jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

lib.unri.ac.id

jurnal ilmu administrasi negara - perpustakaan universitas riau

Volume 11, Nomor 1, Januari 2011 ISSN 1411-948X

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Jurnal ini terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli berisi artikel tulisan ilmiah

dalam bentuk hasil-hasil penelitian dan non penelitian, kajian analitis, aplikasi teori dan

review tentang masalah-masalah publik, kebijaksanaan publik dan administrasi public)

baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di masyarakat. Penerbitan jurnal ini

bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarluaskan kajian

administrasi publik sekaligus sebagai wahana komunikasi diantara cendikiawan, praktisi,

mahasiswa dan pemerhati masalah-masalah publik dan praktika adminitrasi publik.

ISSN 1411-948X

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fisip

Program Pascasarjana Universitas Riau

Ketua Penyunting

Fakhruddin

Wakil Ketua Penyunting

Chalid Sahuri

Anggota Dewan Penyunting

Sujianto

Zaili Rusli

Noor Efni Salam

Febri Yuliani

Penyunting Pelaksana

Ibni Zairi

Hasyim As’ari

Pelaksana Tata Usaha

Budi Hartono

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Magister Ilmu Administrasi Fisip

Universitas Riau. Kampus ht B tp in :/ a /w W w id w y . a pd K f m 4ḟre 1 e 2 . , c 5 o S mimpang Baru Pekanbaru, 28293.

Telp./Fax (0761) 563323. Website: www.jurnaljiana.com E-mail:


edaksi@jurnaljia

na.com,

jiana_pb@yahoo

.com.

BANKING:

BANK MANDIRI

Kantor


Volume 11, Nomor 1, Januari 2011 ISSN 1411-948X

untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis lainnya tanpa merubah

substansi artikel.

JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DAFTAR ISI

Dinamika Good Governance di Tingkat Desa

Agus Pramusinto & M. Syahbudin Latief (Universitas Gajah Mada)

Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Paulus Israwan Setyoko (Universitas Jenderal Soedirman)

Analysis of Agency Problems in Development Plan

Alignment: An Indonesia-Malaysia Comparative Study

R. N. Afsdy Saksono (STIA LAN Jakarta)

Kebijakan Kesempatan Kerja

Budiman Widodo (STIA Asuh Mitra Solo)

Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas

Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

Asep Sumaryana (UniversitasPadjadjaran Bandung)

Implementasi Kebijakan Rencana Umum Tata Ruang Kota

Winarti (Universitas Slamet Riyadi Surakarta)

1 – 13

14 – 24

25 – 39

40 – 49

50 – 58

59 – 73

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Efektivitas Implementasi h K ttp eb :/ i / j w ak w a w n Ȧpd ng f4 g f a r r e a e n .c R o e m sponsif Gender

Ismi Dwi Astuti Nurheani, Sri Kusumo Habsari & Siany Indria


Dinamika Good Governance di Tingkat Desa:

Kajian Praktik di Wedomartani, Sleman

Agus Pramusinto 1 and M. Syahbudin Latief 2

Abstrak

Good governance telah menjadi wacana penting dalam studi administrasi

pembangunan dan demokrasi dalam dua dekade belakangan ini. Kegagalan

pembangunan di banyak negara berkembang ditengarai karena kuatnya praktik

poor governance, yakni pengelolaan kekuasaan yang cenderung disalahgunakan

berdasarkan personal rule maupun patrimonial. Studi ini bertujuan untuk

mendiskusikan praktik governance di tingkat desa. Metode yang yang digunakan

untuk menganalisis praktik good governance di sini adalah studi kasus dengan

wawancara mendalam dengan para stakeholder. Studi ini menunjukkan bahwa

dalam beberapa hal praktik governance belum bekerja dengan baik. Pola

interaksi atau network yang seharusnya berjalan antar berbagai stakeholder

dalam proses kebijakan publik masih sangat terbatas. Fenomena yang menonjol

di lapangan antara lain: (1) ada kemandulan partai politik dalam menjalankan

fungsi sebagai penyampai artikulasi kepentingan warga; (2) pola interaksi antar

aktor dalam pembuatan kebijakan cenderung bersifat informal; (3) terdapat dual

governance antara dua kelompok aktor secara terpisah yang menyebabkan proses

pembuatan kebijakan tidak berjalan optimal.

Keywords: good governance, network, village government

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Abstract

Good governance has been an important discourse in the development

administration and democracy studies during the last two decades. The

development failures exhpttepr:i/e/nwcwedw.pbydf4mfraeney.cdoemveloping countries have been

identified as a result from poor governance practices particularly the misuses of


informal; (3) there is separated, dual governance between two groups of actors

leading to less optimal decision making process.

Keywords: good governance, network, village government

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, istilah “governance” menjadi vocabulary yang

banyak digunakan dalam diskusi administrasi pembangunan dan demokrasi

(World Bank, 1992; Hulme and Turner, 1997; Larmour, 1998; Jabbra and

Dwivedi, 2004; Jreisat, 2004; Ball, 2005; Liou, 2007). Di sektor publik,

“governance” telah diadopsi menjadi prinsip-prinsip yang melandasi bekerjanya

sebuah sistem yang dianggap akan menjamin efektivitas sebuah pemerintahan.

Sebagai prinsip, governance adalah sebuah sistem aturan, proses dan perilaku

yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan

pemerintahan yang berbeda, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi,

akuntabilitas, efektivitas dan koherensi (World Bank, 1992; Rhodes, 1996; Pierre,

1999).

World Bank (1992) menegaskan pentingnya good governance sebagai respon atas

adanya indikasi “crisis of governance” di Afrika yang telah menyebabkan

kegagalan pembangunan di wilayah tersebut. Krisis tersebut ditunjukkan dengan

adanya “neo-patrimonialism”, sebagian orang menyebut “personal rule”, dan

sebagian yang lain memberi label “prebendalism” (Robinson and Parsons, 2006:

101). Kebijakan ekonomi yang ditandai dengan personal rule dengan model

dukungan politik melalui clientelism dan logika patrimonialism ke dalam

birokrasi telah menyebabkan kerusakan negara untuk mengembangkan

kapasitasnya sebagai developmental state dan menciptakan lingkungan ekonomi

yang unpredictable. Dengan kata lain, fenomena kinerja ekonomi yang buruk di

Afrika diakibatkan oleh buruknya lembaga-lembaga dan kebijakan publik

(Robinson and Parsons, 2006: 102; see also Collier and Gurning, 1999).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Sudah banyak studi tentang “governance” dilakukan dengan spektrum

cakupannya yang sangat hluttaps:.//Gwowvewrṅpadnfc4efrbeaen.ycaokmdikaitkan secara positif dengan

perubahan demokrasi (Taylor, 1999; Ball, 2005), kebijakan pemerintah


good governance di tingkat desa, misalnya yang dilakukan oleh Institute for

Research and Empowerment (Eko and Rozaki, 2005).

Karena itu, paper ini ingin mendiskusikan praktik governance pada level desa.

Seperti kita ketahui, desa saat ini berada dalam masa transisi kekuasaan akibat

perubahan yang terjadi pada level di atasnya. Asumsinya adalah bahwa sepanjang

Orde Baru Pemerintah Desa berada pada posisi terkooptasi oleh negara dan tidak

otonom. Dalam perubahan sistem yang terjadi belakangan, Pemerintah Desa

diberi ruang yang lebih luas melalui perombakan struktur di mana kontrol di

tangan masyarakat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari paper ini adalah

apakah perubahan sistem politik selama ini telah mentransformasikan governance

di tingkat desa dan mempengaruhi proses perubahan secara positif Apakah

berbagai stakeholders bekerja dengan baik dalam rangka menyeimbangkan

kekuasaan dalam proses politik di desa

Sebelum melakukan analisis terhadap good governance di tingkat desa, bagian

berikut ini mendiskusikan tentang pentingnya good governance dan network

sebagai sebuah mekanisme baru. Selanjutnya, diskusi akan diarahkan pada

perkembangan pengaturan desa sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi.

Dalam analisis, kajian difokuskan pada sebuah kasus di salah satu desa di Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggambarkan bagaimana bekerjanya good

governance di tingkat desa.

Perdebatan tentang Good Governance

Sejak tahun 1990an, perdebatan tentang good governance mulai menghangat.

Governance telah menjadi bahasa negosiasi antara donor, Bank Dunia dan negaranegara

berkembang (Larmour, 1998: 1). Organisasi bantuan internasional seperti

Bank Dunia telah mengamati adanya masalah governance yang menghambat

upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi di banyak negara

sedang berkembang. Masalah tersebut menyangkut penyalahgunaan dana publik

oleh kelompok elit dan terabaikannya praktik politik di tingkat lokal oleh

lembaga-lembaga donor internasional.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Bank Dunia (1994) mendhetftpin:i/s/wikwanwġpodvef4rnfraenecėcsoembagai “the exercise of the power

of the state in managing countries social and economic resource, as well as other


Governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses yang bisa

menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut

keterlibatan aktor. Kita bisa mengacu rumusan governance sebagai berikut:

“Governance refers to the formation and stewardship of the formal

and informal rules that regulate the public realm, the arena in which

state as well as economic and societal actors interact to make

decisions” (Hyden, tanpa tahun).

Menurut Hyden, governance lebih menyoal bagaimana sebuah sistem politik

beroperasi, dibandingkan hanya sekedar bagaimana aspek distributif dan alokatif

dari sebuah kebijakan publik. Selama ini, pengelolaan pembangunan yang

menyangkut pembuatan kebijakan publik dan penyediaan pelayanan publik lebih

banyak didominasi oleh negara (state-centred) serta menyingkirkan peran aktor

non-negara. Karena itu, pergeseran pengelolaan risorsis publik dari government ke

governance membawa implikasi penambahan aktor dalam kebijakan publik:

public sector (state sphere), private sector (market sphere) dan voluntary sector

(civil society sphere) (Koliba, 2006). Namun demikian, kompleksitas semakin

kelihatan ketika aktor di dalam negara sendiri sebenarnya tidak bersifat tunggal.

Ada aktor yang terlibat dalam pengagendaan kebijakan (political society),

pembuatan kebijakan (government), implementasi kebijakan (bureaucracy), dan

penyelesaian sengketa dan konflik (judiciary). Faktor kritikal aktor dalam good

governance adalah untuk memonitor dan mengendalikan perilaku kekuasaan yang

mengelola risorsis, sebuah teori yang cocok dengan principal-agent model (see

Provan and Kenis, 2007: 230). Menurut World Governance Assessment (2003),

masing-masing aktor dalam good governance memiliki peran sebagai berikut:

PDF Creator - PDF4Free v3.0

• Civil Society - rules affecting the way citizens become aware of and raise

issues in the public

• Political Society - rules shaping the way issues are combined into policy

by political institutions

• Government - rules affecting the way policies are made by government

agencies

• Bureaucracy - ruhletstpd:e//twerwmwiṅpindgf4thfreeaeḋcmoimnistration and implementation of

policies


erikut: intergovernmental relations (antar aktor di sektor publik), coproduction

(antar aktor di tingkat lokal dan individual), public-private partnership (antar

aktor sektor publik dengan private dan voluntary sector), dan special interest

coalition (kombinasi aktor di private dan voluntary sector untuk mempengaruhi

tindakan di sektor publik).

Keuntungan dari network antar sektor baik di dalam sektor publik maupun dengan

sektor swasta adalah: proses pembelajaran yang meningkat, penggunaan risorsis

secara efisien, peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan untuk mengatasi

masalah yang kompleks, peningkatan kompetisi, dan better services for clients

and customers (Provan and Kenis, 207). Network juga meningkatan efektivitas

dan efisiensi, menisinergikan potensi, dan meningkatkan komunikasi yang bisa

mempercepat proses dan menjamin quality assurance (Grasenick, Wagner and

Zumbusch, 2007). Secara ideal, network harus bekerja dengan pola nonhierarchical

sehingga komunikasi bisa berlangsung baik. Pola tersebut merupakan

prasyarat keberhasilan good governance, yang disebut sebagai “infrastructure of

success”. Ada dua pola network: formal network yang didesain dengan aturan dan

kriteria formal; dan informal network yang bekerja di luar mekanisme formal

(Grasenick, Wagner and Zumbusch, 2007).

Dalam perkembangan sistem pemerintahan belakangan ini, proses demokratisasi

dan desentralisasi yang banyak dilakukan di banyak negara telah mendorong

percepatan praktik good governance. Ada beberapa penjelasan tentang hal

tersebut: (1) Kompetisi politik menciptakan insentif bagi pemerintah lokal untuk

menunjukkan kinerjanya secara efektif dan bagi partai oposisi senantiasa

mengawasi para pejabat yang dipilih (elected public officials); (2) ketrampilan

dan strategi kepemimpinan akan mentransformasikan local governance dengan

mempromosikan kebijakan yang inovatif dan mengatasi berbagai kendalan

institusional; (3) reformasi administrasi menjadi pemicu perubahan dalam local

governance melalui peningkatan kapasitas sektor publik; (4) aktivisme warga,

dengan melakukan tuntutan terhadap good and services maupun mengawasi para

pejabatnya, akan mendorong perbaikan pemerintah lokal (Grindle, 2007)

PDF Creator - PDF4Free v3.0 Metode Penelitian http://www.pdf4free.com

Studi pelembagaan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik (good


ahan untuk analisis data. Tujuan penggunaan berbagai metode dalam penelitian

ini ialah untuk memperoleh gambaran subyek kajian secara mendalam serta

melakukan triangulasi. Berdasarkan profiling pemerintahan desa secara holistik

(termasuk karakteristik sosial budaya masyarakatnya), maka proses perubahan

penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan lebih cermat.

Selanjutnya analisis dilakukan secara deskriptif interpretatif.

Desa dan Perubahan Struktur Kekuasaan

Bagian ini akan mendiskusikan bagaimana posisi desa dalam perubahan struktur

kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan politik yang terjadi di

Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan dalam peta politik di tingkat

desa. Melihat sejarah ke belakang, posisi desa telah mengalami pasang surut

kekuasaan yang nantinya berimplikasi kepada kehidupan masyarakat desa (lihat

Tjiptoherijanto, 1983; Zakaria, 2000). Setidaknya, kita bisa membandingkan

pengaturan pemerintahan desa baik yang dilakukan melalui UU No. 5/1979, UU

No. 22/1999 dan UU No. 32/2004.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dalam masa Orde Baru, posisi desa yang diatur melalui UU No. 5/1979 bersifat

sangat lemah. Desa yang tadinya merupakan wilayah terkecil yang memiliki

otonomi mengalami proses korporatisasi oleh negara yang bersifat massif dan

intensif. Kebijakan pemerintah terhadap desa telah membawa desa dalam posisi

otonomi dan kemandirian mereka yang semakin lemah, yakni hanya sebatas

“berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” dan bukan “mengurus dan

mengatur rumah tangganya sendiri”. Pengelolaan desa menurut UU tersebut

meletakkan desa bukan sebagai unit otonom, melainkan pemerintahan terendah

yang dikendalikan negara melalui camat. Lebih jauh, posisi kepala desa

cenderung akuntabel kepada pemerintahan di atasnya (Eko, 2008). Dengan kata

lain, konstruksi UU No. 5/1979 lebih merupakan alat pemerintah pusat untuk

melakukan penyeragaman, pengendalian dan sentralisasi atas kehidupan

masyarakat desa. Asumsi yang dibangun dari UU tersebut adalah perlunya

kekuasaan pemerintah nasional untuk memajukan desa. Instrumen programprogram

pemerintah pusat yang bersifat top down tidak lebih sebagai instrumen

kekuasaan dan kontrol (Priyatmoko, tanpa tahun).

http://www.pdf4free.com

Proses korporatisasi desa di jaman Orde Baru telah menunjukkan fenomena


elasi kekuasaan yang terbangun selama ini menjadikan desa sangat tergantung

pada perekonomian kota dan pasar (Eko dan Rozaki, 2005).

Bagaimana posisi desa setelah reformasi dengan lahirnya UU No 22/1999 Titik

kulminasi kekuasaan Orde Baru melahirkan ‘reformasi’ yang kemudian

menjadi pijakan diakhirinya UU No. 5/1979. Banyak orang berharap

bahwa hal ini merupakan titik tolak kembali menghidupkan dan

membarukan otonomi desa, yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan

dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999. Tuntutan demokratisasi di tingkat

nasional telah berimbas di tingkat desa. UU No. 5/1979 dengan sendirinya

terhapus ketika Pemerintah mensahkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan

Daerah yang di dalamnya terkandung pengaturan desa. Desentralisasi politik

ditunjukkan dengan adanya ruang yang sangat luas bagi masyarakat desa untuk

memilih wakilnya di Badan Perwakilan Desa (BPD). Tidak mengherankan apabila

kemudian masyarakat menjadi sangat bersemangat untuk terlibat politik dalam

pemilihan kepala desa maupun BPD. Melalui kerangka UU No. 22/1999,

demokrasi pada tingkat desa mulai tumbuh. Perbedaan konstruksi desa secara

legal formal berdasarkan UU No.5/ 1979 dengan UU No.22/ 1999 dapat dicermati

pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Pemerintahan Desa Berdasar UU No. 5/1979 dan N0. 22/1999

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Law 5/ 1979 Law 22/ 1999

Definition of village Ah te tt r p rit : o // r w ial w e w nti . t p y df4free.com A legal community


Village institutions

Village funding

Village legislation

Village budget

Indices of Autonomy

Implementing body

Village-owned enterprises

by district

Appointed Village Assembly and

Village Community Resilience

Board (LKMD) under the authority

of headman. No other institutions

allowed

Block grant from above

Drafted by headman, approved by

sub-district chairman

Drafted by headman and Village

Assembly (LMD), approved by

district chairman

None. Village strictly under the

authority of the sub-district

Department of Home Affairs

Not allowed

chairman

Elected Village Representative Board

(BPD) with far-reaching rights and

autonomy, and other institutions that the

village sees fit to establish

Local sources

Drafted and approval by BPD together

with headman

Drafted and approved by BPD together

with headman

Has the right to reject governmental

programs not accompanied by funds,

personnel or infrastructure

A combination of Department of Home

Affairs and individual local governments

Allowed

Sumber : Hans Antlöv, “Village Governance in Indonesia. Past, Present and Future Challenges”,

dalam RENAI, Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Tahun 1, No.2, Edisi April-Mei 2001.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Reformasi politik 1998 secara nasional melahirkan sistem multi partai. Partai

politik bebas bergerak hingga ke tingkat desa, sehingga tidak ada lagi massa

mengambang (floating mass). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil

menancapkan akarnya di tingkat desa dan meraih suara besar dalam setiap

pemilihan umum. Artinya, bersamaan dengan perubahan peran desa, masyarakat

juga sekaligus berkesempatan untuk memberikan ekspresi yang lebih luas melalui

saluran-saluran alternatif di luar birokrasi pemerintahan. Dengan demikian,

demokratisasi di be h rb tt a p g :/ a / i www kė p h d id f u 4 p fr a e n e.co p m olitik mestinya mendorong

penyelenggaraan pemerintah (desa) menjadi lebih akuntabel, responsif, diakui


(gejala resentralisasi). Di desa dibentuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa),

bukan Badan Perwakilan Desa (sebagaimana istilah yang diperkenalkan dalam

UU No.22/1999). Fungsi BPD adalah sebagai lembaga pengaturan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa (seperti : membuat perdes, APBDes,

keputusan kepala desa). Selanjutnya pada pasal 200 UU No.32/ 2004 dinyatakan

bahwa : “Dalam pemerintahan kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan desa yang

terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Artinya, BPD

tidak berfungsi sebagai badan legislatif desa (bandingkan dengan pasal 94 UU

No.22/ 1999, yang secara terang benderang menegaskan bahwa : “Di desa

dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan

Pemerintahan Desa”. Kedudukan dan fungsi BPD dan pemerintah desa dipisah

secara tegas). Jika pada UU yang lama anggota BPD dipilih dari dan oleh

penduduk desa (ps. 105), maka pada UU.32/ 2004 anggota BPD merupakan wakil

dari penduduk desa yang ditetapkan dengan musyawarah/ mufakat (tidak ada

pemilihan anggota BPD secara langsung dan terbuka, yang memungkinkan setiap

warga desa masuk di dalamnya). Mereka adalah para ketua RW, pemangku adat,

tokoh masyarakat, golongan profesi, pemuka agama (cf. PP No.72/ 2005). Disain

anggota BPD versi UU 32/ 2004 terasa sangat elitis.

Sebagai institusi formal baru yang dipromosikan oleh negara (state promoted),

kehadiran BPD mengalami dinamika yang beraneka ragam di setiap daerah. Studi

Governance and Decentralisation Survey (GDS) 2002 menunjukkan bahwa 57,76

% responden rumah tangga di 177 pemerintah kabupaten/ kota menyatakan BPD

telah dibentuk. 4 Yang menarik adalah baik dalam proses pencalonan maupun

pemilihan anggota BPD sebagian besar responden (96,3%) berpendapat tidak

terjadi praktik politik uang (money politics). Selain itu, sebagian besar responden

rumah tangga (76,2%) juga berpendapat bahwa proses pencalonan dan pemilihan

anggota BPD dilakukan secara langsung. Di pulau Jawa, ada kecenderungan

bahwa seorang ketua BPD adalah tokoh masyarakat desa yang gagal atau kalah

dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, dalam hubungan kerja sehari-hari

keberadaan BPD kerap diposisikan sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah

desa.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Ketika terjadi revisi UUhttNpo://w22w/1w9.9p9d,f4pferreueb.achoamn yang sama terjadi dalam hal

pengaturan pemerintahan desa. Kesan kuat yang ingin dibangun oleh UU No.


hilangnya fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan perwakilan

menjadi permusyawaratan. Tata cara pengaturan ini pada dasarnya telah mulai

menghilangkan demokrasi di tingkat desa (Eko, 2008: 59).

Perubahan dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa

dipandang telah mereduksi demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan

Desa tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan melalui penetapan

secara musyawarah. Perubahan yang dirancang melalui UU No. 32/2004 dari

“perwakilan” menjadi “permusyawaratan” tidak lebih dari cara pandang sebelah

mata bahwa demokratisasi desa telah membawa efek negatif berupa frekuensi

konflik yang tinggi antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. Yang

dilakukan oleh pemerintah kemudian mengubahnya menjadi “demokrasi

prosedural” dan menutup kesempatan adanya proses pembelajaran berdemokrasi

oleh para penyelenggara pemerintahan dalam rentang waktu yang cukup panjang. 5

Desa Wedomartani dalam Politik Perubahan

Secara administratif Desa Wedomartani adalah bagian dari wilayah Kecamatan

Ngemplak, Kabupaten Sleman, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara

historis, Desa Wedomartani merupakan gabungan dari empat kalurahan lama

yaitu Gedongan, Pokoh, Krapyak, dan Babadan. Penggabungan terjadi pada

sekitar awal kemerdekaan yaitu tahun 1946.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Wilayah ini sebagian besar berupa pedesaan tetapi mulai menjadi perkotaan.

Seiring dengan perkembangan waktu, wilayah desa yang berdekatan dengan kota

Yogya berkembang relatif lebih cepat dibandingkan daerah pedalaman di sebelah

utara. Perkembangan itu ditandai oleh pesatnya pembangunan kompleks

perumahan, sebagian besar diperuntukkan bagi penduduk pendatang. Banyaknya

perumahan baru memunculkan kombinasi antara penduduk asli dengan pendatang.

Secara kultural komunitas desa di daerah utara adalah penganut muslim

tradisional NU dan di daerah selatan adalah penganut Islam Muhammadiyah.

Dalam Pemilu penduduk di wilayah selatan desa ini sebagian besar memilih Partai

Amanat Naional (PAN). Sebaliknya, di sebelah utara desa sebagian dari mereka

memilih partai politik yhattnpg://bwewrawfi.lpiadsfi4fdreeneġacnomNU, seperti PKB dan PKNU.

Namun, sebagian yang lain memilih PDI Perjuangan. Pada era Orde Baru, mereka


tidak menyentuh langsung pada persoalan yang berhubungan dengan

pemerintahan desa. Pada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan aparat

pemerintah desa, seperti dalam Pilkades atau Pemilu, anggota ormas keagamaan

cenderung menempatkan diri sebagai peserta aktif atau panitia penyelenggara.

Kinerja pemerintahan desa dapat dicermati dari praktik pelayanan publik dan

koordinasi kegiatan pemerintahan desa di antara para perangkat desa. Dalam hal

pelayanan publik, yang kerap dikeluhkan oleh warga desa adalah belum adanya

kepastian dalam pelayanan dan adanya gaya pelayanan yang bersifat “sok

penguasa”. Koordinasi kegiatan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik

lebih disebabkan karena gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh kepala

desa dan sekretaris desa. Gaya kepemimpinan kepala desa adalah low profile,

bersahaja, fleksibel, menaruh kepercayaan yang tinggi pada para pembantunya,

dan nyaris tanpa kontrol. Kepala desa tidak pernah melakukan kontrol, apalagi

teguran dan sangsi kepada para kepala bagian dalam pelaksanaan tugas seharihari.

Demikian pula yang terjadi pada sekretaris desa, yang seharusnya secara

rutin melakukan koordinasi kegiatan dengan para kepala bagian, tetapi amat

jarang dilakukan. Hal ini bisa terjadi kemungkinan ialah karena kepala desa telah

menduduki jabatannya selama tiga periode berturut-turut (sejak 1989 hingga

sekarang) melalui proses pemilihan secara langsung. Kepercayaan warga desa

yang demikian besar, berarti legitimasi politik kepala desa amat kuat, tampaknya

secara politis membuat kepala desa merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan

dengan kedudukannya. Disamping itu, secara pribadi kepala desa Wedomartani

adalah figur yang dikenal jujur, memiliki integritas tinggi, penuh pengabdian, dan

pandangan yang jauh ke depan. Ia menempatkan pelayanan sebagai prioritas

utama dalam bekerja sebagai pemimpin desa. Setelah itu, bagaimana

menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan pembangunan desa (baik secara

fisik maupun mental spiritual). 6

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Praktik Governance di Wedomartani

Ada beberapa isu penting yang bisa diamati di desa terkait dengan praktik good

governance. Ketika good governance mensyaratkan adanya interaksi antara aktor

negara dan aktor non nehgtatpra:,//wbawgwaiṁpdanf4afrreeael.ictaosmyang bisa kita amati di tingkat

desa


desa dan partai politik belum optimal. Bahkan boleh dikatakan bahwa partai

politik sama sekali tidak berfungsi.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan aktivis

partai menunjukkan dengan jelas bahwa dalam praktik di Desa Wedomartani,

partai politik tidak memiliki makna dalam politik desa. Keberadaan partai hanya

sebatas tampil pada ritual lima tahunan ketika politik perebutan kekuasaan di

tingkat nasional, regional dan lokal berlangsung. Ketika partai diharapkan menjadi

intermediary agent di tingkat akar rumput, ternyata euphoria partai hanya sebatas

dalam perebutan kekuasaan di di tingkat yang lebih atas. Pada proses pemilihan

kepala desa, faktor partai tidak menentukan seseorang berhasil atau tidak dalam

memperoleh suara. Hal yang sama juga terjadi dalam proses pemilihan anggota

BPD, di mana keterwakilan anggota partai dalam BPD tidak menjadi isu. Harapan

warga agar partai politik memiliki kepedulian kepada isu-isu yang dihadapi warga

tidak direfleksikan dalam proses politik pemilihan anggota BPD sebagai sebuah

perwakilan di tingkat desa.

Seorang tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui bahwa partainya

memang belum masuk ke ranah publik untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat

desa. PKS saat ini masih dalam taraf memperkenalkan diri kepada warga tentang

program-program partainya. 7 Ironisnya, masalah-masalah yang banyak dihadapi

oleh warga --seperti konflik tanah baik yang bersifat horizontal maupun vertikal--

tidak menjadi isu sentral dari kebijakan partai. Program-program ditawarkan

partai nampaknya lebih mencerminkan isu yang diturunkan dari kebijakan partai

di tingkat nasional sampai lokal, dan bukan isu yang diangkat dari persoalan

masyarakat setempat.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Seorang aktivis Partai Kebangkitan Bangsa yang sekarang menjadi aktivis Partai

Kebangkitan Nahdatul Ulama sama sekali tidak kelihatan aktif dan perhatian

terhadap kepentingan publik. Bahkan, warga memandang bahwa keberadaan

tokoh tersebut sangat terasing dari publik. Warga sendiri justru menggambarkan

tokoh partai tersebut sebagai orang yang sulit bermasyarakat. Anaknya yang

dicalonkan untuk pemilihan anggota DPRD pun sama sekali tidak pernah bergaul

dengan warga sekitar. Bhatiktp:o/r/wanwgwtu.paddf4anfreaenȧckonmya sama-sama tidak aktif dalam

kegiatan perumahan baik yang menyangkut rapat Rukun Warga, pengajian di


yang dianggap memiliki akses cukup kuat dengan pejabat di tingkat kabupaten.

Warga akhirnya diminta untuk membuat proposal langsung yang dikirim ke

Bupati atau wakilnya, yang nantinya akan dikawal langsung oleh seseorang yang

memiliki akses berhubungan dengan pejabat tersebut.

2. Informalitas Pembuatan Kebijakan

Good governance telah menuntut adanya proses pengambilan keputusan dan

kebijakan publik yang berbeda. Pola kontrol dan komando yang dikenal dalam

model konvensional telah digeser menjadi proses bargaining. Interaksi yang

dibangun antar aktor bisa bersifat formal dan informal.

Dalam pengamatan dan wawancara di Desa Wedomartani, pengelolaan kegiatan

sehari-hari pemerintahan desa tengah menghadapi problem lemahnya koordinasi.

Menurut pendapat seorang perangkat desa banyak kebijakan-kebijakan desa

diselesaikan melalui forum diluar aktivitas resmi pemerintahan desa. Secara rutin

para perangkat desa yang berjumlah 40 orang bergabung dalam apa yang disebut

“Paguyuban Perangkat Desa”. Paguyuban mengadakan pertemuan secara rutin

setiap 35 hari sekali (selapanan) yaitu pada Sabtu Legi. Dalam forum pertemuan

paguyuban inilah kerap kali justru berbagai persoalan yang dihadapai sehari-hari

oleh perangkat desa baik di kantor maupun di tempat tinggal masing-masing, dan

berbagai persoalan yang disampaikan oleh warga, atau mencul dan berkembang

luas di kalangan warga dibahas dan dicarikan solusinya dalam forum paguyuban.

Oleh karena itu, berkembang pola hubungan antar penyelenggara pemerintahan

desa dalam pembuatan kebijakan yang cenderung bersifat informal. 9

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dalam kasus pembuatan jalan ke sungai untuk memperoleh fasilitas umum air

bersih misalnya, seorang ketua RW memiliki inisiatif menghibahkan sebagian

tanah miliknya untuk dibuat jalan sebagai akses menuju sungai. Proses yang

ditempuh adalah sang ketua RW melapor kepada kepala dukuh (sebagai bagian

dari aparat penanggungjawab pemerintah desa), selanjutnya secara lisan kepala

dukuh menyetujuinya, maka dibangunlah jalan itu. Dalam peristiwa ini kebijakan

dibuat secara informal dan personal. Tidak ada pelibatan warga yang memiliki

inisiatif atau yang menhgthtapd:/a/pwiwpweṙpsodaf4lafnreeak.cseosmke sungai dalam pembahasan

persoalan pembangunan dalam forum desa. Di wilayah sekitar pondok pesantren,


lesehan, bagi warga yang dipandang pemuka di tempat tinggalnya masing-masing

ditempatkan di tempat duduk dekat panggung, sedangkan bagi para kyai di kursi

khusus sofa di bagian terdepan berhadapan dengan panggung. Selain itu,

kehadiran kyai di lokasi acara juga disambut dengan pembacaan sholawat badar

sambil diiringi musik rebana secara langsung oleh para santri, dan semua hadirin

menyambutnya pula dengan berdiri. Dalam momen semacam ini terlihat bahwa

secara sosial posisi kyai amat tinggi di mata warganya, sedangkan kepala dukuh

(sebagai representasi aparat pemerintah desa) berada dalam sub ordinasi kyai.

Oleh karena itu wajar, jika dalam beberapa kasus kepala desa juga kerap datang

(sowan) kepada kyai untuk suatu keperluan tertentu. 10

PDF Creator - PDF4Free v3.0

3. Dualisme model governance: level dukuh (hamlet) dan kelurahan

Good governance mengasumsikan adanya multi-level government dalam proses

kebijakan publik. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik governance dapat diamati

berlangsung pada dua tingkatan pemerintahan. Jika pada tingkat desa praktik

governance tidak berjalan dengan baik, tidak demikian halnya yang berlangsung

pada tingkat akar rumput. Pada tingkat RW secara rutin diadakan pertemuan

selapanan (setiap 35 hari sekali) yaitu pada Selasa Kliwon, sedangkan pada

tingkat RT setiap Jum‟at Kliwon. Pertemuan diselenggarakan secara rutin di

rumah salah seorang warga. Apa yang menarik adalah tata cara dan mekanisme

pertemuan dilakukan secara amat terbuka, tertib, dan demokratis. Pertemuan rutin

RW ini sebenarnya dibarengkan dengan pertemuan paguyuban (Paguyuban “Sido

Rukun”). Dalam pertemuan di Paguyuban Sido Rukun, pertemuan biasanya

dibuka oleh ketua RW, namun setelah itu forum dipimpin oleh ketua paguyuban.

Secara terperinci ketua paguyuban membacakan susunan acara, dan ketika acara

masuk dalam tahap musyawarah maka nuansa forum menjadi berubah

menghangat. Dalam pembahasan tentang penarikan kontribusi dari warga

pendatang, misalnya, berbagai pendapat muncul secara spontan serta dari hamper

semua kalangan, baik dari kelompok elit maupun dari warga biasa. Pembahasan

berlangsung secara demokratis, dan ketua paguyuban sebagai moderator selalu

mengundang/ merangsang warga yang hadir dalam pertemuan untuk memberikan

pendapatnya. Setiap keputusan diambil nyaris secara bulat setelah berbagai

pendapat muncul dalam forum rapat. Terkadang keputusan dapat diambil secara

cepat oleh forum oleh khattrpen:/a/wpwewrsȯpadlaf4nfrdeaen.cuormgensinya sangat jelas, misalnya

terhadap usulan pembelian alat sound system untuk keperluan rapat-rapat dan


Selain mata acara musyawarah yang bersifat terbuka bagi masuknya berbagai ide,

usul dan saran dari warga, mata acara yang juga selalu menarik perhatian bagi

warga adalah laporan penggunaan dana kas paguyuban. Laporan keuangan selalu

disampaikan secara terperinci baik pemanfaatan maupun sumbernya. Secara

kelembagaan, paguyuban memiliki inventaris yang diperoleh dari iuran anggota

paguyuban, terutama berbagai peralatan untuk kepentingan penyelenggaraan

berbagai acara, seperti kursi, meja, barang pecah belah secara komplit, hingga

tenda. Bagi anggota paguyuban dapat menggunakan seluruh inventaris itu secara

cuma-cuma setiap saat, tetapi bagi bukan anggota harus membayar dengan

sejumlah uang sewa. Besar kemungkinan oleh karena manfaat riil dari keberadaan

paguyuban ini, maka baik tingkat kehadiran warga maupun kelancaran

pembayaran iuran berjalan dengan lancar dan baik.

Simpulan

Di dalam paper ini kita mencoba menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan

bagaimana good governance pada tingkat desa. Tulisan ini tidak mengukur

berbagai instrumen good governance --seperti transparansi dan partisipasi--

melainkan memfokuskan pada bekerjanya berbagai aktor dalam proses kebijakan

publik. Paper ini berasumsi bahwa perubahan dalam konstelasi politik dari desa

yang dikendalikan oleh negara secara otoritarian, sentralistis dan terkooptasi

menuju desa yang lebih demokratis dan otonom akan menghasilkan pola interaksi

antara birokrasi pemerintah desa dengan institusi lainnya. Proses pembuatan

kebijakan di tingkat desa mestinya berubah dari state-centred yang cenderung

didominasi oleh birokrasi pemerintah desa menuju pola network dengan berbagai

aktor lain.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor di luar birokrasi pemerintah

desa masih sangat terbatas. Partai politik yang seharusnya bisa menjalankan peran

sebagai intermediary agent dalam mewadahi artikulasi kepentingan publik

maupun mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, tidak ditemukan

di Desa Wedomartani. Ini menunjukkan bahwa partai politik hanya bekerja dalam

konteks isu yang sudah dirancang oleh induk partai di tingkat atasnya seperti

kabupaten, provinsi atau pusat. Dalam hal mekanisme pembuatan kebijakan,

peran yang dimainkan ohlethtpk:/o/wmwunwiṫapsdfj4usfrterue ċcuokmup signifikan. Tokoh-tokoh dari

kalangan agama maupun kemasyarakatan lebih menonjol dalam memecahkan


cukup kuat, nilai praktis yang dirasakan secara langsung, serta kesediaan antar

warga untuk bekerjasama.

Dari hasil penelitian tersebut kita bisa mengatakan bahwa perubahan politik di

tingkat makro tidak menciptakan transformasi proses politik yang ada di tingkat

desa. Apa yang terjadi di era pemerintahan otoriter dan di era reformasi

menunjukkan bahwa dinamika governance di tingkat desa tidak mengalami

perubahan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


PDF Creator - PDF4Free v3.0

Daftar Pustaka

Antlöv, A., 2001. “Village Governance in Indonesia. Past, Present and Future

Challenges”, in RENAI, Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora, Tahun

1, No.2, Edisi April-Mei.

Ball, N., 2005. ”Strengthening democratic governance of the security sector in

conflict-affected countries”, Public Administration & Development, 25(1):

25-38

Bang, H. And Esmark, A., 2009. “Good Governance in Network Society:

Reconfiguring the Political from Politics to Policy”, Administrative Theory

and Praxis, 31 (1): 7-37

Collier, P. and Gunning, J.W., 1999. „Explaining African Economic

Performance‟ Journal of Economic Literature, 37: 64–111.

Crawford, G., 2002. “Evaluating European Union promotion of human rights,

democracy and good governance: a participatory approach”, Journal of

International Development; Aug 2002; 14 (6): 911-926

Dwiyanto, A. dkk., 2007. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia,

PSKK-UGM, Yogyakarta.

Eko, S., and Rozaki, A., (eds), 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi

Daerah, IRE, Yogyakarta.

Gayatri, I.H. 2007. “Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis”, Discussion Paper,

Yayasan Interseksi, Jakarta

Golooba-Mutebi, F., 2004. “Reassessing popular participation in Uganda”, Public

Administration & Development, 24 (4): 289-304

Grasenick, K., Wagner, G., and Zumbusch, K., 2008. “Trapped in a net: network

analysis for network governance”, The journal of information and

knowledge management systems, Vol. 38 No. 3: 296-314

Grindle, M.S., 2007. Going Local: Decentralisation, Democratisation and the

Promise of Good Governance, Princeton University Press, New Jersey.

Hulme, D. and Turner, M., 1997. Governance, Administration and Development,

making the state works, Macmillan, London.

Hyden, G., no date. The World Governance Survey: Who Should Assess and

How

Jabbra, J.G. and Dwivedi, O.P., 2004. “Globalization, Governance and

Administrative Chutlttpu:r/e/w” wInwtėprndaf4tiforneael.cJoomurnal of Public Administration,

Vol 27 Nos. 13 &14: 1101-1127


Liou, K.T., 2007. “Applying Good Governance Concept To Promote Local

Economic Development: Contribution and Challenge” International

Journal of Economic Development Vol. 1 & 2: 1-31

PDF Creator - PDF4Free v3.0

McIntyre, J.J., 2003. “Participatory democracy: drawing on C. West Churchman's

thinking when making public policy”, Systems Research and Behavioral

Science, 20: 489-498

Nickel, P.M., 2007. “Network Governance And The New Constitutionalism”,

Administrative Theory & Praxis, 29 (2): 198-224

Paskaleva, K., 2008. “Assessing Local Readiness for City E-Governance in

Europe”, International Journal of Electronic Government Research, 4(4),

17-36

Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. “Governance without Government Rethinking

Public Administration”, Journal of Public Administration Research and

Theory 8(2), 223-243.

Pierre, J. (1999). “Models of Urban Governance: The institutional dimensions of

urban politics”, Urban Affairs Review, 34(3): 372-96.

Pierre. J., & Peters, B. G. 2000. Governance, Politics, and the State. NY: St.

Martin‟s Press.

Prijono, Y.M., and Tjiptoherijanto, P., 1983. Demokrasi di Pedesaan Jawa, Sinar

Harapan, Jakarta

Provan, K.G., and Kenis, P., 2007. “Modes of Network Governance: Structure,

Management, and Effectiveness”, Journal of Public Administration

Research and Theory

Radin, B.A., 2007. “Performance Measurement and Global Governance: The

Experience of the World Bank”, Global Governance, 13 (1): 25-33

Rhodes, R. (1996). “The new governance: Governing without government”,

Political Studies, 44(4): 652-667.

