PKS 3 4,4% 4,4% 

PDIP 4 18,3% 18,7% 

Golkar 5 19,7% 20,4% 

Gerindra 6 13,9% 6,6% 

PD 7 6,1% 9,8% 

PAN 8 3,8% 5,2% 

PPP 9 4,3% 4,6% 

Hanura 10 6,9% 3,4% 

PBB 11 1,4% 0,6% 

PKPI 12 0,5% 0,3% 


Sumber keuangan partai politik yang sah, menurut 

UU, adalah iuran anggota, sumbangan, dan bantuan 

negara. Adapun sumber dana kampanye yang sah 

adalah yang berasal dari partai politik, orang yang mencalonkan 

diri untuk jabatan politik, dan sumbangan 

pihak ketiga. 

Batasan sumbangan dari pihak ketiga untuk partai 

politik dan dana kampanye sama. Perorangan hanya 

boleh menyumbang hingga Rp1 miliar, sedangkan sumbangan 

dari kelompok, perusahaan, dan badan lainnya 

maksimal Rp7,5 miliar. 

Pembatasan ini adalah upaya menjaga kemandirian 

partai politik dari dominasi sebuah kelompok atau 

kepentingan. Tanpa batasan, bisa saja satu partai politik 

mendapatkan sebagian besar dana operasional dan dana 

kampanye-nya dari satu orang atau satu perusahaan. 

Padahal fungsi partai politik dan wakilnya di DPR 

maupun adalah mengambil keputusan untuk banyak 

orang, bukan sekelompok orang. Tanpa transparansi 

keuangan, tidak hanya kemandirian, keberpihakan partai 

politik juga sulit diawasi. 

“Pembuatan kebijakan itu kan berbicara tentang 

kepentingan. Kita mengadvokasi kepentingan itu, civil 

society ada kepentingannya, pebisnis juga mengadvokasi 

kepentingannya. Bagaimana kepentingan itu diperjuangkan, 

mesti diatur,” kata Titi. 

Budaya dan sistem yang berjalan di DPR tidak memberikan 

konstituen keleluasaan untuk mencatat rekam 

jejak setiap partai politik dan kadernya dalam proses 

pengambilan kebijakan di parlemen dan pemerintah. 

Setelah menyumbang, tidak ada cara untuk mengawasi 

para anggota parpol betul-betul menyalurkan kepentingan 

para pendukung melalui kursinya di parlemen 

atau pemerintahan. 

Apalagi sebagian besar pengambilan suara di DPR 

dilakukan melalui musyarawarah mufakat, yang sebetulnya 

cuma istilah lain dari tawar menawar di belakang 

layar. 

Selain itu, tanpa transparansi, penyumbang tidak 

akan tahu apakah partai tersebut menerima uang juga 

dari pihak yang memiliki kepentingan berseberangan 

karena tidak pernah ada data jelas mengenai daftar 

penyumbang, 

Untuk mencari aman, para pengusaha di Indonesia 

memilih menyumbang ke semua partai. Padahal mustahil 

partai politik bisa memperjuangkan kepentingan dua 

kelompok yang jelas-jelas berlawanan. 

Kondisi ini yang dijadikan celah oleh para politisi 

untuk panen sumbangan. Momentum pemilu dimanfaatkan 

partai sebagai alasan mengumpulkan uang 

sebanyak-banyaknya dari semua sudut, tanpa konsekuensi 

kehilangan dukungan. 

Hasilnya biaya proses politik di Indonesia sangat 

besar. JIka para konstituen yang memiliki modal tidak 

bisa mengawasi dan mengontrol wakilnya, bagaimana 

dengan konstituen yang hanya bermodal kehadiran di 

tempat pemungutan suara (TPS) 

Bukan hanya terkait belanja yang terus meningkat, 

ada juga potensi uang yang masuk ke partai politik dan 

kantong politisi selama masa kampanye tidak dibelanjakan. 

“Jangan-jangan pola pikir kita selama ini terbalik. Kita 

berpikir partai menghabiskan banyak uang, namun 

ternyata pada faktanya partai mendapatkan uang dari 

yang namanya kampanye,” kata Titi. 

Bisa jadi Titi benar. Mahalnya uang yang dikeluarkan 

kampanye sudah sering dikritik dan bisa tergambarkan 

oleh catatan KPU mengenai Pemilu 2004 dan Pemilu 

2009. 


Kepemimpinan Nasional 

Bukan Pemimpin Bertele-tele 

JAKARTA—Menjelang Pemilu 2014, kita seperti menemukan 

relevansi kembali untuk membicarakan soal kepemimpinan 

nasional. Berikut petikan wawancara dengan 

sosiolog dan pengajar pada FISIP Universitas Indonesia 

Imam B. Prasodjo terkait dengan karakter ideal kepemimpinan 

yang dibutuhkan bangsa ini ke depan. 

Sejauh manakah kondisi politik lima tahun 

terakhir berpengaruh pada munculnya calon 

pemimpin 2014 

Sekarang ini semakin dekat menjelang 2014, politisi-politisi 

mulai mendapat gambaran dan alternatif 

pemimpin yang lebih memiliki skill terhadap program-program 

yang langsung bisa menyentuh 

masyarakat. Ini pola segar yang sedang muncul dan 

kebetulan moment-nya pas mendekati Pilpres 2014. 

Pemimpin seperti apa yang dimaksud 

Pemimpin yang tidak hanya wacana dan program, 

tidak berwajah birokratis. Ada orang-orang 

seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, 

pemimpin model Gubernur Joko Widodo (Jokowi) 

dan dulu juga ada mantan Wakil Gubernur Jawa 

Tengah Rustriningsih. Seperti Rustriningsih itu se - 

karang secara politis memang nyungsep tetapi 

orang masih teringat kepada aktivitas dan langkah 

kinerja yang bersentuhan pada masyarakat. 

Dari tokoh-tokoh itu orang akan membandingkan 

sosok pemimpin yang hanya disibukkan dengan 

pencitraan dan pemimpin yang benar-benar bekerja 

bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Sekarang yang fenomenal memang Jokowi karena 

posisinya sebagai Gubernur DKI (Daerah Khusus 

Ibukota) Jakarta, dekat dengan sumber media. 

Lewat blow up media, semua gerak geriknya bisa 

dijadikan panduan tentang pemimpin yang tidak 

bertele-tele. 

Soal penyelesaian berbagai konflik suku, 

agama, ras dan kepentingan 

Lagi-lagi pemimpin itu perlu berani keluar dari 

zona nyaman, perlu tegas dan lugas dalam menyelesaikan 

masalah yang terjadi di masyarakat. 

Pemimpin perlu seimbang, katakan salah bagi yang 

tidak benar dan memberi perlindungan bagi yang 

terpinggirkan. 

Dia harus berani dan konsisten untuk menegakkan 

keadilan, menyelesaikan sesuai aturan perundangan 

dan tidak tebang pilih. Mampu meredam 

gejolak masyarakat. 

Apakah pemilu menjamin munculnya 

pemimpin seperti itu 

Problem-nya, siapa yang akan dicalonkan oleh 

partai, itulah struggle yang harus dilewati. 

Sebetulnya, kemunculan sosok pemimpin saat ini 


tidak atau belum sampai kepada keterlibatan 

masyarakat secara langsung dalam pemilu, baik 

untuk memilih anggota DPR maupun calon pre - 

siden karena semua nama yang muncul masih di - 

saring partai. 

Partai memiliki elite-elite yang punya duit dan 

pengaruh. Kalau partai tidak bisa memunculkan 

wakil atau calon pemimpin yang memiliki tipe atau 

karakter, yang akan terjadi tentu pertama akan 

kalah. Sementara kalau ada partai lain yang berhasil 

lolos belum tentu juga memiliki calon pemimpin 

yang menarik untuk dipilih. 

Saat ini orang akan jauh lebih skeptis dan curiga 

terhadap partai politik tertentu dan mempertanyakan 

siapa orang-orang yang menggerakkan partai. 

Yang terjadi justru muncul sosok-sosok pemimpin 

yang secara pribadi bersinar di daerah-daerah. 

Lalu, seberapa besar tokoh daerah berpeluang 

menjadi pemimpin nasional 

Sekarang pergulatan sedang berlangsung. Para 

pialang politik sedang memenuhi daftar calon. 

Pertanyaannya, apakah nanti orang kredibel, misalnya 

tokoh daerah yang laku jual memiliki daya 

tarik yang akan didorong maju Ataukah mereka 

yang memiliki posisi tinggi di partai yang akan 

dicalonkan 

Seperti misalnya Wali Kota Bandung Ridwan 

Kamil, sampai saat ini orang masih menunggu 

apakah dia benar-benar pemimpin bagus karena 

dari sparepart-nya sudah terlihat cukup bagus. 

Tinggal tunggu saja apakah dia bisa mewarnai 

kepemimpinan daerah seperti Jokowi-Ahok (Wagub 

DKI Basuki Tjahaja Purnama) yang bisa mengawal 

Jakarta, lalu Wali Kota Surabaya Rismaharini yang 

punya komitmen untuk masyarakatnya. Saya tidak 

tahu apakah Ganjar Pranowo sebagai gubernur di 

Jawa Tengah bisa seperti itu. 

Kalau partai mendorong mereka untuk maju, 

saya kira bukan tidak mungkin akan muncul 

pemimpin baru yang keterlibatannya terlihat 

banyak didukung masyarakat. Semua tergantung 

kondisi politik yang sedikit banyak ditentukan oleh 

partai. 

Apa titik kelemahan politik di Indonesia 

Kondisi lemah dan yang masih mengkhawatirkan 

itu karena partai-partai politik yang bersaing untuk 

2014 masih dikuasai orang-orang lama. Pialangpialang 

politiknya masih didominasi katakanlah 

kaum senior yang memutuskan juga mendukung 

penentuan pencalonan pemimpin dari setiap partai. 

Pertanyaannya, mampukah orang partai yang 

senior itu berani memunculkan orang muda, sosok 

baru yang menyegarkan, dalam arti lain orangorang 

lama siap mundur dari keinginan untuk 

tampil lagi.

Berarti ruang persaingan tokoh muda masih 

dibatasi 

Itu dia, palang pintu masing-masing partai masih 

dipegang pemimpin partai stok lama yang ternyata 

masih ingin maju dalam pencalonan ke depan. Yang 

dalam hal ini mereka terlihat skeptik terhadap yang 

muda. 

Masyarakat memang mengharapkan tokoh muda, 

wajah baru yang optimistis banyak terobosan, sementara 

yang pemimpin lama, tidak usah saya sebutkan 

karena hampir semua partai, hampir semuanya masih 

berebut kepemimpinan. 

