Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret Partisipatif 2010 Pembangunan di Kota Pekanbaru ISSN 1978 – 0689 

1 

Spesialisasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik 

Jurnal Kebijakan Publik sebagai spesialisasi Ilmu Administrasi Negara adalah artikel dan tulisan ilmiah 

dalam bentuk hasil-hasil penelitian dan non penelitian, baik pada lembaga pemerintah atau dalam 

masyarakat. Kebijakan Publik sebagai kajian teoritis dan praktis merupakan suatu proses mulai dari 

perumusan, implementasi dan evaluasi kebijkan yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu, penerbitan jurnal ini sebagai 

media ilmiah berkenaan dengan masalah-masalah kebijakan publik, baik berupa peraturan perundangundangan, 

PP, Perda, Kpts, maupun program dan tindakan-tindakan pemerintah, berusaha menyebar 

luaskan keseluruh Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah, non Pemerintah baik di tingkat pusat, Propinsi 

maupun kota/kabupaten. 

ISSN 1978 – 0689 

Penanggung Jawab 

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

Ketua Penyunting 

Zaili Rusli 

Anggota Dewan Penyunting 

Sujianto (Universitas Riau) 

Chalid Sahuri (Universitas Riau) 

Fachruddin (Universitas Riau) 

Lafri Eldiny (Universitas Riau) 

Raja Ilyas Aman (Universitas Riau) 

Penyunting Pelaksana 

Adianto 

Dadang Mashur 

Pelaksana Tata Usaha 

Hasim As’ari 

Mayarni 

Abdul Sadad 

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Laboraturium Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip 

Unri Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru. Telp/Fax : (0761) 63277 E-mail : 

jkp_ana@yahoo.co.id 

JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syaratsyarat, 

format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat pada Petunjuk bagi penulis di sampul 

belakang dalam jurnal ini. Data yang masuk ditelaah oleh para Mitra Bestari dan atau penyunting ahli 

untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat melakukan penyuntingan atas tulisan yang dimuat tanpa 

mengubah maksud dan isinya.

Volume 1, Nomor 

*Analisis 

1, Maret 

Partisipatif 

2010 

Pembangunan di Kota Pekanbaru 

ISSN 1978 – 0689 2 

DAFTAR ISI 

Spesialisasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik 

Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru 

Zaili Rusli (Universitas Riau) 1 – 9 

Keberhasilan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru 

Adianto (Universitas Riau) 10 – 24 

Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan MAsyarakat 

(Jankesmas) Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya 

Kota Pekanbaru 

Sofia Achnes (Universitas Riau) 25 – 34 

Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan Pemerintah Daerah 

Di Propinsi Riau 

Yasir (Universitas Riau) 35 – 47 

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Di Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Pajak Hotel) 

Hari Septiadi (Universitas Riau) 48 – 57 

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

Di Kabupaten Pelalawan 

Miranda Ardi (Universitas Riau) 58 – 67 

Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 

Di Kabupaten Kuantan Singingi 

Okta Karneli (Universitas Riau) 68 – 81 

Jurnal 

Kebijakan 

Publik 

Volume 

1 

Nomor 

1 

Hal. 1 – 81 

Pekanbaru 

Maret 

2010 

ISSN 

1978 – 0680

*Analisis Partisipatif Pembangunan di Kota Pekanbaru 3 

Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru 

ZAILI RUSLI. SD. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 

Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277 

ABSTRAK : Pembangunan merupakan suatu usaha untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang 

lebih baik. Ketika pembangunan itu dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat maka pembangunan itu 

dikatakan sebagai pembangunan partisipatif dan pembangunan partisipatif inilah yang dikehendaki oleh 

otonomi daerah yaitu pembangunan kemandirian. Masyarakat yang merancang, mereka yang 

melaksanakan dan dia pula yang mengawasi serta mereka pula yang memanfaatkannya. Pembangunan 

partisipatif di kota pekanbaru sudah dilaksanakan melalui usaha Musrembang namun hasilnya belumlah 

optimal dimana tidak semua hasil Musrembang dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh 1) 

komitmen pemerintah kota dan 2) Kondisi keuangan kota (APBD). Hasil kajian menunjukkan bahwa 

pembangunan daerah dikota pekanbaru belum menunjukan sebagai pembangunan partisipatif hal ini dapat 

dilihat dari 1) Rekstrukturisasi pemerintahan daerah 2) Pengelolaan keuangan daerah 3) Standar 

pelayanan Pemerintah daerah dan 4) perencanaan pembangunan daerah . Kondisi ini dipengaruhi oleh 

komitmen pemerintah kota yang kurang sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan kondisi keuangan 

pemerintah kota yang kurang memadai beerangkat dari kenyataan ini disarankan bahwa agar pemerintah 

kota pekanbaru tetap komit untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan meningkat pendapatan 

daerah guna menunjang APBD sehingga pembangunan partisipatif dapat terwujud. 

Kata kunci : Pembangunan, Partisipatif, Keuangan, dan komitmen 

Pembangunan merupakan pergeseran 

dari suatu kondisi daerah yang satu 

menuju kondisi daerah yang lainnya, 

yang dipandang lebih baik dan lebih 

berharga. Disamping itu, pembangunan 

juga merupakan proses multidimensional 

yang menyangkut dengan perubahanperubahan 

penting dalam suatu struktur, 

sistem sosial ekonomi, sikap 

masayarakat dan lembaga-lembaga 

daerah serta akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pengangguran, kesenjangan 

pemberantasan kemiskinan. Dari 

pemahaman tersebut mengisyaratkan 

bahwa pembangunan berarti menuju 

perubahan-perubahan yang dimaksud 

untuk memperbaiki kualitas kehidupan 

masyarakat itu sendiri, baik kehidupan 

pisik maupun non pisik. 

Beberapa dekade belakangan ini 

pembangunan dilaksanakan penuh 

dengan nuansa campur tangan 

pemerintah pusat terhadap berbagai 

aspek pemerintah daerah dan kehidupan 

masyarakat adalah sangat dominan, 

sementara dilain pihak partisipasi 

masyarakat lokal sangat kurang 

diperhatikan. Akibat strategi sentralisasi 

yang berlebihan ini muncullah berbagai 

kesenjangan baik antara wilayah maupun 

antara golongan masyarakat yang pada 

puncaknya dalam jangka panjang dapat 

mendorong disintegrasi bangsa dan 

dalam jangka pendek dapat 

menyebabkan tingginya biaya 

pembangunan. Disamping itu manfaat 

pembangunan menjadi tidak optimal 

serta keberlanjutan, pembangunan sangat 

rapuh dan rentan karena tidak sesuainya 

pembangunan dengan keinginan 

masyarakat daerah. 

Ketika itu masalah tersebut 

sebenarnya juga sudah disadari namun 

karena sistem penganggaran kegiatan 

pembangunan daerah pada subsidi pusat 

masih sangat tinggi, maka bagian 

terbesar dari program dan kegiatan 

tahunan daerah ditentukan secara 

1


sektoral dari pusat. Kondisi ini bias 

mematikan daya kreasi daerah dalam 

menentukan jenis-jenis program dan 

kegiatan yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan setempat, dan melumpuhkan 

fungsi rencana daerah sebagai koridor 

perencanaan jangka menengah, karena 

rencana daerah hampir tidak pernah 

digunakan sebagai rujukan dalam 

menentukan pilihan-pilihan program dan 

kegiatan-kegiatan daerah. 

Ketika era reformasi bergulir, maka 

pola perencanaan pembangunan harus 

sesuai dengan derap perubahan zaman 

tersebut. Sejalan dengan UU No. 22 

tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, 

yang sudah ditindak lanjuti melalui PP 

No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan 

pemerintah pusat dan propinsi sebagai 

daerah otonomi, maka format 

perencanaan pembangunan yang 

dibayangkan adalah perencanaan yang 

sesuai dengan batas-batas kewenangan 

mereka melalui forum koordinasi 

horizontal. Ini mengandung arti bahwa 

seluruh tahapan pembangunan 

perencanaan pada setiap tingkatan 

pemerintahan harus dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip partisipatif. 

Setiap stakeholder memiliki fungsi dan 

peranan serta tanggung jawab masingmasing. 

Pada saat yang sama, juga disadari 

bahwa hak dan kewenangan setiap 

tingkat pemerintahan untuk menyusun 

perencanaan pembangunan setempat 

melalui forum dialog dan konsolidasi 

horizontal juga perlu diimbangi dengan 

adanya forum komunikasi dan dialog 

vertical antara tingkat-tingkat 

pemerintahan yang berbeda. Tujuannya 

adalah untuk melakukan sinergi 

kebijakan serta sinkronisasi program dan 

kegiatan dalam rangka menjamin 

efesiensi, mencegah benturan 

kepentingan dan vakum kegiatan. 

Pengembangan otonomi daerah yang 

semakin dititik beratkan kepada 

kabupaten/kota akan membawa 

konsekuensi dan tantangan yang cukup 

berat bagi para pengelola administrasi 

Negara di daerah, baik dalam tahap 

perumusan kebijakan maupun 

implementasinya program-program 

pembangunan. Pasal 10 dan 11 pada UU 

No. 22 tahun 1999 mengisyaratkan 

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan yang dipikul 

pemerintah daerah kabupaten/ kota 

menjadi semakin luas dan kompleks. 

Dengan demikian, model pembangunan 

daerah dengan pendekatan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan yang dipikul pemerintah 

daerah kabupaten/ kota menjadi semakin 

luas dan kompleks. Dengan demikian, 

model pembangunan daerah dengan 

pendekatan tricle down effect yang sudah 

berlangsung tiga puluh tahun lebih perlu 

ditinjau dan diganti sebab masih banyak 

masalah-masalah ketimpangan perolehan 

pendapatan dan keadilan sosial yang 

sering terjadi dan sangat dirasakan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu model 

pembangunan daerah dimasa kini dan 

masa depan perlu difokuskan pada 

pembangunan masyarakat lokal sebagai 

sebuah economic entity. Model 

pembangunan itu dilakukan melalui 

perubahan paradigma pembangunan top 

down ke pembangunan partisipatif. 

Keadaan tersebut menimbulkan 

pertanyaan, bagaimana pelaksanaan 

pembangunan partisipatif dan faktor apa 

yang mempengaruhi implementasinya di 

lapangan . 

Pembangunan partisipatif adalah 

suatu proses pembangunan yang 

memberdayakan masyarakat mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

pengawasan pembangunan. Disamping 

itu diharapkan pula masyarakat dapat 

menempati prioritas sebagai penikmat


hasil pembangunan. Namun untuk 

mencapai keadaan itu kemandirian 

masyarakat tidak cukup melainkan 

diperlukan partisipasi aktif dari berbagai 

stakeholder stakeholder bersama 

masyarakat dan pemerintah diharapkan 

dapat terlibat dalam memberikan 

dukungan moril dan materil pada setiap 

tahapan perencanaan pembangunan. 

Tanpa upaya kearah itu maka paradigma 

program perencanaan pembangunan 

partisipatif sulit terwujud bahkan dapat 

dinyatakan sebagai suatu cita-cita indah 

yang tidak pernah tercapai. Keterlibatan 

stakeholder pada era otonomi daerah 

sangat penting karena mereka 

diharapkan dapat tampil untuk 

mengurangi terjadinya stagnasi 

pembangunan yang dihadapi pemerintah 

daerah dan masyarakat dalam menerima 

proses pelimpahan kebijakan yang 

bersifat sentralistik dan top down ke 

desentralistik dan botton up. Partisipasi 

para stakeholder sangat diperlukan untuk 

membantu pemerintahan daerah dan 

masyarakat untuk mengelola sumber 

daya daerah secara optimal. Hal itu 

dilakukan agar daerah dapat memperoleh 

sumber pendapatan yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri 

guna membiayai program pembangunan 

daerah. 

Secara teknis, penerjemahan dari 

isyarat UU No. 22 tahun 1999 dan UU 

No. 25 tahun 1999 ke dalam sebuah 

sistem perencanaan partisipatif yang 

bersifat desentralistik tidak terlalu sulit 

untuk diwujudkan, terutama bila seluruh 

instansi terkait mampu menggalang kata 

sepakat tentang format, substansi, 

mekanisme koordinasi dan pola-pola 

pembiayaan termasuk rangkaian 

dokumen yang diperlukan. 

Dalam kenyataannya, kata sepakat 

dimaksud belum tercapai hingga tingkat 

yang paling mendasar, melainkan baru 

pada tataran makro strategi. Ini 

terejahwantahkan dalam dua kelompok 

peraturan perundangan yang sudah 

diterbitkan, yakni UU No. 25 tahun 2000 

tentang Propenas di satu pihak dan PP 

No. 108 tahun 2000 tentang tata cara 

pertanggung jawaban kepada daerah 

dipihak lain. Sekalipun keduanya 

merupakan turunan dari UU No. 22/99 

dan UU No. 25/99, serta memiliki satu 

tujuan yang sama, yakni menghadirkan 

sistem perencanaan partisipatif dalam 

konteks desentralisasi kebijakan dan 

fiskal. 

Dalam rangka menjalankan 

komitmen untuk pembangunan daerah di 

era desentralisasi maka Pemerintahan 

Indonesia telah menyetujui masuknya 

bantuan pendanaan (hibah) dari USAID 

untuk melaksanakan kegiatan bantuan 

teknis Program Dasar Pembangunan 

Partisipatif (PDPP). Tugas utama 

program itu, yaitu : 

a. Pengembangan kapasitas 

kelembagaan pemerintah daerah 

b. Pengelolaan keuangan daerah 

c. Penyediaan pelayanan perkotaan 

d. Perencanaan pembangunan daerah 

yang partisipatif (participate 

planning). 

Kesemuanya dijabarkan dalam 

rangka menyusun program 

pembangunan daerah. Hal ini 

dimaksudkan karena pada masa yang 

lampau pendekatan perencanaan daerah 

lebih banyak bersifat politis dari pada 

operasional. Namun memasuki otonomi 

daerah pendekatan itu tidak cukup 

melainkan harus bersifat teknis 

operasional dengan melibatkan berbagai 

stakeholder untuk membentuk 

kelembagaan berupa tim teknis tingkat 

kabupaten dari unsur-unsur pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Tim teknis yang 

pada pelaksanaannya telah dibentuk 

Pokja-Pokja sebagai berikut :


1. Strategi Program Jangka Menengah 

(SPJM) 

2. Program Pengelolaan Pembiayaan 

Rencana Tindak (P3RT) 

3. Program Investasi Pembangunan 

Perkotaan (PIPP) 

4. Program Pengembangan 

Institusional dan Rencana Tindak 

(P2IRT) 

Pada khususnya Program 

Pengembangan Kelembagaan dalam 

melakukan penyusunan Program 

Pengembangan Instiusional dan Rencana 

Tindak bagi setiap pemerintah 

kabupaten/ kota dibagi dalam dua pokok 

bahasan yaitu (1) Program 

Pengembangan Aspek Kelembagaan 

Pemerintah Daerah itu sendiri, yang ke 

(2) Program Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat. Sedangkan ruang lingkup 

dari program kelembagaan ini : 

1. Melakukan penataan dan 

penyempurnaan 

struktur 

(restrukturisasi) kelembagaan 

pemerintahan kota. 

2. Melakukan evaluasi dan penyusunan 

kembali kebijakan publik, peraturan 

dan ketentuan yang berkaitan dengan 

pengelolaan pembangunan kota. 

3. Melakukan analisis terhadap proses 

managemen 

(planning, 

programming, organizing, 

actualiting and controlling) dari 

birokrasi pemerintah kota khususnya 

dalam hal pelayanan umum dan 

pembangunan kota. 

4. Melakukan upaya peningkatan 

kemampuan sumber daya aparat 

pemerintah daerah, masyarakat dan 

swasta serta lembaga lainnya. 

Tentang konsep Program PDIPP, 

arahnya yaitu terciptanya program 

pembangunan yang murni dari bawah 

(bottom up, dimana pemerintah harus 

merelakan sebagian wewenangnya 

sebagai pemegang monopoli 

pembangunan kepada masyarakat mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan serta evaluasinya. Upaya 

mencapai hal demikian PDIPP 

mempersiapkan masyarakat agar mereka 

dapat terlibat dalam peran tersebut tidak 

saja teknis tetapi juga dari segi 

pemahaman tentang kebijakan arah dan 

kebijakan pembangunan yang disepakati. 

Oleh karena itu untuk menyikapi hal 

demikian PDIPP mengajukan usulan 

untuk membangun suatu consensus atau 

penyamaan persepsi dari semua 

stakeholder tentang bagaimana masingmasing 

unsur membagi peran dan fungsi 

untuk pembangunan daerah dan 

masyarakat. 

Kondisi saat ini, pada era penerapan 

asa desentralisasi, kota menghadapi 

suatu situasi yang kompleks dengan 

kecenderungan sebagai berikut : 

Sekitar 30% kota-kota menghadapi 

permasalahan kemiskinan perkotaan dan 

keamanan yang cukup serius. 

1. Sekitar 60 – 70 % dari kota-kota, 

terutama kota-kota besar dan 

metropolitan memerlukan bantuan 

mendesak bagi memperbaiki 

pengembangan ekonomi lokal. 

2. Hampir semua kota menghadapi 

masalah degradasi kondisi 

lingkungan yang serius. 

3. Permasalahan kota yang dihadapi 

semakin multi dimensional dimana 

isu sosial, keamanan dan degradasi 

kondisi sosial masyarakat merupakan 

masalah utama yang menonjol 

dihampir semua kota. 

4. Kota-kota menghadapi masalah 

urban sprawl dan ribbon 

development yang semakin 

mengancam degradasi lingkungan 

kota-kota dan kesenjangan semakin 

besar terhadap prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan, 

(sustainable dvcelopment). 

5. Kota menjalankan agenda 

desentralisasi seperti reformasi 

kebijakan, kewenangan, organisasi 

dan kelembagaan secara signifikan, 

sering kali tanpa disertai dengan visi, 

misi, pemahaman yang jelas atas


permasalahan pengelolaan 

perkotaan. 

6. Penyelenggaraan pelayanan umum 

belum sepenuhnya efisien dan 

efektif. 

7. Kota-kota pada umumnya belum 

memiliki pengetahuan dan 

pengelaman yang memadai untuk 

mengembangkan pendekatan 

kemitraan dan demokrasi yang 

merupakan asas bagi menjalankan 

desentralisasi yang efektif. 

8. Belum adanya kerangka kerjasama 

yang serasi dan kondusif antara 

legislative dan eksekutif mengatasi 

masalah-masalah pengembangan 

perkotaan. 

9. Penyesuaian kultur administrasi dan 

birokrasi di pemerintahan dan 

pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan transparansi dan 

akuntabilitas belum seperti 

diharapkan. 

10. hampir semua kota memerlukan 

pengembangan kemampuan untuk 

dapat melembagakan secara efektif 

good 

governance 

(Warpani,1984:27). 

Kehadiran Program Dasar 

Pembangunan Partisipatif (PDPP) 

berhubungan dengan permasalahan yang 

disebutkan diatas, khususnya 

membangun kerangka kerjasama yang 

kondusif diantara para pelaku 

pembangunan di kota, baik pihak 

eksekutif maupun legislative, 

membenahi kultur birokrasi dan 

penerapan akuntabilitas pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Keadaan menunjukkan kebijakan 

desentralisasi berupa pendelegasian 

kewenangan lebih besar kepada 

pemerintah kota tidak akan serta merta 

dapat mengatasi permasalahan yang 

semakin kompleks di atas. Kerjasama 

pemerintah pusat provinsi kota mutlak 

masih diperlukan terutama pada masa 

transisi ini untuk mengorientasikan dan 

mempersiapkan kota dapat menjalankan 

peranan barunya secara efektif dalam era 

desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi 

yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa 

diimbangi peningkatan kemampuan 

pengelolaan kota, desentralisasi dan 

pengembangan kemampuan pengelolaan 

kota berjalan seiring dalam suatu proses 

yang saling mendukung (mutually 

reinforcing). 