Robinson, J.A., and Parsons, Q.N., 2006. “State Formation and Governance in

Botswana”, Journal of African Economies, 15 (1): 100-140

Robinson, S.E., 2006. “A Decade of Treating Networks Seriously”, Policy Studies

Journal, 34 (4): 589-598

Salamon, L. M. (Ed.). 2002. The Tools of Government: A Guide to the New

Governance. NY:hOttpx:f/o/wrdwUwn.ipvdefr4siftryeePṙceossṃ

Taylor, H., 1999. “Training of local councillors in Tanzania: learning 'good


Akuntabilitas Administrasi Keuangan

Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Paulus Israwan Setyoko*

*Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas

Jenderal Soedirman Jalan Kampus No.1, Grendeng Purwokerto Jawa Tengah

53122 Telp. 0281-641419 Fax. 0281-641418

ABSTRACT

Village Allocation Funds (VAF) is a kind of development program aimed at

increasing community participation and empowerment, as well as quality of rural

development. It is allocated to the villages by the central government in the form

of block grants, so that it can be used by rural people according to their needs and

local potentials. As a part of the state financial system, the use of VAF budget

must be conducted in accordance with state financial. As a consequences, village

governments must be accountable both vertically and horizontally in managing

VAF. This research aims to find out the accountability of financial administration

VAF program. This study used qualitative method, namely case study. Samples

were taken by purposive sampling in combined with snow-ball sampling

technique. The results showed most of the village government in Purbalingga

have failed in building the accountability of financial administration VAF

program, both vertical and horizontal accountability. Failure to achieve financial

accountability is caused by the low administrative capacity of rural government

officers and the absence of strong sanctions against late of financial reporting.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Keywords: Administrative capacity, financial reporting, sanctions, and vertical

and horizontal accounta bility. http://www.pdf4free.com


PDF Creator - PDF4Free v3.0

Montesinos, 2006: 205; Koppell, 2005: 95). Tuntutan ini diarahkan pada semua

tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Pemerintah desa saat ini mengelola dana yang bersumber dari APBN, yaitu

Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui program ADD, pemerintah menyediakan

block grant, guna membiayai kegiatan pembangunan desa. Pendanaan model

block grant bertujuan untuk melatih masyarakat mengelola keuangan dan

menyusun kegiatan sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan kondisi lokal (Collins

& Gerber, 2008: 1129 -1130). Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa

Tengah, pada tahun anggaran 2007 telah mengalokasikan dana ADD sebesar Rp

17.861.126.000,00, tahun 2008 sebesar Rp 21.113.091.000,00, dan tahun 2009

sebesar Rp 22.233.627.000,00, yang dibagikan kepada 224 desa yang tersebar di

18 kecamatan (Bapermas Kabupaten Purbalingga, 2009).

Pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa ADD merupakan bagian dari

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kemudian diserahkan

kepada daerah (APBD). Oleh karenanya, dana ADD merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari sistem

keuangan negara, sistem dan mekanisme pengelolaan ADD juga diatur sesuai

peraturan keuangan negara, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan: (1)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undangundang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Undangundang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa, dan (5) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima ADD

adalah memasukkan dana ADD tersebut ke dalam anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes). Ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban dana ADD

menyatu dengan pertanggungjawaban APBDes. Melalui mekanisme ini

pertanggungjawaban keuangan ADD dapat terjamin, karena APBDes ditetapkan

dengan peraturan desa (Perdes) dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir

tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, meskipun tuntutan terhadap akuntabilitas administrasi

keuangan semakin tinghgttip, ://bwerwbwaġpaidf4stfruedei .cmomenunjukkan banyak organisasi

pemerintah tidak mampu mewujudkan akuntabilitas administrasi keuangan ini.


kegagalan akuntabilitas keuangan organisasi pemerintah di tingkat bawah, ketika

mereka diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran.

Mencermati persoalan defisit akuntabilitas dan pengelolaan ADD,

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik akuntabilitas administrasi

keuangan ADD di Kabupaten Purbalingga. Untuk menilai praktik akuntabilitas

administrasi keuangan ADD, penelitian ini menggunakan kriteria akuntabilitas

berdasarkan kewajibannya, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal, seperti

yang dikemukakan oleh Dixon et al. (2006: 408 – 410), Bovens (2007: 459 - 461),

Schillemans (2008: 179 – 180). Akuntabilitas vertikal mengacu pada

pertanggungjawaban kepada otoritas di tingkat yang lebih tinggi atau pemberi

tugas, yaitu pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten. Sedangkan

akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada

masyarakatnya. Konsep akuntabilitas horizontal ini sama dengan downward

accountability (Verschuere et al., 2006:268-300), citizen accountability (Paul,

1992:1047-1060), dan societal accountability (Smulovitz & Peruzzotti, 2000:147-

158). Akuntabilitas administrasi keuangan program ADD secara keseluruhan akan

terbentuk apabila kedua dimensi tersebut terpenuhi. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan kabupaten dalam menjamin

sistem dan mekanisme akuntabilitas keuangan program ADD, guna mewujudkan

kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa.

METODE

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan

pendekatan studi kasus. Cresswell (2009: 1) menyatakan bahwa penelitian

kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau

masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan

disusun dalam sebuah latar alamiah. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini

menganalisis fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, guna menghasilkan

pemecahan masalah sosial tersebut. Studi ini membatasi fokus pada akuntabilitas

administrasi keuangan program ADD, maka pendekatan studi kasus (case study)

cocok digunakan agar diperoleh deskripsi mendalam mengenai fokus tersebut.

Penelitian ini dihlattkps:a//nwawkawn.pddif4Kfraebeu.cpoatmen Purbalingga Provinsi Jawa

Tengah selama enam bulan, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni


ekomendasi oleh informan kunci, sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat

dipercaya. Data dianalisis dengan model interaktif yang mencakup kegiatan

pengumpulan data, tampilan data, verifikasi data, penarikan kesimpulan, hingga

bisa kembali lagi pada pengumpulan data jika informasi yang dibutuhkan belum

memadai.

HASIL

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Program ADD merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

untuk meningkatkan kualitas pembangunan di perdesaan, yang dibiayai melalui

dana alokasi umum (DAU). Program ADD bertujuan untuk (1) Meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan

desa; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan,

kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta (4)

Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pelaksanaan program ADD di Kabupaten Purbalingga dimulai ketika

pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima DAU dari pemerintah pusat.

Alokasi besaran anggaran ADD ditetapkan dalam peraturan bupati tentang

pedoman umum ADD. Setelah desa mengetahui jumlah anggaran yang diterima

dari program ADD, selanjutnya pemerintah desa memasukkan anggaran ADD

tersebut ke dalam APBDes, untuk disahkan dan dibuat peraturan desa tentang

APBDes. Setelah penetapan APBDes, pelaksanaan kegiatan program ADD di

tingkat desa dimulai.

Penanggungjawab kegiatan dan penggunaan dana ADD adalah Kepala

Desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh Tim Pelaksana Desa

(TPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang terdiri dari: (1)

Kepala Desa selaku Ketua, (2) Sekretaris Desa selaku Sekretaris, (3) Bendahara

Desa selaku Bendahara, (4) Kasi Pembangunan Desa selaku Anggota, dan (5)

Unsur masyarakat sebanyak 1 (satu) orang selaku Anggota.

Proses pelaksanaan program ADD di tingkat desa terdiri dari tiga tahapan,

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengendalian. Pada tahap

persiapan berisi kegiata n http://www.pdf4free.com sosialisasi program oleh Tim ADD tingkat kabupaten

kepada pemerintah desa, musyawarah desa I untuk menemukan permasalahan


evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan, yang dilakukan oleh tim di tingkat

kabupaten.

Berbagai tahapan kegiatan yang disusun secara rinci tersebut, menurut

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Purbalingga

dimaksudkan sebagai pedoman dan upaya mempermudah pelaksanaan dan

pelaporan program ADD. Apabila keseluruhan tahapan, prosedur, dan kegiatan

yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada lagi

hambatan dalam pelaksanaan program ADD.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Akuntabilitas Vertikal

Meskipun pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memberikan pelatihan

pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan program ADD kepada Tim

Pelaksana Desa (TPD), berdasarkan catatan Bapermas Kabupaten Purbalingga,

banyak desa yang tidak mampu menyerahkan laporan keuangan sesuai ketentuan

yang telah ditetapkan. Dari 224 desa yang mendapatkan program ADD tahun

2007, hanya 34 desa (15,17 persen) yang dapat menyerahkan dokumen laporan

keuangan tepat waktu. Sedangkan 130 desa (58,03 persen) mengalami

keterlambatan. Lebih memprihatinkan lagi terdapat 60 desa (26,79 persen) yang

menyerahkan dokumen laporan keuangan setelah tahun anggaran 2007 berakhir.

Bahkan sampai dengan bulan Januari 2008 ada beberapa desa yang belum

mencairkan dana ADD tahap kedua, karena belum menyerahkan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahap pertama.

Pada pelaksanaan ADD tahun anggaran 2008, sampai dengan akhir bulan

Januari 2009, sebanyak 34 desa (15,17 persen) belum menyerahkan dokumen

laporan keuangan. Pada tahun anggaran 2009, sebanyak 198 (88,84 %) desa tidak

mampu melaksanakan kewajiban pelaporan keuangan SPJ tahap I secara tepat

waktu kepada pemerintah kabupaten. Bahkan sampai dengan awal tahun 2010,

sebanyak 102 (45,54 %) desa belum menyelesaikan laporan tahap I maupun tahap

II. Keterlambatan pelaporan keuangan ini menunjukkan akuntabilitas vertikal

pemerintah desa belum terwujud.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Purbalingga

Tahun 2007, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Alokashi tDtpa:n//awDwewsȧp(dAfD4fDre)eK.caobmupaten Purbalingga Tahun 2008,

dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman


ADD. SPJ tahap I merupakan sarana bagi pemerintah kabupaten dalam menilai

pelaksanaan program ADD. Di samping itu bagi desa, ketersediaan SPJ tahap I

dapat digunakan sebagai bukti kepada pemerintah kabupaten bahwa desa telah

melaksanakan pekerjaan yang didanai ADD dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, kegagalan pelaporan keuangan tersebut

disebabkan oleh tidak tersedianya bukti laporan penggunaan anggaran kegiatan

secara lengkap. Berbagai kuitansi dan bukti-bukti pembelian barang untuk

melaksanakan kegiatan ADD sebagai data awal penyusunan laporan keuangan

banyak yang hilang atau tidak ada sama sekali. Akibatnya bendahara kegiatan

kesulitan menyusun laporan keuangan.

Tidak lengkapnya bukti-bukti penggunaan anggaran ADD ini berdasarkan

penjelasan Bendahara TPD disebabkan oleh ketidaktertiban pelaksana kegiatan

dalam mengadministrasikan setiap dokumen (nota atau kuitansi) pengadaan

barang untuk kepentingan program ADD. Bahkan hasil penelitian ini

menunjukkan, banyak pembelian barang dilakukan oleh Kepala Desa, bukan oleh

tim pengadaan barang, yang tidak disertai dengan bukti pembelian barang. Kasus

ini diketemukan pada beberapa desa yang semua kegiatan program ADD

dikendalikan oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan aparat pemerintah desa maupun

masyarakat. Dalam konteks ini apabila anggota TPD meminta bukti pembelian

barang kepada kepala desa, selalu dijawab tidak perlu bukti karena penanggung

jawab kegiatan ADD adalah Kepala Desa.

Posisi Kepala Desa sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai Ketua TPD

program ADD, menyebabkan dominasi Kepala Desa terhadap program ADD

sangat tinggi. Berdasarkan wawancara dengan anggota TPD lainnya, anggota TPD

biasanya hanya dilibatkan apabila dibutuhkan tandatangan. Oleh karenanya ketika

TPD harus menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban, ketergantungan

mereka terhadap Kepala Desa sangat tinggi.

Pada sisi lain, Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaporan

administrasi keuangan menilai sistem dan mekanisme pelaporan keuangan ADD

sangat rumit. Sangat banyak formulir yang harus diisi dan pengisiannya relatif

PDF Creator - PDF4Free v3.0

sulit. Berbagai formulir lhapttopr:a//nwkwewuȧ gdaf4nfyreaenġchoamrus dibuat antara lain adalah (a)


sebenarnya dapat dimaklumi. Ini mengingat formulir dan buku laporan keuangan

dan kegiatan tersebut menuntut pencatatan secara rinci berbagai aktivitas yang

dilakukan dalam pelaksanaan program ADD, sesuai dengan mekanisme

pengelolaan keuangan negara. Mekanisme inilah yang membedakan program

ADD dengan program lainnya yang selama ini pernah dilaksanakan oleh

pemerintah desa.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Sebagai contoh, apabila kegiatan ADD membutuhkan pembelian barang,

maka barang tersebut harus direncanakan lebih dulu dan dimasukkan dalam buku

rencana penggunaan dana. Pada saat pembelian barang harus ada kuitansi

pembelian dan berita acara serah terima barang. Selanjutnya barang tersebut

dicatat dan dibukukan dalam buku material/bahan , serta ketika menggunakan

harus dicatat dalam buku penggunaan barang. Aktivitas pencatatan inilah yang

sering tidak dilakukan oleh TPD, karena dipandang merepotkan dan tidak efisien.

Pada hal mekanisme ini merupakan salah satu bentuk aktivitas administrasi publik

modern. Akibatnya, ketika tahap menyusun laporan keuangan akan dilakukan,

mereka mengalami kesulitan.

Di samping itu, kesulitan pemerintah desa dalam menyusun laporan

keuangan ADD ini disebabkan mereka belum mempunyai pengalaman dalam

menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, serta

kemampuan administratif yang rendah. Kalaupun mereka pernah memperoleh

pelatihan menyusun laporan keuangan ADD, materinya hanya bersifat penjelasan

yang bersifat umum, bukan praktek menyusun laporan keuangan. Sehingga ketika

mereka dihadapkan pada penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya

menjadi kesulitan.

Meskipun keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan (SPJ) dari

tahun ke tahun terus menerus terjadi, namun selama ini tidak pernah ada sanksi

yang tegas dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Bagi desa yang

http://www.pdf4free.com

terlambat, biasanya hanya memperoleh sura t peringatan untuk segera


ketergantungan pemerintah desa kepada Bapermas dalam penyusunan laporan

keuangan ADD. Akibatnya cukup banyak desa yang cenderung memperlambat

pembuatan laporan keuangan agar dapat dibuatkan laporan keuangan ADD oleh

petugas dari Bapermas.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan program ADD di Kabupaten

Purbalingga menunjukkan, pelaksana ADD di tingkat desa telah gagal dalam

membangun akuntabilitas vertikal, yaitu keterlambatan dalam pelaporan

administrasi keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Penyebab

utama keterlambatan adalah dominasi Kepala Desa dalam pelaksanaan program

ADD, rendahnya kemampuan administratif TPD dalam penyusunan penyusunan

laporan keuangan, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi keterlambatan

pelaporan administrasi keuangan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Akuntabilitas Horizontal

Pelaksanaan kegiatan ADD di Kabupaten Purbalingga sebagian besar

digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik, seperti perbaikan selokan/saluran

irigasi, perbaikan jembatan, pengerasan jalan desa, perbaikan fasilitas ibadah, dan

renovasi balai desa. Sesuai ketentuan program ADD, penentuan nominasi rencana

kegiatan maupun anggaran kegiatan, ditentukan melalui tahapan musyawarah desa

yang dipimpin oleh Kepala Desa, serta paling sedikit dihadiri oleh seluruh

anggota LKMD, Ketua BPD dan seorang anggota BPD di bidang pembangunan,

perangkat desa, Ketua-ketua RW, Ketua-ketua RT, PKK, dan tokoh masyarakat.

Melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan semua unsur ini,

diharapkan kegiatan program ADD dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan mekanisme musyawarah desa ini

seringkali tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan, kegiatan musyawarah desa

ini tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Perencanaan anggaran kegiatan ADD berdasarkan hasil penelitian,

sebagian besar ditentukan oleh aparat pemerintah desa. Mencermati proses

penentuan dan perencanaan anggaran kegiatan ADD yang kurang melibatkan

masyarakat ini menunjukkan akuntabilitas horizontal pengelolaan keuangan

program ADD relatif rendah. Hak masyarakat untuk dilibatkan dalam proses

penyusunan dan perencanaan keuangan dan kegiatan melalui musyawarah desa

telah dihilangkan oleh hpttepm:/e/wrinwtawh.pddef4safṛeeB.ecrobmagai alasan dikemukakan oleh

Kepala Desa, antara lain apabila masyarakat dilibatkan dapat memperlambat


PDF Creator - PDF4Free v3.0

masyarakat dianggap peristiwa biasa, karena banyak kegiatan pembangunan desa

yang dananya sering terlambat. Masyarakat nampaknya selalu mempercayai

penjelasan aparat pemerintah desa terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada

di desanya.

Selanjutnya apabila pekerjaan fisik dan administrasi telah selesai

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan, pemerintah desa wajib menyelenggarakan

musyawarah desa ke III sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan

kegiatan ADD kepada masyarakat. Musyawarah desa dalam konteks ADD

merupakan sarana mewujudkan akuntabilitas horizontal. Musyawarah desa ini

bertujuan untuk (a) mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan dana ADD kepada masyarakat; (b) melaporkan hasil kegiatan agar

dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat; dan (c) menyerahkan hasil kegiatan

pembangunan sarana/prasarana perdesaan kepada Pemerintah Desa. Hasil

wawancara kepada masyarakat dan anggota BPD di desa-desa lokasi penelitian

menunjukkan, menunjukkan bahwa musyawarah desa guna membahas

pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD ini tidak pernah dilakukan oleh

pemerintah desa. Kalaupun terdapat desa yang menyelenggarakan musyawarah

desa untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD, biasanya

kegiata n tersebut hanya formalitas belaka, guna menyusun laporan dan berita

acara serah terima pekerjaan yang harus dilaporkan kepada pemerintah kabupaten.

Sebagai mitra kerja pemerintah desa dan wakil masyarakat dalam

membangun tata pemerintahan yang baik dan demokrasi di tingkat perdesaan,

nampaknya BPD belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

BPD sebagai badan normatif penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

yang seharusnya mampu berfungsi sebagai badan pengawas dan pengendali

pelaksanaan program ADD, nampaknya tidak memiliki kemampuan untuk

membangun akuntabilitas horizontal..

Kegagalan pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas horizontal

dalam pengelolaan keuangan program ADD ini bagi masyarakat desa nampaknya

bukanlah persoalan penting. Bagi masyarakat, apabila prasarana dan sarana yang

dibutuhkan masyarakat telah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah desa, mereka

telah merasa sangat puas. Kebiasaan masyarakat desa yang nrimo inilah yang

kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk tidak berupaya menjamin

akuntabilitas horizontal hatt tpas://wsewtiawp.padkf4tifvrietaeṡcoyamng telah dilakukan. Termasuk

akuntabilitas horizontal administrasi keuangan program ADD.


PDF Creator - PDF4Free v3.0

akuntabilitas. Kinerja laporan keuangan yang baik, menunjukkan bahwa

pelaksanaan suatu program mampu mewujudkan akuntabilitas publik

(Cunningham & Harris, 2001: 159 - 162). Demikian pula halnya ketersediaan

laporan keuangan program ADD, merupakan bentuk akuntabilitas administrasi

keuangan program ADD. Melalui laporan administrasi keuangan yang transparan

dan akuntabel, pemerintah kabupaten maupun masyarakat dapat melakukan

penilaian terhadap pelaksanaan program ADD. Di sini informasi laporan

keuangan merupakan sarana untuk membangun vertical accountability

(Cunningham & Harris, 2001: 146 – 148; 2005: 15 – 16; Lewis & Madon, 2004:

121) dan horizontal and social accountability (Smulovitz & Peruzzotti 2000:

150).

Namun demikian, mencermati hasil penelitian pengelolaan program ADD

di Kabupaten Purbalingga di atas, nampaknya akuntabilitas verikal dan horizontal

dalam administrasi keuangan program ADD belum terbangun. Sebagian besar

desa penerima program ADD tidak mampu mewujudkan akuntabilitas

administrasi keuangan, karena tidak mampu menyusun dan menyerahkan laporan

keuangan program berupa SPJ dengan tepat waktu. Kondisi ini sejalan dengan

hasil penelitian Kloot dan Martin (2001: 61 - 63) yang menemukan adanya

perbedaan tingkat akuntabilitas di perdesaan dan perkotaan. Pada daerah

perkotaan, laporan akuntabilitas sangat dipentingkan sebagai upaya pemberian

informasi kepada publik. Sedangkan di perdesaan seringkali masyarakat kurang

peduli terhadap persoalan akuntabilitas pemerintahannya. Masyarakat perdesaan

dengan budaya paternalistiknya cenderung mempercayai setiap tindakan yang

dilakukan oleh elit desa, sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh aparat desa

dianggap benar.

Persoalan rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa dan

tidak adanya sanksi bagi desa yang terlambat membuat laporan keuangan,

merupakan kendala utama terlambatnya penyerahan laporan keuangan

pelaksanaan program ADD. Ini seperti dikemukakan oleh Hupe & Hill (2007,

219) yang menyimpulkan bahwa sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja

pada street-level bureaucrats, karena mereka memiliki kemampuan administratif

yang terbatas. Kemampuan administratif merupakan “core of government” dan

komponen penting dalam melaksanakan pemerintahan (Farazman, 2009: 1116 -

1117). Begitu pentingnyhattpk:/e/mwawmwp.upadnf4fardeme.incoismtratif yang harus dimiliki oleh

semua tingkatan pemerintahan, maka pemerintahan yang kapasitas


PDF Creator - PDF4Free v3.0

yang mereka miliki. Dengan tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang ratarata

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan usia rata-rata 48 tahun, menjadi

kendala utama dalam upaya memperkenalkan sistem pelaporan keuangan sesuai

dengan sistem dan mekanisme keuangan negara yang rinci dan baku. Pada hal

menurut Stanley et al. (2008: 442) standarisasi laporan keuangan dimaksudkan

agar laporan keuangan tersebut mudah dipahami dan untuk mempermudah

evaluasi kinerja keuangan.

Agar pelaksanaan tugas pemerintahan berhasil, Farazman (2009: 1117)

menyaratkan agar setiap aparat pemerintah memiliki kemampuan administratif

yang memadai, yaitu: (1) structural capacity, (2) process capacity, (3) cultural or

normative capacity (4) institutional and organizational capacities, (5) learning

leadership and managerial capacities, (6) strategic human resources capacity,

(7) financial resources capacity, (8) cognitive capacity, (9) technological

capacity, (10) ethical, accountability, and “legal/constitutional” as well as other

capacities of democratic representation, responsiveness, and fairness, dan (11)

developmental capacity in both development administration and administrative

development. Persyaratan ini dapat dipenuhi melalui berbagai program pelatihan

aparat pemerintah yang dilakukan secara periodik dan terus menerus. Demikian

pula halnya dengan kemampuan administratif aparat pemerintah desa. Mereka

perlu diberikan pelatihan terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan publik. Termasuk di dalamnya mewujudkan akuntabilitas publik

melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Apabila

kemampuan administratif aparat pemerintah desa dalam pengelolaan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik telah meningkat, tentu mereka

tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak

ada lagi keluhan atas kemampuan administratif aparat pemerintah desa.

Di samping itu, guna menjamin kepatuhan aparat pemerintah desa dalam

membuat laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu, mekanisme sanksi

(punishment) yang tegas atas keterlambatan tersebut perlu diterapkan. Menurut

Mulgan (2003:9) dan Strom (2003:62) sanksi merupakan unsur konstitutif dalam

mekanisme akuntabilitas, yang dapat menjamin kepatuhan dan komitmen pejabat

publik. Adanya sanksi dalam bekerja dapat dipandang sebagai extrinsic

motivators bagi peningkatan kinerja aparat pemerintah desa. Tidak adanya sanksi

yang tegas dari pemerinhttathp:/k/wabwupwȧtpednf4aftraesek.ceotemrlambatan pelaporan keuangan,

dengan demikian menjadi penyebab tidak adanya komitmen dan motivasi


Penyaluran dana ke daerah perdesaan melalui program ADD atau program

lainnya di masa mendatang nampaknya akan semakin meningkat. Namun

demikian, apabila administrasi pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan

akuntabel, transparan, dan tertib, maka berapapun besarnya dana yang disalurkan

ke perdesaan, tidak akan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Di sinilah pentingnya akuntabilitas administrasi keuangan setiap kegiatan yang

dibiayai oleh dana publik, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

SIMPULAN

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui

laporan administrasi keuangan ini, publik dapat menilai setiap penggunaan

anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kegagalan mewujudkan akuntabilitas

vertikal dan horizontal administrasi keuangan ADD menunjukkan pengelolaan

keuangan negara pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan mekanisme

pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah

kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah

desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat

pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait

dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan

yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD.

Masyarakat pedesaan dengan budaya paternalistik, cenderung mempercayai setiap

tindakan yang dilakukan elite desa.

Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, maupun

program pembangunan perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif

aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap

pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan

keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat

dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan

mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah

kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah desa dalam

membuat laporan keuanghattnp, :k//ewtewrsweḋpidaaf4nfrmeeek.caonimsme sanksi yang jelas dan tegas

sangat diperlukan. Ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi


Amstrong, E, 2006, Integrating, Transparency and Accountability in Public

Administration: Recent Trends, Regional and Institutional Development

and Emerging Issues. Economic and Social Affairs United Nation.

Aucoin, P. & Heintzman, R., 2000, “The Dialectics of Accountability for

Performance in Public Management Reform”. International Review of

Administrative Sciences, Vol. 66, No. 1: 45-55.

Awio, G., Lawrence, S., & Northcott, D., 2007, “Community-led Initiatives:

Reforms for Better Accountability” Journal of Accounting and

Organizational Change, Vol. 3, No. 3: 209–226.

Barth, M.E. & Schipper, K., 2008,. “Financial Reporting Transparency”,

Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 23 Spring 2008: 173 –

190

Bovens, M., 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual

Framework”, European Law Journal, Vol. 13, No. 4: 447–468.

Brusca, I. & Montesinos, V. 2006. “Are Citizens Significant Users of Government

Financial Information”, Journal Public Money & Management, Vol. 26,

No. 4: 205 – 209

Carvaiho, J. B. C., Camoes, P.J. & Jorge, S.M., 2007, “Conformity and

Diversity of Accounting and Financiai Reporting Practices in Portuguese

Local Government”, Canadian Journal of Administrative Sciences, Vol.

24, No. 1: 2 - 14

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Collins, B. K. & Gerber, B.J., 2008. “Taken for Granted Managing for Social

Equity in Grant Programs”, Public Administration Review, Vol. 68,

Supplement: 1128 - 1141.

9lAl0 el6irP0cltl4iuy cP bl&euli sbAhlidsinmhgiin,n gLis t2dtr0.a0ti4on

Cunningham, G.M. & Harris, J.E., 2001, “A Heuristic Framework for

Accountability of ht G tp o : v / e /w rn w m w eṅp ta d l f4 S f u re b e uṅc i o ts m ”, Public Management Review,

Vol. 3, No. 3/4: 145 – 165.


Dubnick, M. J. 2003. “Accountability and Ethics: Reconsidering The

Relationships”, International Journal of Organization Theory and

Behavior. Vol. 6, No. 3: 405 - 441.

Farazmand, A., 2009, “Building Administrative Capacity for The Age of Rapid

Globalization: A Modest Prescription for The Twenty-First Century”,

Public Administration Review, Vol. 69, No.6: 1007 - 1020.

Haque, M. S., 2007, “Theory and Practice of Public Administration in Southeast

Asia: Traditions, Directions, and Impacts”, International Journal of

Public Administration, Vol. 30: 1297 – 1326.

Hughes, J., Sasse, G. & Gordon, C., 2004, “Conditionality and Compliance in

The EU‟s Eastward Enlargement: Regional Policy and The Reform of

Sub-national Government”, Journal of Common Market Studies, Vol 42,

No. 3: 523–551.

Hupe, P. & Hill, M., 2007, “Street-Level Bureaucracy and Public

Accountability”, Journal Public Administration, Vol. 85, No. 2: 219 -

229.

Kloby, K., 2009, “Less is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in

Local Government”, Journal of Public Budgeting, Accounting &

Financial Management, Vol 21, No. 3: 367 - 391

Kloot, L. & Martin, J., 2001, “Local Government Accountability: Explaining The

Differences”, Journal Accounting, Accountability and Performance, Vol.

7, No. 1: 51 - 72.

Koppell, J., 2005, “Pathologies of Accountability: ICANN and The Challenge of

Multiple Accountabilities Disorder”, Public Administration Review. Vol.

65, No.1: 94 - 108.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Lewis, D. & Madon, Sḥțtp2:0//0w4w, w“İnpfdofr4mfraeteio.ncoSmystems and Non-Governmental

Development Organizations: Advocacy,Organizational Learning, and


Paul, S. 1992, “Accountability in Public Services: Exit, Voice and Control”,

Journal World Development, Vol. 20. No. 4: 1047 - 1060.

Romzek, B. & Ingraham, P.W., 2000. “Cross Pressure of Accountability:

Initiative, Command, and Failure in The Ron Brown Plane Crash”, Public

Administration Review, Vol. 60, No. 3: 240 - 241.

Schillemans, T., 2008, “Accountability in the Shadow of Hierarchy: The

Horizontal Accountability of Agencies”, Public Organization Review, Vol.

8, No. 2: 175–194

Scott, C. 2000. “Accountability in The Regulatory State”. Journal of Law and

Society, Vol. 27, No. 1: 38–60.

Smulovitz, C. & Peruzzotti, E., 2000, “Societal Accountability in Latin America”,

Journal of Democracy, Vol. 11, No. 4: 147 -158.

Stanley, T., Jennings, N. & Mack, J., 2008, “An Examination of The Content of

Community Financial Report in Queensland Local Government

Authorities”, Journal Financial Accountability and Management, Vol.

24, No. 4: 411 - 438.

Strom, K., 2003, “Parliamentary Democracy and Delegation”, dalam Karee

Strom, Wolfgang C. Muller & Torbjorn Bergman (eds.), Delegation and

Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford: Oxford Universit y

Press: 55-106

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Verschuere, B., Verhoest, K., Meyers, F., & Peters, B. G. 2006, “Accountability

and Accountability Arrangements in Public Agencies”. Dalam

Christensen, T., & Lægreid, P. (Eds.). Autonomy and Regulation: Coping

with Agencies in the Modern State. Cheltenham, Edward Elgar. 268 –

300.

http://www.pdf4free.com


INDONESIA-MALAYSIA COMPARATIVE ANALYSIS OF

AGENCY PROBLEMS IN DEVELOPMENT PLAN ALIGNMENT

Rochmad Nur Afsdy Saksono

Lecturer of the National Institute of Public Administration School of Administration

(Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara, STIA-LAN)

Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Telp. (021) 532-6369 Fax (021) 5367-4562

ABSTRACT

Development plan alignment (local with national development plan) has

become importance issue for developing countries both unitary state, but

also federal state. The objectives of this paper are to compare agency

problems faced by Indonesia and Malaysia in aligning development plan

and to critically review Indonesia and Malaysia policies to address such

problems in order to ensure development plan alignment. The study

found that the degree of agency problem in development plan alignment

plan in Indonesia is higher than that in Malaysia. The design of

decentralization in Malaysia is more centralized than that in Indonesia,

particularly in three aspects: organizational design of development

planning agencies, mechanism and process of development planning, and

budgeting system (inter-government financial transfer). The three

aspect/factors have significant contribution to the agency problem.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Keywords:

http://www.pdf4free.com

Agency Problem, Development Planning, Development Plan Alignment.


particularly in development. Government formulates measures for a program or project

to be undertaken within a stipulated timeframe.

These measures are normally

documented in development plan. In essence, development plan consists of the goals and

objectives to be achieved in a given period, and strategies/measures to be implemented to

achieve the goals and objectives.

There are three levels of development plan: long-term development plan,

medium-term development plan, and short-term development plan. However, the

meaning of long, medium, and short varies across countries.

The planning horizon

indicates a cascade: long-term development plan is broken down into several medium-

term development plans.

Further, short-term (annual) development plans are derived

from medium-term development.

In other words, from planning

perspective/understanding, short-term (annual) development plan has to be aligned with

medium-term development plan and medium-term development plan has to be aligned

with the long-term development plan.

Administrative system of a state/government, whether federal or unitary, is

divided into several levels.

Indonesian administrative system which applies unitary

system comprises three levels: central government, province government, and

regency/city government. Malaysian administrative system is divided into three levels:

PDF Creator - PDF4Free v3.0

federal government, state ghotvtepr:n//mwewntwaṅpddlfo4cfarlegeo.vceormnment. Generally, from the level of


state/province contribution to national development performance can be identified

in

order to ensure the attainment of national development goals. The alignment idea/issue

is based on the logic implication of cascading system. State/province development plan

is an integrated part of national development plan.

With reference to the above explanation on development planning, particularly

cascading system, it is not surprising that development plan alignment, particularly from

level of administrative government perspective, has become importance issue for

developing countries.

According to Prasojo (2001), coordination and alignment

challenges/problems have not been faced only by unitary state, but also federal state.

To address the issue of development plan alignment, developing countries have

introduced policies and measures including institutional aspects, mechanism and process

aspect, and budgeting aspects. Unfortunately, developing countries including Indonesia

have been facing development plan alignment problems. Since the alignment of local

development plan with national development plan is a requirement for achieving national

development goals, even though development plan alignment is not a simple challenge,

however, it is necessary to ensure the alignment.

Development has been the topic of previous researches.

Mohamed and

Appalanaidu (1998) and Yaakup and Sulaiman studies focused on the information

PDF Creator - PDF4Free v3.0

systems for development phltatnpn:i/n/wg winwṀpadlaf4ysfriae.eȮcmoamr and Leh, (2009) analyzed public


In addition, even though many studies focused on federal-state relationship, e,g,

federalism and conflicts over principalship (Josselin, 2004), accountability problems

under partial decentralization (Joanis, 2009), political economy of Malaysian federalism

(Jomo & Hui, 2003), very rare do studies has analyze agency problem. With reference to

deficiencies of previous researches, what remains to be studied is how agency problem

and to what extent policies affect the alignment of local development plan.

The objectives of this paper are to compare agency problems faced by Indonesia

and Malaysia in aligning development plan and to critically review Indonesia and

Malaysia policies to address such problems in order to ensure development plan

alignment.

Decentralization in Federalism and Unitary

Boucher and Migue (Sharma, 2003) argued that “federalism is decentralization”.

In federalism, centralization is seen basically as negative policy measure.

Moreover,

federalism has been regarded as "a critical theoretical component of decentralism". Thus,

such ideas have reinforced the federal-decentralized versus unitary-centralized

dichotomy.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

According to Gamper (2005), it is sometimes difficult to understand the

http://www.pdf4free.com

terminology of federalism because the meaning differs according to the perspectives of


constituent units must have powers of their own and they must be entitled to participate at

the federal level. The constituent units are subsumed as the constituent states, “Länder”,

provinces or regions. Their powers are conceived as competences that are distributed by

a federal constitution.

The idea of federalism indicates that there is distribution and delegation of

authority to constituent units or “sub-national government”. This is why, as Gamper

stated, there are the principles of co-ordination, co-operation and subsidiarity three

principles in federalism.

Subsidiarity gives an additional value to the principle of

federalism in so far as powers should not be just shared between various levels, but be

shared according to the criteria of efficiency, suitability and interest.

From the

perspective of organizational structure, the idea of subsidiarity

According to Tarigan (2003), since 1980‟s decentralization has been one of the

leading issues in the economic field. All over the world, there are growing tendencies of

the central government to decentralize some of its authority to the “sub-national”

governments or even to the private sector. As Gamper noted, many European states have

gone through a process of strong decentralization (“regionalization”), without being

generally admitted to the classification as federal states. However, if the state was

originally founded as a unitary state it is often treated as a merely “regionalized” system,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

even though the constitutihotntph:a//swmwewaṅpwdhfi4lefrbeeeeṅcostmrongly decentralized, adopting the


all tiers of a federal state and consequently the distribution of competences. The financial

relationship between the central unit and the lower tiers are of paramount importance to

the federal system as a whole. Financial stability and equalization as well as co-operation

between the tiers are the basis for an effective federal system.

As mentioned earlier, the idea of balancing the contrasting forces of

centralization and decentralization are central to both federal and unitary state.

According to Wildasin (Sharma, 2003), the right degree of decentralization depends on

what it is we are considering decentralizing and on the particular economic, historical,

political and other circumstances within which decentralization is contemplated. The

crucial issue is to identify which level of decentralization is appropriate for each kind of

activity.

Delegation of authority, development planning, and Agency Problems

Decentralization policy, both in federal and unitary state, whether in term of

politics (devolution) or management, refers to the concept of delegation of authority from

federal or central government to local government. According to Lupia (2001),

delegation occurs when some people or organization ask others to perform tasks on their

PDF Creator - PDF4Free v3.0

behalf. Governments use delegation to increase the range of services that they can

http://www.pdf4free.com

provide. With delegation, by contrast, national governments can address a wide range of


terms of decentralization, there are at least two types of coordination: vertical

coordination among tiers of government and horizontal coordination among the states

(Spahn, 2009).

As described earlier that the principle of subsidiarity in decentralization implies

that there is a hierarchy, what Jones (2004) call as vertical differentiation. Regardless of

the government system (federalism or unitary), according to the principle of subsdiarity,

states or provinces are subordinate of federal or central government.

Therefore, as a

“subsidiary”, states or provinces have to follow federal or central government as

“headquarter.” In other words, states or provinces goals and activities must be in line with

federal or central government‟s interests. The principle of subsidiarity also implies that

authorities of states or province government are delegated by federal or central

government.

Authority is the power to hold subordinates accountable for their actions and to

influence directly what they do and how they do it (Jones, 2007).

According to this

definition, federal or central government delegates to states or provinces the legal

authority and responsibility to use the organization‟s resources to create value and meet

national goals. Furthermore, agency relationship arises whenever one person (principal)

PDF Creator - PDF4Free v3.0

delegates decision-making authority or control over resources to another (the agent).

http://www.pdf4free.com

The classical principal-agent relationship derived from the relationship between


Eisenhardt (Mathieu, 1997) argued that in every delegation there is agency

problem potential, i.e. people or institutions who receive delegated power or authority

(agent) do not act according to the interest of people or institutions who give delegated

authority (principal). There are two kind of agency problem: adverse selection and moral

hazard.

The danger of delegation is that the people to whom power is delegated will

abuse the power they receive (Lupia, 2001).

Jones (2007) argued that in delegating

authority to managers an agency problem arises. Agency problem is a problem in

determining managerial accountability. Lupia (2001) introduced the term of agency loss.

According to Lupia:

Agency loss is the difference between the consequences of delegation

for the principal and the best possible consequence. Agency loss is zero

when the agent takes actions that are entirely consistent with the

principal‟s interests. As the agent‟s actions diverge from the principal‟s

interests, agency loss increases. When the agent does things that are bad

for the principal, agency loss is high (p.4)

Lupia (2001) founded that agency loss is minimized when two statements are

true: (1) the principal and agent share common interests – the principal and agent desire

PDF Creator - PDF4Free v3.0

the same outcomes, and (2) the principal is knowledgeable about the consequences of the

agent‟s activities – princ ipals http://www.pdf4free.com know enough about th eir agents‟ actions to determine


an information advantage, and (2) the agent has an incentive to pursue goals and

objectives that are different from the principal‟s, a moral hazard problem exists. Here,

agents have the opportunity and incentive to pursue their own interests.

Jones (2007) argued that in agency theory, the central issue is to overcome the

agency problem by using governance mechanism, or forms of control that align the

interest of principal and a agent so that both parties have the incentive to work together to

maximize organizational effectiveness.

Further, in the context of private/business

organization, the principal roles are: (1) to monitor top managers‟ activities, (2) to

question their decision making and strategies, and (3) intervene, when necessary.

Research also suggested that reinforce and develop the organization‟s code of ethics are

important measures to prevent abuses of power.

However, the next step in solving the agency problem is to find the right set of

incentives to align the interest of managers and shareholders.

in the context of

private/business organization, Jones (2007) argued that the most effective way of aligning

interests between management and shareholders is to make managers‟ rewards contingent

on the outcomes of their decisions, that is, contingent on organizational performance.

With adaptation and adjustment, these approaches may relevant also to solve agency

problems in public sector, particularly in the case of development plan alignment.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

There are six mhectthpa:n//iwsmwswṫopdaf4chfrieevee.comintegration and alignment in an


joins a task force, (5) team – managers meet regularly in permanent committees to

coordinate activities, and (6) integrating role or department – a new role or department is

created to coordinate activities of functions or division.