Bagaimana yang muda bisa benar-benar 

tampil menjadi pilihan pemimpin 

Yang muda itu masih banyak yang berada di jajaran 

pinggir partai, misalnya PDIP memiliki tokoh muda 

seperti Jokowi yang layak jual tetapi seberapapun 

besar harapan ke dia, palang pintu tetap ada pada Bu 

Mega, beliau yang menentukan. 

Juga di Partai Demokrat dengan memunculkan 

angin segar melalui konvensi yang 

menyodorkan nama dan tokohtokoh 

muda, banyak disukai 

masyarakat. Tetapi apakah 

barisan muda di Demokrat itu 

bisa menembus barikade 

dewan pembinanya 

Partai besar lain sama 

saja polanya, bagaimana 

masyarakat bisa optimistis 

Memang seperti itu, orang baru 

apalagi muda masih dinilai belum 

memiliki sumbangan kepada partai 

atau pada kinerja di masyarakat. 

Padahal wajah-wajah lama pun sebenarnya 

juga bisa dibilang belum 

tentu memberikan kontribusi 

berarti di masyarakat 

maupun negara. 

Selain PDIP dan 

Demokrat, lihat juga 

Hanura yang sudah 

jelas mengusung stok 

lama Pak Wiranto 

didampingi Hary 

Tanoesoedibjo. Lalu 

PPP dengan 

Suryadharma Ali dan 

PKB yang meski 

sudah mencari-cari 

nama baru tetapi 

yang muncul saat 

ini Jusuf Kalla 

yang stok lama juga. 

Berarti stok 

lama yang bersaing 

itulah yang 

akan tampil 

Imam B. Prasodjo 

memimpin 

Saya bisa menduga, pemilihan orang-orang lama itu 

memang berat bagi partai apalagi sudah disadari 

bahwa persaingannya semakin ketat karena memunculkan 

nama-nama yang sebelumnya juga bersaing. 

Tetapi mau bagaimana lagi, yang muda belum 

dipercaya mampu, sementara palang pintu penentuan 

calon dari partai masih dipegang orang lama yang di 

sisi lain tidak terlalu layak. 

Orang baru yang naik daun dinilai belum terlalu 

lama berperan di masyarakat seperti Jokowi yang 

melesat menembus orbit nasional dari wali kota Solo, 

lalu sekarang ada nama Ridwan Kamil tetapi juga 

belum jelas seberapa besar ia mampu berperan progresif 

di masyarakat. Dan tokoh lain di daerah. 

Mereka orang-orang muda yang sosoknya sedang 

disorot sebagai pemimpin yang bukan hanya wacana 

namun juga ke lapangan. Tetapi tidak mengherankan 

juga kalau yang banyak tampil Jokowi karena dia 

berada di Jakarta, unggul dalam pemberitaan karena 

dekat dengan media dan media juga banyak 

mendekat. 

Di sini peran media kemudian dipertanyakan. 

Apakah bisa terus mengawal atau akan dibatasi 

ketika menyangkut pemilik media yang notabene 

ada yang berkepentingan untuk bisa dimunculkan. 

Media mengganggu objektivitas penokohan 

tokoh sebagai calon pemimpin 

Media memang banyak berperan untuk membentuk 

opini, mengenalkan tokoh baru hingga 

mendongkrak popularitas. Hanya, di balik 

media-media besar ada mereka yang memiliki 

perusahaan sehingga objektivitas 

dipertanyakan. 

Seperti misalnya TVOne 

dengan Aburizal Bakrie 

dan Metro TV milik 

Surya Paloh. Seberapa 

jauh akan bisa me - 

nyiarkan secara 

netral ketika pemilik 

modalnya ikut 

dalam pusaran 

politik. Masalahnya 

sekarang 

di 

belakang media 

ada orang yang 

berkepentingan 

untuk bisa 

mempromosikan 

atau tidak 

mempromosikan. 

Pewawancara: 

Pamuji Tri Nastiti 



Pertaruhan KPU 

Hedwi Prihatmoko 


Sebagaimana pesta pada umumnya, pesta 

demokrasi pun butuh sebuah event organizer. 

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) yang bertugas sebagai 

event organizer. Sebagai tulang punggung 

pesta demokrasi, salah satu tugas 

terpenting KPU adalah mengurus daftar pemilih 

dan peserta pesta demokrasi ini. 

KPU telah menetapkan 15 partai politik (parpol) 

‘pengisi acara’ Pileg 2014, terdiri dari 12 parpol 

nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Adapun untuk 

Pilpres 2014, KPU belum membuat ketetapan resmi 

peserta pemilunya. 

Pengisi acara sudah ditetapkan, KPU kemudian 

menentukan ‘undangan’ pesta untuk dimasukkan 

ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pada 4 

November silam, KPU menetapkan jumlah DPT 

186.612.255 orang. 

Namun, penetapan jumlah DPT pada 4 November 

itu ternyata menyisakan permasalahan dengan 

keberadaan 10,4 juta DPT bermasalah. DPT bermasalah 

muncul karena tidak memiliki nomor induk 

kependudukan (NIK) sehingga menjadi tidak sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Menurut UU 

No. 8/2012, DPT harus mencantumkan NIK. 

Andrinof Chaniago, pengamat politik dari 

Universitas Indonesia, mengatakan DPT merupakan 

jaminan atas hak pilih warga negara. Dalam mengawal 

hak pilih warga, lanjutnya, KPU seharusnya 

cukup melakukan pemutakhiran atas data kependudukan 

yang diberikan oleh Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri). 

Masalah DPT bukan barang baru. Pada Pemilu 

2009 pun masalah ini juga muncul. Sebenarnya 

KPU sudah melakukan evaluasi dan menegaskan 

bahwa sumber data untuk pembuatan DPT yang 


Dari Menjamin Hingga 

Memberi Kepercayaan 

Kurang dari setengah tahun ke depan, 

pesta demokrasi kembali dilangsungkan 

dengan ratusan juta penduduk 

Indonesia diundang terlibat dalam prosesi 

itu. Pesta demokrasi itu mewujud 

dalam pemilihan umum, baik Pemilu 

Legislatif 9 April maupun Pilpres 9 

Juli. 

diserahkan ke KPU seharusnya sudah memenuhi 

unsur-unsur yang disyaratkan dalam UU. 

Pasalnya, KPU hanya melakukan pemutakhiran 

atas data pemilih, bukan untuk melengkapi atau 

membuat data baru. Pemutakhiran itu bertujuan 

untuk menyisir penduduk yang memiliki identitas 

ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain-lain. 

Andrinof menjelaskan jika pemutakhiran sudah 

ditempuh dengan maksimal, namun masih tetap 

menyisakan DPT bermasalah, KPU masih memiliki 

cara untuk menjamin hak pilih warga. Caranya 

adalah dengan penggunaan kartu identitas, seperti 

KTP atau kartu keluarga, yang dikonfirmasi ke 

kelompok penyelenggara pemungutan suara 

(KPPS), perangkat KPU daerah, dan Ketua RT/RW 

atau Lurah. 

Kendati masih menuai permasalahan klasik soal 

DPT, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai 

proses pembuatan DPT yang sekarang jauh lebih 

baik dan bermutu dibandingkan dengan proses 

pembuatan DPT pada Pemilu 2009. 

“Cuma memang karena sekarang prosesnya lebih 

terbuka, semuanya disampaikan ke publik, termasuk 

yang kurang-kurangnya. Ini terkesan burukburuknya 

lebih banyak,” kata anggota Bawaslu 

Nelson Simanjuntak. 

Kendati demikian, ada catatan yang diberikan 

Bawaslu kepada KPU terkait masalah DPT, yaitu 

koordinasi KPU dengan stakeholder lain, khususnya 

Kemendagri. Memang, penetapan DPT sangat bergantung 

kepada data penduduk milik Kemendagri. 

Meski banyak disinggung bahwa DPT bermasalah 

muncul karena adanya permasalahan di e-KTP, 

Bawaslu menilai KPU tetap harus bertanggung 

jawab penuh terhadap keberadaan DPT bermasalah. 

Bawaslu sendiri mengaku sulit untuk mengkritisi 

data kependudukan yang dimiliki Kemendagri. 

Pasalnya, Kemendagri dilindungi oleh UU untuk 

tidak menyalurkan data-data kependudukannya 

dengan alasan kerahasiaan 

Menghadapi kendala soal DPT, KPU berjanji akan 

meningkatkan kerja samanya dengan Kemendagri. 

KPU menilai Kemendagri sudah berupaya maksimal 

untuk membantu melakukan verifikasi DPT dengan 

data kependudukan. 

“Bahwa masih ada catatan dan kelemahan, kami 

[bersama Kemendagri] akan memperbaiki bersamasama,” 

ujar anggota KPU Arif Budiman. 

Permasalahan DPT bukan perkara sepele hingga 

membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengumpulkan para pimpinan lembaga negara,

seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua KPU, 

dan Ketua Komisi Yudisial, untuk membahas soal DPT. 

Presiden menuturkan KPU harus mampu memberikan 

penjelasan atas permasalahan DPT untuk menghilangkan 

kecurigaan masyarakat dan parpol non pemerintah 

terkait hal ini. 

KPU bersama Kemendagri menyatakan kekisruhan 

DPT ini akan dituntaskan di perwakilan tingkat daerah 

sampai batas waktu hingga 4 Desember 2013 

SURAT SUARA 

Tidak kalah penting, kelancaran distribusi surat suara 

juga mengambil peran sentral dalam keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu. Seperti diketahui, Pemilu 2009 

sempat diwarnai dengan berbagai kasus surat suara 

yang tertukar. 

Baik Andrinof maupun Nelson menyarankan agar 

KPU meningkatkan koordinasinya, mulai dari tingkat 

KPU pusat hingga ke tingkat KPPS. 

Dalam koordinasi ini, perwakilan KPU di daerah harus 

memberikan informasi lebih awal kepada KPU pusat agar 

perencanaan yang dibuat oleh pusat lebih matang. 

Informasi itu misalnya yang terkait dengan ke terjangkauan, 

dukungan infrastruktur, dan kondisi cuaca. 

Tidak hanya itu, koordinasi dengan pihak percetakan 

pun tidak kalah penting dalam mengawal surat suara. 

Nelson menekankan jumlah surat suara yang dicetak 

harus tepat, yaitu sejumlah DPT ditambah 2% dari DPT 

sebagai surat suara cadangan, kemudian dikali dengan 

jenis surat suara yang dibutuhkan. 

Faktor lain yang mencadi catatan kendala dalam 

Pemilu 2009 adalah keterlambatan pencairan anggaran 

pemilu dari Kementerian Keuangan yang berimbas pada 

terhambatnya kinerja KPU. 

