jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

lib.unri.ac.id

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN 1411-948X

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk

hasil-hasil penelitian dan non penelitian, kajian analitis, aplikasi teori dan review tentang masalahmasalah

publik, kebijaksanaan publik dan administrasi public) baik di lembaga eksekutif, legislatif,

yudikatif maupun di masyarakat. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan

kualitas serta menyebarluaskan kajian administrasi publik sekaligus sebagai wahana komunikasi diantara

cendikiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah-masalah publik dan praktika adminitrasi publik.

ISSN 1411-948X

Penanggung Jawab

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Fisip

Universitas Riau

Ketua Penyunting

Fakhruddin

Wakil Ketua Penyunting

Chalid Sahuri

Anggota Dewan Penyunting

Sujianto

Zaili Rusli Noor

Efni Salam Febri

Yuliani

Penyunting Pelaksana

Ibni Zairi

Hasim As’ari

Pelaksana Tata Usaha

Budi Hartono

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Magister Ilmu Administrasi Fisip Universitas Riau. Kampus

Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293. Telp./Fax (0761) 563323. Website:

www.jurnaljiana.com E-mail: redaksi@jurnaljiana.com, jiana_pb@yahoo.com. BANKING: BANK

MANDIRI Kantor Cabang Sudirman Bawah Pekanbaru, a.n. Ibni Zairi, Rekening no. 108-00-0498588-4.

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Administrasi Fisip

Universitas Riau (UR), bekerjasama dengan Perhimpunan Sarjana Ilmu Administrasi Indonesia Pusat

(PERSADI) Jakarta dengan surat No. 015/11 PP/PERSADI/2000, Januari 2000, dan dengan Indonesian

Association for Public Administration (IAPA) surat No. 08/KA-IX/10 tanggal 20 Oktober 2010, memberikan

bantuan mitra bestari, pemasokan artikel dan pendistribusian/pemasaran.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syaratsyarat,

format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat pada Petunjuk bagi penulis di lembaran

belakang jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah penyunting ahli untuk dinilai kelayakannya. Dewan

Penyunting dapat memodifikasi artikel untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis lainnya

tanpa merubah substansi artikel.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN 1411-948X

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DAFTAR ISI

Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006

Abdul Hamid (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan

Ika Sartika (IPDN Jakatra)

Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

Khairul Anwar (Universitas Riau)

Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD

dalam Pengarusutamaan Lingkungan Hidup

Tjahjo Suprajogo (IPDN Bukittinggi)

Disparitas Hasil Pembangunan Kabupaten/Kota

Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Irdam Ahmad (STEKPI Jakarta Selatan)

Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru

Ulber Silalahi (Universitas Khatolik Parahyangan Bandung)

Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan

Nurhafni (Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh)

Komitmen Pegawai dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Pegawai

Gatot Wijayanto (Universitas Riau)

Indek Subjek

Indek Pengarang

Daftar Nama Mitra Bestari

Iklan

97 – 110

111 – 124

125 – 137

138 – 155

156 – 166

167 – 179

180 – 192

193 – 204

205 - 206

207

208

x1 – x2

Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Banten 2006

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Abdul Hamid

Lab Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km.4 Serang Banten. Kode Pos 42122

Telp/ faks. (0254) 281254

Abstract: This study analyzed the involvement of bureaucracy as a political actor in

2006 Governor Direct Election (Pilkada) of Banten Province. The main goal of the study

is to capture a comprehensive picture about the involvement of bureaucracy actor in

Pilkada. This research used qualitative method. The data were collected through in-depth

interview and document analysis. Th eresult of this study find that: First, governor direct

election has been fertile soil for paternalism culture in bureaucracy. Second, before and

after election, the strategic position in bureaucracy tended to be positioned as the gifts

for loyal persons. It became pulled factor to bureaucrats to be the candidate supporters

in Pilkada. On the other hand, many persons in strategic positions were lost their

positions due to political reasons. The other phenomenon was how the “outsider

bureaucracy” could show their power to make decision and allocate state resources to

the candidate‟s (mostly incumbent) interests.

Keywords: Local Politics, Bureaucracy, Local Head Elections,

Democracy

Wacana desentralisasi kerapkali mengikuti wacana demokrasi. Karena itu ketika rezim

otoriter Soeharto diruntuhkan oleh gerakan massa setelah sebelumnya dihantam krisis ekonomi,

maka wacana desentralisasi mengikuti di belakangnya.

Hal ini bisa dipahami karena selama 32 tahun orde baru, negara dikelola secara terpusat.

Daerah diikat dengan jargon persatuan dan kesatuan. Dinamika politik lokalpun amat tidak

menarik karena hanya merupakan representasi kepentingan Jakarta. Tak berhenti sebatas wacana,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


desentralisasi menjadi kebijakan dengan lahirnya UU no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

dan UU 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sejak itulah kemudian politik lokal di Indonesia menjadi fenomena yang amat seksi bagi

para pengamat dan akademisi. Selain hubungan pusat-daerah yang terus menerus tarik menarik,

kompetisi aktor-aktor lokal dalam merebut kekuasaan merupakan tontonan yang seru.

Apalagi kemudian lahir UU 32 tahun 2004 yang memberi kesempatan kepada masyarakat

untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Kompetisi antar aktor politik lokal berlangsung

sengit untuk memperebutkan sumber daya politik yang juga berarti akses ke sumber daya

ekonomi. Salah satu aktor yang amat penting diamati dan nampaknya berperan penting dalam

politik lokal adalah birokrasi pemerintah daerah.

Jika selama ini kajian politisasi birokrasi lebih banyak bicara di tingkat nasional, maka

tulisan ini justru akan bicara tentang politisasi birokrasi di daerah. Birokrasi di daerah mengalami

politisasi yang cukup parah semenjak otonomi daerah diberlakukan. Apalagi semenjak pemilihan

kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung. Terdapat kecenderungan birokrasi dijadikan

mesin politik. Hal ini tentu saja bisa berdampak buruk kepada reformasi birokrasi yang

berkeinginan mendudukkan birokrasi pada tempatnya yang ideal, melayani masyarakat.

Pilkada langsung adalah upaya membangun demokrasi di level lokal. Selama orde baru

dan di awal reformasi kepala daerah dipilih oleh DPRD dan kemudian ditetapkan oleh

pemerintah diatasnya. Proses seperti ini pada prakteknya membuat pemilihan kepala daerah

menjadi tidak demokratis. Intervensi pusat kedalam proses pilkada acapkali terjadi. Kasus yang

menonjol adalah pembatalan penetapan Alzier sebagai Gubernur Provinsi Lampung oleh

Megawati, padahal yang bersangkutan mendapatkan suara mayoritas di DPRD .

Pemilihan Kepala daerah dirancang untuk mengembalikan kedulatan rakyat. Rakyat bisa

memilih langsung pemimpin yang dikehendakinya, tanpa harus mewakilkan kepada wakilnya di

DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) adalah pelaksanaan dari UU No.

32 tahun 2004 yang dioperasionalisasikan melalui PP No. 6 tahun 2005. Pilkada langsung

merupakan upaya menjadikan pemimpin daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi hasil pemekaran dari Provinsi jawa Barat

menurut UU No. 23 tahun 2000. Pilkada Banten 2006 merupakan pemilihan Gubernur kedua di

Banten, namun merupakan pemilihan langsung pertama kalinya. Dalam pemilihan tak langsung,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


politisasi birokrasi tak terlihat karena pemilih adalah anggota DPRD. Namun dalam pemilihan

langsung, penting untuk mengamati keterlibatan birokrasi.

Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan . Pertama, bagaimana pola politisasi

birokrasi terjadi dalam pilkada Banten tahun 2006; dan kedua, bagaimana dampak politisasi

birokrasi terhadap profesionalisme birokrasi.

Sejatinya birokrasi harusnya melayani masyarakat. Ia hadir dalam masyarakat untuk

melayani kompleksitas persoalan di masyarakat modern. Secara ideal, Weber (dalam Thoha,

2009: 18-19) misalnya menyajikan beberapa ciri yang harus dimiliki birokrasi, yaitu: 1). Individu

pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan

tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya; 2). Jabatan-jabatan itu disusun dalam

tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping; 3). Tugas dan fungsi masing-masing

jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya; 4). Setiap jabatan

mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan; 5). Setiap pejabat diseleksi atas dasar

kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompet itif; 6).

Setiap pejabat mempunyai gaji, termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan

hierarki jabatan yang disandangnya; 7). Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas

dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif; 8).

Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya

untuk kepentingan pribadi dan keluarganya; 9). Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan

pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Sembilan kriteria diatas adalah syarat terbentuknya birokrasi modern. Jika tidak

terbangun, maka yang terbentuk adalah birokrasi patrimonial. Menurut Weber dalam

Latuconsina (2008: 15) dijelaskan perbedaan antara birokrasi modern dengan birokrasi

patrimonial. Unsur pertama, klientisme, istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang

dibangun penguasa dengan kekuatan lingkungan di sekitarnya. Dalam birokrasi modernpusat

loyalitas ada pada impersonal order dalam hal ini hukum yang mengatur segala-galanya. Tapi

dalam klientisme loyalitas ada pada diri atasan. Kedua, dalam birokrasi modern hubungan antara

penguasa dengan lingkungannya lebih bersifat legal rasional dan terbuka namun dalam birokrasi

patrimonial hubungan bersifat patron klien, loyalitas ada pada atasan dan dibangun oleh

kharisma individu atasan atau pengaruh dari aspek material yang dimiliki oleh pimpinan. Ketiga

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


menurut birokrasi modern adalah dipisahkannya ruang formal dan ruang personal sedangkan

birokrasi patrimonial didasarkan pada hubungan emosional dan non formal.

Salah satu aspek yang penting agar birokrasi tampil profesional adalah dengan menjaga

jarak dengan kekuatan-kekuatan politik. Namun ini bukanlah hal mudah karena birokrasi justru

dipimpin oleh pemimpin politik. Birokrasi tidak hadir dalam ruang kosong. Bulat – lonjong

birokrasi banyak ditentukan oleh kekuasaan yang memayunginya.

Netralitas menjadi hal yang paling sulit dilakukan oleh birokrasi. Thoha (2003: 21)

mendefinisikan netralitas birokrasi dalam perspektif Weberian dalam hal lebih condong mau

menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai

masternya pada saat tertentu, sementara kepada kekuatan politik lainnya yang sekarang tidak

mau. Akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan ngara secara keseluruhan. Sehingga

siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan

terbaik.

Berkembangnya budaya patrimonial membuat tumbuhnya spoil system dalam tubuh

birokrasi. Spoil system adalah system yang mengutamakan kepentingan politik, perjuangan

politik, satu aliran politik, ideologi dan keyakinan politik, terutama setelah kemenangan dalam

perolehan suara setelah pemilu.

Tentu saja hal ini amat berbahaya. Idealnya, birokrasi menganut merit system dan career

system, yaitu menjauhkan terjadinya afiliasi birokrasi dengan politik (dalam artian kerjasama

ataupun ikatan simbiosa dengan partai politik dan politisi di dalamnya), atau berani menjadikan

birokrasi yang steril dan berani menciptakan jarak dengan partai politik dan politisi sehingga

birokrasi hanya memberikan loyalitasnya kepada rakyat, bangsa dan negara, bukannya menjadi

building block, ―mesin politik‖ dan antek-antek kepentingan politik dan kekuasaan. Dengan

demikian dapat diminimalisasi apa yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan dan

merajalelanya korupsi untuk kepentingan suatu parpol atau segelintior politisi. (Sunantara, 2006:

308)

Birokrasi di Indonesia, sejatinya tak pernah netral dan tumbuh menjadi birokrasi ideal

seperti ciri diatas. Ia tumbuh dan berkembang melayani kekuasaan sejak diciptakan di masa pra

kolonial sampai era reformasi.

Birokrasi di Indonesia di awal pembentukannya memang kepanjangan tangan pemerintah

kolonial, bukan diciptakan untuk melayani masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda terkenal

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


memakai pemerintahan dual system, yakni Binnenlandsch-Bestuur dan kaum priyayi, penguasa

lokal dengan struktur pemerintahan yang disusun oleh belanda. Sering sistem pemerintahan

kolonial ini disebut indirect rule, pemerintahan melalui perantaraan penguasa bumiputera yang

disebut pangreh praja.

Pangreh praja ini bukan merupakan korps pegawai yang seragam, tapi terdiri dari

penguasa lokal yang sejak abad ke-19 (1830) disusun oleh Hindia Belanda. Dipertahankannya

para penguasa bumiputera oleh Hindia Belanda bukan karena alasan historis, yakni aliansi

Priyayi dengan VOC, tapi karena manfaat yang bisa diambil oleh dari priyayi (Hok Ham, 2002:

17).

Di masa kemerdekaan, pembentukan partai polit ik dengan maklumat wakil presiden no.

X 1945, membuat elit politik terbelah kedalam partai-partai politik. Elit yang menduduki jabatan

politik di pemerintahan lantas menggiring bawahannya di pemerintahan untuk masuk ke

golongan politik sang elit. Era orde lama merupakan masa dimana birokrasi betul-betul

terpolarisasi berdasarkan partai sang pemimpin.

Setelah pemilihan umum 1955, gejala seperti itu semakin jelas. Tidak jarang terjadi suatu

departemen yang dipimpin oleh suatu menteri dari partai tertentu, maka seluruh departemen

mulai dari tingkat pusat sampai ke desa menjadi sewarna politik menterinya. Dahulu

kementerian dalam negeri dari PNI, maka mulai dari pegawai di kementrian sampai lurah dan

kepala desa di Indonesia adalah berpartai PNI. Demikian pula kementerian agama yang dipimpin

oleh menteri dari partai NU, maka mulai dari menteri, pejabat-pejabat di kementerian agama,

sampai ke kantor urusan agama (KUA) di kecamatan semua orang NU. (Thoha, 2003: 179)

Hal yang sama terjadi di era Orde Baru. Pada masa tahun 1965 sampai dengan tahun

1998, PNS diharuskan menjadi anggota Golkar. Keanggotaan PNS dijaring melalui mekanisme

Korpri yang berafiliasi ke Golkar. Mau tidak mau semua PNS menjadi anggota Golkar meskipun

hati nuraninya menolak. (Irsyam, 2001:2)

Karl. D Jackson (dalam Medelina, 2006: 75) bahkan menjelaskan bahwa tipe birokrasi

Indonesia pada waktu itu sebagai bureaucratic polity, yaitu suatu bentuk masyarakat politik yang

ditandai oleh dominannya kepemimpinan militer dan kaum birokrat yang tak tertandingi oleh

kekuatan-kekuatan lainnya, baik oleh parpol, kelompok kepentingan maupun kelompok sosial

lainnya.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Martini ( 2010: 70) menggambarkan tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia, yaitu:

Pertama, politisasi secara terbuka. Dikatakan secara terbuka karena ada upaya-upaya yang dilakukan secara langsung

dan tidak ada hal yang harus ditutup-tutupi.Tipe politisasi secara terbuka ini berlangsung pada periode Demokrasi

Parlementer (1950-1959), dimana pada masa ini, para pemimpin partai politik (parpol) bersainguntuk memperebutkan

posisi menteri yang langsung memimpin sebuahkementerian. Setelah menduduki kursi menteri, maka sang menteri akan

berusahasekuat tenaga memperlihatkan kepemimpinannya dan kebijakan yang ditempuhnyasehingga para pegawai di

kementerian tersebut tertarik untuk masuk dan menjadianggotake dalampartai sang menteri.

Kedua, politisasi setengah terbuka. Tipe politisasi ini dijalankan oleh para pemimpin partai politik pada

masa periode Demokrasi Terpimpin. Dikatakan setengah terbukakarena politisasi birokrasi hanya diperuntukkan

bagi parpol-parpol yang mewakili golongan-golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Namun

golongan yang terakhir ini di satu pihak secara formal memiliki hak untuk menempatkanbeberapa pemimpin atau

tokohnya ke dalam kabinet dan kemudian melakukanpolitisasi birokrasi.

Ketiga, politisasi secara tertutup. Politisasi tipe ini berlangsung pada masa OrdeBaru. Pada masa mulai

dari tingkat pusat (Presiden Suharto) sampai ke tingkatDesa atau kelurahan (lurah/kepala desa) semuanya

diwajibkan untuk menjadianggota yang sekaligus pembina Golkar.

Paska jatuhnya Soeharto, ada beberapa aturan yang mengharuskan PNS bersikap netral.

BJ Habibie, Presiden pertama setelah lengsernya Soeharto, mengeluarkan PP Nomor 5 Tahun

1999, yang menekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari partai politik. Aturan ini

diperkuat dengan pengesahan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

untuk menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974. Namun fenomena politisasi birokrasi, dalam arti

menggunakan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan masih terjadi. Penelitian ini

bertujuan mendapatkan pola politisasi birokrasi secara empiris dalam pilkada langsung di Banten

tahun 2006. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh bagaimana proses

politisasi terjadi di lapangan, sehingga menjadi sumbangsih bagi upaya mengembalikan

netralitas birokrasi.

Metode

Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif

kualitatif, yakni mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan,

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pengaruh dari suatu fenomena.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara elite, yaitu kepada mereka yang memiliki akses

level informasi. Wawancara mendalam semi terstruktur dengan para informan dengan

menggunakan metode purposive sampling dan snowball dalam mendapatkan informan.

Purposive sampling artinya jumlah informan disesuaikan berdasarkan kebutuhan data. Informan

dalam penelitian itu adalah aktor-aktor kunci terkait tema politisasi birokrasi dalam pilkada

Banten 2006 seperti birokrat, panwas pilkada, kalangan civil society dan politisi.

Pencarian data juga dilakukan melalui studi dokumen, menggunakan sumber primer serta

sumber sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, media massa dan internet).

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unt, melakukan sintesa, menyusun

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga muah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelas selesai di

lapangan.

Hasil

Bagi masyarakat Banten, Pilkada Gubernur Banten adalah pengalaman ketiga bagi

mereka mengikuti pilkada langsung. Sebelumnya Walikota Cilegon, Bupati Serang dan Bupat i

Pandeglang juga terpilih melalui pemilihan langsung di tahun 2005. Tapi di level Provinsi,

pilkada langsung adalah ajang yang penting bagi berbagai kekuatan politik di Banten.

Pemilihan langsung tentu saja memiliki perbedaan amat mendasar dengan pemilihan di

DPRD. Dalam pemilihan di DPRD seperti Pemilihan Gubernur tahun 2001, elit-lah yang amat

menentukan. Di masa itu, siapa menjadi Gubernur ditentukan oleh pilihan anggota DPRD.

Penelitian Hamid (2004) menemukan bahwa terpilihnya Djoko – Munandar dan Atut

Chosiyah merupakan upaya keras dari kelompok Jawara yang menggunakan partai Golkar

sebagai mesin politik utama dan partai-partai lain sebagai pendukung. Indikasi politik uang yang

berpadu dengan ancaman kekerasan membuat Djoko-Atut dipilih oleh mayoritas dari 71 anggota

DPRD Banten menjadi Kepala – Wakil Kepala daerah di Banten.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kepemimpinan Djoko sebagai Gubernur Banten tidak berlangsung lama. Pada tanggal 10

Oktober 2005 Presiden mengeluarkan Keppres No.169/M/2005 untuk memberhentikan

sementara Gubernur Banten Djoko Munandar. Penyebabnya, Djoko waktu itu tengah menjadi

terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan dan kegiatan penunjang DPRD Banten Rp 14

miliar yang berasal dari dana Tak Tersangka dalam APBD Banten 2003 APBD Provinsi Banten

Tahun 2003. Selanjutnya, presiden menunjuk Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah

selaku pelaksana tugas dan penanggung jawab Gubernur Banten.

Berbeda dengan pemilihan di DPRD, dukungan partai-partai politik hanyalah menjadi

prasyarat bagi pencalonan saja. Untuk memenangkan pemilihan, seorang calon harus

mendapatkan suara mayoritas dalam pemilihan. Art inya, siapapun yang menginginkan dirinya

terpilih menjadi Gubernur Banten harus memiliki popularitas dan mesin politik yang kuat.

Dalam konteks Banten, mesin politik pemenangan bisa berupa partai politik, jaringan

keluarga dan kekerabatan serta birokrasi. Birokrasi, menjadi mesin politik yang amat penting,

terutama bagi calon petahana (incumbent), yaitu Ratu Atut Chosiyah.

Indikasi utama dari politisasi birokrasi untuk kepentingan kemenangan dalam pilkada

adalah digantinya Sekretaris Daerah Provinsi Banten dari Chaeron Muchsin ke Hilman

Nitiamidjaja. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan pencopotan 12 pejabat eselon II di

lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilkada

langsung menimbulkan banyak praduga bahwa itu adalah upaya petahana membersihkan loyalis

Djoko dan menjamin mesin birokrasi berpihak padanya.

Persoalan ini sempat menjadi isu politik yang cukup kuat. Duabelas pejabat yang diganti

mengadu ke para politisi di DPRD. Fraksi PKS bahkan membentuk tim investigasi untuk

mengusut kasus ini yang hasil akhirnya merekomendasikan digunakannya hak interpelasi

anggota DPRD.

Hak interpelasi kemudian diusulkan oleh 18 anggota DPRD. Namun satu orang, Zainal

Abidin Suja‘i mencabut secara resmi usulannya sehingga tinggal 17 orang. Tapi kemudian upaya

itu kandas. Pasalnya dari 59 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna penyampaian hak

interpelasi sebanyak 44 anggota menolak interpelasi di lanjutkan dan hanya 15 anggota dewan

yang setuju interpelasi diteruskan (www.dprdbanten.net).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sementara itu proses pilkada tetap bergulir. Semua kandidat berupaya memastikan

dukungan dari partai politik sebagai syarat pencalonan. Berikut jumlah anggota DPRD

berdasarkan partai politik:

Tabel 1. Daftar Jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Berdasarkan Partai Politik

Periode 2004 – 2009

Partai Politik

(Party)

Laki –Laki

(Male)

Perempuan

(Female)

Jumlah

(Total)

(1) (2) (3) (4)

Partai Golongan Karya (GOLKAR) 16 - 16

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 - 11

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 7 3 10

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7 1 8

Partai Demokrat 8 - 8

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 - 5

Partai Bintang Reformasi (PBR) 5 - 5

Partai Amanat Nasional (PAN) 4 - 4

Partai Bulan Bintang (PBB) 3 - 3

Partai Damai Sejahtera (PDS) 2 - 2

Partai Nahdatul Umat Indonesia (PNUI) 1 - 1

Partai Serikat Indonesia (PSI) 1 - 1

Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1 - 1

Jumlah/Total 71 4 75

Sumber : Banten Dalam Angka 2004, BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data diatas, maka jumlah minimal kursi yang dibutuhkan untuk menjadi

calon gubernur adalah 15% dari 75 kursi yaitu 12 kursi (11,25 dibulatkan ke atas). Hanya Partai

Golkar yang memiliki cukup kursi tanpa berkoalisi untuk mengajukan calon Gubernur,

selebihnya harus berkoalisi. Namun kemudian, tantangannya adalah dipilih oleh mayoritas

pemilih. Berikut data jumlah sementara pemilih dan TPS dalam Pilkada Banten.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Dan TPS Dalam Pilkada Banten

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


No. Kabupaten/Kota Jumlah Pemilih Jumlah TPS

1 Kab. Pandeglang 722.980 1.622

2 Kab. Lebak 791.423 1.699

3 Kab. Tangerang 2.221.215 4.358

4 Kab. Serang 1.212.952 2.524

5 Kota Tangerang 1.029.701 2.111

6 Kota Cilegon 230.680 535

6.208.951 12.849

Sumber : DPT Sementara KPUD Banten

Para calon bermunculan dan mulai mengerucut kepada beberapa nama yang memang

sudah mendapatkan tiket berupa dukungan dari partai politik sebagai syarat pencalonan. Setelah

melalui berbagai seleksi dan Verifikasi oleh KPUD, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2006

sebagaimana tertuang dalam SK KPU Banten nomor 15/Kep-KPUD/2006, KPUD menetapkan 4

pasang calon yaitu:

Tabel 3. Nomor Urut, Pasangan Calon dan Partai Pendukung

No Urut Nama Pasangan

Calon

1 Trjana Sam‘un –

Benyamin Davnie

2 Atut Chosiyah –

Masduki

Partai Pendukung dan Jumlah Kursi di

DPRD

PAN (4 kursi), PPP (8 kursi)

P. Golkar (16 kursi), PDIP (10 kursi), PBR ( 5

kursi), PBB (3 kursi), PDS (2 kursi), PKPB (1

kursi) dan Partai Patriot

P. Demokrat (9 kursi), PKB (5 kursi)

3 Irsjad Djuwaeli – Mas

Achmad Daniri

4 Zulkifliemnasyah - PKS ( 11 kursi), PSI (1 kursi)

Marissa Haque

Sumber: KPUD Banten, 2006

Indikasi terjadinya politisasi birokrasi terlihat amat kuat dalam mendukung petahana.

Modus yang paling dominan adalah menggunakan sumber daya negara untuk meningkatkan citra

petahana. Mobilisasi sumber daya yang paling lunak adalah pemasangan spanduk bergambarkan

calon – biasanya petahana—di sudut-sudut kota dan iklan di media massa. Spanduk dan iklan

berisi bermacam-macam pesan, mulai dari selamat idul fitri, selamat HUT RI, uraian

keberhasilan pembangunan sampai seruan ant i narkoba.

Pesan-pesan yang diangkat dalam berbagai media tersebut cenderung lebih

menonjolkan pribadi petahana daripada visi-misi pemerintah. Panitia Pengawas Pilkada Provinsi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Banten menyadari bahwa hal ini mengindikasikan penggunaan fasilitas negara untuk

kepentingan pribadi petahana. Namun Panwas Pilkada mengaku kesulitan menertibkan

―kampanye terselubung‖ semacam ini. Setidaknya ada dua alasan, pertama, pemasangan

berbagai alat peraga tidak bisa dikategorikan kampanye karena belum memasuki masa

kampanye. Karena itu situasi semacam ini berada di luar wilayah penegakan hukum pilkada.

PNS bisa dikenai hukuman hanya jika terbukti menjadi penyelenggara kampanye, sedangkan

selama ini keterlibatan kalangan birokrat berada tersembunyi dan jarang sekali muncul dalam

kegiatan kampanye resmi; dan kedua, terbatasnya kewenangan panwas pilkada yang hanya bisa

menegur, tapi tak bisa memberi sanksi. Akhirnya panwas hanya bisa mengirim surat himbauan

saja kepada petahana. Namun, berbagai spanduk, baliho, kalender dan media-media lain yang

menonjolkan figur petahana tetap marak di mana-mana.

Petahana memiliki seorang tim sukses yang mengoordinasi kalangan birokrasi untuk

memberikan kontribusi, ia dikenal sebagai ASDA IV atau ASDA swasta. Lebih spesifik sang

ASDA IV melakukan intervensi di Biro Humas. Menurut SB, Kabag Dokumentasi Biro Humas

Pemprov Banten membenarkan desain iklan untuk media cetak bukan murni dari Biro Humas.

Ia mengatakan, ‖Itu dari Pak Asda IV. Kami tidak bisa mengelak. Ibu kan Plt Gubernur

Banten‖. Sebagian besar anggaran itu untuk sosialisasi. "Semuanya didrop dari atas, bukan

inisiatif dari biro itu sendiri," kata pejabat di Pemprov Banten. Hal sama terjadi pada Biro

Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Perekonomian yang membengkak 250 persen dari

anggaran yang diajukan. Sebagian besar anggaran itu untuk bantuan dan kegiatan sosial yang

bersifat pengumpulan massa. (www.bantenlink.com)

Pola yang lain adalah dengan memobilisasi sumber dana untuk kegiatan ‖sinterklas‖

petahana atau bagi-bagi bantuan untuk masyarakat maupun LSM. Menjelang pilkada, dalam

APBD Perubahan 2006, terdapat penambahan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra)

Rp 5,7 miliar untuk ormas dan profesi dengan alasan untuk memenuhi 5.800 proposal dari

masyarakat yang masuk ke Pemprov Banten. Dalih ini menggamangkan masyarakat yang telah

rela uangnya dipotong pajak dan retribusi untuk dikumpulkan menjadi anggaran pemerintah.

Sebab sebelumnya, Biro Kesra memperoleh alokasi anggaran Rp 64,5 miliar, di antaranya Rp

62,5 miliar untuk bantuan organisasi kemasyarakatan dan profesi. Dengan dalih ini, tersirat dana

di Biro Kesra telah habis dibagi-bagikan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sementara, justru untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan

masyarakat justru dikurangi. Dalam nota disebutkan, anggaran beberapa kegiatan yang

menyentuh langsung masyarakat dipangkas. Salah satunya, anggaran program peningkatan

kesejahteraan pangan dan gizi dipangkas Rp 3,2 miliar, dari Rp 13 miliar menjadi Rp 9,8 miliar.

Demikian juga anggaran pembinaan dan pengembangan usaha bidang kelautan dan

perikanan dipangkas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 1 miliar. Anggaran penanganan masalah

kemiskinan juga dipangkas dari Rp 3 miliar menjadi Rp 2 miliar, serta anggaran pendidikan dari

sekitar Rp 75 miliar menjadi Rp 72 miliar. Pemangkasan terbesar pada anggaran pemberantasan

penyakit dan penyehatan lingkungan, dari Rp 9,7 miliar menjadi Rp 1,3 miliar. (Kompas, 13 Juni

2006 : 26).

Di lapangan, berbagai kegiatan instansi pemerintah dibuat untuk melambungkan

popularitas petahana. Modusnya berupa pelibatan terjadi secara halus dalam bentuk kegiatan

‖Sinterklas‖. Dinas X misalnya membuat kegiatan safari pembangunan dengan kunjungan ke

beberapa lokasi yang dipetakan. Di lokasi Petahana melakukan pemberian bantuan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat. Dana kegiatan t idak hanya diperoleh dari Dinas X tapi urunan

dengan instansi lain, setiap instansi menyumbang sekitar 10-25 juta rupiah. Total uang yang

dikeluarkan Dinas X hanya sekitar 150 juta rupiah. Tapi karena dilakukan urunan dengan

instansi lain, maka hasilnya menjadi cukup signifikan. Menariknya, di desa-desa lokasi Safari

Pembangunan diklaim angka kemenagan mencapai 100% (seratus persen),

Massifnya politisasi birokrasi ini berkontribusi besar dalam menjadikan Petahana sebagai

pemenang dalam Pilkada Banten 2006. Berikut hasil perolehan suara Pilkada:

Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten

No.

Kab.

Serang

Kota

Cilegon

Kab.

Tangerang

Jumlah Suara

Kota

Tangerang

Kab.

Lebak

Kab.

Pandeglang

Jumlah

1 175,297 25,339 258,263 89,219 118,435 151,723 818,276

2 282,698 58,509 434,468 176,775 278,805 214,202 1,445,457

3 33,739 4,276 38,849 15,535 29,029 26,474 147,922

4 258,419 63,044 407,403 239,148 106,401 113,780 1,118,195

Jumlah 750,173 151,168 1,138,983 520,677 532,670 506,179 3,599,850

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22,809 19,076 177,141

tidak sah

Suara sah 792,168 160,813 1,200,545 542,731 555,479 525,255 3,776,991

+ tidak

sah

Sumber: KPUD Banten, 2006

Persoalan terkatung-katungnya nasib eselon II yang menjadi staf khusus Sekda terus

berlarut-larut selama Pilkada dan sampai Pilkada selesai persoalan ini belum juga tuntas. DPRD

Banten memang mempertanyakan hal ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(Menpan). Namun Menpan baru memberikan jawaban tertulis pada tanggal 12 Maret 2007

dengan nomor B/589/M.PAN/3/2007 lalu, Intinya, pedoman pembentukan satuan kerja di

lingkungan pemerin-tah daerah harus tetap mengacu pada PP No 8/2003 dan menganggap

pembentukan Staf Khusus Sekda di Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang ada.

Nama-nama Pejabat Staf Khusus Sekda Pemprov Banten:

1. Edi Supadiono, dari Kabupaten Lebak, saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Lebak

kemudian menjadi Staf Khusus Sekda.

2. Mudjio, tadinya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang kemudian menjadi Staf

Khusus Sekda yang ditugaskan di Bapedda Provinsi Banten, serta menjadi penasehat

kebijakan internal di biro-biro Pemprov Banten.

3. Ritongga, tadinya sebagai Kepala Bawasda Banten, kemudian masih menjadi Staf

Khusus Sekda.

4. Sartono, tadinya Kepala Dinas Peridustrian, Perdagangan dan Koperasi, kemudian

menjadi staf khsus Sekda yang ditugaskan Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah

(BKPMD) Preovinsi Banten.

5. Saefudin, tadinya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi, kemudian menjadi Staf

Khsus Sekda.

6. Rochimin Sasmita, tadinya sebagai kepala Dispenda Provinsi Banten, setelah 2 tahun

menjadi Staf Khusus Sekda, sekarang pensiun.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


7. Dindin Safrudin, tadinya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banten, kemudian

masih menjabat sebgai Staf Khusus Sekda.

8. Bambang Iswaji, tadinya sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Banten, setelah

satu tahun setengah menjadi Staf Khusus Sekda kemudian menjabat eselon II di STPDN.

9. Syamsul Arief, tadinya sebagai Kepala Biro Hukum, kemudian menjabat Staf Khusus

Sekda.

10. Muhamad Arslan, tadinya sebagai Kepala Biro Ekonomi setelah menjadi Staf Khusus

Sekda selama satu tahun setengah, kemudian menjabat sebagai kepala Dinas PU

Kabupaten Serang.

11. Nandi Mulya, tadinya sebagai Kepala Biro Umum Banten, kemudian menjadi Staf

Khusus Sekda yang ditugaskan di Dispenda Banten.

12. Ubaidillah, tadinya kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banten , kemudian menjadi

Staf Khusus Sekda.

13. Boy Tenjuri, tadinya Kepala Biro Administrasi Pembangunan, kemudian menjadi Staf

Khusus Sekda.

14. Heri Suhaeri, tadinya Kepala Biro Keuangan Banten, kemudian menjadi Staf Khusus

Sekda.

15. Adang Kosasih, tadinya kela Biro Administrasi Pembangunan Banten, kemudian menajdi

Staf Khusus Sekda selama 2 bulan, sekarang pensiun.

16. Harmin Lanjumin, tadinya Kepala Bapeda Banten, setelah menjadi Staf Khusus Sekda

selama 2 bulan, dan pada akhir bulan Februari, Harmin Lanjumin meninggal dunia.

Di sisi lain, penempatan pejabat yang menempati posisi eselon II paska pilkada dianggap

lebih mengedepankan penghargaan terhadap loyalitas pejabat yang mendukung Atut – Masduki

dalam Pilkada. Kalangan Civil Society di Banten mengkritisi pengangkatan para pejabat dan

membeberkan latar belakang para pejabat tersebut.

Tabel 5. Analisis Terhadap Nama dan jabatan 21 pejabat eselon II yang dilantik

Keputusan Gubernur, No. 821.22/KEP.09-PEG/2007

dalam

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


No Nama Latar Belakang

1 Asmudji Dari Kepala Biro Hukum menjadi Asisiten Daerah Tata Praja atau dikenal

Asda I.

2 Hidayat

Djohari

Dari Asda III menjadi Asda II.. Hidayat yang berasal dari daerah Priangan

ini dipandang berhasil mengamankan administrasi keuangan selama Plt

Gubernur Banten menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat, sehingga menjadi Gubernur Banten.

3 Apon

Suryana

Dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banten menjadi

Asda III, menggantikan Hidayat Djohari yang menjadi Asda II. Diduga

kuat, keberhasilan Apon yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat ini adalah

program sosialisasi yang menampilkan Atut Chosiyah, Plt Gubernur

Banten di media cetak dan elektronik maupun acara-acara yang bersifat

masif. Dan, sosialisasi itu secara ―kebetulan‖ berdekatan atau menjelang

Pilkada Banten 2006.

4 Sukiya Dari Biro Perlengkapan menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi (Diperindagkop) Banten. Diperkirakan, keberhasilannya

adalah ―mengamankan‖ pengadaan lahan yang berkaitan dengan

kelompok dominan di Provinsi Banten. Sekadar diketahui, Sukiya berasal

dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Jawa Barat.

5 Suroto Dari Kasubdin Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan menjadi Kepala

Dinas Perhubungan Banten. Tak ada catatan prestasi yang menonjol dari

pejabat yang semula eselon III menjadi eselon II. Tetapi rumor yang

beredar adalah penempatannya berkaitan dengan proyek terminal di

Pandeglang dan sejumlah daerah lainnya. Terkesan, penempatannya

karena kepentingan pengusaha yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

6 Ranta

Soeharta

Dari Kepala Biro Umum menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata (Disbudpar) Banten. Sebagian besar PNS mengetahui

―kedekatan‖ Ranta dengan Hilman Nitiamadja, Sekda Pemprov Banten.

Kedekatannya muncul ke permukaan saat Hilman menjabat Kepala Badan

Perencanaan Daerah (Bapeda) Banten. Ketika menjabat Sekda, Ranta pun

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pindah dari Sekretaris Bapeda (eselon III) menjadi Kabiro Umum yang

eselon II. Kenaikan Ranta dinilai sangat cepat. Dalam tempo 5 tahun, dia

melejit dari eselon IV ke eselon II, tanpa membukukan kinerja yang luar

biasa bagi Banten.

7 Opar

Sohari

Dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi Kepala Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Banten. Ada yang menarik dari perjalanan

Opar Sohari. Terlahir di daerah Ciomas, lulusan Sekolah Pendidikan Guru

Negeri (SPGN) Serang dan meraih gelar sarjana pendidikan (S1) dan S2

ini berkarir menjadi guru. Kemudian, dia masuk ke provinsi dan menjadi

Kasubdin Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Banten. Tak lama

setelah Atut Chosiyah menjadi Plt Gubernur Banten, Opar pun memangku

jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten,

meskipun tidak jelas prestasi apa yang diraih Opar ketika menjabat

Kasubdin Dikdas. Menjelang Pilkada Banten 2006, Opar dikenal gigih.

Beberapakali media cetak lokal melansir berita, uang kesejahteraan rakyat

sudah habis dibagikan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok

tertentu. Sedangkan lebih 5.000 proposal masih menumpuk di mejanya.

Pada Perubahan APBD Banten 2006, Kesra mendapatkan tambahan dana.

Dalam mutasi ini, Opar semula diisukan akan memangku jabatan Kepala

Dinas Pendidikan Banten. Ternyata, dia menjadi Kadinsosnaker Banten,

menggantikan Apon Suryana.

8 Yunadi Dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Banten. Aktivitas pejabat yang pernah memangku Asda II

Pemkab Pandeglang ini meningkat menjelang Pilkada Banten 2006.

Secara mencolok, pemirsa se-Indonesia disuguhkan tayangan tentang

mensukseskan wajib belajar sekolah dasar di Banten melalui tayangan di

televisi swasta. Dalam tayangan itu, tampil Atut Chosiyah mengenakan

baju PDH dengan atribut gubernur di dadanya, berbaur dengan anak-anak

berseragam SD dan figuran lainnya. Di lain pihak, Yunadi tidak mengukir

prestasi yang luar biasa selama menjabat Kepala Dinas Pendidikan

Banten.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


9 Widodo

Hadi

Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Pendidikan

Banten. Widodo berlatar belakang arsitek sipil, lebih spesialis lagi arsitek

waduk atau bendungan air. Penempatan Widodo sebagai Kadis Pendidikan

memperjelas, pendekatan kekuasaan dan pembangunan fisik. Perlu

diingat, mulai tahun 2007, Mou perbaikan sekolah antara Pemerintah

Pusat, Pemprov Banten dan kabupaten/kota harus dimulai. Dana perbaikan

seluruh sekolah se-Banten mencapai Rp 1,2 triliun. Dan, 50 persen biaya

pembangunan itu ditanggung pemerintah pusat.

10 M Saleh Dari Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas

Pekerjaan Umum.

11 Tahir

Mudjahid

Dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Banten.

12 Karimil

Fatah

Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi Kepala Badan

Perencanaan Daerah (Bapeda) Banten. Sebagian besar PNS mengetahui,

Karimil sangat loyal terhadap Atut Chosiyah sejak menjadi Wakil

Gubernur Banten, Plt Gubernur hingga Gubernur Banten.

13 M Husni

Hasan

Dari Kasubdin Bina Program, Dinas Pekerjaan Umum menjadi Wakil

Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Tak ada catatan prestasi yang menonjol

dan bukan orang yang dibicarakan masyarakat. Isu yang beredar,

kedekatan dengan kelompok dominan menyebabkan bisa naik menjadi

Wakil Kepala DPU Banten.

14 Agus

Randil

Dari Camat Pagelaran Kabupaten Pandeglang menjadi Kepala Biro

Perlengkapan Pemprov Banten.

15 M Natsir

Aziz

16 Acid

Syamsuri

Dari Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan (eselon III), menjadi

Kepala Biro Umum Pemprov Banten (eselon II). Kedekatan Natsir dengan

pengusaha di lingkungan kekuasaan adalah faktor yang menyebabkannya

terpilih menjabat kabiro umum. Prestasinya tak ada yang menonjol.

Sebaliknya, dia sempat ―berurusan‖ dengan kepolisian maupun kejaksaan.

Dari Kabag Tata Usaha Biro Umum menjadi Kepala Biro Kepegawaian.

Kinerja apakah yang membuat mantan guru SD di Lebak ini mampu

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


17 Sigit

Suwitarto

18 Cepi

Suwardi

Mulya

Noor

menjabat Kepala Biro Kepegawaian. Yang diketahui umum adalah Acid

merupakan keponakan dari Chasan Sochib, ayah dari Atut Chosiyah,

Gubernur Banten. Acid adalah adik istri di Labuan.

Dari Kabag Kesejahtraan Sosial, Biro Kesejahtraan Rakyat menjadi

Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat. Sebelum dan selama Pilkada Banten

2006, selalu terlihat dalam setiap acara Atut Chosiyah sebagai Plt

Gubernur Banten atau acara-acara yang terlepas dari jabatan tersebut.

Dari Sekretaris Badan Perencanaan Daerah menjadi Kepala Biro

Adminsistrasi Pembanguan Skretariat Daerah. Isu tersebar bahwa dia

adalah ―titipan‖ Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjadi pengusung

Atut Chosiyah-M Masduki dalam Pilkada Banten 2006.

19 Faryda

Ruslan

20 Anwar

Masud

21 Kurdi

Matin

Dari Sekretaris Korpri menjadi Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten.

Jabatan ini ditukar tempat dengan Kurdi Matin yang menjabat Kabiro

Organisasi. Kedua pejabat ini masih memiliki hubungan saudara.

Dari Kepala Biro Kepegawaian menjadi Kepala Biro Hukum.

Penempatannya sebagai Kabiro Hukum juga banyak yang

mempertanyakan. Sebab Biro Hukum akan menghadapi persoalan hukum

yang akan semakin berat dihadapi Pemprov Banten.

Dari Kepala Biro Organisasi menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi

KORPRI. Selain ditukar tempat dengan saudaranya, Faryda Ruslan, perlu

diketahui kemenangan Plt Gubernur Banten, Atut Chosiyah dalam

menghadapi gugatan 14pejabat nonjob tidak terlepas dari kesaksiannya

sebagai Kepala Biro Organisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Bandung.

Sumber: Nurzaman (PC GP Ansor Pandeglang) dan Suhada, (Aliansi Lembaga Independen

Peduli Publik)

Dari 21 nama diatas, yang paling spektakuler adalah Agus Randil yang mendapat

promosi luar biasa, dari seorang camat menjadi eselon II di tingkat provinsi. Hal ini

mencengangkan banyak pihak dan dianggap sebagai penghargaan atas dukungan Agus Randil

terhadap kemenangan Atut di wilayah-nya.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Seorang pejabat mengungkapkan bahwa kedekatan dengan Petahana dan lingkaran dalam

petahana amat menentukan karir seorang birokrat. Ia mengakui bahwa naik-turunnya karir

ditentukan oleh rekomendasi oleh orang-orang kepercayaan petahana, terutama keluarga

dekatnya. Loyalitas seorang pejabat dipantau oleh orang kepercayaan petahana dan dilaporkan

kepada petahana.

Dukung mendukung tak hanya terjadi di level elit birokrasi saja. Di level grass root,

dukungan terhadap petahana disampaikan oleh Persatuan Kepala Desa dan Lurah (PKDL)

Lebak. Dukungan ini merupakan sikap resmi PKDL, bahkan mereka akan menindak tegas

bahkan memecat anggota PKDL yang mendukung calon selain Atut. (Radar Banten, 27 Juli

2006:6)

Pembahasan

Tentu saja, politisasi birokrasi menjadi persoalan serius dalam upaya membangun

profesionalisme di tubuh birokrasi. Pilkada menjadikan kalangan birokrat sebagai mesin politik

yang digunakan politisi – kecenderungannya petahana – untuk mendapatkan kemenangan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa politisasi birokrasi berjalan terus di Indonesia

dalam bentuk yang berbeda, menyesuaikan diri dengan rezim yang sedang berlangsung. Jika di

era orde lama dan orde baru politisasi dilakukan oleh partai politik, maka dalam pilkada

langsung di era reformasi, politisasi dilakukan oleh individu petahana yang seringkali memiliki

kekuatan politik melampaui partai politik.

Hal ini yang mungkin menjadi bukti kuat telah terbangunnya raja-raja kecil di era

otonomi daerah. Petahana menjadi raja dan birokrasi di aras lokal menjelma menjadi abdi dalem

yang tak melayani masyarakat, namun melayani petahana dalam hubungan patrimonial.

Loyalitas bukan dalam bentuk loyalitas terhadap institusi, namun loyalitas yang

mempersona. Ini membuka peluang disalahgunakannya jabatan dan sumberdaya Negara baik

berupa dana maupun fasilitas untuk kemenangan petahana.

Hancurlah merit system dalam konteks ini. Tak peduli sebaik apapun prestasi seorang

birokrat di daerah, ketika ia tak memberikan loyalitas pribadi dalam bentuk dukungan politik

terhadap sang ―bapak‖ atau ‗ibu‖, maka ia bisa tersingkir dari jabatannya. Corak hubungan yang

terbangun di tubuh birokrasi di era pilkada langsung di banten bersifat informal, sangat pribadi,

serta memunculkan kebiasaan-kebiasaan informal.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Hal ini terbukt i dengan dicopotnya 14 orang pejabat eselon II sebelum pilkada yang

diikuti munculnya jabatan staf khusus sekda yang tidak lazim ada dalam SOTK pegawai negeri

sipil. Indikasi kuatnya adalah karena petahana membutuhkan pejabat eselon II yang kooperatif

dan loyal dalam mensukseskan target politiknya.

Namun persoalan politisasi birokrasi tak hanya bisa diletakkan dalam konteks

kepentingan politisi saja. Memberikan dukungan terhadap politisi dalam pilkada dianggap

sebagai cara terbaik untuk mendapatkan promosi karir. Kalangan birokrat paham bahwa nasib

mereka berada di tangan pemimpin politik. Memberikan dukungan pribadi bahkan memobilisasi

sumber daya bisa menjadi alat terpenting untuk mendongkrak karir mereka.

Selain itu ternyata dari banyaknya pejabat yang tak memiliki kualifikasi sesuai dengan

institusi yang dipimpinnya. Arsitek waduk menjadi Kepala Dinas Pendidikan, mantan guru SD

menjadi Kepala Biro Kepegawaian, dan yang paling mencolok adalah Camat langsung (tanpa

jabatan antara) menjadi Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten.

Tentu saja, hal-hal semacam ini menjadi penguat bagi budaya patrimonial. Siapa yang

loyal niscaya akan naik jabatannya, dan siapa yang dianggap t idak loyal – sebaik apapun

prestasinya – akan disingkirkan dari jabatannya.

Diteropong dengan konsep birokrasi professional Weber tentu saja amat tidak memenuhi

kriteria. Politisasi birokrasi dalam Pilkada banten mengakibatkan terbentuknya birokrasi

patrimonial yang oleh Eisenstadt dalam Latuconsina (2008: 15) memiliki ciri-ciri yaitu; pertama,

perekrutan pejabat didasarkan pada kriteria pribadi dan politik; kedua, jabatan dipandang sebagai

suatu sumber kekayaan dan keuntungan; ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik

maupun fungsi admnistrasi. dan yang keempat, adalah setiap tindakan diarahkan oleh hubungan

pribadi dan politik. Kondisi ini pada gilirannya membentuk perilaku aparat yang cenderung

menghambakan diri pada kekuasaan seperti tampak pada prinsip-prinsip ABS (asal bapak

senang) atau dalam konteks banten, AIS (Asal ibu senang).

Selain itu ditengarai dalam birokrasi patrimonial pola hubungan dengan ikatan

kekeluargaan atau despotisme tidak berhenti pada sebatas hubungan organisasional tetapi

melebar pada pola hubungan patron klien antara penguasa dan pengusaha dalam kaitannya

dengan pembagian keuntungan daripada pemanfaatan jabatan birokrasi mereka.

Dampak lain yang cukup mengkhawatirkan adalah munculnya perpecahan di tubuh

birokrasi itu sendiri. Hal ini terlihat dari konflik antar Kepala Desa/ Lurah yang terpecah dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


saling mengancam karena perbedaan calon yang didukung. Lebih jauh lagi hal ini mengancam

pelayanan terhadap masyarakat karena akan menimbulkan diskriminasi pelayanan berdasarkan

calon yang didukung.

Hal ini tentu saja menumbuhkan terbangunnya spoil system dalam tubuh birokrasi. Ada

beberapa ciri. Pertama, promosi tidaklah dikarenakan oleh prestasi (merit system), tapi lebih

karena dukungan politik dari penguasa. Kedua, birokrasi menjelma menjadi mesin politik yang

menjunjung tinggi kepentingan politik petahana, dan bukan kepentingan masyarakat, bangsa dan

Negara.

Kondisi demikian akan mempengaruhi kinerja birokrasi dalam melakukan fungsinya.

Birokrasi cenderung tidak berorientasi kepada tujuan negara atau keberhasilan pembangunan,

tapi berorientasi kepada bagaimana kepentingan politik penguasa terpenuhi, baik kepentingan

politik maupun kepentingan ekonomi. Selain itu kinerja para birokrat juga menurun karena yang

menentukan promosi bukanlah prestasi kerja, tapi hubungan kuat dengan penguasa politik.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan suasana ketidakpastian dan ketidaknyamanan bekerja bagi

para birokrat. Padahal, menurut Prasodjo (2006: 301-302) upaya membangun birokrasi

professional dengan reformasi birokrasi membutuhkan de-kooptasi dan netralisasi birokrasi.

Harus ada perubahan system polit ik dan hokum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan

budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai

politik, dan tentu saja pejabat politik.

Sebagai perbandingan, penelitian Purba (2010: 185) dalam Pilkada di Gowa, Kutai

Kertanegara dan Kabupaten malang menemukan munculnya barisan sakit hat i di kalangan

birokrasi akibat ketidakpastian dalam karir mereka. Keberhasilan karir ditentukan loyalitas dan

hanya mereka yang mendukung yang mendapatkan posisi dan proyek yang diinginkan.