In the context of development planning, federal or central government delegate

authority of planning to local governments while requiring them to align their

development plan with national development plan.

Relating to this principle, Usui &

Alisjahbana (2004) argued that decentralization, by its nature, gives the highest priority to

local government to respond to local demands. At the same time, local development

plans need to be consistent with those on provincial and central governments. However,

even with decentralization fully in place, some elements of top-down intervention are

needed to ensure the priority of higher levels of government is considered at the local

level. The challenge is to integrate key elements of national and provincial development

plans with local contents.

Mohamed and Appalanaidu (1998) studied the information systems for

decentralization of development planning in Malaysia to determine the extent of

delegation of authority by the central government to the state and district level

government in planning the development projects in Malaysia. They found that the

central government has successfully delegated its authority to the state and district levels

PDF Creator - PDF4Free v3.0

to the extent of operationhalttpan:/d/wtawcwtiċapldpf4lafnrenein.gcoams well as decision making. Even


Consequently, state governments have surrendered various functions to the federal

government for various reasons, including lack of fiscal resources.

Different from Lin & Hsu (2000) study that placed society (parliament) as

principal and government as agent,

this paper argue that (in term of federal-state

relationship and central-province relationship) state/province as agent and federal/central

government as principal. Based on this assumption, local government (state/province)

has to align their development plan with national development plan.

In line with the objective of the study and based on the literature review

presented above, this paper addressed four issues in pursuing alignment of state/province

development plan with national development plan: (1) the degree of agency problems, (2)

development planning mechanism and process, (3) institutional aspects of development

planning, and financial transfer or budgeting system of development planning.

METHODOLOGY

This paper focuses on the alignment of Five-Year plan of Province of Jakarta‟s

(in Indonesia case) or State of Johor‟s (in Malaysia case) development plan with Five-

Year National Plan. Even though this paper based more on library research, data are also

PDF Creator - PDF4Free v3.0

collected through conducting interview with officials of several institutions responsible

http://www.pdf4free.com


for or related to planning process

and alignment. In the Malaysia case,

information were


FINDINGS

Administrative system: a brief description.

Indonesia

Indonesia is a republic with a presidential system of government. The president

is assisted by a cabinet. Ministers are directly responsible to the president. The main

features of government are prescribed by the 1945 Constitution. Four amendments have

been made since 1999.

As a unitary state Indonesia has three-level administrative

government (central government, 33 Province governments, and 497 Regency/City

governments).

According to Law No. 25/2004 on National Development Planning System,

development plan in Indonesia has been categorized into three in terms of time horizon:

Long-term, Medium-term and Short-term Development Plan.

However, the planning

horizon has been implemented since 1969. Started form New Order Era (under Soeharto

presidency), Indonesia has had three Long-term Development Plan:

1. First Long-term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pertama, 1969/1970 – 1993/1994;

2. Second Long-term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

3.

Kedua, started from 1995/1996.

http://www.pdf4free.com

Long-term Development Plan 2005 – 2025 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang,


2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II 1974/1975 – 1978/1979

3. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III 1979/1980 – 1983/1984

4. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV 1984/1985 – 1988/1989

5. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) V 1989/1990 – 1993/1994

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI 1994/1995 – 1998/1999

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 2004 - 2009

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 2010 - 2014

According to Article 150 Law No. 32/2004 on Local Government, Local

Development Plans, comprising Long-term, Medium-term, and Short-term Development

Plan, must be an integrated part of and aligned with National Development Plan. In

addition to the administrative-government level development, it is stipulated in this law

that all sectoral agencies in each administrative-government level – ministry in central

government and department in province and regency/city – has to formulate 5-year

Strategic Plan which is aligned with respective medium-term plan.

Malaysia

The Malaysian government system is the combination of the federal principle and

the system of parliamentary democracy with constitutional monarchy.

Malaysia is a

PDF Creator - PDF4Free v3.0

constitutional elective monh a t r tp ch :/ y / , w c w h w os . e p n df4 or fre fi e vė co ye m ars among the nine sultans. The


sultanates are each governed by an elected chief minister, in addition to their hereditary

ruler. The four states without hereditary rulers are governed by ceremonial governors and

executive chief ministers appointed by federal government

Malaysia‟s administrative system consists of thirteen states (Johor, Kedah,

Kelantan, Malacca, Negeri Sembilan , Pahang, Perak, Perlis, Penang, Sabah, Sarawak,

Selangor, Terengganu) and three Federal Territories (Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya).

The three federal territories, including capital Kuala Lumpur, are governed directly by the

Ministry of Federal Territories. The system of government at the state level in many ways

mirrors that at the national, though government leaders are known as Chief Minister

(Menteri Besar in Sultanates, and Ketua Menteri

elsewhere), while legislature are

unicameral Assemblies. At the lower municipality level officials are appointed by state

government (Funston, 2000).

According to Anuar (2000), in the federalism setting, the Federal government

plays a larger role and performs more functions than the State government (Anuar, 2000

and Funston, 2000). The Federal's main functions and responsibilities are to ensure

stabilization and equity and distribution.

They also undertake national development

planning in the national interest. Moreover, the State governments are responsible for

regional matters, particularly with land, agriculture, and forestry. They also handle state

PDF Creator - PDF4Free v3.0 works and water as well hatstpl:o//cwalwgwo.vpedrnf4mferneteȧcnodmlocal public services. The local


Second Outline Perspective Plan - OPP2 (1991- 2000),

> Third Outline Perspective Plan - OPP3 (2001-2010), and

> Vision 2020 (1991 – 2020);

Medium-term development Plan:

> Five-year development plans, such as the Ninth Malaysia Plan (2006-2010);

§ Short Term Planning:

> Annual Budget.

On state level, there are three types of

development plan: (1) State Five-Year

Development Plan, (2) Regional/structure Plans,

and (3) Sectoral Policies/Plans. On local level,

there are Local Plan and special Area Plan.

Figure 1 depicts Development Plans of the three

government levels in Malaysia.

Figure 1

Malaysia‟s Three-Level of

Development Planning Source:

Economic Planning Unit (EPU).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Agency Problems in Aligning Local Five-Year Development Plan with National

http://www.pdf4free.com

Five-Year Development Plan


ensure the priority of higher levels of government are considered at the local level. The

challenge is to integrate key elements of national and provincial development plans with

local contents.

Province of Jakarta‟s current five-year development plan is Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah - RPJMD (Medium-term Development Plan)

2007-2012 (Province of Jakarta Regulation No. 1/2008). When Local Development

Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda) of Province of

Jakarta formulated the plan, it should refer to Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional – RPJMN (National Medium-Term Development Plan) 2004-2009.

However, empirical data indicated that Province of Jakarta‟s RPJMD 2007-2012

is solely based on elected governor‟s vision. Furthermore, that plan is only focused on the

context of Province of Jakarta. Without referring to RMJMN 2004-2009 made the

Province of Jakarta‟s RPJMD 2007-2012

is not an integrated part of national

development plan. The consequence is that it cannot be identify the contribution of the

province of Jakarta to the achievement of national medium-term development plan goals.

Presidential election in 2009 has resulted a new government and the new RPJMN

has already formulated (RPJMN 2010-2014).

According to Law No. 25/2004 on

National Development Planning System, RPJMD formulation has to refer RPJMN.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Empirical data shows Bapphetdtap:J/a/wkawrtawḋpiddnf4otfrreevi.ecwomJakarta RPJMD 2007-2012 in order


EPU, and clear thrust, UPEN Johor can easily follow and align Johor development plan

with Malaysia Ninth Plan 2006-2010. In addition, according to UPEN Johor, one of the

most important factor is budgeting system. To get budget for development, according to

UPEN Johor, programs and projects have to be in line with federal development plan.

However, not all programs and projects are financed by federal government. Each

state also has state own revenue. State of Johor has its own objectives that are achieved

partly under the budget comes from State own revenue. In this case, several programs or

projects have not been totally aligned with national development plan.

Government Measures to Address Agency Problems in Aligning State/Province

Development with National Development Plan

Organizations/ institutions involved in development planning

Designing organization or institution for development planning is one of

important factor in alignment of local development plan with national development plan.

Suitable organizational design, including degree of vertical, horizontal, and spatial

differentiation as well as formalization, enables federal/central government to

synchronize, integrate and control organization units (subsidiaries).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

The government of Indonesia establishes the National Development Planning

http://www.pdf4free.com


Agency (Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional –

Bappenas) as an institution who


65/2005 on The Guideline on Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum

– SPM, obligatory services), each ministry and other government agencies have to

formulate SPM containing the minimum service scope, performance indicators and

performance target will be achieved within five year. The SPM, then, becomes a basis for

local government (province and regency/city) in formulating development plan.

Another institution involved in national-level development planning system is

Ministry of Home Affair (MOHA). Relating to development planning system, MOHA

has two functions: to coordinate ministries and other government agencies particularly in

formulating SPM and to foster, coordinate, monitor, and evaluate local governments‟

development plan.

In the context of local government, each province and regency/city has Local

Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bapeda).

As Bappenas does, Bapeda coordinate all sectoral development plan proposed by all

department with a local government.

There is no hierarchical relationship between

Bappeda and Bappenas. In other words, Bapeda is not subordinate of Bappenas. Figure

3. 2 shows the absence of the line hierarchy.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


In the case of Province of Jakarta, according to Province of Jakarta Regulation

No. 10/2008 on Organizational Structure of the Government

Province of Jakarta,

Bappeda of Jakarta is responsible for formulating development planning, monitoring

development plan implementation and evaluating development plan effectiveness.

However, in the regulation there no explanation about the relation between Bapeda of

Jakarta dan Bappenas.

Compare to Indonesia,

Malaysia establishes more

organization or institution for

development

planning,

coordination, and evaluation.

Figure 3 depicts the machinery

of development planning,

coordination, and evaluation in

Malaysia.

Figure 3

Malaysia‟s Development Planning, Coordination,

and Evaluation Machinery

( Source: EPU, 2004 )

PDF Creator - PDF4Free v3.0

According to EPUhțtpIn://Mwwalawyṡpiad,f4thfreeeN.actoiomnal Planning Council (NPC), the


various ministries and agencies. The functions of EPU are supported by two other central

agencies under the Prime Minister‟s Department, namely, the Implementation and

Coordination Unit (ICU) and the Malaysian Administrative and Modernization Planning

Unit (MAMPU).

At state level, there are two organizations responsible for formulating state

development strategies and coordinating the preparation of state development programs

and projects: (1) State Economic Planning Units and (2) the State Development Offices.

However, there are committees involved in state development planning and

implementation, as shown in Figure 4.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Figure 4

State Gover h n t m tp e : n / t /w D w ev w eḷo p p d m f4 en fr t e P e lạ c n o ni m ng, implementation,

and Security Machinery


Development planning mechanism and process in Indonesia is regulated in the

Law No. 25/2004 on National Development Planning System. At national level, National

Five-year Development Plan has to be formulated within three months after President is

elected. Based on President‟s vision presented in the presidential campaign, Bappenas

formulates a brief draft of National Five-year Development Plan. Based on the brief draft,

all ministries and other government agencies formulate draft of five-year strategic plan

and submit it to Bappenas.

By considering the draft of strategic plans, Bappenas

formulates draft of National Five-year Development Plan and discusses it in the National

Conference on National Five-year Development Plan.

Province Five-year Development Planning is identical with National Five-year

Development Planning, as depicted in Figure 5.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Figure 5


Moreover, according to Government Regulation No. 65/2005 on The Guideline

on Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum – SPM, obligatory

services), each ministry and other government agencies have to formulate SPM

containing the minimum service scope, performance indicators and performance target

will be achieved within five year. The SPM, then, becomes a basis for local government

(province and regency/city) in formulating development plan.

Government Regulation No. 65/2005 on The Guideline on Minimum Service

Standard (Standar Pelayanan Minimum – SPM) Formulation and Implementation. SPM

is firstly introduced in Law No. 22/1999 on Local Government (was replaced with Law

No. 32/2004 on Local Government). According to Government Regulation No. 65/2005,

the SPM which is formulated by ministries is the definition of obligatory function and

quality or performance of basic services provided by government. In essence, SPM

document contains nation-wide performance target of a certain sector development

referring to National Medium Development Plan.

To implement Government Regulation No. 65/2005 on The Guideline on

Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum – SPM) Formulation and

Implementation, especially in the local government context, Ministry of Home Affairs

(MoHA) has enacted Minister Regulation No. 79/2007 on Guideline on the Minimum

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Service Standard (SPM) Athtattipnm://ewntwPwla.np.dAf4cfcroered.icnog mto this regulation, local government


In Malaysia, according to EPU (2004), development planning is a two-way

interactive process between the EPU and the line ministries and agencies. This top-down

and bottom-up processes ensure that national policies and strategies are realized and

development concerns at sub-regional level are fully integrated into the overall national

development thrusts. Figure 6 depicts development planning mechanism in Malaysia.

Figure 6

Malaysia Development Planning Mechanism

( Source: EPU, 2004)

EPU (2004) describes that planning from the top which is confined to setting

PDF Creator - PDF4Free v3.0

macro level parameters is dh e t t t e p r : m // i w ne w d w iṅ p t d he f4 c f o r n e teẋ c t o o m f the Inter- EPU Agencies Planning


In terms of project approval process, according to EPU (2004), EPU assesses and

prioritizes development projects proposed for the various five-year development plans

based on the project proposals by ministries and agencies. It consults with the ministries,

agencies, and state governments to review past performance and identify issues,

problems, or areas of focus.

As part of this effort, the EPU evaluates targets, concepts

and programs proposed, and determines the overall objectives, scope and costs of each

programs.

Inter-government financial transfer

Inter-government financial transfers, especially vertically form national to subnational

government has practiced by both federal and unitary state. Besides to reduce

vertical and horizontal financial imbalance, federal and central government develop a

transfer system to control and coordinate local governments‟ development plan and

implementation in order to ensure the achievement of national development goals.

In Indonesia, decentralization program began in the early 2000s which was

implemented under the Law 22/1999 on Regional Government and the Law 25/1999 on

Central and Local Fiscal Balance. The two laws have been replaced with Law 32/2004

and the Law 33/2004 respectively. According to the new Laws, there are three principles

PDF Creator - PDF4Free v3.0

employed in the fiscal dhetctpen:/tr/waliwzawtiȯpndfp4rforegreaṁc:omdevolution, de-concentration, and


imbalance between central and sub-national governments, and horizontal imbalances

among sub-national governments.

Murniasih (2006) argued that in principle, DAU is aimed to address the problem

of horizontal imbalances among sub-national governments due to differences in regional

fiscal capacities. Furthermore, according to Suhendra, M. &

Amir, H. (2006), In

Indonesia, the implementation of the fiscal decentralization program are intended to: (1)

increase national allocation and regional government efficiency; (2) meet regional

aspirations, improve overall fiscal structure, and mobilize regional and therefore national

revenues; (3) enhance accountability, increase transparency, and expand constituent

participation in decision-making at the regional level; (4) lessen fiscal disparities among

regional governments, assure the delivery of basic public services to citizens across the

country and promotion of government efficiency objectives; and (5) improve social

welfare of Indonesians.

Differences in fiscal capacities arise from differences in local own-source

revenue and shared-revenue. Thus, DAU has been used as an instrument of equalization

grant, and the characteristic of the transfer is a block grant.

DAK is allocated to specific regions and certain sectoral programs. Sidik (in

Murniasih, 2006) argued that DAK intends to promote the attainment of minimum

PDF Creator - PDF4Free v3.0

standards and compensate fhotrtpb:e/n/wefwit/wcȯsptdsfp4ilflr-eoevėcr oremlated to priority capital investment.


Figure 7

The Contribution of Intergovernmental Transfers

on Sub-National Revenues in Indonesia

Source: DJAPK- Ministry of Finance, Indonesia, in Suhendra & Amir, 2006.

Data depicted on Figure 7 shows that the transfers from the central government,

which consist of shared revenue, general allocation fund (DAU) and special allocation

fund (DAK), are the major sources of funding for local governments. the provinces relied

only about 55 percent on average on the transfers. The figured shows that the districts are

more relied on the intergovernmental transfers than the provinces. On average, the

districts relied almost 90 percent on the intergovernmental transfers to fund their

PDF Creator - PDF4Free v3.0 expenditures. http://www.pdf4free.com


Fiscal

Year

Table 5: Indonesian Sub-National Spending in the State Budget FY 2000 to 2005

Sub-

National

Spending

(Rp

trillion)

GDP

(Rp

trillion)

%of

GDP

National

Revenue

(Rp trillion)

%of

National

Revenue

National

Spending

(Rp trillion)

N ationa

%of l

Spending

2000 32.9 997.0 3.30 205.6 16.00 220.8 14.90

2001 82.4 1,615.7 5.10 305.2 27.00 355.2 23.20

2002 94.5 1,688.0 5.60 302.0 31.30 343.8 27.50

2003 116.9 1,948.0 6.00 336.2 34.77 377.5 30.96

2004 119.0 2.017.6 5.90 349.9 34.02 373.4 31.88

2005 129.0 2,201.7 5.90 378.2 34.35 392.8 33.07

Source: DJAPK- Ministry of Finance, Indonesia, in Suhendra & Amir, 2006.

In Malaysia, according to Anuar (2000), the Federal Constitution makes specific

provisions for the transfer of financial resources from the Federal to State. The primary

purpose is to bridge the resources gap at the State level. Other consideration includes the

narrowing of differences in State taxable capacities and compensating the States for their

involvement in Federal functions and supporting them in matters of joint responsibilities.

Federal grants are distributed among the States on the basis of origin of collections,

population, State Gross Domestic Product and other social and economic indicators and

PDF Creator - PDF4Free v3.0

actual cost of projects.

http://www.pdf4free.com

Anuar (2002) described that the grants are classified into three major categories:


grants, capitation grant, revenue growth grant and State Reserve Fund. These grants have

been incessantly used by the Federal government to supplement State revenues.

Moreover, the amount of total grant and the distribution to each State are either

prescribed in the Constitution or determined by the Federal government on formula or adhoc

basis. They are designed primarily for vertical fiscal adjustment purpose. The

general-purpose grants are distributed on the basis of State population and State Gross

Domestic Product per capita and they also address the problem of social and economic

disparities between States. The specific-purpose grants are tied to particular expenditure

but not to revenue conditions. Their objectives vary from equalization of performance,

compensation for State involvement in Federal functions and helping the State

governments to meet State expenditures in matters of joint responsibility.

Anuar (2000) found that since independence in 1957, the Federal government has

been involved in the state development planning, through the five-year Malaysian plans.

The Federal government has the capacity and resources to carry out the function of

distribution, stabilization, and growth efficiently and with a good effect of scale economy.

Table 3.6 shows the Federal government's development expenditure allocation to the

States for the 6th and 7th Malaysian Plan. Through such sponsored development projects,

the Federal government had contributed to the growth of the States' economies.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Furthermore, Anuahrt(t2p0:/0/0w)wcown.cpluddf4edfretheaṫctohemFederal Government monopolized


State

Table 6: Selected Economics Indicators for State in Malaysia

Federal Government Development

Expenditure Allocation To State

GDP State Own

GDP Per Capita Growth Revenue Per

1996-2000

Rate Capita

1991-1995

th

6 th Malaysia Plan)

(7 Malaysia

Plan) 1990 1998 1996-97 1990 1997

RM % RM % RM RM % RM RM

(mill)

(mill)

Johor 3,344 5.7 3,613 5.3 4,008 5.728 9.8 4,009 3,784

Kedah 3,208 5.5 3,341 4.9 2,526 7.148 10.1 59 50

Kelantan 1,527 2.6 1,850 2.7 1,679 2.203 5.8 62 72

Melaka 1,009 1.7 1,191 1.8 3,361 5.687 9.3 606 1,808

Negeri Sbln 1,325 2.3 1,801 2.7 3,720 5.318 9.8 108 137

Pahang 2,734 4.7 3,090 4.6 3,633 4.680 7.9 3,634 4,580

Perak 2,321 4.0 3,216 4.8 3,113 5.040 8.3 78 205

Perlis 614 1.0 953 1.4 3,032 3.834 8.3 147 157

P. Pinang 1,672 2.9 1,968 2.9 5,096 7.949 7.4 78 147

Sabah 2,595 1.1 4,495 6.7 4.402 3.288 3.1 934 794

Serawak 3,133 5.4 4,548 6.7 3,926 5.514 11.9 820 1,236

Selangor 4,345 7.4 4,296 6.4 7,415 8.507 8.0 187 350

Trengganu 2,096 3.6 2,553 3.8 7,089 9.269 10.8 529 657

MALAYSI

A

58,500 100.0 67,500 100.0 - - 8.2 - -

Multi-State 22,604 38.6 24,829 36.8 - - - - -

PDF Creator - PDF4Free v3.0

RM : Ringgit Malaysia.

Source: 7 th Malaysia Plan and h M tt i p sd :/ T /w er w m w Rė p vi d ew f4 o fr f e 7 eth Ṁco al m aysia Plan,

State Financial Statement, in Anuar (2000).


elected governor. This is in line with Law No. 25/2004 on National development

Planning System that Province Five-year Development Plan has to be based on elected

governor‟s vision and strategy presented in the campaign. The issue is how to ensure that

governor‟s vision is in line with president‟s vision in terms of development.

Another factor affecting the agency problem is that each governor (also Regent

and Mayor) has his or her own interest. They want that in his or her five-year service as a

governor, he or she can achieve high performance. The practical reason, actually, is to

win the next governor election. Or, in case the ruling party will not choose him or her

becomes governor candidate for next election, by achieving high performance, he or she

try to ensure that his or her party will win the election.

Based on the above explanation, it can be concluded that the political party

difference between a governor and President of Indonesia is not relevant to the agency

problem in aligning province‟s five-year development plan and national five-year

development plan. It means that unaligned development plan (province with national) is

not because of the different ruling party between a province and central government.

However, with scrutiny we can conclude that the Law No. 25/2004 on The

System on National Development Planning is based on the assumption that there is a

same period of development planning among central government and all provinces and

PDF Creator - PDF4Free v3.0

regencies/municipalities. hInttpo:t/h/werwwwo.rpdds,f4thfreeeLȧcwomassumes that general elections of


From organization/institution perspective, Indonesia and Malaysia are quite same

in terms of the relationship between local and national development agency. In both

countries, there is no line hierarchy between local and national development agency.

Even, the pattern of the terminology they use are same. In Indonesia, Bapeda for local

agency and Bappenas for national agency. “Da” stands for daerah (local) and “Nas”

stands for nasional (national). In Malaysia, State EPU at state level and EPU at federal

level.

However, in Indonesia, the absence of hierarchical relationship between Bapeda

and Bappenas (Bapeda is not subordinate of Bappenas) has made complicated

development planning coordination. Bappenas has no formal authority to manage, give

order to and ask report from local development planning agencies.

From legal

perspective, there is no specific, clear, and strict description about the function or role of

Bappenas in relating to Bapeda. Moreover, in term of Province of Jakarta,

Province of

Jakarta Regulation No. 10/2008 on Organizational Structure of the Government of

Province of Jakarta does not mention about

the relation between Bapeda of Jakarta dan

Bappenas.

Coordination mechanism between Bapeda and Bappenas in the form of

periodic meeting, however, has failed to solve agency problem in aligning local with

national development plan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

In Malaysia, it is chletatpr :m//ewnwtiown.pindtfh4efrFeeedėcroalmConstitution about the relationship


year development plan. This condition has significant impact on the degree of alignment

between state and federal five-year development plan.

It is interesting what Singaravelloo (2008) decribed regarding the position of

federal, state and local government in Malaysia. Figure 8 depicts position of all

government level in terms of sovereignty.

Federal Governemnt

Sovereign National

State Government

Quasi - Sovereign

Local Government

Infra - Sovereign

Figure 8

The position of Malaysian government level in terms of sovereignty

( Source: Singaravelloo, 2008 )

The above figure reflects the federal-state relationship. It can be understood why federal

government is able to coordinate all state, including in terms of development plan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

The lack of development plan alignment in Indonesia can be analyzed also form

http://www.pdf4free.com

procedural or mechanism perspective. Development planning mechanisms as stipulated in


Ministry/National Agency Annual Plan and Budget.

The most recent regulation on

development planning is Chief of National Development Planning Agency (Bappenas)

Regulation No. 5/2009 on Guideline for Formulation of Strategic Plan of Ministry and

National Agency.

However, the Guideline is only for central government context.

Moreover, unfortunately the Guideline does not stipulate how to ensure the alignment of

local with national development plan.

The reason why National Development Planning Agency (Bappenas) is that

Ministry of Home Affairs (MoHA) has authority to enact regulations on local

government, including development planning. In other word, in Indonesia, development

planning affairs have been regulated by two institutions: (1) National Development

Planning Agency (Bappenas) for nation-wide development planning (but in reality more

focuses on the development planned by Ministry and national agencies) and (2) Ministry

of Home Affairs (MoHA) for local development planning. This means that currently

there has been no integrated laws and regulations that enables central government (i.e.

Bappenas) to ensure the alignment of development plan.

As described earlier, Government of Indonesia has tried to obtain the

development planning alignment between local and national level by enacting

Government Regulation No. 65/2005 on The Guideline on Minimum Service Standard

PDF Creator - PDF4Free v3.0

(Standar Pelayanan Minimhutmtp:–//SwPwMw) .Fpodrfm4ufrleateiȯcnoamnd Implementation. Ironically, the


is enacted by MoHA (Minister of Home Affairs Regulation No. 79/2007), again, not by

National Development Planning Agency (Bappenas).

Another factor affecting the development plan alignment is the dependency to

inter-government finance transfer, particularly from federal or central government to local

government.

As described earlier, local government in both Indonesia and Malaysia

shares same characteristic, that is, local government in Indonesia and Malaysia are quite

dependent on fiscal/financial transfer from central and federal government respectively.

In Indonesia, the current local revenue framework specifically defines four

principle revenue categories (1) Regional Own Revenues, consisting of tax and non-tax

revenues; (2) the intergovernmental transfers, consisting of the shared taxes and revenues,

the general allocation grant (DAU) and the special allocation grant (DAK); (3) loans and

other forms of local borrowing; and (4) other local revenues.

Among the revenue instruments, the DAU still remain the main source of local

government revenues. The current system relies primarily on general allocation fund

(DAU) over which local governments have full discretion.

Under the policy on

decentralization, that system and combined with regional own revenues management has

contributed significantly to the problem of the alignment of local with national

development plan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Different to Indonehstitap, :M//walwaywsi.apdTfh4efrMeaelȧcyosiman Federalism is highly centralized


centralized development finance which is reflected in the fiscal/financial inter-

government transfer system and

development planning enables Malaysia to achieve

better alignment of state with federal five-year development plan.

However, several limitations of the study should be noted are

(1) it

focused only on the alignment of Province/State Mid-Term Development Plan with

National (not include national Annual – Mid – Long-term Plan, and sector/ministry

with national), (2) it was more a library research based on documents (policies), limited

empirical data (interview), (3) it focused on one province (Jakarta)/state (State of Johor) –

comparative case study, so the findings cannot be generalized or do not reflect condition

of development plans formulated by all state government in Malaysia as well as by all

province government in Indonesia, (4) comparison between Malaysia (Federal) and

Indonesia (Unitary) may be not a perfect comparative study.

CONCLUSION

This study placed federal government (in the case of Malaysia) and central

government (in the case of Indonesia) as principal and state

(in the case of Malaysia)

and province (in the case of Indonesia) as agent. In the context of development planning,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

federal or central government delegate planning authority to local governments while

http://www.pdf4free.com

requiring them to align their development plan with national development plan.


aspect at least in three aspects: organizational design of development planning agencies,

mechanism and process of development planning, and budgeting system (intergovernment

financial transfer).

Regarding organizational design of development planning agencies, even though

there is resemblance with pattern of institution in Indonesia (Bappenas at national level

and Bapeda at local level) and in Malaysia (EPU at federal level and SEPU at state level)

there is no hierarchical relationship between local and national development agency. In

addition the degree of vertical relationship in Malaysia is higher than that of Indonesia.

Further in the Indonesia system, processes and mechanisms of development

planning in Indonesia have been supported with more comprehensive and detailed legal

framework. Law No. 25/2005 on National Development Planning System has become

basic legal framework for development planning, including al the local level. Besides

Bappenas and Ministry of Home Affairs involved in managing (to coordinate, to control,

to monitor and to evaluate) local development planning and implementation, line

(sectoral) ministries also have significant role, as asserted in Government of Indonesia.

Government Regulation No. 65/2005 on Guidelines for Formulating and Implementing

Minimum Service Standard (Standar Pelayanan Minimum – SPM) and Government of

Indonesia. Minister of Home Affairs Regulation No. 79/2007 on the Guideline of

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Minimum Service Standahrtdtp:A//twtawinwmėpndt f4Pflraenẹ .coHmowever, the given process and


more centralized in terms of development finance, Malaysia has been able minimized

agency problem in aligning state with federal development plan.

REFERENCES

Anuar, A. R.2000. Fiscal Decentralization In Malaysia. Hitotsubashi Journal of

Economics. 41. 85-95.

Basiron, M. N. 2009. Environment and Development in Malaysia- Experiences in Policy

Reconciliation, Conference Paper. Retrieved from http://igcc.ucsd.edu/pdf/

basiron.pdf.

Brodjonegoro, B. 2004. The Indonesian Decentralization After Law Revision: Towards a

batter future Retrieved from: http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kokyo/

APPPsympo04/PDF-papers-nov/Indonesianpaper.pdf

Economic Planning Unit – Prime Minister‟s Department, Malaysia (2004). Development

Planning in Malaysia.

Effendi, C. & Monoarfa, W. (2009, July 18). Defining The Future Direction of The

Decentralization Policy. The Jakarta Post.

Ferrazzi, G. 2002. Obligatory Functions and Minimum Service Standards: A Preliminary

Review on The Indonesian Approach. Deutsche Gesellschaft Für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

Funston, J. 2001. Malaysia: Developmental State Challenged. In J. Hunston (Ed.).

Government and Politics in Southeast Asia (pp.160-202). Singapore: Institute of

Southeast Asian Studies.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Gamper, A. A. 2005. Global Theory of Federalism: The Nature and Challenges of a

Federal State. German Law Journal, 06 (10), 1297-1318.

http://www.pdf4free.com

Groznik, A.K., Jakli¡c, J. A., & Stemberger, M. I. (2001). The Comparative Study of the


Joanis, M. 2009. Intertwined Federalism: Accountability Problems under Partial

Decentralization. Retrieved from http://www.cirano.qc.ca/pdf/ publication/2009s-

39.pdf

Jomo K. S. and Wee C. H. 2003. The Political Economy Of Malaysian Federalism:

Economic Development, Public Policy And Conflict Containment, Journal of

International Development, 15 (4), 441-456.

Jones, G. R. 2007. Organizational Theory, Design, and Change, Fifth Edition. New

Jersey: Pearson Prentice Hall.

Josselin, J. M. & Marciano, A. (2004). Federalism and Conflicts over Principalship. Some

Insights into the American Constitutional History. Constitutional Political

Economy. 15. 281–304.

Lee, L. M. 2002. Who is the Ultimate Planning Authority in Malaysia Reviewing the

Powers and Role of the Appeal Board. Journal of Malaysia and Comparative

Law, 29 (1).

Lin, J. W & Hsu, S. C. 2000. An Agency Theory Of State-Society Relations In

Mainland China And Taiwan. delivered at the 2000 Annual Meeting of the

American Political Science Association, Marriott Wardman Park August 31 -

September 3, 2000.

Lupia, A. 2001. Delegation of Power: Agency Theory. In N. J. Smelser & P. B. Baltes

(eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences 5: 3375 –

3377.

Mathieu, A. 1997. Agency Theory Framework. Retrieved from

http://www.babson.edu/entrep/fer/papers96/shane/shane3.htm.

Mohamed, B. , Meng, L. L. & Abdullah A. E-Planning in Malaysia: From Vision to

Reality. Retrieved from http://publications.ksu.edu.sa/ Conferences/

eGovernment%20Conference/E19.pdf.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Moldoveanu, M. & Ma h r t t i p n :/ R /ẉw 20 w 0 . 1 p . d A f4 g f e r n e c e y .c T o h m eory and the Design of Efficient

Governance Mechanisms. Retrieved from http://www. rotman.utoronto.ca/


Mollah, M. A. H. 2007. Administrative Decentralization In Bangladesh: Theory And

Practice. International Journal of Organization Theory and Behavior. 10 (1). 1-

34

Mookherjee, D. & Stefan R. 2001. Incentives and Coordination in Hierarchies, Advances

in Theoretical Economics, 1(1), 1-36.

Murniasih, E. 2006. Is The New Intergovernmental Equalisation Grant In Indonesia

Equalising Retrieved form: http://irof.ru/filemanager/ files/ob_fin/14ob_en/

ind_2_transferts_indonesia.pdf

Prasojo, E. 2001. Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme. Retrieved from

http://admsci.ui.ac.id/PID= 25092006111521&act= detpublication.

Omar, D & Leh, O. L. H 2009. Malaysian Development Planning System: Kuala Lumpur

Structure Plan and Public Participation. Asian Social Science. 5(3). 30-36.

Santiago, C. Monitoring as part of the development plan process. Rettieved from

http://www.digitalibrary.my/dmdocuments/malaysiakini/665_ MIC-9MP%20-

%20Charles%20Santiago.pdf.

Sharma, C. K. 2005. The Federal Approach to Fiscal Decentralisation: Conceptual

Contours for Policy Makers. Loyola Journal of Social Sciences, 19 (2).

Singaravelloo, P. 2008. A Brief Assessment Of Local Government In Malaysia. Retrieved

from: www.digitalibrary.my/.../malaysiakini/658_ Kuppusamy.pdf

Smith, A. L. 2001. Indonesia: Transforming the Leviathan. In J. Hunston (Ed.).

Government and Politics in Southeast Asia (pp.74-119). Singapore: Institute of

Southeast Asian Studies.

Spahn, P. B. 2009. Institutional Arrangements for Coordination Among Governments in

Germany Retrieved from: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13243/

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Suhendra, M. & Amir, H. 2006. Fiscal Decentralization In Indonesia: Current Status

And Future Challenghetst.pJ:u//rwnawl wKẹpudanf4gfarneePụcbolimk- Ministry of Finance RI, Sept.


Usui, N. & Alisjahbana, A. S. 2005. Local Development Planning and Budgeting in

Decentralized Indonesia: Missing Links in the Bottom-up Approach. Kansai

University Review of Economics. 7. 71-79.

Varone, F., Rihoux, B., & Marx, A. 2006. A New Method For Policy Evaluation

Longstanding Challenges and the Possibilities of Qualitative Comparative Analysis

(QCA). In B. Rihou & H. Grimm (Eds.), Innovative Comparative Methods For

Policy Analysis. Beyond the Quantitative-Qualitative Divide (pp. 213-236 ). New

York, NY: Springer.

World Bank - Decentralization Support Facility 2008. Making Decentralization Work for

Development: Methodology of the Local Government Performance Measurement

(LGPM) Framework. Retrieved from http://washresources.wordpress.com

/2009/09/11/ making-decentralisation-work-for-development-methodology-ofthe-local-government-performance-measurement-lgpm-framework/.

Yaakup, A., Johar, F., & Sulaiman, S. GIS and development control system for local

authority in Malaysia. Retrieved from http://www. gisdevelopment. net/

proceedings/gisdeco/sessions/t6_ahrisb.htm.

Government Documents

Government of Indonesia. Head of National Development Planning Agency (Bappenas)

Regulation No. 5/2009 on Guideline for Formulation of Strategic Plan of

Ministry and National Agency

Government of Indonesia. Government Regulations No. 20/2004 on Central Government

Annual Plan.

Government of Indonesia. Government Regulations No. 21/2004 on Ministry/ National

Agency Annual Plan and Budget.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Government of Indonesia. Government Regulation No. 65/2005 on Guideline for

Formulating and Implementing Minimum Service Standard (Standar Pelayanan

Minimum – SPM).http://www.pdf4free.com


Government of Malaysia, Law of Malaysia Act 267 Federal Territory (Planning) Act

1982.

Government of Malaysia, the Ninth Malaysia Plan (2006-2010).

KEBIJAKAN KESEMPATAN KERJA

Budiman Widodo

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo

Jl. Raya Palur Km 5 Surakarta 57136. Telp.(0271) 825967

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Abstract: This researc h h tt a p i : m // s w t w o w rẹv p e d a f l 4 o fr p e p e o . r c t o un m ities for employment in home

industries in rural areas, and the level of income earned from industrial


income. The existence indistri house holds in rural

areas is a policy alternative employment opportunities in solving the problem of

employment reduction in agriculture sector and reduce the urbanization

Key Word: Industry, skills, time allocation, employment policy

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Krisis multidimensional yang terjadi sejak tahun 1998 hingga kini belum

melepaskan Negara Indonesia dari himpitan perokonomian dan berimbas pada

naiknya angka pengangguran, menurut data Statistik terdapat 10,25 juta (9,80%).

Pada tahun 2004 dari total angkatan kerja 103, 97 juta (67,54%). Keadaan ini

terus meningkat menjadi 11,10 juta pengangguran (10,40%) pada tahun 2006.

Dari jumlah angka pengangguran ini terdapat 4,82 juta (47%) ada diwilayah

pedesaan (BPS. 2006).

Setelah satu dasawarsa berlalu hingga tahun 2008, gaung jeritan himpitan

perekonomian Indonesia semakin terasa keras, hal ini ditandai naiknya hargaharga

komoditas pertanian yang menjadi bahan baku industri kecil seperti tahu,

tempe yang berbahan baku dari kedelai, disamping naiknya harga-harga

kebutuhan lainnya. Akibat imbas dari naiknya harga minyak internasional dan

resesi ekonomi di Amerika Serikat yang mau tidak mau akan mempengaruhi

perekonomian dunia termasuk Indonesia yang sangats rentan terhadap perubahan

situasi ekonomi global. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat ketergantungan

perekonomian Indonesia pada negara-negara industri, kasus naiknya harga kedelai

yang didatangkan dari Amerika Serikat menunjukkan betapa tak berdayanya

ekonomi kita. Adalah sebuah ironi dimana negara Indonesia yang dikenal sebagai

negara agraris tidak mampu menjadi tuan rumah bagi pertanian dinegaranya

sendiri, hasil produk pertanian hampir semuanya didominasi dari luar negeri

seperti beras, kedelai, buah-buahan dan sebagainya.

Kondisi tersebut diatas tidak terlepas dati konsep kebijakan pemerintah

yang tidak berpihak pada masyarakat pedesaan yang mayoritas adalah petani,

konsep pembangunan yang berorientasi di perkotaan sehingga menimbulkan

„disparitas‟ kota dengan desa. Problem selanjutnya muncul ketika terjadi

keterpurukan ekonomi yhatntgp:m//wenwyweḃpadbkf4afnrekeo.lcaopmsnya industri besar diperkotaan

yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri textile, terjadi pemutusan


pergeseran konsumen karena harga yang terjangkau oleh kalangan kecil (Sofyan,

2001:27-35).

Kontribusi usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) dan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel yang dikeluarkan oleh

INDEF tahun 2000 berikut ini.

Tabel 1.

Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah Terhadap PDB

No Skala Usaha Banyaknya Unit Kontribusi thd PBD Penyerapan Tenaga

Kerja

1. Kecil 36.716.689 (99,85%) 385.553 Milyar (40,89%) 571.341.963

(88,66%)

2. Menengah 51.889 (0,14%) 162.918 Milyar (41,83%) 6.971.61 910,78%)

3. Besar 1.831 (0,01%) 394.373 Milyar (41,83%) 364.493 (0,57%)

Sumber : INDEF Jakarta 2000

Dari data tersebut di atas terlihat usaha kecil, mampu menyerap 88,66%

tenaga kerja dan menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang

hampir sama besar dengan sumbangan dari industri skala besar. Sehingga hal ini

sangat ironis bila sektor usaha kecil terabaikan karena bila usaha kecil terkelola

dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pengurangan

pengangguran yang pada dasarnya adalah mampu mengurangi tingkat kemiskinan

secara nasional yang sampai saat ini mencapai angka kurang lebih 40 juta orang.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Naiknya persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian membawa

konsekuensi pada penuru h n t a tp n :/ l / u w a w s w pėm pd il f i 4 k f a r n ee lȧ c h o an m pertanian, karena jumlah tanah

tetap, bila tidak dicari alternatif pekerjaan lainnya. Maka angka tingkat


2000 % 2005 % 2000 – 2005

A. Pertanian 209.903 62,80 231.374 63,65 1,96

M. Pertambangan

Industri

Listrik, air,

gas Bangunan

3.443

30.239

188

14.914

1,02

8,96

0,05

4,42

1.434

30.316

1.144

15.158

0,39

8,34

0,31

4,17

-16,07

0,05

43,30

0,32

M 48.764 14,45 48.048 18,22 -0,29

S. Perdagangan

Angkutan

Keuangan

Jasa

44.709

5.226

1.526

27.407

13,24

1,55

0,45

8,12

52.338

5.434

1.430

24.882

14,40

1,49

0,39

6,85

3,20

0,78

-1,29

-1,91

S 78.868 23,36 84.084 23,13 1,28

Total 337.535 100,00 363.126 100,00 1,49

Angkatan Kerja

Tingkat

370.656

2,04 %

Pengangguran

Sumber: BPS 2005

Catatan :

M = Menengah

S = Sedang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Angka tingkat pengangguran 2,04 persen di kabupaten Boyolali di

sumbang oleh menurunnya angka penyerapan tenaga kerja menurun 0,29

persen pada sektor i h nd tt u p t : r / i /ẉ O w l w eḣ p s d e f b 4 a f b re i e tu .co pe m rlu dicari alternatif lain dengan

menciptakan kesempatan kerja di luar sektor pertanian supaya kelangsungan


keberadaannya perlu terus dikembangkan dengan kebijakan kesempatan kerja,

sebagai alternatif untuk memberikan pekerjaan bagi penduduk. Alternatif

memperluas kesempatan kerja di sektor industri kecil dan industri rumah

tangga dilakukan mengingat upaya peningkatan peluang kerja di sektor

pertanian semakin sulit dilakuka. Kebijakan kesempatan kerja umum

bertujuan memberikan dorongan pada perluasan kesempatan kerja. Kebijakan

kesempatan kerja harus memberikan petunjuk kepada kebijakan sektoral

mengarah pada tujuan sektor-sektor tertentu. Kebijakan kesempatan kerja

dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja dan

menurunkan tingkat penganggguran. Untuk daerah pedesaan kebijakan

kesempatan kerja diberi prioritas yang tinggi terutama petani kecil dan buruh

tani. Keterlibatan petani dalam sektor tertentu dipedesaan dapat meningkatkan

daya serap tenaga kerja dan pendapatan petani dipedesaan (Suroto, 1992 :96-

97). Dengan sempitnya kesempatan kerja disektor pertanian di Kabupaten

Boyolali dan telah terbukanya kesempatan kerja disektor industri rumah

tangga maka pertanyaan penelitian adalah apakah kondisi demikian sudah

dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja secara optimal dan apakah

pendapatan yang mereka peroleh dari usaha industri rumah tangga dapat

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Untuk

menganalisis peran industri rumah tangga dipedesaan dalam perluasan

kesempatan kerja maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa

besar daya serap tenaga kerja disektor industri rumah tangga dan seberapa

besar kontribusi industry rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga

selain mata pencarian sebagai petani.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

METODE

Populasi penelitian ini adalah rumah tangga yang terlibat dengan

aktivitas industri baik seluruh anggota keluarga maupun salah satu anggota

keluarga mengerjakan aktivitas industri rumah tangga yang berdomisili

maupun pendatang, baik secara langsung dengan aktivitas industri rumah

tangga di Dusun Tumang Desa Cepogo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

yang berjumlah 163

http://www.pdf4free.com

Tabel 3.


Semua populasi dijadikan sampel (metode sensus). Dalam pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara,quisionare, observasi, dan pencatatan data

sekunder yang mempunyai relevansi dengan industri rumah tangga.

Data dianalisis menggunakan tabel-tabel frekwensi dan tabel silang dengan

perhitungan penentase dan penyimpulan hasil penelitian menggunakan uji

statistik, modus, dan mean .

HASIL

1. Kesempatan Kerja

Terbatasnya kesempatan kerja pada sektor pertanian terlihat dari penyerapan pekerja

di sektor yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2000 mampu menyerap

sebanyak 2301 orang dari total angkatan kerja sebesar 3082 atau sebesar 74,66

persen, namun pada tahun 2005 menunjukkan angka penurunan, dimana sektor ini

hanya mampu menyerap sebesar 2178 orang dari total angkatan kerja sebesar 3066

atau sebesar 60,40 persen. Sehingga terjadi penurunan dari 2000/2005 sebesar 14,26

(tabel 4).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Tabel 4.

Jumlah Rumah Tangga Pertanian Dilihat Dari

Jenis Pekerjaan dan Penyerapan

Terhadap Angkatan Kerja

Jenis Pekerjaan

2000 2005

Ó % Ó %

Petani

Buruh Tani

1546

755

24.09

11.76

1412

766

22.01

11.93

Jumlah 2301 35.85 2178 33.94

Angkatan Kerja

Daya Serap

3082 74.66

35.85

3066

60.40

33.94

Yang tidak Terserap

2301

2178

Sumber : Statistik Desa 2000 dan 2007

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dengan demikian perlu dicari alternatif pekerjaan untuk memberikan

kesempatan kerja bagi yang tidak terserap pada sektor pertanian tersebut. Berapa

besar industri rumah tangga mampu menyerap pekerjaan di pedesaan, dalam hal ini

adalah Dusun Tumang yang merupakan daerah penelitian ini. Dari hasil penelitian

yang dilakukan menunjukkan jenis industri rumah tangga Panci memperkerjakan

sebesar 3 orang, dan sisanya sebesar 36 orang adalah pengusaha. Dari jumlah tenaga

upahan tersebut berasal dari Desa Cepogo dan dari luar desa satu kecamatan.

Selanjutnya untuk jenis industri dandang memperkerjakan 3 orang untuk tenaga

upahan dan 204 orang merupakan pengusaha, jenis industri ukir memperkerjakan 7

orang untuk tenaga upahan dan 10 orang sebagai pengusaha. Dengan demikian secara

keseluruhan untuk ketiga jenis rumah tangga tersebut memperkerjakan sebanyak 13

orang tenaga upahan dan 150 pengusaha.

Asal daerah tenaga kerja 97 persen berasal dari desa setempat sisanya berasal

dari luar Desa satu Kecamatan. Hasil lain ditunjukkan pada industri rumah tangga

sebanyak 41 persen memperkerjakan tenaga upahan dan 59 persen memperkerjakan

pekerja luar. Sedang asal tenaga kerja hampir sama dengan industri rumah tangga

yang lain sebesar 94 persen berasal dari desa ini dan sisanya 6 persen berasal dari luar

Desa atau Kecamatan.

http://www.pdf4free.com

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri rumah tangga baik panci,


dandang,

maupun ukir

sejumlah 163

orang, terdiri

dari pengusaha

sebanyak 109


dandang dan ukir diperlukan memiliki keahlian sesuai bidangnya masing-masing

jenis industri rumah tangga.

2. Pendapatan Industri Rumah Tangga

Tabel 5.

Tingkat Pendapatan Masing-Masing Jenis IRT

(Dalam Ribuan)

Pendapatan Tinggi

(>169)

Jenis IRT

Panci 2

(22,2%)

Dandang 2

(22,2%)

Ukir 5

(57,6%)

N : 163 9

(100%)

Sedang

(80-160)

17

(63%)

7

(25,9%)

3

(11,1%)

27

(100%)

Rendah

(


Pendapatan mereka pertama dipengaruhi oleh, ketrampilan yang dimiliki dan waktu

penyelesaian industri rumah tangga tersebut dilihat dari produk jumlah upah atau nilai jual.

Pendapatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendapatan yang mereka

peroleh dari aktivitas industri rumah tangga baik mereka berstatus pengusaha, pekerja keluaga

ataupun tenaga dari luar industri rumahtanggaa tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini

tidak meneliti pendapatan yang mereka peroleh dari luar aktivitas industri rumahtangga.

Disamping itu penelitian ini lebih bersifat mikro dimana penulis lebih memfokuskan pada

masalah aktivitas industri rumahtangga yang meliputi tiga jenis yaitu panci, dandang, dan ukir

a. Ketrampilan Pengerajin

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dilihat dari proses pembuatan, untuk ketiga jenis industri rumah tangga panci,

dandang dan ukir, semuanya memerlukan ketrampilan dasar yaitu desain maupun proses

pengujian. Untuk menguasai ketrampilan dasar tersebut diperlukan waktu satu sampai dua

tahun, dengan cara melalui belajar dari orang tua dan magang dilakukan pada usaha lain yang

biasanya sebagai pengusaha. Selanjutnya setelah proses magang, untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan adalah dengan melalui kursus (kategori mengikuti pendidikan

formal terampil) ataupun nonformal, seperti sekolah.

Dari 3 tingkat ketrampilan yang diperoleh responden, ternyata ketrampilan pada kategori

rumah tangga mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari kategori sedangkan rendah

(35% dibanding 3,3% dan 0%). Ketrampilan pada kategori sedang ternyata, didominasi juga

oleh tingkat pendapatan yang tinggi, jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang sedang

dan tinggi (33,3% dibanding 17,2% dan 21,2%). Begitu pula ketrampilan pada kategori kurang.

Hal ini disebabkan waktu (jam kerja) minggunya lebih banyak jika dibandingkan jam kerja

mereka yang terampil sehingga pendapatannya tinggi

Dari 3 tingkat ketrampilan yang diperoleh responden ternyata ketrampilan pada

kategori tinggi mampunyai pendapatan yang lebih dari kategori sedang dan rendah (35%

banding 3,3% dan 0%) ketrampilan pada kategori sedang ternyata didominasi juga oleh

pendapatan tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang sedang dan tinggi (33,3%

banding 17,2% dan 21,2%) begitupula ketrampilan pada kategori kurang . hal ini disebabkan

karena waktu jamkerja perminggunya lebih banyak jika dibandingkan dengan jamkerja mereka

yang terampil sehingga pendapatannya tinggi.

http://www.pdf4free.com


Waktu Penyelesaian

PDF Creator - PDF4Free v3.0

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

Jumlah

Rata-Rata

Sumber : Data Primer

Tabel : 7

Rata-rata Jumlah Jam Kerja Dalam Satu Minggu dan produksi

(6 Hari Kerja)

Jumlah Jam Kerja

panci Dandang Ukir

% % %

6 15 0 0 0 0

18 46 3 3 2 12

8 21 12 11 9 53

6 15 83 78 6 35

1 3 9 8 0 0

39

40

100 107

50

100 17

46

100

engg

unaa

n

wakt

u

untu

k

masi

ngmasi

ng

jenis

indus

tri menunjukkan bahwa produksi yang tertinggi dari ketiga jenis industry rumah tangga adalah

berada pada jam kerja yang berbeda-beda. Industri rumahtangga panci rata-rata menggunakan

atau membutuhkan waktu dalam satu minggu selama enam hari kerja sebanyak 40 jam, atau

sekitar 160 jam perbulan menghasilkan total produksi rata-rata perbulan sebesar 18 buah,

kemudian industri rumah tangga dandang rata-rata menggunakan waktu 50 jam perminggu atau

sekitat 200 jam perbulan dengan total produksi rata-rata perbulan 83 buah, dan industri

rumahtangga ukir menggunakan waktu rata-rata 46 jam per minggu atau sebesar 184 jam per

bulan dengan total produksi rata-rata perbulan 9 buah.

Dilihat dari total penggunaan waktu terlihat bahwa industri rumah tangga dandang

memanfaatkan waktu untuk bekerja paling lama, yakni 50 jam per minggu. Sedangkan yang

terendah adalah industri rumah tangga panci sebesar 40 jam perminggu. Dengan demikian

untuk aktivitas industri rumahtangga di Dusun Tumang ini tidak terdapat pengangguran dalam

arti bekerja kurang dari 35 jam perminggu.

Dengan melihat penggunaan waktu untuk masing-masing industri rumah tangga tersebut

diatas dibandingkan total hasil produksi yang dicapai menunjukkan, untuk industri rumah

tangga panci untuk satu unit produksi membutuhkan waktu penyelesaian 10,67 jam, kemudian

industri rumah tangga dandang membutuhkan waktu penyelesaian 11,11 jam per unit dan

industri rumahtangga ukir memhtbtupt:u//hwkwanww.padkft4ufrpeeen.yceolmesaian 10,22 jam per unit. Kemampuan

menghasilkan jumlah produksi ditentukan oleh waktu penyelesaian yang digunakan. Dari data

P


PDF Creator - PDF4Free v3.0

penciptaan kesempatan kerja di luar pertaian. Pada masa lalu, setiap pertumbuhan ekonomi

sebesar 1 persen mampu menyerap sekitar 400.000 pekerja. Namun pada saat ini diperkirakan

hanya mampu menyerap sebanyak 250.000 sampai 300.000 pekerja baru. Sementara angkatan

kerja baru setiapa tahun bertambah 2,5 juta orang. Data BPS (2005) menunjukan, secara

nasional jumlah angkatan kerja masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Jumlahnya mencapai

lebih dari 50 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Secara manual peranan sektor pertanian

rendahnya daya serap angkatan kerja disektor pertanian mengakibatkan sebagian angkatan kerja

yang tidak terserap pada sektor pertanian melakukan migrasi ke kota, kebanyakan mereka

memasuki sektor informal di perkotaan keberadaan meraka di kota dijadiakan kambing hitam

dari penyebab problem perkotaan, seperti munculnya masalah gelandangan, kesemerawutan lalu

lintas, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Meski demikian sektor informal sangant

membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Namun karena

sektor informal yang tidak mendapat perlindungan dari pemerintah, menjadikan mereka sangat

rentan terhadap fluktuasi perubahan krisis ekonomi global. Hasil penelitian yang dilakukan

Agung (2002:11) dampak ekonomi terhadap keberadaan pedagang kaki lima di kawasan

Malioboro, menunjukan ketidakberdayaan sektor informal menahan kerasnya beban ekonomi di

perkotaan seperti biaya hidup yang tinggi, serta meraka harus menghadapi kejaran dari petugas

penertiban.karena terbatasnya skill dan modal.

Kondisi yang demikian menimbulkan problem perkotaan menjadi permasalahan sosial

yang memprihatinkan (Ermida, 2010:164). Perkembangan perkotaan bermakna mengacu pada

kegiatan utama kepada sektor manufacturing, service dan trade. Oleh karena itu sector pertanian

semakin hari semakin ditinggalkan (Ashaluddin Jalil, 2006:1306). Untuk mengatasi kondisi

demikian perlu diciptakan alternatif penciptaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian di

pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar pendududk desa tidak melakukan migrasi ke kota. Seperti

Industri Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukan industri rumah tangga kerajinan

tembaga mampu menyumbang sebesar 20 persen dari total angkatan kerja yang tidak terserap

oleh sektor pertanian, oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan, kebijakan yang

dilakukan melalui program nasional dengan Program pemerintah yang dilakukan berupa

program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) walaupun dalam pelaksanaan

seperti hasil penelitian Sudani Herman (2010:7) efektifitas kegiatannya belum makasimal. Hal

ini menunjukkan pemerintah melihat industri kecil dipedesaan mempunyai prospek dalam

meningkatkan perekonomian pedesaan dan penyerapan tenaga kerja dipedesaan. Pertumbuhan

industri rumah tangga dan industri perorangan mempunyai kontribusi secara nasional dan

mampu tumbuh lebih besar dari pada industri negara dan industri perkotaan Dalam

perkembangannya industri rumhatthp:/t/awnwggwa.pdpef4rdfreeseaȧcnommemberikan alternatif pekerjaan dan

pendapatan bagi penduduk yang sebelumnya bekerja pada sektor pertanian. Hasil penelitian ini


membutuhkan modal besar, pilihan industri kecil merupakan alternatif lain ketergantungan

terhadap kapitalisme relatif kecil dan justru mampu eksis pada saat terjadi krisis.

Pemilihan untuk mengembangkan usaha kecil sebagai bagian dari kegiatan ekonomi

yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar. Salah satu contoh

bentuk tersebut adalah dengan apa yang disebut industri rakyat, yang mendasarkan pada

ketrampilan yang dilakukan oleh rakyat banyak, disamping dari sisi teknologi sederhana yang

mengandalkan pada kerajinan tangan.

Industri kecil dan rumah tangga, menyumbang hanya sedikit pola nilai tambah industri

pengolahan, akan tetapi memainkan peranan yang besar dalam penyediaan lapangan kerja.

Namun, perkembangan industri kecil di sini juga tidak terlepas dari dapat dipenuhinya syaratsyarat

petumbuhan industri di perdesaan.Dari berbagai hasil penelitian tentang industri rumah

tangga menunjukkan pemilihan jenis industri rumah tangga dilakukan dengan pertimbangan

industri mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Industri rumah tangga sebagai industri kecil mempunyai peran dalam struktur ekonomi

perdesaan setidaknya menunjukkan tiga hal; pertama, industri rumah tangga menggunakan

rumah tangga sebagai basis produksi, artinya aktivitas yang dilakukan berlangsung di sekitar

rumah, tetapi juga melibatkan tenaga kerja rumah tangga dalam operasinya; kedua, industri

rumah tangga merupakan awal dari pertumbuhan kegiatan ekonomi perdesaan sehingga industri

rumah tangga dapat menumbuhkan kegiatan pasar dan peredaran barang di perdesaan; ketiga,

industri rumah tangga memiliki hubungan fungsional dalam meningkatkan kesejahteraan

penduduk perdesaan dalam keutuhan sistem ekonomi perdesaan. Dengan demikian industri

rumah tangga dipedesaan mampu menjadi katub pengaman bagi pengangguran dan tumbuhnya

problem sosial di perkotaan. Terlepas adari aspek kuantitatif dalam penyerapan pekerja oleh

sektor industri namun dari segi aspek kualitatif sektor industri merupakan alat pemecahan

masalah tenaga kerja dan kemiskinan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Pendapatan

Dualisme kota dan desa yang terdapat di indonesia dan Negara-negara berkembang tidak

memunculkan sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi

sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia tidak hanya mendatangkan hal-hal positif

tetapi juga negatif. Akibat yang muncul adalah terjadinya disparasi dengan desa menempati

posisi yang kurang menguntungkan, hal ini disebabkan desa hanya menghasilkan barang-barang

primer yang tidak banyak mendapat nilai tambah. Sedang produk kota lebih bersifat

menghasilkan barang sekunder yang mempunyai nilai tambah. Solusi yang ditawarkan adalah

hampir banyak barang-barang dhatrtips:/e/kwtworwṁpadnfu4ffarketeuṙc, otmermasuk didalamnya adalah mendorong

atau menciptakan kesempatan kerja di perdesaan diluar sektor pertanian, ada dua hal yang dapat


PDF Creator - PDF4Free v3.0

pertanian baru dapat menarik para buruh tani dan orang-orang yang tidak terikat dengan tanah.

Oleh karena itu sektor non pertanian di pedesaan masih terbatas pada usaha-usaha yang tidak

memerlukan modal besar dan ketrampilan yang tinggi. Sehingga dapat menampung pekerja dari

pertanian akibatnya, tidak ada industri besar dari desa dan tidak ada kenaikan pendapatan yang

menonjol.

Hasil penelitian ini menunjukan rata-rata pendapatan bagi pengerajin terampil adalah

sebesar Rp 201,96 petani yang dengan rata-rata jam kerja antara 36-41 jam perminggu. Dengan

demikian pendapatan rumah tangga industri sebesar Rp 804.00 perbulan. Modal diatas rata –rata

upah minimum regional sebesar Rp 760.000. gambaran dari pendapatan rumah tangga indutri di

pedesaan cukup signifikan untuk menahan meraka melakukan migrasi ke perkotaan, jika mereka

masuk sektor formal di pabrik. Dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima secara nominal

lebih besar daripada upah di pabrik. Disamping itu dapat menekan ongkos transportasi, karena

tempat kerja yang relatif dekat terjangkau dari rumah tinggal mereka.

Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan industri rumah tangga di pedesaan perlu

dipertajam. Arah kebijakan yang berorientasi ke perkotaan perlu diadakan Reorientasi yang

lebih mengarah ke pedesaan. Khususnya pada sektor non pertanian. Hal ini perlu dilakukan

mengingat terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan yang hanya terbatss pada sektor pertanian,

disamping faktor terus menyusutkan lahan pertanian mendorong penduduk pedesaan bergerak ke

kota mencari pekerjaan di kota yang mereka anggap lebih menjajinkan sehingga berdampak pada

munculnya masalah di perkotaan dengan tidak terserapnya mereka ke sektor formal. Kondisi

demikian disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan skill yang dimiliki. Kebijakan

untuk meningkatkan kemampuan (empowerment) bagi penduduk pedesaan meliputi skill, modal

dan akses mendesak untuk dilakukan.

Secara substansial konsep pengertian pemberdayaan (empowerment) menurut

Susilowati, et al (2000:18-22) mengandung makna menciptakan kemandirian atau tidak

tergantung dengan pihak lain menyangkut aspek kemandirian dalam hal finansial, akses

lembaga pemeritnah maupun lembaga keuangan, ketrampilan, pasar, dan ketersediaan bahan

baku. Usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini adalah dengan melakukan “self

employment” sebagai strategi penciptaan kesempatan kerja. Tantangan berat yang harus

dihadapi bangsa Indonesia adalah permasalahan penciptaan lapangan kerja. Tren umum yang

satu ini berlaku memecahkan masalah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja upahan.

Dalam operasionalisasinya berarti pemerintah arus membangun industri-industri atau usahausaha

lain yang dapat menampung para pencari kerja sebagai buruh upahan.

Sebenarnya setiap manusia telah memiliki strategi sendiri utnuk memecahkan masalah

kesempatan kerja, dengan strhattetpg:i//wmwenwsẇpaddfa4yfraekeaṅcommasyarakat, sehingga dapat mendorong

masyarakat mampu bekerja secara mandiri (Sudani Herman, 2010:6). Sektor informal


orang dan lokasi atau tempat usaha ada dirumah. Dengan berkembangnya industri rumah

tangga, maka peluang kesempatan kerja dipedesaan tambah luas. Pengangguran dipedesaan

yang selama ini pergi ke kota sebagai urban akan kembali kedesanya (rerulalisasi). Penelitian

Ashaluddin Jalil (2006:1305) mengenai urbanisasi di pulau Bintan, mendorong masyarakat

urban akan kembali kedesa. Urbanisasi yang terjadi dipulau Bintan menampilkan dua sisi yang

kontradiktif. Persilangan tersebut adalah pemahaman konseptualisasi urbanismee dan ruralisme

yaitu pertambahan penduduk yang cepat pada setting pemukiman kota, namun disisi lain tidak

terdapat fasilitas serta kemudahan umum serta sosial dan adanya akses yang pantas terhadap

sumberdaya ekonomi dikehidupan modern. Hal ini akan menyulitkan untuk melahirkan sikap

hidup urbanismee di daerah perkotaan. Keadaan seperti ini sebenarnya adanya sikap yang tetap

mempertahankan ruralisme di kehidupan kota itu sendiri artinya dalam urbanisasi seperti yang

berlangsung di negara-negara maju perubahan dari ruralisme ke urbanisme tidak berlangsung

secara otomatis, apalagi urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang terutama

urbanisasi yang terjadi dikota-kota di Indonesia yang tidak didukung oleh fasilitas yang sesuai

dengan cara hidup di kota akan menjadikan sikap hidup mereka ruralisme dikehidupan kota itu

sendiri.

Simpulan

Industri Rumah Tangga berperan cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dapat

memecahkan masalah kemiskinan dengan menciptakan kesempatan kerja di luar sektor

pertanian.

Dari sisi pendapatan, pekerja yang terserap pada Industri Rumah Tangga masih tergolong

rendah namun demikian untuk ukuran biaya hidup di perdesaan dengan pendapatan rata-rata

diatas upah minimum regional Kabupaten Boyolali minimal mampu menopang kebutuhan hidup

mereka. Oleh karena itu kebijakan mengembangkan Industri Rumah Tangga di pedesaan perlu

terus di tingkatkan, disertai peningkatan skill kepada pekerja melalui pendidikan formal maupun

non formal. Dengan demikian arus urbanisasi dari desa ke kota dapat dikurangi bahkan makin

pesatnya perkembangan sektor industri dipedesaan dapat menarik urban yang ada di perkotaan

kembali ke pedesaan (ruralisasi). Disamping itu kendala-kendala yang bersifat teknis perlu peran

pemerintah dalam membantu mengatasi hambatan yang ada seperti permodalan, kelembagaan

dan pemasaran Walaupun demikian perubahan di dalam sektor industri sendiri cukup menarik.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


DAFTAR RUJUKAN

Basmalah & Johnny Jeremias. 2005 Social and Enviromental Reporting and Auditing in Indonesia,

Maintaining Organizational Legitimacy. Gajah Mada International Journal of Business,

Januari – April 2005 Vol. 7. N0. 1 PP 109 – 127

Weeidlich. 2008 –: Land Reform Bear Fruit Despite Snogs.Journal Global Information Network.,

New York : Nov 12, 2008 Development Nambia

Sigit, Hananto,2009, Transformasi Tenaga Kerja Di Indonesia, Prisma 18(5) : 3-14

Sosilowati, Indah; Muji Raharjo dan Waridin (2000). Analisis Masalah Sosial, Politik, dan

Ekonomi Pada Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Laporan Penelitian

Proyek DCRG – URGE. Tahun Anggaran 2000/2001. No. Kontrak : 015/Derg/URGV/2000

Ditjen Dikti

Agung,M, 2002. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keberadaan PKL, Jurnal Ekonomi dan Bisnis

, FE Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Vol 14

Emilda Firdaus, 2010. Kemiskinan Perkotaan Penyebab dan Upaya Penanggulangan . Jurnal

Industri dan Perkotaan, Vol. IVX, No. 26:164.

Ahaluddin Jalil, 2006. Urbanisasi di Pulau Bintan Kajian Kasus Dampak Migrasi Penduduk ke

Kota Tanjungpinang, Jurnal JIP, Vol. X, No.18:1306

Rochgiyanti M.F., Sri Ekonomi Maria LAS, 2004. Pemberdayaan Perempuan di Sektor Informal

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Jurnal Kalimantan. Vol.XXII, No.63:26

Sudani Herman. 2010. Model Pembinaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Melalui Pendekatan In-

Site Development. Jurnal AKSES. Vol.7, No.1:7

Suroto, 1992. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja. Yogyakarta. Gajah

PDF Creator - PDF4Free v3.0 Mada Press http://www.pdf4free.com


Asep Sumaryana

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung- Sumedang Km 21, Jawa Barat, 45363

Telp. 022-7796416, Faks. 022-7796974

Abstarct : The research‟s title is The Influence Of Social Environment on Implementation

Effectiveness of Spatial Utilization Planning (RTRW) in Bandung City (A Study on Spatial

Utilization in North Bandung Area)”. RTRW should be a guidance on regulating spatial

utilization. In fact, North Bandung area, which supposed to be a water conservation has be

changed with more developing of building. This condition has influenced of social environment

and task environment. To analyze to all problem above, Structural Equation Modeling (SEM)

analysis is used . this research also use interview method with intellectual, practices and local

population. The result shows that the influence of social environment in implementation

effectiveness of RTRW in Bandung City is significant. That means a conservation or devastation is

depended with two environment aspect. With positive influence from, sustainable spatial utilization

should be better. But, if the influence is negative, spatial will be more devastated. Increasing

physical development shows a negative influence, so RTRW not protected maximally. In social

environment, there are two dominant aspect: population and nature resources. Growth of

Bandung residence population push spatial needs until this resources experience damaged

Keywords : Social environment,, spatial utilization, Policy implementation. effectiveness

Sebagai kota pusat pemerintahan propinsi Jawa Barat dan memiliki akses cepat ke ibukota

negara, kota Bandung secara geografis terbagi menjadi dua bagian. Pertama wilayah dataran yang

berada di sebelah Selatan dan perbukitan yang berada di wilayah Utara. Wilayah Utara

PDF Creator - PDF4Free v3.0

diperuntukkan bagi wilayah konservasi air sehingga pembangunan fisik terus dibatasi agar fungsi

http://www.pdf4free.com

tersebut dapat dipertahankan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang


pembangunan fisik perlu terus dibatasi agar tidak meluas (Pasal 12 Perda tahun 2004 tentang

RTRW ayat 2, point c).

Tingkat kesuburan tanah yang baik bagi pertumbuhan pepohonan yang ditanam menjadi

semakin sempit dengan perluasan lahan yang digunakan bangunan. Dampak mudahnya adalah

semakin seringnya wilayah Bandung Selatan tergenang banjir tatkala musim penghujan. Padahal

dalam perda tersebut areal lindung justru perlu diperbanyak dengan menggeserkan areal budidaya,

bukan sebaliknya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan wilayah Bandung Utara

sebagai kawasan lindung mengingat kontur tanahnya berbukit dan memiliki tingkat kesuburan yang

baik. Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan kawasan lindung yang diatur oleh pasal 13 ayat 1

Perda tersebut.

Pertumbuhan penduduk di lima kecamatan yang ada di ketinggian tersebut akan

mempengaruhi kebutuhan ruang bagi tempat tinggal di wilayah tersebut. Dengan posisi kota

Bandung sebagai kota pariwisata, pendidikan dan jasa cenderung akan mempercepat pertumbuhan

penduduk di kelima kecamatan tersebut. Dampaknya akan dirasakan terhadap lahan-lahan yang

peruntukkannya telah diatur sehingga pelanggaran atas peruntukan tersebut cenderung

terjadi.

Beberapa petugas kecamatan yang berada di wilayah tersebut menrgakui jika terjadi perubahan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

fungsi lahan sekitar 20% setiap tahunnya sehingga kemungkinan besar mengganggu lahan yang

http://www.pdf4free.com

diproyeksikan sebagai lahan konservasi yang ada di wilayah kota Bandung sebelah Utara.


uang yang telah diatur menjadi berubah fungsi. Mungkin saja ke depan peruntukkan tersebut

semakin menjadi tidak menentu jika tidak dilakukan antisipasi untuk mengatasinya.

Persoalan semacam diatas cukup menarik untuk dikaji sebab RTRW yang dimuat dalam

Perda 02/04 tidak dapat tegak sebagaimana mestinya. Personal pelaksana kebijakan Perda tersebut

dapat disorot sebagai personal yang dependen dengan pihak lain terkait. Ada lingkungan yang

senantiasa berada dekat dan berinteraksi dengan dirinya. Dengan interaksinya, lingkungan

semacam ini memungkinkan terjadinya saling memengaruhi dan berdampak penyimpangan

kebijakan.

Berkenan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini mempertanyakan pengaruh

lingkungan sosial terhadap implementasi kebijakan RTRW yang ada di kota Bandung, bagaimana

pengaruh lingkungan sosial terhadap efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di

wilayah Utara kota Bandung

Tidak dapat dimungkiri jika keberhasilan implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri

karena terkait dengan beragam kepentingan yang melekat pada pihak yang terlibat. Sementara itu

kepentingan terkait dengan beragam ajaran yang telah tertanam dalam diri masing-masing pihak

yang satu dengan yang lainnya sering berbenturan. Kondisi semacam inilah yang menyebabkan

implementasi kebijakan bisa menjadi sulit sehingga hasil perumusan bisa berbeda jauh tatkala telah

PDF Creator - PDF4Free v3.0 diimplementasikan..

http://www.pdf4free.com


kebijakan berada sehingga pelaksanaan kebijakan bisa tidak lagi relevan dengan yang telah

digariskan.

Gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan terkait dengan beberapa pihak yang

berada dalam lingkungan sosial. Dengan merinci lingkungan sosial yang ada, tampaknya

pandangan Kast berkaitan dengan studi sbelumnya pada

wilayah yang sama. Firmansyah

(2006:93) menuliskan dalam disertasinya jika pengaruh rencana tata ruang berkaitan dengan faktor

manusia yang berada di sekitar lokasi pelaksaan kebijakan tersebut. Manusia semacam itu menjadi

bagian dari lingkungan sosial sehingga menjadi perlu untuk ditelusuri interaksinya dengan

pelaksana kebijakan.

Untuk memudahkan penelusuran lingkungan sosial, digunakan dimensi yang terdapat dalam

Kast. (1981:131) yang terdiri dari :

(1) Budaya memiliki nilai, ideologi dan norma. Perkembangan ataupun perubahan

nilai dan norma yang dipatuhi bisa disebabkan oleh perkembangan kebutuhan serta

upaya pemenuhannya. Pandangan ini hampir sama dengan pandangan Dananjaya

(1986) yan menyebutkan nilai dengan kebutuhan senantiasa berada pada kutub

yang berbeda sehingga prilaku merupakan hasil pemilihan dari kedua kutub

tersebut.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

(2) Teknologi bertumhputtpp:/a/dwawkweṫperdsfe4dfiraeaen.caokmses teknologi dengan berbagai fasilitas


sosial. Oleh sebab itu, kebanyakan orang merasa bangga ketika dapat menempuh

pendidikan lebih tinggi. Bahkan untuk menapaki karir pun jenjang pendidikan

lebih tinggi menjadi diperlukan. Kast membenarkan bahwa pendidikan bertumpu

pada keahlian dan keterampilan. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan pun dapat

masuk dalam kategori pendidikan kendati tidak menimbulkan civil effect.

(4) Politik berkaitan dengan perolehan kekuasaan. Jabatan berkaitan dengan kekuasaan

juga dapat dijadikan indikator dunia dalam kehidupan kesundaan : harta, tahta dan

wanita. Dalam konteks sunda, harta merupakan sasaran yang pertama kali akan

diusahakan untuk bisa diraih, setelah itu barulah kekuasaan.

(5) Hukum atau Peraturan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat dan

aparat. Hukum yang memihak akan dirasakan sebagai diskriminasi yang

mengundang kritik. Pejabat yang semestinya menegakkan aturan namun kemudian

melanggarnya akan memengaruhi kewibawaannya didepan masyarakat yang

dipimpinnya.

(6) Sumber daya alam, dianggap sebagai komponen lingkungan sosial sebab manusia

hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika lingkungan sekitarnya hutan,

maka kehidupan masyarakat didalamnya akan memanfaatkan dan mengikuti irama

PDF Creator - PDF4Free v3.0

kehidupan sumberhdttapy:a//wyawnwg . ddaf4dfrideaelȧcmonmya, demikian halnya dengan laut. Oleh


secara otomatis akan menuntut penyediaan lahan yang memadai. Tidak

mengherankan ketika banyak lahan yang ada di kota Bandung digunakan sebagai

permukiman penduduk.

(8) Hubungan sosial seringkali diwarnai oleh kependudukan serta kepentingan lainnya.

Hubungan sesama bisa erat ataupun renggang sesuai dengan kepentingan yang

terus berkembang.

(9) Perekonomian yang didalamnya mencakup karakteristik konsumsi, investasi serta

sistem perbankan. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi akibat dari investasi yang

demikian banyak, sebaliknya tingkat investasi yang tinggi dapat memajukan

perekonomian negara maupun masyarakat. Pengangguran dapat diminimalisir serta

income dapat ditingkatkan. Bahkan dengan pertumbuhan yang baik, kriminalitas

dapat semakin dieliminasi. Namun dengan pertumbuhan ekonomi ini dapat juga

mengundang banyak tawaran konsumsi yang memungkinkan income tersebut disita

habis oleh konsumsi. Kesembilan faktor diatas merupakan faktor yang diduga

memiliki pengaruh terhadap implementasi RTRW khususnya di wilayah Bandung

Utara. Dalam kaitan ini, kesembilan faktor tersebut melekat menjadi satu sebagai

dimensi dalam lingkungan sosial.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dengan demikian penelitiahnttpin:/i/wbwerwtu.jpudafn4furenteu.kcommengetahui pengaruh lingkungan sosial


ini terdiri atas variabel lingkungan sosial sebagai variabel bebas (independent variable) dengan

simbol X, dan implementasi RTRW sebagai variabel terikat (dependent variable) dengan simbol Y.

Untuk menelusuri pengaruh tersebut, seluruh pejabat dan aparat kota Bandung yang

menjadi implementor RTRW menjadi sasaran penelitian. Terdapat sejumlah pejabat dan aparat

yang terkait dengan implementasi RTRW. Pejabat dan aparat tersebut tergabung dalam beberapa

instansi terkait, yakni BPLH, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Bappeda. Dalam kaitannya

dengan wilayah Bandung Utara yang diteliti, terdapat juga pejabat dan aparat kewilayahan yang

berada di : 1) kecamatan Sukasari; 2) kecamatan Cidadap; 3) kecamatan Coblong; 4) kecamatan

Cibeunying Kaler; 5. kecamatan Cibiru.

Dari sejumlah instansi tersebut diatas, dapat dipetakan jumlah anggota populasi dengan

ukuran sample yang diambil dengan cara proporsional random sapling sehingga tergambar seperti

pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Instansi, Populasi dan Sampel

Nama Instansi Populasi Sampel

Bappeda kota Bandung 107 orang 18 orang

Badan Pengelola Lingkungan Hidup kota Bandung 56 orang 9 orang

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya kota Bandung 439 orang 73 orang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

Dinas Pertamanan Kota Bandung 76 orang 13 orang

http://www.pdf4free.com

Kecamatan 30 orang 5 orang


Seluruh pertanyaan yang terkait dengan lingkungan sosial berjumlah 44 butir pertanyaan. Untuk

menentukan validitas kuesioner dilakukan uji validitas instrumen penelitian, untuk mengetahui

apakah alat ukur yang digunakan mampu mengukur objek yang diukurnya. Sebuah alat ukur

dikatakan valid apabila alat tersebut

mampu mengukur obyek yang diukurnya atau kata lain

bahwa objek yang nilainya kurang baik akan memperoleh nilai rendah (x r ), sedangkan objek yang

baik akan memperoleh nilai tinggi (X t ) , dimana nilainya dihitung dengan cara sebagai berikut:

Indeks Validitas : I V = ( x i t – x i r ) / n t

Indeks Kesukaran Pertanyaan : I K P = 1- x i t – x i r

/ n t

Harus diperhatikan nilai Indeks Validitas IV yang bernilai nol atau negatif, nilai ini yang

menyatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak valid.

Untuk nilai indeks validitas nol atau negatif, perhatikan Indeks Kesukaran Pertanyaannya

(IKP) apabila IKP 0,5, maka pertanyaan terebut terlalu sulit, jika nilai IKP 0,5 pertanyaan

terlalu mudah, dan bila nilai IKP

0,5 responden cenderung menebak-nebak untuk pertanyaan

tersebut. Berdasarkan hasil uji nilai indeks validitas dan reliabilitas tersebut, maka instrument

penelitian adalah reliabel dan valid dengan 0.931 yang berarti lebih besar dari cronbah alfa 0,700

dan data dianalisis dengan menggunakan regresi linear seperti dipetakan seperti gambar 1 berikut

PDF Creator - PDF4Free v3.0

ini:

X 1.

http://www.pdf4free.com


HASIL

Secara deskriptif, hasil yang diperoleh dari indikator lingkungan sosial (X) cukup

signifikan. Hampir semua indikator tersebut mendapat kesepakatan dari responden dengan skor

lebih dari 75% berdasarkan pertanyaan yang disebarkan dalam kuesioner. Untuk lebih jelasnya

dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Indikator Lingkungan Sosial

NO Indikator Total Skor (%)

1

2

3

4

5

6

7

Budaya

Teknologi

Pendidikan

Politik

Hukum

Sumber daya alam

Penduduk

86,4

86,2

77,0

80,8

85,9

88,2

84,1

8 Hubungan Sosial

86,3

9 Ekonomi

76,1

Persentase dalam tabel diatas menunjukkan tingkat kesepakatan atas kesembilan komponen

dalam lingkungan sosial dari seluruh responden yang ditanyai. Tingginya tingkat persentase

menunjukkan adanya kekuatan komponen tersebut sebagai pemengaruh dalam prilaku manusia.

Terkait dengan implementor kebijakan, responden yang berstatus PNS memberikan kesepakatan

tinggi jika semuanya memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa

kesembilan komponen tersebut, pelaksanaan kebijakan bisa sangat sulit dijalankan leh siapapun.

Dengan demikian, agar keberhasilan kebijakan dapat ditunaikan dengan baik, maka perhatian

terhadapkesembilan komponen menjadi penting dilaksanakan oleh pemerintah.

Tabel 3 : Indikator Pemanfaatan Ruang

NO Indikator Total Skor (%)

PDF Creator - PDF4Free v3.0

1 Pemanfaatan Ruang

http://www.pdf4 free.com 73,7


kepentingan dan tujuan. Hal demikian terkait dengan semakin bertambahnya populasi penduduk

yang membutuhkan ruang untuk kepentingannya. Dampaknya, pemanfaatan ruang dalam ketiganya

semakin meluas dan sulit dikendalikan. Responden juga menyepakati jika hal demikian terkait

dengan lingkungan sosial dengan seluruh komponennya yang ada. Oleh sebab itu menjadi menarik

untuk d iketahui lebih jauh mengenai besaran masing-masing dalam hitungan statis tik.