Arif Budiman mengungkapkan dalam persiapan 

Pemilu 2014, keterlambatan pencairan anggaran masih 

tetap terjadi, namun tidak separah pada Pemilu 2009. 

Dia mengaku sementara ini, KPU masih bisa melaksanakan 

tugasnya dengan baik, meskipun ada keterlambatan 

anggaran. 

Proses pelaksanaan pemilu bisa menjadi cerminan 

atas legitimasi dari para penyelenggara negara. Dengan 

sederhana, seberapa kuat legitimasi para pemenang 

pemilu sebagai penyelenggara negara dapat dilihat dari 

tingkat partisipasi pemilih dengan suara sah. 

Pada Pemilu 2009, KPU mencatatkan jumlah DPT 

Pileg 2009 sebanyak 171.265.442 orang dengan jumlah 

suara sah sebanyak 104.048.118 suara. Adapun, jumlah 

DPT Pilpres 2009 sebanyak 176.411.434 jumlah suara 

sah sebanyak 121.504.481. 

Berdasarkan jumlah tersebut, tingkat partisipasi 

pemilih dengan suara sah pada Pemilu 2009 hanya sebesar 

60,75% untuk pemilu legislatif, dan 68,88% untuk 

Pilpres. Bawaslu menilai perlu ada perbaikan sikap para 

aktor peserta pemilu dalam mengikuti jalannya pemilu. 

Langkah paling sederhana dengan tidak memberikan 

janji-janji politik yang berlebihan dan tidak melanggar 

aturan pemilu. Demi mengembalikan kepercayaan publik, 

KPU sendiri akan meningkatkan sosialisasi publik. 

Sosialisasi ini berupa pemberian pemahaman publik 

tentang pemilu dan pelatihan bagaimana publik menggunakan 

hak pilihnya. 



Industri Politik 

Survei Sebagai Instrumen Politik 


Pesta demokrasi yang berlangsung pada 9 April (Pemilu 

Legislatif) dan 9 Juli (Pilpres) tahun depan menjadi satu bagian 

penentu arah negara ini akan dijalankan. 

Hedwi Prihatmoko 


Mawar memang berduri. Namun, 

tergantung di mana masyarakat 

menaruh pegangannya. Mawar 

dapat dipetik tanpa perlu 

membuat tangan berdarah. 

Memahami ini, masyarakat 

tentu akan menghindari sikap sembrono saat 

menjatuhkan pilihan karena pertaruhannya adalah 

kepentingan nasional. 

Sikap kehati-hatian publik kemudian terwujud 

ke dalam masyarakat yang haus informasi. Hukum 

supply-demand kemudian berfungsi. Lembaga 

survei datang untuk memuaskan rasa dahaga 

masyarakat atas informasi itu. 

“Peran lembaga survei sekarang makin signifikan 

karena banyak masyarakat menunggu hasilnya 

untuk pertimbangan politik,” kata mantan Direktur 

Indonesia Research Center (IRC) Agus Sudibyo. 

Beragamnya lembaga survei menghasilkan 

beragam hasil jajak pendapat. Di satu sisi, hal ini 

bagus karena masyarakat memiliki perbandingan 

lebih banyak dalam membuat pertimbangan politik. 

Misalnya secara berturut-turut, Media Survei 

Nasional (Median) mencatatkan tiga parpol dengan 

elektabilitas tertinggi adalah Golkar, PDIP, dan 

PKS (17 Mei 2013). Kemudian Alvara Research 

Center mencatatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar 

(11 September 2013), sedangkan Lembaga Survei 

Nasional menyatakan Golkar, PDI-P, dan Gerindra 

(16 Juli 2013). 

Tidak hanya parpol, hasil beragam juga terjadi 

dalam survei calon presiden (capres) 2014. Meski 

banyak lembaga survei menempatkan Joko Widodo 

sebagai capres 2014 dengan elektabilitas tertinggi, 

ada juga lembaga survei yang memberikan hasil 

berbeda. 

Misalnya, Focus Survey Indonesia (FSI) 


menunjukkan elektabilitas tertinggi diperoleh Prabowo 

Subianto (2 Agustus 2013). Adapun Lingkaran Survei 

Indonesia menyampaikan Megawati Soekarnoputri 

paling berpotensi terpilih sebagai presiden 2014 jika 

berdasarkan capres riil (20 Oktober 2013). 

Agus mengatakan hasil yang berbeda mungkin 

terjadi karena ada beberapa faktor. “Survei yang 

dilakukan di bulan berbeda, bahkan minggu berbeda, 

bisa menghasilkan hasil yang tidak sama,” katanya. 

Selain itu, lanjutnya, lembaga survei juga memiliki 

simulasi tertentu dalam melakukan survei yang juga bisa 

memberikan hasil berbeda. 

Simulasi berbeda memang pernah dilakukan oleh 

Lingkaran Survei Indonesia dalam survei di Oktober 

2013. Dalam survei tersebut, Joko Widodo tidak 

dimasukkan namanya karena belum menjadi capres 

resmi dari PDIP sehingga belum bisa dianggap mewakili 

partai politik tertentu. 

Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu 

dan Demokrasi (Perludem), berpendapat ada sisi positif 

untuk masyarakat dengan hasil survei yang bermacammacam 

seperti sekarang. Menurutnya, keragaman hasil 

survei menyebabkan masyarakat tidak akan mudah 

terpengaruh oleh hasil jajak pendapat lembaga survei 

tertentu. 

“Sekarang lembaga survei mana yang hasilnya 

dominan mempengaruhi masyarakat Nggak ada,” kata 

Didik. 

KONTROVERSI 

Bukan rahasia, kegiatan lembaga survei bukan semata-mata 

bertujuan untuk kepentingan publik. Dalam 

industri politik, pelaku politik biasa memakai jasa lembaga 

survei untuk kepentingannya, mulai dari sekadar 

mengadakan survei internal untuk pemetaan politik 

hingga menjadi konsultan politik dalam meraih 

kemenangan. 

Dualisme kepentingan ini kemudian menuai 

kontroversi. Beberapa politikus nasional mengeluhkan 

keberadaan lembaga survei yang dianggap melakukan 

penggiringan opini publik. 

Prabowo, misalnya, menganggap ada kecenderungan 

beberapa lembaga survei sengaja tidak memasukkan 

namanya dan dijadikan sebagai alat politik. Keluhan 

juga pernah disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid yang 

menilai hasil survei banyak yang tidak logis dan tidak 

sesuai kenyataan. 

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan 

terdapat dua jenis lembaga survei, yaitu lembaga survei 

yang murni bergerak di ranah akademis dan lembaga 

survei yang bergerak di industri politik. 

“Yang bergerak di industri politik ini yang sekarang 

sangat menonjol,” katanya. 

Lembaga survei yang bergerak di industri politik, 

lanjutnya, tetap melakukan dua jenis survei, yaitu survei 

yang dilakukan untuk kepentingan publik dan survei 

untuk kepentingan klien politiknya. 

Dia menuturkan yang membedakan survei untuk 

kepentingan publik dengan survei untuk kepentingan 

klien politik terletak pada publikasi. Menurutnya, 

hasil dari survei untuk kepentingan klien politik tidak 

dipublikasi. Publikasi hanya dilakukan pada survei 

untuk kepentingan publik. 

Kredibilitas lembaga survei yang bergerak di 

industri politik ditentukan oleh transparansinya 

saat mempublikasikan hasil jajak pendapatnya ke 

masyarakat. Rico mengungkapkan setidaknya ada tiga 

hal yang membutuhkan transparansi, yaitu sumber 

dana, metode, dan data survei. 

“Kalau survei untuk kliennya nanti di-publish, berarti 

sudah masuk ke kepentingan publik. Sumber dananya 

tetap harus disampaikan,” katanya. 

Namun, tidak semua berpikiran sama. Dalam paparan 

hasil survei yang diadakan Focus Survey Indonesia pada 

2 Agustus 2013, pengamat politik Irwan Suhanto pernah 

mengatakan bahwa metode penelitian lembaga survei 

merupakan rahasia dapur yang tidak perlu diungkap ke 

publik. 

Ada lagi pendapat dari Direktur Eksekutif Lembaga 

Survei Nasional Umar S. Bakry. Kepada salah satu 

media nasional, dia pernah menyampaikan adanya 

prinsip anonimitas yang dijaga oleh lembaga survei. 

Artinya, jika si pemberi dana tidak mau disebutkan 

namanya, lembaga survei bersangkutan tidak bisa 

menyampaikannya ke publik. 

Ketua Perludem Didik Supriyanto mengaku pesimistis 

dengan kredibilitas lembaga survei saat ini. Menurutnya, 

lembaga survei harus memposisikan dirinya secara 

jelas, apakah berkecimpung dalam industri politik demi 

kepentingan kliennya atau menjadi lembaga independen 

yang bertujuan pada kepentingan publik. 

Kredibilitas lembaga survei, lanjutnya, diperlukan 

karena lembaga survei juga berfungsi untuk 

mengevaluasi hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). 

Menurutnya, jika terdapat kesenjangan yang terlalu 

jauh antara hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei 

dengan hasil pemilu dari KPU, hal tersebut menjadi 

bahan evaluasi yang harus dijelaskan ke masyarakat. 

“Politik yang rasional mestinya bisa diprediksi. 

Itulah gunanya survei. Kalau hasilnya tiba-tiba 

mengagetkan, kan berarti perlu ada penjelasan,” 

katanya. Oleh karena itu, dia hanya berharap agar 

perkiraan masyarakat bisa dibangun di atas hasil jajak 

pendapat yang bisa dipercaya. 

Mungkin kita bisa mempertimbangkan pengalaman 

Pemilukada DKI Jakarta setahun lalu. Pasangan Joko 

Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai 

pemenang Pemilukada 2012 DKI. 

Kenyataan ini memutarbalikkan hasil jajak pendapat 

lembaga survei, seperti Lingkaran Survei Indonesia, 

Jaringan Suara Indonesia, Indo Barometer, Pusat Kajian 

Kebijakan dan Pembangunan Strategis, dan Sugeng 

Sarjadi School of Government, yang memperkirakan 

pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sebagai 

pemenang kursi DKI 1 dan DKI 2. 

Lantas, apa yang salah dengan survei lembagalembaga 

itu.. 


Tindak Pidana Korupsi 

Menagih 

Janji KPK 

Kinerja dan keberanian KPK menuntaskan 

kasus besar akan teruji tahun 

depan. Mungkin saja tahun ini KPK 

banyak diacungi jempol karena 

mampu membongkar kasus kakap, 

yang melibatkan sejumlah pejabat 

Negara tinggi. 