Tapi fenomena ini bukan fenomena umum di Indonesia. Sebagai perbandingan, pengisian

jabatan eselon II di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paska Pilkada langsung tetap

mengedepankan merit system. Penelitian Nasir (2009: 1-8) menemukan bahwa pengisian jabatan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


eselon II di Provinsi NAD dilakukan dengan fit and proper test oleh tim independen yang

diketuai Guru Besar Manajemen Universitas Syiah Kuala. Dari sisi manajemen kepegawaian,

rekrutmen melalui fit and proper test menjadi upaya untuk membangun kinerja pegawai negeri

sipil (PNS) yang profesional. Dengan menempatkan mereka pada posisi yang tepat dengan caracara

yang fair, berarti pemerintah telah menunjang pembinaan karir pegawai bersangkutan. Fit

and proper test juga tidak meninggalkan peran dari Baperjakat yang merupakan pihak

berwenang dalam hal penjenjangan karir dan promosi Pegawai Negeri Sipil. Konsultasi dengan

Baperjakat tetap dilakukan selama proses rekrutmen. Rekrutmen melalui fit and proper test

dalam kasus Aceh tetap mengedepankan per- sayaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai

dengan posisi Eselon II yang akan diemban. Tentu saja hal yang paling penting adalah

kepangkatan calon dalam posisinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan memperhatikan

faktor kepangkatan, kalangan akademisi yang mengikuti proses seleksi rata-rata

bergelar profesor dan doktor senior dalam bidang yang relevan. Dari hasil seleksi, terpilihlah dua

orang guru besar dari Universitas Syiah Kuala yang memangku jabatan kepala dinas.

Simpulan

Dalam pilkada Banten tahun 2006, terjadi politisasi birokrasi dalam bentuk dukungan

birokrasi terhadap kemenangan pasangan petahana dalam pilkada. Hal ini terbukti dari mutasi

sebelum dan sesudah pilkada yang tidak mencerminkan aspek profesionalisme namun semata

mencerminkan hubungan patrimonial antara petahana sebagai patron dan para birokrat sebagai

klien. Indikasi lain adalah dipergunakannya sumber daya yang dimiliki daerah untuk

membangun pencitraan petahana. Kondisi ini sulit ditangani karena cenderung berada di luar

wilayah penegakan hukum pilkada dan juga lemahnya wewenang yang dimiliki oleh Panwas

pilkada.

Politisasi birokrasi semakin menjauhkan cita-cita membangun birokrasi yang

professional. Politisasi birokrasi oleh petahana menyuburkan budaya patrimonial dan spoil

system serta menghancurkan upaya membangun birokrasi professional.

Temuan lapangan dalam Pilkada Banten 2006 memberikan alasan kuat untuk

membangun upaya keras mengembalikan netralitas PNS. Dari temuan lapangan bisa disimpulkan

bahwa polit isasi birokrasi bersifat resiprokal, artinya hubungan saling mendukung secara polit ik,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


aik dari pihak politisi maupun birokrasi itu sendiri. Politisi membutuhkan birokrasi sebagai

mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karir.

Karena itu dalam konteks penegakan aturan netralitas setidaknya ada dua hal yang mesti

dilakukan. Pertama, perlu aturan yang lebih komperhensif dalam membatasi keterlibatan

birokrat dalam politik. Pemberian sanksi tak hanya diberikan kepada PNS yang berkampanye

dalam kegiatan kampanye resmi, namun mesti menjangkau keterlibatan birokrat dalam dukungmendukung

kandidat secara sembunyi-sembunyi.

Kedua, pemberian sanksi hendaknya juga mampu menjangkau pihak yang terbukti

mempolitisasi birokrasi. Selama ini sanksi bagi pihak yang melibatkan PNS dalam kampanye

hanyalah penghentian kampaye. Tentu saja sanksi ini terlalu ringan dan ruang lingkupnya terlalu

sempit. Perlu sanksi keras bagi pihak yang mempolitisasi birokrasi baik dalam kampanye resmi

maupun secara sembunyi-sembunyi.

Upaya mengentikan politisasi harus diikuti oleh upaya membangun budaya dan et ika

professional di kalangan birokrat dan upaya menghilangkan budaya patrimonial. Hal ini penting

untuk memberi kepastian para birokrat dalam bertugas dan memberi motivasi untuk berprestasi.

Jika tidak, kita nampaknya harus mengucapkan selamat tinggal kepada cita-cita membangun

birokrasi professional.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Daftar Rujukan

Atut Janji Segera Bubarkan Staf Khusus Sekda, www.bantenlink.com, diakses 20 April 2007

BPS Provinsi Banten, 2005. Banten Dalam Angka 2004.

Hendytio, Medelina K. 2006. Menegakkan Netralitas Birokrasi, Mungkinkah Jurnal Analisis

CSIS Vol. 35, No. 1, 67 – 78

Hok Ham, Ong. 2002, 13 Juni. Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis

Nusantara. Kompas. Hal.17

Irsyam, Mahrus, 2001, 14 Maret. Reformasi Birokrasi, dari Politik ke Profesional, Harian

Republika, Hal. 2

Latuconsina, Nurainy, 2008. Netralitas Birokrasi (Sekilas Cerita Tentang harapan dan

kenyataannya di Indonesia), Jurnal Hipotesa, Vol. 3 No. 1: 13 – 21

Kompas, 2006, 13 Juni. Kesra Dipotong Rp 18 M Untuk 5.800 Proposal Permohonan

Sumbangan, Hal. 26

. Peta Mutasi 21 Pejabat Eselon IIDari Kedekatan Hingga Balas Budi

Politik,www.bantenlink.com, 31 Januari 2007.

Mar t ini, R ina, 2010. Pol i t i sasi B i rokrasi di I ndo nes i a, Jur nal P o lit ika, Vo l. I , N o .

1, 67 – 74

Nasir, Muhammad. 2009. Reformasi Sistem Rekrutmen Pejabat dalam Birokrasi Pemerintah

(Studi Kasus Rekrutmen Pejabat Eselon II di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Civil

Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 3, No. 2, 1-8

Peta Mutasi 21 Pejabat Eselon II Dari Kedekatan Hingga Balas Budi Politik,

www.bantenlink.com, diakses 31 Januari 2007

Prasodjo, 2006. Reformasi Birokrasi di Indonesia, Beberapa Catatan Kritis. Jur nal Bis nis

dan B ir o kr asi, V o l. XI V /N o . 1/ Janu ar i 200 6: 295 - 304

Purba, Lusia Astrid. 2010.Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Secara Langsung, Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten

Kutai Kartanegara (Kukar), Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia

Radar Banten 2006, 27 Juli, PKDL Lebak Dukung Atut, Hal. 6

Rosyadi, Nur Iman. Atut Janji Segera Bubarkan Staf Khusus Sekda, www.bantenlink.com, 20

April 2007

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R eki bl at i s asi Per an S t rat eg i s K OR PRI : G arda D epan

B i rokrasi I ndones i a. Jur nal B is nis da n B ir o kr asi, Vo l. X I V, N o. 1, 305 – 31 2

Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa

. 2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan

IKA SARTIKA

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta 12560

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Telp/Fax: 021 781 5980

Abstract: The objective of this research was to evaluate fishermen‟s empowerment policies in

Pangandaran District. There were many empowerment policies that have implemented to

improve fishermen‟s welfare. But in fact, its result has not been felt significantly yet. Qualitative

approach and descriptive method were used in this research based on five components, they are:

concept, procedure, process, outcome, and benefit. In-depth interview and observation were used

to collect qualitative data. Informent taken from fishermen, fish distribution actors, PUSKUD

Mina‟s aparat, Fishermen Cooperaton aparat, and Fisheries and Marine Services of Ciamis

Regency were purposive selected in order to get comprehensive data. Data were analyzed

through reduction, display, and conclusion drawing steps. Results of this study show that there

are no significantly benefits that can increase fishermen‟s welfare in long term. It was necessary

to find out well-concepted policy alternatives that can eradicate poverty root in fishermen

villages. One of policy alternative that can be tried was government intervention on fish farms. It

can be traditionally approach or fishery industry cluster approach. Both of them should consider

the ideal future condition and the existing condition of fishermen, in order to get optimal result

of empowerment program.

Keywords: benefit, concept, fishermen empowerment, outcome, policy evaluation, procedure,

process.

Indonesia adalah Negara Bahari. Kalimat itulah yang sangat sering didengungdengungkan,

bahkan semenjak kita masih kecil. Lantas terbayang bagaimana jayanya nenek

moyang kita menembus samudra, mengarungi lautan, memanfaatkan sumber daya kelautan dan

perikanan yang ada di dalamnya. Julukan Indonesia sebagai Negara Bahari bukanlah hal yang

berlebihan. Kenyataan menunjukkan, lebih dari tiga per empat wilayah negeri ini adalah

perairan. Luas lautnya mencapai 5,8 juta km 2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.

Di dalam wilayah lautan yang begitu luas, tersimpan potensi sumberdaya alam, terutama

sumberdaya perikanan laut yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun diversitas.

Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga

masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih

belum sejahtera. Padahal menurut data yang ada, 140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di

wilayah pesisir, 80% diantaranya bergantung pada pemanfaatan sumber daya perikanan

(Karubaba, C.T. 2001; 1-2).

Kecamatan Pangandaran adalah salah satu wilayah pesisir yang berada di Kabupaten

Ciamis Provinsi Jawa Barat, dengan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah

menangkap ikan sebagai nelayan. Secara geografis lokasi Kecamatan Pangandaran agak berbeda

dengan kecamatan-kecamatan lainnya di daerah pesisir Kabupaten Ciamis, yaitu adanya titik

pendaratan yang sangat banyak – ada sekitar 18 (delapan belas) titik - sehingga nelayan bisa

mendarat di sembarang tempat tergantung posisi mereka ketika datang dari laut, sementara di

kecamatan lain hanya mempunyai satu titik pendaratan yang terintegrasi dengan TPI (Tempat

Pelelangan Ikan). Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang

lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi sebanyak 40%. Dalam

jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan

dalam menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih

dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain

apalagi ke TPI seperti aturan yang ada.

Sudah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk

mencegah terjadinya transaksi liar tersebut, melalui program-program pembinaan dan

pemberdayaan, baik yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis atau

oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Sari yang bertugas mengelola TPI setempat. Tetapi

hasilnya masih belum terlihat secara signifikan, apalagi mengingat bencana tsunami yang

melanda Kecamatan Pangandaran dan sekitarnya yang terjadi pada tahun 2006, banyak nelayan

yang kehilangan harta bendanya termasuk alat-alat untuk menangkap ikan. Salah satu kebijakan

untuk memberdayakan nelayan di Kecamatan Pangandaran adalah dibangunnya Pelabuhan

Pendaratan Ikan (PPI) yang terintegrasi dengan unit-unit perkantoran serta TPI, dengan tujuan

supaya semua nelayan bisa mendarat di tempat yang sama dan langsung menjual ikannya ke TPI

tesebut. Pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sampai sekarang baru mencapai

30% dan terbengkalai begitu saja, apalagi sebagian besar sudah habis dilanda bencana tsunami.

Kebijakan tesebut bertujuan baik, tetapi dalam implementasinya malah menghabiskan banyak

dana, padahal nelayan tetap saja tidak bisa mengecap produk kebijakan tersebut. Artinya, para

nelayan tetap berada dalam garis kemiskinan dan masih jauh dari sejahtera. Berdasarkan uraian

tersebut, maka permasalahan yang akan dicari solusinya dalam peneltian ini adalah: Bagaimana

evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran sehingga dapat

dirumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan yang tepat sasaran.

Secara teoritis, kebijakan dalam bentu program pemberdayaan masyarakat, dalam hal

ini masyarakat nelayan, dapat dirasakan efektif jika pemetaan kebijakan meliputi komponenkomponen:

Konsep, Prosedur, Proses, Hasil, dan Manfaat, seperti yang dikemukakan oleh

Akib (2009; 11) sudah berjalan dengan baik. Matriks hubungan elemen keberdayaan dan

sebab-akibat program memberikan gambaran signifikan pencapaian sasaran setiap kebijakan,

seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini.

Komponen

Konsep

Prosedur

Proses

Tabel 1 Deskripsi Komponen Program Pemberdayaan

Deskripsi

Dasar pemikiran lahirnya kebijakan dengan mencermati visi, misi, tujuan,

sa saran dan target setiap program pemberdayaan masyarakat

Ketentuan, Peraturan, Syarat, Struktur, Administrasi, Manajemen, Budgeting

atau pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program

Mekanisme berjalannya prosedur, kemandirian, ketaatan, penyimpangan atau

kendala yang dihadapi pada program pemberdayaan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Hasil

Manfaat

Sumber: Akib (2009; 11)

Hasil yang dicapai oleh kegiatan program, kesesuaian atau ketidaksesuaian

dengan harapan

Manfaat yang dirasakan, dampak langsung maupun tidak langsung

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan

Pangandaran Kabupaten Ciamis menjadi sangat penting sebagai bahan masukan untuk

perumusan kebijakan pemberdayaan di masa datang, supaya dampak kebijakan dapat dirasakan

oleh seluruh masyarakat nelayan dengan positif. Seperti dikemukakan oleh Anderson (1984:

151) bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Hasil akhir kebijakan harus

dilihat dari dampak kebijakan itu sendiri. Menurut Nurharjadmo (2007:5) ada 4 (empat) jenis

dampak kebijakan yaitu dampak pada kehidupan ekonomi, proses pembuatan kebijakan, sikap

publik dan kualitas kehidupan individu.

Sejalan juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Suminar, J.R (2007; 11-12)

bahwa evaluasi yang baik dapat menjadi input untuk mengantisipasi masalah yang bersifat

spesifik yang dapat terjadi di lokasi-lokasi tertentu, misalnya wilayah atau lokasi yang

mempunyai sifat geografis atau sosiobudaya yang ―khusus‖ seperti daerah pegunungan atau desa

nelayan. Artinya evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan menjadi penting untung dilakukan

mengingat kekhasan karakteristik nelayan dengan berbagai problematika di sekitarnya sangat

cepat berubah, sehingga perlu dirumuskan konsep kebijakan pemberdayaan nelayan yang tepat

sasaran.

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses

kebijakan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda,

yaitu: (a) untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang dit imbulkan oleh suatu

kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, dan (b) untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Sudah banyak kebijakan pemberdayaan nelayan yang diimplementasikan di Kecamatan

Pangandaran, tetapi manfaat yang dirasakan oleh nelayan masih belum maksimal. Terlihat dari

taraf hidup rata-rata nelayan masih rendah. Usaha para nelayan dengan komoditi utamanya hasil

laut juga dari tahun ke tahun nyaris tidak ada perubahan yang berarti. Pemahaman terhadap

teknologi penangkapan dan pengawetan serta manajemen usaha juga masih relat if rendah.

Program pemberdayaan yang selama ini diimplementasikan cenderung tanpa konsep yang jelas,

dengan kata lain lebih berorientasi pada proyek, tanpa memperhatikan kebutuhan yang paling

mendasar dalam kesinambungan usaha para nelayan.

Selanjutnya, mengacu kepada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen-komponen yang

diperkenalkan oleh Akib (2009; 11) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data

diperoleh dari a) sumber data primer, yaitu melalui wawancara dengan, key informan yang

terdiri dari para nelayan, para pelaku usaha perikanan seperti: bakul yang ikut lelang di TPI,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


distributor, petugas lelang di TPI, pimpinan dan staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Ciamis, staf Departemen Kelautan dan Perikanan, pimpinan dan staf PUSKUD Mina, pimpinan

dan staf DPC dan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, serta staf Pemerintah Provinsi

Jawa Barat; b) sumber data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen berkaitan dengan

kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis, seperti

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

dan Statistik Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2007. Analisis data dilakukan dengan langkahlangkah

a) reduksi data, b) display data, serta c) verivikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen KONSEP

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan

di Kecamatan Pangandaran, serta telaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini

adalah hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen KONSEP. Dasar

pemikiran lahirnya kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Ciamis belum terkonsep dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya visi dan misi program

pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ciamis, sebagai lembaga-lembaga yang terkait langsung

dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan terhadap para nelayan tersebut. Ada kesan

bahwa nelayan hanya dijadikan sebagai objek program pemberdayaan tanpa melihat kebutuhan

para nelayan yang mendasar dan berkesinambungan. Program-program pemberdayaan

dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing lembaga tanpa ada koordinasi yang jelas antar

lembaga tersebut. Bahkan program pemberdayaan yang dilaksanakan lebih bersifat sesaat ketika

para nelayan di Kecamatan Pangandaran kehilangan hartanya akibat bencana tsunami yang

terjadi tahun 2006.

Salah satu bukti nyata tidak ada konsep yang jelas tentang program pemberdayaan

nelayan di Kecamatan Pangandaran adalah dibangunnya Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang

terintegrasi dengan unit-unit perkantoran serta TPI (Tempat Pelelangan Ikan), dengan tujuan

supaya semua nelayan bisa mendarat di tempat yang sama dan langsung menjual ikannya ke TPI

tesebut. Pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sampai sekarang baru mencapai

30% dan terbengkalai begitu saja, apalagi sebagian besar sudah habis dilanda bencana tsunami.

Beberapa pemberdayaan yang sudah dilakukan secara formal oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Ciamis juga belum terkonsep dengan baik. Program-program

pemberdayaan yang sudah dilakukan, diantaranya ialah: bantuan sosial usaha perikanan yang

merupakan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dana bergulir dalam bentuk

simpan pinjam kerja sama dengan Bank Bukopin. Program-program pemberdayaan tersebut

berjalan tidak berkesinambungan dan sempat terhenti karena tidak tersedianya dana di

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas program-program

tersebut, sehingga terkesan program-program tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas, hanya

menghabiskan dana yang dialokasikan dengan dalih untuk kesejahteraan nelayan.

Demikian juga program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Ciamis tentang pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan,

berjalan tanpa konsep yang jelas. Dalam hal ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Ciamis tidak mempunyai visi, misi, serta tujuan dalam melaksanakan program ini. Secara tertulis

program pembinaan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun

2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Tetapi dalam prakteknya,

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ciamis belum menjalankan program pembinaan ini

dengan baik. Ada kesan tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

Pemerintah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ciamis

ketika perda ini disusun. Sehingga dalam pelaksanaannya, belum memperlihatkan hasil yang

optimal.

Hal yang sama terjadi juga pada program pembinaan yang dilakukan oleh PUSKUD

Mina tentang peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina. Program ini

sering tersendat karena kurangnya dana untuk menjalankan program pembinaan ini dengan baik.

Para pengurus KUD lebih banyak belajar sendiri dalam meningkatkan kapasitasnya tanpa ada

program pembinaan yang jelas dan berkesinambungan. Kondisi ini dapat terbantu jika ada

undangan pelatihan dari instansi terkait atau perguruan tinggi setempat. Tetapi hal ini tidak

terjadi secara kontinu dan berkesinambungan, sehingga hasilnya sudah bisa ditebak, program

pembinaan seperti ini hanya ada di atas kertas secara garis besar, sementara rincian konsep yang

lebih jelas belum ada.

Sementara program pembinaan yang dilakukan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan

DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) tentang

pembinaan sikap mental para nelayan juga belum terkonsep dengan jelas. Belum ada visi, misi,

serta tujuan yang jelas tentang program pembinaan ini. Pelaksanaan program pembinaan ini

belum kontinu dan berkesinambungan. Akibatnya, para nelayan masih belum memiliki mental

beusaha yang handal. Lebih banyak menggantungkan harapan pada pihak lain. Demikian juga

disiplin para nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI masih rendah. Masih banyak nelayan

yang menjual hasil lautnya secara ilegal kepada para tengkulak, hal ini menyebabkan harga ikan

tidak stabil, dan para nelayan berada pada pihak yang dirugikan.

Program bantuan berikutnya yang diterima para nelayan di Kecamatan Pangandaran

datang dari berbagai pihak, khususnya pasca tsunami yang melanda sebagian besar pantai

Pangandaran. Bantuan ini dialokasikan oleh Rukun Nelayan dalam bentuk bantuan perahu dari

berbagai instansi terkait kepada para nelayan yang terkena bencana tsunami. Ada tiga kategori

kondisi perahu yang rusak akibat tsunami, yaitu: rusak berat, hancur, dan rusak ringan. Jumlah

nelayan yang mendapat bantuan perahu ini sebanyak 992 orang. Bantuan tersebut berasal dari

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Barat, dan Departemen Luar Negeri. Bantuan ini pun terkesan sesaat dan tanpa konsep

yang jelas. Kriteria nelayan yang dapat menerima bantuan perahu juga tidak dirancang dengan

jelas, sehingga banyak pihak yang merasa tidak puas.

Dari evaluasi kebijakan berdasarkan komponen konsep, terlihat bahwa semua program

pembinaan tidak dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seharusnya mulai

dirancang program-program pemberdayaan nelayan yang jelas visi, misi, tujuan, serta targetnya,

sehingga tidak membuang-buang sumber daya untuk program yang tidak jelas.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen PROSEDUR

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan

di Kecamatan Pangandaran, serta telaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini

adalah hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen PROSEDUR.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sebagian besar program pemberdayaan nelayan belum dituangkan dalam bentuk peraturan yang

khusus tentang program pemberdayaan yang dilengkapi dengan peraturan pendukung, syarat

pemberdayaan, struktur organisasi pelaksana, administrasi, manajemen, budgeting atau pun

pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut. Program-program

tersebut lebih banyak dicantumkan dalam peraturan yang bersifat global seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat

Pelelangan Ikan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program pembinaan tidak bisa dilaksanakan

dengan baik karena tidak ada pedoman yang jelas tentang pelaksanaan program pemberdayaan

tersebut. Secara rinci hasil pengamatan tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan

berdasarkan komponen prosedur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa program pemberdayaan nelayan di Kecamatan

Pangandaran secara umum belum berjalan dengan baik dilihat dari konsep PROSEDUR. Hal-hal

yang sudah berjalan baik adalah manajemen pembinaan yang dilakukan oleh pengurus PUSKUD

Mina untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi para anggota koperasi tersebut. Termasuk

pencatatan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam program pembinaan rata-rata sudah

berjalan dengan baik.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 2. Hasil Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen Prosedur

Evaluasi Berdasarkan Kompone n Prosedur

Program

Peraturan

Syarat Struktur Administrasi Manajemen Pembiayaan

Pemberdayaan

Pedoman

Pendukung Pemberdayaan Organisasi

1

2

3 4 5 6 7 8

Pembangunan PPI Belum ada peraturan Tidak ada syarat Tidak ada Tidak ada Manajemen Program ini Tidak ada pedoman

pendukung yang khusus dalam struktur

pengaturan pelaksanaan dibiayai oleh yang jelas untuk

menguatkan pelaksanaan organisasi yang yang jelas pembangunan Pemerintah pelaksanaan

program

program khusus untuk untuk PPI ini juga Daerah Jawa pembangunan PPI

pemberdayaan ini pemberdayaan menangani pelaksanaan terkesan Barat dengan ini, sehingga

ini.

program pembangunan kurang tambahan dana pembangunan ini

Pembangunan pembangunan ini, karena profesional. dari inve stor terhenti pun tidak

PPI diharapkan PPI ini, sehingga struktur Hal ini terlihat luar negeri. ada tindak lanjut

dapat

ketika

organisasi dari

Tetapi pada yang jelas

memperkecil pembangunan pelaksana terhentinya akhirnya

tingkat

terhenti, tidak juga tidak proyek ini dan kekurangan

kebocoran ada pihak yang dibuat secara sa mpai saat ini dana

transaksi ikan bertanggung khusus bangunan yang mengakibatkan

yang dilakukan jawab, ada kesan

sudah berhasil pembangunan

di luar TPI. saling lempar

dibuat tidak PPI ini

tanggung jawab

jelas

terhenti.

peruntukannya

Bantuan sosial usaha Peraturan

Khusus untuk Dikoordinasikan Pencatatan Manajemen Dana berasal Tidak ada pedoman

perikanan

pendukung tidak ada nelayan yang oleh Dinas juga terkesan dari

yang jelas tentang

bergerak dalam Perikanan dan dilakukan kurang Kementerian prosedur

usaha perikanan, Kelautan oleh Dinas profesional, Kelautan dan penyaluran bantuan

yaitu:

Kabupaten Perikanan karena hanya Perikanan ini, semua

penangkapan, Ciamis

dan Kelautan sebatas

dilakukan

budi daya,

Kabupaten menyalurkan

berdasarkan

pengolahan,

Ciamis dana tanpa ada

kondisi yang

pemasaran, dan

evaluasi yang

terjadi di lapangan

wisata bahari

lebih

mendalam

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen Prosedur (lanjutan)

3 4

5 http://ww 6 w.pdf4fre 7 e.com 8

Khusus untuk Dikoordinasikan Pencatatan Manajemen Dana berasal Tidak ada pedoman

PDF Creator 1 - PDF4Free v 2 3.0

Dana bergulir Peraturan


Pembinaan

manajemen usaha,

mutu dan pemasaran

hasil perikanan

Peningkatan

kemampuan

organisasi

manajemen

Mina

dan

KUD

pendukung tidak ada nelayan yang

bergerak dalam

usaha perikanan,

yaitu:

penangkapan,

budi daya,

pengolahan,

pemasaran, dan

wisata bahari

Tidak ada peraturan

pendukung yang

dibuat secara khusus

Tidak ada peraturan

pendukung yang

dibuat secara khusus

Program

pembinaan

khusus untuk

para pengelola

TPI

Kecamatan

Pangandaran

Program

pembinaan

khusus

para

koperasi

(PUSKUD

Mina)

di

untuk

pengurus

oleh Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Kabupaten

Ciamis

Dikoordinasikan

oleh Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Kabupaten

Ciamis

Dikoordinasikan

oleh pengurus

PUSKUD Mina

Kecamatan

Pangandaran

juga dilakukan

oleh Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Kabupaten

Ciamis

Administrasi

juga

dilaksanakan

oleh Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Kabupaten

Ciamis

Pencatatan

dilakukan oleh

pengurus

PUSKUD

Mina

Kecamatan

Pangandaran

terkesan

kurang

profesional,

karena hanya

sebatas

menyalurkan

dana tanpa

ada evaluasi

yang lebih

mendalam

Manajemen

pembinaan

oleh Dinas

Perikanan

dan Kelautan

Kabupaten

Ciamis

terkesan

belum

dilakukan

secara

profesional.

Manajemen

pembinaan

yang

dilakukan

oleh

PUSKUD

Mina

berjalan

cukup baik

sudah

dari Bank

Bukopin

Pembiayaan

yang ditangani

oleh Dinas

Perikanan dan

Kelautan

Kabupaten

Ciamis belum

dianggarkan

secara khusus,

se hingga

seringkali

program

pembinaan ini

terkesan

kurang serius

yang jelas tentang

prosedur

penyaluran bantuan

ini,

dilakukan

berdasarkan

kondisi

semua

yang

terjadi di lapangan

Pedoman

belum ada

khusus

Tidak ada dana Belum ada

khusus untuk pedoman yang

pembinaan ini, jelas tentang

se hingga pembinaan ini

program

pembinaan

berjalan

kurang optimal

Tabel 2. Hasil E valuasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen Prosedur (lanjutan)

1 2 3 4 5 6 7 8

PDF CPreembaintaoanr - PsDikaFp 4TFidraek eadavp3eṛa0turan Program Dikoordinasikan Pencatatanhttp:M//awnawjemweṇpdfT4idfarkeaeda.dcaonamBelum ada

mental para nelayan pendukung yang dibuat secara khusus pembinaan bertujuan untuk oleh Rukun


Nelayan yang juga dilakukan

oleh Rukun

pembinaan

masih kurang

khusus untuk

pembinaan ini,

pedoman

yang

jelas

tentang


Bantuan perahu

Sumber: Hasil Wawancara

Tidak ada peraturan

pendukung yang

dibuat secara khusus

membina disiplin

nelayan terutama

merupakan

kepanjangan

dalam hal tangan HNSI

menjual hasil (Himpunan

tangkapannya ke Nelayan Seluruh

TPI di Indonesia) di

Kecamatan Kecamatan

Pangandaran Pangandaran

Bantuan khusus Dikoordinasikan

untuk para oleh Rukun

nelayan yang Nelayan

kehilangan harta Kecamatan

bendanya akibat Pangandaran

tsunami yang

melanda pantai

Pangandaran

Nelayan,

terlihat masih

kurang rapi

Pencatatan

dilakukan oleh

Rukun

Nelayan

Kecamatan

Pangandaran

profesional

Penyaluran

bantuan

belum

profesional,

kriteria

penentuan

nelayan yang

perlu dibantu

kurang jelas

se hingga

program

pembinaan

berjalan

kurang optimal

Dana

disediakan

oleh beberapa

lembaga dan

hanya bersifat

bantuan saat

terjadi bencana

pembinaan ini

Tidak ada pedoman

yang jelas tentang

prosedur

penyaluran bantuan

ini,

dilakukan

berdasarkan

kondisi

semua

yang

terjadi di lapangan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen PROSES

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang terkait dengan pemberdayaan

nelayan di Kecamatan Pangandaran, serta telaahan terhadap dokumen-dokumen yang

relevan, berikut ini adalah hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan

komponen PROSES. Mekanisme berjalannya prosedur pemberdayaan rata-rata belum

baik. Hal ini terjadi karena program pemberdayaan yang dilaksanakan belum mempunyai

peraturan pendukung, organisasi, serta pedoman yang jelas. Program pembinaan yang

mekanismenya agak jelas adalah pembinaan kemampuan berorganisasi yang dilakukan

oleh pengurus PUSKUD Mina. Hal ini terlihat dari program pembinaan yang dilakukan

secara berkesinambungan dan konsisten walau dengan dana yang terbatas.

Semua program pembinaan belum mandiri dalam pelaksanaannya, karena masih

tergantung pada pihak lain, terutama berkaitan dengan pendanaan. Sebagai contoh

dengan Bank Bukopin dalam mendistribusikan dana bergulir. Ketergantungan program

pembinaan juga terlihat dari bantuan perahu yang datang dari pihak luar. Dalam praktek

sebenarnya tidak akan bermasalah ketika ada koordinasi yang baik antar instansi dalam

pelaksanaannya. Permasalahan akan muncul ketika koordinasi ini tidak berjalan dengan

baik. Seperti yang terjadi pada kasus pendistribusian perahu kepada nelayan yang

kehilangan harta bendanya akibat bencana tsunami yang melanda pantai Pangandaran

beberapa tahun yang lalu. Kriteria nelayan yang mendapat bantuan diduga tidak jelas,

sehingga menimbulkan gejolak di kalangan para nelayan. Padahal sebelumnya, PUSKUD

Mina bersama-sama dengan Rukun Nelayan di Kecamatan Pangandaran sudah

menentukan tiga kategori kondisi perahu yang rusak akibat tsunami, yaitu: rusak berat,

hancur, dan rusak ringan. Tetapi pelaksanaannya masih menimbulkan protes para

nelayan. Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahu ini sebanyak 992 orang. Bantuan

tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Luar Negeri.

Dilihat dari komponen ketaatan, rata-rata instansi pelaksana program

pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi

karena peraturan pendukung yang belum lengkap serta pedoman juga tidak ada, maka

program pemberdayaan belum berjalan dengan optimal. Hal ini juga merupakan kendala

yang dihadapi pada pelaksanaan program pemberdayaan nelayan tersebut. Beberapa

kendala lain yang ditemui saat pelaksanaan program pemberdayaan nelayan diantaranya

adalah:

- Struktur organisasi pelaksana program pemberdayaan kurang jelas, sehingga

ketika program tidak berjalan dengan baik, sulit untuk menentukan pihakpihak

yang bertanggungjawab terhadap kegagalan program tersebut.

- Animo nelayan untuk masuk sebagai anggota koperasi rendah.

Ketidakikutsertaan ini diduga karena para nelayan masih belum terbiasa

dengan berbagai persyaratan administratif ketika mereka ikut serta menjadi

anggota KUD tersebut. Lebih jauh lagi mereka belum sadar akan pentingnya

hidup berorganisasi. Menurut informasi dari pengurus KUD Mina Sari

Kecamatan Pangandaran nelayan yang sudah terdaftar sebagai anggota KUD

hanyalah 50%.

- Ketidaksinambungan program pemberdayaan menimbulkan kesulitan bagi

para pelaksana di lapangan, karena berakibat pada ketidakjelasan pedoman

dan struktur organisasi pelaksana. Sehingga ada kesan bahwa program

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pemberdayaan ini hanya sebatas proyek sesaat dengan output yang tidak

sesuai dengan harapan para nelayan.

- Keterbatasan dana pelaksanaan program pemberdayaan nelayan menyebabkan

beberapa program berhenti sebelum tuntas, seperti pembangunan PPI dan

bantuan dana bergulir.

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen HASIL

Seperti telah dijelaskan pada evaluasi sebelumnya, hasil yang dicapai oleh

kegiatan program pemberdayaan ini masih belum sesuai dengan harapan para nelayan.

Tabel 3 berikut ini memperlihatkan hasil program pemberdayaan nelayan di Kecamatan

Pangandaran.

Tabel 3. Hasil Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran

Program Pemberdayaan

Hasil

1 2

Pembangunan PPI

Bantuan sosial usaha perikanan

Dana bergulir

Pembinaan manajemen usaha, mutu

dan pemasaran hasil perikanan

Peningkatan kemampuan organisasi

dan manajemen KUD Mina

Pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sampai

sekarang baru me ncapai 30% dan terbengkalai begitu saja, apalagi

sebagian besar sudah habis dilanda bencana tsunami. Kebijakan

tesebut bertujuan baik, tetapi dalam implementasinya malah

menghabiskan banyak dana, padahal nelayan tetap saja tidak bisa

mengecap produk kebijakan tersebut. Artinya, para nelayan tetap

berada dalam garis kemiskinan dan masih jauh dari sejahtera

Bentuk bantuan berupa simpan pinjam di Bank Bukopin, tetapi

belum terasa membantu dalam jangka panjang untuk

perkembangan usaha nelayan. Bahkan ada kalanya uang simpan

pinjam hanya habis untuk kehidupan sehari-hari, sementara

kondisi para nelayan secara umum masih tetap memprihatinkan.

Artinya perlu dipikirkan bentuk bantuan yang lebih nyata dan

dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang secara

signifikan

Belum dialokasikan untuk pengembangan usaha para nelayan,

tetapi lebih banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan seharihari

para nelayan

Kemampuan pengelola TPI dalam pelelangan ikan di TPI sudah

memadai, sementara pembinaan yang bersifat teknis dan

manajerial masih kurang, walaupun ada seringkali bersifat proyek

sehingga hasilnya tetap tidak berdampak apa pun buat para

nelayan

Belum se mua nelayan ikut menjadi anggota KUD Mina Sari,

walaupun ikut melelang hasil lautnya di TPI yang dikelola oleh

KUD Mina Sari. Ketidakikutsertaan ini diduga karena para

nelayan masih belum terbiasa dengan berbagai persyaratan

administratif ketika ikut serta menjadi anggota KUD tersebut.

Lebih jauh lagi para nelayan belum sadar akan pentingnya hidup

berorganisasi. Menurut informasi dari pengurus KUD Mina Sari

Kecamatan Pangandaran nelayan yang sudah terdaftar sebagai

anggota KUD hanyalah 50%

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 3. Hasil Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran (lanjutan)

1

2

Pembinaan sikap mental para Hasilnya masih belum memuaskan, hal ini terlihat dari masih

nelayan

tingginya tingkat kebocoran produksi (sekitar 40%) karena

nelayan tidak disiplin dalam melakukan penjualan hasil lautnya.

Seharusnya mereka menjual hasil tangkapan ikan di TPI sesuai

aturan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak

yang melakukan transaksi liar di sepanjang garis pantai

Kecamatan Pangandaran. Ini merupakan tantangan berat untuk

Rukun Nelayan, karena tidaklah mudah mengubah pola pikir para

nelayan yang sudah terbiasa menjual ikan tanpa melalui TPI

Bantuan perahu Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahu sebanyak 992

orang. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa

Barat, Kabupaten Ciamis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Barat, dan Departemen Luar Negeri. Masih banyak nelayan

yang merasa membutuhkan bantuan perahu saat terjadi tsunami,

tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini diduga adanya

ketidakjelasan kriteria nelayan yang harus mendapatkan bantuan

Sumber: Hasil Wawancara

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen MANFAAT

Walaupun nampaknya sudah banyak kebijakan pemberdayaan yang dilakukan

oleh berbagai pihak kepada para nelayan di Kecamatan Pangandaran, namun hasilnya

masih belum terasa secara signifikan. Hal ini karena implementasi kebijakan tersebut

lebih banyak bersifat parsial dan pendekatan proyek, tidak secara terintegrasi dengan

tujuan yang jelas. Sehingga manfaat yang dirasakan juga hanya saat memperoleh

bantuan, tidak terjadi secara berkesinambungan untuk pengembangan usaha para nelayan.

Dan pada akhirnya tetap belum dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Untuk

itu perlu dirumuskan strategi-strategi pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran

yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang. Hasil evaluasi

dengan menggunakan empat jenis dampak dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran

Program Dampak pada Dampak pada Dampak pada Dampak pada

Pemberdayaan kehidupan proses

sikap publik kualitas

ekonomi pembuatan

kehidupan

kebijakan

individu

1 2 3 4 5

Pembangunan PPI Tidak ada dampak Kega galan Program ini Tidak ada dampak

yang signifikan,

karena

pembangunan PPI

program

harusnya

berdampak

ini

baik

berdampak jelek

pada sikap publik.

Artinya, kegagalan

yang signifikan,

karena

pembangunan PPI

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Bantuan sosial

usaha perikanan

Dana bergulir

sudah terhenti

sejak tahun 2006

Bantuan ini hanya

menambah

pemasukan jangka

pendek, dan lebih

banyak digunakan

untuk menutupi

kebutuhan se harihari,

tidak

menambah

penghasilan dalam

jangka panjang

Bantuan ini hanya

menambah

pemasukan jangka

pendek, dan lebih

banyak digunakan

untuk menutupi

kebutuhan se harihari,

tidak

menambah

penghasilan dalam

jangka panjang

pada proses

pembuatan

kebijakan. Artinya,

pemerintah bisa

mencari alternatif

program

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

Kurang efektifnya

program ini

harusnya

berdampak baik

pada proses

pembuatan

kebijakan. Artinya,

pemerintah bisa

mencari alternatif

program

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

Kurang efektifnya

program ini

harusnya

berdampak baik

pada proses

pembuatan

kebijakan. Artinya,

pemerintah bisa

mencari alternatif

program

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

program

membuat

masyarakat

kehilangan

kepercayaan

terhadap

pemerintah

ini

Sikap publik

terhadap program

ini kurang baik,

karena akan

membuat nelayan

semakin

tergantung pada

bantuan semacam

ini, tanpa berusaha

meningkatkan

kemampuan dalam

usahanya

Sikap publik

terhadap program

ini kurang baik,

karena akan

membuat nelayan

semakin

tergantung pada

bantuan semacam

ini, tanpa berusaha

meningkatkan

kemampuan dalam

usahanya

sudah terhenti

sejak tahun 2006

Tidak ada dampak

yang signifikan,

karena lebih

banyak digunakan

untuk menutupi

kehidupan seharihari

Tidak ada dampak

yang signifikan,

karena lebih

banyak digunakan

untuk menutupi

kehidupan seharihari

Tabel 4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran (lanjutan)

1 2 3 4 5

Pembinaan Belum ada Kurang efektifnya Sikap publik Bagi yang

manajemen usaha, dampak yang program ini terhadap program menerima program

mutu dan signifikan, karena harusnya

ini sudah cukup pembinaan, terasa

pemasaran hasil pembinaan fokus berdampak baik baik, hanya para ada dampak positif

perikanan pada para petugas pada proses nelayan juga yaitu kemampuan

lelang di TPI pembuatan berharap adamya melaksanakan

kebijakan. Artinya, bimbingan teknis proses lelang

pemerintah bisa yang berkaitan meningkat. Tetapi

mencari alternatif dengan

bagi individu

program

pengembangan nelayan, program

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Peningkatan

kemampuan

organisasi

manajemen

Mina

Pembinaan

mental

nelayan

dan

KUD

sikap

para

Belum ada

dampak yang

signifikan, karena

pembinaan fokus

pada pengurus

dan anggota

PUSKUD Mina

Belum ada

dampak yang

signifikan, karena

displin para

nelayan untuk

menjual hasil

lautnya ke TPI

masih rendah. Hal

ini terlihat dari

tingkat kebocoran

produksi masih

tinggi, yaitu

sekitar 40%

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

Kurang efektifnya

program ini

harusnya

berdampak baik

pada proses

pembuatan

kebijakan. Artinya,

pemerintah bisa

mencari alternatif

program

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

Kurang efektifnya

program ini

harusnya

berdampak baik

pada proses

pembuatan

kebijakan. Artinya,

pemerintah bisa

mencari alternatif

program

pemberdayaan

yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

usahanya, seperti ini tetap masih

cara penangkapan belum terasa

dan pendistribusian dampaknya

yang aman

sehingga kualitas

ikan laut tetap

terjaga

Animo para Bagi anggota

nelayan untuk koperasi terasa

menjadi anggota dampak positif,

koperasi masih minimal bantuanrendah.

Hal ini bantuan yang

terlihat dari jumlah dikoordinasikan

nelayan yang oleh koperasi,

masuk menjadi biasanya

anggota baru 50%. diprioritaskan

Perlu dicari strategi untuk nelayan yang

supaya program ini sudah masuk

bisa berjalan menjadi anggota

dengan efektif koperasi

Sikap publik

terhadap program

ini sudah cukup

baik. Tetapi perlu

dicari program

pembinaan disiplin

yang lebih efektif,

sehingga bisa

mengurangi tingkat

kebocoran

Kualitas kehidupan

para nelayan masih

belum meningkat

secara signifikan

Tabel 4. Dampak Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran (lanjutan)

1 2 3 4 5

Bantuan perahu Dalam jangka Kurang efektifnya Sikap publik Kualitas

panjang belum ada program ini terhadap program kehidupan nelayan

peningkatan harusnya

ini sudah cukup dalam jangka

penghasilan yang berdampak baik baik. Tetapi perlu panjang belum

signifikan. Tetapi pada proses dicari program meningkat secara

paling tidak pembuatan bantuan yang lebih signifikan

dengan bantuan ini kebijakan. Artinya, efektif, sehingga

para nelayan yang pemerintah bisa bisa meningkatkan

kehilangan mencari alternatif kesejahteraan

perahunya masih program

nelayan dalam

bisa melanjutkan pemberdayaan jangka panjang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


usahanya yang betul-betul

dibutuhkan oleh

nelayan

Sumber: Hasil Wawancara

Catatan :

Kolom 2, Dampak pada kehidupan ekonomi meliputi: penghasilan dan nilai tambah.

Kolom 3, Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yang akan dilakukan pada

kebijakan berikutnya.

Kolom 4, Dampak pada sikap publik: dukungan pada pemerintah serta pada program

pemberdayaan.

Kolom 5, Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yg

bersifat non ekonomis

PEMBAHASAN

Berdasarkan evaluasi secara menyeluruh terhadap program pemberdayaan

nelayan di Kecamatan Pangandaran, terlihat bahwa perlu kajian yang lebih komprehensif

untuk menentukan pemberdayaan yang sesuai dengan harapan, yaitu dapat meningkatkan

kesejahteraan para nelayan di Kecamatan Pangandaran dalam jangka panjang. Artinya,

perlu kebijakan yang berpihak pada para nelayan dan pemberdayaan harus merupakan

prioritas, perlu dirancang program yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan

pihak-pihak terkait lainnya. Tentu saja dengan dukungan peraturan dan pedoman yang

jelas. Sehingga pemberdayaan nelayan tidak hanya sekedar proyek yang selesai dalam

waktu singkat dengan nelayan sebagai objek penderita.

Sudah saatnya, pemberdayaan nelayan lebih difokuskan pada pengembangan

usaha para nelayan dengan komoditi utamanya adalah hasil laut, dalam hal ini yang

dominan adalah ikan. Artinya, pemerintah perlu melakukan intervensi supaya usaha para

nelayan dapat berjalan dengan lancar serta rantai pasok ikan laut mulai dari nelayan

sampai ke konsumen tetap terjaga kesinambungannya.

Siregar, A.B. dkk. (2007; 30) memetakan rantai nilai industri perikanan sebagai

dasar pembentukan klaster industri serta menentukan kebijakan pengembangannya.

Dalam penelitian ini juga dibahas tentang pengembangan pola operasi nelayan berbasis

armada sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas nelayan.

Ada enam subsistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu: (1)

Subsistem populasi ikan, (2) Subsistem armada kapal, (3) Subsistem populasi nelayan,

(4) Subsistem pasar ikan, (5) Subsistem finansial, dan (6) Subsistem industri pendukung.

Keterkaitan antar subsistem dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


STOK

(POTENSI)

IKAN

PASAR

IKAN

INDUSTRI

PENDKG

ARMADA

KAPAL

FINANSIAL

POPULASI

NELAYAN

Gambar 1. Subsistem Dalam Operasi Penangkapan Ikan, Siregar dkk. (2007: 30)

Penelitian ini menggunakan metoda dinamika sistem sebagai alat perancangan

kebijakan sistem operasi nelayan. Model yang dikembangkan menggunakan tiga ukuran

performansi untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan sistem operasi perikanan,

yaitu:

(1) Pendapatan per kapita nelayan (perspektif ekonomi nelayan)

(2) Produksi ikan (perspektif ekonomi nasional)

(3) Populasi/stok ikan (perspektif lingkungan)

Hasil simulasi kebijakan menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, perbaikan

sistem operasi yang dilakukan berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan kapasitas

efektif penangkapan ikan, serta stok ikan secara bertahap dapat meningkatkan pendapatan

nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Kebijakan di atas dapat diimplementasikan dengan efektif jika nelayan sudah

dapat memasok hasil laut dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar yang

dipersyaratkan. Sementara di Indonesia secara umum masih didominasi oleh nelayan

tradisional yang pergi melaut dengan menggunakan kapal sederhana tanpa dibekali

teknologi penyimpanan yang baik, sehingga kualitas ikan ketika tiba di tempat

pendaratan sudah menurun secara ekonomis (Heruwati, 2002; 94). Alternatif lain yang

ditawarkan oleh Heruwati (2002; 94) adalah pemberdayaan nelayan dalam hal

pengolahan ikan secara tradisional. Pengolahan ikan secara tradisional lebih banyak

didasarkan atas konsepsi yang diwariskan secara tradisional. Ciri khas yang menonjol

dari pengolahan tradisional adalah jenis dan mutu bahan baku serta bahan pembantu yang

sangat bervariasi, dan kondisi lingkungan yang sulit dikontrol. Cara, proses, dan prosedur

selalu berbeda menurut tempat, individu, dan keadaan, lebih banyak tergantung pada

faktor alam, perlakuan tidak terukur secara kuantitatif, satuan tidak rasional, sehingga

proses tidak dapat diulang dengan hasil yang identik. Akibatnya, produk yang dihasilkan

tidak seragam secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan daya awet yang bervariasi,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


sehingga sulit distandarisasikan. Oleh karena itu, demi perlindungan terhadap konsumen,

pengembangan pengolahan tradisional harus disertai beberapa upaya perbaikan. Upayaupaya

perbaikan yang dapat dilakukan terutama terkait dengan perbaikan proses

pengolahan, rasionalisasi dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan mutu.

Perbaikan proses pengolahan diperlukan untuk menghasilkan produk yang

konsisten sifat fungsionalnya dengan mutu dan nilai nutrisi yang tinggi serta aman bagi

konsumen. Agar diperoleh produk dengan mutu yang mantap dan stabil, proses

pengolahan harus dilakukan secara rasional dan baku. Rasionalisasi dan standarisasi

hendaknya dilakukan mulai dari bahan baku, bahan pembantu, poses pengolahan, sampai

lingkungan pengolahan. Kondisi fisik dan bakterial, komposisi kimia, serta kesegaran

bahan baku dan bahan pembantu harus diketahui untuk memilih proses pengolahan yang

tepat. Dengan standarisasi maka konsumen akan mendapatkan produk yang sesuai

dengan yang seharusnya. Kondisi ini juga akan membuka peluang pengembangan

pemasaran produk olahan tradisional, termasuk di luar negeri (Heruwati, 2002; 96).

Proses pengolahan juga harus memperhatikan mutu dan jaminan mutu yang

merupakan bagian dari kehidupan modern. Oleh karena itu, dalam konstelasi global dunia

modern dewasa ini, konsep mutu dan jaminan nutu harus ditetapkan dalam

pengembangan produk olahan ikan tradisional. Tanpa prinsip tersebut, produk olahan

tradisional akan segera ditinggalkan oleh masyarakat (Heruwati, 2002; 97).

Pemberdayaan nelayan dengan cara mengembangkan usaha perikanan, baik

secara tradisional atau pun berbasis klaster yang telah disebutkan di atas, dapat dipastikan

akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Karena pada dasarnya

masyarakat Indonesia menyadari pentingnya sumber daya pesisir dan lautan sebagai

sumber penunjang kehidupannya. Hal ini tercermin dari anggapan bahwa sumber daya

pesisir dan laut merupakan sumber utama bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

Fakta juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap

ketersediaan sumberdaya pesisir dan lautan bagi generasi yang akan datang. Disamping

itu, masyarakat secara umum bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan

sumberdaya serta ekosistem pesisir dan laut (Dutton, I.M. dkk. 2001; 50).

Pemberdayaan nelayan juga akan lebih cepat terealisasi dengan cara

mengakt ifkan kembali lembaga ekonomi, seperti KUD, untuk membantu kelompokkelompok

usaha nelayan dan pengolah ikan, sehingga masyarakat dapat memperoleh

harga jual yang lebih baik (Karubaba, C.T. 2001; 11). Satu hal lagi yang harus

diperhat ikan dalam menjalankan pogram-program pemberdayaan nelayan adalah

mengesampingkan dulu ukuran ekonomi. Sejalan dengan pendapat Paskarina, C (2007;

33) bahwa kebijakan jangan hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi lebih

kepada tercapainya kepuasan stakeholders dan pengembangan komunitas.

Konsep pemberdayaan yang mana pun yang akan diterapkan, ada baiknya jika

konsep kebijakan pemberdayaan nelayan yang akan dirumuskan mengadopsi model

pengembangan agroindustri seperti yang telah dirancang oleh Lembaga Pengabdian

Kepada Masyarakat (2006; III-1). Perumusan kebijakan sebaiknya dirancang berdasarkan

kondisi ideal yang diinginkan di masa depan yang berfungsi sebagai suatu tujuan umum

(goal) yang ditetapkan berdasarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat serta ideologi

pengembangan usaha perikanan yang dianut oleh pembuat kebijakan. Goal tersebut

kemudian dijabarkan menjadi deskripsi masa depan nelayan serta kondisi masa kini yang

diperlukan untuk mencapai kondisi masa depan tersebut. Berdasarkan perbedaan antara

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


kondisi yang diperlukan dengan kondisi aktual saat ini, dan dengan memperhatikan

keterbatasan dan kendala yang dihadapi, ditetapkan tujuan-tujuan khusus (objektif)

kebijakan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Konsep pemberdayaan nelayan

dengan memperhatikan kondisi masa depan yang ideal dan kondisi nelayan masa kini

dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Kondisi masa depan

nelayan yang

diinginkan KMD

KMK

INTERVENSI

PE MERINTAH Kebijakan Pemberdayaan

KMD

Nelayan

Kondisi nelayan

Kondisi mas a depan nelayan

ma sa kini

yang diinginkan, jika

pemerintah tidak melakukan

Gambar 2 K onsep intervensi Pemberdayaan Nelaya n

Setelah konsep pemberdaya an nelayan dirumuskan de ngan baik, selanjutnya

harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan pemberdayaan nelayan tersebut. Mahmudi, A. (2008; 88-97) menyatakan

bahwa secara teoritis ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berperan pent ing untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan.

Minimal ada dua hal penting dalam kaitannya dengan aspek komunikasi, yaitu kejelasan

informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan serta koordinasi antar bagian terkait.