Secara statistik hasil perhitungannya dapat ditampilkan dalam gambar beri kut :

X

Y

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


sebagai lingkungan sosial. Konteksnya, jika manusia senantiasa terkait dengan komponen yang

satu ini. Karena t tabelnya (0,670) lebih rendah dari t hitung (12,950) maka pengaruh lingkungan

sosial terhadap pemanfaatan ruang cukup significan. Dari sisi ini, maka pengaruh lingkungan

sosial terhadap efektivitas pemanfaatan ruang, secara statistik dapat diterima.

PEMBAHASAN

Lingkungan sosial tersusun dari sembilan indikator dimana setiap indikator terdiri dari

beberapa item yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya serta disimpulkan valid dan reliable.

Keseleuruhan indikator yang dimunculkan memiliki kekuatan yang signifikan berdasarkan tabel 2

mengenai lignkungan sosial. Dari perhitungan statistik juga tampak, bahwa komponen lingkungan

tersebut memiliki nilai cukup penting untuk mendapat perhatian dari seluruh pemangku

kepentingan. Hal demikian dapat dikaitkan jika pelaksanaan kebijakan memerlukan penelurusuran

dari sisi yang satu ini. Rusli (2000:142) telah mendorong untuk mengkaji penelitian dari sisi

lingkungan, kendati yang bersangkutan tidak mengkajinya secara khusus. Demikian halnya Raharjo

(2007:196-198) memperkirakan jika partidsipasi masyarakat pun terkait dengan lingkungan yang

terkait dalam penyusunan perencaan tata ruang di wilayah yang sama.

Dari hasil penelitian Rianawati (2004) gangguan yang muncul dalam pengembalian fungsi

hidrologis di kawasan kota kesulitannya terletak pada kekuatan yang melingkungi pemilik rumah

PDF Creator - PDF4Free v3.0 dan lahan yang ada disana. Kondihsittspe:p//ewrtwi witu.pdmf4efnreyuel.ictkoamn perbaikan fungsi hidrologis sehingga


mengelilingi aparat pelaksana disinyalir sebagai faktor penting yang belum diteliti yang

bersangkutan secara mendalam. Oleh sebab itu, dimensi yang berkaitan dengan beberapa kajian

sebelumnya dijadikan bahan penelitian yang dilakukan penulis seperti ditampilkan pada tabel

diatas.

Persoalan yang terkait dengan lingkungan sosial diperoleh dari banyak wawancara dengan

responden. Kebiasaan sehari-hari memengaruhi prilaku yang dijalankan oleh aparat dan juga

pejabat. Ajaran untuk rikrik gemi (gemar menabung dalam bahasa sunda) semakin sulit dijalankan

sejalan dengan rongrongan beragam barang dan jasa yang menghampiri hampir banyak pejabat dan

aparat publik. Kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh banyak pihak merangsang banyak orang

untuk memiliki barang yang berteknologi maju sehingga melalui kepemilikan barang tersebut

orang semakin dimanjakan. Aparat dan pejabat publik juga banyak yang kemudian tergiur untuk

memiliki banyak barang sejenis itu. Kepemilikan barang sejenis itu tidak hanya memanjakan

pemiliknya, namun juga memberikan nilai baru melalui penggunaan dan manfaat yang

diperolehnya. saeutik mahi loba nyesa (tidak boros dalam bahasa sunda) menjadi semakin tergeser

dan banyak aparat dan pejabat menjadi boros. Dari beberapa wawancara dengan pelaksana

kebijakan, kesulitan hidup sering muncul. Keluhan kurang gaji dengan tingkat kebutuhan yang

semakin besar menjadi dominan. Semangat mengabdi pun seringkali dikalkulasi dengan sejumlah

PDF Creator - PDF4Free v3.0 insentif dan benefit yang diterima. http://www.pdf4free.com


tertentu melekat pada barang yang diperlukan individunya. Akibatnya, tingkat kebutuhan bisa

semakin besar dan melampaui gaji yang diperolehnya.

Manakala kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan konsumsi produk barang dan

jasa berteknologi, maka secara akumulatif akan memengaruhi upaya pencarian tambahan

penerimaan para aparat dan pejabat publik. Upaya keras ini berdampak pada tingkat kepatuhan

terhadap aturan yang berlaku yang semakin berkurang. Demikian halnya kerusakan lingkungan dan

pelanggaran RTRW serta kegagalan banyak program pembangunan terkait dengan semakin

besarnya tingkat kebutuhan yang perlu dipenuhi aparat dan pejabat terkait. Kebutuhan semacam itu,

bisa saja dibisikkan oleh lingkungan sosialnya, atau bisa juga karena ”rasa bersalah” aparat dan

pejabat terhadap orang-orang dekat di sekitarnya.

Kebiasaan baik atau buruk yang diawali dari rumah melalui ajaran kedua orangtuanya

semakin bergeser di lapangan. Kekuatan kepala keluarga menjadi penting untuk menentukan arah

kebiasaan di rumahtangganya agar tidak terjadi benturan nilai keduanya. Hanya saja dalam kondisi

terdesak oleh kebutuhan, kendali bergeser kepada pemenuhan kebutuhan ketimbang mengatur

kebutuhan agar sesuai dengan kapasitas pendapatan rutinnya. Ketidakmampuan mengatasi

kebutuhan seperti diatas, akan mengganggu integritas kerjanya sebagai pelayan publik.

Kondisi diatas juga berkaitan dengan pendidikan sekolah dan keluarga yang mesti steril dari

PDF Creator - PDF4Free v3.0 gangguan materialisme. Secara uhmttpu:m//wrweswp.opnddf4enfremeėcnoymatakan bahwa sekolah adalah tempat


erteknologi, guru pun tidak lepas dari tekanan kebutuhan semacam diatas. Tidak heran jika

komersialisasi sekolah dilakukan oleh oknum guru yang silau oleh peluang memperoleh

pendapatan berlebih..

Dari gambaran diatas, dapat dikatakan jika sekolah lebih bertumpu pada pnyebaran ilmu

pengetahuan dengan waktu yang terbatas, sementara keluarga dan masyarakat mematangkan

persoalan moral. Kondisi demikian tidak berjalan secara berimbang sehingga aktivitas pendidikan

seringkali diterjemahkan dengan biaya yang perlu dipenuhi. Dengan demikian, pendidikan bisa

identik dengan sejumlah biaya yang perlu dipenuhi oleh orangtua. Sejumlah responden mengakui

jika sedang terjadi gambling antara biaya dengan prilaku anak. Semakin besar biaya dikeluarkan

untuk sekolah bisa semakin terkendali prilaku anak melalui full day school, hanya saja tidak semua

orangtua mampu memenuhinya.

Sebagai PNS, aparat dan pejabat memiliki posisi yang semakin sulit, tuntutan kebutuhan

terus meningkat smentara pemenuhan kebutuhannya tidak sejalan. Disamping kebutuhan pokok,

juga kebutuhan anak sekolah serta tekanan dari kehendak politik dari pihak terkait yang ada di

lembaganya. Kondisi ini menyebabkan konsistensi pelaksanaan tugas menjadi sulit dilaksanakan,

sebagai pelayan publik. Hanya saja dalam pelaksanaannya, terdapat benturan antara keinginan

pejabat lembaga publik dengan haknya sebagai pribadi. Dalam menentukan pemimpin bangsa atau

PDF Creator - PDF4Free v3.0 daerah, seringkali tidak mudah behrtstipk:a//pwnwewtrȧpl,dfa4dfareneu.canosma kepentingan internal lembaga publik


Yang mungkin terjadi adalah kemungkinan semakin terbukanya untuk memperdayai hukum itu

sendiri untuk kepentingan pribadinya.

Kondisi ini membuka pelanggaran hukum bisa semakin

besar, baik yang dilakukan aparat penegak hukum maupun oleh pihak lain yang dipertukarkan

dengan material oleh penegak hukum. Beragam persoalan hukum yang menyeret pejabat publik

sering menjadi bukti jika hukum masih belum jadi panglima. Bahkan tatkala terjerat hukum pun,

banyak pejabat justru menikmati fasilitas berlebih di tempat yang semestinya dianggap sebagai

media hukuman yang tidak menyenangkan

Kondisi lingkungan terdekat aparat dan pejabat mendorong eksploitasi besar-besaran

lingkungan alam kendati pemahaman akan habisnya kekayaan suatu ketika nanti masih dipercaya.

Hanya saja saling tuding sebagai penyebab kerusakan tersebut terus berjalan sambil terus menjual

lokasi yang diperuntukkan bagi hutan lindung melalui perijinan. Pandangan semacam diatas,

mendorong penggunaan lahan yang dijadikan wilayah konservasi air terus berlanjut. Dengan

demikian banyak pihak yang menghendaki tinggal di wilayah yang kesejukan dan kenyamannya

terjamin dapat diakomodasikan tanpa kendali yang berarti. Melalui pembayaran dengan jumlah

dana tertentu, ijin dapat dikeluarkan untuk membangun lahan yang berada di wilayah terlarang pun

melalui oknum aparat ataupun pejabat. Dengan perolahan dana semacam itu, kebutuhan oknum

dapat dipenuhi lebih memadai. Dampaknya, kerusakan ruang di wilayah terlarang di kota Bandung

PDF Creator - PDF4Free v3.0 terus melebar.

http://www.pdf4free.com


temurun. Ukuran kaya dan miskin seringkali diasumsikan dengan kemampuan membayar sejumlah

dana kepada oknum pejabat dan aparat guna memperoleh ijin membangun di tempat terlarang.

Disamping itu, prilaku oknum aparat yang memberikan ijin kepada pihak lain di wilayah yang

sama menjadi jualan penduduk untuk diperlakukan adil. Dengan kekayaannya, tebing dan hutan

diubah menjadi tempat tinggalnya. Kondisi ini mungkin tidak terlalu mengganggu jika kemampuan

aparat untuk tidak tergoda materi cukup memadai.

Daya tarik kota Bandung menyebabkan banyaknya penduduk dari luar kota berdatangan

untuk banyak alasan. Jika dikaitkan dengan UU 32/2004, maka penduduk suatu kabupaten kota

merupakan tanggung jawab pemerintahnya. Semestinya, perpindahan penduduk ini disikapi

bersama oleh seluruh pemerintah daerah yang menjadi sumber penduduk itu sendiri. Dengan

kesamaan sikap atas perpindahan tersebut, kota Bandung tidak kelebihan penduduk yang

berdampak pada kelebihan penggunaan sarana dan prasarana kota serta penyempitan ruang terbuka

yang diperlukan. Disamping itu, mudahnya memperoleh status penduduk di kota Bandung, tidak

lepas dari prilaku oknum aparat dan pejabat yang membantu dengan sejumlah uang pelicin yang

disiapkan pendatang. Kondisi ini memicu pula kesenjangan sosial-ekonomi antar orang serta

mempercepat terjadinya gesekan sosial dan meningkatnya tingkat kejahatan. Tindakan keliru

tersebut berjalan melalui percaloan tanda penduduk (KK/KTP) yang secara pribadi menghasilkan

PDF Creator - PDF4Free v3.0 uang, namun secara kewilayahan bhetrtdpa:m//wpawkwk.eprdufs4afkraeneḋcaonmpersoalan baru.


menyiratkan jika pengkelasan dalam hubungan sosial sudah terbangun dengan sendirinya. Dalam

pekerjaan di kantor pun sudah ada jarak dalam jabatan seperti “basah” dengan “kering” yang

berujung perbedaan pendapatan dan status sosial. Selain kendaraan yang bagus dan baru, banyak

pula pejabat dan aparat yang mencoba memiliki rumah bagus kendati untuk memperoleh

penghargaan dari sesama dalam hubungan sosial-ekonomi kendat untuk itu komersialisasi jabatan

menjadi inheren.

Lingkungan sosial diatas, tidak dapat dilepaskan dengan ketidak-efektifan implementasi

kebijakan. Pemanfaatan ruang yang diatur Perda kota Bandung No 2/2004 tentang RTRW dan

Perda No 3/2006 tentang Perubahan Perda No 2/2004 menjadi terganggu. Kendati ada koordinasi

antar instansi terkait dalam pemanfaatan ruang, namun ruang terbuka hijau di wilayah Utara

Bandung terus menyusut. Dengan demikian kesepakatan akan ketiga indikator pemanfaatan ruang

berkaitan dengan penyempitan dan kerusakan ruang di ketiga indikator diatas. Hal ini menunjukkan

jika lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan atas menurunnya dqya dukung

lingkungan sekaligus gagalnya implementasi kebijakan yang sesuai dengan harapan untuk

mengendalikan lingkungan di wilayah Bandung Utara.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan

PDF Creator - PDF4Free v3.0 bahwa lingkungan sosial memilikhittpp:e/n/wgawruwḣptdefr4hfardeaep.coimmplementasi kebijakan. Dalam konteks


Komersialiasi pelayanan oleh aparat dan pejabat tidak lepas dari lingkungan sosial yang

mengitarinya sehingga melemahnya nilai yang harus dijunjung serta menguatnya tekanan

kebutuhan yang melanda lingkungan terdekat aparat dan pejabat memperkokoh dorongan untuk

mengkomersialkan pelayanan tersebut. Desakan keluarga, kerabat dan sahabat dalam interaksi

dengan aparat/pejabat mendorongnya untuk mencoba mengakomodasi semua kepentingan tersebut

sekaligus memenuhi kebutuhan yang dirasakan semakin menguat.

Menguatnya kebutuhan tidak lepas dari pola konsumsi lingkungan terdekat akan barang dan

jasa yang ditawarkan secara bebas dan mudah. Barang elektronik menjadi pendorong melunturnya

budaya dan pendidikan yang baik. Melalui barang semacam ini, kebutuhan semakin meningkat

sejalan dengan ukuran prestise yang senantiasa diukur melalui kepemilikan barang semacam itu.

Dampaknya, aparat/pejabat mencoba memenuhi kebutuhan lingkungan terdekatnya agar dianggap

mampu membahagiakan keluarganya. Tanpa sadar bahwa kepemilikan barang semacam itu

mendorong kehendak memiliki barang yang lebih prestisius sehingga tingkat pengeluarannya

semakin besar. Kondisi ini menyebabkan upaya untuk mendapatkan dana semakin besar pula.

Hanya saja tidak semua aparat/pejabat sanggup mencari tambahan penghasilan, kecuali dengan

memainkan kebijakan yang semestinya dijaga dan dijalankan.

Komersialisasi jabatan dan pelayanan publik terkait erat dengan upaya memenuhi

PDF Creator - PDF4Free v3.0 kebutuhan yang dipengaruhi lingkhuttnpg:a//nwwsowsi.apldnyf4af.rePeeṅcdoidmikan yang awalnya dipercaya menjadi


menyebabkan lahan yang dijaga bisa dialihfungsikan untuk kepentingan lain oleh pemilik kapital.

.Untuk mengembalikan agar implementasi kebijakan pemanfaatan ruang dapat dijalankan,

materialisme di lingkungan sosial aparat dan pejabat perlu mendapat perhatian. Kehadiran institusi

Dharma Wanita menjadi penting untuk diberdayakan kearah kontrol agar pejabat dan aparat

mampu menegakkan kebijakan tersebut serta menurunkan derajat komersialisme dari aparat terkait.

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuannya menurunkan kehidupan

materialisme agar pengabdian menjadi prilaku utama ketimbang komersialisasi jabatan.

DAFTAR RUJUKAN

Budiman Rusli, 2000. Pola Kebijakan Publik Tentang Kerjasama Antar Pemerintah Kotamadya

dan Kabupaten DT II Cirebon Dalam Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Cirebon

Raya. Disertasi. Bandung : Program Pascasarjana Unpad.

Budiman Rusli. 2010. Kebijakan Renumerasi Berbasis Kinerja. Jurnal llmu Administrasi Negara,

Vol.5 No. 1 Hal. 16-22. Unsub.

Firmansyah . 2006. Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Terhadap Efektivitas

Pemanfaatan Ruang di Propinsi Jawa Barat . Disertasi. Bandung : Unpad.

Kast and Rosenweig. 1981. Organizational and Management. Tokyo: McGraw-Hill International

Book Company.

Raharjo S.R. 2007. Pengaruh Perencanaan tata Ruang dan Partisipasi Masyarakat Terhadap

Pengendalian Kawasan Konservasi Bandung Utara. Disertasi. Bandung: Program

Pascasarjana-Unpad

PDF Creator - PDF4Free v3.0 Rianawati. 2004. Kajian Teknolhotgtpi :/P/wenwgweṁpbdafl4iafrneeḞcuonmgsi Hidrologis Lahan Perumahan di

Kawasan Kota Inti Bandung Raya Utara ( Studi Kasus : Villa Istana Bunga). Bandung


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Winarti

Universitas Slamet Riyadi – Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda 18, Joglo, Kadipiro, Surakarta Kode Pos 57136

Telp. 0271- 857575. Fax (0271) 857575

Abstract: This research aim at the efectiveness RUTRK – RDTRK 1992 – 2012 Colomadu Region

in Karanganyar Residence. Will be implemented and to seen from it‟s content and contexs policy,

also the constrains and push factor in implementation the policy it is the research of target. How the

regulation of agricultural land use. Colomadu located in a very strategic and high economic

potential, mayority its lands are agricultural land use, transfer from agriculture to business oriented

it‟s very high. This research includes qualitative research with informants bureaucracy, developer,

businessman and farmer land owners. which is determined by swowbolling technique. The

collected data were analyzed with the method of interactive analysis. The result of the research

indicated that : the implementation RUTRK – RDTRK 1992 – 2012 Colomadu Region is more

economic priority than law enforcement for existence agricultural land use as “food stock” and land

use control, this phenomenon will be sustainable for the strategy to protec agriculture with

agricultural land as enternity land.

Keysword: Implementation, Transfer function, Land control, Land use,

PDF Creator - PDF4Free v3.0 Cotchmant area

http://www.pdf4free.com

Keysword: Implementation, transfer function, land control, land use, cotcmant area.


PDF Creator - PDF4Free v3.0

dari harapan. Hambatan yang dihadapi disebabkan oleh antara lain, terjadinya alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian frekwensinya terus meningkat, menurunnya ketersediaan air dan daya

dukung prasarana irigasi rendahnya mutu komoditas pertanian serta rendahnya kemampuan dan

akses petani terhadap sumber daya produktif.

Perintah-perintah implemantasi kebijakan mungkin telah diteruskan secara cermat, jelas,

dan konsisten namun bila para pelaksana yang ada di lapangan kekurangan sumber daya yang

diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat

efektif. Beberapa sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan antara lain: staf yang

professional yang mempunyai ketrampilan pengelolaan, Informasi yang menyangkut bagaimana

melaksanakan suatu program kebijakan dan informasi tentang ketaatan personil-personil lain

terhadap peraturan-peraturan pemerintah, wewenang, serta fasilitas.

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Para pelaksana

harus mempunyai keterampilan-ketram[pilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Kurangnya personil yang terlatih baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan yang menjangkau

banyak pembaruan. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah adalah sedikitnya pejabat yang

mempunyai keterampilan-ketrampilan pengelolaan, latihan-latihan atau training yang diberikan

kepada para pelaksana sangat minim, sehingga kemam[puan professional mereka mengalami

kebnaikan yang cukup lambat. Kurangnya keterampialn pengelolaan merupakan masalah besar

yang dihadapi pemerintah daerah hal ini disebabkan oleh minimnya sumber yang dapat digunakan

untuk latihan professional, kesulitan dalam merekrut dabn mempertahankan administratoradministrator

yang kompeten, dan rendahnya jaminan kerja yang telah banyak mendorong orang

untuk menghindari pekerjaan di birokrasi pemerintah.

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan, inforamsi mempunayi

dua bentuk (1) infornmasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana perlu

mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan

demikian para pelaksana harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan (2) data tentang

ketaatan personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Para pelaksana harus mengetahui

apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau

tidak.

Fasilitas fisik bisa merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Akibat dari

kekurangan fasilitas mungkin dapat berlangsung dramatis, misalnya: rumah tahanan yang penuh

sesak, kekurangan persenjataan militer dan sebagainya.

Menurunya lahan pertanian yang diakibatkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian

subur dan beririgasi teknis bagi peruntukkan lain, hal ini dikarenakan oleh timpangnya nilai “land

rent” (hasil dari tanah pertanian) dibandingkan untuk pemukiman dan industri, juga diakibatkan

lemahnya penegakan peraturan h y tt a p n : g //w te w r w kȧi p t d d f4 en fr g e a e n .c R o ncana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

ditingkat lokal (RJPMN 2004 – 2009).


a. Isi Kebijakan yang terdiri dari : kepentingan kelompok sasaran, manfaar kegijakan, derajat

perubahan yang diinginkan, pengambil keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang

dilibatkan.

b. Lingkungan kebijakan / kontek kebijakan yang terdiri dari : kekuasaan, kepentingan, strategi.,

karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. (Grindle,1980:174)

Problem alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sudah mendekati titik yang

mengkhawatirkan secara nasional telah terjadi alih fungsi lahan pertanian sawah khususnya

mencapai angka yang fantastik sekitar 30 ribu – 40 ribu hektar pertahunnya (harian SOLO POS,

14 – 9 – 2006). Demikian juga yang terjadi di tingkat propinsi Jawa Tengah, maupun Kabupaten

Karanganyar yang menjadi lokasi penelitian, untuk Propinsi jawa tengah selama 5 tahun terakhir

dari tahun 2001 – 2006 menunjukkan penyusutan lahan pertanian sawah cukup signifikan seperti

terlihat pada Grafik 1 dibawah ini :

999.136

998.456

995.469

996.197

995.972

993.972

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sumber : BPS –Prop Jateng

Gambar 1.

Jumlah Lahan Pertanian Sawah

Th. 2001 - 2006

Sedangkan data Kabupaten Karanganyar menunjukkan telah terjadi perubahan penggunaan

lahan dari lahan pertanian menjadi bangunan fisik selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun

1999 – 2004 seperti terlihat pada Grafik II dibawah ini :

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www 20 . ,6 p 3 d 1 f4f 2 r 0 e ,6 e 59 .com

20,569

20,704


(dalam Ha)

Penurunan lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian diikuti secara signifikan

terhadap penurunan hasil produksi pertanian di Kabupaten Karanganyar khususnya padi

sawah selama 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 1999 – 2004 seperti nampak pada tabel

dibawah ini :

Tabel 1. PERBANDINGAN PENGGUNAAN LAHAN

DI KECAMATAN COLOMADU (dalam Ha)

Th. 2001 – 2005

Penggunaan/Tahun 2001 2002 2003 2004 2005

Tanah sawah 751,6 750,3 749,514 748,386 747,241

Tanah kering 812,565 813,865 814,65 815,778 816,629

Pekarangan/bangunan 670,1 673 674,56 676,37 678,375

Tegalan/kebun 65,8 64,2 63,43 62,75 60,886

Padang/gembala - - - - -

Tambak/kolam 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Rawa-rawa - - - - -

Hutan negara - - - - -

Perkebunan 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Lain-lain 69,365 69,365 69,365 69,365 69,365

Sumber : Harian Solo Pos 18 Agustus 2007

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com


Dari uraian latar belakan penelitian diatas, maka permasalahan penelitian adalah

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan RUTRK – RDTRK 1992 – 2012 Kecamatan

Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Untuk menjawab permasalahan

tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan RUTRK-

RDTRK 1992 – 2012 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dan faktorfaktor

apa yang mempengaruhinya

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Mendiskripsikan implementasi kebijakan RUTRK – RDTRK 1992 -2012 Kecamatan

Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, khususnya tata guna lahan

pertanian.

2. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi

kebijakan RUTRK – RDTRK Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Jawa

Tengah.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk mendapatkan

gambaran atas implementasi kebijakan tentang Pengaturan Tata Guna Lahan Pertanian

di Kecamatan Colmadu Kabupaten Karanganyar yaitu Implementasi Kebijakan RUTRK

– RDTRK 1992 – 2012 dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari implementasi

kebijakan tersebut

Data dikumpulkan

dengan indepth interview, observasi, dokumentasi.

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan seleksi atas jawaban-jawaban yang relevan

dengan model Trianggulasi Data.

Instrumen kunci sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan implementasi

kebijakan RUTRK – RDTRK adalah 1). BPN, BAppeda, Bagian Pemerintahan, Dinas

PU, Dinas Pertanian; 2). Pengembang (developer); 3). Pengusaha; 4). Petani pemilik

lahan pertanian dan lain-lainnya dilapangan yang dianggap mengetahui permasalahan

penelitian. Data dianalisis melalui tahap-tahap; 1). Grouping data dan membangun

kelompok data sebagai lini. Yang dimaksudkan adalah, mengelompokkan data yang

terkumpul sesuai dengan jenis-jenisnya agar mudah menganalisa; 2). Indentifikasi data

base sebagai interpretasi, pemaknaan data yang telah dikelompokkan; 3). Membangun

generalisasi data, yaitu mencoba membuat kesimpulan yang bersifat sementara, 4). Test

interpretasi dari hasil, hal ini dilakukan untuk memberikan makna lain guna memperoleh

kepastian pemaknaan dan 5). Bagan teori umum dari hasil studi kasus.

HASIL

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

5


Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Colomadu

Kabupaten Karanganyar, karena dipandang dapat merepresentasikan apa yang menjadi

tujuan penelitian ini. Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar secara geografis

berada tepat atau berbatasan langsung dengan Kota Solo. Sehingga dampak terhadap

lokasi penelitian. Selanjutnya jenis tanah lokasi penelitian merupakan lahan sawah

beririgasi teknis. Berdasarkan RUTRK – RDTRK 1992 – 2012 menempatkan empat

Desa, Paulan, Gajahan, Malangjiwan, Gedongan sebagai wilayah pertanian.

Kecamatan Colomadu merupakan bagian dari kabupaten Karanganyar yang

terdiri dari sebanyak 17 Kecamatan. Kecamatan Colomadu memiliki poissi yang

strategis, karena merupakan jalur alternative antara Kota Solo dengan kota-kota di

sebelah barat seperti Kota Semarang dan Yogyakarta.

Konsekuensi yang strategis ini menimbulkan beberapa problem yang

mult ikomplek, mengingat adanya kepentingan eksternal dan wilayah Kota/Kabupaten

lain, khususnya Kota Solo yang mempunyai gejala pertumbuhan kotanya cenderung

bergerak ke arah utara, yaitu wilayah Kecamatan Colomadu yang termasuk Kabupaten

Karanganyar Jawa Tengah.

A. Isi (Konten) Kebijakan

Kepentingan yang terpengaruh

Dari data yang diperoleh selama penelitian ini dilakukan, menunjukkkan bahwa

dalam implementasi kebijakan RUTRK ada beberapa pihak yang terlibat dalamnya,

yang masing-masing pihak mempunyai fungsi dan peran. Sehingga komitmen dari

semua pihak untuk menegakkan peraturan dirasa sangat penting. Informasi yang

diperoleh dari pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang berwenang untuk

mengeluarkan ijin sebagai berikut : “ …… ijin perubahan status pihak PBN bersikap

menjaga iklim sejuk dengan pemerintah Kabupaten dan pihak lain, oleh karena itu ijin

pengeringan dikeluarkan sepanjang pihak Pemkab telah merekomendasikan, disamping

itu BPN juga melihat bahwa embrio alih fungsi lahan pertanian telah ada …..”

(wawancara, 4 April 2008).

Bapeda lebih berkepentingan untuk melihat potensi sebuah wilayah dengan

membagi menjadi dua yaitu pola ruang dan struktur ruang. Menurut informen yang ada

di desa Baturan Kecamatan Colomadu menyatakan :” Desa Baturan sehingga saat ini

lahan sudah tinggal 15 Ha dari semula 45 Ha. Penyusutan yang merubah fungsi sawah

menjadi perumahan sebanyak 2/3 dari luas lahan yang ada peruntukannya adalah untuk

perumahan seperti perumahan Fajar Indah, Klodran, Baturan, Permata Hijau, Palem

Hijau. Kondisi ini telah merubah wajah Desa Batuan dipenuhi kawasan pemukiman elit

dan diprediksi akan terus tumbuh berkembang. Desa dalam menyikapi ini hanya

bersikap pasif, yang dilakukan adalah hanya berupa himbauan kepada pemilik lahan

sawah, untuk tidak menjual dan efektifitas himbauan sangat kecil mengingat perubahan

status tanah tetap terus berkembang” (wawancara, 11 April 2008).

Kepala desa sebagai pihak pertama yang merekomendasikan proses perijinan

perubahan status tanah cenderung lebih memilih kawasan kecamatan Colomadu

berkembang secara fisik yang ditandai munculnya bangunan-bangunan, seperti

perumahan, pertokoan, perhotelan, karena secara ekonomis akan meningkatkan

pendapatan desa. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh informasi bahwa Desa Baturan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

6


hingga saat ini lahan sudah tinggal 15 Ha dari semula 45 Ha. Penyusutan yang merubah

fungsi sawah mejadi perumahan sebanyak 2/3 dari luas lahan yang ada peruntukkannya

adalah untuk perumahan. Kondisi ini sudah merubah wajah Desa Baturan yang dipenuhi

oleh pemungkiman elit dan diprediksikan akan terus tumbuh berkembang kawasan

permungkiman baru, baik secara individu maupun oleh pengembang.

Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat, Kepala Dasa dalam dalam

hal ini sebagai penegak peraturan, bersikap pragmatis, maksudnya tidak dapat mengambil

tindakan tegas karena tidak mempunyai wewenang untuk menindak, hanya sebatas

himbauan maka RUTRK tidak bisa efektif untuk mengatur tata guna lahan di Kecamatan

Colomadu.

Pengembang menyadari adanya keberatan dari beberapa pihak jika kawasan

Colomadu yang beririgasi teknis disulap menjadi kawasan pemukiman, karena akan

mengurangi areal pertanian di Kabupaten Karanganyar. Hal ini seperti yang diungkapkan

oleh Ketua REI cabang Surakarta :”Jika Colomadu menjadi kawasan pemukiman,

kawasan pertanian harus dicarikan gantinya. Pengembang lebih setuju Colomadu

dijadikan kawasan pemukiman dan bisnis, bila dibandingkan dengan Kecamatan

Gondangrejo yang lebih cocok untuk kawasan industri” di wilayah Kabupaten

Karanganyar. (wawancara, 1 Mei 2008).

Berkurangnya lahan pertanian yang dibarengi berkurangnya jumlah petani secara

signifikan, dari hasil wawancara dengan beberapa petani menyatakan bahwa

berkurangnya lahan pertanian disebabkan oleh; 1). Petani penerus enggan menggarap

lahan pertanian, karena factor keahlian, tenaga, dan waktu; 2). Lahan pertanian lebih

menguntungkan dijual daripada dijadikan lahan pertanian. Dijelaskan lahan 1 pathok ±

2700 m 2 harga ± Rp. 2 milyar, sedangkan hasil panen hanya terjual ± Rp. 5 juta

perpanen; 3). Mulai berkurangnya pasokan air karena banyak perumahan yang membuat

sumur pompa; 4). Banyaknya lampu jalan dan perumahan, sehingga hama walang sangit

dan wereng merajalela; 5). Naiknya biaya produksi dan terbatasnya tenaga/buruh tani.

(wawancara, 3 Mei 2008).

Walaupun mereka (petani) mengakui bahwa : “…. Potensi lahan pertanian di desa

Baturan Kecamatan Colomadu sangat bagus, kerena dilihat dari aspek pengairan wilayah

Baturan sangat strategis, sehingga petani tidak pernah kekurangan air. Dan seandainya

wilayah ini jadi lahan proyek perumahan dan perkantoran, maka mata pencaharian ± 35

petani akan hilang …” (wawancara, 3 Mei 2008).

Diantara pengembang dan petani mempunyai kepentingan, wilayah Kecamatan

Colomadu lebih menguntungkan secara ekonomis, bila berkembang sebagai kawasan

permungkiman dan kawasan bisnis, karena menaikkan harga tanah, walaupun buruh tani /

penggarap keberatan, karena mereka kehilangan mata pencaharian.

Maafaat yang diharapkan

Kebijakan pemerintah tentang RUTRK-RDTRK dimaksudkan untuk mengatur

peruntukan tanah sesuai tata guna lahan, namun pada kenyataannya, efektifitas

implementasinya kebijakan ini sangat rendah. Maksudnya RUTRiK – TDTRK belum

mampu menjadi alat yang efektif bagi pengendalian berubahnya status tanah, seperti

yang dikatakan Camat Colomadu sebagai berikut : “melihat realita status tanah

berkembang lebih cepat dari pada estimasi yang ada dalam RUTRK – RDTRK, bahka

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

7


cenderung bergeser peruntukannya menjadi ke non pertanian” (Wawancara, 10 Mei

2008).

Badan Pertanahan Nasional memandang RURTK – RDTRK tidak efektif karena

dalam proses pembuatannya terdapat unsur-unsur kepentingan, sehingga dalam

implementasinya jauh dari harapan sesuai yang tertuang dalam RURTK – RDRTK.

Namun Bapeda juga mengalami kendala ket ika implementasi dilapangan terdapat

penyimpangan, karena peran dan fungsi Bapeda hanya sebatas memonitor dan membuat

laporan kepada Bupati.

Tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemungkiman di

Kecamatan Colomadu, yang pada tahun 1990 tanah pertanian sebesar 83,21 Ha namun di

tahun 2007 lahan pertanian tinggal 24,29 Ha. Untuk menyikapi kondisi ini birokrat mulai

dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa berusaha untuk mempertahankan lahan

pertanian yang tersisa. Himbauan telah dilakukan oleh pemerintah disetiap pertemuanpertemuan

dengan masyarakat.

Namun sikap kontradiktif ditunjukkan oleh pengembang dan petani, yang justru

mengharapkan kawasan ini menjadi kawasan permungkiman. Pengembang mengatakan

bahwa : Kawasan Kecamatan Colomadu lebih bermanfaat sebagai kawasan

permungkiman, dan menyarankan untuk lahan pertanian pemerintah perlu mencari lahan

lain diluar Kecamatan Colomadu. Hal ini senada dengan pendapat para petani pemilik,

yang lebih senang bila kawasan ini berkembang menjadi kawasan pemungkiman dan

kawasan bisnis,karena pertimbangan nilai jual lahan mereka sangat tinggi.

Derajat Perubahan Akibat Kebijakan.

Kebijakakn RUTRK – RDTRK Kabupaten Karanganyar mulai diberlakukan pada

tahun 1992, yang mest inya dimaksudkan untuk mengatur peruntukkan tanah yang sesuai

dengan Tata guna Lahan, namun pada pelaksanaannya kebijakan ini, memang belum

menjadi alat yang efektif bagi pengendalian perubahan status tanah. Hal ini diakui oleh

narasumber yang melihat pada realitasnya perubahan status tanah di wilayah Kecamatan

Colomadu memang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Kabupaten Karanganyar,

bahkan di Kota Surakarta sekalipun. Perkembangan wilayah ini sangat dipengaruhi oleh

letak geografis Kecamatan Colomadu yang berimpitan dan merupakan Hinterland Kota

Surakarta, sehingga berkembang lebih cepat dari pada estimasi yang ada dalam RURTK

– RDRTK, bahkan cenderung bergeser peruntukkannya menjadi ke non pertanian.

Bahkan wilayah kecamatan Colomadu bukan merupakakn kawasan lindung

sebagai daerah resapan melainkan sebagai kawasan budidaya untuk menunjang

perekonomian, dan industri. Sehingga derajat perubahan sebagai akibat dari adanya

kebijakan adalah terjadinya pergeseran perubahan status alih fungsi lahan pertanian ke

non pertanian yang menekan aspek pertimbangan ekonomi.

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dari hasil wawancara informen BPN menyatakan :

“Kewenangan mengeluarkan ijin Perubahan Status Tanah lahan pertanian

merupakan kewenangan BPN, karena tidak termasuk 9 kewenangan yang diserahkan

kepada Kabupaten atau Kota (wawancara, 4 April 2008).

Sedangkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)

menyatakan :” Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Ijin Mendirikan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

8


Bangunan (IMB) kewenangan ada pada Bupati, diajukan melalui Kantor Pelayanan

Terpadu (wawancara, 6 April 2008).

Dari informasi yang peneliti peroleh, terlihat adanya kerancuan, yang

menyulitkan petugas dilapangan. Dilihat dari cakupan kewenangan BPN hanya terbatas

pada ijin Perubahan status tanah dari sawah menjadi kering, sedang IPPT mempunyai

cakupan yang lebih luas, tidak hanya sebatas ijin pengeringan termasuk dari tanah kering

berubah status menjadi kawasan pemungkiman. Untuk itu kedudukan masing-masing

instansi terkait, harus jelas dalam kewenangan masing-masing, bukan semata-mata

masalah koordinasi, tetapi kalau menyangkt perubahan status tanah dari sawah ke tanah

kering menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional.

Pelaksana Kebijakan

Konsekuensi terjadinya kerancuan dalam kewenangan maka implementor

ditingkat bawah yang dijalankan oleh pihak Kecamatan maupun Desa mempunyai posisi

yang lemah, dalam arti tidak adanya kepastian berupa payung hukum untuk memaksa

petani untuk tidak menjual sawahnya.

Harga tanah dikawasan Kecamatan Colomadu naik membumbung tinggi, dan

bagi pengembang, mereka yang berani menawar sawah dengan harga tingi, dan bagi

petani bila ada penawaran tingga mereka akan menjualnya, dan akan membelikan di

wilayah yain yang relatif harga tanah masih rendah/ tercapai.. sepert i hasil wawancara

berikut ini :”pertani akan melepas sawah pertaniannynya bila ada yang membeli dengan

harga yang sangat tinggi, dan dia akan membelikan sebagian uang penjualan untuk

membeli lahan pertanian di daerah lain yang relatif masih murah”. (wawancara, 3 Mei

2008).

Perubahan peruntukkan lahan di kecamatan Colomadu terus berlangsung dan sulit

untuk dikendalikan, karena pihak Kecamatan maupun Desa tidak dapat memaksa pemilik

lahan agar tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan jawaban dari petani sebagai berikut

:

“ sabin niki bade kulosade wong pun ditawar inggil, mengkeh kulo tumbas aken

sabin malih teng deso sanes sing tasih regi mirah, rah pikantuk tirahan”(wawancara, 7

April 2008).

Dan kepala desa Baturan menyatakan :”Pihaknya hanya sebatas menghimbau

kepada petani untuk tidak menjual sawahnya. Himbauan dilakukan di pertemuanpertemuan

yang ada (wawancara, 4 April 2008).

Dari hasil penelitian tersebut diatas berarti pelaksana birokrasi pemerintah di

tingkat Desa mempunyai posisi tawar yang amat lemah, karena tanah yang dijual oleh

petani merupakan hak milik . petani berhak menjualnya dan cenderung mengabaikan

RUTRK – RDTRK, karena kurangnya mengert inya terhadap masalah ketata ruangan

yang ada.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Luas cakupan wilayah yang harus diatur diperlukan personil/petugas yang

memadai, namun jumlah personil di tingkat kecamatan maupun perangkat desa tidaklah

memadai. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan rendahnya pengetahuan tentan

RUTRK-RDTRK membuat implementasi tidak maksimal, bantuan tenaga

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

9


profesional/teknis dari Dinas Pertanian lebih bersifat teknis sosialisasi masalah pertanian.

informasi yang diperoleh dari kelompok tani menyatakan bahwa :

”Minimnya forum pertemuan dengan perangkat desa atau pihak kecamatan

membahas masalah peruntukkan lahan (wawancara, 4 April 2008)

Hal senada dikemukakan oleh Camat Kecamatan Colomadu yang menyatakan

:”Keterbatasan SDM untuk mensosialisasikan masalah tata guna lahan pertanian

khususnya, sehingga frekuensi sosialisasi hanya dalam batas-batas himbauan… “

(wawancara, 3 Mei 2008).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik secara jumlah personil maupun skill,

akan berpengaruh terhadap proses sosialisasi, sehingga pemahaman masyarakat terhadap

RUTRK – RDTRK sangat minim.

Pengawasan Monitoring

Pengawasan yang dilakukan adalah bersifat pencegahan (preventif) sedangkan

monitoring lebih bersifat represif. Secara kelembagaan belum ada instansi yang bertugas

melakukan fungsi pengawasan dan monitoring, meski secara berkala BAPPEDA

membuat laporan koordinasi penataan ruang yang diketuai oleh wakil Bupati dan ketua

harian adalah Kepala BAPPEDA.

Implikasi dari tidak adanya instansi pengawasan dan monitoring adalah tidak

adanya leader untuk melakukan pengawasan, terjadi saling menunggu atau bahkan

terkesan hanya asal tunjuk kepada pejabat yang tidak didukung kewenangan yang

memadai. Hal ini seperti pendapat dari kepala BAPPEDA yang dikutip dari harian SOLO

POS 20 Agustus 2007 sebagai berikut : “…….. Camatlah yang paling memahami

perkembangan pembangunan fisik di tingkat kecamatan, paling tidak, Camat bisa

menjadi agen untuk menginformasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bila

menemukan dugaan penyimpangan dalam pembangunan fisik di wilayahnya. Karena

Camat memang tidak mempunyai wewenang untuk menindak, sehingga harus

diinformasikan ke Pemkab untuk dit indaklanjuti, misalnya kalau disuatu tempat sudah

ada tumpukan bata dan matierial bangunan lainnya, mestinya langsung mencari mencari

tahu soal itu. Apakah alokasi itu sudah sesuai peruntukkannya …….”

