Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ... - Ropeg Kemenkes

ropeg.kemenkes.or.id

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebutuhan ... - Ropeg Kemenkes

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Penugasan Khusus

dan Sosialisasi Kepmenkes 683 Th. 2011

Hotel Garden Palace Surabaya, 24 Oktober 2011

Oleh :

KEPALA BAGIAN PENGADAAN PEGAWAI

Yayat Rohayati, SH, MM


BIRO KEPEGAWAIAN

Analisis Kebutuhan

(PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN)

PENGUMUMAN

ALOKASI KEBUTUHAN MELALUI

WEBSITE :

www.ropeg-kemenkes.or.id

KABUPATEN/KOTA

SK PENEMPATAN BIDAN DAN

SPMT

PROVINSI USUL KEBUTUHAN

(VERIFIKASI KEBUTUHAN)

KABUPATEN/KOTA

REKRUTMEN/SELEKSI

SELANJUTNYA ENTRY USUL

DAFTAR NAMA BIDAN SECARA

ONLINE

PROVINSI

SK PENUGASAN SECARA

KOLEKTIF

KABUPATEN

(USUL KEBUTUHAN)

melampirkan data keberadaan

bidan PTT

PROVINSI

VERIFIKASI USUL BIDAN PTT DARI

KAB/KOTA SECARA ONLINE

SELANJUTNYA DIUSULKAN KE

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO KEPEGAWAIAN

SK PENGANGKATAN

SECARA KOLEKTIF

PROSES

USUL

KEBUTUHAN

PROSES

PENERIMAAN

BIDAN PTT

PROSES

PENEMPATAN

BIDAN PTT


KETERANGAN

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan

Bidan PTT ke Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan Bidan

PTT dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian.

3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi untuk 1 tahun

setelah dilakukan analisa kebutuhan.

4. Alokasi kebutuhan yang sudah ditetapkan di umumkan melalui

website Biro Kepegawaian.

5. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi bidan PTT

sesuai dengan alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry

daftar nama yang dinyatakan diterima secara online melalui

SIMPEG dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan

melampirkan Foto Copy Ijazah dan SIB.

6.


KETERANGAN

6. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama

dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke

Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan

SIB.

7. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Bidan PTT

sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi.

8. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif

(dilakukan secara online melalui SIMPEG).

9. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif

dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).


MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS

BIDAN PTT ANTAR KAB/PROV

Pemindahan Bidan PTT antar Kab/Prov hanya dapat dilakukan

setelah bertugas minimal 1 (satu) masa penugasan.

Dinkes Kab/Kota mengajukan usul pindah ke Dinkes Prov yang

selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian dengan melampirkan

a. SK Pengangkatan

b. SPMT Kab/Kota

c. Rekomendasi lolos butuh dari Kadinkes Kab/Kota

penugasan semula dan Kadinkes Kab/Kota Penugasan tujuan

d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa

e. Rencana penempatan di Kab/Kota tujuan


MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS BIDAN PTT

ANTAR DESA DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN

Pemindahan Bidan PTT antar Desa dalam lingkungan Kab yang

sama hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu)

Tahun.

Pengajuan permohonan ditujukan kepada Bupati/Walikota

melalui Kadinkes Kab/Kota dengan melampirkan

a. SK Pengangkatan

b. SPMT Kab/Kota

c. Rekomendasi lolos butuh dari Kepala Puskesmas yang

melingkupi desa penugasan semula dan Kepala Puskesmas

yang melingkupi desa penugasan tujuan

d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa


Usul kebutuhan disampaikan per periode (April, Juni dan September)

dari dinas kesehatan kab/kota ke dinas kesehatan prov untuk

diteruskan ke Biro Kepegawaian (format usul harus sesuai).

Alokasi Kebutuhan Kab/Kota per Puskesmas ditetapkan untuk 1

(satu) tahun berdasar analisa dengan memperhatikan :

- Standar kebutuhan tenaga kesehatan

- Kabupaten prioritas DTPK dan DBK

- Perpanjangan penugasan khusus

- Puskesmas perawatan/non perawatan

- Keberadaan PNS/Tenaga Kontrak Daerah/Penugasan Khusus di

wilayah kerja tsb

- Sarana dan prasarana, Alat kesehatan dan obat-obatan yang tersedia

- Produk tenaga kesehatan yang ada di daerah.