Dalam kaitannya dengan sumber daya, ada tiga sumber daya penting yang menentukan

keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan,

dan sumber daya sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang saling

melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan

memegang peranan kunci. SDM merupakan faktor aktif yg bertugas mengelola dan

memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana

yang lengkap tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung

dengan sumber daya manusia yang profesional. Sementara itu, aspek finansial merupakan

aspek yang juga berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek finansial

berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti untuk biaya

pelayanan publik, pengadaan sarana dan prasarana, biaya transportasi, atau pun

penyelenggaraan pelatihan. Aspek sarana dan prasarana t idak bisa diabaikan dalam upaya

implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana seperti kendaraan, komputer, kelengkapan

alat tulis kantor, filing kabinet, dan sarana komunikasi sangat diperlukan untuk

pelaksanaan tugas sehari-hari.

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimilliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi

yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, naka proses implementasi akan menjadi tidak

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


efektif. Disposisi juga terkait dengan respon implementor terhadap kebijakan,

pemahaman terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Dalam kaitannya dengan respon implementor, maka salah satu hal yang

diperlukan adalah adanya dukungan dari pembuat kebijakan. Tanpa adanya dukungan,

maka pelaksana kebijakan akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga

kinerjanya tidak dapat optimal. Struktur birokrasi juga merupakan instrumen yang

penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan,

garis komando, dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Aspek-aspek yang

terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standard operational procedure

(SOP), pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang

jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan.

Penjabaran di atas bisa menjadi alternatif perumusan kebijakan pemberdayaan

nelayan, baik secara tradisional atau pun berbasis kluster industri ikan laut. Intervensi

pemerintah terhadap kluster tersebut yang didukung dengan program pemberdayaan yang

jelas, dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Artinya, secara

ekonomi para nelayan dapat lebih mandiri. Di sisi lain akan terbina kebersamaan antar

pelaku usaha perikanan beserta semua stakeholdersnya. Program pemberdayaan

semacam ini akan lebih terasa manfaatnya dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya,

ada output yang jelas dan dapat dievaluasi manfaatnya untuk kesejahteraan nelayan serta

pengembangan kawasan pesisir secara umum.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan

Pangandaran dari komponen-komponen KONSEP, PROSEDUR, PROSES, HASIL,

DAN MANFAAT, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan yang telah

dilakukan belum terkonsep secara jelas dalam bentuk peraturan yang khusus mengatur

pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya struktur

organisasi pelaksana di lapangan serta tidak tersedianya pedoman yang jelas dan lengkap.

Sehingga ketidakberhasilan program pemberdayaan tidak bisa dijadikan sebagai umpan

balik untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Proses pelaksanaan program pun terkesan

tidak terstruktur, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak berkesinambungan. Hasil

program pemberdayaan selama ini hanya dirasakan sesaat ketika bantuan diberikan.

Karena ketidakjelasan program, maka bantuan finansial yang seharusnya digunakan

untuk pengembangan usaha dalam jangka panjang, pada akhirnya hanya digunakan untuk

menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi pada program pemberdayaan

bantuan usaha perikanan dan dana bergulir. Secara nyata, belum terasa dampak signifikan

yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Pangandaran dalam

jangka panjang. Perlu dicari alternatif kebijakan yang benar-benar terkonsep dan diduga

dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang, sehingga akar

kemiskinan bisa segera diberantas dengan tuntas.

Salah satu alternatif kebijakan pemberdayaan nelayan yang dapat dicoba adalah

intervensi pemerintah dalam usaha perikanan, baik yang bersifat tradisional mau pun

berbasis klaster industri. Pemberdayaan yang berbasis klaster industri perikanan lebih

menekankan pada perbaikan sistem operasi perikanan, mulai dari perbaikan armada

penangkapan sampai ke peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan. Pemberdayaan

nelayan lainnya difokuskan pada

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pengembangan pengolahan tradisional dengan berbagai upaya perbaikan. Upaya-upaya

perbaikan yang dapat dilakukan terutama terkait dengan perbaikan proses pengolahan,

rasionalisasi dan standarisasi, serta jaminan dan pengawasan mutu.

Perumusan konsep kebijakan pemberdayaan perlu memperhatikan kondisi masa

depan nelayan yang ideal dan kondisi nelayaan saat ini, sehingga intervensi pemerintah

dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selanjutnya, perlu diperhatikan juga faktor-faktor

yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan bisa dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

Akib, H. 2008, Snapshot Dampak Kebijakan Publik dalam Program Pengentasan

Kemiskinan. Makalah tidak dipublikasi. Malang; Program Pascasarjana

Universitas Negeri Malang.

Anderson, J.E. 1984, Public Policy Making, CBS College Publishing.

Dutton, I.M, 2001. Sikap dan Persepsi Masyarakat Mengenai Sumder Daya Pesisir dan

Laut di Indonesia. Jurnal Pesisir dan Lautan, Volume 3 No. 33: 45-51.

Heruwati, E.S. 2002. Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang

Pengembangan. Jurnal Litbang Pertanian, Volume 21 No. 3: 92-99.

Karubaba, C.T. 2001. Kajian Pemenuhan Pangan Nelayan pada Musim Timur dan

Musim Barat Kaitannya dengan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir. Jurnal

Pesisir dan Lautan, Volume 3 No. 33: 1-11.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat. 2006. Pengembangan Model Agroindustri dan

Pemasaran Terpadu Komoditi Manggis di Kabupaten Tasikmalaya. Laporan

Penelitian tidak dipublikasi. Bandung; Universitas Padjadjaran Bandung.

Mahmudi, A. 2008. Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi di Lampung

Tengah. Tesis tidak dipublikasi. Bandarlampung; Program Pascasarjana Magister

Administrasi Publik Universitas Terbuka Bandarlampung.

Nurharjadmo dan Wahyu, 2007. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Public, Makalah

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Paskarina, C. 2007. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Laporan

Penelitian tidak dipublikasi. Bandung; Lembaga Penelitian Universitas

Padjadjaran Bandung.

Siregar, A.B. 2007, Perancangan Klaster Industri Perikanan Berbasis Komoditas

Unggulan dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Rantai Nilai. Laporan

Penelitian tidak dipublikasi. Bandung; Jurusan Teknik Industri Institut

Teknologi Bandung.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian

Selatan. Laporan Penelitian tidak dipublikasi. Bandung; Lembaga Penelitian

Universitas Padjadjaran Bandung.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


FORMULASI KEBIJAKAN K2I DIBIDANG

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Oleh:

Khairul Anwar

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru, Telp/Faks

Abstract: This study aims to find synergies decentralization policy formulation by taking

the case of policy conflicts management K2I oil palm plantations in Riau years 2005-

2010. The method used qualitative methods. Interactive method that covers data

collection, data display, data verification, and withdrawal kesimpulan.This study found

that first, the formulation of policy synergy across the ministry after the regional

autonomy is characterized by changing patterns of interaction of bureaucrats,

businessmen, politicians and local elites to the increasingly dynamic; Second, the actors

attempt to mobilize resources and conflicting preferences; Third, arenas and networks

used by local elites increasingly overlap. The results of this study is expected to

contribute to science and technology policy formulation in the form of synergy model,

conflict mapping and plantation-based policy recommendations for national and local

governments in improving development policies in the future.

Key words: policy issues,, the dynamics of actors, policy formulation, bureaucracy, local

elites

Persoalan besar di Indonesia termasuk Riau sejak diterapkannya kebijakan

desentralisasi dan

otonomi daerah adalah semakin maraknya konflik yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) terutama perkebunan kelapa sawit. Studi

Casson (2000:274), dan Hidayat (2001:77), menunjukkan bahwa hal konflik ini tidak

hanya melibatkan pemerintah (Daerah), perusahaan, masyarakat lokal, tetapi sudah

melibatkan dunia internasional. Secara faktual konflik itu terlihat antara lain dari friksi

antara gubernur dan wakil gubernur Riau, 2005 (Zulfilmani.,2005:20 ) dan konflik

masyarakat dengan kelompok internasional misalnya green feace

Fakta itu menunjukkan bahwa konflik semakin banyak dan intensitasnya semakin

meningkat. Pengamatan awal menimbulkan dugaan bahwa konflik ini berkaitan dengan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


formulasi kebijakan publik

mengenai perkebunan kelapa sawit. Studi ini dilakukan

berdasarkan asumsi bahwa kebijakan publik adalah akibat dari pergulatan pihak-pihak

yang berkepentingan atau aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab

pertanyaan pokok penelitian adalah formulasi sinergi kebijakan yang bagaimamanakah

yang dapat mengelola konflik kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau 2005-

2010 Pertanyaan pokok tersebut dapat dirinci secara lebih spesifik adalah sebagai

berikut: Siapa saja aktor terlibat dalam proses kebijakan itu Apa kepentingan dan

masalah kebijakan

masing-masing aktor Bagaimanakah preferensi para aktor

mengorganisir diri dan berkoalisi,dan apa yang menjadi sumberdaya politik para aktor

lokal tersebut Untuk lebih memudahkan memahami formulasi kebijakan publik harus

digunakan suatu pendekatan atau model tertentu. Salah satu model dalam formulasi

kebijakan publik adalah pendekatan model kelompok.

Model teori kelompok menurut Nugroho (2008:3630) mengandaikan kebijakan

sebagai keseimbangan. Disini individu dan kelompok-kelompok berkepentingan

berinteraksi baik secara formal maupun secara informal. Peran sistem politik adalah

untuk memenejemen pengelolaan konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan

masing-masing kelompok atau aktor. Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan

publik adalah pembuat kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan,kekuatan kekuatan

polit ik dan kelompok penekan (pressure group). Berdasarkan teori kelompok tersebut

maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis formulasi kebijakan K2I dibidang

perkebunan kelapa sawit di Riau tahun 2005-2010. Secara khusus penelitian bertujuan

untuk a) menegetahui aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan,b)

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


mengidentifikasi kepent ingan-kepentingan masing aktor,c) bagaimana aktor

mengorganisir diri dan berkoalisi serta, d) apa kekuatan atau sumberdaya aktor-aktor

tersebut.

Dalam menganalisis formulasi kebijakan K2I perkebunan kelapa sawit ditempuh

4 (empat) langkah yaitu: Pertama, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor yang

―mendukung‖ atau yang ―menolak‖ kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau, dan

menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. Langkah ini mengasumsikan

para aktor adalah individu atau institusi yang berupaya

memaksimalkan utulitas, dan

melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan.

Aktor-aktor tersebut baik yang berasal dari kalangan birokrasi seperti Kepala Daerah,

Bupati, Dinas perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perivinsi Riau. Selain itu akan dianalisis juga

perilaku aktor dari kalangan Perusahaan pengembang kebun sawit K2I.

Kedua, menggambarkan preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan

perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di Riau. Sebagaimana diketahui bahwa

terdapat setidaknya empat pola kebijakan pengembangan kelapa sawit yakni Pola ;

Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Rakyat, dan

Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Dari keempat pola tersebut dalam perumusannya terdapat

paling tidak empat isu utama yang terkait dengan kebijakan perkebunan, yaitu;

pertanahan, lapangan kerja, teknologi, dan lingkungan.

Dalam menentukan pilihan-

pilihan terhadap penanganan isu-isu ini para aktor digambarkan sebagai pihak yang suka

pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Ketiga, mendiskripsikan bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan.

Koalisi ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya tawar terhadap kelompok lain.

Para aktor mengkrompomikan kepentingannya dengan aktor atau kelompok lainnya.

Langkah ini antara lain bertujuan

untuk mendapatkan dukungan dalam memperkuat

koalisi. Para aktor melakukan tindakan yang dapat diklasifikasikan bersifat

―mendukung‖, ―menolak‖ dan ―menerima dengan syarat‖

kebijakan. Dalam kasus

pembangunan kelapa sawit di Riau, masing-masing kelompok saling mempengaruhi isu

kebijakan. Kelompok yang mendukung kebijakan kelapa sawit misalnya Pemda maupun

swasta melakukan konsolidasi. Tujuannya agar dapat meyakinkan pihak yang menolak

atau yang menerima dengan syarat kebijakan pada akhirnya dapat menerima.

Keempat, menganalisis bagaimana para aktor berinteraksi dengan lembagalembaga

sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai

tujuan. Apakah memakai pendekatan ‖bergaining‖, ‖persuasi‖, atau ‖komando‖ Aktor

yang responnya ‖mendukung‖ pembangunan perkebunan kelapa sawit baik dari Pemda

maupun Swasta mempunyai sumber daya ekonomi-politik besar kemungkinan melakukan

tawar menawar atau ‖tekanan‖ kepada

aktor yang responnya ‖menolak‖ kebijakan

kelapa sawit yang diperoleh masyarakat Riau.

METODE.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Alasan penulis menggunakan

metode ini adalah karena studi formulasi kebijakan desentralisasi kasus kebijakan

perkebunan kelapa sawit melibatkan banyak variabel dan sedikit

variabel yang dapat

dikontrol secara jelas. Untuk mengatasinya, dipilihlah strategi penelitian studi kasus.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sumber data yang dipergunakan dalam studi ini adalah data sekunder maupun primer.

Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan

kelapa sawit, baik dicetak ataupun elektronik. Sumber data sekunder ini adalah; laporan

penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, peraturan perundangan, surat kabar Riau Pos, Riau

Tribune, Riau Mandiri, Kompas, majalah Ekskutif, Tempo, peta lokasi, selebaran, risalah

rapat, data direktori perusahaan perkebunan yang diterbit Badan Pusat Statistik (BPS),

dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet.

Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam

dengan

key imforman yaitu tokoh-tokoh lokal yang mengetahui sejarah dan

pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau yang berada pada empat wilayah

Kabupaten yang dianggap memiliki luas lahan sawit terbesar; Rokan Hulu, Kampar,

Kunatan SIngingi, dan Siak. Tujuan wawancara itu adalah: Pertama, untuk

mengungkapkan dukungan masing-masing aktor terhadap pilihan kebijakan kelapa sawit;

Kedua, untuk mengumpulkan data lebih lengkap mengenai elit kebijakan perkebunan;

dan Ketiga, untuk memperoleh pemahaman tantang bagaimana aktor mengorganisir diri

dan berkoalisi dengan kelompok social lain . Sebelum memilih aktor lokal terlibih dahulu

perlu menyusun peta sementara elit lokal. Secara umum kajian ini membagi dua kategori

aktor konteks lokal, yaitu aktor pemerintah dan non-pemerintah. Aktor pemerintah baik

di tingkat provinsi maupun Kabupaten seperti: gubernur Riau , sekretaris Daerah, Bupati,

Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas kehutanan, Badan pertanahan nasional (BPN),

Ketua atau anggota DPRD propinsi dan kabupaten, tokoh bisnis, tokoh politik, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, Badan Ekskutif mahasiswa, perbankan,

pengusaha swasta perkebunan (domistik, internasional), pengusaha Negara perkebunan,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dan perorangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di

Riau.

Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan

membuat kunjungan lapangan kepada peristiwa yang terkait isu kebijakan kelapa sawit.

Observasi ini meliputi , seperti rapat terbuka, pertemuan, demontrasi, kunjungan ke

lokasi perkebunan. Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan

polit ik yang relevan dan memuat karakrateristik kasus. Dalam observasi in data diperoleh

berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

HASIL

Para Pihak yang Terlibat Proses Kebijakan.

Untuk mengidentifikasi para pihak dalam formulasi kebijakan perkebunan K2I,

duperlukan upaya mengelompokkan para aktor yang terlibat yaitu, para elit yang bersifat

mendukung, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan K2I. Dinamika respon para

aktor dalam formulasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh karakteristik kepemerintahan

nasional yang berlaku dan karakteristik khas ini mewarnai penyelengaraan pemerintahan

lokal di Riau. Pertama, kelompok mendukung yang diwakili Kepala Daerah. Para aktor

birokrasi

masa ORBA memiliki keperluan mendapatkan dan memanfaatkan devisa.

Sedangkan masa pasca ORBA, para elit lokal Riau memperebutkan kendali atas

Formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit dan secara individual atau terlembaga

misalnya mengejar

PBB, lahan HGU, dukungan suara dalam Pilkada-L seperti yang

diungkapkan oleh salah seorang informan. Perbedaannya hanya terletak pada sarana,

basis dukungan, dan aktor yang semakin kompleks. Fenomena politik ini terlihat pada

tabel 1 berikut:

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 1. Identifikasi Aktor,Kepentingan,Basis Institusional,Sumberdaya Politik

Terkait Isu Kebijakan Kelapa Sawit Periode 2005-2010

Aktor

Kepentingan

Basis

Institusionil

Pemerintah

KELOMPOK 1 KELOMPOK 2 KELOMPOK 3

MENDUKUNG MENDUKUNGDGN MENOLAK

SYARAT

Kepala Daerah

Bupati, Camat,

Kades,

Disbun,Dishut,

BPN,Disnaker,

Bappeda,

Disperindg.

Mencapai

pertumbuhan

ekonomi

surplus kelapa

sawit

Non

Pemerintah

Komisi

DPRD Riau,

Chdr, Purba,

Jhar.PT.

Gerbarng

GAPI,

Bank,

Dupon,Wilma,

Marihat

Bakri,PTPN

Masanto,

IKJRS,

Gapensi

Pendapa

tan dan

pemasaran

dlam meraih

laba dari

produksi

Birokrasi Bisnis dan

masy.lokal

Pemerin-

Tah

WanAB,

bupati

Inhu,Siak,

Pemerata

an dalam

rangka

mengur

angi

kemiski

nan

Birokrasi

Sumber Daya Akses

informasi dan

Pengenda

lian produksi ,

Kewenanga

n dan akses

pembuatan akses kapital, ke pucuk

keputusan dan proses pimpinan

lokal

Sumber: analisi wawancara,dokumen,dan observasi, 2010

Non

Pemerin-

Tah

PAN,PPP,PK

B,Akademisi

,KUD Sawit

Jaya,TE,

MA,TAR,

Rona Lingku

Ngan

Riau,WWF

PDI-

P,MS,Jenewi

Almadi,

Pemera

taan pendapa

tan sejalan

menjaga

kelestaran

lingkungan

LSM,

akademisi,

dan Parpol

Akses

jaringan

kelembag

aan sosial

Pemerintah

Wan AB,

Kades Kala

Cinku

Penguatan

kapasitas

masy.lokalda

n kelestarian

lingkungan

(hutan)

Birokrasi

Non

Pemerintah

TR,Riau Mandiri,

PKS, FKR, AA,

EEH,

,Jali,Walhi,LBH,LP

AD,LALH,Elang,K

AR,AMAR,KALIP

TRA,

Sialang

AIR,Jikalahari,Kabu

t Riau,Mafakumala

UIR,Sawit

Wach,Ma

Pala Pylomina,

Redistribusi

asset dan posisi

tawar politik

masy.lokal

LSM dan akademisi

Akses ke Membentuk wacana

Parpol, dan mengendalikan

lembaga massa

sosial, proses

kebijakan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah aktor yang menanamkan pengaruh politik

dalam penyusunan kebijakan kelapa sawit K2I sangat beragam basis institusionil,

kepentingan dan sumberdaya politik yang dimiliki pada masing-masing kelompok.

Masing-masing kelompok aktor berupaya agar tujuan dan preferensi politiknya

tercapai.karena itu poersaingan antar aktor tidak hanya terjadi antar kelompok misalnya

kelompok yang mendukung dengan menolak tetapi terjadi juga dalam kelompok yang

sama-sama mendukung atau menolak kebijakan K2I.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kedua,kelompok yang menolak diwakili tokoh lokal. Kepent ingan langsung Tokoh

lokal ini sesugguhnya tidaklah jelas seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nara

sumber. Sementara kepentingan tidak langsung hanyalah bersifat normatif, yakni

membentuk opini publik mengenai hak-hak masyarakat lokal yang dimiliki secara turun

temurun. Kendatipun demikian, kelompok yang menolak kebijkan K2I memiliki

komitmen yang

sangat tinggi kepada daerah misalnya memperjuangkan agar hak-hak

ulayat masyarat lokal tidak dilanggar dalam membuka perkebunan. Untuk itu, tokoh ini

mengikuti secara seksama setiap isu pembangunan perkebunan sejak awal di buka hingga

dewasa ini.Setelah ORBA runtuh, kelompok ini semakin terbuka menanamkan pengaruh

polit ik dalam proses kebijakan perkebunan di Riau.

Ketiga, kelompok menerima dengan syarat yang diwakili Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Riau

DPRD sebenarnya mempunyai kekuasaan politik yang

sangat besar sebagai representasi dari seluruh rakyat yang diplih melalui Pemilu.

Kedaulatan masyarakat lokal menguat setelah diterapkannya desentralisasi pada masa

pasca ORBA. Dalam kasus kebun K2I, DPRD Riau menerima dengan sejumlah syarat

terhadap usulan kebijakan perkebunan kepala sawit K2I.. Kendatipun kemudian, lembaga

polit ik ini memposisikan diri menerima kebijakan. Penolakan ini dilakukan DPRD Riau

karena usulan kebijakan perkebunan itu dinilai tidak jelas teknis pelaksanaan maupun

konsep anggaran.(Notulensi FGD,2007:4):

Koalisi dan Kerjasama Aktor Lokal.

Para aktor lokal berkerjasama dengan memakai arena interaksi lokal yang

semakin banyak dan jaringan para aktor semakin tumpang tindih. Gambaran lebih rinci

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


fenomena politik lokal terkait formulasi kebijakan kebun K2I dapat dilihat tabel berikut

ini:

Tabel 2. Matrik Aktor,Kepent ingan, Basis Dukungan,dan Arena Kebijakan.

Elemen

Aktor

Kepentingan Arena Jaringan Siasat-siasat Kelp

yg dirugi

kan

Kelompok

Pendukung/

diuntungkan

Aktor

Rezim

1998-

2003

Aktor

Rezim

2003-

2008

‖Devisa‖

PAD

‖Devisa‖

dan PAD

Birokrasi,

DPR,DPRD

Paarpol,

DewanPakar

Daerah

Birokrasi

pusat-daerah

Parpol,Koni,

Lembaga

adat

Birokrasi,

Parpol,Kelompok

Sosial,akademisi

Pengusaha sawit

Birokrasi,Pers

lokal,Perusahaan,

Kebudayaan,seni

Olah

raga,Gapensi,

APSI,hub.

Malaysia

Sumber: Data wawancara,FGD,dokumentasi, 2010

Negosiasi ke

Pusat,DPR,LSM,

Tokoh masy.

lokal

Merangkul

Tokoh

lokal,perusahaan

Tokohpers,

melakukan

Acara nasional

dan

internasional,

Menerima gelargelartradisional,

Membuat adat

Masy.adat,

Tab,

Jikalahari,

Walhi

Masy.adat,

LSMlingku

ngan,Walhi

WWF,Jika

Lahari,

PPLH,

Tab,

Lembaga

Adat,

DPRD

Birokrasi,DPD,

Partai,militer,

DPD,Toma,

Gaki

Birokrasi

Parpol,

PBS/PBN,

Birokrasi,PWI,

Tokoh lokal,

Gapensi,

sejumlah aktor

Pusat,Pemda

Inhil,Rohul,Siak

Rohil,P.Baru

Dalam kasus perkebunan kelapa sawit K2I, para aktor utama birokrasi lokal,

polit isi, dan pengusaha masing-masing memperjuangkan kepentingannya, birokrat

menjadikan kelapa sawit sebagai basis materil dalam mempertahankan dan mencapai

kekuasaan lokal. Para politisi lokal memanfaatkan para pengusaha nasional dan

internasional sebagai motor penggerak untuk mengontrol modal, perizinan, dan

sumberdaya politik yang lebih efisien. Kemudian, para pengusaha perkebunan melakukan

tindakan-tindakan dalam rangka mengontrol struktur produksi kebun yang dikuasai di

tingkat lokal.

Preferensi Aktor Dalam Merumuskan Kebijakan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Selama penyusunan Kebijakan K2I, sudah dua kali pergantian kepala Disbun

Riau. Saling lempar tanggungjawab tidak hanya antara Kepala Dinas (Kadis) lama dan

baru. Tetapi terjadi juga antara Kadis dan Wakadisbun yang membidangi kebun K2I.

Selain itu, hampir semua fraksi di DPRD Riau mempersoalankan kinerja Kebun K2I

dalam

paripurna pertanggungjawaban penggunaan APBD 2006. Dalam situasi itulah

interaksi para aktor yang terlibat kebijakan perkebunan kelapa sawit

berkembang dan

kemudian mewarnai perpolitikan Riau.

Menurut informan, bahwa para birokrat di lingkungan pemerintah provinsi Riau

dalam hal ini bersifat mendua. Secara institusional berupaya

mengejar bagaimana

kebijakan perkebunan memberikan kontribusi kepada APBD Riau diisatu sisi. Sebagai

gambaran kontribusi perkabunan itu adalah PBB, Iuran Pembangunan Desa (IPEDES)

misalnya di Kecamatan Tapung Kampar Rp.5000,- s/d Rp.6.500,-/ha., 45 % penerimaan

pajak di Riau berasal dari perkebunan. Di bawah ini di gambarkan penerimaan PBB dua

Desa kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3. Gambaran Besaran PBB di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dan

Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2008/2009

Kecamatan Pangkalan Besaran Pajak Jumlah Responden Luas Lahan

Kerinci

(ha)

Desa:

Bukit Agung Rp.15.121,- 13 0rang 0,4 (ladang)

Rp. 34.000,-

1,8 (kebun)

Rp. 7.680-Rp.20.820.

Bumi 96 M2,Bangunan

Rp.15.000-Rp.47.000.

36 M2

Lubuk Dalam Rp. 15.121 19 orang 0,4 (ladang)

Rp. 34.000

(1,8 Kebun)

Rp.7.680-Rp.20.820.

Bumi 96 M2,Bangunan

Rp.27.000-Rp.47.000.

36 M2

Kecamatan Kunto .

Darussalam

Desa

Bagan Tujuh Rp.27.000,- 13 orang 0,4 (ladang)

Rp.20.940-Rp.24.000,-

(1,8 Kebun)

Rp.47.000-Rp70.000- Bumi ,Bangunan 36

M2

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Muara Intan Rp.27.000,- 11 orang 0,4 (ladang)

Rp.7.000-Rp.47.000,-

(1,8 Kebun)

Rp. 15.000-Rp47.000- Bumi ,Bangunan 36

M2

Sumber: Kantor Kepala Desa Ujung Batu,Bank Riau Capem Ujung Batu,Kantor Kepala Desa Bukit

Agung,masing-masing Desa 57 responden.Wawancara beberapa petani pekebun.

Kontribusi besaran nilai PBB ditentukan oleh luas, pola perkebunan, dan harga

yang diterapkan. Pada prinsipnya Pola PBS dan PIR-Trans memiliki objek pajak dengan

ragam lahan kebun yang relatif sama yaitu lahan kebun, ladang, dan bangunan.

Sedangkan perkebunan rakyat (swadaya) hanya lahan kebun. Menurut responden

sebelum proses konversi dari perusahaan kepada petani plasma PBB dibayar oleh

perusahaan, petani plasma membayar (melalui kelompok tani atau Kepala Desa) sesudah

kepemilikan lahan diserahkan.

Disisi lain, hasil kebijakan masuk ke APBN berdasarkan data statistik

2004/2005 ekspor CPO dan turunannya sekitar US$ 2.076/18.852 triliun. Perhitungan

pajak ekspor (PE) 1,5% = 99,254 milyar semua masuk ke APBN Pusat. Jika pajak ekspor

ini dinaikkan 6,5% maka PE CPO dan turunannya dari Riau ke Pusat menjadi Rp 1.225 T

(notulensi FKMR, 14 Juni 2007).

Tabel 4. Jenis Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit

1 Pajak penghasilan (PPH 21) karyawan/staf yang bekerja di industri kelapa sawit 5%-

35%

2 PPH 22 barang income dari luar negeri

3 PPh 23 pada jasa kontrak perkebunan pada pihak ke-3 sebesar 4,5%-10% dari nilai

kontrak.

4 PPH 25 pajak penghasil barang 35% dari keuntungan perusahaan.

5 Jenis lain PBB tergantung luas tanah nilainya 2.450/M2 lahan

6 Pungutan ekspor (PE) untuk menjaga suplay CPO untuk dalam negeri 1,5% -6,5%

dikalikan nilai ekspor. Di Indonesia ada pungutan ekspor sama dengan Malaysia. Di

Indonesia PE masuk pusat sedangkan di Malaysia digunakan untuk:

1).Riset kelapa sawit

2).Promosi

3).Dana standby kalau minyak naik

PPN 10% dari kernel/CPO

7 Pungutan ketika mendapat HGU

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


8 BPHTB

9 Pajak air bawah tanah

10 Pajak penggunaan genset

11

Sumber:GAKPI,dan Data Olahan,2007,2010

Apakah para tokoh dan birokrat yang nota bene

adalah orang yang dipercaya

memperjuangkan kepentingan publik. Namun hal ini dibantah oleh informan lain seorang

polit isi, yang menyatakan bahwa para tokoh lokal dan Pemda telah berupaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan perkebunan kelapa

sawit. Program PIR teruji mengangkat ekonomi masyarakat Riau di dalam dan di sekitar

kebun, memang dalam pelaksanaannya, kebijakan ini banyak kendala. Karena itu, animo

masyarakat Riau tentang kebun cukup tinggi.

Dengan penjelasan diatas. Informan juga ingin mengatakan bahwa Pemerintah

tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dalam persaingan menerapkan

kebijakan perkebunan di Riau. Bahkan untuk menegaskan hal itu informan ini memberi

contoh desa Tandun sebagai area pertama perkebunan di Riau yang nota bene

menerapkan pola PIR-Bun. Informan ini menyatakan bahwa pendapatan bersih petani

plasma PIR kelapa sawit Rp.2.000.000/KK/bulan/ha hampir dua kali lipat pendapatan

bersih petani plasma PIR karet Rp.1000.000,/KK/bulan.

Sumber Daya Yang Dimiliki Para Aktor.

Program kebun K2I, melibatkan berbagai elit lokal yang bersaing, berinteraksi

dalam berbagai arena, memakai jaringan, simbol-simbol tradisional diantara kelompokkelompok

di tingkat lokal. Namun politik persaingan aktor yang bersifat resiplokal ini

ternyata tidak mampu melahirkan dan mengembangkan proses pengambilan keputusan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


lokal yang menguntungkan masyarakat, terutama dalam suasana konflik, karena sebabsebab

yang akan diuraikan berikut ini.

Dalam kasus perkebunan kelapa sawit K2I, para aktor utama birokrasi lokal,

polit isi, dan pengusaha masing-masing memperjuangkan kepentingannya, birokrat

menjadikan kelapa sawit sebagai basis materil dalam mempertahankan dan mencapai

kekuasaan lokal. Para politisi lokal memanfaatkan para pengusaha nasional dan

internasional sebagai motor penggerak untuk mengontrol modal, perizinan, dan

sumberdaya politik yang lebih efisien. Kemudian, para pengusaha perkebunan melakukan

tindakan-tindakan dalam rangka mengontrol struktur produksi kebun yang dikuasai di

tingkat lokal..

Selain itu, para aktor juga memakai simbol-simbol tradsional berbasiskan etnik

yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Situasi itu lahir dari sifat kebijakan

pembangunan yang eksploitatif dan diperparah oleh kondisi pengusaha-pengusaha lokal

yang relatif memiliki modal tetapi terbatas akses kepada proses pengambilan keputusan

di tingkat pusat.

Menurut DPRD Riau Ketua Komiisi-B, Kebijakan Pemda Riau tentang Kebun

Kelapa sawit K2I sebetulnya dilatar belakangi oleh antusiasme masyarakat ke kebun.

Dalam konteks inilah Komsisi-B mendukung Pemda Riau terkait program strategisnya

K2I. Masih menurut responden ini, semangat orang Riau kalau dibandingkan daerah lain

misalnya Sumatera Barat (Sumbar), animo masyarakat tentang kebun cukup tinggi. Hal

ini sudah teruji dari program PIR-Trans, KKPA.

Selain itu, gagasan kebijakan kebun kelapa sawit K2I tidak lepas dari harapan

elit-elit lokal dalam mengatasi munculnya konflik sosial di Riau. Konflik sosial ini

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


muncul diklaim karena kebijakan perkebunan yang ada selama ini kurang relevan dengan

kondisi dan karakteristik masyarakat di Daerah Riau misalnya tumpang tindih lahan.

Karena itu, menurut Pemda Riau konsep Kebun K2I itu dimulai dari ide penataan

kembali luas areal perusahaan perkebunan swasta (PBS) kelapa sawit yang telah

memiliki waktu operasi lebih dari 10 tahun keatas. Pendataan ini dilakukan oleh Disbun

Riau bersama-sama BPN. Sebelumnya lahan kebun diperuntukkan bagi masyarakat

tempatan melalui misalnya pola KKPA. Namun, Pola KKPA ini mengandung berbagai

kelemahan di Riau antara lain pola int inya dipelihara dengan baik, plasmanya justru

dibiarkan tidak terawat. Kemudian, jumlah tanamannya pun tidak sesuai seharusnya 132

pokok/ha diakali mereka (Wawancara,Maret:2010). Oleh karena itu muncullah alternatif

pola Kebun K2I. Dari sisi lahan, Kebun kelapa sawit yang dibangun tidak ada untuk

perusahaan. Seluruhnya untuk masyarakat miskin , pengembang diberi dana APBD dan

uang ini akan dikembalikan kepada Pemda. Usul ini diharapkan memberikan ide

penyelesaian konflik lahan perkebunan terutama antara perusahaan dan masyarakat

tempatan. Penanganan konflik lahan kelapa sawit ini diharapkan dapat meredam

sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat tempatan .

Sepanjang yang dapat diamati interaksi antara aktor dan kelompok dalam

formulasi kebijakan kelapa sawit K2I berlangsung di Riau sepanjang tahun 2005-2010

dapat dilihat pada gambar 1.

Penerapan

Program Kebun

K2I

Pemda Riau

Kebijakan

Efisiensi

Anggaran,

lahan

Kepala Daerah

Komisi-

DPRD

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Birokrat

Komisi-

DPRD

Program

Kebun

K2I

http://www.pdf4free.com

WAB


PT.GEP

LSM

Lingkungan

Keterangan:

=Aktor = Koalisi =Pengaruh

Gambar 1. Perpolitikan Lokal Terkait Formulasi Kasus Kebijakan Perkebunan Kelapa

sawit K2I, 2005-2010.

Model interaksi aktor dalam situasi konflik perkebunan Kelapa sawit K2I di

dalam skema 1 di atas berbasiskan keputusan lokal yang dilandasi perspektif kelompok ,

mempertimbangkan kekuatan aktor yang berkembang di t ingkat

lokal dalam

memperebutkan sumber daya perkebunan kelapa sawit seperti yang sudah diuraikan

dibahagian terdahulu. Para aktor birokrat berkoalisi dengan swasta

dan berupaya

menanamkan pengaruh ke komisi-komisi DPRD. Konsepsi ini dimaksudkan untuk

memberikan landasan prinsipil aturan main dalam berinteraksi para aktor lokal. Sehingga

model ini diharapkan dapat menekan potensi destruksi misalnya saling bakar, dan

sebagainya. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terjadinya

perubahan dan tumbuhnya dinamika masyarakat di tingkat lokal.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh temuan yang berbeda meskipun

dalam banyak hal sejalan dengan konsep ”Bureaucratic Pluralism‖ dari MacIntyre

(1991:10-11) dan ‖ ”Restricted Pluralism” dari R.William Lidlle (1997:17 ) dalam

menjelaskan formulasi kebijakan masa Orde Baru. Dikatakan sejalan, karena menurut

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


para ilmuwan pluralis ini, pemerintahan Orde Baru dan pasca Orde Baru tidak

sepenuhnya ‖solid‖ dan ‖tertutup‖. Pertama, birokrasi pemerintah pada masa itu tidak

bebas dari perselisihan politik internal. Berbagai kelompok dalam birokrasi, mewakili

kepentingan institusi (misalnya, departemen A versus departemen B) atau individu

(misalnya, menteri A atau menteri B), memperjuangkan hal yang berbeda, walaupun

dalam batas-batas yang ditolerir oleh sistem otoriter itu. Dalam birokrasi masa otoriter

dan (orde reformasi) itu masih dimungkin adanya pluralisme keperluan publik. Kedua,

proses pembuatan keputusan waktu itu juga tidak kedap pengaruh dari luar birokrasi,

yaitu pengaruh dari para aktor non-negara. Dalam sektor-sektor kebijakan publik yang

dianggap tidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu keamanan nasional dan isu publik

tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa mentolerir pengaruh dari luar.

Pengkajian Liddle

(1977:12-14) mengenai kebijakan pertanian beras dan gula, dan

penelitian MacIntyre (1991:16-18)

mengenai kebijakan pemerintah dalam regulasi

industri tekstil, farmasi dan jasa asuransi, yaitu sektor-sektor penting dalam ekonomi

tetapi tidak menyentuh isu keamanan, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde baru

cukup pluralistik. Beberapa kelompok kepentingan bisa memmpengaruhi hasil akhir

proses kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok itu tercermin dalam proses

kebijakan itu. Hasil akhir proses kebijakan itu tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh

pemerintah. Liddle menyebut fenomena ini sebagai ”restricted pluralism”. Berlangsung

formulasi kebijakan yang pluralis, tidak sekadar manolitik, tetapi terbatas hanya dalam

sektor-sektor yang non-publik dan non-keamanan (Mac Cint yre:1991: 16-18).

Di katakan studi ini berbeda, karena dewasa ini terjadi perdebatan di kalangan

ahli politik lokal di Indonesia mengenai perubahan dinamika perpolitikan kelompok

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dalam proses kebijakan pasca Orde Baru. Menurut Baswedan (2007:xii) sejak Soeharto

turun dari kursi kepresidenan, dinamika politik Indonesia memasuki era baru. Di satu sisi

terjadi desentralisasi kekuasaan dari tangan lembaga keperesidenan kepada lembagalembaga

tinggi negara lainnya. Di sisi lain, terjadi desentralisasi otoritas politik dan

adminsitrasi dari pusat ke daerah. Di beberapa daerah efeknya cukup signifikan. Lain

halnya studi yang dilakukan Nordholt dan Klinken (2007:10-11) dan Pamungkas

(2006:73) mencatat bahwa dalam banyak hal Indonesia Pasca-Soeharto menunjukkan

kontinuitas-kontinuitas dengan periode sebelumnya, meskipun kepemimpinan pusat dari

rezim lama sudah melemah, yang membuka jalan bagi ―faksionalisasi‖ dan desentralisasi

kekuasaan. Namun, perbedaan-perbedaan kelas masih cukup tajam. Dengan demikian

adalah salah kaprah jika memandang orde baru sebagai seperangkat institusi yang

beroperasi secara terlepas dari masyarakat, dan mempunyai asul-usul pada beambtenstaat

zaman kolonial. Perbedaan-perbedaan buatan antara ―negara‖ dan ―masyarakat‖,‖negara

dan ―pasar‖, dan hubungan-hubungan ‖formal‖ serta ―informal‖ perlu dit injau kembali

secara kritis. Di tengah-tengah perdebatan yang terjadi dikalangan ilmuwan pluralis

diatas, studi ini mengetengahkan argumen pokok adalah proses formulasi kebijakan

Indonesia sejak 1999 berbeda dengan proses formulasi kebijakan publik di masa

sebelumnya. Sesudah ‖reformasi 1998‖, formulasi kebijakan lokal di Riau mengalami

perubahan. Walaupun ada banyak struktur dan praktek politik yang tidak berubah,

penulis mengajukan argumen bahwa lebih banyak lagi yang mengalami perubahan. Studi

ini berusaha mendukung argumen tersebut dengan mengajukan studi kasus formulasi

kebijakan di bidang perkebunan kelapa sawit K2I di Riau.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Dalam kasus proses formulasi kebijakan perekebunan kelapa sawit K2I di Riau

ditemukan bahwa proses pembuatan kebijakan K2I tidak kedap pengaruh dari

luar

birokrasi, yaitu pengaruh dari para aktor non-negara.

Bahkan, selama penerapan

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Riau dinamika aktor non negara misalnya

Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan sedemikian rupa pesat. Dalam konteks

ini, beberapa studi perpolitikan lokal misalnya di Banten dan Sumatera Utara

menunjukkan bahwa peran elit dapat menentukan bangkit dan menguatnya sistem politik

(lokal) yang demokratik atau sebaliknya (Agustino,2010:108-109 dan Hadiz:,2002:235).

Selaras dengan itu, Rasyid (1997: 19-26), Santoso (2004: 18), dan Abdullah (2000:31 )

mencatat bahwa dinamika politik lokal bisa bersifat positif namun tidak mustahil bersifat

negatif artinya hasrat reformasi bertolak dari optimisme masa depan, kalau saja berbagai

hal bisa diperbaiki, sedangkan ―transisi‖ boleh jadi memberikan suasana ketidakpastian.

Studi yang dilakukan Syaiful (1996:21) pada masa Orde Baru menemukan bahwa konflik

agraria sangat menonjol di wilayah perkebunan. Kanflik ini terjadi karena penyerobatan

lahan oleh swasta kepada lahan masyarakat setempat.

Setelah masa pasca Orde Baru di Riau, studi formulasi kebijakan ini mencatat

bahwa paling tidak ada tiga kasus yang menonjol, di mana elit dapat berperan mewarnai

arah kebijakan lokal di Riau yaitu konflik atas proses perizinan dan penataan ruang.

Konflik penguasaan lahan perkebunan, dan konflik mengenai pengelolaan perkebunan.

Konflik-konflik ini intensistasnya semakin meningkat sebagai akibat persaingan elit lokal

dalam proses kebijkan baik di t ingkat pusat dan daerah (Syahza,2004:242-243 dan

Rab,2005:22). Isu-isu kebijakan perkebunan ini tidak saja diperdebatkan secara ekonomi,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


sosial, budaya. Tetapi sudah diperdebatkan dalam kampanye Pemilihan umum kepala

daerah (Pemilukada).

Selain itu, fenomena birokrasi pemerintah lokal tidak bebas dari perselisihan

internal (MacIntyre:1991:16-17).Selama penyusunan kebijakan perkebunan sawit K2I

telah tejadi perbedaan pendapat antara kepala daerah baik di tingkat provinsi dan

kabupaten kota misalnya dalam menentukan lahan perkebunan, dan tata ruang. Fenomena

ini sebenarnya kontinuinitas politik periode sebelumnya. Perbedaannya pada masa Orde

Baru pertentangan antara kepentingan Pusat dan kepentingan Daerah karena pola

hubungan pusat-daerah “integrated perfectoral system‖(Suryadi,2004:6-7 ). Pada masa

pasca Orde baru, studi ini menemukan bahwa perbedaan kepent ingan itu semakin meluas

tidak hanya Pusat-Daerah tetapi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Riau,

sebagai daerah yang paling intensif dan ekstensif dalam penerapan kebijakan perkebunan

pola Perkebunan besar swasta (PBS), di daerah ini muncul sejumlah konflik antara

masyarakat (setempat) dan perusahaan (Hidayat, 2006:77, Endang, 2010:108, dan

Wahsono, 2003:47-48), pemerintah daerah, dan kelompok-kelompok sosial lainnnya (

Ngadisah, 2002:67-68 dan Awang, 2005:15) . Konflik ini menandai sifat karakter

persaingan lokal di Riau pasca reformasi terkait isu kebijakan perkebunan. Kelapa sawit

merupakan salah satu subsektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia.

Pertumbuhan kelapa sawit yang pesat ini sudah didorong oleh berbagai faktor dan

kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto (Casson, 2000:274-277 dan Zulkifli, 2000:30-

35 ).

Selain itu, perbedaannya berbagai studi diatas pada dasarnya memfokuskan

diri pada isu implementasi kebijakan perkebunan dan menekankan sisi untung-rugi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


ekonomis. Penelitian ini fokusnya pada formulasi sinergisitas kebijakan di tingkat lokal

masa pasca ORBA yang menggunakan isu kebijakan kelapa sawit sebagai pintu masuk.

Studi mengenai perkebunan selama ini t idak mengkaitkannya dengan persoalan lokal.

Karena itu, studi ini bermaksud mengisi kekosongan khasanah kajian pemerintahan lokal

dan otonomi daerah di Indonesia. Konseptualisasi yang dihasilkan dalam studi ini

dikambinasikan dengan pandangan para

kaum pluralis yang sudah dikualifikasi oleh

teori ”pilihan rasional”, dan ”prosesi kebijakan” bisa dipakai untuk merumuskan peta

konsep formulasi kebijakan seperti pada gambar 2:

Element 1: Kebijakan publik adalah hasil dari

suatu persaingan kelompok yang dinamik di

tingkat lokal maupun nasional. Faktor -faktor ;

Koalisi,

Element 2:Masing –masing aktor , individu maupun

kelompok yang terlibat dalam formulasi kebijakan itu

berusaha me manfaatkan sumberdaya sendiri, yang pada

dasarnya adalah upaya memaksimalkan pengaruh sosial

terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik

Negosiasi,

Kerjasama, dan

Struktur

Kekuasaan

Harmonisasi

Kebijakan

desentralisasi

Element 3: Ungkapan dari upaya maksimalisasi

pengaruh sosial itu dipengaruhi oleh konteks

institusional yang melingkupi masing-masing aktor

dan kapasitas masing-masing elit dalam

SIMPULAN: memanfaatkan sumber daya lokal.

Gambar 2: Konsep Formulasi Kebijakan

Konseptualisasi formulasi yang diajukan diatas sudah dikualifikasi melalui teori

”pilihan rasional”, ”transisi demokrasi”, dan ”formulasi kebijakan” bisa dipakai untuk

merumuskan kerangka teoritik, yaitu: a) Kebijakan publik adalah hasil dari suatu

persaingan elit yang dinamik di tingkat lokal maupun nasional. b) Masing –masing aktor

, individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan itu berusaha

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


memanfaatkan keperluan sendiri, yang pada dasarnya adalah keinginan untuk

memaksimalkan pengaruh terutama dalam proses pembuatan kebijakan publik dan c)

Ungkapan dari upaya maksimalisasi pengaruh itu dipengaruhi oleh konteks institusional

yang

melingkupi masing-masing aktor dan kapasitas masing-masing dalam

menggerakkan sumber daya lokal.

Paling tidak ada dua hal yang menarik dari hasil studi ini yang dapat dijadikan

rekomendasi. Pertama, agar formulasi kebijakan tidak berlangsung dalam situasi konflik

terus menerus. Proses ini hendaknya menghindari kebijakan perkebunan yang eksploitatif

di daerah. Hal ini terjadi karena adanya desakan ekonomi sebagai akibat merosotnya

devisa negara pada masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi dewasa ini telah memaksa

negara menggali sumber-sumber devisa baru. Strategi ini memberi implkasi pada sifat

hubungan pemerintahan yang simbiosis antara aktor pusat, Birokrat, Pemilik perkebunan

besar, dan para elit lokal sedemikian rupa dalam memproduksi kebijakan-kebijakan lokal.

Tetapi para aktor itu gagal dalam membangun

hubungan partisipasi berdasarkan

akuntabilitas publik. Pada hal, sejak 1999 muncul persaingan antar kelompok; birokrasi

Pemda, pengusaha perkebunan (besar), dan politisi partai

memakai berbagai arena

memanfaatkan isu perkebunan sebagai isu lokal. Dalam perjalanannya, intensitas

persaingan itu semakin dinamik dengan tampilnya LSM, para kelompok adat, pemimpin

partai, kelompok kepentingan berbasis etnik. Kelompok-kelompok inilah yang mewarnai

formulasi kebijakan sawit K2I.

Kedua, dalam menghadapi problematika kebijakan perkebunan tambal sulam

(komplementer) dalam konteks OTDA. Perlu membangun koalisi, negosiasi dengan

kelompok-kelompok informal lainnya sejak merumuskan isu kebijakan.. Karena

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


kebijakan K2I dibuat dalam situasi masing-masing kelompok yang bersaing

memperjuangkan kepentingan yang berbenturan, dengan basis dukungan yang beragam,

dan perbedaan sumber daya lokal yang dimiliki. Pengalaman ini menginspirasikan studi

ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut: Formulasi sinergisitas kebijakan mengenai

kelapa sawit K2I di Riau ditentukan oleh persaingan antar kelompok birokrat, pengusaha,

polit isi yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya yang berbenturan dan

kemenangan dalam persaingan itu ditentukan oleh keberhasilannya berinteraksi

membangun koalisi dan negosiasi.

SIMPULAN

Dari perpaduan hasil dan pembahasan hasil penelitian, penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa aktor yang efektif dalam perebutan kendali atas formulasi kebijakan

perkebunan adalah para tokoh yang efektif menanamkan pengaruh sosial dalam membuat

keputusan perkebunan kelapa sawit. Para aktor yang memegang kendali atas kebijakan

perkebunan inilah yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan perkebunan di Riau

sejak 2005-2010.

Para birokrat di Daerah bersaing dengan tokoh partai dan swasta memperebutkan

kendali formulasi kebijakan perkebunan kelapa sawit. Formulasi kebijakan publik adalah

hasil dari persaingan elit. Sebab proses persaingan elit lokal dan nasional itu akan

menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Oleh karena itu, proses

penyusunan kebijakan publik mengenai kelapa sawit di Riau adalah sebagai hasil dari

persaingan elit lokal maupun nasional. Aktor-aktor dengan kepentingan yang berbedabeda

berinteraksi dalam mewarnai proses kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kelompok-kelompok yang merespon kebijakan perkebunan itu dapat dikelompokkan

yang pro, menolak, dan menerima dengan syarat kebijakan.Sinergisitas kebijakan

desentralisasi sangat ditentukan oleh kemampuan merangkul kelompok-kelompok itu.

Cara aktor mencapai kepentingan terkait formulasi kebijakan perkebunaan kelapa

sawit memanfaatkan arena politik, ekonomi, sosial,dan budaya serta menggunakan

jaringan di tingkat lokal maupun nasional. Sejak penyusunan kebijakan perkebunan

kelapa sawi K2I, kebijakan ini mendapat dukungan sekaligus penolakan. Para pemain

yang mendukung kebijakan perkebunan pada masa itu mempunyai maksud untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi pesat melalui surplus komoditi kelapa sawit. Kelompok

ini memiliki jaringan dari tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi hingga Desa. Kelompok

ini tidak hanya berdomisili di Pekanbaru, melainkan ada juga yang berada di Jakarta..

Preferensi para aktor dalam memilih kebijakan perkebunan K2I.sebenarnya

mempertimbangan keuntungan kelompok masyarakat lokal jangka pendek. Nalar studi ini

terletak pada ketika para pemain lokal dan nasional berdebat memilih pola K2I yang akan

diterapkan di Riau. Sebelum 1999, perdebatan aktor memang tidak terjadi di tingkat

lokal. Karena Pusat lebih dominan, aktor lokal hanya perpanjangan tangan Jakarta.

Sesudah 1999, tumbuh keleluasaan elit dalam menentukan pilihan-pilihan kebijakan.

Bagaimana persaingan elit lokal mengenai isu kebijakan perkebunan kelapa sawit

berlangsung sehingga pada akhirnya kelompok pendukung pola kemitraan dapat

memenangkan persaingan dalam proses kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I.