Implementasi desentralisasi tidak 

serta merta dapat mengatasi keterbatasan 

kemampuan dalam mengatasi permasalahan 

kota. Dukungan perlu terus 

diberikan pada kota-kota untuk dapat 

mengimplementasikan desentralisasi 

secara efektif. Kerjasama pusat, provinsi 

dan kota yang erat dan sistematis sangat 

diperlukan pada masa transisi ini untuk 

mensukseskan desentralisasi. Kota perlu 

memiliki agenda jangka menengah yang 

jelas bagaimana desentralisasi secara 

sistematis diimplementasikan. 

METODE 

Penelitian ini tergolong kedalam 

analisis deskriptif dalam arti kajian 

pelaksanaan pembangunan partisipatif 

lebih dijelaskan pada data yang ada pada 

dokumen perencanaan daerah. 

Pembahasan diarahkan kepada 

bagaimana implementasi kebijakan 

pembangunan partisipatif dan ditekankan 

pada musyawarah perencanaan 

pembangunan. Sementara itu informasi 

penelitian adalah tokoh masyarakat yang 

terlibat dalam kegi-atan Musrembang, 

dan informasi lainnya yang dapat 

mendukung penjelasan. 

HASIL 

Dari hasil telaah dokumen 

pembangunan di Kota Pekanbaru dan 

hasil wawancara dengan beberapa orang 

tokoh masyarakat diketahui bahwa


pelaksanaan pembangunan partisipatif 

belumlah sesuai dengan kaidah-kaidah 

pembangunan partisipatif. Hal ini dapat 

dilihat dari : Pembangunan pemerintah 

kota melalui penataan dan 

penyempurnaan kelembagaan yang 

belum mendukung orientasi 

pembangunan partisipatif. 

Disamping itu pengelolaan keuangan 

kota atau APBD lebih diarahkan pada 

belanja rutin bukan berorientasi pada 

belanja pembangunan. Kemudian 

kualitas dan standar pelayanan dari 

birokrasi pemerintahan kota baru 

berorientasi pada pelayanan umum 

belum pada pelayanan partisipatif. 

Selanjutnya perencanaan pembangunan 

partisipatif melalui Musrembang masih 

lemah atau boleh dikatakan lebih pada 

sermonial. 

Kegiatan yang menunjukkan kinerja 

Program PDPP (Program Dasar 

Pembangunan Partisipatif) adalah kinerja 

peningkatan kemampuan sumber daya 

aparat pemerintah kota yang meliputi 

kegiatan identifikasi kebutuhan untuk 

pengembangan kemampuan aparat 

pemerintah kota. Penetapan program 

untuk rasionalisasi kebutuhan aparat 

pemerintah kota. Penyempurnaan sistem 

dan standar kinerja aparat yang 

mengelola pembangunan perkotaan 

menuju sikap profesionalisme. 

1. Restrukturisasi kelembagaan 

pemerintah kota 

Program pengembangan institusional 

adalah salah aspek dari program dasar 

pembangunan partisipatif (PDPP). 

Tujuan program pengembangan 

institusional adalah untuk mendukung 

pemerintah kabupaten dan kota dalam 

beberapa hal, yaitu : 

1. Meningkatkan kinerja pelayanan 

umum. 

2. Mengembangkan kebijakan publik 

yang lebih terbuka. 

3. Memantapkan sistem organisasi dan 

tata laksana pemerintahan daerah. 

4. Meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusia. 

5. Mengembangkan lembaga 

masyarakat. 

6. Mengembangkan peraturan melalui 

upaya regulasi dan deregulasi. 

Tujuan program pengembangan 

institusional ada dua aspek, yaitu 

pertama, memberikan kontribusi untuk 

mendukung aspek PDPP yang lain, 

melalui strategi pembangunan,program 

investasi, program pembiayaan, 

perencanaan bersama masyarakat, 

corporate planning dan pengembangan 

ekonomi lokal. Kontribusi ini 

menyangkut aspek pengembangan 

kebijakan publik dan efektifitas 

pelayanan umum serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia, 

kedua, kontribusi memperbaiki kinerja 

pemerintahan didaerah pada tiap 

tingkatan pengelolaan pembangunan 

untuk mencapai “pemerintahan yang 

baik (good governance)” dan melibatkan 

pelaku pembangunan pada setiap tahap 

pengelolaan pembangunan. 

Berdasar data yang diperoleh dari 

dokumen kelembagaan pemerintah kota 

yang dikaitkan dengan tanggapan tokoh 

masyarakat kota diketahui bahwa 

penataan kelembagaan kota pada 

umumnya masih seperti kelembagaan 

kota pada masa pemerintahan orde baru. 

Pada hal sesungguhnya kelembagaan 

kota yang perlu disempurnakan lagi 

adalah kelembagaan yang mampu 

menumbuh kembangkan keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan. Oleh 

karena itu upaya yang harus dilakukan 

dalam penataan kelembagaan tersebut 

meliputi, susunan organisasi, tata 

laksana organisasi dan pengetahuan 

sumber daya manusia yang senantiasa 

berorientasi pada kepentingan 

masyarakat dalam arti bahwa rasa 

memiliki masyarakat lebih baik.


2. Pengelolaan keuangan yang 

berorientasi pada pembangunan 

kota 

Beberapa isu penting yang terkait 

dengan kegiatan keuangan dan 

pembangunan kota adalah : tuntutan 

akan pelayanan publik yang lebih baik, 

peningkatan kualitas proses 

pembangunan, perlunya peningkatan 

efektifitas pengelolaan dan mobilisasi 

sumber-sumber 

pembiayaan 

pembangunan kota (PADS, provinsi, 

nasional, bantuan luar negeri, maupun 

swasta dan masyarakat) optimalisasi 

pemanfaatan dana dengan pertimbangan 

yang strategis, yang lebih mengarah 

pada program pembangunan partisipatif. 

Pengelolaan keuangan kota 

sesungguhnya adalah bagaimana 

anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) lebih bersinergi mulai dari 

bagaimana cara memperoleh dana baik 

yang bersumber dari PAD dan dana 

lainnya sampai kepada bagaimana 

memanfaatkan dana seefisien mungkin 

sehingga masyarakat merasakan bahwa 

dana mereka digunakan untuk 

kepentingan mereka yang pada 

gilirannya mereka merasa terlibat baik 

langsung maupun tidak dalam kegiatan 

pembangunan. 

3. Pengelolaan pelayanan umum oleh 

birokrasi pemerintah kota 

Pada era globalisasi dan kemajuan 

teknologi saat ini, maka elemen kualitas 

pelayanan cenderung menjadi semakin 

penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan publik. Kepuasan 

masyarakat dapat dijadikan indikator 

kinerja organisasi publik, dimana 

keuntungannya adalah bahwa informasi 

mengenai kepuasan terhadap kualitas 

pelayanan seringkali dapat diperoleh dari 

media masa atau diskusi publik. 

Pelayanan publik ini merupakan 

kerangka alasan dalam penentuan 

pembangunan partisipatif. Apabila 

pelayanan publik ini mantap diyakini 

keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan kota baik langsung 

maupun tidak akan menjadi lebih baik. 

Disadari atau tidak bahwa aspek 

pelayanan umumbersifat strategis 

mendesak dan langsung. Oleh karena itu 

penciptaan pelayanan umum akan lebih 

baik ketika masyarakat merasakan 

manfaat langsung seolah-olah mereka 

sebagai tamu yang perlu dihormati dan 

dilayani dan disegani. Apabila kondisi 

ini yang dirasakan masyarakat maka 

masyarakat tersebut merasa memiliki 

kota ini dan ikut bertanggung jawab 

terhadap kemajuan kotanya. 

4. Perencanaan pembangunan 

partisipatif 

Kebijakan-kebijakan pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat akan sangat 

tergantung kepada siapa-siapa yang 

menentukannya, siapa yang dapat 

mempengaruhinya, serta bagaimana 

implementasinya dilapangan, baik pada 

tahap awal, tahap musyawarah maupun 

pada tahap penjaringan aspirasi. Agar 

masyarakat dapat membangun opini dan 

menentukan keberpihakan publik, maka 

diperlukan suatu mekanisme yang 

memberikan ruang kepada masyarakat 

untuk dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, 

PDPP melalui serangkaian aktivitas 

Perencanaan Bersama Masyarakat 

berusaha menguatkan kapasitas 

masyarakat sekaligus mengupayakan 

kerjasama/ kemitraan yang lebih erat 

antar berbagai pelaku pembangunan 

(pemerintah daerah, DPRD, dan 

masyarakat) dalam menghasilkan 

kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

benar-benar dibutuhkan kota dan betulbetul 

sesuai dengan potensi yang


dimiliki oleh masyarakat. Upaya 

penciptaan perencanaan pembangunan 

partisipatif sebagaimana yang sedang 

digiatkan saat ini sesungguhnya sudah 

tepat tetapi proses pelaksanaannya 

terkadang kurang sesuai dengan 

substansinya . Masyarakat sudah 

berupaya sedemikian rupa dalam 

Musrembang tapi hasil kesepakatan 

masyarakat dalam Musrembang tersebut 

kadang banyak yang tidak terwujud 

sehingga banyak masyarakat yang 

pesimis. 

5. Faktor Komitmen Pemerintah 

Kota 

Program PDPP merupakan program 

yang memiliki inovasi dalam 

manajement pemerintahan kota dengan 

tujuan memberdayakan aparatur dan 

memberikan ruang bagi partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

Untuk itu dibutuhkan komitmen dari 

aparatur untuk mau bekerja keras dalam 

upaya mencapai tujuan program yang 

dimaksud. Komitmentersebut lebih 

mengarah pada pemberdayaan 

masyarakat kota dalam menentukan 

pembangunan. Agar komitmen 

pemerintah kota ini dapat terwujud maka 

perlu diciptakan : 

a. Ketaatan prosedur sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

Terciptanya good governance 

merupakan persyaratan dari pengelolaan 

pemerintahan yang efektif. Namun 

pemerintahan yang sudah mampu 

mewujudkan good governance belum 

tentu memiliki kepedulian terhadap 

aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh 

karena itu pemerintah yang telah 

mengupayakan aktualisasi prinsipprinsip 

good governance masih 

memerlukan persyaratan tambahan yaitu 

upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan 

pembangunan dengan prinsip-prinsip 

keberlanjutan ekologis (ecological 

sustainability). 

b. Keterlibatan pemerintah pada 

program pembangunan yang sedang 

dilakukan 

Pada prakteknya keterlibatan 

pemerintah dalam pembangunan pada 

funsi regulative maupun sebagai 

fasilator. Dengan adanya PDPP, maka 

akan terlihat keterlibatan penuh dari 

pemerintah, karena ada pemantauan 

yang dilakukan secara intensif oleh 

semua komponen masyarakat. 

6. Faktor Dukungan Finansial 

Pada pemaparan sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa dukungan 

financial merupakan darah bagi 

terselenggaranya PDPP. Pemberdayaan 

aparatur pemerintah dan pelaku yang 

lain dalam proses pembangunan tentu 

membutuhkan dukungan finansial. 

Dukungan financial ini meliputi : 

a. Kemampuan keuangan daerah untuk 

mendukung program pembangunan 

yang sedang dilakukan 

Beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat sejauh mana 

efesiensi pengeluaran pemerintah antara 

lain adalah : 

• Proposi pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan terhadap 

produk domestik bruto 

• Perbandinagn pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan 

• Komposisi pengeluaran rutin 

b. Pengelolaan keuangan daerah 

secara proposional dan transparan 

Dalam pembuatan atau penyusunan 

APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah), maka tahapn ini 

merupakan tahapan terpenting dalam


proses penganggaran, karena hasil 

tahapan inilah yang akan mempengaruhi 

proses dan hasil dalam tahapan 

berikutnya. Penyusunan anggaran 

dilakukan oleh eksekutif dan legislative, 

dimana eksekutif menyusun rencana 

anggaran pemerintah daerah yang 

terdiridari rencana anggaran pendapatan 

dan rencana anggaran belanja (belanja 

rutin maupun belanja pembangunan). 

Sedangkan legislative menyusun rencana 

anggaran dewan yang kemudian 

digabungkan dengan anggaran 

pemerintah daerah dan ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

SIMPULAN 

1. Faktor komitmen pemerintah kota 

menunjukan tingkat yang memadai 

yang terindikasi dari pengetahuan 

dan pelaksanaan kebijakan yang 

sesuai prosedur, serta keterlibatan 

langsung aparatur dalam kebijakan 

pelaksanaan pembangunan bersama 

komponen masyarakat, baik sektor 

swasta maupun lembaga swadaya 

masyarakat yang berkiprah dalam 

pembangunan. Komitmen yang 

tinggi dari aparatur pemerintah kota 

mampu meningkatkan kinerja 

program PDPP secara optimal. 

2. Faktor dukungan financial sebagai 

Faktor lain yang mempengaruhi 

kenerja program dasar pembangunan 

memperlihatkan pengaruh yang 

cukup besar terhadap pencapaian 

kinerja program PDPP. 

DAFTAR RUJUKAN 

Buku : 

Dwijanto, Agus, 2000, Membangun 

Sistem Pelayanan Publik Yang 

Memihak Pada Rakyat. Seminar 

Nasional Profesionalisasi dan 

Peningkatan Kenerja Pelayanan 

Publik, Jurusan Administrasi Negara, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta. 

Dwijanto, Agus dkk, 2002, Reformasi 

Birokrasi di Indonesia, Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan, 

Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta. 

Henry, Nicholas, 1988, Administrasi 

Negara dan Masalah-Masalah 

Kenegaraan, Rajawali Pers, Jakarta. 

Kunarjo, 2002, Perencanaan dan 

Pengendalian 

Program 

Pembangunan, UIP, Jakarta. 

Tjokroamidjojo Bintoro, 1993, 

Manajemen Pembangunan, PT. 

Toko Gunung Agung, Jakarta. 

Tjokrowinoto, Moelyarto, 1995, Politik 

Pembangunan, Tiara Wacana, 

Yogyakarta . 

Warpani, S, 1984, Analisis Kota dan 

Daerah, ITB, Bandung. 

Peraturan-peraturan & Undang- 

Undang : 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 

22 tahun 1999 : Tentang 

Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 

25 tahun 1999 : Tentang 

Perimbangan Keuangan Untuk 

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru 

ADIANTO 



Abstrak : Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan 

saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola 

”lingkaran setan” yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus 

dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk. Faktor eksternal inilah yang 

memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan (empowering) untuk 

meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar 

secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. 

Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya 

yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. 

Inisiatif dan keterlibatan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta akses 

terhadap sumber-sumber informasi dan pendanaan adalah merupakan upaya terobosan untuk memecah 

”lingkaran setan” kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secara 

mandiri mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidupnya. Komitmen dan semangat 

kebersamaan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan masyarakat 

(community development) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Publik 

Pelaksanaan otonomi daerah 

dihadapkan kepada beberapa tantangan, 

dimana tantangan tersebut diantaranya : 

Pertama, resutrukrisasi organisasi yang 

berarti penyesuaian aparatur, penataan 

sistem pendayagunaan dan pembinaan 

aparatur. Kedua, kompetisi yang sehat 

antar daerah dalam mendayagunakan 

potensi pembangunan yang berarti 

diperlukan sumber daya aparat yang 

memiliki kemampuan profesional yang 

dinamis dan berwawasan luas. Ketiga, 

tanggung jawab dan wewenang yang 

semakin besar bagi daerah untuk 

melaksanakan pembangunan yang 

berarti diperlukan kemampuan 

merancang program pembangunan yang 

sesuai dengan aspirasi rakyat serta secara 

strategik dapat mempertahankan 

kesuksesan daerah. Keempat, tuntutan 

yang semakin meningkat dari rakyat 

terhadap kualitas pelayanan dan 

peningkatan kesejahteraan. Kelima, 

tuntutan kemampuan yang lebih tinggi 

kepada aparatur daerah dalam cara-cara 

memberdayakan masyarakat dalam 

partisipasi pembangunan. Dari beberapa 

tantangan tersebut salah satunya adalah 

memberdayakan masyarakat didalam 

pembangunan daerah yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sebab realitanya manusia 

dan masyarakat merupakan faktor yang 

sangat penting dan menentukan 

keberhasilan suatu pembangunan. 

Pemberdayaan masyarakat didalam 

10

*Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan 


11 

pembangunan daerah merupakan upaya 

untuk memandirikan masyarakat melalui 

perwujudan potensi kemampuan yang 

mereka miliki. Dimana masyarakat 

diberikan kesempatan untuk menentukan 

pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi 

kemajuan dan kesejahteraan mereka 

masing-masing. Sehingga tidak muncul 

keinginan yang hanya datang dari pihak 

pemberdaya saja, tetapi sebaliknya 

keinginan tersebut tumbuh dari pihak 

yang akan diberdayakan. Karena 

masyarakat akan diberikan kesempatan 

untuk memperoleh hidup yang lebih baik 

dengan kemampuan yang dimiliki, serta 

mengurangi jurang kesenjangan didalam 

masyarakat yang sudah tercipta selama 

ini. 

Pemberdayaan merupakan suatu 

proses peningkatan kondisi kehidupan 

dan penghidupan yang ditujukan kepada 

masyarakat miskin. Karena masyarakat 

miskin merupakan sumber daya manusia 

yang berpotensi untuk berfikir dan 

bertindak yang pada saat ini memerlukan 

penguatan agar mampu memanfaatkan 

daya (power) yang dimiliki. Oleh sebab 

itu langkah awal dalam penanganan 

masalah kemiskinan perlu dilakukan 

identifikasi potensi yang mereka miliki. 

Di wilayah perkotaan, sering timbul 

kemiskinan yang terselubung didalam 

kehidupan masyarakatnya, yang bisa saja 

disebabkan oleh para kaum urban atau 

masyarakatnya sendiri yang kurang 

memilikki kemampuan dan keahlian 

untuk bersaing. Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu kota yang 

memiliki perkembangan yang cukup 

pesat, juga tidak luput dari keberadaan 

masyarakat miskin. Dari data yang 

diperoleh persentase keluarga miskin di 

Kota Pekabaru dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini : 

Grafik 1. 