Mia Chitra Dinisari 

mia.citra@bisnis.co.id 

Misalnya saja, penangkapan 

Ketua MK Akil Muchtar dalam 

kasus suap sengketa pilkada, 

dan Kepala SKK Migas Rudi 

Rubiandini dalam kasus suap 

SKK Migas, hingga kasus suap 

impor daging yang menjebloskan nama Presiden 

PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. 

Namun, dibalik kesuksesannya itu, KPK 

dianggap masih lamban dalam menangani dua 

kasus besar yang diduga melibatkan pejabat tinggi 

lainnya di Indonesia. 

Yakni kasus korupsi dan gratifikasi 

pembangunan sarana dan prasarana olahraga di 

Hambalang, dan kasus dugaan korupsi dalam 

pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) 

sekaligus penetapan Bank Century sebagai bank 

gagal berdampak sistemik. 

Pasalnya, perlu waktu lebih dari setahun, 

bagi KPK untuk menetapkan status tersangka 

dan menahan mantan Menpora Andi Alfian 

Malarangeng dalam kasus Hambalang, juga 

belum juga ditahannya mantan Ketua Umum 

Partai Demokrat Anas Urbaningrum, meski sudah 

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi 

proyek Hambalang sejak Februari lalu. 

Bahkan, KPK juga baru menetapkan satu orang 

tersangka dalam kasus Century, yakni Budi Mulya, 

mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa 

Gubernur Bank Indonesia, yang dikenai pasal 

penyalahgunaan kewenangan dari pasal 3 UU No 

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 

tahun 2001 tentang perbuatan menguntungkan diri 

sendiri. 

Padahal, KPK sudah memeriksa puluhan 

saksi, dan menggeledah Bank Indonesia untuk 

penyidikannya. 

Tak ingin dianggap lamban, KPK pun lagi-lagi 

menyatakan janjinya akan segera menuntaskan 

kedua kasus itu pada 2014. 

“Kasus Hambalang dan Century sudah masuk 

jadwal tahun depan untuk selesai. Hambalang kan 

sudah mulai masuk persidangan untuk seorang 

tersangka, dan kasus Century kita akan segera 

menyidangkan tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK 

Bambang Widjojanto kepada Bisnis. 

Kembali pada janji KPK, Ketua KPK Abraham 

Samad juga ikut menyatakan akan merampungkan 

dua kasus besar itu tahun depan. Bahkan, dia 

telah mengumbar jika saat ini mereka telah 

menyelesaikan sekitar 75% dari kasus Century, 

sehingga dapat tuntas 100% tahun depan. 

Menurut Abraham, lambatnya penuntasan 

kasus dari rencana semula, banyak disebabkan 

masalah teknis. “Penyidik hanya 60-70 orang 

untuk menyelesaikan kasus yang banyak muncul 

belakangan ini. Jadi target penyelesaian kasus 

besar semacam Century, bergeser tapi kita akan 

usahakan,” ujar Abraham. 

Abraham juga menyatakan mereka tengah 

mempercepat kasus itu, agar tidak upaya 

menghentikan kasus, melalui surat perintah 

penyidikan perkara (SP-3). Karena itu, mereka akan 

fokus penyelesaian kasus itu tahun depan. 

Sementara, meskipun optimistis mampu 

menuntaskan kasus Hambalang dan Century, 

Bambang Widjojanto tidak dapat memastikan 

berapa kerugian Negara yang bisa dikembalikan 

dengan dirampungkannya kedua kasus itu. 

Hanya, katanya, KPK akan berupaya keras 

mengembalikan kerugian negara, setara 

dengan dugaan indikasi kerugian negara yang 

diakibatkannya. 

“Sejauh mana kerugian negara bisa 

dikembalikan, itu akan tergantung dengan 

perkembangan penyidikan dan persidangan. Untuk 

diketahui, kita tahun ini berhasil mengembalikan 

kerugian negara dalam jumlah yang besar. Itu 

juga kita harapkan dalam dua kasus lainnya ini,” 

tegasnya. 

Bambang juga menyatakan meskipun 

memprioritaskan dua kasus itu, KPK juga tidak 

akan mengabaikan mengungkap kasus korupsi 

lainnya yang sat ini sedang ditangani atau yang 

mungkin akan baru terungkap tahun depan. 

Praktisi Indonesia Corruption Watch (ICW) 

Tama S Langkun mengatakan saat ini KPK sudah 

mulai menangani korupsi bukan hanya fokus pada 

penetapan hukuman pada pelaku, namun juga 

upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak 

pidana tersebut. 


Hal tersebut, dengan penetapan pasal-pasal 

pencucian uang yang dikenakan KPK kepada pelaku 

korupsi. Misalnya saja, kepada Luthfi Hasan Ishaaq, 

Ahmad Fathanah, Djoko Susilo, dan yang terbaru kepada 

Rudi Rubiandini. 

Meski demikian, katanya, pasal tersebut memang 

tidak bisa diterapkan pada seluruh kasus, karena terkait 

dengan financial crime, dan metode penyidikan yang 

dilakukan KPK. 

“Yang menjadi soal belum efektif untuk semua 

perkara. Karena beberapa kasus sudah masuk 

persidangan dan hanya dikenakan kasus Tipikor, seperti 

Deddy Kusnidar,” ujar Tama. 

Karena itu, dia berharap KPK tahun depan lebih 

fokus dalam penetapan kasus-kasus korupsi yang 

dimungkinkan juga adanya TPPU, agar tingkat 

pengembalian kerugian Negara bisa maksimal. 

Tama juga mengapresiasi kinerja KPK selama 

tahun 2013, dan berharap bisa ditingkatkan tahun 

2014. Dia juga optimistis KPK bisa menuntaskan 

kasus Hambalang, menyusul saat ini lingkaran yang 

terduga terlibat sudah masuk dalam penanganan 

perkara. 

Sedangkan dalam kasus Century, dia menilai akan 

sangat sulit karena kasus itu melibatkan kejahatan 

finansial yang cukup rumit. Jadi, jika saja KPK bisa 

mengungkap pelaku dan menetapkan tersangka akan 

menjadi prestasi cukup besar bagi KPK. 

Wakil Ketua DPR Komisi III Pieter Zulkifli juga 

mengaku cukup optimistis KPK dapat menuntaskan 

kasus-kasus korupsi di tanah air. Termasuk, dalam dua 

kasus besar itu. 

Dia mengatakan sejauh ini KPK telah bekerja on 

track, dan banyak kasus korupsi telah berhasil diungkap, 

termasuk yang melibatkan pejabat. Jika dalam 

kondisinya ada pihak-pihak yang belum puas itu 

adalah hal yang biasa. 

“Keberhasilan dan ketidakpuasan masyarakat 

ini bisa menjadi vitamin bagi KPK untuk terus 

meningkatkan kinerjanya,” ujarnya. 

Pieter juga berharap KPK mampu lebih 

banyak menuntaskan kasus-kasus besar tahun 

depan, dan 

waspada dan 

tetap menjaga 

integritas 

lembaganya 

agar tetap dipercaya rakyat. 

Sementara itu, secara umum, Wakil Ketua KPK 

Zulkarnain mengatakan pada sektor pencegahan, tahun 

depan KPK akan meningkatkan kerja sama dengan BPKP 

dan lembaga hokum lainnya untuk mengatasi kurangnya 

sumber daya manusia di KPK. Kedepannya, katanya. 

Selain itu, mereka juga akan mengintensifkan 

berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang 

penindakan, yang meliputi koordinasi terkait 

penanganan perkara dan peningkatan kapasitas aparat 

penegak hukum. 

“Koordinasi yang diutamakan, adalah penerimaan 

pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan 

(SPDP), yang jumlahnya diperkirakan akan 

meningkat,” ujarnya. 

Tahun 2013 saja, dalam periode Januari-Juni 2013 

KPK telah menerima SPDP sebanyak 553 kasus, dengan 

rincian 441 kasus dari kejaksaan dan dari kepolisian 

sebanyak 112 kasus. 

Berdasarkan data KPK, jumlah perkara yang 

telah ditangani di tahun 2013 sebanyak 48 kasus. 

Sedangkan dalam sepuluh tahun terakhir jumlahnya 

mencapai 385 kasus, dimana yang melibatkan 

anggota DPR dan DPRD sebanyak 72 kasus, kepala 

lembaga/kementerian sebanyak sembilan kasus, duta 

besar sebanyak empat kasus dan komisioner terdapat 

tujuh kasus. 

Kemudian, kasus melibatkan Gubernur sepuluh 

kasus, kepala daerah 34 kasus, pejabat eselon I,II dan III 

114 kasus, hakim delapan kasus, swasta 87 kasus dan 

lainnya terdapat 41 kasus. 

Bisnis/Andry T. Kurniady 


Mafia Hukum 

Memulihkan Citra MK 

Pada Rabu, 3 Oktober 2013 

malam, muncul kabar mengejutkan 

ketika Komisi Pemberantasan 

Korupsi tiba-tiba menangkap ketua 

Mahkamah Konstitusi Akil 

Mochtar, dengan dugaan kasus 

penyuapan terkait pemulusan 

sengketa pilkada dua daerah yang 

sedang ditangani KPK. 

Mia Chitra Dinisari 

mia.chitra@bisnis.co.id 

Akil pun ditahan dan disangkakan 

menerima suap dalam sengketa 

pilkada Lebak Banten, dan Gunung 

Mas, Kalimantan Tengah. 

Selain Akil, KPK juga turut 

menyeret lima tersangka lainnya. 

Yakni, Cornelis Nalau seorang pengusaha 

Kalimantan Tengah, Hambit Bimit Kepala Daerah 

Gunung Mas, serta seorang Anggota DPR dari 

fraksi Golkar Chairunnisa. 

Sedangkan dalam kasus pilkada Banten tersangka 

yang dinyatakan bertanggung jawab adalah 

seorang pengacara bernama Susi Tut Handayani, 

Tb Chaeri Wardhana yang merupakan 

adik kandung Gubernur Banten, 

dan suami dari Walikota 

Tangerang Selatan. 

Penangkapan tersebut 

seolah menjadi bom 

yang meledakkan kepercayaan 

masyarakat terhadap 

lembaga hukum 

sekelas MK, yang sebe- 



lumnya digadang-gadang mampu memulihkan kepercayaan 

masyarakat terhadap hukum di Indonesia, yang 

sempat luntur karena kasus yang terjadi di Mahkamah 

Agung. 

Bahkan, kepanikan sempat melanda pemerintah dan 

lembaga hukum nasional. Buntutnya, Peme rin tahpun 

mengusulkan pembentukan Perppu Mah kamah 

Konstitusi, untuk mengatur sistem hukum di MK! karena 

kondisinya yang dinilai kritis. 