Dalam pememerintahan lokal yang pluralistik, formulasi kebijakan seolah-olah

disusun para elit lokal secara sendiri-sendiri. Pada hal, hasil akhir proses kebijakan

perkebunaan kelapa sawit ditentukan oleh keberhasilan membangun koalisi dan negosiasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dengan kelompok-kelompok informal lainnya. Inilah yang menjelaskan bagaimana

kebijakan ekonomi perkebunan kelapa sawit K2I itu penuh konflik dan mengapa

kelompok birokrasi pemerintahan dapat

memenangkan persaingan untuk tetap

menerapkan kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I di Riau

Pada masa Otonomi daerah, pengorganisasian para aktor dalam kepemerintahan

lokal agak melemah, walaupun pada batas-batas tertentu jumlah organisasi yang

mewarnai isu kebijakan perkebunan bertambah. Hal ini terjadi karena para aktor

mengalami banyak kesulitan dalam bekerjasama, batas antara kepentingan individual dan

organisasi sangat tipis. Para aktor seolah-olah bergerak sendiri-sendiri, tetapi pada waktu

bersamaan para pemain ini mengusung institusi dalam merebut peluang-peluang

ekonomi-politik perkebunan. Sehingga inisiatif lokal yang muncul lebih banyak dalam

kepentingan individual

Keterbatasan dalam bekerjasama inilah yang menjadi penjelas

mengapa konflik perngorganisasian aktor mewarnai penyelengaraan pemerintahan lokal

di Riau kasus kebijakan perkebunan kelapa sawit K2I.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Abdullah,Taufik, 2000. Refleksi atas Konflik Disintegratif dan Harapan akan Reformasi.

Journal Ilmu Pemerintahan Vo.11 no.11:31

Agustino, Leo, 2010. Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten

dalam Majalah Prisma, Otonomi Daerah Untuk Siapa,Vol.29 No.3:109

Awang, San Afri, 2005. ”Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia” Journal

Wacana Vol.VI 2005 no.2 :15

Baswedan, Anies 2007. Kata pengantar dalam Politik Lokal di Indonesia, Laporan

Hasil Penelitian, Jakarta KTLV dan Yayasan Obor Indonesia

Bahari, Syaiful 1996. ‖Konflik Agraria DI Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah Yang

Tak Berujung‖. Journal Analisis Sosial Vol.9, No.1:21

Casson, Anne 2000. The Hesitant Boom: Indonesia‟s Oil Palm Subsektor in an Era of

Economic Crisis and Political Change, HTTp/w.wOccasional paper No.29.

Hadiz, R Vedi 2002. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-

Soeharto,Jakarta: LP3ES.

Hidayat, Donny 2006. Analisis peranan perkebunan kelapa sawit di provinsi

Riau dalam era otonom Daerah. Tesis,t idak dipublikasikan, Sekolah

Pascasarjana IPB,Bogor.

Klinken, Gerry Van and Schulte Nordholt, 2007. Renegotiating Boundaries Local

Politics In Post-Soeharto Indonesia,KTLV(Royal Netherland Institute of

Southheast Asian and Caribbean Studies) Press, Leiden

Liddle, R.William, 1997. Evolution from Above:National Leadership and Local

Development in Indonesia, Journal of Asian Studies No.32:17

MacIntyre, Andrew, 1991. Business and Politics In indonesia. Asian Studies Association

of Australia in Association with Allen&Unwin.Sidney

Ngadisah, 2002. Gerakan sosial di Kabupaten Mimika: Studi Kasus tentang Konflik

Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport. Journal Sosiologi Vol.2

No.10:67

Nugroho, Riant, 2008. Public Policy. PT Elex Media Media Kompotindo, Jakarta

Gramedia

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinamika Konflik Poso:Dari Kekerasan Komunal Ke

Kekerasan Politik. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 22 no.2:73

Rasyid, M.Ryaas, 1997. Konflik, Konsensus, dan Integrasi Politik. Jurnal Ilmu

Pemerintahan Vol.5 no.5:19

Santoso, Purwo 2004. Mengelola Dinamika Politik Lokal dalam Rangka Otonomi

Daerah. Dalam Tim PLOD Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah

UGM,Yogyakarta

Sulistyaningsih, Endang, 2010. Birokrasi dan Potensi Konflik di Indonesia. Jurnal

Kebijakan Publik.Vol.1, No.2:108

Suryadi, Hery 2004. Studi Munculnya Gerakan Riau Merdeka (1998-2001), Tesis, tidak

dipublikasikan, Program Pascasajana,UGM,Yogyakarta.

Syahza,Almasdi, 2004. Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan

Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit Di Daerah Riau. Disertasi, Bandung:PPS-

Unpad.

Tabrani Rab 2005, 8 Mei. Pening dalam Riau Pos hal 22

Wahono,Teguh, 2003. Konflik Penggunaan Lahan Pada perkebunan Kelapa Sawit di

Sumatera. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit Vol II no.1:47-59

Zulfilmani. 2005, 17 September.Ratusan Petani Sawit Tambusai Resah dalam Riau

Tribune hal 20

Zulkifli 2000. Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri

Kelapa Sawit Indonesia Dan Perdagangan Minyak Dunia. Disertasi.

Bogor: PPS-IPB

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Evaluasi Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD

Dalam Pengarusutamaan Lingkungan Hidup

TJAHJO SUPRAJOGO

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.14 Kec. Baso, Kabupaten Agam

Telp./Faks (0752) 426803

Abstract : DPRD (The House of Local People‘s Representatives) as an legislative

institution has the most important role in making the public policies. For

strengthening the role of DPRD in environment mainstream so the caucus of

DPRD was shaped. Through caucus channels, be provided that many problems of

environment getting the very serious concern from DPRD wit h using their

authoritative functions such as legislation, budgeting and controlling. The aims of

this research are evaluating how the role of caucus of DPRD and identifying

supporting and inhibiting factors of caucus role and recommendation for DPRD‘s

caucus in mainstreaming environment. This research using descriptive-qualitative

method with purposive sampling. Depth interview and documentation as tehnique

of gathering data. Unit of analysis in this research is environment caucus of

DPRD at some regencies/municipalities of West Java Province and especially

DPRD of Bandung municipality. The result of this research found that the caucus

have tried to achieve the targets in optimum although the caucus has to still work

harder for actualizing green party, green politician, green parlement, green policy

and green budgeting and even green government. The implication of this research,

there is the new paradigm in public policy study that based on mainstreaming

environment. Further, it can be called Eco-Policy Study.

Keyword : caucus, green policy, green parlement, green budgeting, green

government

Seiring kemajuan hasil pembangunan yang telah dicapai Indonesia selama empat

dasawarsa terakhir yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi,

ternyata telah berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan

tanpa batas. Perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada perspektif ekonomi

(Kapitalistik) semata seringkali mengukur perolehan prestasi pembangunan hanya pada

keuntungan-keuntungan dan kegunaan ekonomi yang memiliki kecendrungan

mengabaikan aspek-aspek yang lain termasuk perspektif politik, sosial, budaya apalagi

lingkungan.

Pembangunan gedung-gedung bertingkat di perkotaan yang menegasikan

perlunya kawasan hijau yang nyata-nyata selalu menimbulkan banjir di musim hujan.

Polusi yang ditimbulkan banyaknya kendaraan dan proyek-proyek industrialisasi di

perkotaan menjadikan jutaan orang di perkotaan menghirup udara yang kotor

mengandung debu, timbal dan karbondioksida. Penyalahgunaan hak pengelolaan hutan

atas nama kepentingan ekspor kayu telah menciptakan kerusakan sebagian besar hutan

kita sebagai paru-paru utama dunia. Yang mana kerusakan hutan yang terjadi telah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


mengakibatkan banjir maupun tanah longsor di musim hujan yang kian panjang masanya

sekaligus kekurangan air dan gagal panen bagi para petani pada musim kemarau.

Dampak kerusakan lingkungan hidup di negara kita tersebut riel mengancam keselamatan

dan membahayakan kehidupan kita baik dengan hilangnya harta benda bahkan jiwa

sebagai korbannya. Kerusakan hingga kehancuran lingkungan hidup di Indonesia

menuntut keseriusan upaya penyelamatannya. Apalagi dengan adanya pemanasan global

(Global Warming) yang diakibatkan oleh kerusakan dan perusakan lingkungan kini

menjadi permasalahan yang krusial bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki

kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah ruah.

Lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan Indonesia saat ini berada di

ambang kehancuran akibat over-eksploitasi selama 32 tahun. Berlakunya otonomi daerah

dengan tidak disertai tanggung jawab dan tanggung gugat dari pelaksana negara, rakyat

semakin terpinggirkan dan termarjinalkan haknya, sementara perusakan lingkungan dan

sumber kehidupan berlangsung di depan mata. Keadaan ini kian memburuk seiring

dengan reformasi yang setengah hati. Isu dan permasalahan lingkungan dan sumber

kehidupan di Indonesia tidak menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan bahkan

masih termarginalkan. Padahal dalam tataran politik, isu lingkungan merupakan bagian

yang menentukan dalam suatu pengambilan keputusan.

Perencanaan pembangunan nasional yang masih berkarakteristik mengabaikan

wawasan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan yang

didesain oleh negara. Untuk itu, adanya intervensi kebijakan harus dilakukan oleh para

pembuat kebijakan itu sendiri. DPRD sebagai lembaga legislastif daerah yang merupakan

mitra pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan termasuk kebijakan pembangunan,

perlu memiliki wawasan pengarusutamaan lingkungan hidup. Diharapkan nantinya dalam

menjalankan fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan (Kebijakan), DPRD

berorientasi pada lingkungan hidup.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, peneliti melakukan kajian evaluatif

kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan

hidup. Pertanyaan penelit ian yang dikemukakan peneliti adalah bagaimana kiprah

Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat dalam

mengawal isu-isu dan persoalan lingkungan hidup agar mengarus utama dalam produk

kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan hidup menyadarkan para

ilmuwan politik sejak era 1980-an tentang pentingnya menimbang lingkungan hidup

dalam kerja demokrasi, dari sinilah kemudian berkembang teori-teori "demokrasi yang

sensitif lingkungan". Sejumlah terminologi baru dalam khazanah demokrasi pun

diperkenalkan. Misalnya, (Ball, 2005; 3) "ekodemokrasi" (ecodemocracy) dan

"demokrasi hijau" (green democracy). Secara umum, yang ditawarkan adalah konsep

pengintegrasian dimensi lingkungan hidup ke dalam proses dan hasil demokrasi.

"Sensitivitas lingkungan hidup" diperkenalkan sebagai ukuran tambahan untuk menilai

kualitas praktik demokrasi. Seiring dengan itu diperkenalkanlah konsep-konsep baru

seperti green polity, green policy, green budget, green party, green politician, dan

sebagainya. Belakangan, gagasan ini dipercanggih dalam konsep ―Biokrasi‖ (Biocracy).

Fatah (2008:6) menjelaskan bahwa dalam mekanisme birokrasi, DPR/DPRD mempunyai

peranan dan fungsi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu pilar demokrasi

ditinjau dari perspektif sistem kebijakan publik, adalah sebagai institusi yang menyerap

dan menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk

produk kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda). Fungsi utama DPRD dalam sistem

kebijakan publik dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Input

Aspirasi

Masyarakat

Fungsi DPRD

Regulasi

Budgeting

Pengawasan

Feed Back

Output

PERDA

Outcomes

Sensitif

Lingkungan

Gambar 1. Bagan Posisi dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Kebijakan Publik

DPRD selaku lembaga legislatif harus merepresentasikan kepentingan

masyarakat termasuk dalam pengarusutamaan kebijakan lingkungan hidup. DPRD

dituntut penuh perhatian, kepekaan dan kiprahnya dalam melaksanakan fungsi regulasi,

penganggaran dan pengawasan kebijakan yang berorientasi pada isu-isu dan problema

lingkungan hidup.

Untuk menjembatani, mendorong dan memperkuat wakil rakyat lebih peduli

pada pemecahan problema lingkungan hidup melalui optimalisasi fungsi legislasi,

penganggaran dan pengawasan kebijakan, DPRD membentuk kaukus (Caucus). Kaukus

merupakan sebuah forum pertemuan dari para anggota partai politik dan atau anggota

Dewan, atau organisasi yang lebih kecil di bawahnya untuk mengkoordinasikan kegiatan

anggota-anggotanya, menentukan kebijakan kelompok, atau mencalonkan kandidat

tertentu untuk berbagai posisi politik.

Tujuan kaukus ini tidak lain agar anggota Dewan dalam penentuan kebijakan

pembangunan daerah dapat mensejajarkan masalah lingkungan hidup dengan berbagai

masalah penting lainnya seperti politik, ekonomi maupun sosial. Pembentukan kaukus

parlemen untuk lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ini adalah sebagai

bentuk upaya parlemen dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan hidup

terutama guna menghadapi perubahan iklim.

Kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai peran

dan fungsi sebagai berikut : 1). Membangun ‖ Publik Sadar Lingkungan ‖; 2). Melakukan

lobi bagi ‖ Kebijakan Sensitif Lingkungan ‖; 3). Menyusun strategi dan taktik menuju ‖

Parlemen Hijau ‖; 4). Merancang ‖ Kebijakan Sensitif Lingkungan ‖; 5). Mengawasi

kerja pejabat publik dengan ukuran sensivitas lingkungan; 6). Menominasikan kandidat

pejabat publik dan politisi yang sensitif lingkungan;

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi bagaimana kiprah (peran dan fungsi)

Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup

pada proses formulasi kebijakan publik di daerah, mengidentifikasi faktor-faktor

pendukung dan penghambat kiprah Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD serta

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk mendorong kiprah Kaukus Lingkungan

Hidup Anggota DPRD dalam pengarusutamaan lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli, Agustus dan September 2008. Metode

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memakai sample

bertujuan (purposive sampling) yaitu DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa DPRD

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung. Pemilihan penelitian di

Provinsi Jawa Barat didasarkan alasan bahwa provinsi ini termasuk salah satu provinsi

yang mempelopori pendirian dan pendeklarasian Kaukus Lingkungan Hidup di tingkat

provinsi. Satuan kajian (unit of analysis) dalam penelitian ini adalah forum-forum

Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Majalengka,

Kuningan, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kaukus LH

DPRD Kota Bandung. Informan dari anggota-anggota Kaukus Lingkungan Hidup DPRD

Kabupaten Majalengka, Kuningan, Ciamis, Indramayu, Cirebon, Cimahi, Kabupaten

Bandung dan Kaukus LH DPRD Kota Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkankan jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini

maka tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam (depth

interview) dengan memakai pedoman wawancara (Interview guide) baik secara

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dokumentasi yang relevan. Peneliti

menggunakan analisa induktif yaitu informasi dari masing-masing daerah –informan

yang diwawancarai- dikumpulkan, dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk menemukan

sejauh mana Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

telah melakukan peran dan fungsinya. Analisa data dianggap selesai manakala peneliti

merasa telah mencapai “titik jenuh” profil data, dan telah menemukan pola aturan yang

dicari peneliti. Metode autentisitas data (validasi data) menggunakan triangulasi dimana

data diperoleh dari beberapa informan yang memberikan informasi, yang mana apabila

data dan atau informasi dirasakan tidak ada lagi yang baru dan atau berbeda dari

informan-informan yang sebelumnya maka data/informasi dianggap cukup.

HASIL

Kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk dan

dideklarasikan tanggal 24 Oktober 2004 yang terdiri DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota

Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang

diketuai oleh Hj. Tetty Kadi Bawono. Pembentukan dan pendeklarasian forum ini

dilakukan dua tahun setelah program pembentukan kaukus lingkungan hidup DPRD-

DPRD se-Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup

yaitu tahun 2002.

Kedudukan Kaukus Lingkungan hidup DPRD sendiri berada di luar struktur dan

alat-alat kelengkapan DPRD, sehingga sifatnya lebih bersifat forum informal dan

bergerak serta bekerja dilandasai oleh semangat kepedulian anggota forum terhadap isuisu

lingkungan hidup. Jadi keberadaan kaukus lingkungan hidup DPRD sebagai forum

informal tidak berada di bawah komisi maupun fraksi yang ada di struktur kelembagaan

DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga sifatnya lebih fleksibel dengan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


keanggotaan yang berasal lintas komisi dan lintas fraksi, dengan keanggotaan yang tidak

pengikat. Sebagai contoh, tercatat ada 3 (Tiga) anggota DPRD kota Bandung yang

tergabung dalam forum kaukus lingkungan hidup DPRD Kota Bandung, namun karena

sifat keanggotaannya tadi yang tidak terikat maka tidak secara penuh atau tetap anggota

forum melaksanakan aktivitas kegiatannya. Sehingga untuk mengoptimalkan fungsifungsi

kaukus lingkungan hidup DPRD kota Bandung, kegiatan dan akt ivitas mereka

sering bergabung dengan Forum Anggota Peduli Lingkungan Hidup Jawa Barat yang

terdiri dari Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, yang

difasilitasi oleh Environment Parlement Watch (EPW) Provinsi Jawa Barat, yang

didukung keberadaannya oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan anggota kaukus lingkungan

hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung, sesuai dengan

kedudukan dan perannya, kaukus telah melakukan berbagai aktivitas antara lain :

Membangun ―Publik Sadar Lingkungan‖

Kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran publik terhadap

pelestarian lingkungan, melalui fasilitasi EPW Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

melakukan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya serta workshop-workshop dengan

melibatkan narasumber-narasumber yang memiliki keahlian dalam bidangnya masingmasing,

khususnya tentang lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian lingkungan,

global warming, dan isu-isu lingkungan lainnya. Peserta selain terdiri dari anggota

kaukus lingkungan hidup DPRD se Provinsi Jawa Barat, juga melibatkan berbagai

perguruan tinggi negeri/swasta di Jawa Barat, eksekutif dan legislatif, dan berbagai LSM

yang peduli lingkungan baik yang lokal (Jawa Barat) maupun Nasional.

Selain itu, juga dengan fasilitasi EPW Provinsi Jawa Barat dan bersama-sama

Forum Kaukus Lingkungan se-Provinsi Jawa Barat melakukan aktivitas sosial antara lain,

Jumat bersih, penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan, mendorong ―Sekolah Hijau‖,

lingkungan hijau, ―Kelurahan Hijau‖, dan ―Kecamatan Hijau‖. Dan bekerja sama dengan

media lokal untuk menyuarakan kepentingan lingkungan hidup.

Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh salah satu anggota Kaukus DPRD Kota

Bandung ketika diwawancarai oleh peneliti : ― Di Jawa Barat nama forum DPRD Peduli

Lingkungan hidup, di dalamnya terdapat klaster Ciayumajakuning (Cimahi, Indramayu,

Majalengka, Kuningan). Sejak forum ini berdiri tahun 2005, karena namanya forum maka

kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang formal tetapi kita mengadakan tukar-menukar

pendapat (sharing of knowledge), mengisi di satu radio swasta setiap Jumat sore yang

mengundang eksekutif baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, juga para praktisi

tentang masalah hutan lindung, masalah air, dan semacamnya ― (Wawancara dengan

Ikhsan, 29 Juli 2008).

Selanjutnya menurut beliau :― Melalui forum-forum ini, dari semua anggota

Dewan diikutkan agar melek (membuka mata, peneliti) terhadap masalah-masalah

lingkungan baik yang memang masuk di wilayahnya masing-masing maupun lintas

wilayah, baik ketika dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),

pengalokasian anggaran (APBD), prioritas anggaran di dalam APBD. Juga kita terlibat

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan fihak lain maupun kita menyelenggarakan

bagi anggota Dewan seperti pelatihan-pelatihan, pertemuan antar forum terutama apabila

ada masalah-masalah strategis seperti ketika ada kasus sampah di kota Bandung. Apabila

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


antara anggota Dewan dan fihak eksekutif terdapat kendala atau jarak maka Kaukus bisa

mendekatkan mereka…‖.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan anggota kaukus lingkungan hidup

DPRD dan pemahaman mereka akan konsep pengarustamaan lingkungan hidup maka

forum Kaukus telah dikondisikan pula sebagai media pembelajaran bersama bagi semua

anggota kaukus LH DPRD. Jawaban Wakil Forum Kaukus Lingkungan Hidup DPRD

Jawa Barat tatkala diwawancarai peneliti menyatakan sebagai ―Kaukus merupakan suatu

kelompok yang memperjuangkan suatu gagasan lingkungan hidup, tetapi kami adalah

suatu forum belajar. Mengapa begitu Karena proses politik adalah negoisasi, berdebat

yang pada akhirnya untuk menghasilkan konsensus…‖.

Bentuk-bentuk lain untuk membangun “ Publik Sadar Lingkungan “ telah

dilakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti yang digagas oleh Kabupaten Kuningan

melalui semisal PEPELING (Pengantin Peduli Lingkungan) yaitu berupa aktivitas

partisipatif anggota masyarakat apabila mereka mau menikah diharuskan memiliki 3

pohon untuk ditanam di sekeliling tempat tinggal mereka.

Melakukan lobi bagi ―Kebijakan Sensitif Lingkungan‖

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan kelompok eksekutif dalam hal ini

Badan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung

sendiri, untuk terlibat secara pro aktif dalam setiap aktivitas pelestarian lingkungan dan

isu-isu lingkungan hidup lainnya. Bentuk aktivitasnya, selain melalui kegiatan-kegiatan

ilmiah seperti seminar, lokakarya dan workshop juga melalui kegiatan-kegiatan sosial

lingkungan lainnya dengan pendekatan secara informal, hal ini dilakukan mengingat

forum kaukus lingkungan ini bersifat informal dan diluar struktur kelembagaan DPRD.

Agar lobi ini efektif biasanya, dengan melibatkan secara pro aktif EPW lingkungan hidup

Jawa Barat dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup baik yang berasal dari kalangan

kampus maupun LSM-LSM lingkungan.

Diantara bentuk lobi-lobi yang dilakukan agar baik fihak legislat if maupun

eksekutif daerah nyata terlibat dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan hidup

salah satunya melalui pendekatan anggaran, yaitu sejauh mana pos anggaran dari APBD

untuk peduli lingkungan hidup dan bagaimana prioritas daerah mengenai hal itu. Tjoek

Koeswartojo sebagai salah satu tokoh dan aktivis lingkungan hidup dari Kaukus Anggota

DPRD Peduli Lingkungan Jawa Barat menyatakan: ― Dalam masalah anggaran memang

repot sekali misalnya kita harus membaca 6000 halaman untuk mengetahui mana

kegiatan yang pro lingkungan hidup dan mana yang bukan, tidak mudah, tetapi secara

ideologis yang penting memiliki niatan. Melalui anggaran adalah salah satu kunci untuk

melihat apakah Pemda (Pemerintah Daerah) memiliki concern (perhatian) terhadap

lingkungan hidup atau tidak, memang tidak mudah untuk bisa mengetahui bagaimana

anggaran yang berwawasan lingkungan (Green Budgeting). Paling tidak dapat diperiksa

kira-kira di dalam hal terkait lingkungan hidup berapa alokasi yang diberikan Pemda,

tetapi itupun tidak bisa lebih detail lagi. ― (Wawancara, Juli 2008)

Merancang ―Kebijakan Sensitif Lingkungan‖

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Berbagai keputusan telah dihasilkan dari rancangan kebijakan sensitif lingkungan

antara lain, Peraturan Daerah (PERDA) tentang sempadan sumber daya air, PERDA

kawasan lingkungan, PERDA pengendalian pencemaran udara, PERDA Kawasan

Bandung Utara, PERDA pengelolaan lahan kritis. Yang kesemua lahir dengan melalui

berbagai pendekatan lobi baik melalui anggota kaukus lingkungan DPRD Provinsi Jawa

Barat maupun DPRD Kota Bandung, atau juga dengan menggunakan kemampuan lobi

diluar anggota kaukus yang berasal dari EPW lingkungan hidup Jawa Barat dan aktivisaktivis

lingkungan baik dari kalangan kampus maupun LSM-LSM lingkungan.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan salah satu informan dari anggota

Kaukus DPRD Kota Bandung kepada peneliti bahwa : ― Kaukus ikut mempengaruhi

dalam penyusunan PERDA (Peraturan Daerah) terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan

Wilayah) di tingkat Provinsi sebagaimana diacu oleh 4 (Empat) Kabupaten/Kota ―.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan lobi bagi upaya menciptakan

dan merancang “Kebijakan Sensitif Lingkungan” antara lain adalah tidak mudahnya

mempengaruhi proses-proses politik yang berlangsung di legislat if daerah agar setiap

partai politik baik di fraksi maupun komisi untuk mendukung kebijakan peduli

lingkungan hidup. Kondisi ini tergambar dari wawancara peneliti dengan salah satu

informan dari Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat: ― Anggota Kaukus itu tidak banyak,

paling hanya sekitar 10 % dari keseluruhan anggota Dewan, maka bagaimana kelompok

yang kecil memiliki pengaruh besar di dalam legislatif, yang mana proses politik

berlangsung di dalamnya, masing-masing fraksi kan mempunyai anggota-anggota, kita

berupaya mempengaruhi, yang mana kelompok yang pro lingkungan terus berusaha

bertahan berhadapan dengan kelompok lain yang tidak pro lingkungan. Yang pro

lingkungan sebetulnya tidak mesti berada dalam satu fraksi, atau dalam satu komisi, yang

penting adalah proses-proses politiknya ―.

Selanjutnya menurut wakil Forum Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Barat juga menyatakan bahwa : ― Dalam kaukus…berlangsung proses politik adalah

negoisasi, berdebat yang pada akhirnya untuk menghasilkan konsensus. Konsensus bisa

terjadi karena kita saling mempercayai, yang perlu adalah kita membangun kepercayaan.

Pengalaman di DPRD untuk membangun konsensus adalah tidak mudah bahkan

seringkali bisa deadlock dikarenakan belum (sepenuhnya) saling percaya. Untuk

membangun saling percaya diperlukan kesamaan dalam melihat suatu permasalahan …―.

Gambaran yang lain proses-proses yang berlangsung di legislatif daerah

dikemukakan salah satu anggota Kaukus DPRD Kabupaten Majelengka: ―Kita baik

dalam penyusunan Perda maupun penganggaran sudah terus melibatkan diri ataupun

menginisiasi. Respon teman-teman anggota Dewan yang lain juga baik, meski ada juga

tarik-menarik kepentingan politis. Satu fraksi dengan fraksi yang lain biasanya ada rasa

―iri‖ ketika ada isu-isu tertentu dari fraksi tertentu yang ―menarik‖. Maka dukungan

diperoleh dari rekan-rekan karena adanya rekan-rekan Kaukus yang berada tersebar di

fraksi-fraksi juga sehingga dapat memperkuat isu lingkungan. Alhamdulillah mengalir

bagus. Dari 6 orang yang tergabung dalam Kaukus bersinergi terus. ― (Wawancara

dengan Bapak Subur, 2008).

Mengawasi

kerja pejabat publik dengan ukuran sensivitas lingkungan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidup DPRD telah melakukan pula tugas

mengawasi bagaimana kinerja pejabat publik di daerah terkait kepedulian lingkungan

hidup. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan tidak mudah dan justru banyak

menghadapi persoalan-persoalan praktek kontra produktif bagi kepedulian lingkungan

hidup. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan yang diwawancarai oleh peneliti :

―Apalagi untuk pengawasan di lapangan lebih sulit lagi karena kalau dilihat misalnya

penghijauan, ketika diperiksa kemudian saling mengklaim ini program saya, yang lain

bilang ini program saya. Pengawasan yang tehnis memang sangat sulit untuk

dilakukan…‖.

Juga dinyatakan oleh informan dari Kaukus DPRD Kabupaten Majelengka :

―Untuk persoalan-persoalan di Majalengka tidak terlalu berbeda jauh dari daerah-daerah

lain yaitu yang menonjol persoalan kerusakan lingkungan karena galian C, ini yang

masih terus kita monitoring dengan Pemda terutama SKPD terkait, di sisi lain yang

mengawasi juga ada yang gak beres sehingga kita pantau terus hingga pada akhirnya ada

beberapa galian C yang sudah kita tutup, banyak juga yang tidak memiliki izin resmi.

Kita terus berusaha di barisan terdepan untuk memantau, yang dapat izin pun terus kita

pantau, apabila menimbulkan kerusakan lingkungan ya kenapa diteruskan karena apabila

kami hitung antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kami terima dibandingkan

dengan kerusakan lingkungan yang kami terima ternyata lebih besar kerusakan

lingkungannya. Maka kita terus pantau dan evaluasi. Sekarang yang menjadi tanggung

jawab kita bersama dengan Kabupaten Kuningan adalah menjaga Taman Konservasi ―

(Juli 2008).

Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan kiprah kaukus lingkungan

hidup anggota DPRD antara lain adalah : a). Kesadaran masyarakat (Publik); b).

Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c). Dukungan organisasi dan aktivis

lingkungan hidup; d). Dukungan lembaga donor; e). Kedudukan Kaukus Lingkungan

Hidup Anggota DPRD dan; f). Tidak ada pos anggaran tersendiri bagi Kaukus

Mengingat memang Kaukus bukanlah unit sebagai bagian secara struktur formal

dari DPRD maka Kaukus t idak memiliki pos anggaran tersendiri. Hal ini terungkap dari

wawancara peneliti dengan wakil Kaukus DPRD Provinsi Jawa Barat: ― Forum yang ada

sifatnya sektarian, temporer saja, tidak permanen, suatu saat merencanakan kegiatan

diskusi, mengundang pakar, merumuskan dan menuliskan dalam rekomendasi atau paper

untuk diberikan kepada rekan-rekan di DPRD. Dulu untuk kelangsungan yang permanent

pernah forum di Jabar memiliki kantor secretariat, tetapi tidak bisa memelihara dan

menjaga kelangsungan secretariat karena memang forum tidak memiliki anggaran

sendiri. Forum (kaukus) tidak dianggarkan oleh DPRD dikarenakan ini adalah forum non

struktural (DPRD) ―.

PEMBAHASAN

Terbentuknya kaukus dalam pengarusutamaan lingkungan hidup DPRD

merupakan terobosan baru untuk mengatasi ‗rintangan-rintangan politis‘ (political

barriers) dalam kerangka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik (Public

policy making process). Kaukus sebagai sebuah forum pertemuan dari para pendukung

atau para anggota suatu partai politik telah menggambarkan adanya perilaku politis

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


(political behavior) baru dan unik bagi para politisi di Indonesia mengingat keberadaan

dan kiprah Kaukus ini adalah berangkat dari praktek-praktek dan pengalaman yang

terjadi di politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Yang mana kaukus adalah bermula

sebagai suatu kumpulan dari anggota-anggota Kongres Amerika Serikat yang bertemu

untuk mendiskusikan isu-isu tertentu ataupun bekerjasama dalam rangka berbagi bersama

tujuan-tujuan politis (a shared political goals).

Eksistensi kaukus lingkungan hidup yang terdiri dari individu-individu lintas

partai, lintas fraksi, dan lintas komisi yang mau bergabung tanpa paksaan dari pihak

manapun menjadi sarana efektif yang sangat relevan pada saat ini untuk ikut ambil

bagian dalam mem-pressure dan mempenetrasi gagasan ataupun agenda politis (political

agenda) lingkungan hidup ketika penyusunan agenda pemerintahan dan proses formulasi

kebijakan publik dan bahkan hingga implementasinya. Posisi dan peran kaukus

lingkungan hidup anggota DPRD –maupun partai polit ik- terhadap DPRD tatkala

menjalankan fungsinya di legislatif pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari posisi dan

peran yang dilakukan selama ini oleh masyarakat, media massa dan kelompok-kelompok

kepentingan atau penekan (pressure groups). Namun sesungguhnya kiprah kaukus

lingkungan hidup (anggota) DPRD secara ideal dapat memainkan peran yang lebih

dibandingkan peran masyarakat dan kelompok-kelompok penekan lainnya yang memang

posisinya secara tegas berada ‗di luar kotak parlemen‘. Kaukus lingkungan hidup

(anggota) DPRD meskipun bukan bagian (sub ordinat) secara formal institusional di

dalam struktur organisasi lembaga legislatif akan tetapi masih memiliki hubungan

informal secara ‗politis‘ dan ‗moril‘ mengingat para anggotanya adalah bagian dari partai

polit ik dan atau DPRD. Kaukus LH DPRD memiliki peluang dan tantangan yang sangat

strategis dan politis dalam upaya memperjuangkan lingkungan hidup dalam agenda

polit ik (Suarna, 2008; 211).

Posisi dan kiprah Kaukus terhadap DPRD dapat peneliti gambarkan gambar 2.

Input

Fungsi DPRD

Regulasi

Budgeting

Pengawasan

Output

PERDA

Outcomes

Sensitif

Lingkungan

Aspirasi

Masyarakat

Media Massa

Kaukus Lingk.

Hidup DPRD

Kelompok Penekan

Feed Back

Gambar 2. Bagan Posisi dan Kiprah Kaukus Lingkungan Hidup

Anggota DPRD Terhadap DPRD

Meski demikian, ada satu hal penting yang harus diakui dan tidak dapat

dipungkiri bahwa dalam kenyataan pada tataran empiris prakt is di dunia politik tidak

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


secara otomatis suatu gagasan dan ‗kepentingan‘ anggota-anggota partai politik dan atau

DPRD yang berada di dalam kaukus lingkungan hidup akan sejalan dengan agenda

polit ik partai dan atau fraksi dan komisi di parlemen. Bahkan tidak mustahil justru isuisu

ataupun persoalan lingkungan hidup bisa menjadi agenda ‗nomor sekian‘ dari

berbagai agenda pemerintahan seperti masalah pengangguran dan ketenagakerjaan,

pencabutan subsidi BBM, kenaikan harga bahan-bahan pokok, tingginya biaya hidup

sehari-hari dan sebagainya. Berkaca pada pengalaman Canada tahun 1992-1997an

sebagai contoh, para politisi di parlemen yang ingin kembali menggelindingkan programprogram

proteksi lingkungan hidup tidak ragu-ragu untuk mengambil inspirasi dari

pendapat umum (Opinion polls) yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup menempati

urutan kelima dibelakang masalah pengangguran dan isu-isu ekonomi ketika dilakukan

survey (Bailey, 1999; 4). Demikian pula halnya fenomena di Amerika Serikat, terjadi

suatu perdebatan publik mengenai seberapa jauh isu-isu lingkungan hidup menjadi

agenda politik, bagaimana isu-isu tersebut menembus cukup kesadaran umum yang

mempengaruhi pemilihan umum (Pemilu) Amerika pada level nasional. Terdapat

sepasang asumsi politik, pertama bahwa masyarakat Amerika secara umum

menempatkan prioritas paling tinggi pada persoalan keamanan dan keselamatan mereka

meliputi keamanan financial dan keselamatan fisik. Kriminalitas, terorisme, dan perang

sebagai contoh masalah yang menciptakan kesan tantangan-tantangan terhadap

keselamatan fisik. Sama dengan hal itu, pemutusan kerja, inflasi, harga minyak, biaya

perawatan kesehatan dan kredit yang kian sulit membangkitkan perasaan ketidakstabilan

keuangan. Asumsi kedua, tantangan-tantangan terhadap perhatian (concern) prioritas

tinggi tersebut cenderung menyediakan motivasi terbaik bagi kesadaran dan aktivitas

polit is (Burn, 2008; 8). Oleh karenanya dalam konteks Indonesia adalah tidak mudah pula

untuk mengusung pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai agenda kebijakan (politik)

pemerintahan yang mendapatkan prioritas yang tinggi dibandingkan agenda-agenda

publik yang lain.

Dalam tataran kebijakan publik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan

peneliti bahwa isu lingkungan hidup sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat dan beberapa

Kabupaten dan Kota yang diteliti pada awalnya masih merupakan isu marjinal dalam

pengambilan keputusan publik. Namun upaya terus-menerus yang dilakukan anggotaanggota

Kaukus Lingkungan Hidup DPRD dalam mensosialisasikan dan menyuarakan

isu-isu dan persoalan lingkungan hidup sudah mulai menggugah kesadaran kognitif para

anggota DPRD.

Mencermati Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat maupun

DPRD Kota Bandung khususnya dengan berbagai kiprahnya, menurut pencermatan

peneliti terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong kesungguhan Kaukus dalam

memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan legislatif terkait lingkungan hidup, antara

lain:

Kesadaran Masyarakat

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu anggota kaukus LH DPRD Kota

Bandung terdahulu, berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kesadaran kognitif

masyarakat (Publik) tentang pentingnya persoalan lingkungan hidup. Media radio di

daerah yang dimanfaatkan untuk sharing of knowledge and information isu-isu dan

persoalan lingkungan hidup baik antara DPRD, pemerhati lingkungan hidup dan Pemda

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


cukup strategis untuk menyampaikan pesan-pesan (messages) mainstream lingkungan

hidup bagi masyarakat. Mengingat radio adalah salah satu media massa yang dalam

waktu dan kesempatan yang sama dapat menghantarkan pesan kepada khalayak umum

secara masal dan serentak.

Kegiatan Jumat bersih, penanaman pohon-pohon di sepanjang jalan, sosialisasi ―

Sekolah Hijau‖, ― Kelurahan dan Kecamatan Hijau‖ dilaksanakan forum antar Kaukus

LH se-Provinsi Jawa Barat adalah upaya membentuk kesadaran koginitif, afektif dan

bahkan psikomotorik seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, Pemda maupun

DPRD. Berbagai stakeholder dan masyarakat pada saat ini banyak yang memiliki

kepedulian terhadap lingkungan, karenanya terdapat peluang besar untuk melibatkan

peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan seperti

ekosistem mangrove, hutan lindung dan taman nasional (Suarna, 2008; 214).

Hal lain yang kian memperkuat kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan

hidup adalah terjadi bencana alam pada tahun-tahun terakhir ini yang sering melanda kota

Bandung dan sekitarnya serta berdampak pada masyarakatnya, seperti banjir di daerahdaerah

pemukiman, masalah sampah yang betebaran di pusat-pusat kota dan pemukiman,

yang mengakibatkan kenyamanan hidup masyarakat kota Bandung terusik. Hal ini

berpengaruh pada mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap

lingkungan meskipun t idak dapat dipungkiri dalam kenyataannya masih belum seluruh

masyarakat. Kesadaran masyarakat dengan isu-isu lingkungan tadi menjadi pendorong

bagi kaukus lingkungan hidup anggota DPRD untuk lebih proaktif lagi menyuarakan isuisu

lingkungan baik dalam internal DPRD maupun dengan eksekutif, dan pada umumnya

akan mendapat dukungan positif dari masyarakat secara luas. Dengan dukungan secara

luas dari publik maka mendorong pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah

untuk segera merespon dan menyikapi isu-isu lingkungan tersebut, misalnya dengan

tindakan pengendalian pencemaran udara dan konservasi hutan di Bandung Utara, dan

sebagainya. Bagi DPRD sebagai institusi pembuat kebijakan publik (Public policymaker)

mendukung dan melandasi pemecahan lingkungan hidup melalui produk kebijakan yang

dihasilkan.

Melakukan Lobi bagi Kebijakan Sensitif Lingkungan

Keberadaan Badan dan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah baik di

Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung, memberi satu kekuatan dalam

memperjuangkan isu-isu tentang lingkungan hidup, sehingga bisa bersinergi dan

berkolaborasi memperjuangkan isu-isu lingkungan. Hal ini sama dengan dorongan yang

diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang

mendorong Pemerintah Daerah pada upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di

daerah.

Terkait penerapan peran dan fungsi ― Melakukan lobi bagi Kebijakan Sensitif

Lingkungan‖ Kaukus Lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung

maupun Kaukus DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus secara intensif melakukan

komunikasi dengan fihak legislatif (DPRD) baik secara perorangan maupun kelembagaan

dan Kepala Daerah berikut jajaran perangkat daerah terutama SKPD-SKPD terkait

lingkungan hidup seperti Bappeda, Badan/Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas

Tata Kota dan yang lainnya. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka membangun cara

pandang ataupun ―opini‖ yang ―sama‖ terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


utamanya yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten/Kota maupun lintas

Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat. Berpijak dengan cara pandang yang ―sama‖

terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup akan sangat kondusif dalam

mengembangkan aksi bersama diantara para pemangku kepentingan baik di legislatif

maupun eksekutif daerah pada saat mengatasi, memecahkan dan bahkan mengant isipasi

masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi.

Upaya Kaukus Lingkungan Hidup DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

di Jawa Barat dalam melakukan berbagai pendekatan terutama juga ke Pemerintah

Daerah setempat sudah sesuai dengan gagasan dari target agenda jangka panjang

penguatan Kaukus Lingkungan Hidup berupa mengkonsolidasikan Indonesia melalui

penguatan ―Biokrasi‖ sebagaimana dikemukakan (Fatah, 2008; 6). Hubungan kerja

DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengarusutamaan

lingkungan hidup tergambar pada bagan mekanisme kerja ―Biokrasi‖ seperti pada gambar

3.

Sumber : Eep Saefulloh Fatah, Optimalisasi Kaukus Lingkungan Hidup, 2008,

Makalah FGD Penguatan Kapasitas Forum Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD,

KLH

Gambar 3. Mekanisme Birokrasi

Biokrasi ini sebagai pemerintahan yang menimbang makhluk hidup, yang mana

bukan saja manusia yang mesti ditimbang dan diwakili kepentingannya, tetapi juga

binatang, ekosistem, dan generasi mendatang. Konsep ini pada int inya menegaskan

bagaimana pemerintahan –baik legislatif maupun eksekutif- dalam perumusan,

implementasi dan penghakiman kebijakan berorientasi pada pengarustamaan lingkungan

hidup. (Ball, 2007: 101-102).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Secara teoritik, konsep ―Biokrasi‖ merupakan gagasan baru untuk di Indonesia,

apalagi jika dibawa ke tataran praksis yaitu dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan

baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks daerah, tentunya dukungan riel pemerintah

daerah (Pemda) berupa perwujudan birokrasi yang mengarusutamakan lingkungan hidup

pada pelaksanaannya tidak mudah dimanifestasikan apabila kerangka konseptual belum

terbangun dengan jelas dan gamblang di benak para penyelenggara pemerintahan.

Mengkonstruksi model implementasi –organisasi- pemerintahan yang berorientasi pada

lingkungan hidup, lebih lanjut merupakan suatu tugas ‗besar‘ tersendiri yang harus

dipersiapkan dan dikerjakan terlebih dahulu sebelum membicarakan pelaksanaan di

lapangan. Akan tetapi, setidak-tidaknya dalam bentuk sederhana yang sudah lebih

kongkrit selama ini dilakukan adalah tindakan pemerintah daerah dalam mengantisipasi

dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi.

Peranan pemerintah dalam menanggapi keperihatinan publik atas persoalan

lingkungan dapat ditindak-lanjuti dengan membuat dan menegakkan peraturan untuk

pengendalian dampak lingkungan maupun mengendalikan atau semisal menindak

perusahaan yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan. Tindakan ini dapat

diklasifikasi sebagai tindakan disinsentif karena memberikan hukuman kepada mereka

yang melanggar aturan namun bisa berdampak positif bagi lingkungan.

Inisiasi penguatan Kaukus terhadap peran birokrasi dalam pengarusutamaan

lingkungan hidup pada akhirnya harus mampu menciptakan ― pemerintah daerah (yang)

hijau‖ (Green government) yaitu sosok Pemda yang memiliki benar-benar concern,

commitment dan willingness pada lingkungan hidup. Sebagai eksekutif di daerah, Pemda

terus-menerus harus ikut mensosialiasikan arti penting kepedulian terhadap lingkungan

hidup, mengartikulasikan berbagai aspirasi dan tuntutan publik terkait isu-isu dan

persoalan lingkungan, dan mengkomunikasikan secara intensif dan massif kebijakankebijakan

Pemda dalam hubungannya dengan lingkungan hidup, berjalan seiring bersama

dengan DPRD. Perumusan dan implementasi kebijakan apapun di daerah harus tetap

kental bernuansa mengedepankan pertimbangan lingkungan hidup.

Dukungan Organisasi dan Aktivis Lingkungan

Keberadaan aktivis-aktivis lingkungan hidup baik yang berasal dari kalangan

kampus maupun LSM-LSM lingkungan juga menjadi salah satu pendorong bagi kegiatan

aktivitas kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung

khususnya, karena dengan keterlibatan mereka sebagai kelompok penekan terhadap isuisu

lingkungan, maka sering menjadi pendorong percepatan lahirnya berbagai kebijakan

pro lingkungan hidup.

Ada sesuatu yang mendasar yang harus yang dibangun antara institusi

pemerintahan baik legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemda) dengan organisasiorganisasi

madani (NGO/CSO) adalah pola kemitraan yang simbiosis mutualistik

diantara kedua fihak. Pemerintah daerah maupun DPRD di era keterbukaan seperti

sekarang ini tidak bisa lagi memandang kelompok-kelompok aktivis selaku pressure

groups –termasuk organisasi dan para aktivis lingkungan hidup- Vis A Vis ataupun saling

berhadap-hadapan apalagi belakang-membelakangi, demikian pula sebaliknya.

Dukungan organisasi dan aktivitas lingkungan hidup sangat diperlukan dalam

mengart ikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat –termasuk ekosisistem,

binatang dan generasi mendatang- terkait isu dan persoalan lingkungan hidup dalam

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


proses-proses pembuatan kebijakan daerah di DPRD untuk menghasilkan produk-produk

kebijakan pro lingkungan hidup. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan

peneliti, forum Kaukus LH DPRD baik Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung

khususnya, sudah menggandeng beberapa organisasi lingkungan hidup dan EPW

(Environmental Parliament Watch) Provinsi Jawa Barat untuk mendukung upaya

pengarusutamaan lingkungan hidup di DPRD.

Dukungan Lembaga-lembaga Donor

Salah satu pendorong lain untuk aktivitas kaukus lingkungan hidup DPRD kota

Bandung adalah adanya bantuan pendampingan tehnis (Technical assistance) dari

lembaga donor seperti UNDP, Partnership, dan beberapa yang lain. Yang mana fasilitasi

secara finansial dan supervisi mendorong bagi upaya-upaya melahirkan kesadaran akan

pemahaman terhadap isu lingkungan hidup sehingga mampu memberi dampak bagi

lahirnya berbagai kebijakan yang pro pada lingkungan hidup.

Dalam mensikapi bantuan lembaga donor maupun kerjasama yang ditawarkan

mereka, forum Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Jawa Barat harus sejak awal memiliki visi, misi, agenda kerja, program dan kegiatan

yang jelas, terencana bahkan terukur terkait kepedulian lingkungan hidup. Dengan

perspektif ini maka forum Kaukus tidak sekedar melaksanakan dan menggenapi apa yang

memang sudah menjadi program dan kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga donor, apalagi

bila mengesankan bahwa setiap sepak terjang forum Kaukus dengan agenda program dan

kegiatannya terkait kepedulian lingkungan hidup didikte oleh fihak lain.

Kekuatan utama bagi tumbuhnya isu-isu kepedulian pada lingkungan hidup

sesungguhnya basis intinya adalah di masyarakat. Apabila setiap individu dari anggota

masyarakat baik secara perorangan maupun kolektif memiliki perhatian (concern) pada

lingkungan hidup maka secara otomatis penanggung jawab terdepan pemecahan berbagai

persoalan terkait lingkungan hidup termasuk sebagai salah satu contoh adalah masalah

sampah yang sempat menggunung dan mencengangkan di Kota Bandung adalah

masyarakat itu sendiri.

Selain faktor-faktor pendorong tersebut diatas, ditengarai oleh peneliti masih

adanya beberapa faktor penghambat bagi kiprah Kaukus Lingkungan Hidup DPRD

Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Kota Bandung khususnya, antara lain:

Kedudukan kaukus lingkungan hidup DPRD: unit informal

Karena kedudukan Kaukus lingkungan hidup DPRD, tidak dalam struktur

kelembagaan DPRD dan tidak merupakan alat kelengkapan Dewan seperti komisi dan

fraksi, maka secara legitimasi kedudukan kaukus hanya bersifat informal. Dengan

kedudukannya yang bersifat informal berakibat pada keanggotaannya juga tidak

mengikat dan terstruktur formalistik, tetapi hanya merupakan forum komunikasi antar

anggota DPRD yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, yang berasal dari lintas komisi

dan lintas fraksi.

Dengan melihat kedudukannya memang Kaukus lingkungan Hidup DPRD tidak

bisa ―menekan” langsung secara formal struktural terhadap DPRD dalam pembuatan

berbagai rancangan kebijakan publik agar pro terhadap isu lingkungan hidup, namun

Kaukus tetap memiliki posisi tawar (bargaining position) untuk mempengaruhi DPRD

agar mengarusutamakan lingkungan hidup dalam legislasi.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kehadiran Kaukus lingkungan hidup DPRD di Kabupaten/Kota dan Provinsi

diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi kepentingan lingkungan dalam proses

pengambilan keputusan. Kaukus lingkungan sebagai salah satu institusi lingkungan yang

memiliki nilai poilitis dan strategis dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi

permasalahan kelembagaan lingkungan saat ini. Tentu semuanya tergantung seberapa

kuat Kaukus ‗mempengaruhi‘ DPRD dalam pengambilan keputusan politik (Kebijakan).

Oleh karenanya dalam memperjuangan isu lingkungan tersebut, Kaukus tetap harus

bersinergi pula menggunakan kekuatan-kekuatan di luar keanggotaan kaukus lingkungan

hidup DPRD seperti dukungan dan tekanan dari masyarakat dan kelompok-kelompok

penekan dari LSM-LSM dan ORMAS (Organisasi Masyarakat) untuk kian memperkuat

daya tekan secara polit is dalam pengarusutamaan lingkungan hidup di parlemen.

Aktivitas sebagai anggota kaukus vs sebagai anggota DPRD maupun partai politik

Anggota-anggota DPRD kota Bandung tergabung dalam anggota Kaukus

Lingkungan Hidup DPRD secara informal, sedangkan mereka secara formal struktural

terikat dalam komisi-komisi dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD kota Bandung, sehingga

kadang mereka secara perorangan lebih merasa dituntut dan disibukkan oleh tugas-tugas

formal kelembagaan Dewan. Akibatnya bisa dapat diperkirakan bahwa untuk lebih aktif

dalam kegiatan kaukus lingkungan sering terhambat karena tugas-tugas dinas

kelembagaan tadi. Kondisi ini juga diperparah mengingat keberadaan anggota-anggota

DPRD tadi terikat secara organisatoris dengan partai-partai yang mengusungnya,

sehingga ketika akan dilaksanakan pilkada semisal pada saat pemilihan Walikota

Bandung, sebagaimana yang pernah terjadi, maka perhatian mereka akan tercurah pada

kegiatan-kegiatan pemenangan calon kepala daerah yang diperjuangkan oleh partai-partai

mereka. Hal ini juga akan sama dialami pada set iap kegiatan Pemilu (Pemilihan Umum),

dimana dalam tiap-tiap tahap terkait pemilu baik pemilihan legislatif maupun pemilihan

Presiden, mereka sebagai anggota partai akan terkuras waktunya untuk kegiatan tersebut.

Pada saat tiba pemilihan mereka sebagai anggota legislatif periode-periode berikutnya,

yang mana mereka pada umumnya akan lebih konsentrasi dan perhatian (Concern) untuk

memperjuangkan diri mereka agar dapat terpilih kembali dan duduk menjadi anggota

DPRD periode masa kerja berikutnya.