Frekuensi Keluarga Miskin di Kota 

Pekanbaru 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Keluarga 

miskin 

Sukajadi 

Payung 

Sekaki 

Sukajadi 

Pekanbaru Kota 

Sail 

Lima Puluh 

Senepalan 

Bukit Raya 

Marpoyan Damai 

Tenayan Raya 

Tampan 

Payung Sekaki 

Rumbai 

Rumbai Pesisir 

Dari grafik diatas terlihat bahwa 

jumlah keluarga miskin di Kota 

Pekanbaru masih sangat besar, dimana 

kecamatan yang paling banyak memiliki 

keluarga miskin adalah Kecamatan 

Rumbai yaitu sebanyak 3.975 keluarga 

miskin. Untuk itu dibutuhkan perhatian 

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

mengurangi persentase kemiskinan 

dengan menerbitkan kebijakan tentang 

pengentasan kemiskinan. Salah satu 

kebijakan tentang pengentasan 

kemiskian yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah 

program usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera (UPPKS). Program ini 

memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi diri masyarakat 

kota yang miskin dalam memenuhi 

kebutuhan diri dan keluarganya yang 

pada akhirnya masyarakat mampu 

berdiri sendiri atau tidak bergantung 

kepada pemerintah. Selain itu juga 

program ini memiliki sasaran 

diantaranya : Pertama, prinsip kemitraan 

melalui koordinasi dan kerjasama 

pemerintah, swasta dengan dukungan 

masyarakat. Kedua, meningkatkan 

kemampuan wanita dalam membangun 

fungsi ekonomi keluarga sehingga 

menjadi salah satu kekuatan ekonomi 

masyarakat. Ketiga, proses belajar bagi 

para anggota keluarga dalam rangka



12 

meningkatkan profesionalisme 

kewirausahaan. Keempat, memantapkan 

penerimaan norma keluarga kecil yang 

diprioritaskan untuk wilayah yang 

mempunyai institusi panguyuban 

keluarga sejahtera dengan berkategori 

berkembang dan mandiri. Kelima, untuk 

mendukung pengembangan usaha 

membangun keluarga modern. Keenam, 

untuk menurunkan jumlah keluarga pra 

sejahtera dan keluarga sejahtera I. 

Dalam upaya merealisasikan dan 

mewujudkan implementasi program 

UPPKS di Kota Pekanbaru yang sesuai 

dengan tujuan dan sasarannya masih 

menemukan beberapa kendala-kendala, 

diantaranya : 

1. Pemberian modal bantuan kepada 

masyarakat yang diharapkan 

berkembang tidak disertai dengan 

pembekalan secara teknis yang dapat 

membantu masyarakat bisa 

berkembang. 

2. Pemberian bantuan yang juga dalam 

rangka memperkuat potensi yang 

dimiliki masyarakat, kurang disertai 

dengan pengawasan dan sanksi yang 

tegas terhadap masyarakat yang 

diberdayakan. 

3. Kurangnya keinginan pemerintah 

untuk mengayomi dalam melindungi 

masyarakat yang dalam proses 

pemberdayaan, kerena biasanya 

pemerintah melepasa masyarakat 

untuk mandiri. 

4. Kurangnya akses akan peluang 

memperoleh pinjaman untuk 

berkembang dan kurangnya skill 

yang dimiliki, sehingga tidak mampu 

bersaing dengan yang lainnya. 

Berangkat dari kendala-kendala 

implemetasi program UPPKS yang 

ditemukan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakan 

keberhasilan implementasi program 

usaha peningkatan pendapatan keluarga 

sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru . 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis keberhasilan implementasi 


keluarga sejahtara (UPPKS) di Kota 

Pekanbaru. 

Kajian teori dari keberhasilan 

implementasi program usaha 

peningkatan pendapatan keluarga 

sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru, 

diawali dengan teori pemberdayaan 

masyarakat dan teori implementasi 

kebijakan. Menurut Menurut Naning 

Mardianah dalam Paulus Wirutomo dkk 

(2003 : 129) pemberdayaan dimaknai 

sebagai mendapatkan kekuatan (power) 

dan mengaitkan dengan kemampuan 

golongan miskin untuk mendapatkan 

akses ke sumber-sumber daya yang 

menjadi dasar dari kekuasaan dalam 

suatu sistem maupun organisasi. 

Sedangkan menurut Prianarka (1996 : 45 

– 47) pemberdayaan sebagai sebuah 

konsep yang lahir sebagai bagian dari 

perkembangan alam fikiran masyarakat 

tentang kemapanan, antisistem, 

antistruktur dan antideterminisme. 

Kemudian menurut Gunawan 

Sumodiningrat (1997 : 164) 

pemberdayaan masyarakat adalah 

kemampuan individu yang senyawa dan 

unsur-unsur yang memungkinkan suatu 

masyarakat bertahan serta membangun 

keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Beliau juga menjelaskan 

ada tiga jenis dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat, yaitu : 

1. Menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi 

masyarakat untuk berkembang (baik 

laki-laki atau perempuan). Titik 

tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia dan masyarakat 

memiliki potensi (daya) yang dapat 

dikembangkan. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya 

itu dengan mendorong, memberikan 

motivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.



13 

2. Memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki masyarakat (empowering). 

Dalam rangka ini diperlukan 

langkah-langkah lebih positif dan 

nyata, penyediaan berbagai masukan 

serta pembukaan akses kepada 

berbagai peluang yang akan 

membuat masyarakat menjadi 

semakin dalam berdaya 

memanfaatkan peluang. 

3. Memberdayakan mengandung arti 

melindungi. Strategi pengembangan 

harus berpusat pada upaya 

mendorong percepatan perubahan 

struktur ekonomi rakyat dalam 

perekonomian nasional. Perubahan 

struktur ini meliputi proses 

perubahan dari ekonomi tradisional 

ke ekonomi modern, dari ekonomi 

lemah ke ekonomi tangguh. 

Selanjutnya dalam melakukan 

pemberdayaan kepada masyarakat 

tidak terlepas dari permasalahan atau 

faktor penghambat. Ada beberapa 

faktor penghambat dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat menurut 

Lowe, yaitu : 

1. Ketakutan (fear) 

Banyak individu yang begitu 

sederhana takut akan pemberdayaan, 

hal ini diperlihatkan oleh : Pertama, 

individu pada level menengah dan 

junior takut akan hukuman jikalau 

membuat kesalahan. Dimana 

merupakan peninggalan dari gaya 

manajemen komando yang lebih 

menekankan kebebasan untuk 

mengambil resiko. Kedua, individu 

juga takut bahwa mereka tidak akan 

dapat dukungan yang dijanjikan 

apabila mereka melakukan 

kesalahan. Ketiga, individu juga 

memiliki ketakutan akan gagal. 

Keempat, individu juga takut akan 

kehilangan pekerjaan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

2. Ketidakyamanan (role clarity) 

Bagi masyarakat, ketidaknyamanan 

pekerjaan baru berasal dari 

kebingungan atau kurang senang 

dengan peran baru atau pekerjaan 

baru mereka setelah diberdayakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa : 

Pertama, pihak pemberdaya merasa 

dilangkahi oleh suatu kebijakan 

tentang pemberdayaan masyarakat 

yang menyerahkan kekuasaan dan 

wewenang atau membebankan 

sesuatu kepada masyarakat. Kedua, 

pihak pemberdaya kurang memahami 

dan mengenal apa yang diinginkan 

oleh masyarakat. Ketiga, pihak 

pemberdaya tidak mempunyai 

kekuatan dan merasa kalah dari 

masyarakat yang diberdayakan. 

Keempat, para masyarakat sulit 

menyesuaikan diri kepada pekerjaan 

yang baru, seperti yang selama ini 

pedagang tiba-tiba harus menjadi 

petani. Kelima, pihak pemberdaya 

kurang jelas akan tujuannya 

melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat. 

3. Kecenderungan implementasi 

kebijakan yang tidak berubah 

(resistance to change) 

Hal ini mengarah kepada 

kecenderungan oleh pihak 

pemberdaya (pemerintah, swasta atau 

pihak lainnya) untuk berpegang 

teguh kepada cara-cara yang sudah 

mapan dalam mengerjakan dan 

pengenalan proses pemberdayaan. 

Misalnya secara historis sistem yang 

digunakan disuatu tempat berhasil 

digunakan, tentunya akan tetap 

dicoba melaksanakan pada 

lingkungan yang berbeda. (Nyoman 

Sumaryadi, 2005 : 159 – 160) 

Setelah konsep pemberdayaan 

masyarakat dijelaskan, langkah 

berikutnya adalah menjelaskan konsep 

implementasi kebijakan. Untuk melihat



14 

keberhasilan suatu kebijakan, maka 

sangat bergantung pada implementasi 

kebijakan itu sendiri. Dimana, 

implementasi menyangkut tindakan 

seberapa jauh arah yang telah 

diprogramkan itu benar-benar 

memuaskan. Akhirnya pada tingkatan 

abstraksi tertinggi implementasi sebagai 

akibat ada beberapa perubahan yang 

dapat diukur dalam masalah-masalah 

besar yang menjadi sasaran program. 

Menurut Syaukani dkk (2002 : 295) 

implementasi merupakan suatu rangkain 

aktivitas dalam rangka menghantarkan 

kebijakan kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil 

sebagaimana yang diharapkan. 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, 

Pertama, persiapan seperangkat 

peraturan lanjutan yang merupakan 

interprestasi dari kebijakan tersebut. 

Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi 

termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana, sumber daya keuangan dan 

tentu saja penetapan siapa yang 

bertanggung jawab melaksanakan 

kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana 

menghantarkan kebijakan secara 

kongkrit ke masyarakat. 

Menurut Hasel Nogi (2003 : 13) 

implementasi kebijakan merupakan 

rangkaian kegiatan setelah suatu 

kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu 

implementasi maka suatu kebijakan yang 

telah dirumuskan akan sia-sia. 

Sedangkan memurut Grindle (1980 : 18) 

implementasi kebijakan sesungguhnya 

bukan sekedar berhubungan dengan 

mekanisme penjabaran atau operasional 

dari keputusan politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin lewat saluran 

birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu 

menyangkut masalah konflik, keputusan 

dan siapa yarg, akan memperoleh apa 

dan suatu kebijakan.Kemudian menurut 

Ripley (1985 : 58) implementasi 

merupakan suatu tahapan diantara 

pembuatan kebijakan dan konsekuensi 

dari kebijakan. Dimana ia menempatkan 

implementasi pada tabap ketiga dalam 

proses kebijakan. Tahap pertama 

penyusunan agenda, tahap kedua 

fomulasi kebijakan, tahap ketiga 

implementasi kebijakan dan tahap 

keempat dampak dari kebijakan. 

Selanjunya beliau menegaskan bahwa 

implementasi yang berhasil tidak hanya 

ada dua perspektif yaitu keberhasilan 

diukur melalui tingkat kepatuhan 

birokrasi level bawah terhadap 

birokarasi level atas dan keberhasilan 

impelementasi dicarikan oleh 

kelancaran rutinitas dan tidak adanya 

masalah. Sementara ada perspektif lain 

yang mengatakan bahwa implementasi 

yang berhasil mengarah pada kinerja 

yang diinginkan dari suatu program dan 

dampak dari program. 

Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya 

(Nugroho, 2003 : 158). Tidak lebih dan 

tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik 

maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan 

dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate 

atau turunan dari kebijakan publik 

tersebut. Pengertian kebijakan merujuk 

pada tiga hal yakni sudut pandang (point 

of view); rangkaian tindakan (series of 

actions) dan peraturan (regulations). 

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman 

bagi para pengambil keputusan untuk 

menjalankan sebuah kebijakan, dari 

beberapa definisi mengenai kebijakan 

publik, ada satu definisi yang cukup 

komprehensif untuk menjelaskan apa itu 

kebijakan publik. Definisi tersebut 

berbunyi “respon dari sebuah sistem 

terhadap demands/claims dan support 

yang mengalir dari lingkungannya”.



15 

Definisi tersebut, merespon bisa dilihat 

sebagai isi dan implementasi serta 

analisis dampak kebijakan, sistem tentu 

saja merujuk pada aktor (pemerintah, 

parlemen, masyarakat, pressure groups 

dan aktor yang lain), demands dan claim 

bisa jadi merupakan tantangan dan 

permintaan dari aktor-aktor tadi, 

sedangkan support bisa merujuk pada 

dukungan baik SDM maupun 

infrastruktur yang ada, dan yang 

terakhir, lingkungan merujuk pada 

satuan wilayah tempat sebuah kebijakan 

diimplementasikan. 

Keberhasilan suatu kebijakan dalam 

implementasi kebijakan juga dipengaruhi 

oleh kondisi-kondisi sebagai berikut : 

1. Dukungan dan penilaian dari 

lembaga eksternal. Jika lembaga 

eksternal mendukung, maka 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan 

akan berhasil. Sebaliknya, jika 

menolak maka pelaksanaan 

kebijakan akan gagal. Oleh karena 

itu, agar sukses, pengambil kebijakan 

dan para pelaksananya harus 

melakukan penyamaan visi dan 

persepsi dalam kebijakan yang 

diambil. 

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya 

yang cukup. 

3. Dukungan dari berbagai macam 

sumber daya yang ada. Makin 

banyak yang mendukung makin 

tinggi tingkat kesuksesannya. 

4. Kemampuan pelaksana kebijakan 

menganalisis kausalitas persoalan 

yang timbul dari pelaksanaan 

kebijakan. Makin mampu para 

pelaksana kebijakan menganalisis 

kausalitas antara satu kegiatan 

dengan kegiatan lain atau antara 

suatu kegiatan dengan dampaknya 

akan semakin tinggi tingkat 

keberhasilannya. 

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan 

terhadap kesepakatan dan tujuan 

yang telah diciptakan dalam tingkat 

koordinasi. (Hogwood dan Gunn 

dalam Sumaryadi, 2005 : 84) 

Van Meter dan Van Horn dalam 

Winarno (2007 : 146) mengemukakan 

implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu/kelompok pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. Menurut Budi Winarno 

(2007 : 160) mengemukakan adanya tiga 

unsur penting dalam proses 

implementasi yaitu : (i) adanya program 

atau kebijakan yang dilaksanakan, (ii) 

target group yaitu kelompok masyarakat 

yang menjadi sasaran dan diharapkan 

akan menerima manfaat dari program, 

perubahan atau peningkatan, (iii) unsur 

pelaksanaan (implementor) baik 

organisasi atau perorangan untuk 

bertanggung jawab dalam memperoleh 

pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. Implementasi 

kebijakan adalah suatu efektivitas atau 

kegiatan dalam rangka mewujudkan atau 

merealisasikan kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan 

oleh organisasi birokrasi pemerintahan 

atau badan pelaksanaan lain melalui 

proses administrasi dan manajemen 

dengan memanfaatkan segala sumber 

daya yang tersedia untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Ripley dan Franklin dalam Sujianto 

(2008 : 33) menegaskan implementasi 

yang berhasil tidak hanya ada dua 

perspektif saja. Pertama, keberhasilan 

diukur melalui tingkat kepatuhan 

birokrasi level bawah terhadap birokrasi 

level atas. Kedua, keberhasilan 

implementasi dicirikan oleh kelancaran 

rutinitas dan tidak adanya masalah. 

Keberhasilan suatu program dapat dilihat 

jika program itu berjalan sesuai dengan 

pola-pola yang telah ditetapkan. Faktorfaktor 

keberhasilan implementasi 

menurut Ripley dan Franklin dalam 

Sujianto (2008 : 46) adalah :



16 

• Kejelasan tujuan-tujuan program dan 

tingkat konsensus diantara pelaksana 

atas tujuan-tujuan tersebut. 

• Tingkat perubahan dari kebiasaankebiasaan 

lama yang dikehendaki 

program. 

• Tipe-tipe orang yang memperoleh 

manfaat dan klien terbatas, yaitu 

orang dan kelompok yang menjadi 

target implementasi. 

Menurut Riant Nugroho (2003 : 160) 

pada prinsipnya ada "empat tepat" yang 

perlu dipenuhi dalam hal keefektifan 

implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Apakah kebijakan sendiri sudah tepat 

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari 

sisi, Pertama, sejauh mana kebijakan 

yang ada telah bermuatan hal-hal 

yang memang memecahkan masalah 

yang hendak dipecahkan. Kedua, 

apakah kebijakan tersebut sudah 

dirumuskan sesuai dengan karakter 

masalah yang hendak dipecahkan 

mengenai perumusan kebijakan. 

Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh 

lembaga yang mempunyai 

wewenang (misi kelembagaan) yang 

sesuai dengan karakater 

kebijakannya. 

2. Tepat pelaksanaannya 

Aktor lmplemetasi kebijakan tidak 

hanya pemerintah, namun masih ada 

yang harus ikut berperan Serta yaitu 

masyarakat dan swasta. Dimana 

kebijakan yang sifatnya monopoli, 

seperti pembuatan kartu identitas 

penduduk sebaiknya diselenggarakan 

oleh pemerintah. Kebijakan Yang 

sifatnya 

memberdayakan 

masyarakat, seperti penanggulangan 

kemiskinan 

sebaiknya 

diselenggarakan oleh pemerintah 

bersama masyarakat. Kebijakan yang 

bertujuan mengarahkan kegiatan 

masyarakat, seperti pengelolaan 

pasar yang mana pemerintah kurang 

efektif untuk menyelenggarakannya 

sebaiknya dilaksanakan oleh 

pemerintah bersama swasta. 

3. Tepat target 

Ketepatan target berkenaan kepada 

tiga hal, yaitu: Pertama, apakah 

target yang diintervensi sesuai 

dengan yang direncanakan, apakah 

tidak, ada tumpang tindih dengan 

intervensi lain atau tidak, 

bertentangan dengan intervensi 

kebijakan lain. Kedua, apakah 

targetnya dalam kondisi siap untuk di 

intervensi ataukah tidak. Kesiapan 

bukan saja dalam arti secara alami. 

namun juga apakah kondisi target 

mendukung atau menolak. Ketiga, 

apakah intervensi implementasi 

kebijakan bersifat baru atau 

memperbaharui implementasi 

kebijakan sebelumnya. Terlalu 

banyak kebijakan yang tampaknya 

baru namun pada prinsipnya 

mengulang kebijakan lama dengan 

hasil yang sama tidak efektifnya 

dengan kebijakan sebelumnya. 

4. Tepat lingkungan 

Ada dua lingkungan yang 

menentukan dalam implementasi 

kebijakan. Yaitu Pertama 

lingkungan kebijakan yaitu 

lingkungan interaksi diantara 

lembaga perumusan kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan lembaga 

lain yang berkaitan, kedua 

lingkungan eksternal kebijakan yang 

juga sebagai variabel eksogen yang 

terdiri dari publik opinion yaitu 

persepsi publik akan kebijakan dan 

implementasi 

kebijakan, 

interprective intutions yang 

berkenaan dengan interprestasi dari 

lembaga-lembaga strategis dalam 

masyarakat, seperti media massa, 

kelompok penekan dan kelompok 

kepentingan 

dalam 

menginterprestasikan kebijakan dan 

implementasi kebijakan dan 

individual yakni individu-Individu 

tertentu yang mampu memainkan 

peranan penting dalam 

menginterprestasikan kebijakan dan 

implementasi kebijakan. Selain itu 

juga tepat lingkungan membutuhkan 

tiga jenis dukungan, yaitu dukungan 

politik, dukungan strategi dan 

dukungan teknis.



17 

Sejalan dengan pendapat Jones 

Charles dalam Nashir Budiman (2001 : 

112) menetapkan ada enam variabel 

yang menentukan dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan, antara lain : 

1) Standard dan tujuan kebijakan 

(policy standards obiectives) 

Ukuran atau standard dan tujuan 

kebijakan memberikan perhalian 

utama pada faktor-faktor yang 

menentulan hasil kerja, maka 

identifikasi indicator-indikator hasil 

kerja merupakan hal yang penting 

dalam analisis. Karena indikator ini 

menilai sejauhmana standard dan 

tujuan kebijakan keseluruhan 

kebijakan, ini terbukti karena mudah 

diukur dengan berbagai kasus. 

2) Sumber daya kebijakan (policy 

resources) 

Bukan hanya standard dan tujuan 

tetapi juga dalam menjelaskan 

implemetasi kebijakan juga 

membutukan sumber daya yang 

digunakan untuk memudahkan 

administrasi. 