Pengawasan yang bersifat represif dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

(DPU) dan Satpol PP, bila terjadi pelanggaran tidak lingkupnya atau belum

terpengaruhinya persyaratan perijinan. Tidak ada mekanisme persyaratan yang efektif

baik secara kelembagaan maupun kewenangan, karena luasnya cakupan wilayah yang

harus dicover sehingga pelanggaran kurang terdeteksi secara dini.

Kontek Implementasi.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor.

Dalam masalah Implementasi tata ruang, tingkat kecamatan sampai desa memiliki

kekuasaan yang cukup besar, ini dimungkinkan karena rekomendasi awal peruntukkan

lahan untuk kawasan tertentu diberikan oleh Kepala Desa. Hal ini diungkapkan informen

yang ada di BPN sebagai berikut : “ Tim yang dibentuk oleh BPN dalam perijinan

perubahan status tanah melibatkan sampai ditingkat kepala desa. Dean rekomendasi dari

desa dijadikan dasar pedoman proses selanjutnya. Di pihak pengembang menyatakan

factor kepentingan, yaitu menyediakan permukiman warga banyak masyarakat yang

membutuhkan perumahan. Dengan fasilitas KPR (Kredit Pemilik Rumah).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

10

10


Sedangkan bagi petani mempunyai kepentingan dan merupakan strategi dalam

menghadapi melambungnya harga tanah/sawah. Beberapa petani sependapat dan

mengemukakan : “ bagaimana agar tetap hidup, dengan cara menjual lahan pertanian

dengan harga lebih mahal dan membelikan ditempat lain dengan harga yang lebih murah

“ (wawancara, 3 April 2008).

Masing-masing aktor sebenarnya mempunyai peran yang sangat strategis, maka

sebaiknya semua elemen melakukan kerjasama yang sinergis, sehingga kepentingan

masing-masing aktor dapat terakomodir.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa.

Pada dekade tahun 2000-an sejalan dengan era otonomi daerah, kewenangan

daerah menjadi lebih besar , karakteristik lembaga dan penguasa tidak lagi bersifat

otoriter dan dominan, namu kenyataannya di lapangan justru pada periode ini terjadi

perubahan peruntukkan lahan pertanian ke non pertanian yang luar biasa

perkembangannya. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan data tahun 2003 – 2006

telah terjadi perubahan peruntukkan sebesar 60 %. Hal ini terjadi karena longgarnya

persyaratan untuk alih fungsi lahan, yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang

berwenang.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Secara formal kepatuhan mulai dari birokrat, pengembang, petani dan penghuni

dalam implementasi RUTRK – RDTRK rendah. Birokrat mempunyai penafsiran yang

fleksibel seperti hasil wawancara dengan Camat Colomadu yang menyatakan bahwa

peruntukakan tanah di wilayah tersebut adalah; 1). Perumahan; 2). Pergudangan; 3).

Perhotelan; 4). Pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan Colomadu untuk kawasan pertanian

hanya menempati skala prioritas dibawah perumahan,pada hal kawasan ini perupakan

kawasan yang subur untuk pertanian. Dan pihaknya minta RUTRK – RDTRK harus di

review setiap periode.

Dari Dinas Pertanian mengakui bahwa :” Jual beli tanah dari petani kepada

pengembang pada awalnya tidak menyebutkan adanya alih fungsi lahan. Sedangkan

petani juga memiliki kepatuhan yang rendah karena mereka merasa tidak terkait dengan

RUTRK – RDTRK, karena hanya mempertimbangkan faktor ekonomis semata, serasa

diuntungkan karena tingginya nilai jual tanah, dan mereka berhak menjualnya kerena

merupakan hak milik” (wawancara, 10 Mei 2008).

Lain lagi bagi pengembang berbagai cara untuk mensiasati peraturan, dalam

proses jual-beli tanah t idak menyebutkan untuk perumahan, pengembangmembeli tanah

sawah dan membiarkannya beberapa tahun tetap sebagai lahan pertanian, baru beberapa

tahun kemudian dirubah menjadi perumahan.

Kepentingan yang ada dalam kebijakan ini pada prinsipnya ada dua kelompok

petani yang mempunyai pendapat yang berbeda, kelompok satu menyambut

baik/diuntungkan dengan adanya perubahan fungsi dari sawah menjadi non pertanian

karena dapat mendongkrak harga tanah, kelompok ini memandang lahan pertanian

diwilayah ini peruntukannya perlu dirubah sebagai areal pemungkiman, sehingga

berharap RURTK – RDTRK perlu direvisi/dit injau kembali. Namun beberapa pihak

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

11

11


merasa keberatan, jika kawasan Colomadu yang beririgasi teknis disulap menjadi

kawasan pemungkiman.

Harapan dari para pengembang, bahwa : ” ....... pemerintah memberikan ijin

pendirian perumahan di Colomadu, apalagi pemerintah akan mendapatkan keuntungan

berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu kondisi social, ekonomi

setempat juga akan berkembang” (Wawancara, 11 Mei 2010).

PEMBAHASAN

Konten (Isi) Kebijakan.

Kepentingan kelompok sasaran.

Kepentingan antara birokrasi yang meliputi BPN, Bapeda, Camat, Kades dan

Petani mempunyaiperbedaan kepentingan karena fungsi masing-masing. BPN

berkepantingan pengaturan kawasan tertentu sesuai Tata Guna Lahan, Bapeda

berkepentingan pengembangan potensi wilayah sesuai peruntukan sedangkan Camat

dalam posisi sebagai pemegang kekuasaan wilayah sebagai pemberi rekomendasi tahap

paling awal. Sedangkan kepentingan pengembang dalam rangka memanfaatkan peluang

bisnis, petani mempunyai sikap pragmatis menjual lahannya bila ada yang berani

membeli dengan harga yang tinggi.

Ada dua kepentingan dalam implementasi kebijakan yaitu penegakan peraturan,

RUTRK – RDTRK 1992 – 2012 untuk mengatur keseimbangan lahan, dan kesesuaian

lahan. Kepentingan kedua yang berkembang dilapangan adalah kepentingan untuk

meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan tempat tinggal, dan pengembang

memanfaatkan lahan prospektif bagus.

Untuk mengantisipasi problem konflik kepentingan yang muncul maka

pemerintah perlu melakukan “intervensi”, yakni melalui regulasi yang dibuat oleh

pemerintah.

Regulasi yang merupakan pengejawantahan dari kebijakan publik kedepan

diperlukan sebagai bentuk langkah preventif bila terjadi benturan konflik kepentingan.

Seperti yang terjadi pada kasus alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian,

konflik yang muncul disebabkan adanya kepentingan untuk tetap mempertahankan

suatu kawasan tertentu sebagai lahan pertanian dengan menempatkan kawasan ini

sebagai ”land use control”. Artinya menjadikan kawasan ini sebagai arena yang steri

dari aktivitas selain pertanian, untuk melindungi kawasan ini bergeser menjadi kawasan

spekulatif (speculative value).

Menurut (Mulyarto 2002:...), kebijakan hal pemerintah yang selalu memihak

kelompok-kelompok yang mempunyai modal, dengan mengesampingkan kepentingan

masyarakat banyak yang tidak mempunyai rmodal. Yang ahkirnya terjadi ”gap”jurang

pemisah yang dalam antara kaum kapitalis dan rakyat jelata (miskin) antara kelas

Bourjuis dan Proletar, para tuan tanah dan penggarap tanah (buruh tani). Meninggalkan

sistem yang selama ini diterapkan yaitu ekonomi kekeluargaan yang bersumber pada

Pancasila dan timbulnya ”kapitalisme menciptakan kesenjangan yang sangat tinggi

dalam masyarakat, yaitu antara pemilik modal dengan kaum buruh” (Kompas, 5 April

2001)

Langkah konkret untuk melindungi suatu kawasan tertentu oleh pemerintah

adalah melalui apa yang disebut dengan ”proses perijinan” melalui berbagai macam

instrumen kebijakan, pengaturan kawasan tertentu diatur dengan peraturan seperti ijin

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

12

12


lokasi, ijin pengeringan, ijin peruntukan penggunakan tanah, ijin mendirikan bangunan,

merupakan produk hukum untuk mengatur peruntukan suatu kawasan tertentu.

Kelemahan paling mendasar adalah pelaksanaan lapangan yang sering terjadi

ketidak sesuaian karena berbagai pertimbangan. Kemampuan baik dukungan politik

maupun sosial menjadi penentu keberhasilan sebuah kebijakan, artinya kebijakan harus

diprotek agar kelangsungannya dapat terus dipelihara. Tanpa adanya sebuah proteks

terhadap suatu kebijakan maka sebuah kebijakan diibaratkan hanya sebagai ”macan

ompong” yang tidak berdaya sama sekali menghadapi kuatnya tekanan terhadap

kebijkanan yang ada.

Lemahnya proteksi terhadap kebjikan yang mengatur terntang keberadaan

kawasan tertentu untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian menjadi t itik

krusial, seperti yang nampak pada alih fungsi lahan pertanian sawah irigasi menjadi

kawasan non pertanian di wilayah tepian kota Solo, seolah menjadi pemandangan yang

kian mempertegas betapa lemahnya posisi tawar pengambilan kebijakan. bahkan kota

Solo menerapkan kebijakan Kota tanpa sawah dengan tidak adanya regulasi yang

melindungi sawah di kota. Semua sawah di kota Solo sudah dianggap sebagai tanah

kering padahal air masih cukup tersedia.

Kenyataan ini nampak bahwa aspek penegakkan peraturan dan kesejahteraan

yang menjiwai isi kebijakan RUTRK – TDTRK 1992 – 2012 dapat disinergikan artinya

ada kawasan yang tetap dipertahankan sebagai wilayah pertanian dan menjadi resapan

dan menjaga ketahanan pangan (land use control), akan tetapi juga ditoleransi daerah

untuk pengembangan kawasan bisnis disepanjang jalan yang menghubungkan dengan

Kota Solo, maupun kota yang berbatasan langsung dengan Kota Solo sebagai kegiatan

bisnis (Control Bussiness).

Manfaat yang diharapkan

RUTRK – RDTRK dirancang untuk memanfaatkan potensi wilayah Kecamatan

Colomadu yang mempunyai lahan sawah tetap dapat dipertahankan mengingat

Kabupaten Karanganyar mempunyai program ketahanan pangan, sehingga dibutuhkan

area sawah yang cukup. Keberadaan sawah yang masih tersisa diupayakan untuk

dipertahankan melalui konsep ”lahan Lestari” dilain pihak pengembang masih

mengharapkan kecamatan Colomadu tetap terbuka peruntukannya bagi pembangunan

perumahan (Solo Pos 26 Juli 2005), dimana ketua Real Estate Indonesia Cabang Solo

mendesak agar RUTRK kecamatan Colomadu ditinjau ulang, karena mereka

menganggap kawasan Colomadu potensial bila dimanfaatkan sebagai kawasan

perumahan. Sedangkan posisi petani lebih melihar perkembangan kawasan Kecamatan

Colomadu menjadi kawasan permungkiman dan bisnis lebih bermanfaat.

Melihat realita dilapangan semua informan menyatakan lebih melihat kawasan

Colomadu sebagai kawasan yang lebih untuk kegiatan yang bersifat ekonomis,

kepentingan yang mempunyai aspek lingkungan terabaikan dan cenderung

mengeksploitasi alam. Pendapat ini didukung oleh hasil kajian daya dukung dan

evaluasi kebjakan pengelolaan sumber daya alam Pulau Jawa pada tahun 2007

dibawah koordinasi Menko Perekonomian menunjukkan 63 persen dari 278 peraturan

daerah (Perda) yang dikaji disemua Kota/Kabupaten di Pulau Jawa ”eksploitasi”, dan

45 persen dari seluruh Perda itu sama sekali tidak menghentikan daya dukung

lingkungan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

13

13


Kebijakan RUTRK – RDTRK, merupakan salah satu bentuk intervensi

pemerintah, yang bertujuan agar dapat merubah kondisi kehidupan masyarakat

kearah yang lebih baik, tetapi bila tataruang selalu berubah maka akan menimbulkan

konflik.

Manfaat dari RUTRK – RDTRK dipandang tidak efektif dalam mengendalikan

alih fungsi lahan, informan dominan menghendaki kawasan Colomadu termasuk area

pertanian sebagai kawasan bisnis, cenderung menghendaki terjadinya perubahan lahan

pertanian menurut mekanisme pasar yang tidak memperhatikan aspek lingkungan,

bahkan mengeksploitasi dengan merubah lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan

fisik.

Derajat Perubahan yang diinginkan.

Perubahan status tanah dari kawasan pertanian menjadi non pertanian dapat

dikendalikan melalui RUTRK – TDTRK yang dibuat, namun pada kenyataannya

perubahan yang terjadi dari alih fungsi lahan pertanian ini telah melewati batas toleransi

yang ditetapkan, yaitu sebesar 4 persen. Kondisi awal lahan pertanian di kecamatan

Colomadu Kabupaten Karanganyar sebesar 83,21 Ha, dan pada tahun 1990 telah beralih

fungsi ke non pertanian lebih dari 12 persen.

Studi kasus yang dilakukan oleh Permanent URL, tentang penggunaan tanah di

beberapa negara termasuk Indonesia yaitu Bandung, Dhaka, Hue, Kandy,

mengindentifikasikan fakta sebagai berikut :

Pada tahun1990 di Bandung 63 % tanah dialokasikan untuk pemungkiman, tanah

komersiil, industri memperoleh hak kebebasan. Di Dhaka korporasinkota memperkirakan

lebih kurang 75 % direncanakan untuk tempat tinggal, kawasan komersiil dan industri. Di

Kandy‟s, 56 % menjadi kawasan komersiil dan industri, Makati diperkirakan pada tahun

1990 47 % rumah tangga telah memperoleh hak tanah, dan 12 % masih berbagi dengan

pemlik tanah (http;//go.worldbank.org/12K3J8DUO).

Kebijakan RUTRK – RDTRK yang tidak efektif dalam mengendalikan terjadinya

alih fungsi lahan pertanian, berangkat dari konsep pemikiran ini langkah kebijakan apa

yang dilakukan untuk mengatasi munculnya berbagai masalah pertanahan, pada dasarnya

adalah merupakan dampak dari perkembangan aktifitas perkotaan yang terjadi secara

alamiah. Namun demikian bukan berarti tidak perlu langkah-langkah bijaksana melalui

regulasi yang ditetapkan untuk mengantisipasi dampak buruk perkembangan kota bagi

daerah tepian kota. Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah (Government

intervention) dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dikemudian hari.

Musgrave (1989;11) menyatakan bahwa didalam setiap masyarakat peran

pemerintah sangat dibutuhkan, walaupun di negara Liberalis dan Kapitalis sekalipun.

Maka pemerintah dari tingkat Kabupaten sampai di tingkat kecamatan, harus

mempertahankan dan menjalankan kebijakan RUTRK – RDTRK secara konsisten. Perlu

adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan program

penunjang lainnya, dan lebih proaktifnya masyarakat di dalam kegiatan penata ruangan

lain sehingga kebijakan yang akan diberlakukan tersebut akan populer di masyarakat.

Kedudukan Pengambilan Kebijakan

Selama ini terkesan kebijakan dibuat dengan waktu yang sangat sengkat

sehingga tidak jarang kebijakan di buat dengan terburu-buru oleh pemerintah. Sehingga

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

14

14


munculnya kebijakan tidak didasarkan oleh perdebatan diantara lembaga-lembaga yang

mestinya mepunyai kewenangan apalagi para implementor.

Pentingnya peran serta dari para pelaksana dalam pengambikan kebijakan

ditengarai akan mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yang btelah diputuskan oleh

yang mempunyai kewenangan yaitu pemerintah.

Efektifnya sebuah peraturan adalah sejauh mana sangsi tegas terhadap

penyimpangan yang ada diberlakukan untuk tindakan tegas nampaknya masih jauh dari

harapan, hal ini disebabkan tidak adanya kewenangan Camat selaku penguasa wilayah

untuk mengambil tindakan, Camat hanya dapat melaporkan kepada pihak Kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan adalah bersifat pencegahan (preventif) sedangkan

monitoring lebih bersifat represif, itupun jarang dilakukan, sehingga penyimpangan

terhadap perubahan alih fungsi lahan cenderung mengabaikan RUTRK yang ada.

Pada realitasnya kebijakan RUTRK – RDTRK di Kecamatan Colomadu

Kabupaten Karanganyar, dibuat tidak melibatkan pejabat-pejabat bawah, sehingga

kebijakan tersebut lebih bersifat top down, hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan

RUTRK – RDTRK.

Dilihat secara kelambagaan belum ada instasi yang bertugas melakukan fungsi

pengawasan dan monitoring, meskipun secara berkala BAPPEDA membuat laporan

koordinasi penataan ruang.

Implikasi tidak adanya lembaga pengawasan dan monitoring adalah tidak adanya

leader untuk melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan saling

menunggu dan terkesan hanya asal tunjuk kepada pejabat yang tidak didukung

kewenangan yang memadai.

Tidak adanya mekanisme persyaratan yang efektif baik secara kelembagaan

maupun kewenangan, karena luasnya cakupan wilayah yang harus di tangani, sehingga

pelanggaran kurang dapat di ketahui secara dini.

Pelaksanaan Kebijakan.

Kecamatan dan desa sebagai pelaksana program ditingkat yang paling rendah

(street level bureaucracy), namun dalam pelaksanaan kebijakan RUTRK – RDTRK tidak

mempunyai kewenangan yang memadai, ini tercermin dalam realitasnya pemerintah

terbawah ini tidak mempunyai kewenangan untuk menindak apabila terjadi pelanggaran,

hanya mengawasi dan melaporkan ke pihak pemerintah Kabupaten. Lemahnya

bargaining position pihak pelaksana program menbuat RUTRK – RDTRK tidak efektif.

Dilain pihak pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa menghadapi kenyataan

bahwa, manfaat positif justru dirasakan oleh sebagian besar informan bila RUTRK –

RDTRK tidak diberlakukan secara penuh, fleksiblenya peraturan menjadi pilihan mereka,

hal ini dapat terjadi karena memang petani kurang mengerti masalah ketata ruangan.

Dari segi SDM yang ada di tingkat kecamatan maupun perangkat desa tidak

memadai, keterbatasan SDM ini masih ditambah lagi kondisi pengetahuan yang rendah

tentang RUTRK membuat pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Bantuan tenaga

professional/teknis dari Dinas Pertanian lebih bersifat teknis sosialisasi masalah pertanian

dan bukan masalah peraturan tataguna lahan. Kendala lain adalah luasnya cakupan yang

harus di cover serta rumitnya permasalahan alih fungsi lahan yang dipratikkan oleh para

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

15

15


pengembang yang tetap membiarkan beberapa tahun tanpa merubah status tanah

(investasi).

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa :

”terjadi inkonsistensi kebijakan, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya

kontradiksi aktor peraturan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat,

situasi politik/pengaruh politik (Fatichuddin, 2008; i).

Implementasi kebijakan RUTRK-RDTRK Kecamatan Colomadu belum sesuai

dengan arah dan tujuan dari kebijakan ini, banyak faktor yang mempengaruhi itu

sendiri. Kegagalan pelaksanaan tersebut adanya konflik kepent ingan, faktor profesional

yang dimiliki oleh para pelaksana.

Sumber Daya yang dilibatkan

Beberapa sumber yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan antara lain:

staf yang professional yang mempunyai ketrampilan pengelolaan, Informasi yang

menyangkut bagaimana melaksanakan suatu program kebijakan dan informasi tentang

ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah, wewenang, serta

fasilitas.

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah

sumber daya manusianya, tidak selalu harus berjumlah banyak tetapi yang dibutuhkan

sebenarnya adalah kemampuan dalah melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam

pelaksanaan program RUTRK – RDTRK kecamatan Colomadu keterbatasan jumlah

personil maupun kemampuan sumber daya manusianya tergolong masih kurang.

Kemampuan yang masih kurang terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh

para petusas masih dirasa belum cukup, dilihat dari luas wilayah yang harus ditangani

menyebabkan sulitnya mengetahui, mendeteksi penyimpangan yang terjadi.

Perintah-perintah implemantasi kebijakan mungkin telah diteruskan secara

cermat, jelas, dan konsisten namun bila para pelaksana yang ada di lapangan kekurangan

sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, maka implementasi

kebijakan tersebut tidak dapat efektif. Selain sumber daya manusia yang juga

wewenang.

Pelaksanaan kebijakan RUTRK – RDTRK Kecamatan Colomadu Kabupaten

Karanganyar ini, berbeda dengan hasil penelit ian yang dilakukan oleh Haryanto

(2009;20). Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada

pelayanan KTP di Kabupaten Bloro sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang mendukung

serta informasi.

Pelaksanaan kebijakan RUTRK – RDTRK Kecamatan Colomadu, pada

prinsipnya melibatkan beberapa sumber antara lain, Sumber Daya Manusia, fasilitas,

kewenangan. Tetapi dalam realitasnya Sumber Daya Manusia dan kewenangan yang

paling penting dan besar berpengaruh terhadap implementasi RUTRK – RDTRKnya.

Konteks Implementasi.

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor.

Kepala Desa mempunyai kekuasaan, kepentingan dan sebagai actor yang strategis, karena

rekomendasi awal peruntukan lahan untuk kawasan tertentu dikeluarkan oleh Kepala

Desa. Dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan orang pertama yang

menentukan boleh tidaknya lahan pertanian untuk kawasan non pertanian, meskipun

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

16

16


dari segi kewenangan untuk menentukan keputusan ahkir ditangan Pemerintah

Kabupaten ataupun BPN.

Besarnya kewenangan kepala desa dalam urusan alih fungsi lahan pertanian hampir

terjadi di semua wilayah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan di dua Desa

Ngataoma dan Ngatawana, dikatakan bahwa di dua desa telah terjadi dinamika

agraria, yaitu struktur agraria dikendalikan oleh persaingan kekuasaan, dua jenis

kekuasaan yang saling bersaing adalah kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi.

Sejauh pembentukan struktur agraria menunjukkan pada distribusi akses terhadap

sumber daya tanah, ditunjukkan bahwa kekuatan politik adalah faktor dominan dalam

pembentukkan struktur agraria pada kurun waktu dua dekade pertama dari dua desa

itu terbentuk (1960 – 1980), dalam dekade tersebut, distribusi kekuasaan politik

terpolarisasi, sehingga kepala desa menjadi satu-satunya orang yang memegang

kekuasaan ( Sitorus, 2004;87).

Keterlibatan aktor penentu yaitu birokrat, pengembang dan petani saling bersinergi.

Birokrat sebagai pemegang kebijakan dapat menerapkan kewenangan yang dimiliki

masing-masing yakni pengendali lewat proses perijinan yang meliputi Ijin Perubahan

Status, Ijin peruntukkan Penggunaan Tanah, dan Ijin Mendirikan Bangunan. Strategi

Pengembang adalah membiarkan tanah untuk sementara waktu, sehingga terkesan

tidak terjadi perubahan status, sedangkan strategi petani adalah menjual dengan harga

tinggi dan menukarkan dengan lahan didaerah lain yang harganya lebih murah.

Namun bila bicara masalah kepentingan, para pengembang yang memiliki kepentingan

besar terhadap alih fungsi lahan di Kecamatan Colomadu, karena secara geografis

letak Kecamatan Colomadu sangat strategis untuk perumahan.. dan di pihak lain

petani banyak yang ingin menjual tanah garapannya, karena harga tanah yang tinggi

setelah para pengembang membangun perumahan di wilayah itu.

Hasil penelitian yang dilakukan Djoko Putro Utomo (2007:1) menyebutkan bahwa : ”di

Kecamatan Badar Kabupaten Pacitan, selama 8 tahun RUTRKas dukumen” belum

ditetapkan dalam PERDA, sehingga masih sebatas dukumen, dan aspek kepentingan

merupakan faktor penghambat”.

Pelaksanaan RUTRK-RDTRK di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dan di

Kecamatan Badar Kabupaten Pacitan, menunjukkan kesamaan yaitu adanya

kepentingan yang berpengaruh, Hanya saja di Kecamatan Colomadu Kabupaten

Karanganyar pelaksanaan RUTRK – RDTRK yang tidak dapat maksimal, karena

lebih dipengaruhi oleh kepentingan Pengembang dari pada kepentingan Politis dan

Birokratis.

RUTRK – RDTRK Kecamatan Karanganyar yang sudah disusun dalam bentuk Perda,

mestinya Implementor atau Birokrasi lebih mudah untuk memberikan sanksi bagi

yang melakukan pelanggaran, karena paying hokum pelaksanaannya lebih kuat.

Namun berkenaan dengan permasalahan alih fungsi di Kecamatan Colomadu belum

dapat memberlakukan sanksi.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Sejalan dengan era otonomi daerah karakteristik lembaga dan penguasa lebih

terbuka dan kewenangan daerah diperluas, dengan diberikannya sembilan kewenangan

pada daerah. Ini merupakan wujud adanya desentralisasi, namun kesempatan ini justru

memicu terjadinya perubahan lahan, hal ini dimungkinkan karena longgarnya peraturan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

17

17


di daerah yang lebih berorientasi kepada masalah peningkatan pendapatan Asli Daerah

(PAD). Di Kabupaten Karanganyar, usaha-usaha untuk memperoleh secara legal karena

telah mempunyai payung hukum untuk menambah pendapatan daerah melalui

penarikkan retribusi, dengan membuat dua (2) produk hukum yang berupa Peraturan

Daerah, seperti Ijin Penggunaan Peruntukkan Tanah (IPPT) dan Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB).

Hasil observasi di lapangan menunjukkan data Tahun 2003 – 2006 telah terjadi

perubahan peruntukkan sebesar 60%. Ini juga membuktikan bahwa secara tidak terlihat

para penguasa memberikan perijinan alih fungsi lahan, tanpa mempertimbangkan

RUTRK, hanya karena untuk kepent ingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi

tanpa memikirkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut seringkali justru

mengijinkan eksploitasi Sumber Daya Alam yang dimiliki.

Tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seluruh organisasi yang

berada dibawah kewenangan pemerintah daerah seolah-olah dikerahkan untuk ikut andil

dalam peningkatan PAD tersebut, tidak terkecuali Badan Pertanahan Nasional

kabupaten. Program-program BPN untuk memberikan kejelasan status pertanahan bagi

masyarakat, merupakan salah satu pencerminan dari upaya pelayanan kepada publik.

Namun dengan kejelasan status tanah, maka pemilik tanah dengan mudahnya untuk

menjual atau mengalihkan kepemilikan kepada siapapun.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang belum mempunyai peraturan tentang

batasan jual beli, dan kepemilikan tanah di wilayahnya, maka sulit bagi pemerintah

kabupaten Karanganyar, khususnya Kecamatan Colomadu untuk melaksanakan

pembatasan atau pelepasan tanah, ataupun sanksi terhadap pelanggaran peraturan,

karena memang tanah-tanah di wilayah itu sudah menjadi hak milik perseorangan.

Seperti menjamurnya perumahan-perumahan di wilayah kecamatan Colomadu

oleh para pengembang, memang menjadi persoalan tersendiri, yang terjadi saat ini

daerah sekitar ketika musim hujan saluran air menjadi permasalahan penduduk yang

jidup disekitarnya.

Mengenai pembangunan perumahan ini menurut temuan Masjaya dalam

penelitiannya, terjadi penyimpangan, dimana ditemukan lahan lingkungan perumahan

yang tidak sesuai dengan RUTRK, pengembang membangun perumahan berdasarkan

ketersediaan lahan, walaupun tidak sesuai dengan RUTRK. Bahkan pengembang

menyiapkan lahan perumahan dengan merubah lingkungan dengan cara pengupasan

Gunung-gunung dan penimbunan kantong-kantong air ( Masjaya, 2007; 241-246)

Kondisi seperti temuan Masjaya dan yang terjadi di Kecamatan Colomadu,

sangat mungkin terjadi di tempat-tempat lain, namun pemerintah tidak bisa berbuat

banyak karena secara kelembagaan lemah

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dari semua elemen yang terlibat menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah

kebijakan. kepatuhan dari birokrat rendah karena mempunyai persepsi yang berbeda,

seperti dalam menafsirkan kawasan Kecamatan Colomadu peruntukkannya

menempatkan sektor pertanian menjadi prioritas ke empat setelah perumahan,

pergudangan dan perhotelan.

Bagi pengembang mempunyai kepetuhan yang rendah hal ini ditunjukkan dengan masih

banyaknya transaksi jual beli tanah yang terus meningkat, yang sulit untuk dipantau

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

18

18


dalam proses transaksi jual beli tanah tidak menyebutkan untuk kawasan perumahan

dan membiarkan tanah yang dibelinya selama beberapa tahun dan setelah itu baru

dilakukan pembangunan perumahan. Hal ini terbukti masih banyaknya perumahan

yang masih dibangun di wilayah Kecamatan Colomadu.

Bagi para petani, dengan alasan menjual adalah hak mereka, karena tanah secara legal

formal yang dibuktikan dengan sertifikat, tanah mereka telah menjadi hak milik

mereka. Sedang hasil pertanian seringkali tidak ada kepastian, dan mereka merasakan

justru regulasi dibidang pertanian seringkali merugikan kaum petani.

Hasil wawancara dengan petani di wilayah Kecamatan Colomadu pemperoleh jawaban

bahwa mereka juga tidak mau miskin, ini merupakan bagian dari bagamana bisa

mempertahankan hidup atau dengan sebutan bagian dari survival strategi. Hal ini di

dukung pendapat Sunyoto Usman (2004:19) yang menyebutkan bahwa faktor/

aspek-aspek sosial resistensi masyarakat terhadap sebuah program dapat

diminimalisir, khususnya kepentingan petani.

Resistensi petani sebetulnya merupakan suatu reaksi defentif akibat tidak terjaminnya

kehidupan petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai survival strategy

dalam menghadapi sebuah ketidak pastian. Perilaku ini bukan saja menggambarkan

tindakan peningkatan petani terhadap pemegang kebijakan yaitu negara, melainkan

juga menjadi pertanda aksi yang penting selamat di tengah ketidak pastian

terjaminnya kehidupan mereka, jika terus patuh terhadap kebijakan negara yang tidak

pernah menguntungkan petani kecil.

Hasil penelitian Junaidi Muslim, membuktikan bahwa : terjadi perbaikan keadaan

kehidupan responden (petani), ada kecenderungan status pemilikan tanah dan luas

tanah yang dilepas, mempengaruhi perbaikan kondisi rumah, alat transportasi, alat

elektronik dan perabotan rumah (Muslim, 2003:xii).

Kepatuhan terhadap kebijakan masing-masing mempunyai alasan pembenar dari

kacamata masing-masing, untuk itu perlu dibuat sebuah kesepakatan untuk

menyamakan persepsi, satu bahasa bahwa aturan harus ditegakkan meskipun hal ini

perlu adaptasi dan proses penyadaran yang membutuhkan waktu cukup lama.

Daya tanggap terhadap perubahan tentunya pent ing untuk memprediksikan masa depan,

suatu kebijakan tentunya harus melihat jauh kedepan, sehingga dapat meminimalisir

dampak yang kemungkinan terjadi. Daya tanggap inilah harus dimiliki oleh

pengambil kebijakan (pemerintah). Wilayah kecamatan Colomadu yang banyak

mengalami alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan), akan

mempengaruhi / mengganggu ketahanan pangan.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru dalam studi Implementasi kebijakan,

yang masih banyaknya pembuat kebijakan yang tidak mengikutsertakan para

Implementor (Street Level Bureaucration) dalam pengambilan kebijakan. sehingga

hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Implementor tidak dapat memaksa para petani untuk tidak menjual tanahnya, tetapi hanya

bisa menyarankan untuk tidak menjual tanahnya, karena tanah sudah menjadi Hak

Milik petani. Agar alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat dikendalikan,

perlu adanya pembagian wilayah (Zona) dan perlu dipertahankan sebuah kawasan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

19

19


yang menjadi Land Use Control (tanah sebagai kawasan hijau, resapan dan

sebagainya) tidak semua dirubah menjadi non pertanian.

Dari sisi kebijakan RUTRK – RDTRK terdapat dua kepent ingan yang terpengaruh yaitu

dari sudut penegakan perat uran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang lebih

cederung memprioritaskan peningkatan kesejahteraan, sehingga memandang RUTRK

lebih bersifat menghambat kemajuan wilayah. Sehingga perlu adanya peninjauan

kembali kebijakan RUTRK – RDTRK setiap lima tahun sekali.

Banyaknya Tim yang terlibat dalam urusan pertanahan, justru membuka celah terjadinya

ketidak sinkronnya antar anggota t im seperti Kepala Kalurahan, Camat, Dinas

Pertanian, Badan Pertanahan dan Bapeda yang lebih mempertimbangkan aspek

toleransi. Sehubungan dengan itu perlu dipikirkan prosedur perijinan tentang

perubahan status tanah untuk kawasan tertentu supaya tidak terjadi ambivalensi antara

Ijin yang dikeluarkan oleh BPN dengan Ijin Peruntukkan Pengunaan tanah yang

dikeluarkan Bupati.

Implementasi kebijakan RUTRK-RDTRK Kecamatan Colomadu belum sesuai

dengan arah dan tujuan kebijakan. Banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya

adanya konflik kepentingan, faktor profesional yang dimiliki oleh para pelaksana.

Daftar Rujukan

Anwar Johanes, 2006, Jurnal Kebijakan Pertanahan, http://www.lontar.ui.ac/id

BAPPEDA, 2005, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025

Kabupaten Karanganyar, Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan

LP2M UNS Surakarta – BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.

Dwiyanto Agus, dkk, 2003, Reformasi Birokrasi Publik, Pusat Studi Kependudukan dan

Kebijakan, UGM – Yogyakarta.

Fatichuddin, Moh, 2008; Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non pertanian dan

Implementasi Kebijakan dalam Kaitannya dengan Keberlanjutan Fungsi Lahan

Pertanian di Kabupaten Semarang, Jurnal Electronic Thesis dan Dissertation

(ETD UGM), diakses, melalui: http://etd.ugm.ac.id/index.php

Grindle, Merike S., (ed), 1980, Politics an Apolicy Implementation on the Third World,

New Jersey: Prince Town University Press.

Andik Haryanto, 2000, Kajian Agraria, Jurnal Pembaharuan Desa, Kajian Agraria IPB,

Bogor

Haryanto, 2009, ” Implementasi Peraturan Bupati Bloro No.14 tahun 2005” Tesis tidak

dipublikasikan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

20

20


Masjaya, Perkembangan Perumahan penduduk menurut RUTRK di Kota Samarinda. :

Jurnal eklektronik, ”Eksekutif” Vol. 4 No. 2 Agustus 2007, diakses :

pdii.lipi.go.id/Admin/jurnal

Muslim, Junaidi, 2003,Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah dan Dampaknya terhadap

Sosial, Ekonomi Petani. Thesis

Mulyarto, Jurnal, Ekonomi rakyat Tahun I Maret 2002, diakses : www.ekonomi

rakyat.org

Utomo Djoko Putro, 2007; Pengembangan Ibu Kota Kecamatan Dan Ketahanan

Wilayah Studi Diskripsi RUTRK 1999/2000 – 2001/2010 di Kecamatan Bandar

Pacitan, Desertasi http://etd.ugm.ac.id

Usman, S, 2004, Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta

Sitorus Felix, Tanah, Etnissitas, dan Kekuasaan : Dinamika Agraria pada Komunitas

Tepian Hutan di Sulawesi Tengah. Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria,

Reformasi Agraria: tantangan Dan Agenda Kerja Pemerintah Baru 2004 -2009

Vol.01/ tahun 2004. ISSN : 1829 – 7986.

- Kompas 5 April 2001

- Kompas 5 pebruari 2008

- SOLO POS 26 Juli 2005

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

21

21


Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender

Ismi Dwi Astuti Nurheani, Sri Kusumo Habsari & Siany Indria Listyasari

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Solo, 57126, telp. (0271) 637358/fax: (0271) 637358,

HP. 081 2262 3959, email: ismi_uns@yahoo.com

**Fakultas sastra Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Solo, 57126, telp/fax. (0271) 632488

***Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Solo, 57126, telp. (0271) 648939 fax (0271) 669124

Abstract : This research underlines several issues concerning The effectiveness of gender responsive

budgeting policy implementation. The research was intended to explore factors which influence the

effectiveness of gender responsive budgeting implementation. Data collection consisted of site

observation, interview, focus group discussion, and document study. The techniques of analysis employed

in this research was interactive analysis. The results of this research were: (1) The formulation of regulation

on gender responsive budgeting is able to become a forcing mechanism for provincial government officials

to make and implement gender responsive budgeting. (2) The formation of bureaucracy structure in the

form of gender mainstreaming working group and gender responsive budgeting technical team to perform

distinct and consistent communication as well as to improve human resources capacity has encouraged the

disposition of the provincial government officials to undertake collective action in the form of the

formulation of gender-responsive planning and budgetting. The structure has become a medium of

knowledge transfer among agents involved in the institutions to build a strong relationship. The strength of

the relationship has injected energy to the bureaucrats to creatively develop inovations in selecting strategic

programs in order to be gender responsive. As a result, gender responsive budgetting can be well

implemented and the selection of strategic programs can accelerate and braoden the program scope towards

gender equity and equality.

Keywords:Genderbudgeting,gendermainstreaming,policyimplementation,implementationefectiveness.

Pilihan kebijakan publik berupa penempatan keadilan dan kesetaraan gender serta

pemberdayaan perempuan sebagai isu strategis nasional tidak serta merta membuat

kebijakan publik tersebut mudah diimplementasikan. Lebih tingginya capaian Human

Development Index (HDI) dibandingkan Gender-related Development Index (GDI)

Indonesia pada tahun 2008 (71,17 berbanding 66,38) menunjukkan masih adanya

ketimpangan gender dalam pembangunan. Di sisi lain, Gender Empowerment Measure

(GEM) Indonesia pada tahun 2008 sebesar 62,27 dan bila dibandingkan dengan negaranegara

lain, dari 155 negara, peringkat Indonesia masih lebih rendah dan berada di

peringkat ke 90.

Belum optimalnya pencapaian pembangunan responsif gender dikarenakan

kebijakan publik tidak berlangsung dalam ruang yang vakum. Birokrasi publik sebagai

implementor kebijakan publik seringkali memiliki nilai yang bertentangan dengan isu

strategis tersebut, sehingga mereka tidak cukup mempunyai energi untuk melakukan

berbagai upaya inovatif dan kreatif dalam menangani isu strategis tersebut. Terlebih isu-

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

22

22


isu gender dalam pembangunan seringkali diabaikan dan menempati posisi marginal

sebagai akibat dari masih kuatnya budaya patriarki.

Untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan gender, pemerintah

mengeluarkan kebijakan ujicoba penerapan anggaran responsif gender (ARG) pada 7

kementerian/departemen teknis di Indonesia tahun 2010, dimana setiap Kementerian/Lembaga

pemerintah harus menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender melalui

penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pada tingkat pemerintah daerah, Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tahun 2008-2013 dan salah satu isu strategis yang

ditetapkan dalam perda tersebut adalahbelumterwujudnyakesetaraandankeadilangender.Targetyangingindicapai

padatahun2013adalahmeningkatkanGDI menjadi65,9danGEMmenjadi61,8.

Pada RPJMD tersebut dinyatakan bahwa 30% Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan berdasarkan Surat

Gubernur Jawa Tengah Nomor 411/10068 tanggal 11 April 2010, telah ditetapkan 15

(lima belas) SKPD sebagai ujicoba penerapan Anggaran Responsif Gender di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011. Kebijakan ARG tersebut

memerlukan tanggapan posit if dari setiap SKPD dan untuk mengimplementasikannya

bukanlah pekerjaan yang mudah.

Menyadari bahwa di tingkat nasional penerapan

ARG baru diujicobakan secara terbatas, sementara di Jawa Tengah sudah ada

inisiasi untuk mengujicobakan ARG pada SKPD dengan karakteristik internal dan

eksternal yang berbeda. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan penelitian ini

adalah: (1) Bagaimana efektivitas implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di

lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah; (2) Faktor apa yang mempengaruhi

efektivitas implementasi ARG. Untuk menganalisis permasalahan penelitian perlu dikaji

secara ilmiah dengan teori dan hasil penelitian yang relevan.