Tidak adanya pos anggaran tersendiri bagi kaukus

Hampir selalu menjadi alasan yang kuat bagi terkendalanya aktivitas-aktivitas

suatu organisasi sebagaimana juga kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jawa Barat

maupun kota Bandung adalah tidak tersedianya pos anggaran secara khusus bagi Kaukus,

sehingga selama ini dalam berkiprah di Kaukus setiap anggota DPRD lebih banyak

mengeluarkan biaya perorangan sebagai anggota kaukus tersebut. Ataupun pada sebagian

kegiatan lain yang dapat terjalin kerjasama Kaukus dengan fihak lain, masih

dimungkinkan adanya dukungan keterlibatan anggaran dari pihak lain seperti halnya

kerjasama dalam kegiatan dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, beberapa

lembaga donor maupun LSM-LSM lingkungan hidup. Meski tidak dapat dipungkiri

seringkali kegiatan-kegiatan tersebut menjadi dipandang sebagai kegiatan organisasi lain

di luar Kaukus ataupun terkesan sebagai kegiatan sub ordinasi dari organisasi ataupun

lembaga lain dari luar kaukus lingkungan DPRD itu sendiri.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kendala tidak adanya pos anggaran khusus di forum Kaukus sebenarnya dapat

diatasi apabila forum Kaukus meskipun bertipe organisasi informal, bukan sebagai

sebuah institusi berstruktur formal birokratik namun dalam mekanisme kerja dan

pengelolaannya tetap harus ber-framework organisasional, kepengurusan yang

fungsional, memiliki pendanaan, rencana kerja, target yang harus dicapai, profesional dan

seterusnya.

Menominasikan kandidat pejabat publik yang sensitif lingkungan maupun politisi

yang sensitif lingkungan

Menominasikan secara khusus calon pejabat publik yang memiliki kepekaaan

terhadap lingkungan hidup apalagi bila yang dimaksudkan adalah seorang kepala daerah

tentu sangat tidak mudah. Hal ini mengingat bahwa ―parameter‖ ataupun ―ciri-ciri‖ sosok

kandidat yang diperjuangkan oleh suatu partai politik tertentu secara past inya tidak

diukur semata-mata apakah dia sensitif atau tidak sensitif terhadap lingkungan hidup.

Karena yang jelas partai politik telah memiliki parameter tersendiri bagi calonnya yang

setidaknya figur berkarakteristik penuh muatan kepentingan politik (political interest)

yang memang ingin diperjuangkan atau bahkan diperebutkan oleh partai politik di

parlemen melalui kandidatnya tersebut.

Dalam realitas faktual mengedepankan calon kepala daerah yang berkarakteristik

sensitif lingkungan hidup senyatanya adalah sangat langka dan bahkan mungkin masih

sangat jauh dari apa yang kita bayangkan dan harapkan. Mungkin dapat diperkecualikan

adalah apabila sejak awal memang platform suatu partai politik tersebut adalah menganut

mainstream (pengarusutamaan) dan bahkan ideologi pro lingkungan hidup.

Oleh karenanya, adalah sangat beralasan apabila salah satu peran penting Kaukus

DPRD Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah ditetapkan, ialah menjadi forumforum

pertemuan yang ‗tertutup‘ untuk menominasikan kandidat pejabat publik –

utamanya kepala daerah- yang sensitif lingkungan hidup. Demikian pula halnya dengan

berbagai upaya untuk menggolkan sosok-sosok calon politisi yang memang memiliki

kepekaan terhadap lingkungan hidup sehingga perjuangan mewujudkan ”parlemen

hijau” tercapai. Yang mana target lebih jauh dari terciptanya ”parlemen hijau” adalah

mampu melahirkan ”kebijakan-kebijakan hijau” berupa produk-produk legislasi pro

lingkungan hidup.

Temuan penelitian ini menegaskan urgensitas dan strategis posisi dan kiprah

‗bawaan‘ (melekat) pada kaukus sebagai suatu kelompok yang unik maupun sebagai

forum pertemuan-pertemuan yang eksklusif (bahkan private, istilah Roger Scruton)

dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik dan menentukan kandidat tertentu

dalam posisi-posisi jabatan publik maupun politik. Dibandingkan pengalaman di Amerika

Serikat yang mana sebutan kaukus sudah muncul di Boston di awal paruh abad 18-an

digunakan sebagai nama klub politik (political club), the Caucus ataupun klub kaukus

(Caucus club), tentu lahir dan terbentuknya kaukus di Indonesia tergolong sangat baru.

Februari tahun 1763 di dalam catatan diary John Adams Massachusetts adalah sebagai

salah satu penampilan-penampilan paling awal Kaukus dimana calon-calon untuk

pemilihan publik, mereka diseleksi di ruang yang private dengan konotasi modern yang

disebut "smoke-filled room". Kaukus-kaukus yang sama juga diadakan oleh partai-partai

polit ik di tingkat negara bagian.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kiprah-kiprah awal kaukus di Indonesia diantaranya ditandai munculnya Kaukus

Politik Perempuan Indonesia yang memperjuangkan kuota 30 % bagi perempuan di

parlemen dan beberapa macam kaukus lainnya dengan kepentingan-kepentingan politik

masing-masing yang diusungnya. Terbentuknya kaukus untuk lingkungan hidup DPR-

DPR di Indonesia lebih muda lagi dengan dicanangkannya pada tahun 2002 oleh

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Berbeda dengan pengalaman lahirnya Kaukus

dalam konteks Amerika Serikat, kaukus lingkungan hidup (anggota) DPR/DPRD ini

justru diinisiasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai salah satu institusi

pemerintah pusat.

Kaukus-kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD yang kian bermunculan akhirakhir

ini mengindikasikan adanya kecenderungan (trend) baru dalam penggalangan

‘kekuatan-kekuatan politik‘ untuk ‘menekan‘, ‘mewarnai‘ dan mempengaruhi proses

pembuatan kebijakan publik di parlemen yang lazim selama ini dilakukan oleh warga

negara, kelompok-kelompok penekan seperti LSM, organisasi kemasyarakatan (Ormas),

partai politik (Parpol), lembaga-lembaga penelitian dan media massa dalam konsep studi

kebijakan publik (Anderson, 1994; 63-71, Howlett and Ramesh, 1995; 52-59

Temuan penting lainnya, kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPR/DPRD

tidak dapat dipungkiri ‘masih terbatas‘ dalam artian belum sepenuhnya mendominasi

pengarusutamaan lingkungan hidup dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen

(green policy making process) -meski diakui ini sangat pent ing, strategis bahkan krusial-.

Senyatanya memang belum seluruh anggota partai politik maupun anggota Dewan

tergabung di dalam Kaukus. Adalah suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa

terbatasnya jumlah anggota partai politik maupun anggota Dewan yang sudah

berwawasan lingkungan hidup di parlemen sangat mempengaruhi besaran dukungan

ataupun suara dalam pengambilan kebijakan. Jumlah partai yang ber-platform

lingkungan hidup (Green Parties) maupun yang pro lingkungan hidup (green parties) di

parlemen adalah masih minoritas, sebagaimana hasil wawancara dengan wakil Kaukus

DPRD Provinsi Jawa Barat. Persoalan pengaruh pengambilan keputusan di parlemen

dengan minoritas anggota partai yang ada di dalamnya bisa belajar banyak dari

pengalaman Australia (Waters, 2008; 41). Juga pengalaman di Jerman pada tahun 1998

ketika Federal Green Party hanya memenangkan suara pemilihan nasional di bawah 7 %

maka melakukan koalisi dengan partai Sosial Demokratik (Social Democratic Party)

(Blue, 2008; 44), dengan harapan dapat berbagi kekuasaan (sharing of power) kelak

didalam pemerintahan federal (Alison, 1996; 470 dan Blue, 2008; 44).

Pengalaman Jepang meskipun partai-partai hijau (green parties) paliang banyak

adalah pemain-pemain kecil (small players) dalam politik nasional namun mereka

diperhitungkan dapat mempengaruhi agenda politik nasional. Sebagai perubahan suatu

masyarakat postindustry dukungan publik meningkat untuk isu-isu yang dikembangkan

oleh partai-partai hijau. Partai-partai yang sudah ada merespon untuk mengangkat isu-isu

tersebut dan kadang-kadang mengajak partai-partai hijau untuk bekerja sama dalam

pemerintahan koalisi (Park, 2001; 149).

Kerjasama dan dukungan dari berbagai fihak untuk memperkuat daya tekan

polit is (political pressure) Kaukus terhadap –para anggota- partai politik maupun DPRD

dalam pengarusutamaan lingkungan hidup adalah sangat penting. Mencontoh apa yang

sudah dilakukan oleh partai-partai lingkungan hidup (Green Party) maupun partai-partai

pro lingkungan (green party) di negara-negara Eropa Barat dalam mewujudkan agenda

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


polit ik lingkungan hidup, mereka bersatu padu dalam wadah Kaukus lingkungan hidup

partai-partai ‘hijau‘ Uni Eropa maupun European Green Party (EGP) (Rochon, 1999; 745

dan Anonymous, 2004; 3). Melalui wadah ini, negara-negara Eropa Barat tersebut dapat

memecahkan isu-isu dan persoalan lingkungan hidup –termasuk climate change dan

global warming saat ini- secara multilateral –sesuai jargon think globally and act (trans)

locally-, mendesakkan agenda perumusan kebijakan pada setiap negara yang terlibat

dalam Uni Eropa, mengembangkan green political parties, green politics dan green

parliment di tiap-tiap negara, serta memberikan dukungan pengangkatan pejabat-pejabat

publik yang berorientasi lingkungan hidup.

Tentu untuk partai-partai di Indonesia harus lebih bisa menyatukan diri dalam

kerangka kepentingan dan tujuan nasional yang sama (national common sense) untuk

melestarikan lingkungan hidup dan masa depan pembangunan yang berkelanjutan, baik

dalam wadah Kaukus ataupun forum antar partai politik dan semacamnya. Kerjasama dan

dukungan tersebut dapat dipraktekkan baik ditingkat daerah, antar daerah maupun

nasional bahkan internasional.

Kiprah lebih lanjut dari kaukus-kaukus lingkungan hidup DPRD yang ada untuk

melangkah jauh mewujudkan apa yang disebut-sebut sebagai konsep green party, green

politician, green parlement dan green government (Biocracy, istilah Terrance Ball)

membutuhkan proses dan waktu yang masih panjang. Indikasinya adalah adanya

ketidaktegasan partai-partai politik di Indonesia dalam mengusung lingkungan hidup

sebagai –salah satu- platform partainya.

Mengikuti perkembangan wacananya, terdapat kategorisasi Green Party (huruf

besar) dan green party (huruf kecil) dalam kaitan kiprah partai politik dan lingkungan

hidup. Masuk dalam sebutan green party adalah siapapun partai politik dengan apapun

‗bendera‘, platform partainya yang menunjukkan dan memiliki perhatian (concern) dan

komitmennya pada isu-isu dan persoalan lingkungan hidup. Sedangkan Green Party

adalah suatu kelompok polit ik yang memang secara nyata dan formal serta spesifik

menyatakan diri sebagai partai (politik) lingkungan hidup yang hanya ber-‗ideologi‘

lingkungan hidup. Yang mana tidak memperjuangkan apapun selain dari mainstream

lingkungan hidup.

Ditinjau dari kemunculan pengarusutamaan lingkungan hidup pada beberapa

partai di Indonesia dengan pengalaman negara-negara Eropa Timur khususnya, terdapat

perbedaan. Pada mulanya negara-negara Eropa Timur yang menganut komunisme

sebagai ideologinya, partai-partai „sayap kiri‟ yang ada memperjuangkan lingkungan

hidup adalah karena latar belakang secara ideologis dan politis, yang mana lingkungan

hidup menjadi ‗alat perlawanan‘ terhadap kapitalisme yang dipersonifikasikan oleh

negara-negara Eropa Barat utamanya. Dengan runtuhnya komunisme di negara-negara

Eropa Timur tahun 1989, perspektif dan cara pandang lingkungan hidup mengalami

pergeseran. Pada tahun 1989-1994, aliran dan gerakan sosial dan politik di negara-negara

Eropa Timur melakukan perubahan orientasi terkait wacana lingkungan hidup termasuk

partai-partai politik yang ada. (Erich, 1995; 315, dan Rudig, 2002b; 22-24). Bagi partaipartai

politik di Indonesia, latar belakang pengarusutamaan lingkungan hidup mereka

lebih pada suatu bentuk concern (perhat ian) dan komitmen pada pelestarian lingkungan

hidup ataupun agenda politik ‗tertentu‘.

Sejalan dengan pandangan Terrance Ball (2005; 2-3), sendiri ketika ditanyakan

adakah hubungan demokrasi dengan pengarusutamaan lingkungan hidup, ia menyatakan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


ahwa secara subtansi tidak ada hubungan teoritik konseptual maupun logika antara

konsep democracy di satu sisi dan konsep environmentalism di sisi lain. Pada dasarnya

apapun bentuk maupun sistem pemerintahan yang dianut suatu negara memiliki

kecendrungan dan peluang yang sama untuk bisa pro ataupun kontra terhadap kepedulian

lingkungan hidup. Pada prinsipnya apapun idiologi yang dianut seseorang, kelompok

maupun suatu bangsa dapat mengarusutamakan lingkungan hidup. Banhkan dibekas

negara-negara penganut idiologi kemunisme ada banyak partai yang beraliran merah

(kumunisme) yang juga berorientasi pada lingkungan hidup, biasanya mereka dijuluki

dengan sebutan red-green-party.

Terkait kiprah mewujudkan partai hijau (green party), Kaukus memiliki peran

strategis yaitu menginspirasi dan menstimulasi lahirnya secara riel partai-partai

lingkungan hidup (Environmental parties, Green Parties) dan ‗partai-partai hijau‘ (green

parties). Kaukus bisa menjadi aktor perintis dan pelopor bagi muncul dan

berkembangnya partai-partai hijau sebagaimana pengalaman yang berlangsung di negaranegara

Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, negara-negara Skandinavia, Amerika

Serikat, Australia dan Selandia Baru.

Belajar dari pengalaman di banyak negara Eropa Barat, partai-partai hijau muncul

pertama kali terlibat di pemerintahan lokal. Di negara-negara federal ataupun yang lain

yang memiliki basis regional yang kuat, pengalaman pemerintahan pada level menengah

menyiapkan suatu arena penting bagi pembelajaran bagaimana menguasai tanggung

jawab baru. Ada yang penting secara khusus di Jerman, dimana partai hijau secara

regular telah bekerjasama membangun koalisi pemerintahan pada tingkat negara bagian

(“Land”, state level) sejak pertengahan tahun 1980an (Rudig, 2002; 44). Di dalam

sistem partai politik Amerika Serikat sendiri, partai yang berorientasi pada lingkungan

hidup (Green Party) –dengan Constitution Party dan Libertarian Party- adalah masuk

dalam kelompok partai terbesar ketiga setelah partai Republik dan partai Demokrat.

Green Party ini telah aktif sebagai partai ketiga sejak tahun 1980-an. Partai ini telah

memperoleh perhatian publik yang tersebar semasa Presiden Partai yang kedua berjalan

di tahun 2000. Green Party ini di Amerika Serikat telah memenangkan jabatan terpilih

paling banyak di t ingkat lokal. Pemenang jabatan publik terbanyak di Amerika Serikat

adalah orang-orang yang ‗hijau‘ yang telah memenangkan pemilihan suara non-partisan.

Pada tahun 2005, partai ini telah mempunyai 305.000 orang anggota yang terdaftar di

negara-negara bagian yang memungkinkan registrasi partai. Sepanjang tahun 2006

pemilihan, partai sudah mengakses suara di 31 negara bagian.

Bercermin pada pengalaman kemunculan dan peran partai-partai hijau di Eropa

Barat dan Eropa Timur serta Amerika Serikat bermula dari t ingkat negara bagian ataupun

pemerintahan lokal, adalah suatu inspirasi luar biasa bagi kiprah Kaukus lingkungan

hidup DPRD Kabupaten/Kota untuk kian memainkan peran pentingnya berangkat dari

kiprah yang dilakukan di tingkat pemerintahan lokal (local government level).

Demikian pula untuk kaukus berkiprah membangun cara pandang, sikap dan

perilaku para politisi –apapun partai politiknya- agar bermainstream lingkungan hidup

disamping preferensi (kepentingan) politik tertentu yang diperjuangkannya -baik atas

nama ‗perseorangan‘ maupun ‗kelompok‘ tertentu- memerlukan internalisasi dan

sosialisasi yang tidak sebentar dan bisa instant.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Terkait kiprah kaukus mewujudkan green government maka harus didesain

terlebih dahulu konsep teoritik dan model aplikatif penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi pada lingkungan hidup.

Implikasi dari penelitian ini adalah adanya pradigma baru (new paradigm) dalam

kajian kebijakan publik (Public Policy Study) yang mengarusutamakan lingkungan hidup

sebagaimana kecenderungan pengambilan kebijakan publik hari ini yang berorientasi

pada isu-isu dan persolan kesetaraan jender (Gender equality) dan hak-hak asasi manusia

(Human Rights).

SIMPULAN

Memang kendala dan tantangan ke depan kiprah (Peran dan Fungsi) Kaukus

Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung akan semakin

berat dan membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh dan panjang untuk

mengarusutamakan lingkungan hidup (Environmental Mainstreaming). Dari aspek

agenda kerja baik berupa program dan kegiatan, forum Kaukus harus terus menginovasi

berbagai terobosan untuk pembentukan public opinion tentang lingkungan hidup. Forum

Kaukus perlu senantiasa melakukan re-orientasi kerja Kaukus agar berbagai upaya yang

sudah, sedang dan akan dilaksanakan mengarah kepada pencapaian target agenda kerja

Kaukus secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kaukus Lingkungan Hidup Anggota

DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung sesuai dengan agenda kerja yang

telah ditetapkan menurut peran dan fungsi Kaukus Lingkungan DPRD dapat dinilai

peneliti sudah melaksanakan dan berusaha mengupayakan 5 (Lima) peran dan fungsinya

yang meliputi (1) membangun ‖ Publik Sadar Lingkungan ‖, (2) melakukan lobi bagi ‖

Kebijakan Sensitif Lingkungan ‖, (3) menyusun strategi dan taktik menuju ‖ Parlemen

Hijau ‖, (4) merancang ‖ Kebijakan Sensitif Lingkungan ‖, (5) mengawasi kerja pejabat

publik dengan ukuran sensivitas lingkungan. Sedangkan peran dan fungsi

menominasikan kandidat pejabat publik dan politisi yang sensitif lingkungan hidup pada

saat penelitian ini dilakukan belum tampak indikasinya.

Dilihat dari pencapaian target agenda kerja yang telah direncanakan berdasarkan

rentang waktu program, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, maka

Kaukus Lingkungan Hidup Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, beberapa

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung khususnya sudah

termasuk Kaukus yang tergolong mengusahakannya.

Sebagai realisasi dari peran dan fungsi ― Membangun Publik Sadar Lingkungan‖

forum Kaukus Lingkungan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota

Bandung harus melakukan penguatan yang membangun opini berbagai fihak untuk

terlibat dalam kepedulian lingkungan hidup. Kebutuhan penguatan yang mencakup

perluasan arena yaitu tidak hanya di dalam partai dan di parlemen tetapi juga dalam

organ-organ politik lain secara meluas. Dari sisi perluasan keanggotaan, tidak hanya

beranggotakan para anggota Dewan baik pusat dan daerah tetapi meluas ke berbagai

kalangan termasuk dunia usaha dan civil society (Masyarakat madani). Sedangkan dari

sisi perluasan dan penegasan fungsi disamping pembentukan kesadaran publik, upaya

peningkatan kekuatan pro-lingkungan berbasis konstituen (masyarakat pemilih) dan

penguatan biokrasi mut lak harus dibangun dan dibangun.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kiprah kaukus lingkungan hidup (anggota) DPRD dalam mengarus utamakan

konsep, wacana, isu-isu dan persoalan lingkungan hidup dalam proses pengambilan

kebijakan publik ini merupakan studi kebijakan publik kontemporer dan globalized,

berbeda dengan studi-studi kebijakan yang lalu (klasik). Dampak pada pengembangan

ilmu administrasi negara utamanya studi kebijakan publik antara lain adalah pengayakan

pada focus (kajian) dari sisi paradigma, isu-isu dominan yang dikaji, nilai-nilai yang ingin

dicapai, dasar-dasar dan argumentasi kebijakan, pendekatan dan model kebijakan, serta

analisa kebijakan yang dipergunakan. Diharapkan penelitian ini bisa menginspirasi bagi

penelitian-penelitian berikutnya.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Alison, Abbott, 1996, Prospects of power rething for German Greens, Nature Journal,

Vol. 380 ;6574; Academic Research Library.

Anderson, James E., 1994, Public Policy Making : An Introduction, Second Edition,

Houghton Mifflin Company, Boston, USA.

Anonymous, 2004, Europa Union Green Parties Unite, Alternatives Journal. Waterloo,

30;3

Ball, Terrance, 2001, New Ethics for Old Or, How (Not) to Think About Future

Generations, Environmental Poliyics Journal, Vol. 10 No. 1, 89-110.

Ball, Terrance, 2005, Green Democracy: Problems and Prospects , Paper Prepared for

delivery at the American Political Science Association Meeting, Arizona

State University, Washington, D.C., USA, 2-35.

, 2007, From Democracy to Biocracy Prospects for Green Democracy,

Paper presented at the annual meeting of the The Midwest Political Science

Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, USA

Blue, Laura, 2008, Lessons From Germany, Time International. Journal Asia Edition,

New York: Vol. 171, Edisi 16; 44.

Burns, Steven, 2008, Environmental Policy and Politics: Journal Trends in Public

Debate, Natural Resources & Environment. Chicago: Vol. 23, Edisi 2; 8.

Erich, G. Frankland, 1995, Green revolutions : The role of green parties in Eastern

Europe's transition, 1989-1994, East European Quarterly. Boulder, Vol.

29, 3; 315

Fatah, Eep Saefullah, 2007, 4 Mei, Menimbang Biokrasi, Kompas hal 6.

Howlett, Michael, M. Ramesh., 1995, Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy

Subsystems, Oxford University Press, Don Mills, Ontario, Canada

Park, Jakop, 2001, Book Review: Green Politics in Japan by Lam Peng-Er, Japanese

Journal of Political Science, Vol. 2 No. 1; 147 – 160, Cambrigde

University Press.

Rochon, R. Thomas, 1999, Green Parties and Politics in the European Union, The

American Political Science Review, Vol.93, No. 3.

Rudig, Wolfgang, 1991, Green Party Politics Around the World, Environment; Journal

Vo.8, 33; 6.

, 2002, Between Ecotopia and Disiillusionment : Green Parties in

European Government, Enviroment Journal, Vol.3; 44

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Suarna, I Wayan, 2008, Kaukus Lingkungan DPRD Dalam Memperjuangkan

Kepentingan Lingkungan dan Mencapai Agenda Politik, Jurnal Bumi

Lestari, Vol. 8, No.2; 211-215.

Walters, Larissa, 2008, Minor Parties in A Green Election : A Green Perspective, Social

Alternatives, Second Quarter, Vol. 27, No. 2

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH Irdam Ahmad

STEKPI School of Business and Management

Jl. TMP Kalibata, Jakarta Selatan, 12760, Telp : (021) 7980011,

Faks : (021) 7981352, HP : 08161361758

Abstract. Since 2001, Indonesia has implemented decentralization based on Act No. 22

on Local Government. This article aims to evaluate the impact of decentralizat ion on

districts development within the province of Yogyakarta, before and after

decentralization, using Taksonomic Method, by computing pattern of development and

measurement of development (mod) in each district, using city of Yogyakarta as

benchmarking. Data used in this study are; (1) Gross Regional Domestic Product (GRDP)

individual income, (2) share of GRDP in each district to GRDP at provincial level, (3)

share of manufacturing sector to GRDP, (4) local own income, (5) literacy of population

of 10-44 years of age, (6) expectation of life at birth, (7) labor force participation rate, (8)

gross enrollment ratio of 16-18 years of age, (9) percentage of household that have

electricity. Source of all data are from BPS head office, province and district offices. The

results shows that the measurement of development in districts Sleman, Kulon Progo and

Gunung Kidul are not difference, both before and after decentralization. In Bantul, the

development process after decentralization is tend to become worse, while Gunung Kidul

has the biggest mod, and categorized as under developing district, either before or after

decentralization. In addition, the results of this research also exactly the same with

Human Development Index (HDI), which means that Taksonomic Method can be used as

new paradigm to evaluate the development process of a district/municipality to find out

the impact of decentralization policy, which has been lasting for ten years.

Keywords : decentralization, pattern of development, measurement of development,

disparity

Awal tahun 2011 ini, berarti tepat 10 tahun atau satu dekade otonomi daerah

dilaksanakan, sejak secara resmi dimulai pada awal tahun 2001, berdasarkan pada

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang

kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Definisi Ot onomi Daer ah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5 adalah

―otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan‖.

Pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dimana

semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah, menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya.

Pemberian otonomi juga didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah daerahlah yang

lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas

dasar pertimbangan tersebut, maka pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Secara umum, prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah

keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan

pada semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang

lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan

otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan

berkembang di daerah.

Sementara itu, yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah

berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan

otonomi, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat

dan daerah, serta antara satu daerah dengan daerah lain, dalam rangka menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dilihat dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk

pemberdayaan kapasitas daerah dalam meningkatkan proses pembangunan, yang pada

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Karena

pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang

dilaksanakan melalui otonomi daerah. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu

proses perubahan peningkatan kualitas kehidupan manusia (Agustina, 2010: 2).

Setelah pelaksanaan otonomi daerah berjalan selama satu dekade, ada beberapa

pertanyaan penelitian (perumusan masalah) yang perlu dicarikan jawabannya terkait

dengan hasil pembangunan yang telah dicapai, diantaranya (1) apakah proses

pembangunan sesudah otonomi daerah mampu memberikan hasil pembangunan yang

lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, dan (2) bagaimana disparitas

hasil pembangunan antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain sesudah

otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.

Menurut Daryanto (2003: 30), disparitas atau kesenjangan hasil pembangunan

antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam aspek : (1) pendapatan perkapita, (2)

kualitas sumber daya manusia, (3) ketersediaan sarana dan prasarana, seperti transportasi,

energi dan telekomunikasi, (4) pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dll, dan

(5) akses ke perbankan. Sedangkan penyebab terjadinya kesenjangan antar daerah,

terutama disebabkan oleh adanya , (1) distorsi perdagangan antar daerah, (2) distorsi

pengelolaan sumber daya alam, dan (3) distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Kajian tentang disparitas atau kesenjangan perolehan hasil-hasil pembangunan

ekonomi dan sosial pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah banyak dilakukan.

Salah satu metode yang paling sering dilakukan adalah metode kuadran, yang

menggunakan data PAD sebagai indikatornya. Salah satu penelitian yang menggunakan

metode kuadran adalah Hidayat, et al (2007: 216-220) yang berjudul ―Analisis Kinerja

Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara‖ tahun 2001-2006. Adapun

kabupaten/kota pemekaran di propinsi Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian ini

adalah kabupaten Mandailing Natal, kabupaten Toba Samosir, kabupaten Humbang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat, kabupaten Samosir, kabupaten Serdang Bedagai

dan kota Padang Sidimpuan.

Ada dua aspek PAD yang diukur kinerjanya, yaitu analisis pertumbuhan (growth)

PAD dan analisis kontribusi (share) PAD terhadap APBD, yang dikelompokkan kedalam

empat kuadran. Kuadran pertama adalah kondisi ideal, dimana PAD mempunyai share

yang besar terhadap APBD dan pertumbuhan PAD juga tinggi, dan ternyata tidak satupan

kabupaten/kota yang terletak pada kuadran pertama ini. Kuadran kedua, yaitu suatu

kondisi yang belum ideal, dimana sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah,

namun pertumbuhan PAD tinggi. Pada kuadran kedua ini ada dua kabupaten, yaitu

kabupaten Madina dan Phakpak Barat.

Kuadran ketiga juga belum ideal, karena walaupun kontribusi PAD terhadap

APBD tinggi, tetapi pertumbuhan PAD masih tergolong rendah, dan pada kuadran ini

terdapat tiga kabupaten, yaitu Toba Samosir, Serdang Bedagai dan kabupaten Samosir.

Kuadran keempat adalah kondisi yang paling buruk, dimana kontribusi PAD terhadap

APBD masih rendah, daerah juga belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan

potensi lokal, yang tercermin dari pertumbuhan PAD yang rendah. Pada kuadran keempat

ini terdapat kabupaten Humbang Hasundutan dan kota Padang Sidimpuan.

Metode lain yang juga sering digunakan untuk mengetahui disparitas hasil

pembangunan adalah Indeks Williamson. Dalam tesisnya yang berjudul ―Analisis

Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Propinsi Sumatera Selatan‖, Faisal (2010: 1-

2) menggabungkan metode Indeks Williamson dan Indeks Theil untuk mengetahui

disparitas antar wilayah. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kota

Palembang dan Prabumulih, serta kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin, berperan

dalam meningkatkan disparitas antar wilayah. Sedangkan wilayah lain, termasuk wilayah

pesisir dengan akt ifitas sektor pertanian sebagai sektor unggulan, memiliki peranan

dalam menurunkan tingkat disparitas antar wilayah di propinsi Sumatera Selatan.

Tesis lain yang juga menggabungkan metode Indeks Williamson dengan Indeks Theil

dilakukan oleh Salmon (2005: 1-2), yang berjudul ―Disparitas Regional dan Transformasi

Sektoral di Propinsi Sumatera Utara (1983-2003). Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa keberadaan sektor pertanian di ham;pir semua region ternyata

dapat dijadikan sektor penyangga (buffer) terhadap disparitas. Trade-off antara

pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sangat dipengaruhi oleh keadaan aktifitas

ekonomi didaerah yang diindikasikan dalam pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan

ekonomi di suatu daerah tinggi, maka ada indikasi ketimpangan pendapatan juga tinggi,

demikian juga sebaliknya.. Berdasarkan uraian teori serta kajian hasil penelitian tentang

proses pembangunan dan disparitas hasil pembangunan maka dapat diajukan hipotesis; 1)

Proses pembangunan pada setiap kabupaten sesudah otonomi daerah semakin

berkembang dibandingkan proses pembangunan sebelum otonomi daerah, (2) terdapat

ada pergeseran urutan hasil pembangunan antar kabupaten berdasarkan nilai

measurement of development antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses

pembangunan di empat kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa

(DI) Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo,

dengan menggunakan kota Yogyakarta sebagai benchmarking, sesudah otonomi daerah

dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah, dengan menghitung nilai pattern of

development dan measurement of development masing-masing kabupaten,. Disamping

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui disparitas atau urutan hasil

pembangunan antar kabupaten, sebelum dan sesudah otonomi daerah. Pemilihan Propinsi

DI Yogyakarta terutama dengan pertimbangan karena ketersediaan data yang relative

lebih lengkap serta jumlah kabupaten/kota yang relatif lebih sedikit.

METODE

Ada dua kelompok variabel yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu

variabel ekonomi dan variabel sosial. Indikator untuk variabel ekonomi yang digunakan

pada penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) produk domestik regional bruto (PDRB)

perkapita masing-masing kabupaten/kota harga konstan 2000 (rupiah), (2) kontribusi

PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB propinsi (%), (3) kontribusi sektor industri

terhadap PDRB kabupaten/kota (%), dan (4) pendapatan asli daerah (PAD) perkapita atas

dasar harga konstan (Rp). Sedangkan indikator untuk variabel sosial yang digunakan

adalah, (1) angka melek huruf penduduk usia 10-44 tahun (%), (2) angka harapan hidup

(tahun), (3) tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), (4) angka partisipasi sekolah

penduduk usia 16-18 tahun, dan (5) persentase rumahtangga pelanggan listrik.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari

publikasi BPS Pusat, BPS Propinsi DI Yogyakarta dan masing-masing BPS

Kabupaten/Kota dalam angka, serta publikasi lainnya. Sedangkan series data yang

digunakan adalah lima tahun sebelum otonomi daerah (1995-2000) dan lima tahun

sesudah otonomi daerah (2001-2005).

Ada tiga metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, analisis

deskriptif yaitu analisis tabel dan grafik yang bertujuan untuk memberikan gambaran

umum tentang perkembangan kondisi sosial-ekonomi kabupaten dalam propinsi DI

Yogyakarta. Kedua, metode taksanomik yang bertujuan untuk membandingkan pola

pembangunan (pattern of development) dan perkembangan proses pembangunan

(measurement of development) antar kabupaten dalam propinsi DI Yogyakarta. Ketiga,

pengujian hipotesis rata-rata dua populasi dengan membandingkan pencapaian

pembangunan sesudah dengan sebelum otonomi daerah pada set iap kabupaten.

Metode taksonomik didasarkan pada data yang dibentuk dalam bentuk matrix

(Sritua Arief, 1993: 185-189). Ada enam tahapan yang harus dilakukan pada metode

taksonomik. Pertama, membentuk matrix dasar (X) yang terdiri dari lima baris dan

sembilan kolom, dimana baris menunjukkan jumlah kabupaten/kota, yaitu lima

kabupaten/kota, dan kolom menunjukkan jumlah variabel yang digunakan, yaitu

sembilan variabel. Kedua, membuat matriks standardized, X Z

, yang elemennya

distandarisasi dari matriks sebelumnya. Hal ini dilakukan karena satuan dari variabelvariabel

yang digunakan berbeda-beda (standardization procedure).

Ketiga, membuat matrix jarak (distance matrix) yang elemennya merupakan jarak

antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lain. Keempat, menghitung pola

pembangunan (pattern of development), untuk mengetahui jarak pembangunan dari setiap

kabupaten terhadap pembangunan kota Yogyakarta sebagai acuan (benchmarking).

Kelima, menentukan ukuran pembangunan (measurement of development), untuk

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


mengetahui perkembangan proses pembangunan pada setiap kabupaten. Keenam,

membuat peringkat dari setiap kabupaten dalam wilayah propinsi Yogyakarta.

Metode analisis yang ketiga pada penelitian ini adalah uji hipotesis beda rata-rata

dua populasi, dimaksudkan untuk memastikan apakah secara statistik rata-rata hasil

ukuran pembangunan suatu kabupaten sesudah otonomi daerah lebih kecil dibandingkan

dengan sebelum otonomi daerah, karena semakin kecil nilai ukuran pembangunannya,

berarti semakin maju kabupaten tersebut.

HASIL

Pola Pembangunan (Pattern of Development)

Penghitungan pola pembangunan (pattern of development) dimaksudkan untuk

mengetahui jarak pembangunan antara kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul,

dan kabupaten Sleman terhadap pembangunan kota Yogyakarta sebagai daerah yang

dijadikan acuan arah pembangunan. Kota Yogyakarta dijadikan sebagai acuan

(benchmarking) terutama karena posisi kota Yogyakarta sebagai ibukota propinsi dan

merupakan barometer pembangunan bagi kabupaten lainnya yang terletak dalam propinsi

DI Yogyakarta. Semakin besar nilai pattern of development, menunjukkan semakin jauh

jarak pembangunan masing-masing kabupaten terhadap pembangunan kota Yogyakarta.

Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.

7 . 0 0 0

6 . 0 0 0

5 . 0 00

4 . 0 00

3 . 0 00

2 . 0 00

K U L O N PR O G O

B A N T U L

G U N U N G K ID U L

S L EM A N

Y O G Y A K A R T A

1 . 0 0 0

0 . 0 0 0

Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 1. Grafik : Pattern of Development Antara Kabupaten Dalam Propinsi DIY

Terhadap Kota Yogyakarta, 1995-2005

Gambar 1 menunjukkan bahwa kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten

yang mempunyai jarak pattern of development yang paling jauh terhadap kota

Yogyakarta, dan pola ini terlihat sepanjang periode penelitian (1995-2005). Pada tahun

1998, jarak pattern of development kabupaten Gunung Kidul terhadap kota Yogyakarta

sebenarnya secara relatif sudah hampir sama dengan kabupaten Bantul, tetapi tahun 1999

sampai dengan tahun 2004, jarak pattern of development kabupaten Gunung Kidul

―menjauh‖ dari kota Yogyakarta. Tahun 2005 jarak pattern of development kabupaten

Gunung Kidul terhadap Yogyakarta kembali membaik dan hampir sama dengan jarak

pattern of development kabupaten Bantul terhadap kota Yogyakarta.

Sebaliknya, kabupaten Sleman secara konsisten berhasil mengimbangi

pembangunan kota Yogyakarta dan selalu berada pada posisi pattern of development

yang paling dekat dengan kota Yogyakarta selama periode 1995-2005, walaupun jarak

pattern of development nya terhadap kota Yogyakarta terlihat tidak banyak mengalami

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


perubahan selama periode 1997-2005. Hal ini mungkin disebabkan karena kabupaten

Sleman berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta, sehingga terimbas oleh

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta.

Kabupaten Bantul yang tahun 1995-1998 berada pada jarak pattern of

development posisi kedua terhadap kota Yogyakarta, sejak tahun 1999 turun menjadi

peringkat ketiga, dibawah kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Sedangkan kabupaten

Kulon Progo, sejak tahun 1999 secara konsisten terus berada pada posisi kedua, dibawah

kabupaten Sleman.

Ukuran Pembangunan (Measurement of Development)

Tujuan utama penentuan ukuran pembangunan (measurement of development)

adalah untuk mengetahui perkembangan proses pembangunan di kabupaten Kulon Progo,

Bantul, Gunung Kidul, dan kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, ditetapkan criteria

ukuran pembangunan (measurement of development atau Z i*), sebagai berikut ;

*

0 z 1

dimana ;

Nilai z * i

0,5 mengindikasikan bahwa proses pembangunan di kabupaten bersangkutan

‖berkembang‖.

Nilai z *

i

0 mengindikasikan bahwa proses pembangunan di kabupaten bersangkutan

semakin ‖berkembang‖.

Nilai z *

i

0,5 mengindikasikan bahwa proses pembangunan di kabupaten bersangkutan

‖kurang berkembang‖.

Nilai z * i

1 mengindikasikan bahwa proses pembangunan di kabupaten bersangkutan

semakin ‖kurang berkembang‖.

Secara umum proses pembangunan di kabupaten Sleman termasuk dalam kategori

yang semakin berkembang, karena mempunyai nilai measurement of development yang

secara konsisten selalu lebih kecil dari 0,5. Walaupun nilai Zi kabupaten Sleman terlihat

mengalami sedikit peningkatan selama periode 2001-2005, tetapi masih berada dibawah

0,5, sehingga masih tetap dikategorikan sebagai kabupaten yang proses pembangunannya

semakin berkembang (gambar 2).

i

0 . 8 0 0

0 . 7 0 0

0 . 6 0 0

0 . 5 0 0

0 . 4 0 0

0 . 3 0 0

0 . 2 0 0

0 . 1 0 0

0 . 0 0 0

K U L O N P R O G O

B A N T U L

G U N U N G K ID U L

S L E M A N

Y O G Y A K A R T A

Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 2. Grafik :Measurement of Development Kabupaten Dalam Propinsi DIY

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


1995-2005

Dibandingkan dengan kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul,

perkembangan proses pembangunan di kabupaten Kulon Progo terlihat yang paling baik,

karena nilai measurement of development nya terlihat semakin mendekati 0,5, atau masuk

dalam kategori kabupaten yang semakin berkembang.

Sementara itu, proses pembangunan di kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung

Kidul terlihat berfluktuasi selama periode 1995-2005. Pada tahun 1995, nilai

measurement of development kabupaten Bantul adalah sekitar 0,5, atau termasuk dalam

kategori semakin berkembang. Tetapi sejak tahun 1996 nilai Zi kabupaten Bantul terus

meningkat. Setelah sempat turun sedikit pada tahun 2003, nilai Zi kabupaten Bantul

kembali meningkat pada tahun 2004 dan 2005. Hal ini berarti proses pembangunan

kabupaten Bantul setelah pelaksanaan otonomi daerah justru semakin berkurang,

dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya dalam propinsi DI Yogyakarta, proses

pembangunan di kabupaten Gunung Kidul adalah yang paling kurang berkembang.

Walaupun tahun 2005, nilai measurement of development kabupaten Gunung Kidul

terlihat semakin membaik dan hampir sama dengan kabupaten Bantul, tetapi nilai Zi nya

masih yang paling besar dibandingkan kabupaten lainnya, yaitu sekitar 0,7.

Uji Hipotesis Beda Rata-Rata Dua Populasi Ukuran Pembangunan (measurement of

development) Sebelum Dengan Sesudah Otonomi Daerah

Pengujian hipotesis beda rata-rata dua populasi, dengan menggunakan rata-rata

hasil penghitungan measurement of development pada setiap kabupaten dimaksudkan

untuk untuk menguji hipotesis bahwa hasil pembangunan pada setiap kabupaten sesudah

otonomi daerah lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Berdasarkan

data empiris diperoleh hasil uji hipotesis beda rata-rata dua populasi dengan

menggunakan data ukuran pembangunan periode 1995 – 2000 dan 2001 – 2005 seperti

tercantum dalam tabel 1 dan gambar 3.

Tabel 1. Rata-Rata Nilai Measurement of Development Kabupaten Dalam Propinsi

DI Yogyakarta

Rata-Rata

( ) Sebelum

Rata-Rata

( ) Sesudah

Kota/Kabupaten Otonomi Otonomi

Yogyakarta 0.000 0.000

Sleman 0.377 0.372

Kulon Progo 0.580 0.522

Bantul 0.581 0.608

Gunung Kidul 0.692 0.715

Sumber: Hasil pengolahan data

Catatan: Nilai measurement of development < 0,5 menunjukkan bahwa

proses pembangunan di suatu daerah masuk dalam kategori

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


erkembang dan >0,5 proses pembangunan kurang berkembang.

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000

RA TA -RATA 1995-

2000

RA TA -RATA 2001-

2005

Sumber : Hasil pengolahan data

Gambar 3 Grafik : Rata-Rata Nilai Measurement of Development Kabupaten Dalam

Propinsi DI Yogyakarta

Kabupaten Sleman

Secara umum rata-rata nilai ukuran pembangunan di Kabupaten Sleman kurang

dari 0,5 yang berarti bahwa proses pembangunan kabupaten Sleman termasuk dalam

kategori ‖berkembang‖ (Tabel 1). Untuk periode 1995-2000 rata-rata nilai ukuran

pembangunan sebesar 0,377 dan turun menjadi 0,372 (periode 2001-2005). Hal ini

mengindikasikan bahwa proses pembangunan di kabupaten Sleman terlihat semakin

berkembang setelah diterapkannya otonomi daerah. Namun dari hasil pengujian hipotesis

ternyata, secara statistik, t idak ada perbedaan yang significant pada proses pembangunan

di kabupaten Sleman antara sebelum dan sesudah diterapkannya otonomi daerah.

Kabupaten Kulon Progo

Di kabupaten Kulon Progo, rata-rata nilai ukuran pembangunan selama periode

1995-2005 selalu diatas 0,5, yang berarti bahwa proses pembangunan kabupaten Kulon

Progo termasuk dalam kategori ‖kurang berkembang‖. Untuk periode 1995-2000 rataratanya

adalah 0,580 dan turun menjadi 0,522 pada periode 2001-2005. Hal ini

mengindikasikan bahwa pada periode setelah diterapkannya otonomi daerah, proses

pembangunannya memberikan dampak positif. Hal ini juga terbukti dari hasil pengujian

hipotesis, dimana secara statistic rata-rata ukuran pembangunan setelah dilaksanakannya

otonomi daerah secara significant semakin baik dibandingkan dengan periode sebelum

dilaksanakannya otonomi daerah.

Kabupaten Bantul

Seperti kabupaten Kulon Progo, secara umum rata-rata nilai ukuran pembangunan

di kabupaten Bantul diatas 0,5 yang berarti bahwa proses pembangunan di kabupaten

Bantul juga termasuk kategori ‖kurang berkembang‖. Namun berbeda dengan kabupaten

Kulon Progo, rata-rata nilai ukuran pembangunan di kabupaten Bantul terlihat meningkat

dari 0,581 tahun 1995-2000 menjadi 0,608 pada periode 2001-2005. Hal ini

mengindikasikan bahwa selama periode diterapkannya otonomi daerah, proses

pembangunan di kabupaten Bantul justru menjadi semakin kurang berkembang,

walaupun secara statistik tidak terdapat perbedaan hasil pembangunan yang significant

antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah.

Kabupaten Gunung Kidul

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Secara umum rata-rata nilai ukuran pembangunan di kabupaten Gunung Kidul

diatas 0,5 yang berarti bahwa proses pembangunan kabupaten Gunung Kidul termasuk

dalam kategori ‖kurang berkembang‖, dan cenderung semakin ―kurang berkembang‖,

karena rata-rata ukuran pembangunannya tampak meningkat dari 0,692 tahun 1995-2000

menjadi 0,715 selama periode 2001-2005. Tetapi secara statistik, proses pembangunan

pada periode sesudah diterapkannya otonomi daerah relatif sama dengan sebelum

diterapkannya otonomi daerah.

Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Ukuran Pembangunan

Berdasarkan nilai ukuran pembangunan (measurement of development) dari

masing-masing kabupaten dibuat peringkat. Nilai ukuran pembangunan yang terkecil

diberi peringkat pertama (menunjukkan proses pembangunan semakin berkembang) dan

yang terbesar diberi peringkat kelima (menunjukkan proses pembangunan semakin

kurang berkembang). Peringkat selengkapnya dari semua kabupaten/kota tahun 1995-

2000 disajikan pada Tabel 2 dan tahun 2001-2005 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2

Peringkat Kabupaten/Kota di Propinsi DI Yogyakarta

Periode Sebelum Diterapkannya Otonomi Daerah

KAB/KOTA 1995 1996 1997 1998 1999 2000

KULON PROGO 4 4 4 4 3 3

BANTUL 3 3 3 3 4 4

GUNUNG KIDUL 5 5 5 5 5 5

SLEMAN 2 2 2 2 2 2

YOGYAKARTA 1 1 1 1 1 1

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 3

Peringkat Kabupaten/Kota di Propinsi DI Yogyakarta

Periode Setelah Diterapkannya Otonomi Daerah

KAB/KOTA 2001 2002 2003 2004 2005

KULON PROGO 3 3 3 3 3

BANTUL 4 4 4 4 4

GUNUNG KIDUL 5 5 5 5 5

SLEMAN 2 2 2 2 2

YOGYAKARTA 1 1 1 1 1

Sumber : Hasil pengolahan data

Secara umum ada pergeseran peringkat antara kabupaten Kulon Progo dan

kabupaten Bantul. Sebaliknya peringkat terbawah tetap disandang kabupaten Gunung

Kidul, baik pada periode sebelum maupun setelah dilaksanakannya otonomi daerah.

Seperti telah diduga, kabupaten Sleman yang merupakan kabupaten yang paling dekat

dengan kota Yogyakarta, proses pembangunannya menempati peringkat kedua setelah

kota Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya otonomi daerah.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dicapai oleh

keempat kabupaten yang ada dalam wilayah propinsi DI Yogyakarta sesudah pelaksanaan

otonomi daerah (2001-2005) ternyata tidak berbeda dengan sebelum otonomi daerah

(1995-2000), kecuali kabupaten Kulon Progo. Dibandingkan dengan sebelum otonomi

daerah, hasil pembangunan di kabupaten Kulon Progo sesudah otonomi daerah, secara

significant, tampak lebih baik, demikian juga peringkatnya naik dari peringkat empat

menjadi peringkat tiga setelah kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, bertukar tempat

dengan kabupaten Bantul yang turun dari peringkat tiga (sebelum otonomi daerah)

menjadi peringkat empat sesudah otonomi daerah.

Pada tahun 2002, peringkat hasil pembangunan yang diperoleh dari penelitian ini,

yaitu dengan urutan: kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Kulon Progo,

kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul, ternyata sama persis dengan peringkat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung oleh BPS bekerja sama dengan

Bappenas (BPS dan Bappenas, 2004; 126-127), dengan urutan dan skor sebagai berikut;

kota Yogyakarta (skor 75,2), kabupaten Sleman (72,7), kabupaten Kulon Progo (69,4),

kabupaten Bantul (68,4) dan kabupaten Gunung Kidul (67,1).

IPM, yang diadaptasi dari Human Development Index yang dibuat oleh UNDP,

merupakan indeks komposit yang menggabungkan variabel pendidikan (rata-rata lama

sekolah dan tingkat melek huruf), variabel kesehatan (expectation of life at birth) dan

variabel ekonomi (purchasing power parity) dan dibuat oleh BPS bekerjasama dengan

Bappenas setiap tahun.

Untuk tahun 2005, urutan hasil pembangunan yang diperoleh dari penelitian ini

sama dengan tahun 2002, yaitu dengan urutan: kota Yogyakarta, kabupaten Sleman,

kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul dan kabupaten Gunung Kidul, sedangkan

urutan peringkat dan skor IPM adalah (BPS dan Bappenas, 2007 ; 130-131) ; kota

Yogyakarta (77,7), kabupaten Sleman (75,6), kabupaten Bantul (71,9), kabupaten Kulon

Progo (71,5) dan kabupaten Gunung Kidul (69,3). Selain kota Yogyakarta (peringkat

pertama), kabupaten Sleman (peringkat kedua) dan kabupaten Gunung Kidul (peringkat

kelima), yang tidak berubah urutan pencapaian pembangunannya pada tahun 2002 dan

2005, dua kabupaten lain tampak terjadi pergeseran hasil pembangunan manusianya dan

urutannya bertukar tempat, yaitu antara kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Walaupun sebagian besar indikator yang digunakan pada penelitian ini berbeda

dengan indikator yang digunakan untuk penghitungan IPM, kecuali indikator tingkat

melek huruf, ternyata hasil penghitungannya hampir sama. Hal ini berarti semua

indikator yang digunakan pada penelitian ini cukup valid untuk menganalisis dan

mengevaluasi pencapaian hasil pembangunan manusia di suatu kabupaten/kota. Dengan

menggunakan data kontribusi PAD terhadap total belanja daerah dan data pertumbuhan

PAD pada seluruh kabupaten/kota se Jawa-Bali yang dikelompokkan kedalam empat

kuadran, Setiaji dan Adi (2007:10 - 11) menyimpulkan bahwa peta kemampuan keuangan

sebelum otonomi daerah (1999-2000) paling banyak terdapat pada kuadran IV, yaitu

kondisi paling buruk, dimana kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih rendah dan

pertumbuhan PAD juga rendah. Sesudah otonomi daerah, ternyata tidak ada lagi

kabupaten/kota yang terletak pada kuadran IV dan III. Sebagian besar (85 persen) daerah

terletak di kuadran II, sedangkan yang berada di kuadran I hanya sekitar 15 persen.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua kabupaten yang ada di

propinsi Yogyakarta terletak di kuadran II, dan satu-satunya yang terletak di kuadran I

adalah kota Yogyakarta, sebagai ibukota propinsi, seperti halnya ibukota propinsi lain

yang semuanya juga terletak di kuadran I, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD

terhadap APBD di kabupaten/kota tersebut tinggi dan pertumbuhan PAD nya juga tinggi.

Dengan menggunakan Indeks Theil, Makrifah (2010: 110) yang melakukan penelitian

tentang ―Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap

Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur‖, menyimpulkan bahwa ketimpangan

pembangunan kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur pada tahun 2008 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2002, yaitu dari indeks 0,425 tahun 2002 menjadi

0,405 tahun 2008. Walaupun pada awal-awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, terjadi

kenaikan ketimpangan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kesiapan

dan tanggapan masing-masing daerah terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Metode lain yang juga bisa digunakan untuk mengetahui disparitas pembangunan

adalah metode regresi berganda, yang dilakukan oleh Bhinadi (2003: 39-48) dalam

tulisannya yang berjudul ―Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa‖.