PERAWAT

KESLING

GIZI

ANALIS

KESEHATAN

PERAWAT GIGI

FARMASI

PERAWAT

KESLING

GIZI

ANALIS

KESEHATAN

PERAWAT GIGI

FARMASI

PERAWAT

KESLING

GIZI

ANALIS

KESEHATAN

PERAWAT GIGI

FARMASI

FORM TENAGA

DATA KEBERADAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS (D-III) TAHUN 2012

Provinsi :

Kabupaten :

Nama Pemegang/Pelaksana Program :

Nomor Kontak (HP/Telepon) :

PUSKESMAS

KEBERADAAN

KEBUTUHAN APRIL KEBUTUHAN JUNI KEBUTUHAN SEPTEMBER

NO

NAMA

STATUS KRITERIA

PERAWAT KESLING GIZI ANALIS KESEHATAN PERAWAT GIGI

FARMASI

P NP B T ST PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML PNS TKD* TUGSUS JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8+ 9+ 10 11 12 13 11+ 12+ 13 14 15 16 14+ 15+ 16 17 18 19 17+ 18+ 19 20 21 22 20+ 21+ 22 23 24 25 23+ 24+ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

T O T A L

…………., ……………………… 2011

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….

Keberadaan tenaga diisi berdasarkan keadaan saat ini

* Tenaga Kontrak Daerah

………………………………………………….

NIP. …………………………………………….


DATA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012

FORM FASYANKES DAN ALKES

Provinsi :

Kabupaten :

Nama Pemegang/Pelaksana Program :

Nomor Kontak (HP/Telepon) :

N

O

JENIS FASYANKES*

BAIK

RUSAK

RINGAN

(BERFUNGSI)

RUSAK BERAT

(TIDAK BERFUNGSI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contoh :

1 Puskesmas/Pustu :

JENIS PELAYANAN

INVENTARISASI ALKES DAN

FASILITAS PENUNJANG LAIN *

JUMLAH

KONDISI

KETERANGAN

TOTAL

* Berdasarkan Buku Pedoman Peralatan Puskesmas oleh Ditjen Bina Kesmas Depkes Tahun 2008 …………., ……………………… 2011

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….

………………………………………………….

NIP. …………………………………………….


FORM AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI

DATA AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012

Provinsi :

Kabupaten :

Nama Pemegang/Pelaksana Program :

Nomor Kontak (HP/Telepon) :

PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA KE PUSKESMAS

NO

NAMA PUSKESMAS

TOTAL BIAYA

JARAK

MODA

TRANSPORTASI

WAKTU TEMPUH BIAYA JARAK

MODA

TRANSPORTASI

WAKTU TEMPUH

BIAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

…………., ……………………… 2011

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….

………………………………………………….

NIP. …………………………………………….


BIRO KEPEGAWAIAN

Analisis Kebutuhan

(PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

PER JENIS TENAGA)

PENYAMPAIAN

ALOKASI KEBUTUHAN

KABUPATEN/KOTA

SK PENEMPATAN

PENUGASAN KHUSUS DAN

SPMT

PROVINSI USUL KEBUTUHAN

(VERIFIKASI KEBUTUHAN)

KABUPATEN/KOTA

REKRUTMEN/SELEKSI

SELANJUTNYA ENTRY USUL

DAFTAR NAMA SECARA ONLINE

PROVINSI

SK PENUGASAN SECARA

KOLEKTIF

KABUPATEN

(USUL KEBUTUHAN)

melampirkan data keberadaan

Per Jenis Tenaga)

PROVINSI

VERIFIKASI USUL DAFTAR NAMA

DARI KAB/KOTA SECARA ONLINE

SELANJUTNYA DIUSULKAN KE

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO KEPEGAWAIAN

SK PENGANGKATAN

SECARA KOLEKTIF

PROSES

USUL

KEBUTUHAN

PROSES

PENERIMAAN

PENUGASAN KHUSUS

PROSES

PENEMPATAN

PENUGASAN KHUSUS


KETERANGAN

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan

ke Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan dan

selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian.

3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi setelah dilakukan

analisa kebutuhan.

4. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi sesuai dengan

alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry daftar nama yang

dinyatakan diterima secara online melalui SIMPEG dan dikirimkan

ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan Foto Copy

Ijazah dan/atau SIB (Khusus untuk bidan).

5. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama

dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke

Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah

dan/atau SIB (Khusus untuk bidan).

6.


KETERANGAN

6. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Penugasan

Khusus sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi.

7. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif

(dilakukan secara online melalui SIMPEG).

8. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif

dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).


MEKANISME PERPANJANGAN

PENUGASAN KHUSUS

Usul perpanjangan dari Dinkes Kab/Kota disampaikan ke

Dinkes Propinsi yang selanjutnya disampaikan ke Biro

Kepegawaian.

Untuk penugasan khusus yang selesai pada tanggal 31

Desember 2011 Usulan paling lambat diterima Biro

Kepegawaian tanggal 15 Nopember 2011.

Persyaratan yg harus dilampirkan:

1. SK pengangkatan

2. SPMT Kabupaten

More magazines by this user
Similar magazines