Anggaran responsif gender adalah tentang penentuan hal-hal mana terdapat

perbedaan dan hal-hal mana terdapat persamaan kebutuhan antara laki-laki dan

perempuan. Ketika kebutuhan berbeda maka seharusnya terdapat alokasi anggaran yang

berbeda (Sodani dan Sharma ,2008:228). Anggaran nasional mempunyai dampak yang

berbeda bagi laki-laki dan perempuan namun anggaran tersebut sering disatukan tanpa

mempertimbangkan kesetaraan gender. Pernyataan anggaran dengan kesadaran gender

dapat menunjukkan sejauh mana anggaran seimbang secara gender dan digunakan untuk

memonitor alokasi dan luaran sumber daya (Elson, 1998: 929-930).

Studi Sharp dan Elson (2008:929-941) menemukan bahwa banyak negara

(termasuk Indonesia) telah memperkenalkan perubahan-perubahan terhadap sistem

pengganggaran yang mencakup pengukuran kinerja atau sistem anggaran berbasis kinerja

(elisa Susanti, 2010:264) yang dapat digunakan untuk menilai dampak-dampak kegiatan

pemerintah. Di beberapa negara, target-target telah ditentukan untuk mengukur kemajuan

pembuatan anggaran responsif gender dalam pengertian outputs dan outcomes, yang

dapat dianggap menggerakkan dan mencapai target-target yang konsisten dengan hasilhasil

anggaran responsif gender.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward (1980:9-12) mengajukan dua

buah pertanyaan. Pertama, pra kondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu

implementasi kebijakan berhasil; Kedua, hambatan-hambatan utama apa yang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

23

23


mengakibatkan suatu implementasi gagal Untuk menjawab pertanyaan ini Edward

mengemukakan adanya 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Komunikasi

Sumber-Sumber

Kecenderungan-Kecenderungan

Implementasi

Struktur Birokrasi

Gambar 1. Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pada Implementasi (Edward III,

1980:148)

Variabel pertama adalah komunikasi, mencakup: transmisi, konsistensi dan

kejelasan Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang

efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus

diteruskan kepada personil yang tepat disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas

sehingga pelaksana di lapangan tidak mengalami kebingungan tentang apa yang harus

mereka lakukan. Selain itu, perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Apabila perintah yang disampaikan tidak konsisten dan jelas maka akan berakibat pada

ketidakefektifan implementasi kebijakan.

Variabel kedua adalah ketersediaan sumber-sumber, mencakup jumlah staff yang

memadai, memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas mereka dan memiliki wewenang

serta fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah

dirumuskan agar dapat terealisir. Edward mengatakan bahwa ketersediaan sumbersumber

kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa

ketersediaan sumber-sumber yang memadai maka kebijakan-kebijakan yang telah

dirumuskan hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasi.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

24

24


Variabel ketiga adalah disposisi-disposisi (kecenderungan-kecenderungan).

Menurut Edward, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu,

dan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, kemungkinan besar mereka akan

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Sebaliknya, jika tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para

pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Menurut Edward, birokrasi

merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Birokrasi, baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentukbentuk

organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalahmasalah

sosial dalam kehidupan modern. Para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui

apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk

melaksanakannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka sering dihambat oleh struktur

organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Menurut Edward, ada dua karakteristik

birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang

sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari

pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang

kompleks. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit organisasi

seperti legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat

kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah. Berdasarkan

teori Edward tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

implementasi kebijakan anggaran responsif gender dilingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan factor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan

anggaran responsif gender

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelit ian ini adalah Provinsi Jawa

Tengah. Unit analisis penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Provinsi Jawa Tengah. Informan penelitian ini ditetapkan secara purposive sampling,

yaitu orang-orang yang dipandang tahu dan terlibat dalam proses penyusunan anggaran

responsif gender, baik pada lembaga implementasi ARG maupun pada lembaga yang

menggerakkan implementasi ARG (Bappeda; Badan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/BP3AKB serta Biro Keuangan).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

25

25


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, focus group

discussion dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis

dokumen kebijakan yang ada relevansinya dengan anggaran responsif gender seperti

RPJMD 2008-2013 serta berbagai keputusan pemerintah. Focus group discussion

dilakukan dengan mengundang sejumlah orang yang dipandang tahu tentang efektivitas

implementasi ARG pada SKPD. Wawancara mendalam dilakukan dengan mewawancarai

orang-orang kunci yang bertanggung jawab dalam implementasi ARG, baik

pada SKPD sebagai service delivery maupun lembaga yang bertanggung jawab

mempersiapkan implementasi ARG di daerah (Bappeda, BP3AKB dan Biro keuangan).

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif model analisis interaktif meliputi tahap: reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi,

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode. Triangulasi sumber dilakukan

dengan cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda beda dengan teknik yang sama.

Misal: peneliti menggali kebenaran informasi tertentu melalui teknik wawancara

mendalam terhadap sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi tertentu.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, misal: peneliti

menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumberdatayangsamasecaraserempak.

Dengankeduajenistriangulasiinidiharapkanvaliditasdatabisaterjamin.

HASIL

Inisiasi Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Jawa

Tengah

Inisiasi implementasi kebijakan anggaran responsif gender diawali dengan

komitmen politik pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat

pencapaian keadilan dan kesetaraan gender melalui penetapan 15 (lima belas) SKPD

sebagai ujicoba penerapan Anggaran Responsif Gender di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2011.

Dalam upaya mempersiapkan agar SKPD uji coba ARG dapat

mengimplementasikan kebijakan ARG dengan baik, Bappeda dan BP3AKB memberikan

fasilitasi dan asistensi penyusunan Analisis Gender dan Pernyataan Anggaran Gender

(Gender Budget Statement) kepada SKPD lokasi ujicoba ARG.

Persiapan-persiapan

yang telah dilakukan oleh BP3AKB sebagai lembaga driver PUG bersama-sama Bappeda

sebelum implementasi ARG pada masing-masing SKPD adalah membuat skenario

pengarusutamaan gender dan integrasi gender pada tahap perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

26

26


Membuat Skenario Pengarusutamaan Gender (PUG)

Skenario PUG diawali dengan melakukan analisis situasi pembangunan dengan

menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai titik awal untuk melakukan

perubahan menuju keadilan dan kesetaraan gender melalui strategi/manajemen

perubahan. Strategi/manajemen perubahan dilakukan secara sistemik dengan keterlibatan

semua pihak (gambar 2) melalui: 1). Perumusan visi dan misi kebijakan; 2).

Meningkatkan skill Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Masyarakat,

Dunia Industri (DUDI), Perguruan Tinggi (PT), dll; 3). Meningkatkan kapasitas

sumberdaya (kelembagaan); 4). Membangun sikap etika; 5). Melakukan aksi

implementasi pada program dan; 6). Membangun serta memperkuat kemitraan (jaringan).

Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2010.

Gambar 2: Skenario PUG di Jawa Tengah

Tahapan inisiasi implementasi ARG (gambar 3) diawali dengan: 1). Menyusun

Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan (RIPP) tahun 2002; 2). Integrasi RIPP ke

dalam Renstrada tahun 2003; 3). Integrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah

(RKP)/RKPD tahun 2003-2008; 4). Menyusun grand design PUG sesuai Visi dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

27

27


Misi Gubernur pada tahun 2008; 5). Integrasi grand design pada RPJMD 2008-2013

pada tahun 2008.

Hasil akhir dari proses inisiasi ini adalah RKPD, RENJA KUA-PPAS, Surat

Edaran (SE) Gubernur tentang RKA SKPD.

2002 : Menyusun Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan

2003 : Integrasi RIPP ke dalam Renstrada

2003-2008: Integrasi ke dalam RKP/RKPD

2008 : menyusun grand design PUG

sesuai visi dan misi Gubernur

2008 : Integrasi Grand Design Pada RPJMD 08-13

RKPD, RENJAKUA-PPAS

SE Gub RKA SKPD

Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2010.

Gambar 3: Tahapan Penyusunan ARG di Jawa Tengah

Integrasi Gender Pada Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan

Pengawasan.

Integrasi gender pada tahap ini dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:

1. Penyusunan data pilah dan sistem informasi gender.

Pada tahapan ini diawali dengan penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin

dan sistem informasi gender, dilanjutkan dengan melakukan analisis gender

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

28

28


melalui kerjasama dengan forum Pusat Studi Wanita/Gender di Provinsi Jawa

Tengah.

2. Integrasi Perspektif gender dalam tahap perencanaan (RPJMD 2008-2013).

Integrasi perspektif gender dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-

2013 (yang kemudian ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009)

mencakup beberapa hal penting, antara lain:

a. Bab II Kondisi umum poin C, dimana pada capaian hasil pembangunan

Jawa Tengah diungkapkan analisis gender dengan menyandingkan capaian

Human Development Index (HDI) dengan Gender-related Development

Index (GDI);

b. memasukkan keadilan dan kesetaraan gender dalam analisis lingkungan

strategis;

c. memasukkan statemen “tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis

kelamin” pada bab III prioritas Pembangunan Daerah rencana jangka

panjang;

d. memasukkan perspektif gender dalam misi RPJMD, khususnya dalam

kalimat: “mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta

sikap responsif aparatur; pengembangan sumberdaya manusia berbasis

kompetensi tanpa diskriminasi, mewujudkan kondisi aman dan rasa aman

dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian

hukum;

e. memasukkan indikator makro dan pentahapan pembangunan berupa capaian

agregat HDI dan GDI dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan target

yang jelas, yaitu HDI dari 64,5 pada tahun 2009 meningkat menjadi 65,9

pada tahun 2013, GDI sebesar 60 pada tahun 2009 meningkat menjadi 61,8

pada tahun 2013, dan target yang ingin dicapai antara lain: 30% SKPD

melaksanakan PUG, 10 % kabupaten/kota dengan GDI rendah

mengimplementasikan PUG, tersedianya data pilah gender di set iap SKPD,

tersedianya sistem informasi gender, adanya hasil analisis gender di

berbagai bidang pembangunan, tersedianya focal point gender di setiap

SKPD, menguatnya komitmen SKPD dan Lemnas untuk PUG;

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

29

29


f. merumuskan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan yang

mencakup 4 hal yaitu: mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan

dan anak dalam berbagai kebijakan dan program, mendorong perwujudan

penguatan kelembagaan PUG, meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak, mendorong peningkatan kesetaraan

gender dan peningkatan peran serta anak dalam pembangunan;

g. memasukkan isu gender dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2009

tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, khususnya pada bagian

isu strategis nomor 10 yaitu kesetaraan dan keadilan gender; prioritas dan

sasaran pembangunan daerah 2010 point A nomor 3 yaitu “meningkatkan

kualitas SDM ... pemenuhan hak perempuan” dan nomor 6: “mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik... proporsional dan tidak diskriminatif,

serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2010 point 2: “...

pemenuhan hak perempuan” dan point 3: “good governance ... tidak

diskriminatif”.

3. Pembentukan Kelembagaan PUG

Pembentukan kelembagaan PUG dibuat secara berjenjang, dimulai dari tingkat

provinsi sampai dengan tingkat SKPD, meliputi:

a. Keputusan Gubernur Nomor 050/48/2009 tentang kelompok kerja (pokja)

PUG dengan anggota seluruh SKPD,

b. Keputusan Kepala SKPD dengan anggota masing-masing bidang, sekretaris,

perencana di masing-masing SKPD,

c. Keputusan Kepala Bappeda Sebagai ketua Pokja PUG Nomor 411/14441

tentang tim teknis anggaran dengan anggota seluruh bidang di Bappeda,

Biro Keuangan, inspektorat, BP3AKB, LSM, PT/PSW.

Seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan ini mendapatkan dukungan dari

forum antara lain: (a) SKPD/TKP2KPA berupa focal point gender, pokja PUG,

Tim teknis ARG, Pokja ABH; (b) forum Lembaga Masyarakat untuk PUG/PA

berupa organisasi perempuan, LSM, Dudi (dunia industri), Media, KPPI,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

30

30


Organisasi agama; (c) forum PSW/G se Jawa Tengah; serta (d) kelembagaan

fungsional lain (gugus tugas PTPPO, Forum PKHP, KPPA, Forum KPA).

4. Mengkomunikasi kebijakan ARG kepada SKPD melalui kegiatan:

a. Roadshow ke SKPD oleh BP3AKB dan Bappeda bertemu dengan Kepala

Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris, Focal Point Gender. Tema diskusi

adalah isu-su gender sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD;

b. Rapat koordinasi Pokja PUG, dipimpin Kepala Bappeda dengan hasil

Kepala Bappeda selaku ketua Pokja PUG provinisi menginstruksikan agar

uji coba PPRG dilaksanakan untuk tahun anggaran 2011 di 15 SKPD;

c. Rapat koordinasi dengan SKPD ujicoba, diselenggarakan oleh Bappeda

Provinsi untuk menyepakati integrasi ARG pada renja KUA-PPA, RKA

SKPD, LAKIP, Pengawasan dan GBS;

d. Pertemuan-pertemuan informal antara Bappeda, Biro Keuangan, BP3AKB

(biasa disebut tim marketing gender) untuk menyusun draft ARG pada SE

Gubernur, dilaksanakan di kantor atau di tempat lain di luar jam kerja, atau

komunikasi melalui email atau facebook.

5. Menyusun regulasi dengan cara Menerbitkan surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor 411/10068 tanggal 11 Juni 2010 perilah hasil Rakornas dan Implementasi

Penyusunan ARG tahun 2011. Regulasi juga dilakukan melalui Integrasi gender

dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD) Provinsi Jawa Tengah 2011 dan

integrasi ARG dalam SE Gubernur Nomor 903/13113 tanggal 29 Juni 2010

tentang pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan RBA-RSD Tahun

anggaran 2011, dimana Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget

Statement (GBS) menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA.

6. Mempersiapan kapasitas SDM melalui:

a. Pelatihan penyusunan ARG yang dilaksanakan sebelum Musrenbang;

b. Pertemuan pendampingan penyusunan ARG. Pelatihan dilakukan dengan

metoda pendampingan dalam analisis gender pada setiap SKPD,

pendampingan penyusunan output dan outcome. Hasil pelatihan selanjutnya

dikoreksi oleh tim teknis ARG dan dikembalikan lagi ke SKPD untuk

diperbaiki.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

31

31


7. Mempersiapkan dukungan/disposisi aparat melalui kegiatan penyusunan

renja SKPD 2011. Dukungan/disposisi aparat termanifestasi dalam bentuk

terumuskannya program pembangunan responsif gender, antara lain:

a. Dinas Pendidikan: Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah.

b. Dinas Kesehatan: penurunan AKI, penyehatan lingkungan, dan

pemberantasan penyakit menular.

c. Dinas Ke-PU-an: permukimanan, air bersih, PAMSIMAS, Konservasi

sumberdaya air, dan pembangunan jalan lingkar selatan.

d. Dinas Pertanian: SDM, Holtikultura, Irigasi, Ketahanan Pangan.

e. BP3AKB: Advokasi dan fasilitasi proses PUG.

f. Bappeda: SDM.

g. Inspektorat: SDM.

h. Biro Keuangan: SDM.

i. Kehutanan: Konservasi Hutan.

8. Penyiapan teknis pengawasan untuk ARG dengan mempersiapkan konsep

Audit PUG kedepan.

(Sumber: BP3AKB Provinsi Jawa Tengah: Kebijakan PPRG Jawa Tengah).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

32

32


1. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi ARG

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel-variabel yang

berpengaruh terhadap implementasi Kebijakan ARG oleh lembaga driver adalah

sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan ARG oleh

lembaga Driver

No

Variabel Indikator Temuan Analisis

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Komunikasi Transmisi

Telah dikeluarkan perintah

untuk pelaksanaan PUG

melalui regulasi RPJMD

berbentuk perda dan

pelaksanaan ARG melalui

Surat Gubernur berikut SE

tentang petunjuk

pelaksanaan ARG

§ Regulasi tentang PUG dan ARG telah

dimengerti oleh SKPD karena

dikomunikasikan melalui road show ke

setiap SKPD, rakor Pokja PUG dan

rakor SKPD

§ Perbedaan persepsi tentang isu gender

membuat penyusun program

mengalami kesulitan dalam memilih

program yang akan dibuat responsif

gender

§ Pesan yang disampaikan kepada SKPD

sudah jelas dan konsisten, lembaga

driver telah membuat panduan GAP

dan GBS serta KAK, dan ada

pendampingan dalam perumusan

program responsif gender bagi SKPD

Kejelasan

Sudah ada kejelasan pesan,

yaitu: 15 SKPD sebagai uji

coba ARG tahun 2011,

menyusun analisis gender

(GAP), GBS dan KAK

pada tahun 2010

Konsistensi

Perintah-perintah

pelaksanaan telah

ditetapkan secara konsisten

dan jelas, dimana setiap

SKPD harus memilih 1

program responsif gender

Setiap SKPD telah menetapkan satu

program untuk dilaksanakan secara

responsif gender. Jaminan responsivitas

gender pada program SKPD tersebut

dituangkan dalam Gender Budget

Statement sebagai bagian tak terpisahkan

dari RKA.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

33

33


... tabel lanjutan...

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Sumberd

Staf

Pemerintah Prov.Jateng

Keterbatasan jumlah SDM untuk

aya

telah memiliki staff yang

mendampingi analisis gender dan

mumpuni untuk melakukan

ARG bukan menjadi hambatan untuk

pendampingan analisis

mengimplementasikan ARG.

gender dan ARG. Mereka

Pemprov Jateng memilih strategi

telah mengikuti pelatihan

kolaborasi/ kemitraan dengan

analisis gender dan ARG,

lembaga di luar pemerintah provinsi,

baik di tingkat nasional

yaitu Pusat Studi Wanita

maupun daerah. Meski

(PSW)/Pusat Studi Gender (PSG)

begitu jumlahnya masih

dan LSM untuk membantu

sedikit untuk mampu

melakukan pelatihan maupun

mendinamisasi penyusunan

pendampingan penyusunan ARG

ARG pada 15 SKPD uji

pada SKPD uji coba.

coba pada waktu yang

hampir bersamaan.

Skill

SDM memiliki skill cukup

Skill SDM cukup memadai karena

memadai terkait dengan

mereka sudah mengikuti pelatihan

konsep gender, analisis

ARG di tingkat nasional maupun

gender model GAP serta

daerah, serta mempunyai pengalaman

ARG

“learning by doing” selama

mendampingi SKPD uji coba ARG

sejak tahun 2010

Pembiayaan

BP3AKB menyediakan dana

Ketersediaan dana mampu

pendampingan ke setiap

mendukung kegiatan pendampingan

SKPD dalam penyusunan

pada setiap SKPD sehingga jumlah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

34


program selama beberapa

hari untuk beberapa kali

kegiatan

SDM pada setiap SKPD yang paham

tentang ARG semakin bertambah

banyak (dari semula 2 orang menjadi

sekitar 15 orang)

Informasi

Telah dibuat informasi

berupa panduan bagi setiap

SKPD dalam melakukan

analisis gender model GAP

dan penyusunan GBS

Meski sudah ada panduan, beberapa

SKPD masih sulit untuk

mengaplikasikan nya karena

keterbatasan kemampuan mereka

dalam mengenali isu-isu gender

sesuai program yang mereka buat.

Wewenang

Adanya SK Pokja dan tim

teknis anggaran memperjelas

kewenangan dari setiap

pihak yang terlibat dalam

proses ARG

Wewenang setiap lembaga yang

sudah dituangkan dalam kertas atau

wewenang formal telah dijalankan

secara efektif oleh lembaga driver.

Fasilitas-

fasilitas

Lembaga driver telah

menyediakan fasilitas berupa

contoh-contoh petunjuk

melakukan analisis gender

serta GBS

Fasilitas tersebut masih belum

mampu mendorong setiap SKPD

melakukan perencanaan dan

penganggaran responsf gender karena

sulitnya memahami isu gender sesuai

tugas pokok dan fungsinya

3 Disposisi Dukungan

para pelaksana

Dukungan pelaksana pada

SKPD bervariasi, ada yang

mendukung, dan ada yang

kurang mendukung. Pada

beberapa kali pertemuan

pendampingan, petugas

Proses perumusan program menjadi

terhambat karena materi yang

disampaikan harus mulai dari awal

lagi. Hal tersebut diatasi melalui

“Klinik Gender”, dimana peserta baru

dilatih singkat tentang gender,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

35


SKPD yang datang berganti-

kemudian bergabung dengan tim lain

ganti

yang sudah paham tentang ARG

4 Struktur

Kelembaga-an

Telah terbentuk pokja

Pokja gender dan gender focal point

Birokrasi

struktural dan

gender, gender focal point

dapat menjadi inisiator maupun

fungsional

serta jejaring antar lembaga

dinamisator dalam merumuskan

driver dengan LSM dan PT

perencanaan dan anggaran responsif

(PSW/PSG)

gender. Sedangkan jejaring dapat

menjadi media “transfer of

knowlwdge” antar SKPD.

Sumber: Hasil pendampingan penyusunan ARG pada SKPD, 2010.

Pembahasan

Implementasi ARG di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan adanya political will

pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan cara

memasukkan isu gender sebagai salah satu isu strategis pada dokumen perencanaan

daerah (yang kemudian ditetapkan menjadi RPJMD berdasarkan Perda), membuat surat

gubernur tentang uji coba Anggaran Responsif Gender pada 15 SKPD dan merumuskan

instrumen-instrumen untuk menjamin diimplementasikannya kebijakan tersebut.

Political will dengan kekuatan hukum yang kuat menjadi sebuah pra kondisi bagi

terimplementasikannya suatu kebijakan. Hal ini senada dengan Nugroho (2008: 142)

yang menyatakan bahwa syarat yang diperlukan untuk membangun kondisi gender

mainstreaming adalah adanya politicall will. Demikian halnya Inpres Nomor 9 Tahun

2000 yang menyatakan bahwa salah satu prasyarat kunci bagi terimplementasikannya

PUG adalah adanya political will dari pemerintah. Adanya political will ini akan

menciptakan konsensus kolektif

dan budaya kesetaraan gender sehingga muncul

kesadaran publik akan pentingnya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Lahirnya political will untuk mempercepat pengarusutamaan gender melalui

anggaran responsif gender (ARG) merupakan hasil inisiasi ARG, dimana pengalaman

dari berbagai negara menunjukkan pola yang tidak sama. Penganggaran ini merujuk

pada semua metode, prosedur dan instrumen yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan

gender pada proses penganggaran. Ada dua keberhasilan yang telah dicapai dalam

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

36

36


melakukan inst itusionalisasi penganggaran yang sensitif gender. Pertama, adanya dasar

legalitas sebagai pedoman untuk alokasi anggaran responsif gender. Dimulai dari tahun

2005, Menteri Perencanaan dan Anggaran memasukan pedoman alokasi penganggaran

responsif gender pada alokasi anggaran nasional. National Finance Act pada tahun 2006

mensyaratkan pemerintah untuk mengumpulkan pernyataan anggaran responsif gender

dan halaman jumlah anggaran responsif gender. Keberhasilan lain adalah

dikembangkannya draft sebagai pilot pernyataan anggaran responsif gender untuk tahun

2009.

Hasil studi Rubin dan Bartle (2005:261) menunjukkan bahwa di Australia,

anggaran responsif gender yang terkenal dengan sebutan “Women‟s Budget Statement”,

dilakukan dengan mensyaratkan agar semua departemen dan lembaga di lingkungan

pemerintah federal mengumpulkan laporan mendetail tentang dampak program-program

mereka terhadap perempuan serta mengidentifikasi metode untuk mengembangkan luaran

program yang merespon kebutuhan perempuan.

Hasil studi Budlender ( 2000:1370) menunjukkan bahwa di Afrika Selatan,

anggaran responsif gender digerakkan oleh organisasi masyarakat yang punya hubungan

langsung dengan parlemen. Apabila pemerintah bertugas pada hal-hal yang berhubungan

dengan manajemen dan akuntabilitas, maka parlemen dan kelompok masyarakat sipil

bertugas untuk melihat kekurangan dan melakukan kritikan. Tugas pemerintah adalah

menyadari dan memonitor dampak kebijakan dan anggaran secara gender dan

melaporkan aktivitasnya terhadap parlemen dan masyarakat sipil, sedangkan tugas

organisasi masyarakat di luar pemerintah adalah mengikutsertakan masyarakat dalam

pembuatan kebijakan penganggaran.

Hasil studi Budlender (2005:16) menunjukkan bahwa inisiasi anggaran responsif

gender di Philipina berasal dari The National Commission on the Role of Filipino Women

(NCRFW) yang merupakan penggerak gender nasional di Philipina. Anggaran responsif

gender telah dilakukan sejak tahun 1995 sebagai bagian dari gerakan gender dan

pembangunan. Melalui “General Appropriations Act” pemerintah mensyaratkan seluruh

agensi nasional untuk menyisihkan 5 persen dari alokasi dana mereka untuk gender dan

pembangunan, dan pada tahun 1998 mulai disyaratkan di tingkat pemerintah lokal.

Alokasi 5% anggaran dimaksudkan agar agensi pemerintah lokal dan nasional dapat

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

37

37


menyediakan program-program yang mampu mengembangkan kapabilitas perencanaan

dan penganggaran yang responsif gender.

Di Skotlandia, kelompok perempuan Skotlandia (the Scottish Women‟s Budget

Group) dibentuk pertama kali pada bulan Mei tahun 2000. Grup yang awalnya bernama

Engender Women‟s Budget Group mengumpulkan kelompok akademisi, komunitas lokal,

kelompok advokat, relawan dan serikat pekerja dengan dukungan Oxfam anggaran

responsif gender dan Universitas Glasgow Kaledonia. Tujuan dari pertemuan ini adalah

meyakinkan bahwa analisis dengan dampak yang bersifat gender merupakan bagian

pengarusutamaan proses kebijakan masyarakat Skotland. Tugas utama dari the Scottish

Women‟s Budget Group adalah meyakinkan para aktor kunci dalam pembuatan

kebijakan di Skotlans untuk mengajukan permasalahan penganggaran sensitif gender

pada kementerian pemerintah, parlemen, pegawai pemerintah lintas kebijakan dari

masing-masing departemen (MacKay, 2004:11-12)

Dari pengalaman-pengalaman negara lain, serta pengalaman Indonesia, upaya

membangun political will merupakan prasyarat utama agar implementasi anggaran

responsif gender dapat berjalan optimal. Dengan adanya politicall will akan dihasilkan

regulasi-regulasi yang mampu mengikat secara kolekt if dan menjadi dasar

dilaksanakannya anggaran responsif gender secara terencana dan berkelanjutan.

Pentingnya political will untuk implementasi anggaran responsif gender juga terkait

dengan adanya realitas di lapangan bahwa organisasi-organisasi pembaharuan dan

institusi-institusi ilmu pengetahuan disusun dengan jalan yang sistematis meniadakan

perempuan. Wanita hadir dan berperan, tetapi kontribusi mereka “dihilangkan”,

“dilupakan”, atau “dihapuskan” pada saat narasi dibentuk (Burnier, 2005: 397-398).

Peniadaan peran perempuan ini harus ditiadakan dan salah satu hal yang perlu dilakukan

adalah adanya political will tersebut.

Meski demikian, political will saja tidaklah cukup. Diperlukan kesiapan

sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut yang terwadahi dalam

struktur birokrasi yang memiliki otoritas dalam mengimplementasikan anggaran

responsif gender. Struktur kelembagaan ini bisa berbentuk individual maupun kelompok.

Hasil studi Elyanah (2010: 53-54) menyebutkan bahwa lambatnya pelembagaan PUG

disebabkan karena kelembagaan inti tidak berfungsi maksimal. Meski sudah pernah

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

38

38


diadakan capacity building terkait gender dan analisis gender tapi hal tersebut tidak

diterapkan. Dengan demikian POKJA tidak berfungsi secara optimal.

Hasil studi Khairawati (2011:2) tentang Optimalisasi Kinerja Pokja PUG dalam

Implementasi Permendagri No. 15 Tahun 2008 Di Provinsi Kalimantan Barat

menunjukkan bahwa kinerja pokja dalam implementasi Permendagri 15/2008 belum

optimal, tercermin dari pemahaman para eksekutif masih kurang, sistem koordinasi

lemah, mekanaisme kerja belum dijabarkan, program tahunan belum ada, anggaran

responsif gender belum terwujud, gender focal point belum berfungsi, mekanisme

pemantauan belum ada, data terpilah belum tersedia, dan rencana aksi daerah belum

terwujud. Hasil studi Miller (2009:47) menemukan bahwa kurangnya kerja sama antar

pelaku (secara internal dan eksternal pada proses pembuatan kebijakan) menghambat

pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan.

Temuan tersebut diatas memperkuat pandangan bahwa gender focal point

maupun gender mainstreaming teamwork merupakan komponen utama pendukung

implementasi kebijakan responsif gender. Pada kasus di Provinsi Jawa Tengah

sesungguhnya sudah terbentuk gender mainstreaming team work pada tingkat provinsi

dan gender focal point pada tingkat SKPD. Sayangnya hasil kajian ini menemukan

bahwa gender focal point tidak mempunyai cukup energi untuk mengintegrasikan

perspektif gender dalam kebijakan SKPD karena mereka pada umumnya adalah staf.

Sedangkan perencana pada level eselon 3 pada umumnya belum paham tentang gender

sehingga mereka tidak mempunyai preferensi untuk melakukan beberapa perubahan dari

status quo (baca kebijakan publik netral gender) berubah menjadi responsif gender.

Karena pejabat eselon 3 mayoritas belum paham tentang kesetaraan dan keadilan gender,

maka mereka menjadi tidak sensitif untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam

perencanaan dan penganggaran yag mereka buat. Celakanya, memasukkan isu gender

dalam kajian-kajian administrasi publik bukanlah pekerjaan yang mudah, padahal

administrasi publik punya peran yang sangat krusial dalam menjamin terintegrasinya

kesetaraan gender dalam kebijakan publik yang dibuat. Sulitnya memasukkan isu gender

dalam administrasi publik disampaikan oleh Burnier (2005: 394) yang menyatakan

bahwa dalam masyarakat bernegara, tidak ada gerakan umum untuk menciptakan ulang

pemerintahan dari sudut pandang gender. Ilmu administrasi publik Amerika tidak

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

39

39


merangkul feminist ke dalam birokrasi seperti halnya mereka merangkul kewirausahaan

birokrasi. Untuk itu, agar isu-isu gender benar-benar melembaga dalam praktik

pemerintahan maka diperlukan kebijakan publik pro gender.

Menurut Nugroho

(2003:258), kebijakan publik pro gender atau

berkesetaraan gender dapat dirumuskan dengan cara: (1) memahami konsep dan

kesetaraan gender; (2) memprediksi sejauh mana potensi terjadinya kesetaraan gender

dan implementasi kebijakan; (3) mengakomodasi input nilai-nilai kesetaraan gender bagi

kebijakan yang akan dirumuskan dan (4) merumuskan kebijakan dengan mengacu kepada

kebijakan stimulan kesetaraan gender-dalam hal ini adalah UU nomor 39/1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran Nugroho bukanlah

pekerjaan yang mudah. Bearfield (2009:384) dalam tulisannya tentang “equity in the

Intersection: Public Administration and the Study of Gender” mengemukakan bahwa

administrasi publik tak mampu untuk menciptakan bentuk yang tegas dari teori feminis.

Untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya sensitivitas gender dalam

perencanaan maupun implementasi kebijakan, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah

melakukan komunikasi melalui lembaga driver PUG dan ARG, dimana komunikasi

dilaksanakan melalui proses transmisi, dilakukan dengan sangat jelas, dan konsisten. Hal

ini berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan ARG. Temuan ini

memperkuat teori Edward yang menyatakan “sebelum pejabat dapat

mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah

dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan” (Edward, 1980: 17).

Krizsan dan Zentai (2006: 135) menjelaskan temuan penelitiannya di Hungary bahwa “

the concept of gender mainstreaming as a cross-sectional and comprehensive policy tool

for achieving gender equality has only been sporadically present dan this has mostly

been located at the rhetorical level”. (Konsep pengarusutamaan gender sebagai suatu

perangkat kebijakan komprehensif dan cross-sectional untuk mencapai kesetaraan

gender hanyalah hadir secara sporadis dan ditempatkan pada tingkat retorika semata).

Temuan Krizsan dan Zentai ini mempertegas perlunya kesadaran dari policy maker untuk

menempatkan kesetaran gender tidak hanya sebagai retorika belaka dan komunikasi antar

stakeholders menjadi kunci utama untuk menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya

kesetaraan gender.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

40

40


Selain komunikasi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mempersiapkan

perangkat regulasi sebagai dasar pelaksanaan PUG dan ARG dan regulasi tersebut

memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat berupa perda. Bila kita mengacu pada

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan perundangundangan

pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perda merupakan salah satu jenis peraturan

perundang-undangan dimana di dalam hirarki peraturan per-undang-undangan, posisi

Perda berada di bawah Peraturan Presiden. Selain penyediaan regulasi, pemerintah

Provinsi Jawa Tengah telah melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai

macam kegiatan training maupun technical assistance (bimbingan tehnis) dan

pendampingan penyusunan ARG. Termasuk dalam Human Resources Management and

Training adalah mengembangkan kinerja SDM mampu menjadi energizing bureaucracy

dalam mewujudkan pembangunan berperspektif gender. Menurut Behn (1995: 319), ada

3 pertanyaan besar yang harus dijawab oleh sarjana administrasi publik berkaitan dengan

energizing bureaucracy, yaitu: (1) bagaimana para manajer publik dapat memotiviasi

PNS dan warga negara untuk melaksanakan proses publik dengan kecerdasan dan energi;

(2) bagaimana mendapatkan orang yang tepat dalam pekerjaan, memberdayakan mereka

agar bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi; (3) Bagaimana menghargai

mereka atas kinerjanya yang baik. Dari ke-3 pertanyaan besar tersebut, Pemerintah

provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan 2 hal yang pertama, yaitu memot ivasi PNS

dan warga negara untuk merumuskan perencanaan dan penganggaran responsif gender

serta memilih orang yang tepat untuk merumuskan program tersebut. Motiviasi

dilakukan melalui pertemuan formal informal dan mereka diwadahi dalam struktur

kelembagaan bernama gender focal point. Sayangnya pertanyaan ke 3 berupa

penghargaan terhadap kinerja PNS yang sudah responsif gender belum dilakukan.

Upaya untuk membuat masing-masing SKPD paham dengan ARG dilakukan

melalui audiensi terlebih dahulu dengan pimpinan SKPD sehingga mereka menjadi

paham tentang relevansi gender dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka temuan penelitian ini adalah

modifikasi rumusan model hubungan antara variabel yang mempengaruhi secara

langsung maupun tidak langsung kinerja implementasi kebijakan, khususnya dalam

konteks kebijakan Anggaran responsif Gender di Indonesia (lihat gambar 4).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

41

41


Gambar 4: Faktor penyebab efektivitas Implementasi ARG

Pengembangan model implementasi dari Edward III ini berangkat dari asumsi bahwa

kebijakan publik akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila kebijakan publik

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana diatur dalam tata urut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori yang

mengatakan suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa

hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus

menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada

pada negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi

pelanggaran atau penentangan terhadap otoritas ini, ia mampu mengatasinya, kalau perlu

dengan alat-alat pemaksa yang secara sah dikuasainya. Hanya dengan kekuatan semacam

inilah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta-jika bersifat

intervensionis- mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Adanya regulasi dengan kekuatan hukum yang pasti akan berakibat pada

perlunya penyiapan tools berupa struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dibangun ini

sebaiknya bersifat struktural ataupun fungsional (baik individual maupun kolektif).

Struktur birokrasi struktural sebaiknya dilekatkan pada lembaga yang sudah ada dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

42

42


mempunyai peran strategis dalam mekanisme perencanaan daerah. Struktur organisasi

fungsional bisa dilakukan secara individual (berbentuk gender focal point) serta kolektif

(berbentuk gender mainstreaming team work) .

Terbentuknya struktur birokrasi akan berpengaruh terhadap komunikasi antar

stakehoders. Orang-orang yang ada dalam struktur birokrasi akan membangun

komunikasi antar stakeholders sebagai media pembelajaran bersama dan media untuk

mencapai konsensus bersama. Pembentukan struktur birokrasi ini juga akan mampu

meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun fasilitasfasilitas

yang tersedia. Pada saat bersamaan, komunikasi yang dilakukan antar

stakehoders juga akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang ada. Dengan

cara demikian maka akan muncul disposisi-disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

para pelaksana untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, kemungkinan

besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para

pembuat kebijakan. Dalam skala yang lebih luas, komunikasi dapat dikembangkan dalam

bentuk hubungan yang sifatnya kolaboratif.

SIMPULAN

Pembuatan regulasi yang menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai isu

strategis pembangunan merupakan pra kondisi bagi terimplementasikannya kebijakan

anggaran responsif gender di Jawa Tengah.

Pembentukan struktur birokrasi berupa

kelompok kerja pengarusutamaan gender dan tim teknis ARG dengan keanggotaan

merepresentasikan berbagai macam institusi, baik di tingkat pemerintahan Provinsi Jawa

Tengah maupun di luar institusi pemerintah mampu membangun kolaborasi antar

institusi. Tindakan komunikasi yang dilakukan secara jelas dan konsisten, baik dilakukan

secara formal maupun informal serta peningkatan kapasitas SDM telah mendorong

disposisi para pelaksana di basis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

melakukan tindakan kolektif melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran

responsif gender. Struktur birokrasi tersebut

knowledge

merupakan wadah terjadinya transfer of

antar berbagai pihak yang tergabung dalam kelembagaan tersebut sehingga

terbangun hubungan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kekuatan tersebut

dapat menyuntikkan energi bagi birokrasi untuk secara kreatif mengembangkan inovasi,

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

43

43


khususnya dalam memilih program-program strategis untuk dibuat menjadi responsif

gender. Dengan demikian implementasi anggaran responsif gender dapat mempercepat

dan memperluas cakupan program menuju keadilan dan kesetaraan gender. Simpulan ini

telah memperkuat teori mengenai ImplementasiKebijakan Publik yang tidak pernah

terlepas dari konteksnya. Dalam konteks perubahan kebijakan publik dari netral gender

manjadi responsif gender, maka ketersediaan regulasi sebagai mekanisme paksa menjadi

satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan karena implementasi suatu kebijakan sangat

dipengaruhi oleh dominasi elit, tanpa ada regulasi yang tegas maka dominasi kaum elit

akan menghambat implementasi suatu kebijakan publik. Bila dikaitkan dengan

perkembangan teori implementasi kebijakan publik, maka temuan ini termasuk dalam

studi implementasi generasi kedua dengan pendekatan top down dan bottom-up.

Pendekatan top down diperlukan melalui penyusunan regulasi dan pendekatan bottom up

dilakukan dengan menemukenali permasalahan aktual gender pada level grass root.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

44

44


Daftar Rujukan

Bearfield, Dominic A. 2009. Equity at the Intersection: Public Administration and The

Study on Gender. Dalam Public Administration review. May/June 2009. Vol.

69, No.3. Reserach Library Core.

Budlender, Debbie. 2000.”The Political Economy of Women‟s Budgets in the South”.

Journal World Development. Vol. 28, No. 7.

Budlender, Debbie. 2005. “Expectations versus realities in gender-responsive budget

initiative”. United Nation Research Institute for Social Development.

(http://www.unrisd.org)

Behn, Robert D. 1995. „The Big Questions of Public Management‟. Public

Administration Review Vol. 55, No.4.

Burnier, DeLysa. 2005. Bringing Gender Into View. Dalam Journal Administrative

Theory & Praxis. June 2005 Vol.27, No. 2. ABI/Inform Global.

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC:

Congressiona Quarterly Inc.

Eliyanah, dkk, 2010. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Malang

2006-2010: Studi kasus pada 2 SKPD. Malang: Universitas Negeri Malang.

Elisa Susanti, 2010. Penerapan Performance Budgeting di Indonesia. Jurnal Administrasi

Negara, Vol.1, No.2:264-277. STIA LAN, Bandung.

Khairawati, dkk. 2011. Penelitian Optimalisasi kinerja Pokja PUG Dalam Implementasi

Permendagri No. 15 Tahun 2008 Di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak: PSW STAIN Pontianak.

Krizsan, et al. 2006. Gender equality policy or gender mainstreaming: The case of

Hungary on the road to an enlarge Europe, dalam jurnal Policy Studies Vol. 27.

No. 2, 2006. ISSN 0144-2872 print/1470-1006 on line/061 02135-17. Policy

Studies Institute Routledge.

McKay, Ailsa. 2004. “Developing a Gender Budget Initiative: A Question of Process or

Policy Lessons Learned from the Scottish Experience”. University of Linz,

Gender Studies series. Vol. 4.

Miller, Karen. 2009. Public policy dilemma-gender equality mainstreaming in UK

policy formulation. Journal Compilation Public Money & Management January

2009. CIPFA.

Nugroho D, Rianth. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.