Hasil estimasi untuk Jawa dan luar Jawa dengan menggunakan data PDRB per kapita

migas riil menunjukkan bahwa perbedaan angka pertumbuhan pendapatan perkapita

antara Jawa dengan luar Jawa, terutama disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan

produktifitas faktor total (TFPG), sedangkan peran pertumbuhan tenaga kerja dan

pertumbuhan kualitas SDM sangat kecil dan tidak significant dalam model pertumbuhan

ekonomi regional. Pertumbuhan tenaga kerja mempunyai kontribusi negatif, dan

kontribusi pertumbuhan kualitas SDM kontribusinya positif. Nilai efisiensi atau

produktifitas faktor total wilayah Jawa lebih rendah dari pada luar Jawa.

Peneliti lain yang juga menggunakan metode regresi berganda, digabung dengan

metode Indeks Williamson, adalah Gama (2008: 38-48) dalam tulisannya yang berjudul

―Disparitas dan Konvergensi Produk Domest ik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Antar

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali‖. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disparitas

PDRB perkapita antar kabupaten/kota di propinsi Bali selama kurun waktu 1993-2006

termasuk kriteria ketimpangan tinggi, dimana Indeks Williamson meningkat dari 0,382

pada tahun 1993 menjadi 0,585 pada tahun 2006. Jika hal ini dibiarkan, maka ada

kecenderungan akan terjadi ketimpangan yang semakin melebar pada periode yang akan

datang, karena slope garis trend nya positif sebesar 0,013.

Dengan menggunakan metode Indeks Williamson, Juminaidy (2007: 1-2), dalam

tesisnya yang berjudul ―Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Antar Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, 1993-2003, menyimpulkan bahwa ada

kecenderungan menurunnya ketimpangan pendapatan di propinsi Riau selama periode

1993-2003, dan terdapat hubungan positif antara PDRB perkapita dengan nilai Indeks

Williamson, dimana makin tinggi pendapatan perkapita, maka semakin tinggi Indeks

Williamson, yang berarti semakin besar ketimpangan pendapatan perkapita.

Metode regresi berganda, digabung dengan metode Location Quotient (LQ), juga

digunakan oleh Ritonga (2002: 1-3) dalam tesisnya yang berjudul ―Disparitas

Pembangunan Antar Sektor di Kabupaten Tapanuli Selatan‖. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa koefisien disparitas pembangunan antar sektor di kabupaten

Tapanuli Selatan merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lain di

kawasan pantai barat Sumatera Utara. Hal ini terutama karena basis perekonomian di

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor pertanian, yang cenderung dapat menurunkan

tingkat disparitas pembangunan. Temuan lainnya adalah bahwa ternyata produktifitas

tenaga kerja memberikan pengaruh negatif terhadap koefisien disparitas pembangunan.

Dalam tesisnya yang berjudul ―Disparitas Sub Wilayah‖, Rezeki (2007: 150)

menyimpulkan ada enam faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas antar sub

wilayah di kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu ketersediaan sarana dan

prasarana, ketersediaan lapangan usaha, kebijakan pembangunan, pendapatan

masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi internal. Sementara itu,

Winarno (2003: 6) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi antar daerah di Indonesia

memperlihatkan kecenderungan bahwa propinsi-propinsi di Pulau Jawa pada umumnya

mengalami perkembangan ekonomi yang yang lebih cepat dibandingkan dengan propinsi

lainnya di luar Pulau Jawa. Perbedaan tersebut kemudian telah menyebabkan terjadinya

kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah, terutama antara Jawa dan Luar

Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, dan antara

daerah perkotaan dan perdesaan.

Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah

sebenarnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008 mengenai

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang isinya mengenai ketentuan

untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan otonomi

di daerah. Pada Pasal 27, PP tersebut dinyatakan bahwa setiap daerah otonom

(kabupaten/kota) akan dibuat peringkat pencapaian hasil pembangunannya baik secara

nasional maupun propinsi, dan dikelompokan menurut prestasi masing-masing. Namun

demikian, karena pada PP tersebut tidak dijelaskan metode apa yang akan digunakan

untuk mengukur peringkat suatu daerah, maka salah satu alternatif yang bisa digunakan

untuk mengukur perkembangan tersebut adalah dengan menggunakan indikator-indikator

dan metode Taksonomik yang digunakan pada penelitian ini. Karena ketentuan tentang

peringkat daerah ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan penelitian ini, yaitu

menentukan peringkat dari lima kabupaten/kota yang ada di propinsi DI Yogyakarta, baik

sebelum maupun sesudah pelaksanaan otonomi daerah, dengan menggunakan kota

Yogyakarta sebagai benchmarking.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat kabupaten yang diukur proses

pembangunannya, hanya kabupaten Kulon Progo yang hasil pembangunannya sesudah

otonomi daerah, secara significant, lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi

daerah, sedangkan tiga kabupaten yang lain, hasil pembangunannya tampak tidak berbeda

antara sesudah dengan sebelum otonomi daerah. Bahkan untuk kabupaten Bantul dan

kabupaten Gunung Kidul, rata-rata nilai measurement of development kedua kabupaten

tersebut sesudah otonomi daerah ternyata lebih besar dari pada sebelum otonomi daerah,

yang berarti jarak hasil pembangunannya terhadap hasil pembangunan kota Yogyakarta,

yang digunakan sebagai benchmarking, semakin menjauh. Dengan kata lain, dapat

disimpulkan bahwa pencapaian hasil pembangunan di kedua kabupaten tersebut sesudah

otonomi daerah ternyata lebih rendah dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah,

walaupun secara statistik, perbedaannya tidak significant.

Peringkat hasil pembangunan yang diperoleh dari penelitian ini, khususnya tahun

2002, ternyata sama persis dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dihitung oleh BPS bekerjsama dengan Bappenas dan UNDP. Hal ini berarti semua

indikator yang digunakan pada penelitian ini cukup valid untuk menganalisis dan

mengevaluasi hasil pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Selama ini, evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan lebih banyak

secara kualitatif, yang seringkali sulit diukur atau datanya tidak valid, sehingga tidak bisa

digunakan secara objektif untuk melakukan penilaian. Padahal salah satu syarat indikator

yang baik adalah indikator tersebut harus bisa diukur. Metode Taksonomik yang

digunakan pada penelitian ini menggunakan sembilan indikator objektif yang datanya

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS dan secara luas sudah digunakan

oleh berbagai pihak, sehingga datanya cukup valid dan reliable untuk digunakan sebagai

dasar penilaian pencapaian hasil pembangunan pada suatu kabupaten/kota.

Dibandingkan dengan metode kuesioner yang digunakan oleh Tim Evaluasi

Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) yang dibentuk oleh pemerintah baru-baru

ini, yang datanya diakui tidak valid dan sulit dianalisis, tentu saja metode Taksonomik

jauh lebih baik dan lebih objektif, karena menggunakan indikator-indikator makro yang

datanya lebih akurat dan sudah digunakan oleh berbagai pihak. Tanpa disengaja,

penelitian ini juga telah mengimplementasikan PP No. 6 Tahun 2008, khususnya Pasal

27, yang membuat peringkat hasil pembangunan dari lima kabupaten/kota di propinsi DI

Yogyakarta, dengan menggunakan kota Yogyakarta sebagai acuan (benchmarking), baik

sesudah maupun sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak saja telah memberikan sumbangan

pemikiran baru bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara, tetapi juga

telah mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap

pencapaian hasil pembangunan sesudah pelaksanaan otonomi daerah dibandingkan

dengan sebelum otonomi daerah.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Agustina, Neli. 2010, Desentralisasi Fiskal, Tax Effort, dan Pertumbuhan Ekonomi

Daerah: Studi Empirik Kabupaten/Kota Se-Indonesia, 2001-2008, Tesis tidak

dipublikasi. Bogor; Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Arief, Sritua, 1993, Metodologi Penelitian Ekonomi‖, Jakarta, Penerbit UI Press.

Badan Pusat Statistik, berbagai publikasi dari berbagai tahun penerbitan.

Bhinadi, Ardito, 2003, Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa.

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Volume 8,

No. 1:39-48.

BPS dan Bappenas, beberapa publikasi Indeks Pembangunan Manusia.

Daryanto, 2003, Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia, Jurnal

Agrimedia, Volume 8, No. 2

Faisal, Brilliant, 2010, Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi

Sumatera Selatan. Tesis tidak dipublikasi. Bogor; Sekolah Pasca Sarjana, Institut

Pertanian Bogor.

Gama, Ayu Savitri, 2008, Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Perkapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan

Sosial, INPUT, Volume 2, No.1.

Hidayat, Paidi ; Wahyu Ario Pratomo dan D. Agus Harjito, 2007, Analisis Kinerja

Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Volume 12, No. 3

Juminaidy, Rezky, 2007, Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per

Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 1993-2003. Tesis tidak

dipublikasi. Yogyakarta: Program Magister Ekonomi Publik, Universitas Gajah

Mada.

Makrifah, Siti Anni. 2010, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya

Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Tesis tidak dipublikasi.

Bogor; Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.

Rezeki, Rina, 2007, Disparitas Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan di

Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat). Tesis tidak dipublikasi, Semarang:

Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Disparitas Pembangunan Antar Sektor di Kabupaten

Tapanuli Selatan. Tesis tidak dipublikasi. Medan; Program Pasca Sarjana,

Universitas Sumatera Utara.

Salmon, Andean, 2005, Disparitas Regional dan Transformasi Sektoral di Propinsi

Sumatera Utara (1983-2003): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Tesis tidak

dipublikasi. Jakarta; Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi, 2007, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah

Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran Studi Pada Kabupaten dan

Kota se Jawa-Bali, paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X,

Universitas Hasanudin, Makasar, 26-28 Juli 2007.

Winarno, 2003, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Ekonomi di Propinsi

Kalimantan Timur. Tesis tidak dipublikasi, Bandung; Program Pasca Sarjana,

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Institut Teknologi Bandung.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah

Pasca Orde Baru

ULBER SILALAHI

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141; Tlp. 022-2033557; Fax. 022-2035755

Abstract: Public trust in government is important because trust is social capital in

governance system as such as relationship between government and businessman. The

problems which are faced by many government as such as Indonesia in this decade are

the decline of public trust in their government. This study is to explain the degree of

businessman trust in Bandung City Government in business licence service delivery.

This study based on descriptive-quantitative methods. Sample size are 100

businessman who were selected by nonprobability sampling with quota sampling

technic. Sample were sampled from member of KADIN Bandung who applyed for

business license in 2001-2005. Research used survey design with questioner and

interview as a primary research instrumnet to collect data. The data were analyzed

using descriptive statistic with central tendency. Results of this study show that

businessman trust in Bandung City Government is low or distrusting. Busine ssman

trust is low in local government because bureaucrat of local government have low

integrity, commitment, concistency and loyality in business lincence service delivery.

Keyword: Public trust, trust relationship, public service, local government.

Masalah fundamental yang dihadapi oleh banyak negeri dan pemerintah dalam satu

dekade terakhir ini adalah krisis dan kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah

(decline of public trust in government). Kepercayaan publik kepada pemerintah, termasuk

institusi-institusi dan agensi-agensi publik sedang mengalami krisis atau kemunduran di

berbagai belahan dunia dan di banyak negara baik negara-negara sedang berkembang dan

berkembang, tidak terkecuali negara-negara maju (Thomas. 1998:1, Berg. 2003:11, Kathi

dan Cooper. 2005:559). Oleh karena itu masalah krisis dan kemunduran kepercayaan

secara meningkat telah menjadi perhatian ilmuwan sosial dan topik dalam penelitian

sekarang ini (Misztal. 2001:1, Hinna & Monteduro. 2003:5, Job. 2005:1), tidak

terkecuali ilmuwan administrasi publik (Thomas. 1998:1, Nyhan. 2000:90, Bouckaert

dan Walle. 2001:13). Krisis atau kemunduran atau rendah kepercayaan publik kepada

pemerintahnya juga menjadi masalah fundamental di Indonesia, baik pada era

pemerintahan orde baru yang dianggap sebagai era sentralistis dan birokratis, maupun

pada era pasca orde baru yang dianggap sebagai era desentralistis dan ―demokratis‖.

Hampir setiap hari kita membaca tentang tindakan tidak dapat dipercaya (untrustworthy

action) dari pejabat-pejabat administratif publik termasuk politisi baik di pusat maupun di

daerah. Dwiyanto dkk (2002:1) mengatakan bahwa pada awal pasca orde baru yang

disebut juga era reformasi, kepercayaan publik kepada pemerintah masih cenderung

rendah. Krisis kepercayaan publik kepada pemerintah antara lain terkait dengan berbagai

layanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan publik. Hasil

survei PPIM UIN Jakarta tahun 2001 di 16 propinsi di Indonesia Syadzily dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan kurangnya rasa percaya warga kepada pemerintah

seperti lembaga pengadilan, polisi, parlemen dan lembaga-lembaga publik lainnya

Krisis atau kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah terjadi bukan

hanya terhadap pemerintah pusat tetapi juga terhadap pemerintah daerah. Terhadap

Pemerintah Kota Bandung, misalnya, ada indikasi kepercayaan publik rendah. Krisis atau

kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah terutama karena buruknya pelayaan

publik. Haryadi, Direktur Bandung Institut of Governance Studies (hasil wawancara pada

Kamis, 17 November 2005), mengatakan bahwa rendah kepercayaan publik kepada

Pemerintah Kota Bandung karena tindakan dan kebijakan yang dibuat dan layanan publik

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak representatif terhadap

harapan publik. Sementara menurut Abudan, Sekretaris Asosiasi Perlogaman, Jawa Barat

(hasil wawancara pada hari Senin, 21 November 2005), kepercayaan pelaku usaha

kepada Pemerintah Kota Bandung pasca orde baru dalam pemberian layanan ijin usaha

(business license service delivery) juga terindikasi rendah karena ekspektasi mereka atas

pemberian layanan ijin usaha yang diberikan oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung

tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan.

Sehubungan dengan fenomena di atas, maka pertanyaan dalam kajian ini adalah

bagaimana tingkat ketidakpercayaan publik kepada pemerintah daerah dan determinan

apa yang menentukan derajat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

Ada banyak sebab dari kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah

(meskipun dapat diperdebatkan) seperti kinerja pejabat yang dipilih atau pemimpin

administratif yang jelek atau ketidakpuasan publik dengan inst itusi-institusi pemerintah

(Thomas. 1998:1; Bouckaert dan Walle. 2003:334). Bahkan faktor-faktor determinasi

kepercayaan publik kepada pemerintah adalah tidak selalu sama untuk setiap negeri atau

budaya politik dan mungkin berbeda lintas waktu (Bouckaert dan Walle. 2003:334).

Dalam kajian ini penyebab kemunduran atau defisit kepercayaan publik kepada

pemerintah dilihat dari determinan konten (content determinant) dari kepercayaan.

Dengan kata lain, untuk memahami kepercayaan publik maka kajian ini menggunakan

determinan konten (content determinant), juga disebut determinan internal (internal

determinant) dari kepercayaan publik. Berdasarkan telaah teoritik administrasi publik

ditemukan bahwa determinan konten dari kepercayaan publik adalah integritas,

kompetensi, konsistensi dan loyalitas (Robbins dan Coulter. 2005:439). Berdasarkan

determinan konten dari kepercayaan tersebut maka didefinisikan kepercayaan publik

sebagai harapan positif dari warga (sebagai trustor) bahwa birokrasi publik (sebagai

trustee) memiliki integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas sesuai dengan harapan

warga (Nyhan. 2000:88; Hinna dan Monteduro. 2003:5). Harapan (expectation)

merupakan satu elemen penting dari kepercayaan dan itu menunjuk pada ―the state

reached at the end of the trust process and which can be either favourable (in the case of

trust) or unfavourable (distrust)‖ (Mollering. 2001:13,18).

Penjelasan masing-masing content determinant oleh Robbins dan Coulter

(2005:439) adalah; a). Integritas menunjuk pada honesty and truthfulness. Birokrat

dengan integritas tinggi akan bekerja dengan jujur dan mengerjakan sebaik-baiknya apa

yang mereka anggap benar. Sementara itu integritas menguatkan kepercayaan publik

karena seorang birokrat yang dalam bekerja memiliki integritas tinggi adalah birokrat

yang dapat dipercaya. Birokrat dipercaya oleh publik karena jujur dalam bekerja dan

bekerja dengan benar, sebaliknya birokrat tidak dipercaya jika bekerja tidak jujur dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


mengerjakan hal-hal yang tidak benar; b). Kompetensi berkenaan dengan pengetahuan

dan keterampilan baik teknis dan interpersonal yang mendukung atau menunjuk pada

keahlian seseorang. Sementara itu, birokrat yang kompeten dalam dalam bekerja

pemberian layanan akan meningkatkan kepercayaan penerima layanan atau ―bisa

dipercaya‖. Sebab orang akan memercayai birokrasi yang mempunyai kemampuan dan

keterampilan untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Sebaliknya, publik tidak akan

percaya terhadap birokrat yang tidak kompeten dalam mengerjakan pekerjaannya; c).

Konsistensi berhubungan dengan keandalan (reliability), kemampuan mempredksi

(predictability) dan pertimbangan yang baik (good judgement) dalam menangani situasi

atau masalah. Konsistensi juga sering dimaknakan sebagai kesesuaian antara kata-kata

atau ucapan dan perbuatan atau tindakan. Birokrat yang inkonsisten antara kata-kata atau

janji dengan tindakan atau perbuatan akan menurunkan kepercayaan publik. Sebaliknya,

menurut Kouzes dan Posner (1997:88) birokrat yang konsisten antara janji dengan

perbuatan dalam memberi pelayanan akan meningkatkan kepercayaan. ―Bisa dipercaya‖

apabila perbuatan sesuai dengan atau lebih baik dari ucapan atau kata-kata atau yang

dijanjikan dan; d). Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi atau menyelamatkan

orang lain baik secara fisik maupun secara emosional. Dalam konotasi lain, loyalitas

dapat disamakan dengan komitmen. Bahwa birokrat yang loyal kepada kepentingan

publik dalam pemberian layanan publik, bagaimanapun, menjadi birokrat yang

―dipercaya‖ oleh publik. Itu tampak dari perilaku birokrat yang ―menghiraukan

kepentingan publik seiring dengan kepentingan pemerintah itu sendiri atau win-win

solution dengan publik dalam pembuatan keputusan, Sebaliknya, birokrat yang tidak

loyal kepada kepentingan publik tidak akan dipercaya.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

gambaran tentang tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah dan dimensidimensi

yang menentukanmya. Diharapkan hasil dari kajian ini akan bermanfaat bagi

pengembangan teori administrasi publik kontemporer (manfaat teoritis), dan masukan

bagi birokrasi untuk memahami dan sekaligus memperbaiki dimensi-dimensi

kepercayaan publik dalam rangka merestorasi kepercayaan publik kepada pemerintah

(manfaat praktis).

METODE

Kajian tentang ―Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Daerah Pasca Orde Baru‖

menggunakan disain kuantitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan tingkat

kepercayaan publik kepada Pemerintah Daerah. Kajian dilakukan terhadap Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap Pemerintah Kota Bandung sebagai pemberi layanan ijin usaha.

Deskripsi dilakukan terhadap dimensi content dari variabel kepercayaan yang terdiri dari

integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyalitas. Variabel kepercayaan publik diukur

dalam skala ordinal dengan menggunakan Likert‟s scale dalam lima skala poin respon: 5

berarti tingkat kepercayaan sangat tinggi, 4 berarti tingkat kepercayaan tinggi, 3 berarti

tingkat kepercayaan sedang atau netral, 2 berarti tingkat kepercayaan rendah, dan

1 berarti tingkat kepercayaan sangat rendah.

Karena penelitian ini bersifat kuantitatif serta bermaksud mengidentifikasi sifatsifat

suatu populasi secara cermat dari sekelompok kecil sampel tentang kepercayaan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


publik, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian survei.

Metode ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner

untuk mengumpulkan data primer kuantitatif dari pelaku usaha yang tergabung dalam 18

asosiasi yang terhimpun dalam KADIN Bandung dengan populasi diperkirakan sebanyak

2005 yang mengurus ijin usaha pada periode 2001 s/d 2005 (diolah dari Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Jawa Barat, pengakuan yang diperoleh melalui

telepon, dan dari bapak Aang Pegawai KADIN Kota Bandung; Nota Dinas Unit

Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kota Bandung, tanggal 28 Pebruari 2006). Sampel

ditentukan dengan menggunakan penarikan sampel nonprobabilitas (nonprobability

sampling designs) dengan teknik quota sampling. Kriteria penarikan anggota sampel dari

populasi adalah memiliki karakteristik yang sesuai dengan populasi dan merepresentasi

setiap jenis usaha yang terhimpun dalam asosiasi. Berdasarkan kriteria tersebut maka

dalam penelitian lapangan terlacak sampel terpilih sebanyak 100 orang yang ditetapkan

secara tidak proporsional tetapi dalam jumlah yang relatif sama mewakili masing-masing

asosiasi.

Sementara itu, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif

dari informan kunci (key informants) dalam pemberian pelayanan ijin usaha seperti

halnya pejabat-pejabat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Pemerintah Kota Bandung. Informan kunci ditetapkan secara purposif

(purpsive sampling).

Untuk menjamin kelayakan data maka instrumen harus valid dan reliabel. Uji

validitas instrumen pengukuran menggunakan uji inter item dengan uji product-moment

correlation atau Pearson r dengan terlebih dahulu meningkatkan skala ordinal menjadi

interval melalui succesive interval method. Uji validitas instrumen alat ukur (kuesioner)

untuk variabel kepercayaan dilakukan kepada 30 orang responden dan dari hasil analisis

diperoleh nilai koefisien korelasi r tabel atau 0.3 sehingga item pertanyaan yang

digunakan adalah valid. Uji reliabilitas alat ukur menggunakan metode Cronbach. Hasil

uji reliabilitas atas data dari 30 responden menunjukkan koefisien reliabilitas 0.7.

sehingga alat ukur adalah reliabel.

Data hasil penelitian yang valid dan reliabel dianalisis dengan statistik deskriptif

dengan menentukan central tendency. Untuk analisis, maka kategori disederhanakan

menjadi tiga kategori dimana opsi 4 dan 5 menggambarkan kepercayaan tinggi (high

trust) atau kadang-kadang disebut tidak percaya (distrust), opsi tiga menggambarkan

netral, sedangkan opsi 1 dan 2 menggambarkan kepercayaan rendah (low trust) atau

kadang-kadang disebut percaya (trust).

HASIL

Tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung

menunjukkan tendensi pusat pada kategori tidak percaya (distrust) atau kepercayaan

rendah (low trust) (Tabel 1). Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah terjadi karena

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 1. Tingkat Kepercayaan Publik kepada

Pemerintah Kota Bandung (n = 100)

Kepercayaan

Rendah

(%)

Netral

(% )

Kepercayaan

Tinggi

(% )

45 32 23

Sumber: Pengolahan data tahun 2006.

ada ketidaksesuaian antara harapan yang didambakan (das sein) dan kenyataan yang

didapatkan (das solen) dalam hal integritas, loyalitas, kompetensi dan konsistensi birokrat

dalam layanan ijin usaha. Oleh karena itu kebijakan dan layanan publik yang diberikan

oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung kurang dipercaya oleh pelaku usaha sebagai

kebijakan layanan publik yang pro kepentingan mereka. Apa yang dijanjikan oleh

birokrat tentang layanan ijin usaha menjadi kurang dipercaya oleh pelaku usaha karena

seringkali tindakan birokrat tidak sesuai dengan ucapannya.

Sebagai contoh, Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung Dandan

Riza Wardana mengatakan bahwa upaya mendatangkan investor terus dilakukan dan

guna menarik investasi baru ini diperlukan terobosan yang kreatif dan inovatif. Cara-cara

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dengan memberi fasilitas, insentif

serta mempermudah ijin. Kemudian Ketua Kadin Kota Bandung, Herman Muchtar,

mengatakan bahwa kemudahan ijin ini menjadi daya tarik bagi investor untuk

berinvestasi dan Pemerintah Kota Bandung harus berani berpromosi kalau proses ijin di

Kota Bandung sebenarnya sangat mudah. Tetapi apa yang didapat dalam praktek,

kemudahan untuk mengurus ijin baru sebatas wacana karena pelaku usaha mengatakan

bahwa pengurusan ijin masih jauh di atas waktu dan biaya yang sudah ditetapkan.

SEbagai contoh, lamanya waktu penyelesaian ijin usaha seperti ijin lokasi, ijin

peruntukan penggunaan tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan/ijin tempat usaha

telah ditetapkan maksimum 12 hari terhitung setelah persyaratan dipenuhi (Pemerintah

Kota Bandung Unit Pelayanan Satu Atap. 2005:3-14) tetapi dalam kenyataannya sering

kali jauh melebihi dari waktu yang ditetapkan tersebut.

Menurut Cece Hidayat, Kepala Unit Layanan Satu Atap Kota Bandung

(wawancara tanggal 21 Mei 2006), rendah kepercayaan pelaku usaha kepada birokrat

pemberi layanan ijin usaha di Kota Bandung disebabkan oleh faktor manusia dan non

manusia. Faktor manusia atau aparat birokrasi pemberi layanan ijin usaha banyak disorot

sebagai salah satu faktor penyebab mengapa pelaku usaha sulit dan lama mendapatkan

ijin usaha. Pada hal faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah peraturan yang ada

yang berkaitan dengan pemberian ijin usaha dan faktor kelembagaan. Bagaimanapun,

aparatur birokrasi akan patuh dan tunduk untuk menyelenggarakan layanan ijin

berdasarakan pada aturan yang ada dan mereka tidak mau melanggar aturan tersebut.

Sementara kelembagaan birokratis yang terlibat dalam penyelenggaraan atau pemberian

layanan ijin yang terlalu panjang dan tidak terintegrasi tidak akan efektif memberi

layanan publik berkualitas.

Sementara itu, dimensi atau determinan konten dari kepercayaan publik atau

dimensi internal yang menentukan kepercayaan publik terdiri dari integritas, kompetensi,

konsistensi, dan loyalit as birokrasi pemerintah dalam pemberian layanan ijin usaha. Hasil

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


penelitian menunjukkan bahwa semua dari determinan konten dari kepercayaan berada

pada kategori rendah/sangat rendah (Tabel 2 s/d Tabel 5). Integritas birokrasi Pemerintah

Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha cenderung menunjukkan tendensi

pusat pada kategori rendah/sangat rendah (Tabel 2). Integritas

Tabel 2. Integritas Birokrasi Pemerintah

Kota Bandung (n = 100)

Derajat Kepercayaan %

Sangat Tinggi/Tinggi 18

Menengah 29

Rendah/Sangat Rendah 53

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin terlihat dari

kekurangjujuran birokrat ketika memberikan layanan ijin usaha dan keengganan birokrat

mengatakan apa yang sebenarnya ketika mereka menyampaikan infomasi tentang ijin

usaha. Birokrat yang tidak jujur dan tidak memberikan layanan dengan benar tentu tidak

akan mendapat kepercayaan dari publik.

Kompetensi birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin

usaha menunjukkan tedensi pusat pada kategori rendah/sangat rendah (Tabel 3).

Tabel 3. Kompetensi Birokrasi Pemerintah

Kota Bandung (n = 100)

Derajat Kepercayaan

%

Sangat Tinggi/Tinggi 21

Menengah 35

Rendah/Sangat Rendah 44

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Kompetensi birokrasi pemberi layanan ijin usaha Pemerintah Kota Bandung dalam

pemberian layanan ijin usaha menunjukkan indikasi rendah/sangat rendah karena

sebagian besar dari birokrat yang berada di font-line berpendidikan sekolah menengah

atas dan kurang mendapatkan pelatihan khusus tentang cara bagaimana memberikan

layanan berkualitas. Oleh karena itu para pelaku usaha tidak percaya bahwa ketika

membuat keputusan mereka menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kepentingan

pelaku usaha. Pelaku usaha tidak percaya karena keputusan-keputusan yang mereka buat

tidak menyentuh aspirasi, kebutuhan, preferensi dan kepentingan pelaku usaha atau sikap

dan perilaku birokrat dalam pemberian layanan ijin usaha cenderung mengabaikan

aspirasi dan kepentingan pelaku usaha. Inkompetensi birokrat dalam pemberian layanan

publik akan menurunkan kepercayaan publik.

Konsistensi birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin

usaha menunjukkan tendensi pusat pada kategori rendah/sangat rendah (Tabel 4). Ini

menunjukkan inkonsistensi dalam pemberian layanan ijin usaha. Inkonsistensi birokrasi

Pemerintah Kota Bandung tampak akibat proses dan prosedur layanan ijin usaha

menunjukkan ―red tape‖ dan salah satunya adalah berbelit-belit. Menyangkut tentang

tarif atau biaya dan waktu penyelesaian izin usaha di Kota Bandung hingga sekarang ini

sangat menunjukkan inkonsistensi. Meskipun keduanya telah diatur secara eksplisit

dalam peraturan tetapi kenyataan pelaksanaan di lapangan berbeda (Bujet. 2003: 26).

Dalam hal lamanya waktu penyelesaian ijin usaha, misalnya, telah ditetapkan 12 hari.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 4. Konsistensi Birokrasi Pemerintah

Kota Bandung (n = 100)

Derajat Kepercayaan

%

Sangat Tinggi/Tinggi 25

Menengah 34

Sangat Rendah/Rendah 41

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

Tetapi dalam kenyataannya sering kali jauh melebihi dari waktu yang ditetapkan. Oleh

karena itu pelaku usaha sering terombangambing oleh waktu penyelesaian dan

ketidakpastain waktu akan merugikan pelaku usaha. Demikian juga meskipun telah

ditetapkan besarnya biaya tetapi pelaku usaha cenderung mengeluarkan biaya jauh

melebihi dari yang ditetapkan. Biaya pengurusan perijinan bisa berlipat ganda jika ingin

mendapatkan layanan yang cepat dan ramah (Dewan Pengembangan Ekonomi Kota

KADIN Kota Bandung, 2006). Inkonsistensi antara ucapan atau janji dengan tindakan

atau perbuatan menurunkan kepercayaan publik dan ―bisa dipercaya‖ apabila perbuatan

sesuai dengan atau lebih baik dari ucapan atau kata-kata atau yang janji.

Akhirnya, loyalitas birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan

ijin usaha menunjukkan tendensi pusat pada kategori rendah/sangat rendah (Tabel 5).

Karena itu loyalitas birokrasi dalam memberi layanan ijin usaha kurang

Tabel 5. Loyalitas Birokrasi Pemerintah

Kota Bandung (n = 100)

Derajat Kepercayaan %

Sangat Tinggi/Tinggi 25

Menengah 32

Rendah/Sangat Rendah 43

Sumber: Hasil pengolahan data 2006.

dirasakan oleh para pelaku usaha. Itu dirasakan dari kekurangmauan mereka dalam

pemberian layanan ijin usaha untuk melindungi atau membela dan mengutamakan atau

mendahulukan kepentingan pelaku usaha, seperti dalam penyelesaian masalah

persyaratan dan prosedur ijin usaha. Penyelesaian cenderung ―win-lose solution‖ dimana

―win‖ bagi birokrat dan ―lose‖ bagi pelaku usaha dan hal itu tentu dirasakan merugikan

bagi pelaku usaha. Kecenderungan yang terjadi ialah loyalitas birokrat lebih kepada

kepentingan pemerintah sementara kepentingan pelaku usaha sering diabaikan. Pelaku

usaha merasakan bahwa kepentingan pemerintah itu sendiri (the self-interests

government) menjadi prioritas nyata daripada kepentingan pelaku usaha. Sementara

birokrat yang t idak loyal kepada kepentingan publik dalam pemberian layanan publik,

bagaimanapun, menjadi ―tidak dipercaya‖ oleh publik.

Jadi, tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap integritas, loyalitas, kompetensi

dan konsistensi birokrat dalam pemberian layanan ijin usaha adalah rendah/sangat

rendah. Pelaku usaha merasakan bahwa birokrat pemberi layanan ijin usaha kurang atau

tidak memiliki integritas, loyalitas, kompetensi dan konsistensi yang sesuai dengan

pengharapan mereka ketika mereka memberikan layanan ijin usaha. Pelaku usaha

menghendaki pemberi layanan ijin usaha memiliki integritas tinggi yakni mereka bekerja

jujur dan dipercaya. Pelaku usaha ingin agar pemberi layanan ijin usaha bekerja tulus,

etis dan memiliki prinsip. Mereka juga memiliki kompetensi yang menyangkut pada

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


kemampuan dan keterampilan teknis dan keterampilan profesional dalam memberikan

layanan ijin usaha. Pelaku usaha juga berpengharapan agar pemberi layanan ijin usaha

lebih loyal kepada mereka dengan mengutamakan kepentingan mereka dalam pemberian

layanan.

PEMBAHASAN

Hasil studi tentang kepercayaan pelaku usaha terhadap Pemerintah Kota Bandung

menunjukkan kategori rendah/sangat rendah. Rendah kepercayaan pelaku usaha kepada

pemerintah Kota Bandung disebabkan integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas

sebagai diterminan konten dari kepercayaan publik ketika memberi layanan ijin usaha

juga dinilai oleh pelaku usaha dalam kategori rendah/sangat rendah. Ketika pelaku usaha

berurusan dengan birokrat pemerintah dalam mengurus ijin usaha, mereka cenderung

tidak mempercayai birokrat pemberi layanan ijin usaha karena mereka merasakan bahwa

layanan yang mereka terima jauh dari yang mereka harapkan. Ketidaksesuaian antara

harapan pelaku usaha dengan kenyataan layanan yang mereka terima membuat birokrat

pemberi layanan ijin usaha tidak memiliki kredibilitas di mata mereka dan birokrat yang

tidak memiliki kredibilitas tidak dipercaya. Ketika pelaku usaha mengetahui bahwa

pemerintah tidak memiliki kredibilitas (atau tidak kredibel), hal itu akan menimbulkan

citra negatif atau sinis terhadap birokrat publik. Orang yang sinis, jelas tidak percaya

terhadap institusi yang disinisi (Kouzes dan Posner. 1997: 60, 72).

Dalam situasi dimana ada citra negatif publik kepada birokrat Pemerintah yang

membuat kepercayaan mereka kepada pemerintah adalah rendah, maka setiap kebijakan

dan tindakan layanan publik yang mereka buat dan perilaku pemberian layanan publik

yang mereka berikan tidak akan memuaskan mereka. Pemberian layanan publik yang

tidak memuaskan publik akan mengakibatkan Pemerintah Daerah kehilangan

kepercayaan dari publik atau warga. Bila warga mempunyai pandangan negatif terhadap

pemerintah secara umum, pandangan tersebut bisa menghasilkan interaksi negatif yang

digambarkan sebagai ―birokrasi yang tak bernama dan tak berwajah‖. Di waktu yang

sama, biasanya sikap negatif bisa menghasilkan kepercayaan yang lebih sedikit kepada

individu yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu rendah kepercayaan pelaku usaha

kepada birokrasi pemberi layanan ijin usaha di Kota Bandung akan berdampak terhadap

ketidakpercayaan mereka kepada institusi-institusi dan agensi-agensi publik Pemerintah

Kota Bandung lainnya. Umumnya, warga dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada

satu institusi atau agensi pemerintah daerah juga cenderung untuk percaya kepada

institusi atau agensi pemerintah lainnya. Sebaliknya, ketika warga tidakpercaya kepada

suatu institusi atau agensi pemerintah daerah akan berelasi terhadap ketidakpercayaan

mereka kepada institusi-institusi atau agensi-agensi pemerintah daerah lainnya

(Bouckaert dan Walle. 2001:13). Tetapi juga terjadi, jika orang mempercayai yang lain

secara umum, mereka akan terus untuk percaya sekalipun kinerja yang lain itu buruk

(Job. 2005:1).

Rendah kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung

menunjukkan ada gangguan hubungan kepercayaan (trust relationship) antara pelaku

usaha sebagai principal atau sebagai trustor (truster) dan pemerintah sebagai agency atau

trustee. Dalam perspektif strategis, untuk mengatakan bahwa pelaku usaha percaya

birokrat pemerintah dalam beberapa konteks berarti bahwa pelaku usaha berpikir bahwa

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


irokrat pemerintah dapat dipercaya oleh pelaku usaha dalam konteks tersebut. Pelaku

usaha percaya birokrat pemerintah karena pelaku usaha pikir adalah kepentingan birokrat

pemerintah untuk mengurus kepentingan pelaku usaha dalam persoalan yang relevan. Ini

tak hanya sekedar mengatakan bahwa birokrat pemerintah dan pelaku usaha mempunyai

kepentingan yang sama. Birokrat pemerintah mempunyai kepentingan untuk

menyelesaikan kepentingan pelaku usaha karena, secara khusus, birokrat pemerintah

ingin hubungan terus berlanjut. Birokrat pemerintah menilai penting kelanjutan dari

hubungan keduanya dan juga mempunyai kepentingan yang membawa kepentingan

pelaku usaha dalam perhitungan. Tetapi justru birokrat pemerintah mengkapsulisasi

kepentingan pelaku usaha dalam kepentingan birokrat pemerintah itu sendiri.

Terkait dengan gangguan hubungan kepercayaan (trust relationship), maka publik

sebagai principal dan sebagai trustor (truster) tidak percaya kepada birokrasi publik

sebagai agency dan sebagai trustee sebab mereka merasakan bahwa agency bertindak

dalam satu cara yang tidak konsisten dengan kepentingan principal. Pada hal orang

percaya hanya ketika mereka berfikir bahwa kepentingan mereka adalah kongruen (sama

dan sebangun) dengan siapa yang mereka akan percaya (Duffy, et al. 2003:5). Umumnya,

dalam kelompok yang punya kepercayaan tinggi, anggota lebih terbuka tentang perasaan,

anggota mengalami kejelasan yang lebih besar tentang masalah dan tujuan kelompok,

anggota mencari lebih banyak jalur t indakan alternatif, dan anggota melaporkan tingkat

yang lebih tinggi dalam pengaruh bersama atas hasil, kepuasan dengan pertemuan,

motivasi untuk melaksanakan keputusan, dan hubungan erat sebagai tim manajemen yang

merupakan hasil pertemuan (Kouzes dan Posner. 1999:230). Sebaliknya, orang memiliki

kepercayaan rendah ketika mereka berfikir bahwa kepentingan mereka adalah kurang

kongruen dengan siapa yang mereka akan percaya. Tetapi itu tidak terjadi antara pelaku

usaha dan birokrat Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha.

Ketika pemerintah mengurusi kepentingan pelaku usaha, yang mereka dapatkan adalah

seringkali mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri ketika mereka

memberi layanan publik khususnya pemberian layanan ijin usaha. Artinya, bilamana

―kepentingan― birokrat pemerintah terpenuhi barulah mereka memberikan layanan prima

kepada pelaku usaha. Oleh karena itu hubungan kepercayaan pelaku usaha kepada

pemerintah berlanjut hanya bila terpenuhi ―kepentingan― birokrat pemerintah ketika

mereka memberikan layanan publik kepada pelaku usaha. Ketika birokrat atau aparatur

birokrasi memberi layanan publik, ada kecenderungan mereka lebih melayani jika terkait

dengan kepentingan diri sendiri daripada kebutuhan dari klien.

Dengan kata lain, birokrat akan memberi layanan prima selama terpenuhi

―kepentingan‖ mereka dibalik pemberian layanan tersebut. Motivasi mereka bekerja tidak

untuk memberikan layanan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Sementara dari

penelitian yang dilakukan oleh Bandung Institut of Governance Studies (2002:151)

terhadap proses pengurusan ijin perumahan di Kota Bandung ditemukan bahwa motivasi

birokrat untuk melayani publik hanya 40%. Sisanya sebesar 60% bukan motivasi untuk

melayani publik, melainkan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya

di lahan yang basah. Temuan di atas sesuai dengan teori pilihan rasional dimana tindakan

perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan)

ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Aktor memilih tindakan yang dapat

memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju kepada upaya untuk mencapai

tujuan itu. Aktorpun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan) dan setiap

tindakannya ditujukan pada upaya untuk memenuhi pilihan itu. Teori pilihan rasional tak

menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor.

Yang penting adalah tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan

tingkatan pilihan aktor (Ritzer dan Goodman. 2004:357,394).

Rendah tingkat kepercayaan publik kepada birokrasi pemerintah akan membawa

kesulitan bagi birokrasi untuk melakukan kerjasama (cooperation) dan kolaborasi

(collaboration) dengan warga, khusus dalam pelayanan publik. Tetapi sebaliknya,

kepercayaan membawa kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam

kegiatan administratif publik seperti halnya dalam pelayanan publik (Harisalo dan

Stenvall. 2002:8). Keberhasilan hubungan kerjasama antara warga dan pemerintah

membutuhkan kepercayaan publik Nyhan. 2000:90 dan Shelton. 2002:13). Sementara

hubungan inisiatif kolaboratif memerlukan kepercayaan. Pernyataan seperti, ―Trust and

respect is important if collaboration is to be succesful an enjoyable‖ adalah tipikal dan

indikasi bahwa eksistensi dari kepercayaan antara pemerintah dan warga adalah dilihat

sebagai suatu faktor keberhasilan penting (Vangen dan Huxham. 2003:13). Dalam

perspektif moralistik sangat jelas jika dapat memilih maka orang akan mencoba untuk

menghindari kolaborasi dengan mereka yang tidak mereka percaya. Jika mereka tidak

dapat memilih maka akan ada biaya ekstra untuk kerjasama dan untuk warga. Agar yakin

bahwa layanan publik yang diberikan dipercaya maka kita harus berkeyakinan bahwa

birokrat pemberi layanan publik cakap. Kalau penerima layanan publik tidak

berkeyakinan atau meragukan kemampuan birokrat pemberi layanan publik maka

layanan yang diberikan dianggap sebagai layanan yang tidak berkualitas dan tidak

memuaskan. Kesesuaian antara kata-kata atau yang dijanjikan dengan perbuatan yang

dilakukan merupakan sarana yang digunakan untuk menilai konsistensi pemberi layanan

publik. Kalau pemberi layanan publik memeluk satu rangkaian nilai tetapi secara pribadi

mempraktekkan nilai lainnya, maka mereka dipandang sebagai orang yang mendua dan

menjadi kurang dipercaya.

Dengan demikian, berfungsinya layanan publik dengan buruk dianggap sebagai

penyebab ketidakkepercayaan publik kepada pemerintah. Sebaliknya, berfungsinya

layanan publik dengan baik dikatakan memengaruhi warga untuk percaya pemerintah. Di

era reformasi atau pasca orde baru atau era otonomi daerah sekarang ini dimana

penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik lebih demokratis, tentu warga

diharapkan lebih percaya kepada pemerintah (Rose-Ackerman (2001:1; Misztal. 2001:1).

Dalam iklim demokratis, warga atau publik seperti pelaku usaha berharap akan terjadi

perubahan peningkatan kualitas pemberian layanan publik seperti halnya pemberian

layanan ijin usaha oleh birokrat Pemerintah Kota Bandung. Tetapi, umumnya warga

mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas layanan yang diberikan atau

disediakan oleh instansi-instansi atau agen-agen Pemerintah Daerah. Kelihatannya warga

tidak puas atas kualitas layanan publik yang diberikan oleh birokrat pemerintah. Ini

tampak dengan jelas secara khusus dalam pemberian layanan ijin usaha berkenaan

dengan persyaratan, prosedur dan tata cara, kepastian biaya dan waktu penyelesaian

layanan. Ketika pelaku usaha mengurus ijin usaha, mereka cenderung merasa kurang

puas. Ketidakpuasan dengan layanan publik pada gilirannya akan berpengaruh terhadap

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


peningkatan ketidakpercayaan kepada institusi-institusi publik termasuk institusi pemberi

layanan publik (Berg. 2003:11).

Tingkat kepercayaan publik kepada suatu organisasi memengaruhi tingkat

penggunaan dan pemakaian layanan dari organisasi tersebut jika ada pilihan. Dalam hal

ada ada beberapa pilihan, sebagai contoh dengan rumah sakit, sebagian partisipan akan

memilih rumah-sakit yang mereka pikir akan menyediakan kualitas perawatan terbaik.

Tetapi bilamana tidak ada alternatif, sebagai contoh dengan beberapa layanan dewan

daerah atau polisi atau instansi/dinas/unit daerah pemberi ijin, warga menghindari kontak

dengan mereka atau layanan yang tidak mereka percayai, kecuali benar-benar perlu atau

esensial. Ini akan mempunyai pengaruh langsung kepada seberapa baik layanan

memenuhi kebutuhan komunitas yang lebih luas – terutama bila orang kurang

berkemauan untuk membantu layanan, sebagai contoh polisi, dalam melaporkan

kejahatan atau bertindak sebagai saksi mata. Konsekuensi lain dari kurangnya

kepercayaan publik kepada layanan adalah kewaspadan publik yang lebih besar, sebagai

contoh dalam hal yang berkenaan dengan pengumpulan informasi yang relevan, membuat

laporan tetap untuk ―menutupi‖ diri mereka sendiri, dan menanyakan pertanyaan

tambahan. Dalam pengertian ini kemunduran kepercayaan membebankan beban

tambahan yang tidak perlu, baik bagi pengguna layanan (service users) maupun penyedia

layanan (service providers) (Duffy et al. 2003:4).

Kepercayaan publik diperlukan oleh pemerintah dan administrator publik untuk

membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber

untuk mencapai sasaran-sasaran sosietal (Harisalo dan Stenvall. 2002:7; Kathi dan

Cooper. 2005:2). Kepercayaan publik kepada pemerintah adalah penting sebab central to

the receiving of support for the creation and implementation of public policies, and

subsequently for effective, cooperative compliance (Gordon. 2000:1) dan street-level

bureaucrats depend on public trust in delivering services (Thomas. 1998:168). Bagi

pejabat-pejabat publik, kepercayaan publik adalah sentral bagi penerimaan dukungan

untuk memformulasi dan mengimplementasi kebijakan dan layanan publik dan bagi

kerelaan untuk melakukan kerjasama (Gordon. 2000:297). Adanya kepercayaan publik

kepada pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang

dukungan yang luas bagi tindakan dan kebijakan pemerintah, tidak terkecuali dalam

pemberian layanan publik. Kepercayaan publik kepada pada pemerintah adalah perlu

bagi pemimpin politik untuk membuat keputusan yang mengikat dan mengerjakan

sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan kewargaan (Kathi dan Cooper. 2005:2).

Tanpa kepercayaan publik maka pemerintah atau administrator publik tidak akan dapat

bekerja dengan baik sebab publik lebih suka mendukung dan menerima tindakan dan

keputusan pemerintah yang mereka percaya.

Rendah kepercayaan warga pada pemerintah beresiko terhadap sikap publik

terhadap pemerintah. Pada tingkat makro, ketidakpercayaan publik pada pemerintah tidak

akan memberikan legitimasi bagi keputusan pemerintah. Jika rendah kepercayaan publik

kepada pemerintah maka legitimasi pemerintah dan birokrasi publik menjadi rapuh di

mata publik. Jika rendah kepercayaan publik kepada pemerintah maka legitimasi publik

atas kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintah akan terganggu.

Sebaliknya, jika publik "percaya" pemerintah maka mereka akan mendukung dan

menerima tindakan dan keputusan kebijakan pemerintah yang mereka percayai. Jika

warga percaya kepada pemerintah maka warga berkemauan untuk memberikan legitimasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pemerintah dan atas kebijakan publik dan tindakan-tindakan administratif yang mereka

buat. Seperti dikemukakan oleh Graham (2005:17) bahwa ―The extent and degree of

public trust is a key indicator of the legitimacy of public institutions‖. Bagaimanapun,

legitimasi birokrasi publik menjadi rapuh di mata publik jika birokrat publik gagal

menempatkan dirinya menjadi institusi yang dipercaya memperjuangkan kepentingan

publik dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik, jika kepentingan penguasa

cenderung menjadi sentral dan menjadi kriteria dominan dari tiap perilaku birokrasi

publik di tingkat lokal sementara kepentingan publik tergusur dan marginal. Jika

demikian maka tidak berlebihan jika publik menjadi tidak percaya terhadap apa yang

dilakukan oleh pemerintah. Setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai

dengan harapan publik berarti pemerintah kehilangan kepercayaan publik (Dwiyanto.

2002:12) dan Rose-Ackerman (2001:14) mengatakan, ―If people feel that their own views

are being ignored, they may distrust government‖.

Jadi, ketidakpercayaan publik menjadi satu faktor penting dalam penolakan publik

atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak dipercaya, maka

apapun keputusan yang mereka buat tidak akan dipercaya dan diterima oleh warga

sebagai keputusan yanag terbaik untuk kepentingan mereka. Jika publik merasakan

bahwa ketika pemerintah membuat keputusan, pemerintah tidak menempatkan prioritas

yang lebih tinggi pada kepentingan publik tetapi untuk kepentingan pemerintah itu

sendiri atau kelompoknya, maka t indakan itu akan membuat publik tidak percaya kepada

pemerintah. Laporan OECD menunjukkan bahwa loss of trust increases the costs of

governance, loss of trust pushes government out of equilibrium, loss of trust is a

hindrance to reform (Harisalo dan Stenvall. 2002:8). Tentu di samping resiko dari

ketidakpercayaan, juga terlihat keuntungan dari kepercayaan kepada pemerintah. Bahwa

kepercayaan publik menjadi satu faktor penting dalam penerimaan publik atas keputusan

yang dibuat oleh pemerintah. Kepercayaan membantu pemerintah untuk bertindak tanpa

terpaksa menggunakan paksaan atau kekerasan. Jika pemerintah dipercaya, maka apapun

keputusan yang dibuat akan dipercaya dan diterima oleh warga sebagai keputusan yanag

terbaik untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, kepercayaan perlu untuk

berfungsinya relasi pemerintah-warga. Kepercayaan pada pemerintah menjadi aspek

penting dalam membangun hubungan pemerintah-warga. Kepercayaan adalah salah satu

bentuk modal sosial (social capital) dalam menciptakan hubungan harmonis dan

kooperatif antara pemerintah dan warga sehingga hal itu memiliki nilai dan perlu

dikembangkan dan dipelihara oleh organisasi (Moreland dan Levine.2002:195).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pekerjaan merestorasi, memelihara dan

meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan administrator publik harus

menjadi fokus dari teori dan riset disiplin ilmu administrasi publik. Herting dan Hamon,

dengan jelas mengatakan bahwa kepercayaan publik merupakan ―a key element in public

administration‖. Mereka mengatakan bahwa ―while public trust is the beneficial outcome

of good Public Administration, winning the individual citizen‟s confidence in government

transactions is a necessary means to achieving that outcome. We see trust associated

with cooperation, teamwork, compliance, lawfulness, voluntarism and creativity, all

necessary ingredients for social stability. We connect distrust to apathy, detachment,

alienation, carelessness, malicious compliance, and worse‖ (Herting dan Hamon.

2007:55). Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat administrasi publik, baik penstudi

maupun pelaku, khususnya di Indonesia, harus memberi perhatian serta mengkaji secara

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


intensif dan ekstensif terhadap kepercayaan publik agar terus terpelihara dan tidak

kehilangan kepercayaan publik karena merupakan determinan penting dari tindakan dan

kerjasama di sektor publik.

SIMPULAN

Tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam

pemberian layanan ijin usaha berada dalam kategori rendah/sangat rendah. Hasil tidak

sebanding antara harapan dan kenyataan kinerja aktual pelayanan birokrasi Pemerintah

Kota Bandung atau ketidakyakinan dan ketidakpuasan pelaku usaha dengan outcomes

pemberian layanan ijin saha berkontribusi terhadap rendah/sangat rendah kepercayaan

pelaku usaha kepada pemerintah. Oleh karena rendah/sangat rendah kepercayaan pelaku

usaha kepada Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha maka

kebijakan apapun yang dibuat oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung berkenaan

dengan layanan ijin usaha tidak dipercaya oleh pelaku usaha sebagai kebijakan layanan

publik yang pro kepentingan mereka karena birokrasi pemberi layanan ijin usaha tidak

memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha atau dalam diri pelaku usaha sudah timbul

pencitraan negatif kepada institusi pemberi layanan ijin usaha. Rendah kepercayaan

pelaku usaha kepada birokrasi pemberi layanan ijin usaha akan berelasi kepada

ketidakpercayaan mereka kepada institusi atau agensi-agensi publik Pemerintah Kota

Bandung lainnya.

