jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

kondisi yang diperlukan dengan kondisi aktual saat ini, dan dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala yang dihadapi, ditetapkan tujuan-tujuan khusus (objektif) kebijakan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Konsep pemberdayaan nelayan dengan memperhatikan kondisi masa depan yang ideal dan kondisi nelayan masa kini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. Kondisi masa depan nelayan yang diinginkan KMD KMK INTERVENSI PE MERINTAH Kebijakan Pemberdayaan KMD Nelayan Kondisi nelayan Kondisi mas a depan nelayan ma sa kini yang diinginkan, jika pemerintah tidak melakukan Gambar 2 K onsep intervensi Pemberdayaan Nelaya n Setelah konsep pemberdaya an nelayan dirumuskan de ngan baik, selanjutnya harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan nelayan tersebut. Mahmudi, A. (2008; 88-97) menyatakan bahwa secara teoritis ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berperan pent ing untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Minimal ada dua hal penting dalam kaitannya dengan aspek komunikasi, yaitu kejelasan informasi mengenai sasaran dan tujuan kebijakan serta koordinasi antar bagian terkait. Dalam kaitannya dengan sumber daya, ada tiga sumber daya penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana dan prasarana. Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan memegang peranan kunci. SDM merupakan faktor aktif yg bertugas mengelola dan memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan sarana yang lengkap tidak akan membuat implementasi kebijakan berhasil jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. Sementara itu, aspek finansial merupakan aspek yang juga berperan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Aspek finansial berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari seperti untuk biaya pelayanan publik, pengadaan sarana dan prasarana, biaya transportasi, atau pun penyelenggaraan pelatihan. Aspek sarana dan prasarana t idak bisa diabaikan dalam upaya implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana seperti kendaraan, komputer, kelengkapan alat tulis kantor, filing kabinet, dan sarana komunikasi sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari. Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimilliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, naka proses implementasi akan menjadi tidak PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
efektif. Disposisi juga terkait dengan respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan preferensi nilai yang dimiliki implementor. Dalam kaitannya dengan respon implementor, maka salah satu hal yang diperlukan adalah adanya dukungan dari pembuat kebijakan. Tanpa adanya dukungan, maka pelaksana kebijakan akan merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, sehingga kinerjanya tidak dapat optimal. Struktur birokrasi juga merupakan instrumen yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando, dan pola koordinasi antar unit kerja dalam koordinasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standard operational procedure (SOP), pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan. Penjabaran di atas bisa menjadi alternatif perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan, baik secara tradisional atau pun berbasis kluster industri ikan laut. Intervensi pemerintah terhadap kluster tersebut yang didukung dengan program pemberdayaan yang jelas, dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Artinya, secara ekonomi para nelayan dapat lebih mandiri. Di sisi lain akan terbina kebersamaan antar pelaku usaha perikanan beserta semua stakeholdersnya. Program pemberdayaan semacam ini akan lebih terasa manfaatnya dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya, ada output yang jelas dan dapat dievaluasi manfaatnya untuk kesejahteraan nelayan serta pengembangan kawasan pesisir secara umum. SIMPULAN Berdasarkan evaluasi kebijakan pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pangandaran dari komponen-komponen KONSEP, PROSEDUR, PROSES, HASIL, DAN MANFAAT, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan yang telah dilakukan belum terkonsep secara jelas dalam bentuk peraturan yang khusus mengatur pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya struktur organisasi pelaksana di lapangan serta tidak tersedianya pedoman yang jelas dan lengkap. Sehingga ketidakberhasilan program pemberdayaan tidak bisa dijadikan sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan selanjutnya. Proses pelaksanaan program pun terkesan tidak terstruktur, sehingga pelaksanaan program menjadi tidak berkesinambungan. Hasil program pemberdayaan selama ini hanya dirasakan sesaat ketika bantuan diberikan. Karena ketidakjelasan program, maka bantuan finansial yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha dalam jangka panjang, pada akhirnya hanya digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi pada program pemberdayaan bantuan usaha perikanan dan dana bergulir. Secara nyata, belum terasa dampak signifikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Pangandaran dalam jangka panjang. Perlu dicari alternatif kebijakan yang benar-benar terkonsep dan diduga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang, sehingga akar kemiskinan bisa segera diberantas dengan tuntas. Salah satu alternatif kebijakan pemberdayaan nelayan yang dapat dicoba adalah intervensi pemerintah dalam usaha perikanan, baik yang bersifat tradisional mau pun berbasis klaster industri. Pemberdayaan yang berbasis klaster industri perikanan lebih menekankan pada perbaikan sistem operasi perikanan, mulai dari perbaikan armada penangkapan sampai ke peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan. Pemberdayaan nelayan lainnya difokuskan pada PDF Creator - PDF4Free v3.0 http://www.pdf4free.com