3) Aktivitas pengamatan dan 

komunikasi inter organisasional 

Suatu implementasi yang efektif 

memerlukan standard dan tujuan 

program yang dipahami oleh masingmasing 

individu yang bertanggung 

jawab agar implementasi tercapai. 

Oleh sebab itu memerlukan 

komunikasi yang konsisten dengan 

tujuan mengumpulkan informasi 

yang dibutuhkan. Efektivitas 

komunikasi memerlukan mekanisme 

dan prosedur yang jelas dimana 

otoritas yang lebih tinggi dapat 

memungkinkan pelaksana akan 

bertindak dengan cara yang 

konsisten. 

4) Karakteristik pelaksana 

Komponen ini terjadi dari struktur 

formal organisasi dan atribut-atribut 

formal dari personil selain hubungan 

pelaksana dengan partisipan dalam 

sistem penyampian kebijakan. Lebih 

jelasnya karekteristik berhubungan 

dengan kemampuan dan kriteria staf 

tingkat pengawas hirarkis terhadap 

keputusan sub unit dalam proses 

implementasi. 

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik 

Didalam implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa aspek 

diantaranya adalah pengaruh 

ekonomi, sosial dan politik. Ada 

beberapa hal yang berhubungan 

dengan faktor ekonomi, sosial dan 

politik diantaranya 

- Apakah sumber daya ekonomi 

tersedia dalam organisasi 

pelaksana cukup memadai untuk 

menunjang keberhasilan 

pelaksanaan. 

- Sejauhmana kondisi sosial 

ekonomi yang akan 

mempengruhi pelaksanaan 

kebijakan. 

- Bagaimana sifat umum tentang 

seberapa jenis masalah kebijakan 

yang terkait 

- Apakah kelompok elit 

menyetujui atau menentang 

pelaksanan bebijakan. 

- Apakah karakteristik partisipan 

dan organisasi pelaksana ada 

oposisi atau dukungan partisipan 

untuk kebijakan tersebut. 

6) Disposisi atau sikap pelaksana 

Disposisi atau sikap pelaksana sangat 

menentukan 

keberhasilan 

implementasi, sebab hal ini berkaitan 

dengan persepsi pelaksana dalam 

yuridis dimana kebijakan 

disampaikan. Ada tiga unsur yang 

mempengaruhi pelaksana dalam 

mengimplementasi kebijakan, yaitu : 

- Kognisi (pemahaman dan 

pengetahuan) pelaksana terhadap 

kebijakan. 

- Arab respon pelaksana terhadap 

implementasi menerima atau 

menolak. 

- Intensitas dari respon pelaksana.



18 

Selanjutnya George C. Edward III 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 


1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Sikap 

4. Struktur kelembagaan (Sujianto, 

2008 : 38 – 45) 

Maka dari beberapa penjelasan 

tentang implementasi yang telah 

dilakukan, disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan 

kebijakan yang biasanya dalam bentuk 

undang–undang, peraturan- pemerintah, 

peraturan daerah dan program-program 

pemenintah. Dimana dalam aktivitas ini 

bertipa pemyataan tentang tujuan yang 

akan dicapai yang dirancang melalui 

kegiatan-kegiatan administratif yang 

nyata, seperti pendanaan, perencanaan 

dan pengorganisasian. 

METODE 

Pelaksanaan penelitian ini untuk 

pengumpulan data primer maupun data 

sekunder menggunakan metode 

penelitian survei sebagai salah satu jenis 

Scientific Research (penelitian ilmiah), 

terutama digunakan untuk 

menggambarkan (deskriptif) dan 

menjelaskan (explanatory atau 

confirmatory) tentang kondisi variabel 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pihak pelaksana program yaitu 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana (BPMKB) Kota 

Pekanbaru, masyarakat yang 

diberdayakan yaitu masyarakat yang 

menerima program dan masyarakat 

independen yaitu masyarakat yang tidak 

menerima program. Dimana dalam 

melakukan pemilihan sampel dari 

populasi yang dimiliki, digunakan tehnik 

porposive sampling dan tehnik random 

sampling. 

Dalam tehnik pengukurannya 

penulis menggunakan skala likert, yaitu 

memberikan skor penilaian untuk 

masing-masing jalaban. Penelitian ini 

memberikan lima alternatif jalaban yaitu 

sangat baik skor 5, baik skor 4, cukup 

baik skor 3, kurang baik skor 2 dan tidak 

baik skor 1. Dari perhitungan yang 

dilakukan, maka rentang skor untuk 

menilai keberhasilan implementasi 


keluarga sejehatera (UPPKS) di Kota 

Pekanbaru, yaitu : 

a. Sangat baik apabila total skor yang 

diperoleh 6930 – 8250 

b. Baik apabila total skor yang 


c. Cukup baik apabila total skor yang 


d. Kurang baik apabila total skor yang 


e. Tidak baik apabila total skor yang 


HASIL 

Dalam penelitian ini, berfokus 

kepada lima variabel untuk menjelaskan 




yaitu standart dan tujuan kebijakan, 

komunikasi, sumber daya, sikap dan 

struktur kelembagaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis 

deskirptif yaitu suatu tehnik menganalisa 

data yang untuk menggambarkan secara 

utuh kenyataan mengenai permasalahan 

yang diteliti. Adapun yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah 

aparatur pelaksana program UPPKS, 

kelompok masyarakat yang menerima 

program UPPKS dan masyarakat 

independen, yang diharapkan dapat 

memberikan penilaian terhadap 



sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru



19 

yang berjumlah 66 orang. Kemudian 

data diperoleh dengan cara memberikan 

daftar pertanyaan dalam bentuk 

kuisioner penelitian kepada 66 

responden terpilih. Kemudian dari hasil 

kuisioner tersebut diperoleh data tentang 




selanjutnya akan didiskripsikan satu 

persatu sebagai berikut : 

A. Deskripsi variabel standart dan 

tujuan kebijakan 

Standart dan tujuan kebijakan 

adalah suatu ukuran yang diberikan 

terhadap kegiatan, pekerjaan, tindakan 

yang dilaksanakan dan memiliki fokus 

terhadap hasil kerja yang diperoleh. 

Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan 

tersebut harus didukung pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki untuk 

dapat menghasilkan pekerjaan yang tepat 

waktu, memberikan pelayanan yang 

memuaskan dan menghasilkan pekerjaan 

yang efektivitas. Untuk itu dibutuhkan 

ukuran dan standart yang tepat, sehingga 

tujuan kebijakan yang dirumuskan dapat 

terwujud. Kemudian untuk melihat hasil 

tanggapan responden terhadap variabel 

standart dan tujuan kebijakan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1. 

Hasil Tanggapan Responden tentang 

Variabel Standart dan Tujuan Kebijakan 

Responden Kriteria Tanggapan Skor 

Pelaksana 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

penerima 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

independen 

SB B CB KB TB 

1 

(12,5 

%) 

3 

(6,2 

%) 

1 

(10,0 

%) 

5 

(62,5 

%) 

32 

(66,7 

%) 

5 

(50,0 

%) 

2 

(25,0 

%) 

10 

(20,8 

%) 

2 

(20,0 

%) 

- - 795 

1 

(2,1 

%) 

2 

(4,2 

%) 

- 2 

(20,0 

%) 

4400 

765 

Total skor 5960 

Sumber : Hasil penelitian lapangan 

Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa standart dan tujuan kebijakan 

yang diimplementasikan dalam program 


sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru 

sudah berjalan dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan total skor yang 

berjumlah 5960 termasuk didalam 

ketegori baik. Kondisi ini menjelaskan 

bahwa pelaksana program UPPKS, 

masyarakat penerima program UPPKS 

dan masyarakat independen setuju 

bahwa implementasi program usaha 



dalam penetapan standart dan tujuan 

sudah berhasil dilakukan. Dimana 

keberhasilan implementasi ini terlihat 

dari ketepatan waktu melaksanakan 

program UPPKS, pelayanan yang 

memuaskan dalam pelaksanaan program 

UPPKS, ketelitian kerja yang baik dalam 

pelaksanaan program UPPKS, tingkat 

efisiensi biaya yang baik dan tingkat 

efektivitas kerja yang baik dalam 

pelaksanaan program UPPKS. Dengan 

adanya keberhasilan implementasi ini 

tentunya akan menciptakan kelancaran 

dalam pelaksanaan program UPPKS 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Kota Pekanbaru. 

B. Deskripsi variabel komunikasi 

Komunikasi adalah penyampaian 

informasi atau berita kepada orang lain 

dengan maksud dan tujuan tertentu. 

Sehingga komunikasi merupakan 

peristiwa dimana pemberi berita dan 

penerima berita memperoleh pandangan 

yang sama tentang suatu berita. Maka 

dari itu orang yang melakukan 

komunikasi akan memperoleh informasi, 

sebab informasi adalah segala sesuatu 

yang dikomunikasikan dalam hal ini 

pengetahuan tentang sesuatu. Selain itu 

juga informasi merupakan inti sistem 

komunikasi dan memberikan bahan 

dasar pengambilan keputusan. Untuk 

melihat hasil tanggapan responden 

terhadap variabel komunikasi dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :



20 

Tabel 2. 


Variabel Komunikasi 


Pelaksana 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

penerima 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

independen 

SB B CB KB TB 

- 6 

2 

(4,2 

%) 

(75,0 

%) 

28 

(58,3 

%) 

- 5 

(50,0 

%) 

2 

(25,0 

% 

17 

(35,4 

%) 

4 

(40,0 

%) 

- - 755 

1 

(2,1) 

1 

(10,0 

%) 

- 4320 

- 875 




bahwa komunikasi yang 

diimplementasikan dalam program usaha 







bahwa pelaksana program UPPKS, 


dan masyarakat independen setuju 

bahwa implementasi program usaha 



yang dikomunikasikan sudah berhasil 

dilakukan. Dimana keberhasilan 

implementasi ini terlihat dari informasi 

yang disampaikan dalam pelaksanaan 

program UPPKS, kemampuan pelaksana 

dalam memehami program UPPKS, 

kejelasan pelaksanaan program UPPKS, 

kelancaran penyampaian informasi 

pelaksanaan program UPPKS dan 

konsistensi pelaksana dalam 

mengkomunikasi program UPPKS. 

Dengan adanya keberhasilan 

mengkomunikasi program yang 

dilaksanakan tentunya akan tercipta 

kerjasama yang timbal balik antara 

pelaksana program dan masyarakat 

penerima program. Sehingga 

keberhasilan implementasi program juga 

akan lebih mudah diwujudkan apabila 

kedua belah pihak saling berkoordinasi 

dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

program. 

C. Deskripsi variabel sumber daya 

Secara makro, sumber daya manusia 

adalah kualitas atau kemampuan orang 

atau manusia untuk mengelola sumber 

daya alam, sehingga dapat dipergunakan 

bagi kesejahteraan masyarakat sebagai 

tujuan akhir pembangunan itu sendiri. 

Secara mikro, sumber daya manusia 

adalah tenaga kerja, baik yang berupa 

pimpinan, staf atau karyawan biasa. Oleh 

karenanya tingkat efektivitas dan 

produktivitas organisasi akan sangat 

tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Walaupun 

suatu organisasi memiliki peralatan atau 

fasilitas kerja yang modern, namun jika 

tidak ditunjang oleh kualitas sumber 

daya manusia yang memadai, maka akan 

sulit untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan. Untuk melihat hasil 


sumber daya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3. 


Variabel Sumber Daya 


Pelaksana 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

penerima 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

independen 

SB B CB KB TB 

- 8 

1 

(2,1 

%) 

(100,0 

%) 

29 

(60,4 

%) 

- 5 

(50,0 

%) 

- - - 800 

14 

(29,1 

%) 

4 

(40,0 

%) 

3 

(6,3 

%) 

1 

(10,0 

%) 

1 

(2,1 

%) 

4230 

- 830 


Sumber : Hasil penelitian lapangan



21 


bahwa sumber daya yang 








bahwa, pelaksana program UPPKS, 


dan masyarakat independent setuju 

bahwa program ini telah 

diimplementasikan dengan berhasil 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki. 

Dimana keberhasilan ini terlihat dari 

kemampuan aparatur pelaksana program, 

fasilitas yang disediakan dalam 

melaksanakan program, adanya 

pembagian pertanggungjawaban yang 

jelas, adanya teknologi dan sistem 

informasi yang baik dan adanya insentif 

yang diberikan kepada pelaksana 

program. Dengan memiliki sumber daya 

yang memenuhi standart akan 

memberikan dorongan dan motivasi bagi 

para pelaksana program UPPKS kepada 

masyarakat. Oleh karena itu salah satu 

kunci keberhasilan dalam implementasi 

program UPPKS adalah memiliki 

sumber daya yang unggul, sehingga 

proses pelaksanaan dapat lebih mudah 

menuju kesuksesan. 

D. Deskripsi variabel sikap 

Sikap adalah kecenderungan 

seseorang yang bersifat menetap 

terhadap sesuatu objek, orang, kejadian 

atau hal lainnya baik secara negatif 

maupun positif. Dalam memahami 

pergetian sikap, dimaknai terdiri dari 

tiga komponen dasar, yakni komponen 

kognitif atau evaluatif, komponen 

evektif atau perasaan, komponen aksi 

atau sikromotorik. Pendekatan teoritis 

yang dianggap tradisional tentang sikap 

dikenal dengan pendekatan belajar. 

Pendekatan belajar ini memandang sikap 

sebagai kebiasaan sebagaimana halnya 

dengan hal-hal lain yang dipelajari. 

Pendekatan lain, seperti teori insentif 

mengambil sikap terhadap sesuatu maka 

terdapat kecenderungan untuk 

memaksimalkan keuntungan yang akan 

diperolehnya. Setiap suatu masalah 

memiliki keuntungan dan kerugian, 

dimana setiap individu akan mengambil 

sisi yang memberikan keuntungan yang 

lebih besar. Pendekatan kognitif di pihak 

lain keselarasan dan kesesuaian dalam 

mereka dan antara sikap dan perilaku. 

Pendekatan kognitif ini terutama 

menekankan penerimaan sikap yang 

sesuai dengan keseluruhan struktur 

kognitif seseorang. Jadi dalam kerja 

yang diminta adalah penerimaan sikap 

yang sesuai dengan keseluruhan struktur. 

Untuk melihat hasil tanggapan 

responden terhadap variabel sikap dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 


Variabel Sikap 


Pelaksana 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

penerima 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

independen 

SB B CB KB TB 

- 6 

1 

(2,1 

%) 

(75,0 

%) 

29 

(60,4 

%) 

- 5 

(50,0 

%) 

2 

(25,0 

%) 

16 

(33,3 

%) 

4 

(40,0 

%) 

- - 760 

2 

(4,2 

%) 

1 

(10,0 

%) 

- 4245 

- 845 




bahwa sikap yang diimplementasikan 

dalam program usaha peningkatan 

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) 

di Kota Pekanbaru sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan



22 

total skor yang berjumlah 5850 termasuk 

didalam ketegori baik. Kondisi ini 

menjelaskan bahwa, pelaksana program 

UPPKS, masyarakat penerima program 

UPPKS dan masyarakat independent 

setuju bahwa program ini telah 


berdasarkan sikap yang ditunjukkan. 

Dimana keberhasilan ini terlihat dari 

pengetahuan yang dimiliki aparatur 

dalam memgimplementasikan program 

UPPKS, respon yang ditunjukan 

pelaksana program UPPKS, adanya 

insentif yang diberikan bagi para 

pelaksana program UPPKS, adanya 

penghargaan yang diberikan kepada 

pelaksana program UPPKS dan adanya 

intensitas tinggi yang ditunjukkan dari 

para pelaksana program UPPKS. Untuk 

itu dengan memiliki sikap yang baik 

dalam mengimplementasikan program 

UPPKS, akan lebih mempermudah 

memperoleh keberhasilan pelaksanaan 

program. Oleh karenanya keberhasilan 

implementasi program UPPKS juga 

harus didukung oleh sikap yang 

responsif dan kondusif dari para 

pelaksana program tersebut. 

E. Deskripsi variabel struktur 

kelembagaan 

Kelembagaan adalah bagian dari 

kelengkapan negara atau daerah yang 

membenahi pelaksanaan keputusankeputusan 

politik yang dibuat oleh 

lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam 

melaksanakan keputusan-keputusan itu, 

pemerintah bergantung kepada birokrasi. 

Demikian pula pada waktu proses 

pengambilan keputusan, pemerintah 

harus mendasarkan diri pada informasi 

yang diterima melalui birokrasi. Oleh 

karena itu, kelembagaan yang berjalan 

baik merupakan syarat mutlak untuk 

kebijakan pemerintahan yang efektif, 

terutama bagi pemerintahan di negaranegara 

sedang berkembang. Dalam 

kelembagaan terdapat unsur birokrasi 

dalam bentuk tipe ideal, yang merupakan 

cerminan dari tahap rasionalisasi 

manusia modern. Secara umum 

digambarkan bahwa ciri-ciri birokrasi 

adalah pengambilan keputusan secara 

rasional, hubungan-hubungan sosial 

yang bersifat impersonal, tugas-tugas 

yang dijadikan rutin dan sentralisasi 

kekuasaan. Untuk melihat hasil 


struktur kelembagaan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 5. 


Variabel Struktur Kelembagaan 


Pelaksana 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

penerima 

program 

UPPKS 

Masyarakat 

independen 

SB B CB KB TB 

- 7 

1 

(2,1 

%) 

1 

(10,0) 

(87,5 

%) 

32 

(66,7 

%) 

3 

(30,0 

%) 

1 

(12,5 

%) 

11 

(22,9 

%) 

5 

(50,0 

%) 

- - 765 

4 

(8,3 

%) 

1 

(10,0 

%) 

- 4315 

830 




bahwa struktur kelembagaan yang 








bahwa, pelaksana program UPPKS, 


dan masyarakat independent setuju 

bahwa program ini telah 


berdasarkan struktur kelembagaan yang 

dimiliki. Dimana keberhasilan ini terlihat



23 

dari dukungan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru, adanya 

penerapan standart dalam pelaksanaan 

program UPPKS, adanya pembagian 

pelaksanaan tugas dalam program 

UPPKS, adanya komitmen yang 

ditunjukkan dalam pelaksanaan program 

UPPKS dan adanya keinginan yang kuat 

dalam melaksanakan program UPPKS. 

Oleh karenanya apabila struktur 

kelembagaan sudah memiliki dukungan 

dan komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan program yang sudah 

ditetapkan, maka tingkat keberhasilan 

akan lebih mudah diwujudkan. Untuk itu 

struktur kelembagaan memiliki peranan 

yang penting dalam upaya 

merealisasikan program yang ditetapkan, 

sebab struktur kelembagaan ini bisa 

dijadikan wadah bagi menjaring 

dukungan, komitmen dan kemauan dari 

pelaksana dan penerima program. 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, 

keberhasilan implementasi kebijakan 


keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota 

Pekanbaru yang ditinjau dari standartd 

dan tujuan kebijakan, komunikasi, 

sumber daya, sikap dan struktur 

kelembagaan telah berhasil 

diimplementasikan dengan baik. Kedua, 

dari hasil penelitian juga menjelaskan 

bahwa indikator yang paling dominan 

dalam mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan program usaha 


sejahatera (UPPKS) di Kota Pekanbaru 

adalah indikator standart dan tujuan. 