Determinan konten yang berkontribusi terhadap rendah/sangat rendah

kepercayaan pelaku usaha kepada Pemerintah Kota Bandung adalah integritas,

kompetensi, konsistensi dan loyalitas birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam

pemberian layanan ijin usaha. Terhadap integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas

birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian layanan ijin usaha, pelaku usaha

memiliki kepercayaan yang rendah/sangat rendah. Birokrat yang tidak memiliki integritas

(tidak jujur dan tidak benar), birokrat yang inkompeten, birokrat yang inkonsisten, serta

birokrat yang tidak loyal atau tidak mengutamakan atau memihak kepada kepentingan

publik ketika memberi layanan publik, tidak akan dipercaya oleh publik.

Karena kepercayaan publik kepada pemerintah adalah penting dan agar

pemerintah dipercaya oleh publik, maka integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyalitas

birokrat pemerintah dalam pemberian layanan publik harus ditingkatkan. Itu dapat

dilakukan melalui tindakan seleksi dan penempatan serta pelatihan para birokrat pelayan

publik secara tepat dan benar. Karena itu disiplin manajemen sumberdaya manusia sektor

publik serta manajemen pelayanan publik memiliki peranan penting untuk membentuk

dan melahirkan birokrat yang dipercaya alias yang memiliki integritas, kompetensi,

konsistensi serta loyalitas yang tinggi yang sesuai dengan harapan publik, khususnya

dalam pemberian layanan publik.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Bandung Institut of Govenance Studies. 2002. Taksonomi Korupsi pada

Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung: Studi Kasus

Pembangunan Perumahan/ Pemukiman. Laporan Akhir Penelitian.

Berg, Anne Marie. 2003. Creating Trust A Critical Perspective on Intraand

Interorganizational Reforms. Paper to be presented at the

Conference of the European Group of Public Administration,

Workshop on “Quality, Satisfaction and Trust in Government:

Reasessing Trust in a Reinvented Government”, Oeiras, Portugal,

3-6 September 2003. Diunduh dari http://webh01.ua.ac.be/

pubsector/lisbon/paper_lisbon_berg.pdf

Bouckaert, Geert and Steven Van de Walle. 2001. Government

Performance and Trust in Government. Paper for the Permanent

Study Group on Productivity and Quality in the Public Sector at

the EGPA Annual Conference, Vaasa, Finland, 2001: Trust

Building Networks - how the government meets citizen in the

post-bureaucratic era: Citizen directed government through

Quality, Satisfaction and Trust in Government. Diunduh dari

https://soc.kuleuven.be/io

/trust/pdf/paper_EGPA_vaasa_vandewalle_bouckaert.pdf

Bouckaert, Geert and Steven Van de Walle. 2003. Comparing measures of

citizen trust and user satisfaction as indicators of “good

governance”: difficulties in linking trust and satisfaction indicators.

Jurnal International Review of Administrative Sciences, Vol. 69,

No. 3:329-343.

Duffy, Bobby; Philip Downing and Gideon Skinner. 2003. Trust in Public

Institutions. MORI Social Research Institution. Report for the

Audit Commission. Diunduh dari

http://www.idea.gov.uk/idk/aio/95986

Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.

Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada.

Gordon, Margaret T. 2000. Public trust in government: the US media as an

agent of accountability. Jurnal International Review of

Administrative Sciences. Vol. 66, No. 2: 297-310.

Graham, Sir Alistair. 2005. Getting the Balance Right Implementing

Standards of Conduct in Public Life. Tenth Report of the

Committee on Standards in Public Life. Presented to Parliament

by the Prime Minister by Command of Her Majesty January

2005. Diunduh dari http://www.public-standards.gov.uk/

Library/OurWork/10thInquiry_FullReport.pdf

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Harisalo, Risto and Jari Stenvall. 2002. Citizen’s Trust in Government.

Paper prepared for the Annual Conference of the European

Group of Public Administration, Study Group 2: Productivity and

Quality in the Public Sector, Postdam, 4-7 September 2002.

Diunduh dari http://webh01.ua.ac.be/pubsector/potsdam/

paper_potsdam_ stenvall_harisalo.pdf

Herting, Stephen R. and Troy R. Hamon. 2007. Dynamics of Trust:

Progress in Development of a Simulation Model. Jurnal Chinese

Public Affairs Quarterly, Vol. 3, No.1: 54-79.

Hinna, Luciano and Fabio Monteduro. 2003. Trust in Local Authorities:

The Role of Social Reporting to Citizens. Pepers presented to the

European Group of Public Administration (EGPA), Study Group

on Quality and Productivity in the Public Sector. Annual

Conference Oeiras, Portugal 3-6 September 2003. Diunduh dari

http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/pol/io/qual/egpa/lisb

on/ paper_lisbon_monteduro.htm.

Job, Jenny. 2005. How is trust in government created: It begins at

home, but ends in the parliament. Jurnal Australian Review of

Public Affairs, November 2005, Vol. 6, No. 1: 1-23.

Kathi, Pradeep Chandra and Terry L. Cooper. 2005. Democratizing the

Administrative State: Connecting Neighborhood Councils and City

Agencies. Jurnal Public Administration Review, September 2005,

Vol. 65, No. 5:559-567.

Kouzes, James. M dan Barry Z. Posner. 1999. The Leadership

Challenge/Tantangan Kepemimpinan. Jakarta: Interaksara.

Mollering, Guido. 2001. The Nature of Trust: From George Simmel to a

Theory of Expectation, Interpretation and Suspension. Journal of

Sociology Vol. 35, No. 2: 403-420.

Moreland, Richard L. and John M. Levine. 2002. Socialization and Trust

in Work Groups. Jurnal Group Process and Intergroup Relations Vol.

5, No. 3:185-201.

Misztal, Barbara. 2001. Trust and cooperation: the democratic public

sphere. Journal of Sociology, December 2001, Vol. 37, No. 4:

371-386.

Nyhan, Ronald C. 2000. Changing the Paradigm: Trust and Its Role in

Public Sector Organizations. Jurnal American Review of Public

Administration, March 2000, Vol. 30, No. 1: 87-109.

Pemerintah Kota Bandung Unit Pelayanan Satu Atap. 2005. Buku

Pedoman Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap

Kota Bandung.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Ritzer, George and Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern.

Terjemahan Alimandan. Edisi Keenam. Jakarta: Prenada Media.

Robbins, Stephen P and Mary Coulter. 2005, Management. Eight Edition. New Jersey:

Pearson Prentice Hall.

Rose-Ackerman, Susan. 2001. Trust, Honesty, and Corruption: Reflection

on the State-Building Process. Eoropean Journal of Sociology, Vol 42:

27-71.

Shelton, Samuel Terrance. 2002. Employees, Supervisors, and

Empowerment in the Public Sector: The Role of Employee Trust. A

Dissertation submitted to the Graduate Faculty of North

Carolina State University in partial fulfillment of the

requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Public

Administration.

Syadzily, TB Ace Hasan dan Burhanudin, ed. 2003. Civil Society and

Demokrasi: Survey tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga

Jakarta. Jakarta: Indonesian Institute for Civil Society (INCIS).

Thomas, C. W. 1998. Maintaining and restoring public trust in government

agencies and their employees. Jurnal Administration & Society,

May 1998, Vol. 30, No. 2: 166-194.

Vangen, Siv and Chris Huxham. 2003. Nurturing Collaborative

Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration.

The Journal of Applied Behavioral Science, March 2003 Vol. 39,

No. 1: 5-31.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan

NURHAFNI

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Kampus Bukit Indah Jln.Sumatera, Kec. Muara Satu Kota lhokseumawe

Telp 08527725224, 9Email: Info@Unimal.ac.id 24350

Abstract: Teacher certification application practice in Nangroe Aceh Darussalam,

however, faces many obstacles that caused derived from conflict and tsunami which

killed and wiped 2.500 teachers, even though 5,429 substitute teachers has available in

early 2006, only 30% who considered appropriates for teaching. This long period of

mult icrisis and tsunami resulted, many obstacles to implement this program. According

to data 2007, in Nort Aceh regency, from 11,981 teachers, both permanent and

temporary, only 4000 teachers who hold post graduate and diploma 4. Study objective

were to analyze teacher certification implementation that intended to improve teacher

quality and to indentify stakeholder interest beyond this program. Descriptive-qualitative

analysis and explorative qualitative methods, informan taken from institution for giving

a guaranted of education quality,training far teaching education, education department of

Nort Aceh, head master, and the teacher passed with a certification, informan is choiced

with purposive sampling. Data analysis and interpretation result reveal that teacher

certification program had substance shift ing from professionalism to prosperity

improvement, hence certification remain not significantly influence the qualit y

improvement, This shows that this program was not reflecting good political will to

improve teacher professionalism. this program was intended to prosperity improvement.

Therefore, it is suggested that goverment should not generalizes that all teacher must

professional. it will highly wise if intended to increase teacher prosperity than enhancing

salary as much half main fee can be performed, and another half given to those who work

professionally.

Keywords: Implementation, teacher certification, teacher professionalism, educational

quality improvement and prosperity enhancement.

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Serta Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan, di mana guru wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kebijakan tersebut

merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun sektor

pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan, kondisi pendidikan

Indonesia khususnya Aceh bisa diamati dari peringkat mutu pendidikan Aceh yang

berada pada posisi 23 dari 33 Provinsi.( sumber: HDI-UNDP dalam Serambi Indonesia,

16/11/2007)

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Persoalan yang sangat menarik untuk dikaji adalah mengenai aspek yang melatar

belakangi rendahnya kualitas para pendidik, apakah dikarenakan kurangnya perhatian

pemerintah terhadap profesi guru, dalam hal pemberian kompensasi, ataupun banyak

peserta didik yang kurang meminati profesinya. Dari permasalahan tersebut kebijakan

sertifikasi menuai pro dan kontra di masyarakat, dikarenakan banyak kelemahan dan

kecurangan baik dalam konsep maupun teknis pelaksanaannya. Berdasarkan data Dinas

Pendidikan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2007 dari 11.981 guru, baik guru tetap dan

honorer di Aceh Utara yang mempunyai ijazah program D4 atau S1 hanya sekitar 4000

orang dan yang telah lulus sertifikasi hanya 510 (4.92%), sementara dari 6727 Guru SD

yang memiliki pendidikan minimal strata satu hanya 16.20%, sedangkan SMP/MTS

sebanyak 59.12% dari 2.559 guru dan untuk SMU/MA sebesar 77.46% dari total 1.540

guru.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji

implementasi program sertifikasi guru sekolah dasar dalam meningkatkan mutu

pendidikan pada Kabupaten Aceh Utara Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Adapun

rumusan pertanyaan penelitian dapat diidentifikasikan dengan dua pertanyaan besar.

Pertama bagaimana efektifitas program sertifikasi guru dalam mendorong peningkatan

profesionalitas kompetensi guru, Pertanyaan kedua, apakah faktor penghambat

implementasi program sertifikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, fokus kajian

diamati dari ketersediaan sumber daya implementor, komunikasi dan koordinasi antar

lembaga pelaksana, serta sikap implementor.

Hakikat dari kebijakan adalah tidak adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan

terhadap seluruh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tujuannya

mewujudkan pendidikan untuk semua (education for all) dan pendidikan sepanjang hayat

( long life education). Kondisi tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan

sebuah proses regenerasi bangsa. Implementasi bukan sekadar bersangkutan dengan

mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat

saluran birokrasi, namun implementasi program sering berbenturan dengan konflik

kepentingan, serta siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan dan dalam proses

kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh

pembuat kebijakan dengan realita di lapangan atau implementation gap

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasi,

dikarenakan distorsi kebijakan terjadi pada tahap implementasi. Kegagalan program

dapat disebabkan oleh beberapa unsur seperti adanya kepentingan aktor-aktor yang

terlibat, sikap pelaksana yang kurang tanggap dan patuh, serta kualitas sumberdaya

implementor yang belum memadai, selanjutnya komunikasi pengambilan keputusan

yang sepihak, kemudian karakteristik lembaga pelaksana yang tidak transparan George C

Edward III (1980:147-148). Realita implementasi program sertifikasi guru memberikan

reward kepada guru tanpa dibarengi dengan punishment. maka cara pandang dari sebuah

program seharusnya bukan didasari oleh tarik ulur kepentingan dari elit birokrat yang

hanya menjadikan pembangunan pendidikan sebagai retorika politik. Jika mindset serta

paradigma tersebut terbangun dengan kuat, maka pendidikan khususnya dalam

peningkatan mutu hanya menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan dari elit yang

berkuasa.

dalam pemecahan masalah implementasi program sertifikasi guru digunakan

dengan teori Edward III dengan indikator ketersediaan sumber daya implementor,

komunikasi pengambilan keputusan, karakteristik lembaga pelaksana serta sikap

impelementor, selanjutnya siapa memperoleh apa dari kebijakan.

Adapun tujuan dari kajian penelitian ini adalah Menganalisis implementasi

kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan,

selanjutnya menganalisis apakah program tersebut efektif mendorong profesionalitas

kompetensi guru dalam proses belajar mengajar akan lebih baik. Mengetahui

kepentingan-kepentingan dari para stakeholders dibalik program sertifikasi. Mengetahui

pandangan guru dan para aktor yang terlibat dalam implementasi program sertifikasi

guru, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam

implementasi kebijakan sertifikasi guru.

METODE

Penelitian Implementasi program sertifikasi guru dalam peningkatan mutu

pendidikan, Studi di Kabupaten Aceh Utara menggunakan metode analisis diskriptifkualitatif,

serta kualitatif eksploratif. Penelitian ini berlangsung pertengahan 2009 dan

berakhir awal 2010. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui implementasi

program dapat mencerminkan peningkatan kualitas profesional pendidik, yang ditinjau

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dari faktor penghambat dan pendukung implementasi program seperti sumberdaya yang

tersedia, komunikasi antar stakeholder, sikap implementor terhadap program, serta

kondisi lingkungan menyangkut dengan kondisi sosial, ekonomi dan kondisi politik.

Penentuan informan penelitian dilakukan secara purposif sampling, Informan yang

diwakili oleh Kasi S,Pi, serta bendahara LPMP NAD sebagai lembaga penjaminan mutu

pendidikan, selanjutnya informan dari LPTK Unsyiah sebagai pihak penyelenggara

pengolahan data, yang diwakili oleh ketua pelaksana sertifikasi, ketua penyelenggara

portofolio dan ketua penyelenggara PLPG, serta para Asessor guru. Dinas pendidikan

Aceh Utara informan diwakili oleh kepala Dinas Pendidikan, bagian PMPTK Dinas

Pendidikan. Serta Kepala sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya sasaran penelitian

adalah Guru yang sudah lulus sertifikasi baik melalui jalur portofolio maupun PLPG, dan

yang sedang mengikuti proses pelatihan sertifikasi. Teknik analisis data dilakukan

melalui proses analisa data dengan cara menelaah seluruh data yang di dapat, setelah di

pelajari, di telaah kemudian mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi,

disusun dalam satuan-satuan, serta dikategorikan, pengujian data dan penarikan

kesimpulan.

HASIL

Pelaksanaan sertifikasi melalui uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis

memiliki manfaat yang sangat penting, untuk menjamin standar kompetensi bagi tenaga

pendidik, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan hasil observasi

lapangan menunjukkan, di mana persepsi masyarakat bahwa sertifikasi merupakan alat

untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk memperkuat statement tersebut, maka

dapat dilihat dari tabel di bawah ini tentang kelulusan peserta sertifikasi kuota 2009

menjelaskan,

Tabel 1. Kuota sertifikasi 2009 melalui jalur Portofolio&kuota PNS

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sumber: Rayun 1 LPTK Unsyiah Provinsi NAD

Data kelulusan peserta melalui jalur Portofolio dan PLPG merepresentasikan

tidak adanya kompetisi, rata-rata peserta sertifikasi dinyatakan lulus. Sehingga asumsi

publik bahwa program sertifikasi hanya formalitas untuk meningkatkan kesejahteraan

guru. Realitas sosial program sert ifikasi guru belum memberi perubahan yang signifikan

terhadap performance guru dalam mengajar, karena rata-rata guru yang lulus uji

kompetensi sertifikasi adalah berdasarkan prioritas usia, masa pengabdian, serta jabatan.

maka temuan tersebut membuktikan sertifikasi guru belum berpengaruh terhadap

peningkatan kualitas.

Hasil temuan lapangan menunjukkan sertifikasi kurang efekt if apabila sistem

pelaksanaan seperti yang sudah dilaksanakan, di mana guru yang lulus sertifikasi

mendekati masa pensiun jadi tingkat profesionalnya tidak bisa dipergunakan. Seharusnya

perlu penegasan, kejelasan pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan paska

sertifikasi, serta pentingnya penilaian kinerja yang terukur dan ketat, bukan hanya

bersifat normatif. Berdasarkan data, sejak diberlakukan kebijakan sertifikasi guru sampai

tahun 2008, sudah lebih dari 4000 orang guru yang telah dinilai portofolionya oleh LPTK

Unsyiah. Harapannya guru yang sudah memperoleh sertifikat, benar-benar dapat

mengaktualisasi diri sebagai pendidik profesional, namun sertifikasi belum menjamin

kualitas guru akan meningkat dalam menjalankan tugas. Hal yang sangat berpengaruh

adalah kesadaran individu baik melalui kedisiplinan, loyalitas maupun tanggung

jawabnya dalam menjalankan tugas.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Berdasarkan wawancara dengan guru sekolah dasar yang lulus sertifikasi melalui

jalur PLPG menjelaskan:

―Penilaian profesionalitas melalui jalur PLPG lebih bagus daripada guru

yang lulus melalui portofolio, karena dalam proses pelaksanaan PLPG

guru dituntut untuk mampu mengaktualisasi kemampuan serta ada rasa

prihatin takut apabila dinyatakan tidak lulus kemudian masih ada rasa

khawatir pada saat berlangsungnya microteaching, sementara dalam jalur

portofolio tidak melewati tahap-tahap tersebut guru hanya dinilai melalui

dokumen padahal dokumen tersebut belum mencerminkan kualitas guru‖

(wawancara 15 Oktober 2009)

Kutipan wawancara tersebut sebenarnya dapat dilihat dari tingkat keefektifan

program sertifikasi. Sebenarnya PLPG banyak kejanggalan yang tidak mencerminkan

perubahan, di mana proses pelat ihan hanya berlangsung dengan waktu yang sangat

singkat, dan sangat sulit untuk mengukur tingkat professional, namun ada nilai positif

melalui jalur PLPG, di mana guru sangat senang dan bersemangat pada pelatihan melalui

unjuk kinerja dengan metode pembelajaran yang benar. Namun demikian jalur PLPG

juga menyebabkan banyak guru mengeluh diakibatkan oleh usia dan metode yang

digunakan oleh assessor.. Selanjutnya wawancara guru Sekolah Dasar yang lulus melalui

jalur portofolio mengakui bahwa‖

―Jalur portofolio sebenarnya belum memberikan perubahan pada guru,

khususnya dalam metode pembelajaran guru masih menggunakan metode

lama dalam mengajar, dikarenakan tidak ada pembinaan paska

mendapatkan sertifikat sebagai pendidik professional, meskipun merasa

senang lulus dengan portofolio, namun dalam segi perubahan belum

signifikan dalam dirinya, khususnya perubahan pembelajaran dalam

menyampaikan metode proses belajar mengajar di ruang kelas sebelum

dan sesudah lulus sertifikasi‖ (wawancara, 15 Oktober 2009)

Hasil kajian menggambarkan jalur sertifikasi baik melalui Portofolio dan PLPG,

bukanlah sebuah alternatif problem solving yang ditawarkan oleh pemerintah untuk

peningkatan mutu pendidikan, justru program tersebut lebih kepada peningkatan

kesejahteraan guru, namun reward yang diberikan oleh pemerintah kepada guru, lebih

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dilatar belakangi kepada penghargaan, yang dapat memotivasi kinerja guru untuk lebih

baik. Berdasarkan data dari Dinas pendidikan Aceh Utara yang disimpulkan dalam

wawancara dengan seksi data dan Informasi, mengatakan sesuai dengan hasil kajian

implementasi sertifikasi melalui penilaian portofolio dan PLPG (2008).

―Secara umum kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian

portofolio tidak banyak mengalami peningkatan yang signifikan, dan

bahkan ada kecenderungan menurun. Sebagian guru yang telah lulus

sertifikasi melalui penilaian portofolio seringkali tidak masuk untuk

mengajar, karena merasa sudah punya sertifikat dan telah mendapat

tunjangan profesi. Sebaliknya, kompetensi guru yang lulus melalui PLPG

pada umumnya meningkat, meskipun belum signifikan. Hal ini terjadi

karena metode, pendekatan, dan karakteristik sertifikasi melalui penilaian

portofolio dan PLPG sangat berbeda. Penilaian portofolio menekankan pada

dokumen, sedangkan PLPG menekankan pada proses pembelajaran‖. (14

Oktober 2009)

Adapun target yang telah ditentukan oleh pemerintah, sampai akhir tahun 2008

harapannya sekitar 360.000 orang guru di seluruh Provinsi di Indonesia sudah

dinyatakan lulus program sertifikasi pendidik, (baik yang lulus melalui penilaian

portofolio maupun melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Kemudian pada tahun

2009 pemerintah merencanakan kuota 200.000 guru untuk mengikuti sertifikasi pendidik.

Dengan demikian, sampai akhir tahun 2009, diperkirakan sudah ada sekitar 560.000 guru

Indonesia yang sudah dan akan dinyatakan sebagai guru professional. Untuk memperkuat

hasil kutipan tersebut, bisa di lihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru

Pendidikan Pendidikan Jumlah Jumlah Guru

Tahun %

Dasar Menengah Guru Kumulatif

2015

10

0

191,267 39,335 230,602 2,306,014

2014 90 191,267 39,335 230,602 2,075,413

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


2013 80 191,267 39,335 230,602 1,844,811

2012 70 191,267 39,335 230,602 1,614,210

2011 60 191,267 39,335 230,602 1,383,608

2010 50 191,267 39,335 230,602 1,153,007

2009 40 382,533 78,670 461,203 922,405

2008 20 219,957 50,796 270,753 461,202

2007

8.

5

162,577 27,873 190,450 190,450

Sumber :

Jumlah 1,912,667 393,348 2,306,015

Dari capaian target yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan tabel 1.2 di

atas pada tahun 2015 semua guru harus sudah memperoleh capaian sesuai angka yang

telah ditargetkan, kebijakan tersebut merupakan intervensi pemerintah pusat kepada

setiap daerah untuk mengeluarkan sertifikat sesuai dengan kuota yang telah diberikan

Pusat. Gambaran tersebut menimbulkan pertanyaan apakah professional harus semua

disamaratakan, jadi kebijakan sertifikasi guru menimbulkan suatu ke ambiguan,

seharusnya professional tidak harus dinilai dari kuantitas besarnya angka guru yang lulus

sertifikasi. Justru semakin efektif konsistensi pemerintah dengan angka guru yang relatif

kecil untuk lulus sertifikasi dengan kualitas yang semakin baik untuk meningkatkan

mutu. Jika di analisis program sert ifikasi mengalami pegeseran makna, sehingga isu

yang berkembang sertifikasi guru adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru.

Ketersediaan Sumber Daya Implementor

Lahirnya UUGD merupakan kemauan politik untuk mengangkat harkat dan

martabat guru, Namun efektivitas program memunculkan pro dan kontra dalam

masyarakat. Salah satu prolematika permasalahan program sertifikasi guru adalah masih

terbatasnya kapasitas dan kualitas sumberdaya implementor, khususnya asessor, kriteria

calon asessor yang direkrut ialah: (1) Pendidikan terakhir minimal S-2, (2)

Pangkat/Jabatan terakhir Pembina/ Lektor Kepala, (3) Bersedia menjadi asessor dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


melaksanakan tugas menilai dokumen portofolio secara objektif. Namun keterbatasan

sumber daya asessor sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, menyebabkan

rekrutmen asessor tidak berdasarkan kompetisi.

Seleksi dan pembekalan Tim asessor di FKIP Unsyiah diselenggarakan pada

tanggal 23 Agustus 2007, jumlah calon asessor yang terdaftar untuk mengikuti seleksi

dan pembekalan sebanyak 105 orang, asessor yang dinyatakan lulus hasil seleksi dan

pembekalan adalah 103 orang. Pada pemeriksaan portofolio kuota tahun 2006/2007,

jumlah asessor tersebut belum memadai mengingat dokumen yang diperiksa relatif

banyak, maka pada tanggal 23-24 april 2008 direkrut asessor tambahan sebanyak 77

orang ( termasuk dari unsur LPMP), sehingga total asessor sampai saat ini sebanyak 180

orang. Rendahnya tingkat kegagalan asessor dapat menginterpretasi bahwa terbatasnya

kapasitas sumber daya implementor, serta besarnya kebutuhan asessor untuk

penyeleksian jumlah berkas calon peserta sertifikasi.

Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

Tingkat sosialisasi program sertifikasi guru resmi dilaksanakan selama tiga kali

dalam setahun, khusus kepada guru SD, SMP dan SMA/SMK, namun persyaratannya

sosialisasi diprioritaskan kepada guru yang sudah mengabdi selama sepuluh tahun keatas,

karena guru di Aceh Utara yang berstatus PNS mendekati enam ribu orang, banyaknya

guru maka harus melalui pemanggilan sesuai prioritas, disamping itu untuk

mempermudah informasi kepada guru, maka sosialisasi juga dilaksanakan di UPTD,

MKKS dan rapat Kasek se Aceh Utara. kurangnya persiapan menjadi persoalan yang

sering dialami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dalam penyampaian informasi kepada

guru, dikarenakan informasi yang di dapat oleh Dinas Pendidikan dari lembaga

penjaminan mutu pendidikan dalam hal ini sebagai penjembatani antara pusat dan daerah

sering bersifat mendadak. Fenomena tersebut menjadi kendala pada saat realisasi di

lapangan dan menjadi efek kepada kelompok sasaran dalam mendapatkan informasi yang

diharapkan.

Implementasi program sertifikasi guru dalam komunikasi dan koordinasi antar

lembaga pelaksana masih terdapat beberapa kendala, misalnya seperti banyak guru yang

belum mendapatkan informasi perubahan PP No 74 Tahun 2008, serta mengenai

ketentuan-ketentuan penilaian dalam sertifikasi, informasi yang disampaikan dari

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Provinsi ke kabupaten/Kota melalui juknis yang telah diberikan, sehingga memunculkan

kekurang pahaman pemaknaan dari Dinas Pendidikan.

Uraian mekanisme penyampaian informasi pelaksanaan tugas yang dijalankan

oleh masing-masing lembaga dalam pelaksanaan implementasi program sertifikasi tidak

berjalan efektif, dikarenakan banyaknya aktor-aktor, serta lembaga yang dilibatkan,

panjangnya mekanisme proses pelaksanaan sertifikasi guru yang sangat rumit dan

banyaknya lembaga pelaksana yang memperpanjang birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa

persoalan dalam komunikasi adalah minimnya informasi mengenai pemahaman ukuranukuran

dasar dan tujuan dari kebijakan sertifikasi guru, perubahan kebijakan sering

menyebabkan informasi kurang sampai kepada kelompok sasaran, misalkan adanya

informasi dan pemahaman yang berbeda terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan

kebijakan pada implementor ataupun para stakeholders.

Sikap Implementor.

Sikap implementor program sertifikasi guru mengalami pegeseran makna. Tujuan

awal kebijakan untuk peningkatan kualitas guru, namun realitas dilapangan pemahaman

guru tentang program sertifikasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru.

Pergeseran tujuan tersebut memberikan gambaran di mana program sertifikasi guru

belum mampu memberikan titik terang dalam perubahan kualitas mutu pendidikan

Indonesia secara general. Untuk memperkuat fenomena empiris dapat di kaji dari salah

satu kutipan artikel hasil penelitian dari Hotben Situmorang (2007:97) menyatakan:

―Menurut Dirjen yang mengurusi persoalan guru sekitar awal tahun dua

ribuan menyatakan bahwa latar belakang lahirnya UUGD awal ide

sertifikasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru. Pada saat

diusulkan program tersebut ke DPR, anggota dewan mempertanyakan

alasan menaikkan tunjangan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil,

sementara pegawai negeri sipil lainnya juga berpenghasilan rendah.

Setelah berbagai perdebatan maka kesepakatan pemberian tunjangan

adalah komponen profesi. Syarat keberadaan profesi haruslah

tersertifikasi, maka jadilah proses sertifikasi seperti yang berlangsung

saat ini‖. Sumber:Hotben situmorang diposting dari

Nanang pada milis CFBE

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Berdasarkan kutipan tersebut mengambarkan ternyata konsep awal sertifikasi

guru didasarkan pada peningkatan kesejahteraan, dikarenakan banyaknya desakandesakan

terhadap minimnya perhatian pemerintah, khususnya dalam peningkatan

kesejahteraan guru. Jadi konsep awal sertifikasi bukan untuk profesionalitas, sehingga

tidak ada yang dapat disalahkan apabila realita di lapangan banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan

yang dilakukan baik oleh oknum guru maupun toleransi yang diberikan

oleh pusat dengan mengatasnamakan nilai kemanusiaan, yang dikemas dalam wujud

penghargaan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan perubahan sikap baik dari

implementor maupun dari kelompok sasaran, dikarenakan adanya kepentingankepentingan

yang ingin dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. kemudian

perubahan sikap dari pelaksanaan pada tingkat daerah diakibatkan oleh intervensiintervensi

pusat untuk tidak memperketat proses sertifikasi dengan alasan kemanusiaan.

Proses sertifikasi sangat bagus, namun dalam proses uji kompetensi memang

masih sangat kental dengan unsur kasih-sayang, dikarenakan faktor-faktor tertentu,

seperti guru yang sudah sangat sepuh dalam mengajar, usia yang hampir pensiun serta

masa pengabdian yang sudah lama, aspek-aspek tersebut menjadi unsur kuat untuk lulus,

jadi penilaian khususnya melalui Portofolio dan PLPG tidak seidealis seperti yang telah

ditentukan, memang ada yang gagal dalam penilaian sertifikasi, namun angka yang relatif

kecil membuktikan bahwa sebenarnya semua guru akan diluluskan sebagai tugas profesi.

Realitas sosial di Kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD, khususnya program

sertifikasi guru Sekolah Dasar (SD) belum memberi perubahan yang signifikan terhadap

performance guru dalam mengajar, karena rata-rata guru yang lulus uji kompetensi

sertifikasi adalah guru yang telah mengabdi selama 20 tahun, serta berusia diatas 50

tahun, dan rata-rata prioritasnya adalah kepala sekolah, berdasarkan temuan tersebut,

maka dapat menginterpretasikan sertifikasi guru belum berpengaruh terhadap

peningkatan kualitas, justru program hanya sebagai formalitas menaikkan prestise guru.

Maka untuk mempertegas statement tersebut dapat dibuktikan dengan ketentuanketentuan

khusus dari tabel 3

Tabel 3. Contoh Bagan Prioritas

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


KRITERIA

PRIORITAS

I II III IV V

1. Usia 55 – 59

50 –

54

40 –

49

30 –

39

<

30

2. Masa kerja > 25

20 –

25

15 –

19

10 –

14

<

10

3. Golongan IV III/d III/c III/b III/a

4. Jam mengajar > 24 < 24

5. Tugas tambahan

Kepala

Sekolah

Wakil Kepala Sekolah, Kepala

LAB, Kepala Bengkel, DLL

Tabel 3 menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas-prioritas

khusus dalam penetapan jumlah peserta sertifikasi PNS dan non PNS, untuk PNS

maksimal kuota diberikan 85 % dan minimal 75%, sedangkan sisanya diberikan kepada

guru yang non PNS maksimal 25% dan minimal 15%, namun diantara prioritas-prioritas

tersebut, maka yang menjadi prioritas utama adalah guru yang sudah menjelang masa

pensiun, sehingga mengambarkan kesan ada wujud perhatian pemerintah terhadap guru

yang sudah mengabdi lama, namun masih sempat menerima tunjangan profesi yang

dijanjikan pemerintah. Untuk mempercepat implementasi program sertifikasi guru,

Pemerintah mulai tahun 2006 sampai 2010 sudah memilih sejumlah guru yang telah

memenuhi persyaratan untuk disertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun

melalui jalur PLPG. Untuk Provinsi Aceh telah ditetapkan LPTK Unsyiah sebagai

lembaga penilaian portofolio para guru. Namun bagi guru yang belum lulus portofolio,

karena kekurangan skor minimal 850, maka guru yang gagal dalam portofolio dianjurkan

untuk mengikuti jalur PLPG atau pelatihan selama sembilan hari dengan metode

pembelajaran pendalaman materi bidang studi.

Kondisi lingkungan memiliki pengaruh penting pada keinginan dan kemampuan

yurisdiksi atau organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian

yang ada dalam badan-badan administratif maupun tingkat dukungan politik yang

dimiliki. Nuansa politis masih sangat kuat dalam ranah pendidikan, pendidikan sering

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


dijadikan objek untuk pendekatan rakyat. Jika mencermati tujuan program adalah

lahirnya kualitas, profesionalitas, serta diikuti oleh peningkatan kesejahteraan para guru,

namun ironisnya lahirnya kebijakan dilatar belakangi oleh faktor politis yang sangat

kental, karena untuk membangun image atau performance pemerintah, dengan

menggunakan pendekatan rakyat, kebijakan tersebut sebagai wujud intervensi, di mana

guru seluruhnya harus menyelesaikan kualifikasi akademik atau kesarjanaan (S1) pada

tahun 2014, int inya program sertifikasi ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut

wawancara dengan pihak penyelenggara sertifikasi menjelaskan:

―Pemerintah seharusnya tidak menyamaratakan semua guru harus

professional, justru akan menimbulkan tanda tanya bagaimana dan

seperti apa konsep professional yg dimaksud, seharusnya pemerintah

lebih bijak dalam mengambil langkah untuk peningkatan kesejahteraan

guru, yaitu dengan penambahan setengah gaji bagi semua guru,

kemudian setengah lagi diberikan bagi semua guru-guru yang benarbenar

berkompeten. Sehingga tingkat kualitas professional dapat

dipertanggung jawabkan. jika dikaji keberanian pemerintah Indonesia

menjadi pusat perhatian dunia, dikarenakan berani dalam jangka waktu

sepuluh tahun untuk mensertifikasi 2,7 juta guru, dengan indikator

professional yang sangat sulit diukur, padahal jika benar-benar

professional para lulusan sertifikasi harus mampu menunjukkan kinerja

dan performance, baik dari perubahan mengajar khususnya semangat

dan dibuktikan juga dengan kedisiplinan waktu, sehingga dari obsesi

tersebut mampu mengaktualisasi diri‖ ( 14 Oktober 2009).

Persoalan yang muncul terkait pelaksanaan sertifikasi guru memang adanya tarik

ulur kepentingan antar pemerintah dengan DPR. Sehingga terjadinya pegeseran tujuan

kebijakan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sumber yang tidak mendukung dalam

pelaksanaan sertifikasi guru, serta rendahnya komitmen implementor terhadap tujuan

kebijakan yang telah dirumuskan. Ketidakrelevanan cara perolehan sertifikat akan

menjadi sebuah kejanggalan yang dapat menjustifikasi pemerintah sebagai aktor tunggal

dalam menerbitkan kebijakan sertifikasi guru yang tidak di dukung oleh good political

will dalam peningkatan kualitas guru.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, harapannya adalah

adanya peningkatan kinerja guru yang sudah sertifikasi seperti perubahan pola kerja,

motivasi kerja, pembelajaran, namun program tersebut Justru memperlihatkan hal-hal

yang aneh, di mana guru sebelum sertifikasi saling bersaing untuk mengikuti pelatihanpelatihan

guna mendapatkan sertifikat, namun paska sertifikasi guru-guru yang sudah

bersertifikat sudah kurang semangat untuk mengikuti seminar. Jadi pandangan tersebut

harus diantisipasi oleh pemerintah untuk pembentukan monitoring dan evaluasi

dilapangan. Berdasarkan data empiris membuktikan, program sertifikasi guru masih

didominasi oleh kepentingan-kepentingan dan intervensi dari aktor-aktor yang memiliki

otoritas. Sedangkan pada level daerah lebih kepada menyesuaikan dengan kepentingan

pusat melalui intervensi yang telah disistematiskan melalui prosedur-prosedur legalitas.

Jadi dapat disimpulkan di mana program sertifikasi lebih dimobilisasi oleh kepentingan

elit pusat.

Struktur Birokrasi Lembaga Pelaksana

Pelaksanaan program sertifikasi guru, merlibatkan banyak stakeholders mulai dari

tingkat Provinsi lembaga penjaminan mutu pendidikan, Dinas pendidikan Provinsi dan

LPTK Unsyiah, kemudian di tataran kabupaten ditanggani oleh Dinas Pendidikan dan

UPTD. Panjangnya mekanisme proses pelaksanaan sertifikasi guru yang sangat rumit,

maka menjadi bias dengan berbagai permasalahan lain yaitu seperti terlambatnya

tunjangan profesi pendidik dan terjadinya kesalahan dalam penomoran UNPTK,

kemudian kurang jelasnya informasi yang diterima oleh guru mengenai ketentuanketentuan

penilaian dalam sertifikasi. Keterbatasan sumber daya manusia menjadikan

informasi yang multi tafsir antar lembaga, serta banyak guru yang belum mendapatkan

informasi mengenai perubahan PP No 74 Tahun 2008. Untuk memperjelas mekanisme

pelaksanaan program sertifikasi dapat di amati dari gambar dibawah ini:

Depdiknas

Konsorsium sergur

Ditjen PMPTK Ditjen Dikti koordinasi Unsur Dikti/Pusat

Informasi

Hasil

Dinas Pendidikan

Provinsi/LPMP

Rayon LPTK

penyelenggara

Informasi

Rekap Peserta

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Dinas Pendidikan Kabupaten

Panitia Sergur TK II

Informasi

Guru Peserta Sertifikasi

Dok portofolio

Dokumen

Hasil

Sertifikat Pendidik

Sumber: Cendra Nur, 2008

Gambar 1.

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Gambar di atas dapat menginterpretasikan di mana panjangnya sistem yang harus

dilalui dengan banyaknya lembaga dan aktor yang terlibat, sehingga membawa kesan

program sertifikasi guru begitu birokratis, Berdasarkan gambar diatas dapat

menginterpretasikan bahwa informasi disampaikan secara berjenjang sampai ke tingkat

kelompok sasaran program sertifikasi yang dimulai dari Depdikknas (Ditjen PMPTK dan

Ditjen Dikti) menyampaikan informasi sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan

LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propinsi menyampaikan informasi atau sosialisasi ke

Dinas Pendidikan Kabupaten, kemudian Dinas Kabupaten yang menyampaikan langsung

informasi kepada kelompok sasaran yaitu guru, Bagi guru yang dinyatakan lulus

portofolionya berhak menerima sertifikat pendidik yang diserahkan langsung oleh rayon

LPTK kepada guru yang bersangkutan. Dan bagi guru yang belum dinyatakan lulus

portofolio akan dianjurkan untuk mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru ( PLPG)

yang dilaksanakan selama sembilan hari oleh pihak penyelenggara yaitu LPTK. Selain

panjangnya mekanisme yang harus dilalui, selanjutnya terjadinya tumpang tindih

pekerjaan, sehingga munculnya dualisme kebijakan dalam perentritan data, kedua

lembaga yaitu LPMP dan LPTK diberikan otoritas yang sama untuk melakukan rentri

data secara masing-masing, sehingga berefek pada kesalahan NUPTK

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan

konsekuensi dari kebijakan, di mana banyak terjadinya diskresi dalam pelaksanaan

program. Hasil penelitian ini yang didasarkan pada teori Edward III (1980:147-148) yang

menjelaskan ada empat isu pokok faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


implementasi kebijakan, Sumber Daya (resources), Komunikasi (Communications), sikap

(dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Interaksi antar

faktor harus dilakukan secara simultan, karena akan mempengaruhi faktor lainnya.

Sumber daya yang memadai merupakan faktor utama keberhasilan suatu program. Pola

pelaksanaan sertifikasi guru, di mana para stakeholders kurang konsisten dengan amanat

kebijakan yang telah diundangkan. Komunikasi memegang peranan penting dalam

keefektifan implementasi program guna mencapai tujuan kebijakan, sehingga informasi

yang tersedia, dapat mempermudah keberhasilan program. maka komunikasi yang efektif

diperlukan pemahaman oleh individu-individu atau lembaga yang memiliki otoritas, serta

perlu konsistensi tujuan untuk dikomunikasikan, namun hasil penelitian

merepresentasikan di mana proses komunikasi antar lembaga masih kurang sinergi dalam

implementasi program, diantaranya terjadinya dualisme kebijakan antar lembaga yang

berwenang, misalnya tim pengimput data masih ragu-ragu dalam perentritan data,

khususya dalam penentuan NUPTK salah satu dampaknya adalah terlambatnya

pembayaran tunjangan sertifikasi, maka aspek tersebut dapat menyebabkan salah satu

penghambat program.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap

implementor. Khususnya sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan atau

program yang dilaksanakan, perubahan sikap implementor dilatar belakangi oleh kesalah

pemaknaan konsep sertifikasi guru yaitu untuk peningkatan kesejahteraan guru, sehingga

munculnya prioritas-prioritas dalam implementasi program, kemudian adanya intervensi

polit ik dari elit politik. Perubahan sikap implementor dapat diamati dari tingginya angka

prioritas pemerintah terhadap guru sertifikasi, persoalan tersebut menyebabkan salah satu

faktor sertifikasi tidak mendorong peningkatan kualitas guru.Disamping itu struktur

birokrasi yang solid sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program, maka dukungan

kerjasama antar stakeholder yang berwenang dukungan para pejabat pelaksana.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan sert ifikasi guru melalui jalur

portofolio dan PLPG belum mampu mengaktualisasi kinerja guru yang sesungguhnya,

dikarenakan usia peserta sertifikasi yang tidak produktif, waktu pelatihan dan anggaran

yang sangat terbatas menjadi indikator bukti tingkat keseriusan pemerintah dalam

peningkatan kualitas guru, Dari berbagai persoalan dan kendala, sehingga menimbulkan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


erbagai polemik sertifikasi guru, minimnya tingkat keseriusan, serta konsistensi

kesungguhan pemerintah pusat dalam peningkatan kualitas pendidik untuk mewujudkan

mutu pendidikan yang berkualitas.

Secara teoritis penilaian portofolio bisa dilaksanakan dengan pendekatan metode

kualitatif yaitu pengamatan secara mendalam dan terus menerus, karena ada aspek-aspek

tertentu yang sulit diukur dengan dokumen seperti aspek sosial dan kepribadian. Tetapi

apabila hanya satu alat yang menjadi pengukuran uji kompetensi, maka hasil tidak sesuai

dengan harapan. Penilaian portofolio yang dibenarkan adalah penilaian terhadap aspek

proses sekaligus produk. Proses tersebut memegang peranan untuk melakukan selfassessments,

sehingga yang bersangkutan dapat melakukan upaya perbaikan terhadap

kelemahan atau peningkatan atas kekuatannya. Sebagai produk dokumen portofolio bisa

digunakan oleh asessor sebagai salah satu dasar untuk menilai pemilik portofolio. Hasil

penelitian Cendra hastuti Nur (2008:124) tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru

di Kabupaten Sumbawa Besar NTT menemukan bahwa:

―Implementasi kebijakan sertifikasi guru dapat dikatakan hanyalah

sebuah kebijakan utopis, suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam

tatanan politik yang hanya bagus dalam gambaran, namun sangat sulit

untuk diwujudkan. Sertifikasi merupakan kebijakan yang bagus, jika

disesuaikan dengan fenomena sosial di masyarakat, namun realita

menunjukkan sebanyak 1.8 juta orang guru akan berpartisipasi dalam

program sertifikasi, dari jumlah tersebut 1.4 juta merupakan guru SD/MI

yang rata rata baru berpendidikan D2 dan SPG. Bagi guru lulusan D2

dibutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk mendapat kualifikasi S1, agar

bisa ikut dalam program sertifikasi, sedangkan bagi guru tamatan SPG

memerlukan proses waktu lebih lama sekitar 4-5 tahun‖.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini mengambarkan bahwa persentase

guru tingkat sekolah dasar (SD) menurut kelayakan mengajar di kabupaten Aceh Utara

masih jauh dari harapan. Maka salah satu upaya pemerintah Aceh Utara, khususnya

Dinas Pendidikan meningkatkan kinerja guru, baik yang akan mengikuti program

sertifikasi, dan terus memonitoring guru yang sudah lulus sertifikasi. Berdasarkan

permasalahan kelayakan guru di Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan di mana guru-guru

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


yang sudah sertifikasi khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara,

kebanyakan kepala sekolah, sehingga sangat sulit mengukur tingkat profesionalisme

kepala sekolah, dikarenakan jadwal mengajar hanya delapan jam dalam seminggu, dan

kebanyakan mereka memiliki kesibukan yang padat di luar kantor, jadi performance

untuk tampil didepan kelas sangat terbatas. Seharusnya pemerintah ada strategi khusus

untuk mengatasi permasalahan, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia,

bukan berarti pemerintah harus menyamaratakan kebijakan professional guru untuk

semua, sehingga tidak sesuai hasil yang diharapkan, maka pemerintah harus memilih

guru yang produktif, selanjutnya memperketat fungsi pengawasan dan evaluasi kepada

guru-guru yang sudah sertifikasi.

Penerapan teori Edward III dalam kebijakan sertifikasi guru bersifat top-down

dimana semua dikoordinir oleh aktor-aktor pelaksana, dan teori tersebut sangat erat

kaitannya dengan proses lahirnya kebijakan serifikasi guru, sehingga dalam

implementasinya masih di latar belakangi oleh kepentingan elit pusat yang masih kental

dengan intervensi politik, sehingga konsep sertifikasi di Indonesia belum menyentuh akar

permasalahan dalam ranah peningkatan mutu pendidikan.

Jika dikaji kembali bahwa prosedur sertifikasi pada awalnya dikonsepkan bukan

untuk peningkatan profesionalitas guru, namun justru lebih kepada peningkatan

kesejahteraan, hal tersebut dapat diamati dari proses implementasi memberikan banyak

kemudahan kepada guru dengan alasan akhir 2015 dalam jangka waktu 10 tahun guru di

seluruh Indonesia harus sudah tersertifikasi sebanyak 2,7 juta guru, suatu angka yang

sangat besar, oleh sebab itu bermacam kebijakan dan intervensi dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa alternatif kebijakan dalam

implementasi program sertifikasi guru, diantaranya melalui jalur portofolio dan PLPG

selanjutnya pada tahun 2010 akan diganti dengan kebijakan baru yaitu sertifikasi melalui

jalur PPG. Program PPG adalah salah satu terobosan yang sangat bagus, di mana untuk

menjadi guru harus mengambil spesialisasi keguruan selama dua semester. Namun

program yang baik belum mampu membawa harapan perubahan yang signifikan apabila

lebih didominasi oleh kepentingan elit. Maka perlunya kesamaan mindset untuk merubah

pola pemikiran terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut diperkuat

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


hasil penelitian Sudarman (2007:73), tentang persepsi guru sekolah dasar terhadap

program sertifikasi guru di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menjelaskan:

―Tanggapan positif adalah guru menyambut baik program sebagai wujud

meningkatkan kesejahteraan guru, namun persepsi negatif guru Sekolah

Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi guru adalah (1)

UU No. 14 Tahun 2005 hanya merupakan janji yang sulit untuk

terealisasi, (2) guru tidak harus berkualifikasi Sarjana/ D IV, (3) sertifikasi

model portofolio kurang sosialisasi, (4) tunjangan profesi guru tidak akan

dapat terealisasi.Temuan-temuan dalam penelit ian yang terkait dengan

sertifikasi guru adalah (1) Guru kurang yakin dapat mencapai skor

minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, (2) masih ada guru yang

bermoral kurang baik dalam melengkapi dokumen, (3) penentuan peserta

sertifikasi portofolio masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku‖.

Hasil penelitian tersebut mengambarkan di mana persepsi guru adalah lahirnya

program sebagai wujud peningkatan kesejahteraan, sementara persepsi negatif terhadap

aturan-aturan implementasi program yang sulit dan susah dipenuhi, sehingga muncul

kecurangan-kecurangan yang dimanipulasi oleh oknum guru untuk mencapai skor 850

sebagai minimal syarat kelulusan melalui jalur portofolio.

Rendahnya kinerja guru paska sertifikasi dapat dibuktikan dari beberapa hasil

penelitian berikut, diantaranya Yusrizal (2009:35), Ati Rosidah& Laily Rachmah

(2007:58), Deni Koswara, et al (2009:5), Hujair AH. Sanaky (2009:8), Winarsih

(2008:45), yusrizal melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis kinerja guru eksat

paska penerimaan tunjangan sertifikasi, Ati Rosidah dan Laily rachmah menganalisis

tentang Hubungan persepsi Guru tentang rencana program sertifikasi guru dengan

peningkatan kompetensi pedagogic guru, sedangkan Deni Koswara, dkk menganalisis

tentang Studi dampak program sergur dengan peningkatan kompetensi pedagogic guru

SMP.

Implementasi program memunculkan persoalannya, di mana guru yang

diasumsikan telah memiliki kompetensi yang berlandaskan pada proses pemberian

sertifikat sebagai pendidik professional tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu

jangka panjang, secara akademik hal tersebut dapat digambarkan guru paska sertifikasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


elum mengalami perubahan performance yang signifikan dalam proses belajar

mengajar. Hasil penelitian Yusrizal (2008:35) tentang kinerja guru IPA menyatakan di

mana kinerja guru Fisika, Biologi, Kimia belum seluruhnya berkinerja tinggi, meski guru

tersebut sudah lulus sertifikasi dan sudah menerima tunjangan profesi. Kinerja guru

Kimia relatif lebih baik dari pada kinerja guru Biologi dan guru Fisika. Kemudian ada

dua komponen kinerja yang masih memprihatinkan, yaitu komponen penilaian hasil

belajar siswa dan komponen strategi pembelajaran. Deni Koswara, et al (2009:5), hasil

penelitian menunjukkan sertifikasi pada guru SMP yang diteliti di Jawa Barat tidak

berkorelasi dengan peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Implikasinya

perlu ada upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam

jabatan, disamping itu perlu ada upaya pembenahan asumsi bahwa sertifikasi guru bukan

suatu tujuan, tetapi media atau sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya

diperlukan program perawatan dan pengembangan terhadap guru-guru yang telah lulus

sertifikasi, khususnya dalam upaya-upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran.