Pembuatan Perppu merupakan satu dari lima langkah 

yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dalam rangka penyelamatan MK. 

Empat lainnya yakni, pertama, peradilan di MK diharapkan 

sangat hati-hati dan MK agar menunda 

persidang an jangka pendek. 

Kedua, penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat 

dipercepat dan konklusif. Ketiga, Presiden berencana 

menyiapkan Perppu yang mengatur aturan dan seleksi 

hakim MK. Keempat, dalam perppu itu juga diatur 

pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan 

Komisi Yudisial. Kelima, MK diharapkan melakukan 

audit internal. 

Namun, hingga kini masih terjadi tarik ulur terkait 

Perppu MK akibat pro kontra dari berbagai pihak. 

Selain itu, langkah lainnya, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan pemerintah berencana akan menghapus 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan 

sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, 

melalui revisi undang-undang pemilihan kepala 

daerah. 

Dalam RUU itu, penanganan sengketa pilkada akan 

dipindah ke pengadilan umum, dan pengadilan tinggi, 

serta Mahkamah Agung, untuk sengketa pilkada di 

tingkat kabupaten/kota. 

Pengamat Hukum Universitas Indonesia Topo 

Santoso mengatakan pemulihan citra MK yang rusak 

akibat kasus korupsi, tidak bisa dengan mudah 

dikembalikan. 

Apalagi, sekarang muncul kasus anarkis dalam 

sidang sengketa pilkada yang digelar MK beberapa 

waktu lalu. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan 

masyarakat kepada lembaga mahkamah peradilan itu 

sudah hilang, dan juga mereka tidak lagi menghormatinya. 

Padahal, katanya MK merupakan lembaga peradilan 

yang semula sangat dipercaya dan dinilai paling 

bagus daripada mahkamah peradilan lainnya di 


Kendala lainnya, menurut Topo saat ini karena Ketua 

MK pengganti juga berasal dari partai politik, sehingga 

butuh kerja keras bagi Ketua MK baru, ataupun lembaga 

tersebut untuk kembali dipercaya masyarakat. Lain halnya 

jika yang terpilih berasal dari kalangan Akademisi, 

mungkin kepercayaan masyarakat akan lebih cepat 

pulih. 

Topo menilai, mahkamah peradilan lainnya harus 

belajar dari kasus MK tersebut. Dengan mulai menata 

lembaganya, terutama dari kemungkinan potensi terjadinya 

korupsi, yang dinilai paling rentan terjadi dalam 

lembaga hukum saat ini. 

Beberapa hal yang harus dilakukan mahkamah peradilan 

itu, menurutnya a.l. bersifat terbuka terhadap kritik 

dan masukan, juga meningkatkan reputasinya, 

dengan memilih komisioner yang memiliki reputasi 

sangat tinggi. 

Pemulihan citra MK melalui Perppu MK, menurutnya 

kurang efektif. Karena MK memiliki kewenangan untuk 

menguji Perppu, sehingga akan ada krisis kepentingan 

saat Perppu tersebut diuji oleh MK. 

Lebih lanjut Topo mengatakan mulai saat ini mahkamah 

peradilan dan lembaga peradilan di tanah air harus 

mulai meningkatkan kerja sama dan koordinasinya satu 

sama lain, untuk mengantisipasi munculnya kasus 

hukum di dalam lembaga atau mahkamah peradilan itu 

sendiri. 

SISTEM PENGAWASAN 

Sehingga, pada akhirnya akan muncul sistem pengawasan 

secara otomatis antara lembaga hukum satu 

dengan lainnya. Diharapkan dengan langkah itu maka 

potensi penyimpangan kewenangan bisa diminimalisir. 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM 

Denny Indrayana menolak berkomentar mengenai 

kondisi yang terjadi pada MK saat ini. 

Menurutnya, sebagai eksekutif, pihaknya akan mendukung 

kegiatan pemerintah dalam pemulihan citra 

lembaga hukum, dan siap bekerja sama dengan mahkamah 

peradilan lainnya dalam penanganan dan pengawasan 

kasus suap atau kasus penyimpangan kewenangan 

lainnya. 

Sementara itu, Anggota DPR Komisi III Eva 

Sundari mengatakan saat ini hal-hal yang harus 

diperbaiki oleh mahkamah peradilan adalah memperbaiki 

sistem pelaksanaan kewenangan dan proses 

rekrutmen calon ko misioner di masing-masing lembaga. 

Misalnya saja dengan melibatkan pakar psikologi 

dalam proses rekrutmen ataupun pada saat proses 

penentuan keutusan yang menyangkut masalah 

hukum, dan terkait hal-hal anti korupsi. 

Sehingga pola pikir aparat hukum bisa menjadi 

anti korupsi. 

Sundari juga menilai agar kasus-kasu sengketa MK 

yang diduga bermasalah bisa segera diselesaikan melalui 

penyidikan dengan cara menyidik kasus indikasi 

korupsi dan suapnya, dengan melibatkan KPK. “Jika 

putusannya sudah mutlak, maka bisa dibidik melalui 

kasus korupsinya,” ujarnya 

Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch 

(ICW) Donal Fariz menilai jika penanganan sengketa 

pilkada lebih baik tetap dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi daripada oleh pengadilan umum dan 

Mahkamah Agung. 

“Sengketa pilkada adalah sengketa politik, jadi 

sesungguhnya jika ini dikembalikan ke Mahkamah 

Agung, proses transaksinya, kemudian menjadi lebih 

mudah karena pengalaman di MA pun tidak baik kalau 

kita lihat,” ujarnya. 


Dialog Arah Politik 2014 

Langkah Awal Berbenah & 

Konsolidasi Demokrasi 

Beberapa bulan menjelang Pemilu 2014, suhu politik 

terasa kian panas setelah partai politik dan para calon 

presiden mulai menunjukkan persaingan terbuka menuju 

tampuk kekuasaan. Mengamati dinamika tersebut, Bisnis 

mewawancarai Peneliti Senior LIPI, Prof. Siti Zuhro, 

sebagaimana berikut: 

Bagaimana Anda melihat arah perpolitikan 

nasional pada 2014 setelah mencermati 

di namika yang terjadi pada tahun ini 

Berbeda dari Pemilu 2009, menyongsong Pemilu 

2014 persaingan antarpartai politik terlihat makin 

tidak sehat. Kecenderungan itu terlihat ketika parpol 

belum melakukan perbaikan dalam hal perekrutan 

kader. 

Begitu juga dengan masih lemahnya pengawasan 

terhadap kader calon pemimpin maupun yang 

memegang jabatan publik sebagaimana terlihat dari 

sejumlah kasus hukum yang mendera elit partai. 

Dengan kondisi demikian, bagaimana efektivitas 

pemerintahan mendatang menurut 

Anda 

Tidak tertutup kemungkinan hasil Pemilu 2014 

akan mengulang hal yang sama sebagaimana terjadi 

pada Pemilu 2009. Artinya, koalisi gaduh dan tidak 

efektif dalam menjalankan pemerintahan akan 

kembali dibangun oleh parpol. 

Dengan demikian, sistem presidensial akan 

terkalahkan oleh riil politik bagi-bagi kekuasaaan 

melalui bangunan koalisi “pelangi” dengan tujuan 

untuk mempertahankan status quo, bukan fokus 

pada efektivitas kinerja pemerintahan. 

Namun, bisa jadi koalisi parpol mampu 

bekerja efektif, baik di pemerintahan maupun di 

parlemen kalau Pemilu 2014 mampu menghadirkan 

pemimpin yang mampu mempengaruhi elite partai 

koalisi tentang program yang akan dilaksanakan 

untuk rakyat. 

Pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden 

(pilpres) menjadi agenda besar pada 

2014, seperti apa konstelasi yang akan terjadi 

Konstelasi politik 2014 akan memanas 

seiring dengan dilselenggarakannya pileg yang 

menjadi ajang pertarungan bagi 12 partai untuk 

memenangkan kursi di parlemen. 

Bagi parpol, kemenangan di Pileg 2014 mutlak 

diperlukan untuk memastikan diri ikut di pilpres. 


Namun demikian, menyongsong Pemilu 2014 

parpol relatif mau mendengarkan aspirasi civil 

society dan berusaha mengakomodasinya untuk 

menarik simpati rakyat. 

Apa harapan anda dengan adanya perubahan 

sikap tersebut 

Ada partai yang melaksanakan konvensi, ada 

partai yang cepat-cepat mengumumkan capres atau 

capres-cawapres nya, ada pula parpol yang wait and 

see sebelum mendeklarasikan capres-cawapres. 

Dari semua upaya tersebut, satu hal yang jelas 

yang dilakukan parpol yaitu mencari dukungan 

rakyat agar dilamar menjadi presiden dan wakil 

presiden. Inilah yang membedakan antara Pemilu 

2014 dan pemilu-pemilu sebelumnya. 

Harapan saya Pemilu 2014 akan menjadi langkah 

awal Indonesia berbenah dan melaksanakan 

konsolidasi demokrasi. 

Apakah sistem multi-partai masih bisa 

dipertahankan untuk menciptakan sistem 

pemerintahan yang efektif 

Sebagaimana hasil Pemilu 2009, tidak tertutup 

kemungkinan hasil Pemilu 2014 akan mengulang 

hal yang sama ketika koalisi gaduh dan tak efektif 

kembali dibangun oleh parpol. 

Artinya, sistem presidensial akan terkalahkan 

oleh riil politik bagi-bagi kekuasaan melalui 

bangunan koalisi “pelangi” dengan tujuan 

mempertahankan status quo, bukan fokus pada 

efektivitas kinerja pemerintahan. 

Namun, bisa jadi koalisi parpol mampu bekerja 

efektif, baik di pemerintahan maupun di parlemen 

(koalisi yang berlaku paralel) dengan hadirnya 

pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat 

dan mampu mempengaruhi elite di partai koalisi 

terkait program yang akan dilaksanakan untuk 

kepentingan rakyat. 

Banyak kasus hukum yang menimpa kepala 

daerah, politisi dan penegak hukum pada 

tahun 2013. Bagaimana Anda melihatnya 

Itulah yang membedakan substansi kompetisi/ 

kontestasi di Pemilu 2014. Publik membaca 

fenomena maraknya korupsi di tiga cabang 

kekuasaan sebagai refleksi buruknya management 

di ketiga lembaga tersebut. 

Apakah ada kemungkinan politisasi hukum 

dalam konteks itu 

Sayangnya, terbukanya aib ini bukannya

dijadikan sebagai langkah fundamental melakukan 

reformasi kelembagaan, sebaliknya lebih cenderung 

dijadikan komoditas untuk kepentingan investasi politik 

memenangkan Pemilu 2014. 

