jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen PROSES Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran, serta telaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, berikut ini adalah hasil evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan berdasarkan komponen PROSES. Mekanisme berjalannya prosedur pemberdayaan rata-rata belum baik. Hal ini terjadi karena program pemberdayaan yang dilaksanakan belum mempunyai peraturan pendukung, organisasi, serta pedoman yang jelas. Program pembinaan yang mekanismenya agak jelas adalah pembinaan kemampuan berorganisasi yang dilakukan oleh pengurus PUSKUD Mina. Hal ini terlihat dari program pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten walau dengan dana yang terbatas. Semua program pembinaan belum mandiri dalam pelaksanaannya, karena masih tergantung pada pihak lain, terutama berkaitan dengan pendanaan. Sebagai contoh dengan Bank Bukopin dalam mendistribusikan dana bergulir. Ketergantungan program pembinaan juga terlihat dari bantuan perahu yang datang dari pihak luar. Dalam praktek sebenarnya tidak akan bermasalah ketika ada koordinasi yang baik antar instansi dalam pelaksanaannya. Permasalahan akan muncul ketika koordinasi ini tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi pada kasus pendistribusian perahu kepada nelayan yang kehilangan harta bendanya akibat bencana tsunami yang melanda pantai Pangandaran beberapa tahun yang lalu. Kriteria nelayan yang mendapat bantuan diduga tidak jelas, sehingga menimbulkan gejolak di kalangan para nelayan. Padahal sebelumnya, PUSKUD Mina bersama-sama dengan Rukun Nelayan di Kecamatan Pangandaran sudah menentukan tiga kategori kondisi perahu yang rusak akibat tsunami, yaitu: rusak berat, hancur, dan rusak ringan. Tetapi pelaksanaannya masih menimbulkan protes para nelayan. Jumlah nelayan yang mendapat bantuan perahu ini sebanyak 992 orang. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Luar Negeri. Dilihat dari komponen ketaatan, rata-rata instansi pelaksana program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi karena peraturan pendukung yang belum lengkap serta pedoman juga tidak ada, maka program pemberdayaan belum berjalan dengan optimal. Hal ini juga merupakan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program pemberdayaan nelayan tersebut. Beberapa kendala lain yang ditemui saat pelaksanaan program pemberdayaan nelayan diantaranya adalah: - Struktur organisasi pelaksana program pemberdayaan kurang jelas, sehingga ketika program tidak berjalan dengan baik, sulit untuk menentukan pihakpihak yang bertanggungjawab terhadap kegagalan program tersebut. - Animo nelayan untuk masuk sebagai anggota koperasi rendah. Ketidakikutsertaan ini diduga karena para nelayan masih belum terbiasa dengan berbagai persyaratan administratif ketika mereka ikut serta menjadi anggota KUD tersebut. Lebih jauh lagi mereka belum sadar akan pentingnya hidup berorganisasi. Menurut informasi dari pengurus KUD Mina Sari Kecamatan Pangandaran nelayan yang sudah terdaftar sebagai anggota KUD hanyalah 50%. - Ketidaksinambungan program pemberdayaan menimbulkan kesulitan bagi para pelaksana di lapangan, karena berakibat pada ketidakjelasan pedoman dan struktur organisasi pelaksana. Sehingga ada kesan bahwa program PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
pemberdayaan ini hanya sebatas proyek sesaat dengan output yang tidak sesuai dengan harapan para nelayan. - Keterbatasan dana pelaksanaan program pemberdayaan nelayan menyebabkan beberapa program berhenti sebelum tuntas, seperti pembangunan PPI dan bantuan dana bergulir. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Berdasarkan Komponen HASIL Seperti telah dijelaskan pada evaluasi sebelumnya, hasil yang dicapai oleh kegiatan program pemberdayaan ini masih belum sesuai dengan harapan para nelayan. Tabel 3 berikut ini memperlihatkan hasil program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran. Tabel 3. Hasil Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Pangandaran Program Pemberdayaan Hasil 1 2 Pembangunan PPI Bantuan sosial usaha perikanan Dana bergulir Pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan Peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen KUD Mina Pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2001, tetapi sampai sekarang baru me ncapai 30% dan terbengkalai begitu saja, apalagi sebagian besar sudah habis dilanda bencana tsunami. Kebijakan tesebut bertujuan baik, tetapi dalam implementasinya malah menghabiskan banyak dana, padahal nelayan tetap saja tidak bisa mengecap produk kebijakan tersebut. Artinya, para nelayan tetap berada dalam garis kemiskinan dan masih jauh dari sejahtera Bentuk bantuan berupa simpan pinjam di Bank Bukopin, tetapi belum terasa membantu dalam jangka panjang untuk perkembangan usaha nelayan. Bahkan ada kalanya uang simpan pinjam hanya habis untuk kehidupan sehari-hari, sementara kondisi para nelayan secara umum masih tetap memprihatinkan. Artinya perlu dipikirkan bentuk bantuan yang lebih nyata dan dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang secara signifikan Belum dialokasikan untuk pengembangan usaha para nelayan, tetapi lebih banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan seharihari para nelayan Kemampuan pengelola TPI dalam pelelangan ikan di TPI sudah memadai, sementara pembinaan yang bersifat teknis dan manajerial masih kurang, walaupun ada seringkali bersifat proyek sehingga hasilnya tetap tidak berdampak apa pun buat para nelayan Belum se mua nelayan ikut menjadi anggota KUD Mina Sari, walaupun ikut melelang hasil lautnya di TPI yang dikelola oleh KUD Mina Sari. Ketidakikutsertaan ini diduga karena para nelayan masih belum terbiasa dengan berbagai persyaratan administratif ketika ikut serta menjadi anggota KUD tersebut. Lebih jauh lagi para nelayan belum sadar akan pentingnya hidup berorganisasi. Menurut informasi dari pengurus KUD Mina Sari Kecamatan Pangandaran nelayan yang sudah terdaftar sebagai anggota KUD hanyalah 50% PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2: Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4: Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6: politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8: memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10: pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12: Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14: Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16: Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18: No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20: 9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22: Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24: saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26: aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28: Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30: transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32: distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34: Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45 and 46: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 47 and 48: efektif. Disposisi juga terkait den
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90:
proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92:
Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94:
polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96:
Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98:
DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100:
DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102:
Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104:
mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106:
1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108:
Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110:
Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112:
dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114:
Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116:
Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118:
publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120:
penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122:
kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124:
Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126:
pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128:
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130:
Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132:
Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134:
dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?