Sedangkan penelitian Ati Rosidah& Laily Rachmah (2007:58) hubungan Persepsi

Guru tentang Rencana Program Sertifikasi Guru dengan Peningkatan Kompetensi

Pedagogic guru SMP di Jakarta Selatan, hasil penelitian, bahwa persepsi guru terhadap

rencana program sertifikasi guru (X) berkorelasi positif dengan peningkatan kompetensi

pedagogic guru dalam mengajar (Y). kontribusi yang diberikan oleh persepsi guru

terhadap rencana program sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi pedagogic

guru dalam mengajar adalah sebesar 14,21 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Hujair AH. Sanaky (2009:8) hasil menelitiannya menyatakan banyak guru menyatakan

bahwa sertifikasi profesi guru sangat baik dan dapat mengangkat derajat, wibawa para

guru. Tetapi, dalam penerapannya perlu memperhatikan pendalaman pengetahuan dalam

kompetensi pengajaran, harus dipertimbangkan model yang tepat dan kesiapan para guru

untuk disertifikasi, dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi

dilaksanakan, serta dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikasi, apabila

kebijakan sertifikasi tersebut dilakukan secara ‖mentah‖ dan ‖instan‖, tanpa sosialisasi

dan pelatihan-pelat ihan akan merugikan para guru yang sudah cukup lama mengabdi.

Winarsih (2008:45), hasil penelitiannya bahwa implementasi program sertifikasi guru

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


sekolah dasar, sudah berjalan baik, dan semua elemen mendukung suksesnya

implementasi program.

Jika menganalisis dari hasil penelitian di atas, menginterpretasikan di mana

program sertifikasi guru seharusnya erat kaitannya dengan proses belajar. Jadi sertifikasi

tidak hanya ditentukan setelah mendapatkan sertifikat, namun justru seharusnya uji

profesionalitas guru diamati setelah paska mendapatkan sertifikat. Alasannya paska

sertifikasi merupakan tonggak awal bagi guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila

tanpa didukung upaya penegakan standar penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan

pendidikan, serta standar kompetensi guru, kemudian peningkatan standar lulusan dan

standar tenaga kependidikan lainnya. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya

ditentukan oleh kuantitas guru, namun kualitas menjadi faktor dominan yang

mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya sertifikasi bukan sebagai

tujuan akhir, tetapi sebagai sarana peningkatan kualitas. Selanjutnya pemerintah jangan

menjadikan sertifikasi sebagai bagian dari proyek instan, tetapi harus fokus pada

peningkatan kualitas pendidikan. Waktu pelaksanaan dan anggaran yang sangat terbatas

menjadi salah satu indikator bukti tingkat keseriusan, serta konsistensi pemerintah dalam

peningkatan kualitas guru, Argyris dalam Sumaryadi (2005:12). Pendekatan keberhasilan

dari segi proses hampir sama dengan pendekatan sasaran, keberhasilan implementasi

dapat tercapai apabila proses internal organisasi berjalan lancar, maka sasaran atau tujuan

implementasi program tidak hanya dapat diamati dari tercapainya sasaran atau tujuan

semata, secara lebih jelas aspek tersebut dapat diukur dari kecilnya hambatan-hambatan

internal dalam melaksanakan tugas misalnya penyimpangan, konflik, sumberdaya, dana

dan waktu yang digunakan secara efesien dan efektif sesuai pembentukan dan kepuasan

kerja.

Dampak hasil penelitian kajian ini adalah secara teoritis sebagai kontribusi

akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pengembangan

kebijakan pendidikan, khususnya mengenai studi implementasi program sertifikasi guru.

Adapun dampak penelitian secara praktis, diharapkan dapat menjadi tolak ukur

implementasi kebijakan sertifikasi guru dapat meningkatkan mutu pendidikan,

khususnya di Provinsi NAD. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


program sertifikasi guru belum berjalan optimal, dikarenakan proses dalam implementasi

program masih adanya tarik ulur kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam dunia

pendidikan, yang dibuktikan dengan perubahan sikap implementor dan kelompok

sasaran, di mana sertifikasi adalah peningkatan satu kali lipat tunjangan dari gaji pokok,

untuk peningkatan kesejahteraan bukan untuk peningkatan kualitas profesionalitas guru

yang sesungguhnya, sesuai dengan indikator yang ditentukan dalam Undang-Undang

Guru dan Dosen.

SIMPULAN

Program sertifikasi guru belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari sistem

rekrutmen peserta sertifikasi bukan berdasarkan kualitas, justru berdasarkan prioritasprioritas

ketentuan yang telah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga dengan

prioritas tersebut mencerminkan belum adanya perubahan performance yang signifikan.

Faktor penghambat dan pendukung program sertifikasi dalam meningkatkan mutu

pendidikan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD, sangat di pengaruhi oleh,

ketersediaan sumber daya implementor yang masih rendah, hal ini dapat di lihat dari

sistem rekrutmen asessor tidak berdasarkan kompetisi, dikarenakan keterbatasan pelamar,

dan besarnya jumlah dokumen yang harus di nilai. Tingkat penyampaian informasi,

sosialisasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana belum berjalan optimal, di mana bisa

terlihat dari panjangnya mekanisme birokrasi, serta banyaknya aktor-aktor yang terlibat.

Sikap implementor yang tidak konsisten, dikarenakan konsep awal sertifikasi adalah

untuk peningkatan kesejahteraan, maka terjadi pergeseran tujuan dalam implementasi

program dari peningkatan kualitas ke arah peningkatan kesejahteraan guru. Dalam

struktur birokrasi masih adanya intervensi politik terhadap lembaga pelaksana, maka

proses dan arah kebijakan yang ditetapkan masih berdasarkan tarik ulur kepentingan,

sehingga hilangnya idealitas baik oleh guru maupun elit politik, terlihat dari banyaknya

kecurangan-kecurangan atau manipulasi data yang dilakukan oleh oknum guru, serta

pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No 74 tahun 2008, di mana memberikan

kemudahan kepada guru yang sudah senior.

Hasil temuan penelitian tentang program sertifikasi guru sekolah Dasar di

Kabupaten Aceh Utara. Perekrutan peserta sertifikasi guru didasarkan pada prioritas usia

di atas 50 tahun, masa pengabdian 20 tahun keatas, dan prioritas selanjutnya adalah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


kepala sekolah. Temuan lain yang menarik adalah selama program digulirkan banyak

bermunculan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian adanya

dualisme pendataan NUPTK antara LPTK dan LPMP yang menyebabkan tertundanya

pembayaran tunjangan sert ifikasi. rendahnya komitmen, serta minimnya dukungan dalam

alokasi anggaran pemerintah daerah untuk setiap Kabupaten/Kota, dimana adanya

ketimpangan alokasi dalam program penyusunan anggaran pendidikan. Hal tersebut

terlihat pada tingkatan pusat maupun sekolah, anggaran untuk operasional dan program

pengembangan, serta peningkatan kualitas belajar sangat timpang dibandingkan untuk

kepentingan birokrasi. Statement tersebut diperkuat oleh Alfian, Lsm Matta di mana

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Utara,

2009 senilai Rp 1,4 triliun, sementara untuk dana pendidikan hanya mencapai 7 persen.

Sementara lainnya diperuntukan untuk biaya aparatur pada Dinas Pendidikan Aceh Utara

(Rakyat Aceh.com, 2010, 15 September)

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Daftar Rujukan

Alfian, Lsm Matta, 2010, 15 September, Menyoroti Anggaran Pendidikan Aceh,

Rakyat Aceh.com

Edward C, George III.1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press.

Texas A&M University

Hastuti Nur Cendra, 2008, Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten

Sumbawa, NTB, Tesis tidak dipublikasi S2 Sosiologi UGM, Yokyakarta

Harris 1990: 13 Improving Staff Performance Through In-Service Education.

Massachusetts: Allyn and Bacon Inc oleh Baidawi. Jurnal pendidikan dalam

www.http.tantangan pendidikan. net

HDI-UNDP. 2007. 16 November

Indonesia. Hal.3.

Mutu Pendidikan Aceh Masih Rendah, Serambi

Hotben situmorang. 2007. Respon Perguruan Swasta terhadap PP No19 Tahun 2005

Tentang Sertifikasi Guru. diposting dari Nanang pada milis

CFBE. Jurnal pendidikan Penabur.Vol 6. No: 08:97-106.

Koswara Deni,Suryana Asep, Triatna Cepi Triatna.2009. Studi dampak program sertifikasi

guru terhadap profesionalisme dan mutu di Jawa Barat. hasil penelitian Hibah

Fundamental

Rosidah, Ati& Rachmah Laily. 2007. Hubungan Persepsi Guru Tentang Rencana Program

Sertifikasi Guru. Jurnal. Pdii. Lipi .go.id/admin/jurnal/12085358.pdf

Sanaky, Hujair AH. 2009. Kompetensi dan sertifikasi Guru sebuah pemikiran. Hasil

penelitian publikasi, Dalam hujair

Att.sanaky.www.sanaky.com/materi/kompetensi sertifikasi%20.guru pdf

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Sudarman, 2007. Tentang Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi

Guru. Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.Sebagai Dasar Penguatan

Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru. Tesis Program Paska Sarjana

Muhammadiyah, Malang.

Sumaryadi, 2005. Implementasi kebijakan “efektivitas implementasi kebijakan otonomi

daerah. CV. Citra Utama Jakarta

Winarsih, 2008). Implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah Dasar (Studi di

Kabupaten Semarang). Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Yusrizal, 2008, Peningkatan Kinerja Guru Eksat Paska Penerimaan Tunjangan

Sertifikasi. Desertasi tidak dipublikasi. Universitas Syiah kuala Banda Aceh

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAYA ORGANISASI

PADA KINERJA PEGAWAI

Gatot Wijayanto

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12.5 Pekanbaru. Telp/Fax. 0761-63269, 63268

Abstract: This study aims to analyze and examine the influence of commitment employee and cultural

organizational factors towards employees of the Job Performance, Sekretariat Daerah (SetDa) Riau

Province both simultaneously (overall test) and partial (individual test). Research method used is

verifikatif, while the population in this study are the Sekretariat Daerah (SetDa) Riau Province based on

esselonering totaling 402 people. By using the method of proportional stratified random sampling in the

sample amounted to obtain 40 respondents. While data collection techniques used by the field study and

library that includes observation, interviews and questionnaires, and to determine the relationship and the

influence of an independent variable to the model variables to use Multiple Linear Regression Analysis.

The results showed that the calculation results obtained statistically Multiple Correlation Coefficient (R) is

0.8950 with p

t table = 1.678 and ttabel variables for employee commitment (r2) = 78, 74% with p = 0.00000 and t result =

13.196> t table = 1.678. These results indicate that organizational cultural factors and commitment

employees have a relationship significant influence on employee job performance Sekretariat Daerah

(SetDa) Riau Province.

Keywords: Commitment Employee, Cultural Organization, Job Performance, Local

Government

Dalam lingkungan instansi pemerintah dikenal adanya budaya kerja aparatur negara. Sesuai

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/04/2002 tanggal 25

April 2002, sebagai budaya, maka budaya kerja aparatur negara dapat dikenali wujudnya dalam bentuk

nilai-nilai yang terkandung didalamnya, institusi atau sistem kerja, serta sikap dan perilaku SDM aparatur

yang melaksanakannya. Sehingga budaya kerja aparatur negara dalam keputusan tersebut diartikan

sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang

diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja aparatur negara diharapkan akan bermanfaat bagi pribadi

aparatur negara maupun unit kerjanya, dimana secara pribadi memberi kesempatan berperan, berprestasi

dan aktualisasi diri, sedangkan dalam kelompok dapat meningkatkan kualitas kinerja bersama (Nurjanah,

2008: 21)

Komitmen pegawai ini akan menjadikan suatu karakter budaya dalam organisasi sehingga dapat

meningkatkan kinerja maupun prestasi kerja yang lebih baik. Atas da sar hal tersebut di atas maka pada

penelitian ini penulis memakai variabel komitmen pegawai sebagai variabel yang mempengaruhi

(memperkuat) hubungan dan pengaruh antara variabel budaya organisasi (independent variabel) terhadap

variabel kinerja (dependent variabel). Artinya apabila tingkat komitmen pegawai tinggi akan berakibat

memperkuat atau mempertegas hubungan dan pengaruh antara variabel budaya organisasi baru dengan

tingkat kinerja karyawan, demikian sebaliknya. Terjadinya perubahan pada aspek internal dan eksternal

organisasi maka secara otomatis budaya organisasi cenderung berubah. Maka perlu dilakukan audit budaya

organisasi, untuk meyakinkan apakah budaya organisasi tersebut masih sejalan dan mendukung intern

organisasi baru. Pihak pelaksana organisasi harus proaktif terhadap perubahan organisasi, jika perlu

mengadakan perubahan yang terencana atau terkelola untuk menyesuaikaan dan meningkatkan konsistensi

dengan intern organisasi maka perubahan dapat mencapai tujuan organisasi ke arah efektifitas (Hodge et

al., 2003: 470).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Pemerintah Provinsi Riau khususnya Setda Provinsi Riau memerlukan kemampuan komitmen

pegawai yang akan mempengaruhi perilaku pelaksanaan tugas maupun hasil yang dicapai. Untuk itu

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya akan menunjukkan suatu sikap yang mencerminkan apa yang

dirasakannya, karena sikap pada dasarnya merupakan keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan

kecenderungan bertindak terhadap aspek lingkungannya. Adapun sikap-sikap yang berkaitan dengan

pekerjaannya antara lain adalah sikap keterlibatan kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Jadi bila

seseorang terlibat di dalam suatu pekerjaan maka ia akan puas dengan pekerjaan itu dan komit terhadap

organisasi. Seseorang yang tidak puas dengan pekerjaan akan sedikit terlibat dalam pekerjaan dan

komitmen pada organisasi akan rendah (Knoop, 2005: 645).

Kurang baiknya kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau sematamata

tidak diakibatkan oleh jumlah pegawai yang tidak memadai, akan tetapi menurut pengamatan penulis

dari hasil penelitian (Nurjanah, 2008: 26) terletak pada masih rendahnya kualitas kinerja pegawai,

sebagaimana dalam Kep. Menpan. 25/KEP/M.PAN/04/2002 diuraikan beberapa keadaan yang terjadi,

diantaranya adalah; (1) kurangnya kesadaran aparatur negara meningkatkan integritas dan profesionalisme

pribadi melalui peningkatan dan kemampuan yang sesuai dengan teknologi dan kondisi actual. (2).

Pemimpin masih menunjuka n sikap sebagai seorang ―birokrat feodal‖ yag selalu menuntut

bawahannya untuk setia dan loyal, menuruti segala perintah dan keinginannya, sehingga menumbuhkan

karakter bawahan yang ABS (Asal Bapak Senang). (3) Pemimpin belum atau kurang memiliki kesadaran

untuk menjadikan kualitas kepemimpinannya sebagai pusat perhatian positif dan karenanya mampu

menjadi teladan bagi anak buahnya. (4) Tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai bekerja tidak

tepat dan tidak cepat. (5) Kedisiplinan dan keteraturan kerja aparatur masih rendah, terbukti masih

banyak pejabat tingkat atas terlalu sibuk menghadiri rapat koordinasi diberbagai tempat, dan bekerja

hingga malam, sementara banyak pegawai di bawah yang bekerja hanya berdasarkan perintah, sehingga

sering menganggur bila tidak ada perintah atasan. (6) Peraturan disiplin kerja dan keteraturan kerja

sudah dituangkan dalam prosedur-prosedur kerja yang lengkap namun belum dilaksanakan dengan

baik, masih formalitas, dan jauh dari aktualisasi dalam bentuk perbuatan nyata. (7) Dedikasi dan

loyalitas aparatur negara masih rendah, bahkan ada aparat yang salah dalam menerapkan loyalitas hanya

ditujukan kepada atasannya, tetapi tidak loyal terhadap visi, misi, dan tugas instansinya

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor

apa sajakah yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dwi Cahyono dan Imam Ghozali (2002: 362) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi.

Selain itu, Moon (2000: 192) dalam penelitiannya menyatakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta

budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisa si. Sedangkan Sulaiman (2002: 181)

dalam penelitiannya menyatakan komitmen organisasi berhubungan positif denga n kinerja karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah :1)

Bagaimana deskripsi variabel komitmen pegawai, budaya organisasi dan prestasi pegawai dilingkungan

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau; 2) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor komitmen

pegawai dan budaya organisasi secara simultan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau; 3) Apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor komitmen pegawai secara parsial

terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dan 4) Apakah ada pengaruh yang

signifikan antara faktor budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau.

Komitmen dan budaya tidak terlepas dari dampak yang paling nyata dari era globalisasi yang

sedang bergulir saat ini sudah mulai terlihat dengan me ningkatnya persaingan di semua lini organisasi

dan kelembagaan, baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintahan dan organisasi pelayanan

publik, termasuk sektor pemerintahan dalam mempertahankan eksistensinya serta mengembangkan

organisasinya untuk meraih keunggulan bersaing yang prima (As‘ad, 2003: 32).

Menurut Morrison dalam Sitty Yuwalliantin (2006: 245) komitmen dianggap penting bagi

organisasi karena : (1) Pengaruhnya pada turn over. (2) Hubungannya dengan kinerja yang

mengasumsikan bahwa individu yag memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih

besar pada pekerjaaan. Dalam penelitian yang dilakukan Benkhoff (1997: 194), komitmen organisasi

memegang peranan penting bagi peningkatan kinerja yang baik dan pengabaian terhadap komitmen pada

organisasi akan menimbulkan suatu kerugian.

Mowday dan Potter dalam Bourantas dan Papalexandris, (2003: 239) mendefinisikan komitmen

organisasi sebagai kekuatan relatif dalam pengidentifikasian keterlibatan dirinya dengan organisasi.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Mereka menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai tiga komponen utama, yaitu: (1). Keyakinan

yang kuat, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. (2). Keinginan untuk berusaha keras yang dapat

dipertanggungjawabkan atas nama organisasi. (3). Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisa si.

Sedangkan studi Allen dan Meyer (2000: 14) membedakan komitmen organisasi atas tiga

komponen, yaitu: (1). Kompone n affektive keterikatan emosional karyawan, identifikasi dan keterlibatan

karyawan di dalam suatu organisasi. (2). Komponen normative merupakan perasaan-perasaan karyawan

tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi. (3)Komponen continuance/kelanjutan berarti

komponen berdasarkan persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia meninggalkan

organisasi. Secara umum, komitmen organisasi dianggap sebagai ukuran yang penting dari keefektifan

organisasi, Suhana (2006: 50), sedangkan menurut Sulaiman (2002: 178) dalam penelitiannya

menyatakan komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Bashaw dan Grant (2000:

115) menyatakan bahwa komitmen pegawai diartikan sebagai keinginan pegawai untuk tetap

mempertahankan keanggotannya dalam organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi

pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut pegawai yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan

menunjukkan sikap dan perilaku yang positif yang cenderung berprestasi lebih baik dan akan tetap

bertahan di dalam organisasi sebagai wujud kebanggaan pada organisasi, karena organisasi mampu

memenuhi harapan-harapannya.

Budaya organisasi yang efektif tersebut mencakup upah dan imbalan yang baik, komunikasi

terbuka, penekanan pada mutu, keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, pembagian laba bagi

karyawan, keadilan atau kesamaan status bagi karyawan, keamanan kerja, pelatihan, kebebasan

berpendapat, penekanan pada inovasi, hubungan karyawan-manajemen yang baik, dan struktur administrasi

yang sederhana. Dari berbagai studi tentang budaya organisasi berpengaruh dalam aspek organisasional

seperti: peningkatan komitmen organisasi. McKinnon et.al (2001: 37).

Selain itu, suatu organisasi me miliki kultur inti yang mendominasi anggota organisasi secara

keseluruhan. Di samping itu, suatu organisasi bisa memiliki kultur yang kuat dalam arti dianut secara luas,

teguh dan konsisten oleh para anggotanya.

Penelitian yang dilakukan Chen (2004: 436) menunjukkan bahwa budaya organisasi dan gaya

kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja

karyawan. Dukungan tinggi yang ditunjukkan oleh pemimpin perusahaan mampu memberikan motivasi

yang tinggi dari karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai kinerja yang tinggi.

Menurut Rao (2006: 65), agar penilaian untuk mengukur kinerja dapat berjalan secara baik,

maka instrumen ya ng digunakan dalam penilaian dituntut untuk memiliki aspek objektivitas dan

keadilan. Untuk mendapatkan instrumen yang objektif dan adil, maka kriteria yang dilibatkan dalam

instrumen tersebut didasarkan pada bidang-bidang prestasi kunci. Artinya bahwa dalam tiap bidang

tugas, kriteria atau tolah ukur penilainya didasarkan atas peran dan fungsinya. Kemudian kinerja yang

dihasilkan oleh pegawai berkaitan dengan peran dan fungsinya ini dijadikan sebagai prestasi kunci

pegawai tersebut. Sedangkan kriteria yang terdapat dalam DP3 merupakan prestasi umum yang

memiliki kadar pengukuran yang relatif sama antara peran dan fungsi pegawai di bidang masingmasing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam melakukan pengukuran kinerja karyawan dapat

ditinjau dari berbagai sudut pandang, tergantung dari tujuan organisasi itu sendiri. Secara umum

pengukuran kinerja memberikan pendekatan terhadap performance (prestasi), namun juga memberikan

penekanan pada nilai-nilai efisiensi. Menurut Gomes (2005: 159), bahwa prestasi/kinerja sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu knowledge, skills, abilities, and attitudes dari para pekerja yang ada di

dalam organisa si dan merupakan fungsi motivasi dikalikan dengan kemampuan atau kecakapan.

Berdasarkan teori tersebut dapat diajukan hipotesis, pertama terdapat hubungan positif dan

signifikan antara komitmen pegawai dan budaya organisasi pada kinerja pegawai secara partial; kedua

terdapat hubungan positif dan signifikan secara bersama-sama antara komitmen dan budaya organisasi pada

kinerja pegawai dengan demikian penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dan menganalisis

pengaruh faktor faktor komitmen pegawai dan budaya organisasi secara (simultan) terhadap kinerja

pegawai Setda Provinsi Riau serta untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor komitmen pegawai

dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja pegawai Setda Riau

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


METODE

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka rancangan penelitian ini bersifat verifikatif dan

analisis deskriptif kuantitatif. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui penyebaran kuesioner.

Sedangkan sumber data sekunder diantaranya diperoleh dari laporan tahunan tentang profil sumber daya

manusia Provinsi Riau, BPS, Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Provinsi Riau dan Riau Dalam Angka,

jurnal-jurnal, buletin dan majalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau yang berdasarkan pada Golongan (Eselonering) yang berjumlah 402 orang, yang

terdiri dari pegawai Golongan I, II, III dan IV.

Sampel diambil 10% dari populasi dengan teknik pengambilan sa mpel Proporsional Stratified

Random Sampling. Metode ini digunakan karena populasinya heterogen dan jumlah pegawai dalam setiap

strata tidak sama.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 1) wawancara, sebagai teknik

komunikasi langsung yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau atau mewakilinya

seperti Sekretaris, Kepala Bagian, Kasubag dan Staf pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau; 2)

Kuesioner, daftar pertanyaan yang dibuat dalam bentuk sederhana dengan metode pertanyaan tertutup; dan

3) Observasi, mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan

dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban; sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat

tidak setuju. Jawaban diberi skor 1 sampai dengan 5.

Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya organisasi dan komitmen pegawai sebagai variabel

bebas terhadap kinerja pegawai sebagai variabel tidak bebas, maka penelitian ini menggunakan model

persamaan regresi linier berganda. Untuk mengetahui kontribusi budaya organisasi dan komitmen pegawai

pada kinerja pegawai digunakan koefisien determinasi (R 2 ).

Selanjutnya untuk membuktikan pengaruh masing-masing (parsial) variabel bebas (X i) terhadap

variabel terikat (Y i) dalam penelitian ini, maka masing-masing koefisien regresinya di uji dengan uji t, hasil

uji t bermakna bilamana diperoleh harga p < 0,05. Untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan dari

hasil uji t dapat dilihat dari harga p yang terkecil, hal tersebut berarti pengaruhnya dominan.

HASIL

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan secara teoritis bahwa variabel faktor komitmen pegawai

dan budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau. Namun demikian kesimpulan tersebut baru ditinjau secara teoritis, oleh karena itu

perlu dukungan dan pembuktian secara empiris melalui penelitian yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan melalui program komputer statistik SPSS maka, dapat dijelaskan

analisis pembuktian hipotesis sebagai berikut pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan melihat

sejauh mana pengaruh semua variabel bebas secara simultan (overall) dengan variabel terikat. Untuk

keperluan tersebut dapat dilihat dari besarnya F hitung, koefisien korelasi multiple (R) dan koefisien

determinan (R 2 ). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa besarnya F hitung adalah sebesar 94,656 dengan

probabilitas kesalahan sebesar 0,000E+00, sedangkan koefisien korelasi R = 0,8950. Hal tersebut

menggambarkan adanya indikasi hubungan positif yang cukup kuat antara variabel bebas (komitmen

pegawai dan budaya organisasi) secara simultan dengan kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau. Sedangkan besarnya koefisien determinasi (R 2 ) adalah 0,8011, yang menunjukkan bahwa

variasi variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variasi variabel terikat

yakni kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau sebesar 80,11% sedangkan sisanya sebesar

19,89% menggambarkan besarnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak

diamati dalam penelitian ini.

Untuk membuktikan hipotesis penelitian pertama dimana koefisien regresinya di uji dengan uji F,

hasil uji F akan bermakna jika F hitung > F tabel atau p < 0,05. Dari hasil perhitungan uji statistik menunjukkan

bahwa F hitung adalah 94,656 dan F tabel adalah 3,195. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung > F tabel atau p <

0,05.

Dengan demikian maka hipotesis yang mengatakan bahwa faktor komitmen pegawai dan budaya

organisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat

Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat dibuktikan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat

dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi parsialnya (r). Sedangkan untuk mengetahui besarnya

pengaruh variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat dapat dilihat besarnya koefisien determinasi

parsial (r 2 )

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka langkah awal yang harus dilakukan dari

hasil perhitungan analisis linier berganda adalah dengan melihat tanda koefisien regresinya untuk masingmasing

variabel bebas yang diteliti. Hasil perhitungan koefisien regresi yang diperoleh pada Tabel 4.10

dengan model persamaan sebagai berikut :

Y = a + b 1X 1 + b 2X 2 + e i hasilnya adalah

Y = 35,6075 + (0,3654)X 1+ (0,1539) X 2 + e i

Hasil analisis regresi linier berganda ini menunjukkan hubungan positif dari faktor kinerja

pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. Secara berurutan dapat dilihat pada Tabel 3.

Selanjutnya dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel komitmen

pegawai (X 1) mempunyai tanda positif dengan koefisien regresi sebesar 0,3654. Tanda positif tersebut

mempunyai arti bahwa setiap peningkatan faktor-faktor komitmen pegawai akan meningkatkan kinerja

pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau bila variabel bebas lainnya konstan. Secara teoritis

memang benar bahwa setiap peningkatan faktor-faktor komitmen pegawai akan mendorong peningkatan

kinerja.

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel bebas

Komitmen Peg. (X 1)

Budaya Organisasi (X 2)

Konstanta

Koefisien

regresi

0,3654

0,1539

35,6075

t-test

2

Prob. Parsial r Koef. R

(df=37)

13,196

7,515

0,000

0,000

Signifikan dengan tingkat kepercayaan ( ) = 5 %

Adjusted R Squared = 0,7926 F hitung = 94,656

R 2 = 0,801 Probabilitas = 0,000E + 00

Multiple R = 0,895 F tabel = 3,195

n = 40 t tabel = 1,678

Sumber: Data olahan

0,7874

0,5458

0,870

0,738

Untuk mengetahui berapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas komitmen pegawai (X 1) dengan

variabel terikat kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, dapat dilihat pada koefisien

determinasi secara parsial (r 2 ). Koefisien determinasi parsial komitmen pegawai (X 1) adalah r 2 = 0,7874

atau 78,74%. Ini berarti bahwa sumbangan yang diberikan variabel bebas komitmen pegawai (X 1) dengan

variabel terikat yakni kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau adalah sebesar 78,74%

selama variabel bebas lainnya konstan.

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikansi dari koefisien regresi variabel Komitmen Pegawai

maka koefisien regeresinya dilakukan dengan uji t, hasil perhitunga n uji t bermakna jika t hitung > t tabel atau p

< 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung variabel komitmen pegawai (X 1) adalah = 13,196 dengan

probabilitas kesalahan adalah 0,00000 sedangkan t tabel pada taraf nyata = 0,05 adalah 1,678 dengan

demikian maka secara statistik t hitung lebih besar dari t tabel atau p < 0,05. Apabila p < 0,05 maka secara

parsial dapat dikatakan bahwa variasi variabel bebas komitmen pegawai mampu menjelaskan variasi

variabel terikat yakni kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa:

a. H O dari faktor Komitmen Pegawai (X 1) yang menyatakan bahwa faktor komitmen pegawai secara

parsial mempunyai pengaruh ya ng tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau ditolak.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


. H a dari faktor Komitmen Pegawai (X 1) yang menyatakan bahwa faktor komitmen pegawai

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau diterima.

Dari hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel komitmen pegawai (X 1) mempunyai

pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja pejabat pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau.

Dengan demikian apabila di lingkungan kantor Setda Riau khususnya dan pemda umumnya hendaknya

mampu memberikan komitmen pegawai yang tepat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik akan ma mpu

membawa pengaruh yang sangat positif dengan peningkatan kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau. merupakan suatu bentuk sikap dan etod kerja bagi diri pegawai yang menyebabkan mampu

dan mau melakukan dalam penyelesaian pekerjaan maupun pencapaian tujuan yang diinginkan. Apabila

komitmen yang dimiliki baik maka aktivitas yang dilakukan juga tinggi, sebaliknya jika komitmen yang

dimiliki sedikit maka se mua aktivitas yang dihadapi juga rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam usaha meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat

Daerah (Setda) Provinsi Riau, hendaknya pihak Pemerintah Daerah Propinsi Riau perlu me mperhatikan

hal-hal yang mampu membangkitkan nilai-nilai dan norma-norma daripada komitmen pegawai dan budaya

kerja baik individu maupun secara berkelompok. Budaya Organisasi dan nilai-nilai Komitmen Pegawai

dapat dikelompokkan atas; motif yang bersifat ekonomis, motif untuk memperoleh kesempatan untuk maju,

motif dengan pengakuan akan eksistensi diri, serta motif pengembangan diri, dan sebagainya

Kebutuhan dan keinginan manusia beraneka ragam sifatnya, oleh karena itu seorang pimpinan harus

dapat menyelaraskan antara kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian maka

komitmen pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat diarahkan pada pencapaian tujuan

bersama. Di samping itu untuk mencapai tujuan tersebut, seorang pimpinan harus mampu memberikan

daya motivasi dari nilai-nilai komitmen pegawai seperti sistim, mekanisme, sisdur, norma dari budaya

organisasi yang ada kepada pegawainya yang dapat memenuhi harapan dan keinginan para pegawai

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel bebas budaya organisasi (X 2) diperoleh tanda

positif dengan koefisien regresi sebesar 0,1539. Dengan tanda positif tersebut mempunyai arti bahwa setiap

peningkatan faktor budaya organisasi akan mempunyai pengaruh peningkatan terhadap kinerja pegawai

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau jika variabel bebas lainnya konstan. Ini dapat dilihat dari koefisien

korelasi parsial r = 0,738, secara diskriptif variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh berbanding

lurus terhadap variabel kinerja Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau.

Untuk mengukur berapa besar sumba ngan yang diberikan variabel bebas Insentif dengan variabel

terikat dapat dicerminkan pada koefisien determinasi secara parsial (r 2 ). Koefisien determinasi parsial

Budaya Organisasi adalah sebesar r 2 = 0,5458 atau (54,58%). Ini berarti bahwa sumbangan pengaruh

variabel bebas faktor budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau

adalah sebesar 54,58% selama variabel bebas lainnya konstan.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien determinasi variabel Budaya Organisasi dapat

dilakukan dengan uji t, uji t bermakna jika t hitung > t tabel atau p < 0,05. Hasil perhitungan statistik dengan uji t

menunjukkan bahwa tingkat signifikansi koefisien regresi diperoleh t hitung sebesar 7,515 dengan probabilitas

kesalahan (p) sebesar 0,00000 sedangkan t tabel adalah 1,678, dengan demikian maka t hitung lebih besar dari

t tabel atau p < 0,05. Sehingga secara parsial (individual test) dapat dikatakan bahwa variasi variabel bebas

budaya organisasi dapat menjelaskan variabel terikatnya yakni kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

a. H 0 dari faktor Budaya Organisasi (X 2) yang menyatakan bahwa faktor budaya organisasi

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau ditolak.

b. H a dari faktor Budaya Organisasi (X 2) yang menyatakan bahwa faktor budaya organisasi

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau diterima.

Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. Dengan demikian maka

apabila pihak kantor Setda Provinsi Riau lebih meningkatkan dan memperhatikan sistem, aturan dan

norma-norma kepada pegawainya berdasarkan pada baik tingkat jabatan, kemampuan dan ketrampilan

maupun beban pekerjaan yang akan mencapai standar pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

propinsi, maka kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau lebih meningkat. Pendidikan dan

latihan merupakan sarana yang mampu meningkatkan prestasi, semangat kerja dan kualitas pelayanan para

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


pegawai dalam melayani publik terutama bagi pegawai khususnya para pegawai yang bepengalaman dan

berbakat dalam bidang tertentu, namum pihak pemerintah daerah propinsi umumnya, dan Setda Provinsi

Riau khususnya sepenuhnya melaksanakan dengan baik.

Dari kedua variabel yang telah dianalisis secara parsial (individual test) dapat disimpulkan bahwa

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap kinerja pegawai

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat diketahui dari besarnya koefisien korelasi secara parsial (r),

koefisien korelasi parsial dari masing-masing variabel adalah :

1. rX 1 (Komitmen Pegawai) = 0,738

2. rX 2 (Budaya Organisasi) = 0,870

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial (individual test)

terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat diketahui dari koefisien

determinasi secara parsial (r 2 ), koefisien determinasi parsial dari masing-masing variabel adalah :

1. r 2 X 1 (Komitmen Pegawai) = 0,7874 (78,74%)

2. r 2 X 2 (Budaya Organisasi) = 0,5458 (54,58%)

Dari angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi parsial yang tertinggi

adalah variabel Komitmen Pegawai dimana r 2 X 1 = 78,74 %, sedangkan pada urutan kedua dan selanjutnya

adalah, Budaya Organisasi(54,58%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen pegawai

marupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau. Untuk menguji kebenaran atau signifikansi dari hipotesis kedua di atas dapat dilakukan uji t

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel denga n taraf nyata = 0,05 diperolah t tabel sebesar 1,678.

Dengan demikian maka hasil perbandingan t hitung denga n t tabel adalah sebagai berikut:

1. thitung X1 = 7,515 > 1,678

2. t hitung X 2 = 13,196 > 1,678

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

a. H O dari X 1, dan X 2, yang menyatakan bahwa komitmen pegawai dan budaya organisasi secara

parsial mempunyai pengaruh ya ng tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau ditolak.

b. H a dari X 1, dan X 2, yang menyatakan bahwa komitmen pegawai dan budaya organisasi secara

parsial me mpunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Riau diterima.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka pembuktian hipotesis kedua dan ketiga yang menyatakan

bahwa faktor komitmen pegawai dan budaya organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat diterima atau terbukti

kebenarannya.

PEMBAHASAN

Hubunga n dan pengaruh positif yang cukup kuat antara variabel bebas (komitmen pegawai dan

budaya organisasi) secara simultan dengan kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau

ditunjukkan dari besarnya koefisien determinasi (R 2 ) adalah 0,8011, yang menunjukkan bahwa variasi

variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variasi variabel terikat yakni

kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau sebesar 80,11% sedangkan sisanya sebesar

19,89% menggambarkan besarnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak

diamati dalam penelitian ini.

Kondisi ini menggambarkan bahwa se makin tingginya komitmen pegawai dan budaya organisasi

pegawai Setda Provinsi Riau akan semakin meningkatkan kinerja termasuk dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Budaya organisasi yang efektif tersebut mencakup upah dan imbalan yang baik,

komunikasi terbuka, penekanan pada mutu, keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan, pembagian

laba bagi karyawan, keadilan atau kesamaan status bagi karyawan, keamanan kerja, pelatihan, kebebasan

berpendapat, penekanan pada inovasi, hubungan karyawan dan manajemen yang baik, dan struktur

administrasi yang sederhana.

Hal itu juga sejalan dengan pendapat Reilly, et. al (1999: 173), bahwa komitmen adalah berkaitan erat

antara kondisi kejiwaan seseorang dengan organisasinya yang meliputi rasa keterlibatan dalam pekerjaan,

loyalitas dan kepercayaan akan nilai-nilai dari organisasi. Di samping itu, komitmen pegawai pada

organisasi adalah sebagai suatu sikap yang diambil pegawai, bagaimanapun juga akan menentukan

perilakunya sebagai perwujudan dari sikap individu. Konsekuensi perilaku yang muncul sebagai

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


perwujudan tingginya tingkat komitmen pegawai pada organisasi antara lain rendahnya tingkat pergantian

pegawai, rendahnya tingkat kemangkiran, tinggi etos dan motivasi kerja, menyukai pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab dan berusaha mencapai prestasi kerja yang tinggi. Di lain pihak, komitmen pegawai

merupakan suatu kondisi dimana angota organisasi membeirkan kemampuan dan kesetiannya pada

organisasi dalam mencapai tujuannya sebagai imbalan atas kepuasan yang diperolehnya (Hodge, et.al,

2003: 22). Tercapainya tujuan suatu organisai hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat

pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk membangun komitmen diperlukan pemicu yang ampuh

sebagaimana dari hasil penelitian terdahulu oleh Odom, et al (2001: 167) menyatakan bahwa adanya

hubungan positif antara budaya organisasi dan komitmen pegawai. Dalam pandangan tersebut bahwa

budaya dianggap sebagai pemicu tumbuhnya komitmen karyawan karena budaya yang dibangun sejalan

dengan nilai-nilai yang dianut pegawai. Pegawai yang menerima nilai inti budaya organisasi akan

menunjukkan sikap komitmennya terhadap organisasi. Pegawai dengan mudah menyerap dan memahami

nilai-nilai dan norma-norma yang dianut organisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai dan norma tersebut

dalam lingkungan kerja sebagai pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya pegawai yang memiliki

komitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif yang cenderung

berprestasi lebih baik dan akan tetap bertahan di dalam organisasi sebagai wujud kebanggaan pada

organisasi, karena organisasi me mpu memenuhi harapan-harapannya.

Dalam menilai kinerja suatu karyawan tersebut, unsur yang paling dominan adalah sumber daya

manusianya, sebab walaupun perencanaan telah disusun rapi dan baik, apabila karyawan atau personel yang

tercermin melaksanakan pekerjaannya dalam struktur organisasi tertentu tidak bersemangat atau bergairah

dalam arti kurangnya motivasi yang diberikan, maka perencanaan itu akan sia-sia, oleh karena itu beberapa

perusahaan menga nggap masalah pembinaan atau pengembangan karyawan itu sangat penting, sehingga

mereka mendirikan pusat-pusat pelatihan atau pengembangan.

Di samping itu, untuk usaha membangun komitmen digambarkan sebagai usaha untuk menjalin

hubungan jangka panjang. Individu-individu yang memiliki komitmen terhadap organisasi kemungkinan

untuk tetap bertahan di organisai lebih tinggi ketimgbang individu-individu yang tidak komit. Mereka

cenderung me nunjukkan keterlibatan yang tinggi dengan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.

Dengan demikian komitmen pegawai akan muncul apabila adanya pemaha man nilai budaya kerja,

mengkomunikasikan standar kinerja dan menghubungkannya dengan re ward, me ngambil tindakan evaluasi

yang efektif dan memberikan dukungan kepada pengawas dan pimpinannya.

Hasil penelitian yang dilakukan Robinson, et al (1999: 17) yang menyatakan bahwa salah satu

prediktor komitmen adalah persepsi menge nai budaya organisasi yang dihubungkan dengan kinerja

pegawainya, dimana dari komitmen ini akan mengarahkan pada tiga ukuran outcomes organisasi yaitu

kepuasan kerja, motivasi dan prestasi kerja. Prestasi individu akan tercapai dengan baik apabiula didukung

dengan seperangkat norma-norma yang kondusif yang mengature perilaku individu mengenai apa yang

boleh dilakukan dan apa yang tidak, bagaimana berinteraksi dengan ya ng lain, dengan demikian budaya

menjadi pengaruh perilaku pegawai bagaimana bertindak di dalam lingkungannya.

Budaya yang tertanam kuat di dalam organisasi, dimana nilai-nilai budaya diterima dengan baik dan

pegawai melaksanakannnya sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan akan mengungkapkan sejauh

mana pegawai dapat berprestasi. Keterkaitan bagaimana persepsi pegawai mengenai budaya organisasi

dengan kinerja akan se makin jelas tampak pada kualitas kerja pegawai, apakah meningkat atau menurun.

Menurut Goodman, et al (2001: 163) menggambarkan bagaimana budaya yang kuat mampu membantu

pegawai mengerjakan pekerjaannya lebih baik, karena budaya organisa si memberikan cara pandang atau

persepsi bagi pegawai dalam memahami perilaku yang diharapkan. Rasa komitmen dan kinerja pegawai

yang tinggi terhadap organisasi akan me nimbulkan dampak positif terhadap prestasi kerja pegawai pada

organisasinya.

Selanjutnya menurut Schein (2001: 138) menyatakan bahwa arti penting budaya organisasi menjadi

sangat besar bagi kelangsungan hidup organisasi terutama bila dihubungkan dengan upaya organisasi untuk

mengatasi berbagai masalah dalam adaptasi atas berbagai perkembangan dan perubahan eksternal dan

integrasi terhadap kekuatan internal. Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan

perilaku anggota-anggota organisasi. Budaya yang kuat juga sering membantu pretasi kerja usaha karena

mereka menciptakan tingkat motivasi yang tidak biasa. Terkadang perasaan tersebut membuat pegawai

saling berbagi nilai dan perilaku mereka serta membuat mereka merasa nya man atau cocok dengan

lingkungan kerja di organisasi tersebut, merasa komit atau loyal serta membuat orang bekerja lebih keras,

dan menganggap bekerja sebagai sesuatu yang menarik.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Komitmen yang tinggi menurut Somers dan Mark John (2005: 147) ditunjukkan antara lain rendahnya

tingkat pergantian pegawai, rendahnya tingkat kemangkiran, tingginya motivasi kerja, puas terhadap apa

yang telah dikerjakan dan berusaha untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dari pendapat-pendapat tersebut

menunjukkan bahwa seharusnya komitmen kerja pegawai di lingkungan Setda Provinsi Riau ditunjukkan

dengan adanya motivasi kerja yang tinggi yang timbul dari dalam diri pegawai, bukan karena rangsangan

dari luar. Sehingga keadaan ini harus diperhatikan secara serius oleh pihak pemerintah daerah, agar

komitmen kerja yang telah ada pada pegawai bukanlah komitmen yang karena keterpaksaan, tetapi benarbenar

timbul dari dalam diri pegawai itu sendiri. Komitmen seperti inilah yang akan membawa loyalitas

yang tinggi pegawai terhadap organisasi satuan kerjanya.

Guna meningkatkan budaya organisasi pada para pe gaw ai di lingkunga n Sekretariat Daerah

Provinsi Ria u yaitu pada peningkatan keramahan. Peningkatannya dapat dilakukan dengan

membudayakan budaya ramah pada berbagai pihak (masyarakat atau unit kerja lain). Kesan kurang

ramah bagi pegawai negeri sipil pada umumnya dan pegawai pada di lingk ungan Sekretariat Daerah

Provinsi Riau menunjukkan bahwa keramahan perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan

mendatangkan konsultan di bida ng pelayanan prima dari pihak swasta yang sudah teruji kredibilitas dan

pengalamannya. Sehingga kesan negatif, angkuh dan kurang bersahabat dari para pegawai dapat

dihilangkan menjadi kesan positif, ramah dan bersahabat dari para pegawai. Selain itu, dampak strategis

atas komitme n organisasi terhadap kinerja karyawan adalah menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian

organisasi. Pimpinan harus mampu membangun pribadi karyawan mengenai kebanggaan menjadi bagian

organisasi dengan cara meyakinkan bahwa PNS adalah abdi negara dan masyarakat, serta mensyukuri

telah menjadi PNS, sementara banyak orang lain yang berkeinginan masuk. Oleh karena itu, bagi

pemerintah daerah provinsi Riau, SDM merupakan aset utama yang me njadi tumpuan harapan bagi

kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan organisasi pemerintahan dimasa yang akan datang.

Untuk itulah pengembangan SDM selalu diupayakan seiring dengan kemajuan dan perkembangan

organisasi, persaingan pasar serta komitmen untuk memberikan yang tebaik kepada civil society-nya.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis perhitungan uji statistik yang telah

dibahas penulis menunjukkan bahwa faktor komitmen pegawai dan budaya organisasi secara simultan

(overall test) mempunyai pengaruh yang sangat bermakna terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah

(Setda) Provinsi Riau.

Begitu pula komitmen pegawai dan budaya organisasi, mempunyai pengaruh bermakna secara

parsial dan signifikan pada kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau dapat dinyatakan

diterima kebenarannya.

Namun demikian, meskipun kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau secara ratarata

dalam kategori tinggi akan tetapi manajemen dan segenap para pimpinan kantor harus memperhatikan

kebijakan yang diarahkan pada para pegawai yang benar-benar loyal dalam penyelesaian dan pencapaian

standar kualitas pekerjaan yang diinginkan pemda dengan cara menggali informasi kepada masing-ma sing

pegawai dari berbagai pihak maupun instansi yang terkait tentang faktor penyebab rendahnya kinerja

mereka.

Faktor budaya organisasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Sekretariat

Daerah (Setda) Provinsi Riau. Oleh karena itu sebaiknya pihak kantor dan pimpinan eksekutif maupun staff

untuk dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tuntutan tingkat kesejahteraan pegawai seperti

perlunya dipersiapkan sarana dan prasarana pekerjaan untuk melakukan pekerjaan se hari-hari di lapangan

dalam rangka pencapaian kualitas standar pekerjaan yang telah ditetapkan, selain itu pengembangan karir

sumberdaya manusia, pengakuan diri dan mekanisme aturan dan prosedur terhadap program tunjangan

yang diberikan pemerintah ke para pegawainya.

Kegiatan program pemberian insentif dalam rangka memberikan komitme n terhadap pekerjaan,

maka akan efektif dan efisien apabila konsep, mekanisme, aturan dan prosedur serta materi program kerja

bisa dipahami dan menarik para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu sebaiknya para

pegawai dibekali dengan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing,

Untuk itu perlu di lakukan kegiatan training for trainers bagi para pegawai yang benar-benar

komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Penelitian ini menguji pengaruh dua variabel bebas yang terdiri dari faktor komitmen pegawai dan

budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau. Sehubungan dengan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


hal tersebut masih banyak variabel lain yang dapat diteliti oleh peneliti lain untuk keperluan pengembangan

ilmu pengetahuan dibidang manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah motivasi yang dapat

membantu pimpina n organisasi untuk meningkatkan komitmen pegawai pada organisasi.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Allen, Natalie J and Meyer, John P, 1990, ―The Measurement And Antecedents Of Affective,

Countinuance And Normative Commitment To Organization,‖ Journal of Occupational

Psychology, Vol. 63, hal: 1-18.

As‘ad, 2003, Psikologi Industri, Yogyakarta, Liberty.

Bashaw, R. Edward and Grant, Stephen, 2000, Exploring The Distinctive Natur of Work Commitment, Their

Relationship with Personal Characteristic, Job Performance and propensity to Leave, Journal of

Personal Selling and Sales Management , Vol. XIV.

Benkhoff, Birgit, 1997, ”Ignoring Commitment is Costly: New Approaches Establish The Missing Link

Between Commitment and Performance,” Journal of Human Resources, Vol 50. No. 6

Bourantas , Dimitris and Papalexanderis, Nancy, 1993, ”Differences In Leadership Behavior And

Influence Between Public And Private Organization In Greece,” The International

Journal of Human Resources Management, vol. 4, No.4

Chen, Li Yueh, 2004, ―Examining The Effect Of Organization Culture And Leadership

Behaviors On Organizational Commitment, Job Satisfaction, Adan Job Performance At Small

And Middle-Sized Firma Of Taiwan,” Journal of American Academy of Business, Sep 2004, 5,

1/2, 432-438.

Dwi Cahyono dan Imam Ghazali, 2002, ‖Pengaruh Jabatan, Budaya Organisasional, dan Konflik Peran

Terhadap Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi: Studi Empiris di Kantor

Akuntan Publik‖, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 5, No. 3, September 2002, h. 341-

364

Goodman, E., A, Zammuto R.F, and Gifford B.D, 2001, The Competing Values: Understanding The Impact

of Organizational Culture on The Quality of Work Life, Organization Development Journal, Vol.

19. No 3.

Hodge, B.J., Anthony W.P., dan Gales L.M., 2003. Organization Theory, A Strategic Approach, Prentice

Hall International, Inc, New York.

Knoop, Robert, 2005, Relationships Among Job Involvement, Job Satisfaction and Organizational Commitment

for Nurse, The Journal of Psychology, 126 (6), p. 643-649.

McKinnon, Jill L et al, 2003, “Organizational Culture: Associatin with commitment, Job Satisfaction,

Propensity to Remain, and Information sharing in Taiwan,” International Journal Of Business

Studies Vol. 11 No. 1 June 2003, h 25 -44.

Moon, M. Jae, 2000, ‖Organizational Commitment Revisited In New Public Management ( Motivation,

Organizational, Culture, Sector, and Manajerial Level,‖ Public Performance & Management

Review, Vol. 24, No. 2, Desember 2000, p. 177-194.

Nurjanah, 2008, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi

Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Departemen Pertanian),

Tesis, Program Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Odom, Rendall, Rendy Boxx dan Mark G. Dunn, 1999, Organizational Culture Commitment, Satisfaction and

Cohesion, Public Productivity and Management Preview, Vol. XIV. No. 2. p. 157-169.

Rao, 2006. Penilaian Kinerja, Teori dan Praktek, (Terjemahan ; Ny. L. Mulyana), Cetakan Kedua, PT. Pustaka

Binaman Pressindo, Jakarta

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Reilly, Charles dan Chatman, J., 1999, Organizacional Commitment and Psycological Attachman: The Effects

of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior, Journal of Appllied

Psycology, Vol. 71.

Robinson, David, Ninosimourd dan Frank Porporino, 1999, Research on Staff Commotment: A Discussion

Paper, Corectional Service of Canada, http//www.Canada.Qc.Ca.

Schein, Edgar H. 2001, Organizational Culture and Leadership, California: Jossey-Bass Inc. Publisher and

Josse y-Bass Limited.

Sitty Yuwalliatin, 2006, ―Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, dan Komitmen Terhadap Kinerja Serta

Pengaruhnya Terhadap Keunggulan Kompetitif Dosen Unissula Semarang‖. EKOBIS Vol. 7 No.

2, Juni, h. 241-256.

Somers dan Mark John, 2005, Organizatiopnal Commitment, Turnover and Absenteeism: An Examination

of Direct and Indirect Effect, Journal of Organizational Behavior. Vol. 16, January.

Suhana, 2007, ―Relationship Analysis of Leadership Style, HRM Practices, Organizational Culture,

Commitment and Performance (Study in People Crediting Bank (BPR) in Central Java),‖

Usahawan No. 10, TH XXXVI, Oktober 2007, h. 47- 53

Sulaiman, Abubakar M.T, 2002 ‖Is It Really A Mediating Construct The Mediating Role Of

Organizational Commitment In Work Climate-Performance Relationship,‖ Journal of

Management Development, Vol.21 , No. 3, March 2002, p. 170-183

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

More magazines by this user
Similar magazines