Namun demikian, Kasus hukum yang mendera 

elit eksekutif, yudikatif dan legislatif telah memberi 

peringatan penting kepada publik agar selektif memilih 

calon pemimpin, baik di pemilu legislatif maupun 

pemilu presiden 2014. 

Bagaimana Anda melihat persaingan caleg dan 

capres di tengah kuatnya pengaruh pendiri maupun 

ketua umum partai politik 

Publik masih melihat parpol sangat hierarkis, nepotis, 

kolutis dan patronase dalam menjalankan kaderisasi, 

meskipun tak semua partai melakukan ini. 

Selama persayaratan para caleg dan capres longgar 

seperti sekarang ini, hanya mengandalkan restu pimpinan 

partai maupun pendiri partai saja maka akan su lit 

mengharapkan munculnya para anggota dewan dan 

pemimpin nasional yang sesuai dengan kehendak rakyat. 

Seperti apa persaingan parpol dengan ditetapkannya 

parliamentary threshold (PT) Partai apa 

saja yang akan menang dan menguasai pemerintahan. 

Persaingannya akan sangat ketat. Dengan PT 3,5% 

tidak semua parpol akan lolos di parlemen. Dari 12 

partai yang akan berkompetisi bisa jadi hanya akan 

tinggal 6 atau 7 partai yang bisa masuk parlemen. 

Tiga partai besar pemenang Pemilu 2009, Demokrat, 

Golkar PDIP bisa jadi akan tetap bertengger di posisi 

puncak dengan kemungkinan besar terjadi perubahan 

komposisi. 

Bisa Anda jelaskan lebih detil seperti apa peta 

persaingan ketiga parpol tersebut 

Komposisi itu kemungkinan berubah 

sesuai dengan aspirasi politik rakyat 

yang menghendaki perubahan. Karena 

itu, tak tertutup kemungkinan PDIP dan 

Partai Golkar yang saling berhadapan di 

Pileg 2014. 

Selain itu, tak tertutup kemungkinan 

juga Partai Demokrat dan Partai Gerindra 

juga saling berhadapan. Kalau kalau 

konvensi capres yang digelar Partai 

Demokrat tidak bisa meyakinkan 

rakyat untuk bersimpati dan muncul 

isu (negatif) baru terkait Cikeas 

maka Gerindra cenderung menyodok 

Demokrat. 


Siti Zuhro 

Terakhir, siapa capres yang Anda 

unggulkan terkait calon pemimpin 

nasional periode 2014-2019 

Siapa capres yang bakal jadi Presiden 

RI 2014-2019 akan ditentukan oleh 

hasil pemilu legislatif yang hasilnya 

baru akan terlihat sekitar Mei 2014. 

Namun demikian, untuk menentukan 

pilihan pada capres, orang Indonesia 

memiliki kekhasan tersendiri dengan 

memasukkan nilai-nilai keutuhan 

keluarga. 

Hal ini mirip dengan di Amerika 

Serikat di mana seorang capres harus 

punya keutuhan keluarga dan tidak 

boleh cacat hukum atau bermasalah 

dengan masa lalunya. Harapan saya 

kompetisi di pilpres akan diwarnai oleh 

kompetisi substansial yakni memilih 

yang terbaik di antara yang baik, bukan 

yang baik di antara yang jelek (tanpa 

menyebut nama capres). 

Pewawancara: John Andhi Oktaveri 


Independensi Media 

Pemilik Media Meraup Iklan 

dan Untung Politik 

Belanja iklan politik membawa berkah 

tersendiri bagi industri media massa. 

Itulah sebabnya belanja iklan di 

Indonesia pada 2013 melonjak dan 

bahkan melampaui target awal 

‘hanya’ Rp115 triliun. Pada 2014 

media bakal banjir iklan di pesta 

demokrasi. 

Lahyanto Nadie 

lahyanto.nadie@bisnis.co.id 

Adalah Ketua Persatuan Periklanan 

Indonesia Harris Thajeb yang 

mengungkapkan bahwa pada akhir 

tahun 2013 belanja iklan Indonesia 

mencapai Rp113 triliun atau naik 

18% dibandingkan dengan realisasi 

2012 yang senilai Rp92 triliun. 

Menyambut momentum tahun politik 2014, 

belanja iklan diduga bakalan naik lagi. Lihat saja, 

begitu banyak tokoh politik yang muncul di media 

baik figur maupun partai. Iklan mulai tersebar di 

media televisi, surat kabar, majalah dan online. 

Belanja iklan politik di media televisi masih akan 

dominan karena cukup efektif memperkenalkan 

citra seseorang jika dibandingkan dengan melalui 

media cetak maupun digital. Namun harus diakui 

bahwa kampanye melalui media sosial akan semakin 

gencar. Belanja di sektor ini juga akan booming. 

Bahkan persentase kenaikan belanja iklan untuk 

media digital melebihi televisi. Lambat laun pasar 

iklan media digital menggerus pasar di media-me - 

dia konvensional seperti cetak, radio, dan televisi. 

Belanja iklan televisi pada 2013 mencapai porsi 

hingga 67% dari seluruh belanja iklan, sedangkan 

30% untuk media cetak lalu 3% sisanya untuk 

media lainnya, termasuk media digital dan outdoor. 

Meskipun belanja iklan media online hanya sekitar 

1%, dalam tahun-tahun mendatang akan mengalami 

kenaikan yang signifikan seiring dengan 

pe netrasinya yang semakin tinggi. 

Jelas fenomena ini terkait dengan kondisi demografis 

penduduk Indonesia yang didominasi usia 

15-24 tahun. Mereka adalah penggunaan perangkat 

teknologi informasi dan internet. Itulah sebabnya, 

ceruk bisnis media digital akan semakin moncer. 

Namun CEO Kompas Gramedia Group Agung 


Surya Paloh 

Aburizal Bakrie 

Dahlan Iskan 

Hary Tanoesoedibjo 

Pemilik Media Sekaligus 

Penguasa Partai 

Partai Nasional Demokrat 

(Nasdem) 

Media Indonesia Group (Metro TV, 

Harian Media Indonesia, Media 

Indonesia, Lampung Post, Borneonews, 

Prioritas) 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Viva Media Group (AN TV, TV 

One, Sport One, Middle East Broadcasting 

Center, Saluran TV Satelit Berbayar, 

Vivasky, Situs online (VIVA.co.id), 

Gonla.com, MBC.net, (mulai 2014), 

Shahid.net (mulai 2014) 

Partai Demokrat (PD) 

Susilo Bambang Yudhoyono, 

peserta Konvensi Dahlan Iskan, Jawa Pos 

Group Jawa Pos National Network (JPNN) 

adalah perusahaan yang menaungi lebih 

dari 151 surat kabar daerah dan nasional, 

yang paling terkenal adalah Jawa Pos, 

Indo Pos, Rakyat Merdeka, dan belasan 

tabloid, majalah, dan televisi daerah.) 

Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura) 

Wiranto, Cawapres Hary 

Tanoesoedibjo, MNC Group (RCTI, MNC TV, 

Global TV, harian Sindo, okezone.com, radio 

Trijaya Sindo, ratusan radio di daerah dan 

ratusan tv kabel, sejumlah tabloid) 


Adiprasetyo, tak khawatir. Ia menilai media cetak 

masih prospektif dan punya pasar sendiri. Hanya 

saja yang terpenting adalah kue iklan media cetak 

yang bermigasi ke digital, jangan sampai pindah ke 

pemilik media lain. Itulah sebabnya KKG telah 

‘memagari’ agar uang iklan dari masyarakat tetap 

berada di lingkungan media yang dikuasainya. 

Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi 

dan terus melakuan inovasi. 

Begitupun Sekretaris Jenderal Serikat Penerbit 

Suratkabar (SPS) Ahmad Djauhar. Kekhawatiran

ahwa media cetak akan mati sudah berulang-ulang 

sejak belasan tahun lalu. Nyatanya media cetak masih 

hidup sehat wal afiat. 

“Memang tren-nya mengalami penurunan, tapi tidak 

terlalu siginifikan. Penurunan minat baca koran di 

Indonesia tidak separah di Singapura. Bahkan di India 

justru bertumbuh.” 

Optimisme Adi dan Djauhar beralasan. Media cetak 

masih akan menangguk kue iklan cukup besar di tahun 

politik ini. Lagi pula kini para penge lola surat kabar pun 

memiliki media online yang cukup berwibawa dan diminati 

pengaksesnya. Artinya, kue iklan di cetak bermigrasi 

ke online di pemilik yang sama. 

Lihatlah, berdasarkan Alexa.com, lima media online 

yang berbasiskan surat kabar menempati peringkat yang 

cukup tinggi. Sebut saja Kompas.com (KKG), Tempo.co 

(Grup Tempo), Republika.co.id (harian Republika), 

Kontan.co.id (KKG) dan Bisnis.com (Bisnis Indonesia 

Group of Media). 

Pesta politik tahun 2014 seiring dengan makin suburnya 

pertumbuhan media online. Praktisi politik ramairamai 

memanfaatkan media online untuk memperkenalkan 

diri dan programnya kepada masyarakat mengingat 

media baru ini dianggap cukup efektif. 

Tak kurang dari 70 juta pengguna Internet di 

Indonesia dan itu menjadi sasaran langsung dari para 

politisi untuk menyampaikan pesannya. Media online 

pun dikuasai oleh pemilik dan penguasa partai politik. 

PEMILIK MEDIA 

Siapakah yang paling diuntungkan dengan iklan politik 

di media massa Bukan rakyat dan juga bukan 

pemerintah. Mereka yang menangguk keuntungan 

adalah para pemilik modal media. Apa lagi yang punya 

televisi. Terlebih lagi pemilik televisi itu juga memanfaatkan 

medianya untuk berkampanye demi sukses 

ambisi politik pribadi maupun par tainya. 

Kondisi seperti inilah menimbulkan kekhawatiran di 

publik. Jelas warga masyarakat dirugikan lantaran tidak 

terjadinya penyampaian informasi yang berimbang. 

Lihat saja para pemilik televisi melulu yang tampil sebagai 

ketua umum partai, calon presiden, dan calon wakil 

presiden yang mencuri start berkampanye. 

Boleh jadi publik cemas terhadap sikap netral media. 

Terlihat jelas aspek jurnalistik yang benar, profesional, 

dan obyektif agak terpinggirkan. 

Itu tercermin dari diskusi tentang media dan pemilu 

yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya 

Universitas Indonesia yang menghadirkan para akademisi 

dan praktisi media. 