Artinya dalam mengimplementasikan 

standart dan tujuan pada program usaha 

peningkatan dan pendapatan keluarga 

sejahtera (UPPKS), pihak pelaksana 

kebijakan menetapkan standart dan 

tujuannya berdasarkan hasil keputusan 

bersama dari semua pihak. Sehingga 

dalam pelaksanaannya semua pihak yang 

terlibat ikut memberikan partisipasinya 

dalam upaya mensukseskan program 

yang diimplementasikan. Standart dan 

tujuan yang dirumuskan diantaranya 

standart ketepatan waktu pelaksanaan 

program, standart pelayanan dalam 

pelaksanaan program, standart ketelitian 

pelaksanaan program serta standart 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

program. 


Grindle Merike S., 1980., Policy Content 

and Context in Implementation 

Princeton., University Press., New 

Jersey. 

Gunawan Sumodiningrat., 1997., 

Pembagunan Daerah dan 

Pemberdayaan Masyarakat., Bina 

Rena Parawira., Jakarta. 

Nugroho Riat., 2003., Kebijakan Publik 

Formulasi, Implementasi dan 

Evaluasi., PT. Alex Media 

Komputindo., Jakarta. 

Paulus Wirutomo dkk., 2003., 

Paradigma Pembangunan di Era 

Otonomi Daerah., Penerbit Cipruy., 

Jakarta. 

Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996., 

Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan 

dan Implementasi., CSIS., Jakarta. 

Ripley Randel., 1985., Politic Analysis 

in Political Science., Nellson Hall., 

Chicago. 

Sumaryadi Nyoman., 2005., 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Otonom dan Pemberdayaan 

Masyarakat., Penerbit Citra Utama., 

Jakarta.



24 

Sujianto., 2008., Implementasi 

Kebijakan Publik., Penerbit Alaf 

Riau., Pekanbaru. 

Syaukani., 2002., Kebijakan Publik : 

Menggapai Masarakat Madani., 

Mida Pustaka., Yogyakarta. 

Tangkilisan Hassel Nogi., 2003., 

Evaluasi Kebijakan Publik, 

Penjelasan Analisis dan 

Transformasi Pikiran Nagel, 

Balairung & Co., Yogyakarta.

Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya 

SOFIA ACHNES 



Abstrak : Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Sedangkan 

sehat adalah suatu keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun 

tanda-tanda penyakit/kelainan. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalam 

menjalankan kehidupannya, pemerintah berupaya melaksanakan program-program kesehatan masyarakat. 

Pembangunan di bidang kesehatan Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan yang sangat pesat dengan tersedianya sarana kesehatan yang memadai. Jenis pelayanan yang 

diberikan juga bertambah serta akses ke sarana kesehatan dasar sudah dijamin oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru melalui program pengobatan gratis ke puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas menjadi salah 

satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan bagi masyarakat terutama dari masyarakat 

golongan ekonomi lemah. 

Kata kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan dan Program Jankesmas 

Kesehatan adalah investasi dan hak 

fundamental seluruh penduduk, untuk itu 

dibutuhkan suatu sistem yang mengatur 

pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak 

warga negara untuk tetap hidup sehat 

dengan mengutamakan pada pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat yang tidak 

mampu. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk menjamin akses 

penduduk miskin terhadap pelayanan 

kesehatan. Program pelayanan 

kesehatan bagi penduduk miskin telah 

dijalankan pemerintah sejak tahun 1998 

hingga tahun 2004 yang dikenal sebagai 

Jaring Pengaman Sosial Bidang 

Kesehatan. Selanjutnya pada Tahun 

2005 program tersebut diganti menjadi 

Program Asuransi Kesehatan Bagi 

Masyarakat Miskin (Askeskin). 

Perbedaannya, pada Program Askeskin 

bantuan pendanaan tidak salurkan 

langsung kepada pihak rumah sakit, 

namun memakai pengelola dana yakni 

PT.Askes yang membayar rumah sakit 

berdasarkan klaim. 

Mulai 1 September 2008, nama 

Program Askeskin berubah menjadi 

Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas). Perubahan mendasar dari 

sistem Askeskin ke Jamkesmas antara 

lain dana langsung disalurkan dari 

Kantor Pusat Kas Negara (KPKN) ke 

rekening setiap Puskesmas/Rumah Sakit. 

Proses penyaluran dana Jamkesmas 

tersebut yaitu dari Kas Negara (KPKN) 

ke Puskesmas dan jaringannya melalui 

PT. Pos Indonesia atau langsung ke 

rekening Rumah Sakit. Anggaran untuk 

Program Jaminan untuk Tahun 2008 

sebesar Rp 4,6 triliun untuk 76,4 juta 

masyarakat miskin dan hampir miskin 

25

*Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 


26 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

Tahun 2006. 

Pembangunan di bidang kesehatan 

Kota Pekanbaru selama lima tahun 

terakhir ini mengalami peningkatan yang 

sangat pesat dengan tersedianya sarana 

kesehatan yang memadai. Jenis 

pelayanan yang diberikan juga 

bertambah serta akses ke sarana 

kesehatan dasar sudah dijamin oleh 

pemerintah Kota Pekanbaru melalui 

program pengobatan gratis ke 

puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas 

menjadi salah satu sarana pelayanan 

kesehatan yang menjadi pilihan bagi 

masyarakat terutama dari masyarakat 

golongan ekonomi lemah. 

Puskesmas Rejosari merupakan 

salah satu unit kesehatan yang ada di 

Kecamatan Tenayan Raya, Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2007, 

dalam wilayah Kota Pekanbaru terdapat 

sebanyak 14 unit puskesmas. Diantara 

puskesmas yang terdapat di wilayah 

Kota Pekanbaru, Puskesmas Rejosari 

mempunyai jumlah peserta Jamkesmas 

relatif tinggi dengan kunjungan rawat 

jalan terendah. 

Berdasarkan data Profil Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2005, 

jumlah penduduk yang berada di 

Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 

91.431 jiwa, yang terdiri atas 12.468 

KK dimana sebesar 3.126 KK (25,07 %) 

merupakan penduduk miskin dengan 

kunjungan rawat jalan bagi peserta 

Jamkesmas sebanyak 1.808 KK per 

tahun dan rata-rata 4,82 % per bulan. 

Pada tahun 2006 jumlah penduduk 

miskin di Kecamatan Rejosari 

meningkat menjadi 4.382 KK dan 

kunjungan rawat jalan peserta 

Jamkesmas sebanyak 2.441 KK per 

tahun dengan kunjungan rata-rata 4,64 % 

per bulan Selanjutnya pada tahun 2007 

jumlah penduduk miskin menjadi 4.755 

KK dan kunjungan rawat jalan 2.635 KK 

dengan kunjungan rata-rata per bulan 

4,62 % per bulan. 

Dari data jumlah kunjungan rawat 

jalan peserta Jamkesmas di wilayah kerja 

Puskesmas Rejosari di Kecamatan 

Tenayan Raya menunjukkan bahwa 

rata-rata kunjungan peserta Jamkesmas 

masih relatif rendah, karena berdasarkan 

program Jamkesmas yang dicanangkan 

pemerintah diharapkan rata-rata angka 

kunjungan rawat jalan peserta 

Jamkesmas sebesar 15 % per bulan. 

Untuk melihat keberhasilan suatu 

kebijakan, maka sangat bergantung pada 

implementasi kebijakan itu sendiri. 

Dimana, implementasi menyangkut 

tindakan seberapa jauh arah yang telah 

diprogramkan itu benar-benar 

memuaskan. Akhirnya pada tingkatan 

abstraksi tertinggi implementasi sebagai 

akibat ada beberapa perubahan yang 

dapat diukur dalam masalah-masalah 

besar yang menjadi sasaran program. 

Perlu diketahui bahwa mempelajari 

masalah implementasi kebijakan berarti 

berusaha untuk memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu 

kebijakan diberlakukan. Menurut 

Syaukani dkk (2002 : 295) implementasi 

merupakan suatu rangkain aktivitas 

dalam rangka menghantarkan 

kebijaksanaan kepada masyarakat 

sehingga kebijaksanaan tersebut dapat 

membawa basil sebagaimana 

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut 

mencakup, Pertama, persiapan 

seperangkat peraturan lanjutan yang 

merupakan interprestasi dari kebijakan 

tersbut. Kedua, menyiapkan sumber 

daya guna menggerakan kegiatan 

implementasi termasuk didalamnya 

sarana dan prasarana, sumber daya 

keuangan dan tentu saja penetapan siapa 

yang bertanggung jawab melaksanakan 

kebijaksanaan tersebut. Ketiga, 

bagaimana 

menghantarkan



27 

kebijaksanaan secara kongkrit ke 

masyarakat. 

Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, 

tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, 

maka ada dua pilihan langkah yang ada 

yaitu langsung mengimplementasikan 

dalam betuk, program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate 

atau turunan dan kebijakan publik 

tersebut. (Riant Nugroho, 2003 : 158) 

Selanjutnya George C. Edward III 

mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 


1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Sikap para pelaksana (disposisi) 

4. Struktur birokrasi (Sujianto, 2008 : 

38 – 45) 

Maka dari beberapa penjelasan 

tentang implementasi yang telah 

dilakukan, disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan 

kebijakan yang biasanya dalam bentuk 

undang–undang, peraturan- pemerintah, 

peraturan daerah dan program-program 

pemenintah. Dimana dalam aktivitas ini 

bertipa pemyataan tentang tujuan yang 

akan dicapai yang dirancang melalui 

kegiatan-kegiatan administratif yang 

nyata, seperti pendanaan, perencanaan 

dan pengorganisasian. 

Dalam melaksanakan Program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jankesmas) yang merupakan suatu 

kebijakan, diibutuhkan keseriusan pihak 

pelaksana program dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Pelayanan adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau instansi tertentu 

untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan pada masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu ( Thoha, 

2001). 

Menurut Moenir (1995) pelayanan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang 

dengan landasan faktor-faktor material 

melalui sistem prosedur dan metode 

tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kebutuhan orang lain sesuai dengan 

haknya. Selanjutnya Simorangkir (1997) 

mengemukakan bahwa pelayanan 

meliputi segala apa yang dapat membuat 

para pelanggan senang dan tertarik pada 

suatu organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan, dimana pelayanan tersebut 

antara lain : 

1. Menghormati langganan dengan 

ramah 

2. Menghormati tiap kepentingan 

dengan serius dan turut 

mengembangkan pemikiran untuk 

pemecahannya , jika perlu diberikan 

bantuan-bantuan yang nyata. 

Sianipar (1999) mengemukakan 

bahwa pelayanan adalah cara melayani, 

membantu, menyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan 

sseorang atau kelompok. Artinya, yang 

dilayani adalah masyarakat yang terdiri 

dari individu, golongan, organisasi 

(sekelompok organisasi).. Pelayanan 

dapat diartikan pula sebagai suatu cara 

atau teknik memenuhi, menanggapi 

kepentingan kebutuhan dan keluhan 

orang lain. 

Bentuk dan jenis pelayanan 

kesehatan banyak macamnya, namun 

jika disederhanakan secara umum 

dibedakan atas dua macam pelayanan, 

yaitu : 

1. Pelayanan Kedokteran 

Pelayanan kesehatan yang termasuk 

dalam kelompok pelayanan 

kedokteran (medical services) 

ditandai dengan pengorganisasian 

yang dapat bersifat sendiri (solo 

practice) tau secara bersama-sama



28 

dalam suatu organisasi (institution), 

tujuan utamanya untuk 

menyembuhkan penyakit dan 

memulihkan kesehatan, serta sasaran 

terutama untuk perorangan dan 

keluarga. 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

Pelayanan kesehatan yang termasuk 

dalam kelompok pelayanan 

kesehatan masyarakat (public health 

service) ditandai dengan cara 

pengorganisasian yang umumnya 

secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi , tujuan utamanya untuk 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta mencegah penyakit 

serta sasarannya terutama untuk 

kelompok dan masyarakat (Depkes 

RI, 2003) 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) adalah suatu kesatuan 

organisasi fungsional yang langsung 

memberikan pelayanan secara 

menyeluruh kepada masyarakat dalam 

suatu wilayah kerja tertentu dalam 

bentuk usaha-usaha kesehatan pokok 

(Azwar dalam Effendy, 1996). 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu 

wilayah kerja (Depkes RI, 2004) 

Effendy (1998) mengemukakan 

bahwa ada tiga fungsi pokok puskesmas, 

yaitu : 

a) Sebagai pusat pembangunan 

kesehatan masyarakat di wilayahnya 

b) Membina peran serta masyarakat di 

wilayah kerjanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan untuk 

hidup sehat 

c) Memberikan pelayanan kesehatan 

secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah 

kerjanya. 

Notoatmodjo (2003) mengemukakan 

bahwa pencarian pengobatan di 

masyarakat terutama di negara sedang 

berkembang sangat bervariasi, hal ini 

dapat dilihat sebagai usaha untuk 

mengobati sendiri penyakit atau mencari 

pengobatan ke fasilitas-fasilitas 

pelayanan kesehatan modern seperti ke 

puskesmas, perawat, dokter prakrek, 

rumah sakit maupun ke pengobatan 

tradisional seperti dukun, sinshe dan 

lain-lain. 

Program Jaminan Pemeliharaan 

Kesehatan Masyarakat (Program JPKM) 

adalah suatu program jaminan sosial 

yang diberikan kepada masyarakat 

miskin tanpa adanya kewajiban bagi 

masyarakat miskin untuk memberikan 

kontribusi premi atau iuran, dimana 

dalam menentukannya diperlukan seleksi 

atau mean test. 

Program JPKM mulai tahun 2005 

sampai sekarang dilaksanakan melalui 

mekanisme asuransi sosial yang dikelola 

oleh PT.Askes (Persero) yang mulai 

tahun 2006 dikenal dengan Program 

Jamkesmas (Depkes, 2006). Tujuan 

Program Jamkesmas adalah untuk 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan kepada seluruh masyarakat 

miskin dan tidak mampu agar tercapai 

derajat kesehatan masyarakat yang 

optimal secara efektif dan efisien. 

Sasaran program ini adalah masyarakat 

miskin dan tidak mampu di seluruh 

Indonesia yang diperkirakan berjumlah 

60.000.000 jiwa berdasarkan data BPS 

tahun 2006 (Depkes, 2006). 

Manfaat yang disediakan untuk 

peserta Askeskin bersifat komprehensif 

sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan 

kesehatan komprehensif tersebut 

menurut Depkes (2006) meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 

dan jaringannya. 

b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

Peserta program Jamkesmas adalah 

setiap orang miskin dan tidak mampu 

(masyarakat miskin) yang terdaftar dan



29 

memiliki kartu Jamkesmas dan berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

(Depkes, 2006). Dimana tingkat 

pengetahuan masyarakat akan kesehatan 

akan memberikan dampak bagi 

kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan. Tingkat pengetahuan 

seseorang akan mempengaruhi tingkah 

laku seseorang, apabila tingkat 

pengetahuan meningkat, maka 

meningkat pula kesadaran untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan 

kebutuhannya (Pusat Promkes, 2002). 

Menurut Notoatmodjo (2001), 

pengetahuan merupakan kognitif, 

domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan yang mencakup domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan 

yaitu : 

1) Tahu (Know) yang diartikan sebagai 

pengikat suatu materi yang dipelajari 

sebelumnya, ini adalah tingkat 

pengethauan yang paling rendah. 

2) Memahami (Comprehension) yang 

diartikan sebagai kemampuan 

menjelaskan secara besar tentang 

objek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasikan materi tersebut 

secara benar 

3) Aplikasi (Aplication) diartikan 

senagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah 

dipelajari pad ituasi dean kondisi riil 

(sebenarnya). 

4) Analisis adalah suatu kemampuan 

untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalm komponen-komponen, 

tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan masih 

berkaitan satu sama lain. 

5) Sintesis menunjuk kepada suatu 

kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di 

dalam keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi berkaitan dengan 

kemampuam untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. Pengukuran pengetahuan 

dapat dilakukan dengan 

menggunakan angket yang 

menanyakan tentang isi materi yang 

ingin diukur dari subjek penelitian 

atau responden. 

Menurut Notoadmodjo (2003) sikap 

merupakan reaksi atau respon seseorang 

yang masih tertutup terhadap stimulus 

atau objek. Sikap belum merupakan 

tindakan akan tetapi merupakan 

predisposisi tindakan suatu perilaku. 

Sikap merupakan reaksi tertutup. Sikap 

mempunyai tiga komponen yaitu : 

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan 

konsep terhadap suatu objek. 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi 

terhadap objek 

c. Kecendrungan untuk bertindak. 

Lebih lanjut Notoadmodjo (2003) 

mengemukakan bahwa ke tiga 

komponen tersebut secara bersama-sama 

membentuk sikap utuh. Sikap terdiri 

dari berbagai tingkatan, yaitu : 

• Menerima, diartikan bahwa orang 

(objek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek) 

• Merespon, yaitu memberikan 

jawaban bila ditanya, mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan adalah suatu indikasi dari 

sikap. 

• Menghargai, yaitu mengajak orang 

lain mengerjakan atau mendiskusikan 

suatu masalah adalah suatu indikasi 

sikap tingkat tiga. 

• Tanggungjawab atas segala sesuatu 

yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko merupakan sikap yang paling 

tinggi. 

Akses terhadap pelayanan diartikan 

sebagai pelayanan yang diberikan tidak 

terhalang oleh keadaan geografis, sosial, 

ekonomi, budaya dan bahasa. Akses 

geografis dapat diukur dengan 

transportasi, jarak, waktu perjalanan dan



30 

hambatan fisik lain yang yang 

menghalangi seseorang untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

Akses ekonomi berkaitan dengan 

kemampuan memberikan pelayanan 

kesehatan yang pembiayaannya 

terjangkau oleh pasien. Akses sosial 

budaya berkaitan dengan diterimanya 

pelayanan yang dikaitkan dengan nilai 

budaya, kepercayan dan perilaku. 

Aklses bahasa berarti bahwa pelayann 

yang diberikan dalam dialek setempat 

dan dipahami pasien (Depkes,2006). 

Petugas kesehatan mempunyai 

peranan sangat penting dalam 

membverikan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya di puskesmas. 

Peranan petugas mencakup dalam upaya 

preventif, promotif, kuratif dan 

rehabilitatif (Depkes, 2002). 

Peran petugas kesehatan yang 

terwujud dalam sikap dan perilaku 

kesehatan yang merupakan kelompok 

referensi dan perilaku masyarakat yang 

juga mendukung dan memperkuat 

terbentuknya perilaku (Notoadmodjo, 

2003). Pelayanan petugas merupakan 

proses dari semua kegiatan yang 

dilaksanakan secara professional oleh 

tenaga kesehatan (dokter, perawat dan 

profesi lainnya) dan interaksinya dengan 

pasien. baik atau tidaknya pelayanan 

yang diberikan dapat diukur dengan 

berbagai cara dan salah satunya adalah 

dengan dinilai dengan kepuasan pasien 

(Wijono,2002). 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

Puskesmas Rejosari, Kecamatan 

Tenayan Raya , Kota Pekanbaru pada 

bulan Juni 2009 dengan menggunakan 

metoda survei. Responden dalam 

penelitian ini adalah peserta Jamkesmas 

yang datang ke Puskesmas Rejosari 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

Data penelitian bersumber dari 50 

responden . 

Data yang dikumpulkan berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer 

yang dikumpulkan meliputi : variabel 

umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, 

akses pelayanan , pelayanan petugas 

kesehatan serta pemanfaatan pelayanan 

rawat jalan dari responden di Puskesmas 

Rejosari. Data sekunder dikumpulkan 

dari Puskesmas Rejosari, meliputi 

jumlah pegawai dan struktur organisasi 

Puskesmas Rejosari serta data yang 

relevan dengan penelitian. 