Jakarta: Gramedia.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

45

45


Rubin, Marilyn Mark and Bartle John. 2005. “Integrating Gender into Government

Budgets:A New Perspective”. Public Administration Review. Vol. 65, No. 3.

Sharp, Rhonda and Diane Elson. 2008. “Memperbaiki Anggaran: Kerangka untuk

menilai Anggaran Responsif Gender” dalam Sri Mastuti, et.al, Audit Gender

Terhadap Anggaran, Jakarta: CiBa.

Sodani, P.R. and Sharma, Shilpi. 2008. “Gender Responsive Budgeting” Journal of

Health Management Vol.10, No. 2.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

46

46


PENGARUH MOTIVASI KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA

PADA KINERJA APARATUR PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Dyah Retna Puspita

Jurusan Ilmu Administrasi Negara- FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Jl. Prof. H. Bunyamin – Grendeng Purwokerto, 53122

Telp./ Fax. 0281- 628034

ABSTRACT

This study analysed factors affecting the family planning extension apparatur‟s performance and

their impact to the volunteer‟s performance. A number of 165 family planning extension apparatur from

the district of Bogor and Cianjur and Depok Residence of West Java Province were participated in this

study. LISREL program with „SEM‟ (Structural Equation Model) was used in analyzing data. The results

showed that the family planning extension apparatur‟s performance were influenced significantly by

competence and environment factors and nonsignificantly by their work motivation. The total impact of

them was 64 percent. Their performance impacted directly to the volunteer‟s performance with coefficient

0,70. The suggestion was that their performance must be improved by providing special training in

leadership and professionalism and also by increasing their social environment and local government‟s

support in family planning.

Key words: family planning extension apparatur, performance, competence, environment.

Program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program yang

bertujuan meningkatkan kualitas keluarga. Sejumlah bukti menunjukkan manfaat

pelaksanaan program KB, baik di tingkat

mikro (keluarga) maupun makro

(masyarakat dan bangsa). Kajian S a leh d i J a w a T i m u r ( 2 00 5: 517) menunjukkan bahwa

program KB berperan dalam mengurangi kemiskinan.

Kajian Helmi (2007:1) tentang manfaat pelaksanaan program KB di

Kabupaten Bangka selama kurun waktu 1990-2005 menunjukkan bahwa investasi

untuk menurunkan jumlah penduduk memberikan manfaat yang besar bagi

pembangunan ekonomi, dengan nilai public saving Rp86.772.411.607.-. Sebagian

besar dari nilai public saving tersebut berasal dari saving biaya

pendidikan

(Rp84.527.442.191,-) dan sisanya dari saving biaya kesehatan reproduksi

(Rp2.244.969.416,-). Penelitian ini juga menemukan bahwa perbandingan biaya dan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

47

47


manfaat (Benefit/Cost Ratio) program KB di Kabupaten Bangka selama tahun 2003

– 2005 adalah sebesar 2,92.

Di sisi lain, tingkat pengetahuan masyarakat (terutama keluarga miskin)

tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, masih rendah. Setiabudi

(2001:vii) menemukan bahwa dari 188 responden ibu post partum, sebagian besar

(70 persen) belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang alat kontrasepsi

sterilisasi tuba.

Kajian

Imbarwati (2008: xvi) terhadap 118 perempuan di Kelurahan

Kalicari dan Pedurungan Tengah Kota Semarang yang sebagian besar

berpendidikan rendah dan menjadi ibu rumah tangga, menemukan bahwa sebagian

besar dari mereka (56,8 persen), memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik

tentang alat kontrasepsi IUD dan memiliki rasa kurang aman terhadap alat

tersebut (50,8 persen).

Kebijakan desentralisasi program KB tahun 2002 pada awalnya disikapi

“setengah hati” oleh sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota yang tampak dari

digabungkannya lembaga KB dengan lembaga sejenis serta pengurangan dana dan

tenaga penyuluh KB. Akibatnya, penyuluhan KB menjadi terbengkelai yang

tampak dari meningkatnya jumlah penduduk secara pesat, terutama di kalangan

penduduk miskin. Jika tidak dikendalikan, diperkirakan tahun 2014 terjadi baby

boom kedua yang akan memunculkan berbagai permasalahan baru, di tingkat

mikro maupun makro.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menurut data Sensus

Penduduk tahun 1971, 1980, 1990 dan 2000 serta Sensus Penduduk Antar Sensus

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

48

48


(SUPAS) 1995 memiliki laju pertumbuhan penduduk selalu lebih tinggi dari angka

nasional (BPS, 2002). Meskipun Angka Fertilitas Totalnya tidak selalu lebih tinggi

dari angka nasional, akan tetapi selalu lebih tinggi dibandingkan angka provinsiprovinsi

lain di Pulau Jawa (BPS, 2002). Angka persentase peserta KB aktif

dibanding PUS (Current User per PUS atau CU/PUS) rata-rata di Provinsi Jawa

Barat

selama tahun 2000-2007 berkisar antara 72,30 – 74,67 persen. Tiga

kabupaten yang selalu memiliki persentase di bawah angka tersebut adalah

Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok (kecuali Kota Depok pada

tahun 2005), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase peserta KB aktif dibanding PUS (CU/PUS) di Kabupaten Bogor,

Kabupaten

Cianjur dan Kota Bogor tahun 2000-2007

Kabupaten/Kota

2000 2001 2002 2003

1. Kab. Bogor 68,76 66,48 68,88 68,83

2. Kab. Cianjur 68,81 70,73 69,63 67,11

3. Kota Depok *) 72,56 70,93 71,51

Prov. Jawa Barat 72,30 73,30 72,80 72,51

Tah un

2004 2005 2006 2007

71,42 68,20 72,92 70,90

70,79 68,30 70,46 68,28

71,81 72,46 72,12 72,88

72,56 72,18 73,59 74,67

Sumber: Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan (F/1/Kab/Dal) BKKBN Provinsi

Jawa Barat, 2007

*) tidak ada data

Dampak langsung dari rendahnya kesertaan ber-KB dapat dilihat dari rata-rata

laju kesuburan perempuan (total fertility rate/TFR). Di Provinsi Jawa Barat selama tahun

2001-2007, angkanya berkisar antara 2,15 hingga 2,52 dan sejak tahun 2005 selalu

menurun. Untuk kabupaten Bogor, angkanya selalu sama atau lebih tinggi dari angka

Provinsi. Untuk kabupaten Cianjur, pada awalnya angkanya selalu lebih tinggi, namun

mulai tahun 2004 sudah mulai selalu di bawah angka Provinsi. Sebaliknya, untuk Kota

Depok, jika pada awalnya selalu di bawah angka Provinsi, namun sejak 2006 angkanya

lebih tinggi dari Provinsi. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

49

49


Tabel 2. Perkembangan TFR di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok

tahun 2001-2007

Tahun

Kabupaten/Kota S USENAS

SUSE DA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Kab. Bogor 2,43 2,20 2,18 3,09 2,89 2,69 2,51

2. Kab. Cianjur 2,53 2,35 2,20 2,04 2,10 2,07 2,25

3. Kota Depok 2,04 2,00 1,88 2,30 2,45 2,42 2,35

Prov. Jawa Barat 2,21 2,20 2,15 2,52 2,53 2,39 2,30

Sumber: Data diolah (SUSEDA dan Hasil Pendataan Keluarga)

Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada aspekaspek

lainnya seperti tingkat DO pada anak, kasus kekurangan gizi, kekerasan dalam

rumah tangga hingga perceraian. Pada gilirannya, hal ini dapat menurunkan kualitas

keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana

kinerja penyuluh KB dan PKB dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dalam

proses perubahan perilaku ber-KB, penyuluh KB (PKB) yang dibantu KKB (tenaga

sukarela dari kalangan masyarakat setempat) memiliki peran strategis. Untuk itulah,

kinerja mereka perlu dijaga dan ditingkatkan. Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam

menjalankan tugas. Kinerja dipengaruhi kemampuan dan motivasi (Ainsworth et al.,

2002:4). Adapun menurut Lorsch dan Laurence (Wibowo, 2007:75), kinerja dipengaruhi

atribut individu, organisasi dan lingkungan. Beranjak dari teori faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja maka dapat diajukan hipotesis : bahwa terdapat hubungan positif

dan signifikan antar kompetensi motivasi kerja dan lingkungan pada kinerja Penyuluh

Keluarga Berencana.

Kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki PKB dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang mencakup: (1) aksi sosial, (2) apresiasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

50

50


keragaman budaya, (3) pembuatan program penyuluhan, (4) pemaduan sumberdaya lokal

dengan kebutuhan masyarakat setempat, (5) pengelolaan informasi, (6) membina relasi

interpersonal, (7) penyelenggaraan penyuluhan, (8) kepemimpinan, (9) manajemen

organisasi, (10) profesionalisme dan (11) bidang keahlian. Adapun kinerja adalah

realisasi/perwujudan dari ke-11 kompetensi ini.

Motivasi kerja adalah dorongan internal yang berasal dari diri PKB dalam upaya

melaksanakan tugas dan fungsinya yang diukur dari dorongan untuk: (1) berprestasi,

meningkatkan kompetensi, berafiliasi dan mengejar kekuasaan. Adapun lingkungan PKB

adalah serangkaian kondisi di luar diri PKB yang dapat memengaruhi pelaksanaan kerja

yang terdiri dari: (1) lingkungan fisik, (2) lingkungan sosial, (3) organisasi PKB dan (4)

lembaga diklat KB.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pe

ngaruh kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan kerja pada kinerja Penyuluh Keluarga

Berencana

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang

tingkat kesertaan ber-KBnya tahun 2000-2007 selalu lebih rendah dari angka Provinsi

Jawa Barat.

Unit analisisnya adalah Penyuluh KB (PKB) dengan jumlah populasi

sebanyak 408 orang. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan enam persen,

diperoleh contoh sebanyak 165 orang yang diambil secara proporsional dari Kabupaten

Bogor (78 orang), Cianjur (67orang) dan Kota Depok (20 orang).

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui pengisian kuesioner yang

didukung wawancara. Validitas instrumen yang digunakan adalah validitas kerangka

(construct validity) yang selanjutnya dikonsultasikan kepada tiga orang pakar dan PKB.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

51

51


Hasil perbaikan instrumen ini diujicobakan kepada 20 PKB di Kota Bogor. Dengan

menggunakan koefisien Cronbach Alpha diperoleh uji reliabilitas sebesar 0,973.

Data

yang dikumpulkan dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model) dengan

program LISREL. Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan beberapa

ukuran kesesuaian model Goodness-of-Fit-Test (GFT). Suatu model struktural

diindikasikan sesuai atau fit bila memenuhi tiga jenis GFT, yaitu: (1) uji khi kuadrat p-

hitung 0,05, (2) Root Means Square Error of Approximation (RMSEA) 0,08 dan (3)

Comparative Fit Index (CFI) 0,90.

Setelah melalui tahapan pengujian kesesuaian model, diperoleh koefisien bobot

faktor yang distandarkan, semuanya sudah lebih besar dari angka yang disyaratkan yakni

0,40 atau 0,50. Ini berarti setiap indikator telah valid dan reliabel untuk mengukur peubah

latennya. Di samping itu, nilai khi-kuadrat p hitung, RMSEA dan CFI-nya juga sudah

memenuhi syarat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model telah sesuai dengan

data.

HASIL

Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja

dan Lingkungan pada Kinerja PKB

Kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan PKB berpengaruh pada kinerja PKB

dalam melaksanakan tugas penyuluhan dan pelayanan KB. Hal ini dilakukan dengan

membandingkan nilai t-hitung dan t-tabel untuk masing-masing peubah. Jika nilai t-

hitung peubah kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan PKB lebih besar dari t-tabel

pada taraf kesalahan 0,05 yaitu sebesar 1,96. Dari model yang sudah fit, tampak bahwa

peubah motivasi kerja ternyata berpengaruh tidak nyata pada kinerja PKB karena

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

52

52


memiliki t-value yang lebih rendah dari t-tabel pada taraf kesalahan 0,05. Besarnya

koefisien dan t-hitung peubah-peubah tersebut ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien dan t-hitung pengaruh kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan

pada kinerja PKB

Hubungan Antar-peubah Pengaruh t-hitung R 2

Langsung

Kompetensi PKB à Kinerja PKB 0,30 3,17*

Motivasi kerja PKB à Kinerja PKB 0,10 0,84 0,64

Lingkungan PKB à Kinerja PKB 0,50 4,67*

Keterangan :

t 0,05 tabel = 1,96

*) nyata

Tabel 3 menunjukkan besarnya pengaruh langsung dan nyata dari kompetensi dan

lingkungan dengan koefisien sebesar 0,30 dan 0,50 serta pengaruh langsung dan tidak

nyata dari motivasi kerja dengna koefisien sebesar 0,10. Jadi, secara matematis

persamaan model strukturalnya ialah: Y 1= 0,30X 1 + 0,10X 2 + 0,50X 3. Adapun pengaruh

bersama ketiga peubah tersebut pada PKB ialah sebesar 0,64 yang nyata pada á = 0,05.

Ini berarti kontribusi kompetensi, motivasi kerja serta lingkungan pada kinerja Penyuluh

Keluarga Berencana (PKB) hanya 64%. Sedangkan 26% lagi adalah dipengaruhi oleh

faktor-faktor lainnya.

Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, Lingkungan

dan Kinerja PKB pada Kinerja KKB

Kompetensi, motivasi kerja, lingkungan dan kinerja PKB berpengaruh pada

kinerja KKB dalam membantu tugas PKB menjalankan tugas penyuluhan dan pelayanan

KB.” Tabel 4 menampilkan koefisien dan t-hitung pengaruh peubah-peubah tersebut

pada kinerja KKB.

Tabel 4. Koefisien dan t-hitung pengaruh kinerja PKB pada kinerja KKB

Hubungan Antar-peubah Total Koefisien Pengaruh t-hitung R 2

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

53

53


Kompetensi

PKB

Motivasi

Kerja PKB

Lingkungan

PKB

Kinerja PKB

Keterangan :

t 0,05 tabel = 1,96.

*) nyata

Kinerja KKB

Langsung Tdk Langsung

- 0,26 3,14*

Kinerja KKB

- 0,04 0,83

Kinerja KKB

- 0,32 4,44*

Kinerja KKB 0,70 - 8,04*

0,49

Tabel 4 menunjukkan pengaruh peubah kompetensi dan lingkungan yang bersifat

tidak langsung dan nyata, pengaruh motivasi kerja yang bersifat tidak langsung dan tidak

nyata serta pengaruh kinerja PKB yang bersifat langsung dan nyata. Dengan demikian,

persamaan model strukturalnya adalah: Y 2= 0,70Y 1. Artinya setiap dari pembinaan

kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dapat meningkatkan kinerja Kader

Keluarga Berencana (KKB). Sedangkan pengaruh kompetens, motivasi kerja dan

lingkungan pada kinerja Kader Keluarga Berencana (KKB) adalah tidak langsung.

Adapun pengaruh bersama ketiga variabel peubah adalah 0,49 atau dengan perkataan

lain, kontribusi secara tidak langsung ketiga variabel peubah tersebut hanya memberikan

kontribusi pada kinerja Kader Keluarga Berencana (KKB) sebanyak 49%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi pada Kinerja PKB

Pengaruh langsung kompetensi pada kinerja PKB sebesar 0,30 adalah nyata pada

á = 0,05 (tabel 3). Hal ini berarti kenaikan satu satuan kompetensi akan menaikkan kinerja

PKB sebesar 0,30 satuan. Kompetensi PKB diwakili oleh indikator kemampuan

kepemimpinan dan profesionalisme. Kemampuan kepemimpinan dilihat dari kemampuan

memimpin pelaksanaan program KB di wilayahnya, khususnya dalam mengoordinasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

54

54


semua instansi yang terkait, memotivasi/melibatkan/memberikan arahan/directing kepada

Kader serta mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya setempat.

Kemampuan profesional adalah demonstrasi/unjuk perilaku yang merefleksikan

tingkat kinerja yang t inggi, etika kerja yang kuat dan

komitmen untuk meneruskan

pendidikan serta mencapai misi, visi dan tujuan penyuluhan. Dengan demikian, penyuluh

KB yang profesional adalah mereka yang di samping menguasai bidang tugas

penyuluhan mereka yang spesifik, juga memiliki etos kerja dan komitmen yang kuat

untuk terus berkembang menjalani profesinya. Mereka juga harus mampu menjalin

komunikasi dengan para peneliti, karena peran mereka sebagai pihak penyedia inovasi

informasi dan teknologi yang terkait dengan isue KB dan keluarga pada umumnya.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian di bidang KB (Alfikri, 2009:1)

dan beberapa penelitian penyuluhan di bidang pertanian (Mulyadi, 2009:87; Effendy,

2009:138). Temuan ini juga semakin memperkuat teori Ainswort et al. (2002:4) bahwa

kinerja adalah fungsi dari kompetensi dan motivasi. Kemampuan profesionalisme

seseorang dalam menajalankan tugasnya didasarkan pada rumus: The right man in the

right place, doing the right job at the right time, and getting the right pay. Hal ini dapat

diartikan bahwa penempatan orang yang tepat pada tugas yang tepat, pada waktu yang

tepat dan memperoleh imbalan yang tepat pula akan berakibat pada peningkatan

kepuasan kerja yang pada akhirnya akan bermuara pada kesediaan seseorang

meningkatkan produktivitas kerja.

Atmosoeprapto (2000:41) juga menyatakan bahwa kinerja (performance)

merupakan fungsi dari mot ivasi dan kemampuan yang merupakan dua faktor yang dapat

menimbulkan efek sinergik. Kemampuan yang tinggi dan didukung oleh motivasi yang

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

55

55


tinggi pula akan memberikan keragaan yang baik berupa produktivitas yang lebih baik

(produktif).

Pengaruh Motivasi Kerja pada Kinerja PKB

Kenaikan satu satuan motivasi kerja PKB akan meningkatkan kinerja mereka

sebesar 0,10 satuan (tabel 3). Dua indikator yang valid dan reliabel mengukur peubah

motivasi kerja adalah: (1) dorongan berprestasi dan (2) dorongan berkompetensi.

Dorongan berprestasi adalah keinginan mengatasi segala tantangan dan hambatan agar

mencapai hasil kerja terbaik. Hal ini dapat dilihat dari keinginan

mencapai prestasi

unggul dalam bekerja, menjadi penyuluh KB yang berhasil dan memberikan yang terbaik

bagi organisasi dan masyarakat. Dorongan berkompetensi adalah keinginan untuk mampu

menguasai bidangnya. Hal ini tampak dari keinginan untuk selalu belajar agar dapat

menguasai bidangnya, meningkatkan keterampilan membantu memecahkan masalah KB

di wilayah binaan dan selalu berinovasi dalam menjalankan tugas.

Adanya pengaruh motivasi pada kinerja penyuluh ini (meskipun tidak nyata)

sejalan dengan kajian Alfikri (2009:1) yang menemukan bahwa motivasi berpengaruh

nyata pada kinerja penyuluh KB. Demikian halnya dengan beberapa temuan di bidang

penyuluhan pertanian (Mulyadi, 2009:87; Suhanda, 2008:151). Hasil penelitian ini juga

memperkuat teori Ainswort et al. (2002:4) bahwa kinerja adalah fungsi dari kemampuan

dan motivasi.

Pengaruh Lingkungan pada Kinerja PKB

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

56

56


Kenaikan satu satuan lingkungan PKB akan meningkatkan kinerja mereka sebesar

0,50 satuan. Lingkungan PKB ini diwakili oleh indikator lingkungan sosial dan dukungan

Pemkab/Pemkot. Lingkungan sosial adalah dukungan yang diberikan berbagai kelompok

dalam masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program KB.

Hasil ini senada dengan temuan Effendy (2009:138) yang meneliti peran petani pemandu.

Salah satu unsur tokoh informal masyarakat terutama di wilayah pedesaan adalah

para kader, disebabkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki serta kedekatan

emosional yang dibangun dengan masyarakat setempat. Kajian Utomo et al.,(2006:73-

82) di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hal tersebut,

dan juga menonjol dalam program kesehatan di negara-negara di Afrika, terutama pada

saat terjadinya krisis ekonomi (Dovlo, 2004:7).

Kelompok masyarakat lainnya yang dapat menjadi penggerak pembangunan

adalah para dalang. Menurut Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI), wayang

sebagai media tradisional merupakan salah satu media Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) yang masih efektif untuk digunakan dalam meningkatkan pemahaman

berbagai issue program pembangunan karena masih banyak diminati oleh masyarakat

pedesaan dan perkotaan (BKKBN online, 8 Juli 2010).

Aspek lingkungan lainnya yang ikut memengaruhi kinerja PKB adalah dukungan

Pemkab/Pemkot, yakni dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif di tingkat lokal. Hal

ini dapat dilihat dari seberapa jauh pemahaman kedua lembaga ini (melalui para

pejabatnya) tentang permasalahan KB di wilayah mereka, kesadaran tentang pentingnya

program KB di wilayah mereka, bentuk kelembagaan program KB yang dipilih, alokasi

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

57

57


anggaran yang disediakan dan pemanfaatannya serta jumlah tenaga penyuluh yang

disediakan.

Penelitian Rangkuti (2007:1)

di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hal

tersebut. Menurutnya, rendahnya wewenang para pelaksana program KB menunjukkan

masih rendahnya dukungan komitment Pemerintah Kabupaten/Kota baik secara politis

maupun operasional serta masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aktor

kebijakan yakni terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada.

Alimoeso juga menemukan bahwa faktor kepemimpinan sangat menentukan

berhasil atau tidaknya implementasi berbagai kebijakan program Keluarga Berencana

(KB). Sejak program KB didesentralisasikan ke pemerintahan kabupaten/kota tahun

2004, cenderung menurun karena adanya perubahan dalam komitmen. Oleh karena itu

untuk membangkitkan program KB seperti sebelum era desentralisasi, dituntut pemimpin

yang menguasai teknis, konsepsi dan kemampuan interpersonal agar dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik (Gemari online, 14 November 2010).

Semenjak desentralisasi KB, kelembagaan KB mengalami beberapa kali

perubahan. Pada saat awal urusan KB diserahkan ke kabupaten/kota (tahun 2002-an),

bentuk kelembagaan KB menjadi bervariasi. BKKBN (2006) menyebutkan enam variasi

yakni: Dinas utuh, Dinas merger, Dinas insert (diintegrasikan ke Dinas lain), Badan

merger serta Kantor utuh.

Di Kabupaten Bogor misalnya, program KB awalnya digabung dengan urusan

Kependudukan dengan nomenklatur ”Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB.” Jadi,

urusan KB hanya menjadi salah satu bagian dari tiga bagian yang ada. Hal ini

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

58

58


memerkecil tingkat kewenangan dan dukungan dana. Di samping itu, PKB juga

mendapat tugas tambahan, yakni sosialisasi akta kelahiran. Tidak sedikit PKB yang

kemudian sekaligus menguruskan Akta Kelahiran, karena mendapat ”tambahan

penghasilan.” Kondisi ini menyebabkan konsentrasi kerja utama mereka terganggu. Di

Kota Depok, urusan KB pada awalnya digabung ke dalam Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (BPMKS). Adapun di Kabupaten Cianjur,

tetap bernama BKKBN.

Rendahnya komit men Pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB

menyebabkan lemahnya pelaksanaan penyuluhan KB. Akibatnya, tingkat kesertaan ber-

KB masyarakat menurun. Di Kabupaten Bogor dan Cianjur serta Kota Depok, dalam lima

tahun terakhir, persentase peserta KB aktif (Current User) dibandingkan PUS (CU/PUS)

selalu lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat. Jika untuk Provinsi Jawa

Barat selama tahun 2001-2007 angka rata-ratanya berkisar antara 72,30 – 74,67 dan

mulai tahun 2005 angkanya terus meningkat, maka untuk ketiga kabupaten/kota tersebut

angkanya selalu di bawah rata-rata angka provinsi tersebut (Tabel 1).

Kondisi tersebut berdampak pada jumlah anak yang dimiliki. Data tingkat

kesuburan perempuan usia subur (Total Fertility Rate/TFR) di Provinsi Jawa Barat tahun

2006 dan 2007 berdasarkan Suseda dan hasil Pendataan Keluarga adalah sebesar 2,42 dan

2,34. Adapun TFR di Kabupaten Bogor adalah sebesar 2,69 dan 2,51, di Kota Depok

sebesar 2,42 dan 2,34, sedangkan di Kabupaten Cianjur sebesar 2,07 dan 2,25 (Tabel 2).

Kurang gencarnya penyuluhan KB juga dapat dilihat dari usia kawin pertama

wanita (UKPW). Di Provinsi Jawa Barat usia rata-rata tahun 2004 adalah 17,85 dan

meningkat menjadi 17,87 pada tahun 2005, akan tetapi turun menjadi 17,83 di tahun

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

59

59


2006. Sementara itu, di Kabupaten Bogor dan Cianjur, usianya selalu di bawah rata-rata

usia Provinsi. Di Kabupaten Bogor, UKPWnya 17,60, 17,51 dan 17,170 dan di

Kabupaten Cianjur 17,06, 17,02 dan 17,17. Adapun di Kota Depok, angkanya sudah di

atas angka Provinsi yakni, 19,27, 19,33 dan 19,27 (Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk

1990, 2000 dan SUSEDA 2004-2006).

KB juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Menurut Suroso dan

Tampubolon(BKKBN Jabar online. 29 Desember 2009), terdapat hubungan antara

jumlah anak yang dilahirkan dengan tingkat kemiskinan. Di Kabupaten Bogor, meskipun

APBDnya tertinggi ket iga di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar Rp2,2 triliun, akan tetapi

penduduknya adalah yang paling miskin di Jawa Barat. Jumlah keluarga yang termasuk

kategori Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera (KS) I hasil pendataan tahun 2008 adalah

sebanyak 508.939 keluarga (48.37 persen dari total keluarga sebanyak 1.052.146

keluarga.

Di Kabupaten Cianjur, jumlah keluarga miskin (kategori Pra S dan KS I) pada

tahun 2008 adalah sebanyak 303.298 keluarga atau 49,69 persen dari 610.349 keluarga

yang ada. Jika dibanding data 2007, ada peningkatan sebesar 3,58 persen (BKKBN Jabar

online, 29 Desember 2009). Di Kota Depok, meskipun rata-rata jumlah anak untuk tiap

keluarga sudah berada di bawah rata-rata Provinsi, akan tetapi kemiskinan masih menjadi

masalah. Jumlah keluarga yang teridentifikasi sebagai Pra S dan KS I tahun 2008

meningkat sebanyak 5489 keluarga dibandingkan tahun 2007. Jumlah mereka adalah

sebanyak 60.248 keluarga (18,15% dari total keluarga yang terdata sebanyak 331.911

keluarga) (BKKBN Jabar online, 29 Desember 2009).

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

60

60


Salah satu dampak dari banyak anak di kalangan penduduk miskin adalah

kekurangan gizi pada balita. Di Kabupaten Bogor, data Dinas Kesehatan tahun 2006

menunjukkan 4.313 balita dinyatakan menderita gizi buruk. Jumlah ini belum termasuk

50.043 balita lain yang mengalami gizi kurang (Republika, 21 Desember 2005). Di

Kabupaten Cianjur, sedikitnya 3.924 balita di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menderita

gizi buruk. Adapun balita yang mengalami kekurangan gizi mencapai 24.458 anak

(Metropolitan, 30 April 2011).

Penderita gizi buruk di Kota Depok meningkat menjadi 460 balita pada Mei 2009

dari jumlah 441 balita pada Oktober 2008. Menurut Kepala Bidang Bina Kesehatan

Keluarga (Binkesga) Dinas Kesehatan, selain kurangnya asupan gizi, hal ini juga

disebabkan oleh lingkungan atau sanitasi yang buruk dan tidak sehat di sekitar tempat

tinggal (Tv-One, 19 Mei 2009).

Uraian di atas menunjukkan bahwa rendahnya kesertaan dalam ber-KB (sebagai

bentuk perencanaan menuju keluarga berkualitas), berdampak negat if pada berbagai

aspek kehidupan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi

keterbatasan tingkat pengetahuan, pendidikan, ekonomi, maka sudah seharusnya

Pemerintah memberikan komitmen yang tinggi agar mereka dapat memeroleh berbagai

akses yang akan membuat mereka secara mandiri mau dan mampu merencanakan

kehidupan keluarga guna membentuk keluarga berkualitas.

Pengaruh Bersama Kompetensi, Motivasi Kerja dan Lingkungan pada Kinerja

PKB

Pengaruh bersama secara positif dari peubah kompetensi, motivasi kerja dan

lingkungan pada kinerja PKB dengan koefisien determinasi (R 2 ) adalah sebesar 0,64. Hal

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

61

61


ini berarti bahwa ketiga peubah tersebut secara bersama-sama memengaruhi kinerja PKB

sebesar 64 persen, sedangkan pengaruh peubah yang tidak diteliti hanya sebesar 36

persen. Untuk itu, ketiga peubah ini (terutama kompetensi dan lingkungan yang

berpengaruh nyata) perlu ditingkatkan agar kinerja PKB dapat terjaga dan dipertahankan.

Beberapa hasil penelit ian sebelumnya (Mulyadi, 2009:87; Effendy, 2009:138)

juga menemukan adanya pengaruh bersama ini. Pada Mulyadi (2009:87), besarnya

koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,45, sedangkan pada Effendy (2009:138), besarnya

0,60.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menguatkan teori tentang adanya pengaruh

kompetensi, motivasi dan lingkungan pada kinerja. Sebagaimana dikemukakan

Ainswort et al. (2000:4) dan Atmosoeprapto (2001: 41), faktor-faktor yang berpengaruh

adalah kemampuan dan motivasi.

Pengaruh Bersama Kompetensi, Motivasi Kerja dan Lingkungan pada kinerja

Kader KB

Pengaruh bersama kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan pada kinerja Kader

KB menunjukkan pengaruh nyata yang bersifat langsung dan tidak langsung pada kinerja

KKB. Peningkatan satu satuan PKB akan meningkatkan kinerja KKB sebesar 0,70

satuan (tabel 4). Adapun peubah kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan PKB

berpengaruh secara tidak langsung pada kinerja KKB. Pengaruh bersama keempat

peubah tersebut adalah sebesar 49 persen yang berarti bahwa pengaruh peubah yang tidak

diteliti adalah sebesar 51 persen. Perubahan kinerja KKB ini terlihat dari perubahan pada

tiga indikatornya yakni: penerapan konseling KB, penumbuhkembangan “3 Bina” (Bina

Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL),

serta pendataan KB.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

62

62


Kinerja PKB memengaruhi kinerja KKB secara langsung dengan koefisien

sebesar 0,70. Tingginya tingkat ketergantungan KKB pada PKB ini sejalan dengan tugas

pokok PKB yakni membina KKB agar mampu membantu tugas penyuluhan dan

pelayanan KB. Semakin baik PKB memotivasi Kader agar tetap aktif, melibatkan mereka

dalam proses perencanaan program dan memberi pembekalan materi tentang

alat/obat/metode kontrasepsi, KIE KB dan pendataan, maka akan semakin baik pula

kinerja kader. Hal ini

diharapkan dapat semakin mendorong perilaku masyarakat

(terutama keluarga miskin) untuk secara sadar dan mandiri melakukan perencanaan

keluarga demi kebahagiaan, kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri.

Keterkaitan erat PKB dengan KKB dapat ditelusuri dari perjalanan program KB.

Program KB nasional yang dimulai tahun 1970 menggunakan pendekatan communitybased

service delivery dalam rangka mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat di

perdesaan. Pelayanan ulang alat kontrasepsi, mencakup pil dan kondom, dilakukan oleh

masyarakat di bawah pengawasan PLKB dan Puskesmas.

Kajian tahun 1997-1998 di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta juga

menunjukkan besarnya peran kader. Mereka bertugas mempromosikan KB, mengadakan

pertemuan, menyediakan informasi, mengorganisasi pengumpulan dana, membantu

tabungan dan kredit, mengumpulkan data serta membantu aktivitas sosial lainnya (Utomo

et al., 2006:73-83).

Hasil kajian Puslitbang Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Perempuan

(PUSRA) BKKBN di lima provinsi tahun 2004 (PUSRA-BKKBN, 2005) menunjukkan

bahwa berkurangnya jumlah petugas lapangan KB (setelah era desentralisasi KB) telah

menyebabkan berkurangnya pelayanan program KB menjadi hanya pelayanan

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

63

63


kontrasepsi. Dengan demikian terbukti bahwa berkurangnya jumlah tenaga lapangan

memengaruhi kinerja dan mekanisme operasional program KB di lapangan.

Di samping pengaruh langsung dari kinerja PKB, kinerja KKB juga ditentukan

secara tidak langsung oleh tiga peubah yang terkait dengan eksistensi PKB, yakni:

kompetensi, motivasi kerja dan lingkungan. Untuk itulah, peubah-peubah ini pun perlu

diperhat ikan.

SIMPULAN

Pengaruh kompetensi penyuluh Keluarga Berencana pada kinerjanya adalah

positif, walaupun belum sampai ketingkat yang optimal. Kemampuan penyuluh Keluarga

Berencana didukung oleh kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme. Pengaruh

cukup yang tinggi pada kinerja Penyuluh Keluarga Berencana adalah lingkungan sosial.

Lingkungan sosial adalah dukungan yang diberikan berbagai kelompok dalam

masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan program keluarga

berencana.

Pendekatan pada tokoh-tokoh informasl dalam masyarakat sangat membantu

petugas penyuluh lapangan dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana,

karena tokoh informal lebih b anyak mengatahui keadaan masyarakat serta memiliki

kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Sedangkan lembaga-lembaga formal

tingkat lokal berperan dalam memberikan fasilitas pada penyuluh Keluarga Berencana

dalam bentuk akomodasi dan transportasi. Rendahnya komitmen pemerintah Kabupaten

dan Kota menyebabkan lemahnya pelaksanaan Penyuluh Keluarga Berencana

(PKB)

sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana menurun.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

64

64


Kondisi demikian berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun tingkat

keluarga miskin pada kategori prasejahtera dan keluarga. Sejahtera sudah mulai

berkurang, namun kemiskinan masih menjadi masalah. Untuk itu diperlukan komitmen

yang tinggi dari Pemerintah, dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan

bantuan dana dan fasilitas yang dapat memudahkan Penyuluh Keluarga Berencana dalam

melaksanakan tugasnya.

Dengan peningkatan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana,

maka berbagai akses yang diperlukan masyarakat untuk menjadi keluarga sejahtera dan

mandiri dapat segera terwujud.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

65

65


Daftar Rujukan

Alfikri F. 2009. Pengaruh Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja dan Bimbingan Teknis

terhadap Kinerja Ajun Penyuluh Madya di DKI Jakarta.

http://jurnal.dikti.go.id/detil/id/0:2463/q/pengarang:FAOZAN%20/offset/

0/limit/6. [15 Mei 2010].

Ainsworth M, Smith S dan A. Millership. 2002. Managing Performance Managing

People. Terjemahan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Atmosoeprapto K. 2001. Menuju SDM Berdaya: Dengan kepemimpinan Efektif dan

Manajemen Efisien. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

BKKBN Jabar online. 29 Desember 2009. Analisis Permasalahan Indikator Keluarga

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kab. Cianjur.

http://jabar.bkkbn.go.id/old/program detail.phpprgid=108. [24 Februari 2010].

BKKBN Jabar online. 29 Desember 2009. Analisis Permasalahan Indikator Keluarga

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Depok.

http://jabar.bkkbn.go.id/old/program_ detail.phpprgid=128. [24 Februari 2010].

BKKBN Jabar online. 29 Desember 2009. Analisis Permasalahan Indikator Keluarga

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kab. Bogor. http://jabar.go.id/old/program_detail.phpprgid=106.

[24 Februari 2010].

BKKBN online. 8 Juli 2010. 21 Dalang Dilatih Memahami Program KB.

http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailRubrik.phpMyID=654. [17 Septemer

2010].

BPS. 2002. Angka Fertilitas Total menurut Provinsi 1971, 1980, 1985, 1990, 1991, 1994,

1998, dan1999.http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php

daftar=1&id_subyek=12¬ab=7. [9 Desember 2010].

BPS. 2002. Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi. http://www.bps.go.

.id/tab_sub/view.phptabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=2. [9 Desember

2010].

Dovlo D. 2004. Using Mid-level Cadres as Substitutes for Internationally Mobile Health

Professionals in Africa. A Desk Review. Human Resources for Health 2004,

2:7doi:10.1186/1478-4491-2-7.

http://www.human-resourceshealth.com/content/2/1/7.

[27 September 2010].

Effendy L. 2009. “Kinerja Petani Pemandu dalam Pengembangan PHT dan

Dampaknya pada Perilaku Petani di Jawa Barat.” Disertasi. Sekolah

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

66

66


Helmi Y. 2007. Manfaat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten

Bangka Tahun 1990-2005. Tesis. Program Pascasarjana UGM.

http://etd.ugm.ac.id/index.phpmod=Penelitiandetail&sub=PenelitianDetail&act=

view&typ=htm&buku id=35197&obyek id=4 [akses: 21 April 2011].

Herartri R. 2008. Peran Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam

Pelaksanaan Program KB di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah KB & KR, Th

II Nomor 2, 2008. Jakarta: Puslitbang Keluarga Sejahtera dan Kualitas

Perempuan, BKKBN.

Imbarwati. 2009. Beberapa Faktor yang Berkaitan dengan Penggunaan KB IUD pada

Peserta KB Non IUD di kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Tesis. Program

Pascasarjana Undip. http://eprints.undip.ac.id/17781/1/IMBARWATI.pdf.

[Akses: 21 April 2011].

Metropolitan. 30 Maret 2010. Balita Cianjur Menderita Gizi Buruk.

http://m.inilah.com/read/detail/15473/balita-cianjur-menderita-gizi-buruk. [14

Maret 2011]

Mulyadi TR. 2009. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan

Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Jawa Barat.” Disertasi. Sekolah

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Rangkuti AH. 2007. “Implementsi Program Keluarga Berencana Nasional Era

Desenralisasi di Provinsi Sumatera Utara.” Tesis. Program Pasca Sarjana,

Universitas Medan Area. http://www.damandiri.or.id/cetakartikelphpId=573. [9

Oktober 2010].

Republika. 21 Desember 2005. 4.313 Balita di Kabupaten Bogor Gizi Buruk Anggaran

mini, padahal masih ada 50 ribu balita lainnya kekurangan gizi.

http://www.arsip.net/id/link.phplh=W1NWAFVUAgcA [Akses: 14 Maret 2010].

Saleh M. 2010. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya terhadap Efektivitas

Program Keluarga Berencana dalam Hubungan Penurunan Tingkat Fertilitas

pada Masyarakat Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 6,

Nomor 3, Oktober 5:504-520.

http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6305504520.pdf [Akses: 7 April 2008].

Setiabudi A. 2001. Tingkat Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Keluarga Berencana

dan Hubungannya dengan Penerimaan Sterilisasi Tuba. Tesis. Program

Pascasarjana Undip. http://eprints.undip.ac.id/12919/1/img-427181225.pdf.

[Akses: 21 April 2011].

Suhanda N. 2008. “Hubungan Karakteristik dan Kinerja Penyuluh Pertanian di Jawa

Barat.” Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

67

67


Tiraieyari. 2009. The Importance of Cultural Competence for Agricultural Extension

Worker in Malaysia. “Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Dergesi. The Journal of

International Social Research Vol.2, No.8 Summer 2009.

http://wwwsosyalarastirmalar.com/cilt2/sayi8pdf/tiraieya

ri.pdf [15 Mei 2010].

Tv-One. 19 Mei 2009. Balita Gizi Buruk di Depok Meningkat. http://jabodetabek

Tvone.co.id/berita/view/14347/2009/05/19/balita_gizi_buruk_di_depok

meningkat. [29 April 2010].

Utomo ID, Arsyad SS dan Hasmi EN. 2006. Village Family Planning Volunteers in

Indonesia: Their Role in the Family Planning Programme. Journal Reproductive

Health Matters. 2006: Vol. 14, No. 27:73-82. www.rhmjournal.org.uk. [30 Mei

2010].

Utsman. 2002. Pengetahuan dan Perilaku Reproduksi Sehat Wanita USia Subur (WUS)

Keluarga Pra Sejahtera di Desa-desa Tertinggal di Kabupaten Karanganyar

Jawa Tengah. Jurnal Pemberdayaan Perempuan Vol. 2, No. 1, November 2002:

7-25. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Yulianti TE. 9 November 2009. Biaya KB di Jabar Hanya Rp15 Ribu per Tahun per KK.

http://bandung.detik.co m/read/2009/09/10/090256/486/biaya-kb-di-jabar-hanyarp-ribu-per-tahun-per-kk.

[9 November 2010].

PDF Creator - PDF4Free v3.0

http://www.pdf4free.com

68

68

More magazines by this user
Similar magazines