Chusnul Mar’iyah, Dosen Politik FISIP UI yang pernah 

menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 

Pemilu 2004, misalnya, khawatir dengan peran dan 

independensi media pada Pemilu 2014. 

Maklum, persaingan pada tahun depan untuk mengu a- 

sai negeri ini memang sangat luar biasa. Bagaimana pe ta 

persaingan media itu sendiri mengingat banyak me dia 

yang melibatkan diri dalam pertarungan politik itu. 

Ia tak bisa lepas dari pergulatan politik praktis lantaran 

pemiliknya ikut berkomptisi untuk memerintah 

negeri ini. Dari 15 partai politik yag akan meramaikan 

pesta demokrasi lebih dari separuhnya memiliki media 

massa. 

Sebut saja Partai Golkar yang memiliki Viva Group, 

Hanura dengan MNC Group, Nasdem dengan Media 

Indonsia Group. Calon presiden peserta konvensi dari 

Partai Demokrat, Dahlan Iskan dengan Jawa Pos Group, 

Demokrat dengan Koran Jakarta, dan Jurnal Nasional. 

MENJAGA INDEPENDENSI 

Pertanyaannya adalah mungkinkah independensi 

media massa dalam pesta politik 2014 Maklum, 

fenomena pemusatan kepemilikan media masa pada 

sekelompok orang seolah menjadi hal yang wajar saja. 

“Padahal di Eropa dan di Amerika Serikat kepemilikan 

itu dibatasi,” kata Chusnul. 

Namun masih banyak media diharapkan mampu bersikap 

independen lantaran tidak dimiliki oleh partai 

politik. Berdasarkan catatan Bisnis, ada 13 kelompok 

besar yang mempengaruhi pangsa pasar media massa di 


Mereka adalah Kompas Gramedia milik Jacob Oetama, 

Mahaka Media miliki Erick Tohir, Global Media Communication 

dan Media Nusantara Citra (MNC) milik Hary 

Tanoesoedibjo, Jawa Pos Group milik Dahlan Iskan. 

Selain itu, ada Elang Mahkota Teknologi milik keluarga 

Sariaatmadja, CT Group milik Chaerul Tandjung, Visi 

Media Asia milik kelompok Bakrie, Media Group milik 

Surya Paloh, MRA Media milik keluarga Soetowo, 

Femina Group milik Pia Alisjahbana, Tempo Inti Media 

milik Yayasan Tempo, dan Berita Satu Media Holding 

milik Lippo Group dan Bisnis Indonesia Group of Media 

(BIG Media) yang didirikan oleh Sukamdani Sahid 

Gitosardjono, Ciputra, Eric Samola dan Soebronto Laras. 

Dari semua kelompok besar itu, masih ada yang tidak 

terafiliasi dengan partai politik maupun pengurusnya. 

Jadi di tengah booming iklan media di tahun politik, 

masih ada harapan bagi publik untuk menikmati independensi 

media massa. 

Adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 

galau dengan kondisi media seperti ini. Ia meminta 

media memberikan ruang sosialisasi yang sama bagi 

semua kandidat pilpres mendatang. 

Maklum, partai sang presiden, Partai Demokrat, 

meng aku tak memiliki media. Namun bukan berarti 

pernyataan Ketua Umum Partai Demorkat itu tanpa alasan. 

Ia berharap pers tetap pada fungsinya: menyampaikan 

informasi, mengkritisi jalannya pemerintahan, 

menghibur dan tentu saja sebagai media pendidikan 

bagi masyarakat secara profesional, berimbang, dan 

sesuai fakta yang terjadi. Jelas, itu sesuai dengan UU 

Pokok Pers No. 40/1999. 

Para pemilik media juga merasa punya hak asasi 

masuk ke ranah politik dan memanfaatkan medianya. 

Apakah publik membiarkan begitu saja Sebenarnya 

masyarakat berhak mendapatkan informasi yang baik, 

bukan yang dipaksakan oleh pemilik media untuk 

membentuk opini. 


Persaingan Usaha 

KPPU Berbenah Hadapi 

Pasar Asean 

Sekitar 13 tahun lalu, Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

lahir. Namun, keberadaan institusi ini 

tidak seterkenal Komisi Pengawas 

Korupsi yang usianya 3 tahun lebih 

muda meskipun perkara yang 

ditangani tak kalah banyak. 

Annisa Margrit 

annisa.margrit@bisnis.co.id 


Kurangnya sosialisasi menjadi penyebab 

nama Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) tidak terlalu dikenal 

publik. Hal ini pun disadari oleh 

KPPU. 

Berdasarkan data KPPU, sejak berdiri 

pada 8 Juni 2009 hingga Oktober 2013 jumlah 

perkara yang telah mereka tangani mencapai 280, 

223 diantaranya sudah diputus, sedangkan beberapa 

lainnya masih berjalan. 

Dari total perkara itu, 69,29% atau 194 diantaranya 

terkait dengan persekongkolan dalam tender 

pengadaan barang dan jasa. Sekitar 30,71% sisanya 

adalah perkara non-tender, seperti merger atau 

dugaan kartel. 

“Sekarang kami mulai memperbanyak perkara 

inisiatif, seperti kartel. Ke depannya akan lebih 

banyak yang inisiatif dari KPPU sendiri,” ungkap 

Ketua KPPU Nawir Messi kepada Bisnis, baru-baru 

ini. 

Pengamat persaingan usaha dari Universitas 

Indonesia (UI) Teddy Anggoro menuturkan dari 

tahun ke tahun lembaga ini menunjukkan perkembangan 

kinerja. 

“Misalnya kartel, ini bagus. Yang harus disadarkan 

bukan hanya pelaku usaha, tapi pemerintah 

juga mesti diberi shock therapy,” ujarnya kepada 

Bisnis, Senin (11/11). 

Menurut Teddy, kartel bukanlah sesuatu yang 

baru di Indonesia. Praktik seperti itu dinilainya 

muncul berkat stimulus dari pemerintah yakni di 

sisi struktur tata niaga. 

Pergeseran sifat perkara dipandang turut didorong 

oleh komponen anggota Komisioner. Teddy menyebutkan 

dari sembilan Komisioner, tujuh diantaranya 

memiliki basis ekonomi. “Jadi mereka punya keyakinan 

lebih mengenai dugaan kartel yang ada,” 

katanya. 

Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat 

kurang mengenal lembaga KPPU. Namun, lanjut 

Teddy, pemanggilan Gita Wirjawan dan Suswono 

beberapa waktu lalu telah memunculkan perhatian 

publik terhadap lembaga pengawas persaingan 

usaha . 

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang 

Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menilai 

kinerja KPPU selama ini belum efektif. Sanksi yang 

ada saat ini dipandang belum tegas. 

“Kartel, monopoli, price-fixing, ini kan harus 

dibuktikan. Kalau di AS, hukumannya penjara dan 

denda. Kalau di Indonesia dipertanyakan hukumannya,” 

ujarnya ketika dihubungi Bisnis, beberapa 

waktu lalu. 

Suryo mengakui banyak persaingan semu yang 

terjadi di tata niaga Indonesia saat ini. Dia memandang 

banyak yang harus disempurnakan di sisi 

aturan. 

AMANDEMEN UU 

Menyadari belum cukup efektif dan efisien 

kinerjanya selama ini, KPPU pun berbenah 

diri. Nawir Messi mengungkapkan UU Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tengah direvisi. 

Proses amandemen beleid tersebut sedang bergulir 

di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diharapkan 

rampung awal 2014. “Ada banyak yang direvisi, 

seperti definisi persaingan usaha serta perubahan 

sistem notifikasi merger,” sebutnya. 

Pengertian persaingan usaha dipandang penting 

untuk diperbaiki karena definisi yang berlaku sekarang 

tidak mampu melindungi seluruh bentuk 

praktik kompetisi. “Banyak yang tidak bisa kami 

cover karena praktiknya tidak di Indonesia, kami 

tidak bisa cross border,” tutur Nawir. 

Hal ini dipandang mendesak, apalagi Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) semakin dekat. 

Poin lain yang diamandemen adalah penambahan 

wewenang, yakni penggeledahan dan penyitaan. 

Tujuannya, agar KPPU bisa mendapatkan alat bukti 

yang kuat. 

Menurut Nawir, kelemahan lembaganya dalam 

pemeriksaan terutama di pengadilan adalah tersedianya 

bukti. 

Lantaran tidak bisa melakukan penggeledahan, 

mereka hanya dapat menunjukkan bukti 

tidak langsung dan tidak bisa memperlihatkan 

bukti fisik seperti dokumen perjanjian. Padahal,

Sumber: KPPU 

Rekapitulasi Jumlah Perkara 

2000-Oktober 2013 

Tahun Putusan Perkara berjalan Penetapan 

2000 2 0 0 

2001 4 0 1 

2002 4 0 4 

2003 7 0 2 

2004 7 0 2 

2005 18 0 4 

2006 12 0 6 

2007 27 0 4 

2008 48 0 20 

2009 32 0 3 

2010 37 0 5 

2011 13 0 0 

2012 9 0 0 

2013 2 7 0 

Total 222 7 51 


pengadilan di Indonesia tidak menerima bukti semacam 

ini. 

Perubahan terakhir adalah di sisi kepegawaian. KPPU 

mengeluhkan banyaknya staf yang pindah ke lembaga 

lain karena status kerja mereka tidak jelas. 

“Di sini [KPPU] bukan PNS [Pegawai Negeri Sipil], 

tapi honorer. Kami kehilangan 20% staf terbaik tiap 

tahun. Mereka pindah ke law firm, BI [Bank Indonesia], 

KPK,” ungkap Nawir. 

Terkait MEA, Teddy setuju perlunya penerapan prinsip 

lintas batas demi menjaga daya saing serta kompetisi 

sehat antar pelaku usaha lokal dengan pengusaha dari 

negara tetangga. Sekaligus melin dungi pengusaha 


“Kalau ada pelaku usaha Indonesia di Malaysia atau 

Singapura yang melakukan pelanggaran di sana, negaranegara 

itu bisa hukum perusahaannya di sini. Bahaya 

kalau kita tidak dapat lakukan hal yang sama,” jelasnya. 

Teddy menyebutnya prinsip ekstrateritorialitas. 

Dia menambahkan KPPU juga tidak mempunyai 

daya paksa agar pelaku usaha yang 

sudah dihukum segera membayar dendanya. 

Di sisi pelaku usaha, Suryo menyatakan 

penambahan kewenangan mungkin diperlukan. 

“Tetapi, harus ada batasannya supaya 

jangan main geledah-geledah. Harus jelas 

aturan mainnya,” tegasnya. 