Analisis yang digunakan berupa 

analisis deskriptif. Untuk pengujian 

hipotesa penelitian, digunakan tabulasi 

silang (cross tabulation). Untuk 

menentukan pelaksanaan program 

Jamkesmas dalam meningkatkan 

pelayanan kesehatan keluarga miskin 

digunakan indikator keberhasilan dari 

Program Jamkesmas yang dtentukan 

oleh Departemen Kesehatan RI Tahun 

2008 sebagai berikut : 

1. Penerbitan dan Pendistribusian Kartu 

Peserta Jamkesmas 100 %. 

2. Angka utilisasi (visit rate) rata-rata 

15 % per bulan. 

3. Angka rujukan dari PPK I rata-rata 

12 % per bulan. 

4. Rata-rata lama perawatan di Rumah 

Sakit (LOS) 7 hari. 

5. Tingkat kepuasan konsumen minimal 

70 %. 

6. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4 

(90 %), persalinan Nakes (90%) dan 

perawatan bayi baru lahis KN2 

(90%) oleh petugas kesehatan. 

HASIL 

Berdasarkan indikator keberhasilan 

dari Program Jamkesmas yang 

ditentukan oleh Departemen Kesehatan 

RI, pada Tabel 1 disajikan data tentang 

pelaksanaan program Jamkesmas di



31 

wilayah kerja Puskesmas Rejosari, 

Kecamatan Tenayan Raya. 

Dapat dilihat pada tabel 1 

pelaksanaan Program Jamkesmas di 

Puskesmas Rejosari, dimana dari 6 

indikator untuk menentukan 

keberhasilan dari Program Jamkesmas, 

hanya satu indikator yang mencapai 

target Progam Jamkesmas yaitu tingkat 

kepuasan konsumen (pasien jamkesmas) 

yang ternyata mencapai 84 %, 

sedangkan target program Jamkesmas 

adalah minimal 70 %. 

Tabel 1 Pelaksanaan Program 

Jamkesmas di Wilayah Kerja 


Tenayan Raya 

Indikator Pelaksanaan Target 

74 % 100 % 

1. Penerbitan dan 

Pendistribusian 

Kartu Jamkesmas 

2. Angka Utilisasi 

(visit rate) rata-rata 

per bulan. 

3. Angka rujukan dari 

Puskesmas rata-rata 

per bulan 

4. Rata-rata lama 

perawatan di Rumah 

Sakit 

5. Tingkat Kepuasan 

Pasien (Konsumen) 

6. Cakupan 

Pemeriksaan 

Kehamilan (K4) 

7. Cakupan Persalinan 

8. Cakupan 

Pemeriksaan Bayi 

Baru Lahir (KN2) 

5,11 % 

10 % 

5 hari 

84 % 

80,83 % 

76,87 % 

66,53 % 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 

15 % 

12 % 

7 hari 

minimal 

70 % 

90 % 

90 % 

90 % 

Pemanfaatan pelayanan rawat jalan 

yaitu hasil dari proses pencarian 

pelayanan kesehatan yang dilakukan 

pasien Jamkesmas untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan secara gratis di 


Tenayan Raya. Variabel pemanfaatan 

pelayanan rawat jalan dijabarkan ke 

dalam 5 pertanyaan, masing-masing 

pertanyaan diukur dengan 3 pilihan 

jawaban. Distribusi responden menurut 

kategori pemanfaatan pelayanan rawat 

jalan di Puskesmas Rejosari dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Distribusi Responden Menurut 

Kategori Pemanfaatan Pelayanan 

Rawat Jalan di Puskesmas 

Rejosari, Kecamatan Tenayan 

Raya, Tahun 2009 

No. 

1. 

2. 

3. 

Kategori 

Pemanfaatan 

Pelayanan 

Rawat Jalan 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

12 

29 

9 

Persentase 

(%) 

24,00 

58,00 

18,00 

Jumlah 50 100,00 


Berdasarkan data pada Tabel 2. dapat 

dilihat bahwa responden yang 

pemanfaatan pelayanan rawat jalan 

kategori baik sebanyak 12 orang (24 %), 

yang pemanfaatan pelayanan rawat jalan 

kategori cukup baik sebanyak 29 orang 

(58,00 %) dan yang pemanfaatan 

pelayanan rawat jalan kategori kurang 

baik sebanyak 9 orang (18,00 %). 

Berdasarkan nilai persentase yang 

tertinggi, maka dari data pada Tabel 2 

kategori responden dalam pemanfaatan 

pelayanan rawat jalan di wilayah kerja 

Puskesmas Rejosari ternyata termasuk 

ke dalam kategori cukup baik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan pelayanan rawat jalan di 

Puskesmas Rejosari dilihat dari lima 

variabel yaitu : 1). Pengetahuan , 2). 

Sikap, 3). Akses dan 4). Pelayanan 

petugas. Berikut ini rekapitulasi dari



32 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan pelayanan kesehatan 

responden di Puskesmas Rejosari dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 

Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pemanfaatan 

Pelayanan 

Rawat Jalan 

Pengetahuan 

Sikap 

Akses 

Pelayanan 

Petugas 

3 Rekapitulasi Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan 

di Puskesmas Rejosari, Kecamatan 

Tenayan Raya, Tahun 2009 

Baik 

16 

(32,00) 

15 

(30,00) 

34 

(68,00) 

12 

(24,00) 

Kategori 

Cukup 

Baik 

28 

(56,00) 

31 

(62,00) 

11 

(22,00) 

33 

(66,00) 


Kurang 

Baik 

6 

(12,00) 

4 

(8,00) 

5 

(10,00) 

5 

(10,00) 

Total 77 103 20 200 

Rata-rata 19 

(38,00) 

26 

(52,00) 

5 

(10,00) 

Jumlah 

50 

(100,00) 

50 

(100,00) 

50 

(100,00) 

50 

(100,00) 

50 

(100,00) 

Berdasarkan data pada Tabel 3. dapat 

dilihat bahwa sebanyak 19 orang (38,00 

%) dari responden tergolong kategori 

baik faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan pelayanan rawat jalan di 

Puskesmas Rejosari. Sebanyak 26 orang 

(52,00 %) dari responden tergolong 

cukup baik faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan 

rawat jalan, dan sebanyak 5 orang (10,00 

%) dari responden tergolong kurang baik 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelayanan rawat jalan. Berdasarkan 

nilai persentase yang tertinggi, maka dari 

data pada Tabel 3. kategori faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelayanan rawat 

jalan dari responden dalam pemanfaatan 

pelayanan kesehatan rawat jalan di 

wilayah kerja Puskesmas Rejosari 

ternyata termasuk ke dalam kategori 

cukup baik. 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan tentang Kajian Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

di Puskesmas Rejosari, Kecamatan 

Tenayan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Program Jamkesmas di 


Tenayan Raya belum terlaksana 

sesuai dengan target yang ditetapkan 

oleh Departemen Kesehatan RI. 

Pelaksanaan Program Jamkesmas di 


Tenayan Raya, dikaji berdasarkan 6 

indikator yang ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan RI, dengan 

hasil sebagai berikut : 

1. Penerbitan dan Pendistribusian 

Kartu Jamkesmas sebesar 74 % 

2. Angka Utilisasi (visit rate) ratarata 

per bulan sebesar 5,11 % . 

3. Angka rujukan dari Puskesmas 

rata-rata per bulan sebesar 10,00 

%. 

4. Rata-rata lama perawatan di 

Rumah Sakit adalah 5 hari. 

5. Tingkat Kepuasan Pasien 

(Konsumen) sebesar 84 %. 

6. Cakupan Pemeriksaan 

Kehamilan (K4) sebesar 80,83 

%, Cakupan Persalinan sebesar 

76,97 % dan Cakupan Perawatan 

Bayi Baru Lahir (KN2) sebesar 

66,53 %. 

Berdasarkan target yang ditetapkan 

Departemen Kesehattan RI, ternyata 

hanya indikator tingkat kepuasan 

Konsumen (pasien) yang mencapai 

target, sedangkan lima indikator lainnya 

belum mencapai target.



33 

b. Pemanfaatan pelayanan kesehatan 

rawat jalan pasien Jamkesmas di 

wilayah kerja Puskesmas Rejosari, 

Kecamatan Tenayan Raya ternyata 

berada dalam kategori cukup baik. 

c. Variabel yang digunakan untuk 

melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan rawat jalan 

dari pasien Jamkesmas di Puskesmas 

Rejosari terdiri dari faktor 

pengetahuan, sikap, akses terhadap 

pelayanan petugas. Dari ke 

empat faktor-faktor yang 


bagi pasien Jamkesmas, ternyata 

faktor pengetahuan, sikap dan 

pelayanan petugas berada dalam 

kategori cukup baik, sedangkan 

factor akses terhadap pelayanan 

rawat jalan berada dalam kategori 

baik. 

d. Faktor-faktor yang dominan 


bagi pasien Jamkesmas di 


Tenayan Raya adalah factor sikap 

dari pasien Jamkesmas dan faktor 

akses dari pasien Jamkesmas 

terhadap pelayanan rawat jalan. 

e. Hasil analisis tabulasi silang 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara faktor-faktor yang 


dengan pemanfaatan pelayanan rawat 

jalan dari pasien Jamkesmas di 

Puskesmas Rejosari. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelayanan rawat 

jalan dari pasien Jamkesmas di 


Tenayan Raya berada dalam kategori 

cukup baik dan pemanfaatan 

pelayanan rawat jalan dari pasien 

Jamkesmas di wilayah kerja 


Tenayan Raya, juga berada dalam 

kategori cukup baik. 


Azwar, A. 1997. Pengantar 

Administrasi Negara. Penerbit 

PT.Binarupa Aksara. Jakarta. 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia. 2003. Pedoman 

Penyelenggaraan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan 

Keluarga Miskin. Ditjen Bina 

Kemas. Jakarta. 

_____________. 2004. Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Tentang Kebijakan 

Dasar Pusat kesehatan 

Masyarakat. Jakarta. 

_____________. 2006. Pedoman 

Pelaksanaan Pemeliharaan 

Kesehatan masyarakat miskin. 

Jakarta. 

Effendi, N. 1998. Dasar-Dasar 

Keperawatan Kesehatan 

Masyarakat. Penerbit Buku 

Kedokteran EGC. Jakarta. 

Gosperz, V. 1998. Manajemen Kualitas 

Dalam Industri. Penerbit 

PT.Gramedia. Jakarta. 

Kotler, P. 1998. Analisa Perencanaan 

Dan Pengendalian. Penerbit 

Erlangga. Jakarta. 

Ilyas. Y, 2001. Asuransi Kesehatan : 

Utilisasi Manajemen Klain dan 

Fraud. PT. Gramedia Pustaka 

Utama Jakarta. 

Moenir, A.S. 1995. Manajemen 

Pelayanan Umum. Penerbit 

Gunung Agung. Jakarta.



34 

Mueller, D. J. 1990. Mengkur Sikap- 

Sikap Sosial. Ditrejemahkan oleh 

C. Syarifuddin. Fisp Press 

Universitas Pasundan Bandung. 

Notoadmojo. S. 2003. Pengantar 

Pendidikan Kesehatan dan Ilmu 

Perilaku Kesehatan PT. Rineka 

Cipta. Jakarta. 

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus 

Umum Bahasa Indonesia. 

Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 

Prasetio. B. dan Lina M,J. 2005. Metode 

Penelitian Kuatitatif. PT. Askes 

Raja Grafindo persada. Jakarta. 

Sianipar, J.R.G. 1999. Manajemen 

Pelayanan Masyarakat. LAN 

Republik Indonesia. Jakarta. 

Simorangkir. 1997. Etiket Perbankan. 

Penerbit Idhil. Jakarta. 

Sugiono. 2005. Metode Penelitian 

Administrasi. Penerbit 

CV.Alfabeta. Bandung. 

Sukirno, H.E. 1998. Pelaksanan 

Pelayanan Jasa. Penerbit 

Erlangga. Jakarta. 

Thoha, M. 2001. Perilaku Organisasi. 

Penerbit Grafindo Persada. 

Jakarta. 

Tjiptono, F. 2002. Total Quality 

Manajemen. Penerbit Andy 

Offset. Yogyakarta.

Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan 

Pemerintah Daerah Propinsi Riau 

YASIR 



Abstrak : Tujuan dari penilitian ini adalah untuk meneliti perencanaan komunikasi iklan yang bidang 

pemerintahan di Propinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui 

suatu studi kasus. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik porposive 

sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Semua aktivitas komunikasi dari pemerintah Propinsi Riau 

ditangani oleh Bagian Hubungan Masyarakat. Iklan-iklan itu digunakan untuk mempromosikan kebijakan 

di bidang pemerintahan, program kerja dan juga beberapa kejadian yang dikerjakan oleh pemerintah. 

Iklan-iklan di bidang pemerintahan dapat ditemukan di dalam papan reklame dan media massa seperti 

televisi, radio, surat kabar, suara pembaca, situs web dan sebagainya. Iklan-iklan di bidang pemerintahan 

tidak dirancang sembarangan karena iklan tersebut banyak memberikan aspek pengaruh kepada 

lingkungan masyarakat. Pengaruh utama dalam perencanaan iklan adalah pola-pola kerja dari aparatur 

dan program kerja kepala daerah. Oleh karena itu, masih terlihat kebanyakan masyarakat yang kurang 

menghiraukan media iklan yang disampaikan oleh pemerintah dalam upaya memberikan informasi 

kepada masyarakat. 

Kata kunci : Perencanaan Komunikasi, Media, Iklan, dan Pemerintah 

Komunikasi merupakan suatu aspek 

yang sangat penting bagi keberhasilan 

suatu organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Bila perusahaan swasta 

melakukan komunikasi untuk promosi 

produk-produk atau jasa-jasa yang 

dihasilkan, pemerintah juga melakukan 

komunikasi untuk promosi kebijakan 

agar dapat diketahui dan diterapkan di 

masyarakat. Keduanya mempunyai 

prinsip yang sama yaitu agar segala 

produk yang dihasilkan dapat diketahui 

oleh masyarakat dan khalayak sebagai 

target dari proses komunikasi yang 

dilakukan, dan selanjutnya dapat 

dikonsumsi ataupun diadopsi. 

Produk kebijakan pemerintah yang 

sangat besar dari pemerintah Provinsi 

Riau adalah kebijakan, program 

pembangunan dan visi Riau 2020. Usaha 

yang dilakukan untuk 

mengomunikasikan visi tersebut di 

antaranya dengan menggunakan media 

komunikasi, seperti: televisi, koran, dan 

juga papan pengumuman (billboard) 

yang banyak ditemui di persimpangan 

jalan, pinggiran jalan-jalan utama 

maupun di tempat umum lainnya. Di 

samping itu, saluran komunikasi lainnya 

juga dilakukan seperti penggunaan 

metode humas (pers release, periklanan, 

pameran dll), komunikasi publik , 

seminar, workshop, dan lain sebagainya. 

Pemilihan media dan saluran komunikasi 

tersebut adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk menyampaikan 

kebijakan dan program-program 

pembangunan. 

Umumnya media komunikasi iklan 

yang dipilih dan dibuat oleh pemerintah 

Provinsi Riau tersebut tidak banyak 

menarik perhatian masyarakat. Hal ini 

sangat berbeda bila dibandingkan 

dengan iklan swasta secara umumnya 

yang bersifat komersil yang memiliki 

35

*Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan 


36 

daya tarik di kalangan khalayak. 

Sebaliknya, iklan-iklan yang dibuat dan 

milik pemerintah sangat kontras dengan 

iklan swasta. Kebanyakan iklan produk 

pemerintah cenderung kurang menarik, 

banyak memakai kata-kata, pilihan 

warna yang tidak menarik perhatian, 

lebih banyak menampilkan tokoh 

pemimpinnya dan umumnya penempatan 

media iklan tersebut kurang tepat sama 

sekali. Tampilan media iklan pemerintah 

tersebut dapat terlihat dari sosialisasi 

program-program pembangunan 

pemerintah dalam media billboard. Iklan 

pemerintah lebih kompleks 

dibandingkan dengan iklan swasta yang 

komersil. Kompleksitas media iklan 

layanan masyarakat milik pemerintah 

mencerminkan banyaknya kepentingan 

politik, minimnya kreatifitas 

pengembangan ide iklan, dan 

keterbatasan sumber daya manusia yang 

berkeahlian. 

Realitas media iklan pemerintah 

tidak hanya didasarkan pada iklan 

billboard di atas saja, akan tetapi juga 

pada beberapa penggunaan media-media 

lain yang banyak dijumpai baik media 

cetak maupun media elektronik. Ada 

banyak hambatan dalam proses 

komunikasi untuk menyampaikan pesan 

tersebut sehingga komunikasi tidak 

efektif. Bila media komunikasi tidak 

efektif, tujuan yang diharapkan dari 

sebuah komunikasi pasti tidak akan 

tercapai. 

Komunikasi pemerintah ke 

masyarakat sangat tergantung pada 

kemampuan pemerintah dalam 

mengelola komunikasi dan menagkap 

aspirasi masyarakatnya. Tentunya dalam 

hal ini termasuk pengelolaan iklan-iklan 

pemerintah. Bentuk dan pesan media 

komunikasi pemerintah dalam 

memasarkan ide atau gagasan kebijakan 

patut menjadi perhatian masyarakat. 

Karena itu semua menyangkut 

kepentingan publik dan kepentingan 

masyarakat. Dana masyarakat yang 

dipakai akan sia-sia saja untuk 

pembuatan iklan dan proses komunikasi 

tersebut jika tidak mendatangkan hasil 

nyata perubahan di masyarakat. 

Proses perencanaan periklanan 

adalah sebuah proses tersendiri dalam 

fungsi pemasaran produk atau jasa 

bahkan tentang kebijakan. Terkait 

dengan ini, Lee dan Jhonson (2004 : 

156) menguraikan enam langkah 

perencanaan periklanan. Pertama, 

mengulas rencana pemasaran. Kedua, 

analisis situasi internal dan eksternal 

perusahaan (organisasi). Ketiga, 

menentukan tujuan periklanan. Keempat, 

mengembangkan dan melaksanakan 

strategi periklanan atau kreatif yang 

mencakup : khalayak sasaran, konsep 

produk atau jasa, media periklanan dan 

pesan periklanan. Kelima, 

mengembangkan dan melaksanakan 

strategi media; dan keenam, 

mengevaluasi efektifitas periklanan. 

Masalah utama penelitian ini adalah 

bagaimana memaksimalkan perencanaan 

komunikasi iklan Pemerintah Provinsi 

Riau. Oleh karena itu, penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan. Pertama, 

untuk mengetahui perencanaan 

komunikasi iklan-iklan pemerintah 

Provinsi Riau. Kedua, untuk 

menganalisis media-media komunikasi 

iklan yang digunakan pemerintah 

Provinsi Riau dalam mempromosikan 

program pembangunan. Ketiga, untuk 

menjelaskan efektifitas media 

komunikasi iklan yang digunakan oleh 

pemerintah Provinsi Riau dalam 

menyosialisasikan 

program 

pembangunan. 