Page 1 and 2: Volume 11, Nomor 2, Juli 2011 ISSN
Page 3 and 4: Abdul Hamid Lab Administrasi Negara
Page 5 and 6: politisasi birokrasi tak terlihat k
Page 7 and 8: memakai pemerintahan dual system, y
Page 9 and 10: pengaruh dari suatu fenomena. Pengu
Page 11 and 12: Sementara itu proses pilkada tetap
Page 13 and 14: Banten menyadari bahwa hal ini meng
Page 15 and 16: Suara 41,995 9,645 61,562 22,054 22
Page 17 and 18: No Nama Latar Belakang 1 Asmudji Da
Page 19 and 20: 9 Widodo Hadi Dari Kepala Dinas Pek
Page 21 and 22: Seorang pejabat mengungkapkan bahwa
Page 23 and 24: saling mengancam karena perbedaan c
Page 25 and 26: aik dari pihak politisi maupun biro
Page 27 and 28: Sunant ar a, I Gede Ar ya. 2006, R
Page 29 and 30: transaksi semacam itu menimbulkan k
Page 31 and 32: distributor, petugas lelang di TPI,
Page 33 and 34: Sebagian besar program pemberdayaan
Page 35 and 36: Pembinaan manajemen usaha, mutu dan
Page 37 and 38: Bantuan perahu Sumber: Hasil Wawanc
Page 39 and 40: pemberdayaan ini hanya sebatas proy
Page 41 and 42: Bantuan sosial usaha perikanan Dana
Page 43 and 44: usahanya yang betul-betul dibutuhka
Page 45: sehingga sulit distandarisasikan. O
Page 49 and 50: Suminar, J.R. 2007. Studi Evaluasi
Page 51 and 52: formulasi kebijakan publik mengenai
Page 53 and 54: Ketiga, mendiskripsikan bagaimana p
Page 55 and 56: dan perorangan yang berhubungan den
Page 57 and 58: Kedua,kelompok yang menolak diwakil
Page 59 and 60: Selama penyusunan Kebijakan K2I, su
Page 61 and 62: 8 BPHTB 9 Pajak air bawah tanah 10
Page 63 and 64: muncul diklaim karena kebijakan per
Page 65 and 66: para ilmuwan pluralis ini, pemerint
Page 67 and 68: Dalam kasus proses formulasi kebija
Page 69 and 70: ekonomis. Penelitian ini fokusnya p
Page 71 and 72: kebijakan K2I dibuat dalam situasi
Page 73 and 74: dengan kelompok-kelompok informal l
Page 75 and 76: Pamungkas,Cahyo 2006. Membaca Dinam
Page 77 and 78: mengakibatkan banjir maupun tanah l
Page 79 and 80: menyusun rekomendasi yang diperluka
Page 81 and 82: antara anggota Dewan dan fihak ekse
Page 83 and 84: Di lapangan, Kaukus Lingkungan Hidu
Page 85 and 86: secara otomatis suatu gagasan dan
Page 87 and 88: utamanya yang dihadapi oleh masing-
Page 89 and 90: proses-proses pembuatan kebijakan d
Page 91 and 92: Kendala tidak adanya pos anggaran k
Page 93 and 94: polit ik lingkungan hidup, mereka b
Page 95 and 96: Terkait kiprah kaukus mewujudkan gr
Page 97 and 98:
DAFTAR RUJUKAN Alison, Abbott, 1996
Page 99 and 100:
DISPARITAS HASIL PEMBANGUNAN KABUPA
Page 101 and 102:
Hasudutan, kabupaten Phakpak Barat,
Page 103 and 104:
mengetahui perkembangan proses pemb
Page 105 and 106:
1995-2005 Dibandingkan dengan kabup
Page 107 and 108:
Secara umum rata-rata nilai ukuran
Page 109 and 110:
Hasil penelitian ini juga menunjukk
Page 111 and 112:
dihitung oleh BPS bekerjsama dengan
Page 113 and 114:
Ritonga, Syamsul Bahri, 2002, Dispa
Page 115 and 116:
Burhanuddin. 2003:57). menunjukkan
Page 117 and 118:
publik, maka metode pengumpulan dat
Page 119 and 120:
penelitian menunjukkan bahwa semua
Page 121 and 122:
kemampuan dan keterampilan teknis d
Page 123 and 124:
Artinya, aktor mempunyai tujuan dan
Page 125 and 126:
pemerintah dan atas kebijakan publi
Page 127 and 128:
DAFTAR RUJUKAN Bandung Institut of
Page 129 and 130:
Ritzer, George and Douglas J. Goodm
Page 131 and 132:
Persoalan yang sangat menarik untuk
Page 133 and 134:
dari faktor penghambat dan pendukun
Page 135 and 136:
Berdasarkan wawancara dengan guru s
Page 137 and 138:
2013 80 191,267 39,335 230,602 1,84
Page 139 and 140:
Provinsi ke kabupaten/Kota melalui
Page 141 and 142:
KRITERIA PRIORITAS I II III IV V 1.
Page 143 and 144:
Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor
Page 145 and 146:
implementasi kebijakan, Sumber Daya
Page 147 and 148:
yang sudah sertifikasi khususnya un
Page 149 and 150:
elum mengalami perubahan performanc
Page 151 and 152:
program sertifikasi guru belum berj
Page 153 and 154:
Daftar Rujukan Alfian, Lsm Matta, 2
Page 155 and 156:
PENGARUH KOMITMEN PEGAWAI DAN BUDAY
Page 157 and 158:
Mereka menyatakan bahwa komitmen or
Page 159 and 160:
Untuk mengetahui ada tidaknya hubun
Page 161 and 162:
pegawai dalam melayani publik terut
Page 163 and 164:
Komitmen yang tinggi menurut Somers
Page 165 and 166:
DAFTAR RUJUKAN Allen, Natalie J and
show all

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?