Tidak berbeda dengan tahun ini, KPPU 

menetapkan konsentrasi di lima sektor pada 

2014. Sektor-sektor tersebut adalah logistik, 

pertanian, energi, keuangan, serta pendidikan 

dan kesehatan. “Kami sedang menyusun 

compliance guidelines untuk korporasi,” 

ungkap Nawir. 

Meski mengakui pelanggaran masih 

banyak terjadi dan dilakukan terang-terangan, 

Komisi menyatakan mereka bakal lebih 

galak tahun depan dengan adanya berbagai 

perubahan yang sedang dirintis. Sejalan 

dengan pernyataan Suryo, Nawir mengatakan 

iklim persaingan usaha di Indonesia 

tidak terlalu bagus. 

Tidak hanya mental dan pengetahuan 

masyarakat, tapi kendala di sisi pemerintah. 

Menurutnya, rekomendasi KPPU seringkali 

diabaikan. 

Oleh karena itu, tahun depan mereka 

akan mulai menyusun competition checklist 

dalam kaitannya dengan penyusunan draf UU. 

“Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab pemerintah ketika membuat UU. 

Kami koordinasi dengan lembaga lain seperti 

Kementerian Keuangan, Bappenas,” sebut 

Nawir. 

Kerja sama dengan institusi lain pun akan 

diperluas, misalnya dengan Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan BI. 

Apalagi, tahun depan ada Pemilu. 

“Berdasarkan pengalaman, saat Pemilu jumlah perkaranya 

biasanya naik. Tahun ini dan tahun depan perkara 

tender masih akan banyak. Tarik menarik kelompok 

politik tentu saja berdampak buruk ke iklim usaha,” 

papar Nawir. 

Teddy memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan 

KPPU bakal lebih terlibat di perkara-perkara yang langsung 

terkait dengan masyarakat. “Kartel akan lebih 

banyak. Untuk tender, di sektor yang sifatnya kritis, 

seperti kepemilikan wilayah minyak dan gas bumi serta 

listrik,” ujarnya. 

Dengan banyaknya amunisi yang disiapkan dan 

niatan mendorong lebih banyak perkara inisiatif, bisa 

diasumsikan ke depannya KPPU bakal menyelidiki 

keberadaan kartel di sektor lain. Menarik untuk 

ditunggu. 


Solusi Sengketa Utang 

Annisa Margrit 

annisa.margit@bisnis.co.id 

Berkali-kali kedua perusahaan mendapat 

perpanjangan masa penundaan 

kewajiban pembayaran utang, alias 

PKPU, karena adanya kabar investor 

baru yang bersedia membantu. Berkalikali 

pula harapan akan nafas baru itu 

kandas setelah para investor mundur. 

Daya Mandiri Resources (DMRI) dan Dayaindo 

(KARK) bukan satu-satunya. Ada pula PT 

Makira Nature, perusahaan investasi emas, 

yang mengajukan PKPU sendiri setelah sempat 

dimohonkan pailit oleh nasabahnya. 

Setelah permohonan PKPU dikabulkan pada 23 

April, pihak perusahaan tidak kooperatif dan tidak 

pernah menyerahkan proposal perdamaian--sebagai 

bukti itikad baik menyelesaikan utang--kepada para 

krediturnya maupun menemui ribuan nasabahnya 

secara langsung di pengadilan. 

Dengan alasan tidak tercapainya perdamaian 

dengan para kreditur, DMRI dan KARK serta Makira 

akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat. 

Namun, berlarut-larutnya dua perkara ini ternyata 

tidak menyurutkan jumlah permohonan PKPU 

yang diajukan ke pengadilan. Di Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat saja, hingga Oktober 2013 terdapat 

66 permohonan. Jumlah ini sudah menyamai total 

permohonan PKPU sepanjang 2012. 

Ketimbang permohonan pailit yang hanya 56 per 

Oktober 2013, data tersebut menunjukkan PKPU 

kini lebih digemari untuk menagih utang. Tahun 

lalu, perkara pailit yang diperiksa Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat tahun lalu totalnya mencapai 77 

permohonan. 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

(Unair) Hadi Subhan mengatakan salah satu 

penyebabnya adalah proses PKPU lebih cepat 

dibanding pailit maupun wanprestasi. “Sepanjang 

tidak ada perubahan di undang-undang, trennya 

akan selalu bertambah,” tuturnya kepada Bisnis, 

Kamis (7/11). 


PKPU Jadi Pilihan 

Masih segar dalam ingatan bagaimana 

drama penundaan kewajiban pembayaran 

utang (PKPU) yang melilit 

PT Daya Mandiri Resources 

Indonesia dan PT Dayaindo 

Resources International Tbk. berlangsung 

lebih dari setengah tahun. 

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU yang 

diajukan kreditur harus diputus 20 hari sejak 

didaftarkan di pengadilan. Sementara untuk PKPU 

yang diajukan sendiri oleh debitur, hakim hanya 

diberi waktu 3 hari untuk memutusnya. 

Bandingkan dengan pailit yang mempunyai 

waktu 60 hari sejak didaftarkan. Apalagi ketimbang 

gugatan wanprestasi yang bisa berlangsung lebih 

lama, bahkan hingga bertahun-tahun. 

Hadi melanjutkan hakim pun lebih mudah 

mengabulkan PKPU dibanding pailit. Adanya unsur 

perdamaian menjadi faktor pendorong. 

Hal ini diamini oleh Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia Teddy Anggoro. Dia mengakui 

PKPU lebih mudah diajukan dibanding pailit. 

“Sepanjang kreditur atau debitur memperkirakan 

tidak bisa melanjutkan membayar utang-utangnya, 

PKPU dapat diajukan,” ujar Teddy kepada Bisnis, 

beberapa waktu lalu. Selain itu, PKPU mempunyai 

kesan yang lebih ramah ketimbang pailit. “Tone-nya 

lebih soft,” katanya. 

Pailit dipandang mempunyai konotasi yang 

buruk, yakni upaya merampok atau mematikan 

perusahaan lain. Sementara, yang dikedepankan 

dalam PKPU adalah usaha berdamai dengan cara 

restrukturisasi utang. 

Walaupun, PKPU pada akhirnya bisa berujung 

pada pailit. Hal ini dapat terjadi apabila kreditur 

tidak menyetujui proposal perdamaian yang 

disodorkan debitur atau jika debitur sama sekali 

tidak menyerahkan rencana perdamaian. 

Hadi serta Teddy sepakat terkadang ada kreditur 

yang memang tidak mau berdamai dan akhirnya 

perkara pun berakhir dengan pailit. “Ada kreditur 

yang menyalahgunakan PKPU untuk memailitkan 

debitur,” terang Hadi. 

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai pengusaha 

Indonesia terlalu gampang meminjam 

uang. “Orang Indonesia mudah sekali berutang, jadi 

gam pang pailit. Kalau sudah pailit, tetap saja tidak 

mau bayar utang,” katanya kepada Bisnis, belum 

lama ini. 

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus 

Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba berpendapat 

tujuan PKPU, yakni mencapai perdamaian, menjadi 

latar belakang. “PKPU lebih menguntungkan karena 

debitur masih bisa beroperasi,” katanya kepada 

Bisnis, beberapa waktu lalu. 

PERMAINAN PENGURUS 

Dengan banyaknya permohonan dan mudahnya 

mengajukan PKPU, beredar pandangan bahwa 

seringkali upaya hukum ini sengaja digunakan

untuk mematikan perusahaan pesaing. Isu lainnya adalah 

adanya permainan pihak-pihak tertentu yang ingin 

menjadi pengurus. 

Sesuai ketentuan, apabila suatu pihak dinyatakan 

berstatus PKPU maka pengadilan akan mengangkat 

pengurus. Tugasnya, mengurus segala sesuatu yang 

berkaitan dengan utang. 

Perusahaan tidak bisa lagi leluasa melakukan 

transaksi keuangan karena semuanya mesti diketahui 

oleh pengurus. Belum lagi fee pengurus yang tidak 

sedikit, dapat berkisar di angka miliaran--meskipun 

perhitungan biaya pengurus dan kurator masih jadi 

perdebatan. 

Rebutan pengurus pun sering terjadi. Hal ini menjadi 

kekhawatiran tertentu bagi debitur, karena aset-aset 

mereka berada di tangan pengurus. 

Hadi mengatakan perusahaan yang berstatus PKPU 

dan pailit tentu akan diincar banyak pihak, karena 

adanya kesempatan mendapatkan aset yang bagus 

dengan harga murah. 

Namun, baik Teddy maupun Hadi menolak 

berkomentar mengenai digunakannya PKPU untuk 

mematikan perusahaan pesaing. 

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus 

Indonesia (AKPI) Jamaslin James Purba membantah 

ada keterlibatan pengurus maupun kurator. “PKPU dan 

pailit kan ditangani oleh advokat, sedangkan pengurus 

dan kurator bisa akuntan. Mereka baru bekerja setelah 

ditunjuk oleh pengadilan,” ujarnya. 

Oleh karena itu, James menegaskan tidak ada rebutan 

antar pengurus. 


Mudahnya mengajukan PKPU tidak dibarengi dengan 

kepastian hukum yang mengiringinya. 

Meski Pasal 235 UU Nomor 37 Tahun 2004 

menegaskan tidak ada upaya hukum bagi putusan 

perkara PKPU, tetapi tidak sedikit yang diajukan ke 

Mahkamah Agung (MA) untuk kasasi. 

Ketidakpastian ini pun akhirnya menghambat para 

pelaku usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan proses hukum di 

Indonesia lambat. 

Dia menilai UU mesti diubah sehingga tidak perlu 

melayangkan upaya hukum lain ke MA. “Kalau mau 

langsung saja ke MA. Hukum kita terlalu kompleks, jadi 

orang tidak percaya hukum Indonesia. Akibatnya, semua 

larinya ke international court karena lebih percaya 

dengan proses di luar negeri,” papar Sofjan kepada 

Bisnis, beberapa waktu lalu. 

Tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum 

membuat pelaku usaha kesulitan. Dia mengungkapkan 

saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih memilih 

menggunakan hukum yang berlaku di negara lain 

ketimbang hukum Indonesia terutama ketika membuat 

perjanjian kerja. 

“Orang Indonesia mudah sekali berutang, jadi 

gampang pailit. Kalau sudah pailit, tetap saja tidak mau 

bayar utang,” tambah Sofjan. 

Sementara itu hadi berpendapat, ketidakpastian 

hukum menjadi salah satu kekurangan UU Nomor 37 

Tahun 2004. “UU yang sekarang adalah turunan UU 

Nomor 4 Tahun 1998. Ada bagian-bagian yang hanya 

diubah secara parsial,” terangnya.

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?