Urgensi penelitian ini adalah agar 

dapat memberikan sumbangan berupa 

temuan-temuan baru bagi ilmu 

komunikasi khususnya bidang 

manajemen komunikasi. Penelitian ini



37 

diharapkan berguna untuk memberikan 

kontribusi dan bahan rekomendasi dalam 

setiap proses pengambilan keputusan 

dan penetapan strategi, kebijakan, dan 

tindakan komunikasi yang tepat, 

khususnya dalam memperbaiki 

perencanaan komunikasi dalam 

pembuatan media komunikasi iklan 

pemerintah. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bodgan 

dan Taylor (dalam Moleong, 2000 : 3) 

metode kualitatif ini merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar individu tersebut 

secara holistik (utuh atau menyeluruh). 

Selain itu, penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif 

dengan tradisi penelitian studi kasus. 

Creswell (1998 : 61) dan Yin (1981 : 23) 

menjelaskan bahwa studi kasus 

merupakan penelitian empiris yang 

menyelidiki dan menguraikan fenomena 

kontemporer dalam konteks kehidupan 

nyata, ketika batasan antara fenomena 

dan konteks tidak terbukti secara jelas, 

dengan menggunakan berbagai sumber 

termasuk observasi, wawancara, materi 

audio-visual, dan dokumen atau laporan. 

Dalam hal ini, peneliti studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin 

data mengenai subjek yang diteliti 

melalui sumber-sumber tersebut. 

Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan interaksi simbolik. Meskipun 

interaksionisme simbolik merupakan 

perspektif teoritis, namun ia bisa 

sekaligus menjadi orientasi metodologis. 

Mulyana (2001 : 148) mengatakan 

bahwa interaksionisme simbolik 

termasuk ke dalam salah satu dari 

sejumlah tradisi penelitian kualitatif 

yang berasumsi bahwa penelitian 

sistematik harus dilakukan dalam suatu 

lingkungan yang alamiah alih-alih 

lingkungan yang artifisial seperti 

eksperimen. 

Subjek penelitian ini adalah pegawai 

pemerintah yang berada di bagian 

kehumasan dan bagian yang terkait 

dengan komunikasi pemerintah, serta 

beberapa masyarakat dan wartawan. 

Pemilihan informan dilakukan dengan 

menggunakan teknik sampel purposif. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah 

optimasi perencanaan komunikasi iklan 

pemerintah Provinsi Riau. 

Terkait dengan ini, adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dalam upaya memperoleh 

data yang akurat tentang penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan 

informan. Dalam penelitian ini 

wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam (in-depth 

interview) atau wawancara tak 

tersetruktur. Wawancara tak terstruktur 

ini mirip dengan percakapan informal 

(Mulyana, 2002 : 180 - 181). Maksud 

mengadakan wawancara menurut di sini 

antara lain: mengkontruksikan mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, tuntunan, kepedulian, dan lainlain. 

Wawancara juga dilakukan dengan 

maksud untuk memverifikasikan dan 

khususnya untuk menentukan keabsahan 

data dari apa yang telah dan akan 

diobservasi. Untuk medukung dan 

memperkuat, peneliti juga menggunakan 

teknik dokumentasi, ini dilalukan dengan 

menganalisis beberapa dokumen seperti 

berita koran, artikel majalah, brosur, 

buletin, dan foto-foto. 

Analisis dan pembahasan dilakukan 

dengan menggunakan metode 

komparatif atas hasil wawancara dengan 

informan, analisis dokumen serta 

sekaligus membandingkan dengan hasil



38 

observasi yang dilakukan. Menurut 

Miles dan Huberman (1992 : 16) bahwa 

analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata, yang biasanya disusun 

kedalam teks yang diperluas. Data yang 

diperoleh dari lapangan dilakukan 

analisis melalui tahap-tahap : 

kategorisasi dan mereduksi data, data 

yang dikelompokkan selanjutnya disusun 

dalam bentuk narasi-narasi, melakukan 

interpretasi pada data dan pengambilan 

kesimpulan berdasarkan narasi. Metode 

penelitian ini didasarkan pada analisis 

data kualitatif yang merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang dan terusmenerus. 

Untuk mendapatkan keabsahan data 

(data trustworthiness) maka diperlukan 

teknik pemeriksaan sesuai kondisi yang 

ada. Pelaksanaan teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu 

antara lain adalah adanya derajat 

kepercayaan / kredibilitas (Moleong, 

2000 : 173). Teknik untuk memeriksa 

atau mengukur tingkat kredibilitas 

penelitian ini maka peneliti 

menggunakan beberapa hal: 1) 

ketekunan pengamatan; 2) triangulasi; 

dan 3) pengecekan sejawat, melalui 

diskusi dengan tim peneliti. 

HASIL 

1. Perencanaan Komunikasi Iklan 

Pemerintah Provinsi Riau 

Sebagian besar kegiatan komunikasi 

Pemerintah Provinsi Riau lebih banyak 

dilakukan dengan pendekatan 

kehumasan dan beberapa kegiatan 

komunikasi dengan melalui periklanan. 

Pesan-pesan yang disampaikan 

pemerintah melalui iklan umumnya 

adalah adalah promosi kebijakan tentang 

visi Riau 2020, program pembangunan, 

kasus penaggulangan kebakaran hutan, 

ketahanan pangan, kasus penanganan 

narkoba, kasus Flu burung, termasuk 

promosi kegiatan-kegiatan seperti 

Sukseskan PON XVIII di Riau, Riau 

Expo, atau ucapan selamat gubernur 

ketika Ulang Tahun Riau atau Republik 

Indonesia, Idul Fitri atau Idul Adha, dan 

lain sebagainya. Pilihan media 

komunikasi iklan yang dibuat oleh 

pemerintah Provinsi Riau untuk 

menyampaikan program-program 

tersebut adalah dengan melalui media 

luar ruang dan hanya beberapa dengan 

media televisi atau radio lokal. 

Hampir semua kegiatan komunikasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Riau dipusatkan pada bagian hubungan 

masyarakat. Memang ada dinas-dinas 

atau satuan kerja Pemerintah Provinsi 

Riau yang membuat iklan, namun 

umumnya selalu dilakukan koordinasi 

dengan bagian Humas di pemerintahan 

provinsi. Seperti Dinas Perikanan 

Pewmprov. Riau membuat iklan ”Makan 

Ikan” dengan sasaran komunikasi anakanak 

yang diperankan oleh Fahri 

Semekot. Iklan lainnya adalah promosi 

pemerintah melalui Dinas Pemuda dan 

Olah Raga Provinsi Riau tentang 

Sukseskan PON ke XVIII di Provinsi 

Riau, dan lain-lainnya. 

Dalam hal ini, sebagai institusi yang 

banyak berperan dalam menangani 

sebagian besar komunikasi pemerintah 

provinsi, bagian humas selalu 

berhubungan dengan dinas dan satuan 

kerja lainnya. Bila ada dinas yang mau 

berencana membuat iklan sesuai 

kebutuhannya, bagian humas ini hanya 

menambahi beberapa pesan atau bahkan 

cukup sekedar berkoordinasi saja. 

Keberadaan bagian ini didasarkan pada 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 

tentang pembentukan, susunan 

organisasi dan tata kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau. Bagian ini 

mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan, pekerjaan dan kegiatan 

penyediaan dukungan dan bantuan 

dalam rangka membina hubungan 

pemerintah daerah dengan masyarakat,



39 

hubungan dengan pers, publikasi dan 

dokumentasi, menciptakan komunikasi 

dua arah dan kerjasama yang serasi dan 

dinamis dengan masyarakat, memantau 

dan menampung aspirasi dan opini yang 

berkembang dalam masyarakat, 

memberikan keterangan pers sesuai. 

Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, bagian humas mempunyai 

beberapa subbagian lebih kecil yaitu: 

subbagian hubungan masyarakat, 

subbagian hubungan pers, subbagian 

publikasi dan dokumentasi, dan 

subbagian khusus. Sub-bagian khusus ini 

juga sering melakukan kegiatan lelang 

berkaitan proyek yang ada di Biro 

Pemerintahan dan Humas. Pelelangan ini 

terkait dengan kegiatan dan proyek yang 

dilakukan oleh Bagian Humas 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

Kegiatan dan proyek ini adalah terkait 

dengan pembuatan even-even atau media 

komunikasi atau iklan yang diperlukan 

pemerintah provinsi. 

Sebagai ujung tombak, bagian humas 

paling bertanggung jawab dan berperan 

untuk mengkomunikasikan semua pesanpesan 

termasuk memilih medianya. 

Namun kenyataanya adalah pilihan 

saluran dan media pemerintah tidak 

memiliki daya tarik masyarakat. Hal ini 

tentu sangat berbeda bila dibandingkan 

dengan iklan-iklan swasta yang secara 

umumnya yang bersifat komersil yang 

memiliki daya tarik di kalangan 

khalayak. Iklan produksi perusahaan 

swasta kebanyakan menggunakan 

billboard didesain dalam bentuk warna 

yang menarik, isi pesan padat, 

menggunakan sedikit kata, ditulis 

dengan huruf berukuran besar, sehingga 

mudah dibaca dari jarak jauh dan 

ditempatkan di lokasi yang sangat 

strategis. 

Ini sangat berbeda dengan iklan 

pemerintah yang kurang menarik 

tampilannya. Oleh karena itu, iklan-iklan 

pemerintah sangat kontras dengan iklan 

swasta. Kebanyakan iklan-iklan produk 

pemerintah apakah media luar ruang atau 

media dalam ruang memiliki desainnya 

kurang menarik, pesannya tidak jelas, 

memakai bayak kata-kata, terkadang 

tulisan dibuat dengan ukuran kecil, 

pilihan warna kurang menarik perhatian, 

lebih banyak menampilkan pemimpin 

daerah dengan foto yang besar, dan 

tempat media iklan tersebut kurang 

strategis. 

Diantara contoh iklan pemerintah 

yang bisa ditemukan adalah billboard 

besar yang memiliki pesan “Mari 

Sukseskan Pekan Olahraga Nasional 

(PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi 

Riau. Iklan ini memiliki dua versi 

dengan dominasi gambar Gubernur Riau 

Rusli Zainal yaitu versi gubernur berbaju 

putih dengan mengangkat dua tangan 

dan gubernur berbaju kuning dengan 

mengepalkan tangan. Kedua-duanya 

lebih terkesan menonjolkan ketokohan 

sang gubernur dibanding penonjolah 

terhadap pesan PON itu sendiri. Nama 

Gubernur HM Rusli Zainal di bawah 

fotonya ditulis dengan warna yang 

sangat jelas. 

Tegasnya, keberadaan dan 

kemunculan media iklan-iklan 

pemerintah tersebut lebih mencerminkan 

banyaknya kepentingan dan pengaruh 

yang terkandung di dalamnya. Media 

iklan minim kreatifitas pengembangan 

ide, staf humas dan sumber daya 

manusia yang berkeahlian atau mahir 

dalam merancang dan membuat iklan 

sangat terbatas. Sehingga tidak heran 

iklan yang dibuat tampil dengan apa 

adanya. Oleh karena itu, berbagai faktor 

tersebut sepertinya membuat media iklan 

pemerintah sedikit lebih kompleks dalam 

produksinya dibandingkan milik swasta. 

Berkaitan dengan ini, iklan-iklan 

komunikasi atau promosi pemerintah 

Provinsi Riau tentang kebijakan dan 

program pembangunan lebih cenderung



40 

bermuatan pesan politis. Ini banyak 

ditemukan terutama pada masa-masa 

akhir priode pertama kepemimpinan 

Gubernur Rusli Zainal. Kebijakan 

pemerintah terlihat dari banyaknya dana 

yang mengucur di bagian Humas 

Pemerintah Provinsi Riau, dan juga di 

bagian humas di masing-masing satuan 

kerja di Pemerintah Provinsi Riau. 

Dalam hal ini, Kepala Biro Humas dan 

Pemerintahan Provinsi Riau menjelaskan 

bahwa bila pada era Rusli Zainal 

anggaran untuk Biro Humas saja dalam 

setahun sekitar 18 miliar rupiah, namun 

pada masa peralihan ke Wan Abu Bakar 

Cuma dianggarkan 5,4 miliar saja 

(wawancara, Zulkarnain, 23 September 

2009). 

Tidak heran bila pada masa-masa 

periode menjelang pencalonan Rusli 

Zainal menjadi gubernur untuk priode 

kedua, banyak bertebaran media-media 

komunikasi yang umumnya banyak 

menampilkan gambar sang gubernur, 

namun intensitas media ini sangat 

berkurang jumlahnya ketika Wan Abu 

Bakar menggantikan dan saat Rusli 

Zainal sudah terpilih sekarang ini. 

Sehingga banyak sekali pada waktu itu 

media iklan-iklan seperti billboard atau 

baliho dapat ditemukan di persimpangan, 

pinggir jalan, dan tempat-tempat umum 

lainnya. Begitu juga dengan media 

massa yang ada di Riau baik yang di 

media cetak maupun yang elektronik 

semuanya memberitakan kegiatan sang 

gubernur. 

Kegiatan komunikasi ini sangat 

terstruktur dan kadang tanpa disadari 

oleh pegawai di humas maupun di 

masyarakat. Untuk menjelaskan ini, ada 

struktur dan pola pengaruh antara 

pegawai dan pembuat iklan dengan sang 

gubernur, yang nantinya mempengaruhi 

iklan yang dihasilkan. Pertama, pola 

hubungan yang bersifat untuk mencari 

perhatian atau mencari muka, bawahan 

memiliki inisiatif. Bawahan lebih aktif 

daripada atasan. Kedua, pola kebiasaan 

dan mengikuti aturan sebagai pelayan 

pemimpin. Pegawai melakukan karena 

sebuah kewajiban atau merupakan tugas 

yang harus dilaksanakan. Jadi 

hubungannya adalah memberikan 

pelayanan terhadap atasan atau 

pemimpin. Bawahan berbuat karena 

permintaan pemimpin, maka ia harus 

melakukan pekerjaan seperti apa adanya. 

Oleh karena itu, pola hubungan 

antara atasan (gubernur) dengan 

pembuat iklan mempengaruhi iklan-iklan 

yang dihasilkan. Implikasinya adalah ke 

proses perencanaan kegiatan komunikasi 

atau periklanan yang dilakukan oleh 

pemerintah Provinsi Riau. Secara 

struktural, disadari atau tidak, pengaruh 

institusi dan pemimpin sangat 

mendominasi semua bentuk komunikasi 

yang dihasilkan oleh bawahannya. 

Termasuk dalam hal ini adalah iklaniklan 

yang dihasilkan dan dibuat oleh 

pegawai pemerintah. Bahkan yang 

dibuat biro iklan atau media massa pun 

banyak diintervensi oleh kepentingan 

kekuasaan, seperti halnya dominasi 

gambar Gubernur Provinsi Riau yaitu 

Rusli Zainal dalam semua media yang 

ada. 

Di sisi yang lain, iklan-iklan 

produksi pemerintah sering juga muncul 

di stasiun televisi swasta lokal RTv dan 

televisi publik lokal TVRI Pekanbaru. 

Seperti halnya iklan Dinas Perikanan 

yang menampilkan model Fakhri 

Semekot yang berperan sebagai anak 

kecil. Pesan iklan tersebut adalah untuk 

mengajak anak-anak untuk rajin makan 

ikan. Padahal pesan iklannya adalah 

dengan makan ikan membuat anak 

tumbuh sehat dan pintar. Namun bintang 

atau modelnya adalah seorang yang 

memiliki tubuh kecil dan pendek yang 

hanya memiliki tinggi semester kotor 

(SemeKot). Sehingga iklan ini sering 

dimaknai masyarakat, orang yang rajin



41 

makan ikan saja tubuhnya tidak mau jadi 

lebih besar. 

Dalam hal ini, Biryanto Staff Humas 

Provinsi Riau, menjelaskan bahwa kami 

jarang bahkan tidak pernah melakukan 

analisis sampai begitu mendalam hanya 

untuk pembuatan iklan-iklan tertentu 

atau penyampaian pesan untuk kegiatankegiatan 

khusus. Lagi pula media iklan 

yang dibuat oleh dinas-dinas yang ada di 

provinsi umumnya hanya untuk 

mengkoordinasikan dan meminta 

persetujuan saja (wawancara Biryanto, 

20Agustus 2009). 

Proses komunikasi dalam pembuatan 

iklan umumnya tidak dengan melakukan 

analisis masalah dan khalayak dengan 

disertai pengumpulan data dengan baik. 

Sehingga terlihat hasil media iklan yang 

dibuat terkesan asal-asalan. Memang 

iklan di billboard umumnya tidak 

berlangsung lama, pemajangannya 

sekitar dua mingggu yaitu seminggu 

sebelum acara dan seminggu sesudah 

acara. Paling lama rata-rata 3 bulan 

untuk beberapa baliho-baliho tertentu. 

Namun demikian sebenarnya ada yang 

lebih dari setahun media yang dipajang, 

seperti yang dapat ditemukan di 

persimpangan jalan Garuda Sakti. 

Billboard ini berbentuk segi tiga, 

memiliki warna kusam dengan isi pesan 

tentang Visi Riau 2020. Billboard yang 

dipersimpanan seperti ini mestinya lebih 

besar, atau kalau ingin menarik perhatian 

mestinya harus dengan warna yang 

menarik. Bila melihat billboard ini 

terkesan pemerintah, dalam hal ini 

Humas tidak melakukan proses evaluasi 

untuk meperbaiki iklan dan media yang 

telah digunakan. Padahal media iklan 

seperti ini memiliki pesan yang sifatnya 

jangka panjang dan berkelanjutan. 

Iklan yang memiliki misi untuk 

jangka panjang, mestinya lebih ditangani 

dan dikelola dengan baik dari pada 

iklan-ilan yang bersifat temporer untuk 

acara atau even-even khusus saja. Iklan 

di media massa pun sangat standar dan 

biasa. Seperti di media massa cetak 

umumnya menggunakan prosedur yaitu: 

Humas buat surat order ke media massa 

cetak terkait, kemudian media memuat 

pesan iklan dan/atau memberitakannya, 

setelah itu baru media bersangkutan 

memberikan tagihan ke Humas 

Pemerintah Provinsi Riau yang 

prosesnya dengan mengajukan bukti 

nota pembayaran ke bapak Sekretaris 

Daerah (Sekda). 

2. Media-media Komunikasi Iklan 


Media komunikasi yang digunakan 

oleh pemerintah Provinsi Riau sangat 

bervariasi namun masih sangat terbatas. 

Dominasi media iklan pemerintah adalah 

dengan media luar ruang , menggunakan 

bilboard yang umumnya dipajang di 

jalan-jalan utama ataupun di beberapa 

tempat yang sesuai berdasarkan 

wewenang yang dimiliki. Dalam hal ini, 

banyak media komunikasi yang bisa 

digunakan sebagai media alternatif 

(media kecil dan sederhana) seperti: 

bros, baju kaos, brosur, pin, stiker dan 

lain sebagainya. Intinya pesan iklan atau 

komunikasi yang akan disampaikan 

dapat mudah diterima karena perbedaan 

media yang digunakan. Media-media 

seperti ini ini dapat diberikan setelah 

kegiatan acara-acara khusus pemerintah 

untuk dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat sesuai tema-tema 

pembangunan yang ada. 

3. Media Luar Ruang 

Media luar ruang yang digunakan 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk 

iklan yaitu billboard atau baliho. 

Umumnya billboard atau baliho tersebut 

didesain oleh subbagian publikasi dan 

dokumentasi yang dalam mencetaknya



42 

diserahkan pada percetakan. Baliho dan 

spanduk yang dibuat Humas Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau berisi kebijakan 

dan program-program Pemerintah 

Provinsi Riau, akan tetapi dalam 

kenyataanya baliho yang dibuat lebih 

banyak menampilkan profil gubernur 

dibandingkan pesan utamanya. Humas 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau 

memang lebih cenderung 

mengkomunikasikan profil gubernur, 

karena Sekretariat Daerah Provinsi Riau 

bertugas untuk membantu gubernur 

dalam menjalankan pemerintahan dari 

atasan. 

Lokasi pemasangan baliho banyak 

ditemukan antara lain di halaman 

pelataran parkir kantor gubernur, di 

samping Balai Dang Merdu, di Jalan 

Diponegoro, di Sekitar jalan Sudirman, 

pertigaan menuju bandara, dan masih 

banyak lagi. Baliho ini akan banyak 

ditemukan khususnya pada even-even 

khusus yang diselenggarakan Pemerintah 

Provinsi Riau seperti pada Riau Expo 

atau acara dan program khusus lainnya. 

Pemasangan baliho atau bilboard 

umumnya bersifat sementara, setelah 

kegiatan selesai dilakukan maka baliho 

akan dilepas kembali. Hanya sedikit 

baliho atau bilboard yang bersifat 

permanen, seperti yang berisikan Visi 

Riau 2020 dan himbauan-himbauan 

penting yang dipasang untuk menjaga 

area kehutanan, anti narkoba dsb. Baliho 

yang dibuat oleh Humas Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau selain 

menampilkan kebijakan pemerintah juga 

menampilkan kegiatan yang 

dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Provinsi Riau. 

4. Media Massa (televisi, radio dan 

koran) 

Sebagian dari iklan-iklan pemerintah 

ada yang dimuat di beberapa media lokal 

seperti di RTv dan TVRI Riau atau 

radio-radio lokal. Sebagian besar iklan 

yang disiarkan oleh media-media 

tersebut dibuat sendiri oleh Humas 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau. 

Namun demikian ada yang dibuat 

dengan cara menjalin hubungan 

kemitraan dengan media massa, baik 

media cetak dan media elektronik 

bahkan dalam lingkup media nasional. 

Seperti Iklan Dinas Kehutanan Provinsi 

Riau mempercayakan iklannya kepada 

Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 

Pekanbaru, dan untuk pembuatannya 

diserahkan kepada Radio 90,1 FM 

tersebut. 

Hubungan kemitraan yang dijalin 

Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau 

dengan pihak pers dilaksanakan agar 

media massa dapat menyebarluaskan 

informasi mengenai aktivitas, kebijakan, 

dan program Pemerintah Provinsi Riau 

kepada masyarakat. Humas memberikan 

data dan informasi berupa agenda 

gubernur dan wakil gubernur, release 

kegiatan gubernur, pidato gubernur, 

dokumentasi berupa foto dan video 

kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk 

Iklan seperti ini dibayar dalam bentuk 

kontrak sesuai waktu, seperti ditemukan 

di ”Pro Riau” dalam Riau Pos. 

Pemerintah tidak banyak membuat 

media iklan untuk mengkomunikasikan 

kebijakan, melainkan lebih banyak 

dengan menjalin kerjasama dengan 

wartawan sebagai mitra kerja dari 

Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga 

mereka juga sering mendapatkan 

fasilitas seperti uang saku dan 

penyediaan transportasi untuk kegiatan 

peliputan. Berkaitan dengan dengan ini, 

pemerintah menganggarkan dana yang 

cukup besar untuk kegiatan-kegiatan 

yang berguna menjalin hubungan baik 

dengan media pers. 

5. Website 

Humas Sekretariat Daerah Provinsi 

Riau pada awal tahun 2008 membuat 

sebuah website yaitu 

www.humasriau.com yang berisi release



43 

mengenai kegiatan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Riau, galeri foto, pidato 

gubernur, peraturan daerah dan 

tanggapan masyarakat. Release dan 

galeri foto yang ada pada website humas 

tersebut berisi informasi mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Provinsi Riau terutama 

Gubernur Riau. Dalam hal ini isi pesan 

pemerintah tidak hanya dalam bentuk 

iklan, namun lebih banyak memuat 

dalam bentuk berita dan release. 

6. Efektifitas dan Optimasi Media 

Komunikasi Iklan Pemerintah 

Provinsi Riau 

Media memiliki kekuatan yang 

sangat besar dalam mempengaruhi citra 

dan pola pikir masyarakat. Pemilihan 

dan pengguaan media iklan dalam 

penyampaian pesan-pesan pembangunan 

dan promosi kebijakan pemerintah akan 

lebih efektif jika disampaikan dengan 

benar. Realitas keberadaan iklan 

pemerintah tidak banyak menarik 

perhatian masyarakat apalagi untuk 

membangkitkan kesadaran masyarakat. 

Dengan kata lain, iklan pemerintah tidak 

dibuat secara maksimal. 

Kurang optimalnya media iklan 

pemerintah ini mengindikasikan ada 

banyak hambatan dalam proses 

perencanaan komunikasi iklan. Otomatis 

komunikasi yang disampaikan menjadi 

tidak efektif. Bila media tidak efektif, 

tentu tujuan yang diharapkan dari sebuah 

rencana komunikasi pasti tidak akan 

efektif. Tempat tidak pada lokasi yang 

strategis dan pesan kurang didesain 

dengan baik juga akan mempengaruhi 

keberhasilan iklan. Selain itu, iklan tidak 

akan efektif jika tidak pernah dilakukan 

evaluasi. 

Minimnya dampak yang ditimbulkan 

media komunikasi iklan pemerintah di 

masyarakat merupakan indikasi kurang 

efektifnya iklan pemerintah. Banyak 

media seperti iklan pemerintah hanya 

sekedar proyek, terkesan dibuat asalasalan. 

Media iklan pemerintah ini 

adalah menyangkut kepentingan publik 

dan kepentingan masyarakat. Dana yang 

digunakan adalah dana negara yang 

jumlahnya cukup besar. Jika hanya 

untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan yang 

bersifat temporer atau kepentingan 

sesaat, tentu mubazir dan sia-sia. Oleh 

karenanya, iklan pemerintah sudah 

semestinya dapat mendatangkan hasil 

nyata bagi perubahan kesadaran dan 

perilaku di masyarakat. 

Pesan iklan bilboard mestinya 

singkat dan disampaikan secara jelas. 

Harus dapat dibaca setidaknya dalam 

tujuh detik. Menggunakan huruf yang 

mudah terbaca dari jarak yang relatif 

jauh, serta menggunakan warna yang 

tepat sebagai pendukung. Abdul Ghafur 

yang berprofesi sebagai dosen di UIN 

Suska, memiliki komentar ”menurut 

saya iklan-iklan pemerintah Provinsi 

Riau agak buruk. Bagaimana tidak, 

beberapa iklan kurang menarik untuk 

dilihat bahkan ada yang sudah rusak. 

Kalau adapun yang baru cepat sekali 

diganti-ganti, hanya untuk sesaat saja. 

Terkadang tulisannya terlalu banyak 

untuk dibaca, ya kurang menariklah” 

(wawancara, 2 Oktober 2009). 

Umumnya iklan pemerintah dinilai 

oleh sebagian masyarakat sangat buruk, 

dari pilihan warna, pilihan lokasi, pilihan 

model iklan, hingga pilihan pesan yang 

disampaikan. Iklan pemerintah memang 

kurang menarik untuk dibaca, disamping 

itu terkesan hanya membuang-buang 

uang karena sifatnya hanya untuk 

promosi sesaat seperti pada acara-acara



44 

Pimpinan/ 

atasan dan 

struktur/hubung 

an dengan 

atasan 

khusus saja. Padahal uang yang sudah 

dibelanjakan cukup banyak jumlahnya. 

Sementara iklan yang permanen dengan 

jangka waktu lama, umumnya tidak 

menarik untuk dilihat seperti pada iklan 

visi Riau 2020. 

Pemerintah Provinsi Riau terlihat 

kurang memperhatikan bentuk-bentuk 

komunikasi untuk promosi kebijakankebijakan 

atau program pemerintah yang 

berjangka panjang. Media-media yang 

digunakan untuk promosi tidak memiliki 

efektifitas dan dampak yang jelas. Hal 

ini disebabkan kurang menarik bagi 

masyarakat, karena didesain dalam 

bentuk yang kurang maksimal. Dalam 

hal ini, Humas sebagai penyampai pesan 

dan yang mengkoordinasikan semua 

komunikasi pemerintah provinsi tidak 

memaksimalkan fungsinya untuk 

merencanakan dan mengevaluasi 

komunikasi dan pilihan media-media 

yang digunakan. 

Gambar 1 

Model komunikasi Iklan 


Kebijakan dan program 


serta even-even khusus 

lainnya 

Efek iklan sangat tergantung pada 

banyak hal, semakin iklan 

memperhatikan aspek yang 

mempengaruhi maka semangkin 

efektiflah komunikasinya. Namun 

demikian iklan Pemerintah Provinsi Riau 

memiliki realitas yang sangat kompleks, 

karena memiliki dimensi politis. 

Dimensi inilah yang sering menghambat 

pesan komunikasi. Iklan pemerintah di 

sisi lain memiliki efektivitas. 

Efektifitasnya dapat diukur dari pesan 

yang ada di sebalik media tersebut, yaitu 

dominasi pemimpinnya untuk tampil 

disetiap gambar atau iklannya. Secara 

otomatis semakin gencar media yang 

dipakai dengan memakai berbagai media 

dan saluran komunikasi, semakin 

berpengaruh pesannya politisnya. 

Pemerintah melalui humas sebelum 

melakukan kegiatan komunikasi harus 

membuat perencanaan komunikasi yang 

baik. Proses perencanaan harus 

berorientasi pada khalayak, bukan 

berorientasi pada pemimpin atau 

pemerintah. Sehingga pesannya adalah 

pesan untuk kepentingan masyarakat 

luas bukan untuk kepentingan pemimpin 

atau sekelompok orang saja. Dengan 

membuat evaluasi secara menyeluruh 

terhadap proses komunikasi; pengaruh 

komunikator, pesan, media dan 

perubahan sikap atau perilaku 

masyarakat, tentu akan menghasilkan 

iklan yang baik. 

Iklan dibuat 

Humas/dinas 

Pemerintah 

Provinsi Riau 

Evaluasi kerja 

melalui 

kliping 

Iklan melalui 

Billboard, baliho, 

spanduk, televisi 

dan radio lokal, 

koran, website, dll. 

Respons 

dari 

masyarakat 

Publik/ 

masyarakat 

SIMPULAN 

Komunikasi Pemerintah Provinsi 

Riau tentang kebijakan dan program 

pembangunan melalui iklan adalah pesan 

yang baik. Namun desain medianya 

kurang maksimal, sehingga jarang 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. 

Selain itu pesan juga kurang 

tersampaikan dengan baik karena pesan 

lebih banyak bermuatan politis. Iklan 

pemerintah seperti ini umumnya 

menonjolkan ketokohan sang gubernur



45 

dibandingkan penonjolan pesan utama 

yang ingin disampaikan. Ini terjadi 

terutama pada masa-masa akhir priode 

pertama kepemimpinan Gubernur Rusli 

Zainal. 

Ada dua pola hubungan antara 

pegawai atau pembuat iklan dengan 

gubernur atau pemimpinnya. Pola 

hubungan ini mempengaruhi proses 

pembuatan iklan dan seperti apa iklan 

yang dihasilkan. Pertama, pola mencari 

perhatian atau mencari muka, berkerja 

dan berbuat sesuatu karena ingin 

menyenangkan orang atasan. Kedua, 

pola mengikuti aturan sebagai pelayan 

pemimpin, umumnya memang orang 

atasan yang menginginkan hal tersebut. 

Bawahan melakukan karena pemimpin 

meminta untuk melaksanakan. 

Iklan untuk mengomunikasikan 

pesan-pesan kebijakan dan program 

pembangunan pemerintah atau kegiatankegiatan 

khusus lainnya umumnya 

menggunakan dan memilih media 

komunikasi seperti: media luar ruang 

(billboard, baliho), televisi lokal, radioradio 

lokal, koran, dan juga saluran 

komunikasi lainnya. Media periklanan 

pemerintah Provinsi Riau yang utama 

adalah melalui media papan 

pengumuman (billboard) yang banyak 

ditemui di persimpangan jalan, pinggirpingir 

jalan utama maupun di tempat 

umum lainnya. 

Keberadaan iklan pemerintah tidak 

banyak menarik perhatian masyarakat 

apalagi untuk membangkitkan kesadaran 

masyarakat. Dengan kata lain, iklan 

pemerintah tidak dibuat secara 

maksimal, sehingga iklannya tidak 

efektif. Ketidakefektifan iklan 

pemerintah ini disebabkan oleh tidak 

adanya proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Bila media tidak 

direncanakan dengan baik, tentu tujuan 

tidak jelas, maka efek yang diharapkan 

dari sebuah rencana komunikasi pasti 

tidak akan efektif. 

Oleh karena itu, pemerintah melalui 

humas sebelum melakukan kegiatan 

komunikasi harus membuat perencanaan 

komunikasi yang baik terlebih dahulu 

dengan cara menganalisis masalah, 

khalayak dan tujuan komunikasi, 

memilih pesan dan media yang tepat, 

dan melakukan evaluasi atau audit 

komunikasi. Selain itu media yang 

dipilih tidak hanya itu-itu saja namun 

menggunakan media-media alternatif 

seperti: pin, brosur, baju kaos, sticker, 

dan lain-lain. Dengan kata lain, harus 

ada dilakukan bauran media dan saluran 

komunikasi sehingga dapat 

mendesiminasikan pesan ke masyarakat. 

Optimasi media iklan atau 

komunikasi pemerintah sulit untuk 

diwujudkan bila manajemen komunikasi 

pemerintah sendiri tidak diperbaiki. 

Keberhasilan mengkomunikasikan visi 

dan program-program pembangunan 

pemerintah ke masyarakat sangat 

tergantung pada keberhasilan dalam 

menangkap kebutuhan dan aspirasi 

masyarakatnya serta cara 

mengkomunikasikannya. Masyarakat 

menginginkan informasi yang baik dan 

menarik, tidak hanya berguna. Bila 

pesan baik tetapi tidak dibuat secara 

maksimal, maka ia akan diacuhkan. 


Abrar, Ana Nadhya, 2008, Kebijakan 

Komunikasi; Konsep, Hakekat 

dan Praktek, Gava Media, 

Yogyakarta. 

Budiharsono, Suyuti S., 2003, Politik 

Komunikasi, Grasindo, Jakarta. 

Cresswell, Jhon, W., 1998, Qualitative 

Inquiry and Research Design;



46 

Choosing Among Five Tradition, 

Sage Publication, California. 

Iriantara, Yosal, 2004, Manajemen 

Strategis Public Relations, 

Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Kuo, Edie C.Y. & Peter S.J. Chen, 1994, 

Kebijakan dan Perencanaan 

Komunikasi; Pengalaman 

Singapura, LP3Es, Jakarta. 

Lee, Monle & Carla Johnson, 2004, 

Prinsip-prinsip Pokok Periklanan 

dalam Perspektif Global, Prenada 

Media, Jakarta. 

Littlejohn, Stephen W., 1999, Theories 

of Human Communication, 6 th 

Edition, Wadsworth Publishing 

Company, Belmont, USA. 

Miles, Mathew B., & A Micheal 

Huberman, 1992, Analisis Data 

Kualitatif; Buku Sumber Tentang 

Metode-Metode Baru, Penerj. 

Tjetjep Rohendi Rohidi, UI 

Press, Jakarta. 

Moleong, Lexy J., 2000, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 

Morissan, 2007, Periklanan: Komunikasi 

Pemasaran Terpadu, Ramdina 

Perkasa, Jakarta. 

Muhadjir, Neong, 2000, Metodologi 

Penelitian Kualitatif, Edisi IV, 

Rake Sarasin, Yogyakarta. 

Mulyana, Deddy, 2002, Metodologi 

Penelitian Kualitatif; Paradigma 

Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, Remaja 

Rosdakarya, Bandung. 

Nasution, Zulkarimein, 2000, 

Perencanaan Program 

Komunikasi; Buku Materi Pokok, 

Universitas Terbuka, Jakarta. 

Shimp, Terence A., 2003, Periklanan 

Promosi; Komunikasi Pemasaran 

Terpadu, Erlangga, Jakarta. 

Suhandang, K., 2005, Periklanan, 

Nuansa, Bandung. 

Yin, Robert K., 1981, Case Study 

Research: Design and Methods, 

Sage Publication, London

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Pelalawan 

MIRANDA ARDI 



Abstrak : Kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dan sarana 

dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar 

kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu. Kondisi seperti ini telah membuka mata kita 

semua bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan. Paradigma 

penanggulangan kemiskinan harus dipersepsikan oleh masyarakat miskin untuk membangun kesadaran 

internal masyarakat miskin bahwa kemiskinan bukanlah takdir tetapi nasib yang harus di rubah. Motivasi 

seperti ini sangatlah perlu dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat dirasakan 

oleh masyarakat miskin demi perubahan nasib yang lebih baik dalam menjalani hidupnya, sehingga 

dengan demikian peran pemerintah dan stakeholders untuk tidak lebih hanya berperan sebagai fasilitator 

dan pendamping masyarakat miskin dalam memotivasi diri dan lingkungannya. Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan yang 

memiliki misi membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan 

Pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan 

mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang lestari, sehat, produktif, dan 

berkelanjutan. 

Kata kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Program P2KP 

Salah satu ciri umum dari kondisi 

fisik masyarakat miskin adalah tidak 

memiliki akses sarana dan prasarana dan 

sarana dasar lingkungan yang memadai 

dengan kualitas perumahan dan 

pemukiman yang jauh di bawah standar 

kelayakan serta mata pencaharian yang 

tidak menentu. Kondisi seperti ini telah 

membuka mata kita semua bahwa perlu 

adanya paradigma baru dalam 

penanggulangan kemiskinan. Paradigma 

penanggulangan kemiskinan harus 

dipersepsikan oleh masyarakat miskin 

untuk membangun kesadaran internal 

masyarakat miskin bahwa kemiskinan 

bukanlah takdir tetapi nasib yang harus 

di rubah. Motivasi seperti ini sangatlah 

perlu dilakukan agar program-program 

penanggulangan kemiskinan dapat 

dirasakan oleh masyarakat miskin demi 

perubahan nasib yang lebih baik dalam 

menjalani hidupnya, sehingga dengan 

demikian peran pemerintah dan 

stakeholders untuk tidak lebih hanya 

berperan sebagai fasilitator dan 

pendamping masyarakat miskin dalam 

memotivasi diri dan lingkungannya. 

Dengan paradigma demikian, 

prakarsa dan kreativitas tentang 

program-program penanggulangan 

kemiskinan (Pronangkis) tumbuh dari 

lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan 

paradigma inilah yang dipakai oleh 

Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) yang merupakan 

program pemberdayaan masyarakat, 

yang mana program ini memberdayakan 

masyarakat dengan kegiatan ekonomi 

kerakyatan atau ekonomi rakyat. 

Membahas mengenai Program 

Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP) yang merupakan salah 

47



48 

satu upaya penanganan kemiskinan 

melalui Departemen Pekerjaan Umum 

(PU) yang dilaksanakan sejak tahun 

1999, yang mana motto dari P2KP ini 

yakni “bersama membangun 

kemandirian“. P2KP pertama kali 

dilaksanakan di Pulau Jawa Bagian 

Selatan . P2KP ini ditetapkan oleh 

Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Kepala 

Bappenas melalui Surat Keputusan 

tentang Tim Pengarah dan Tim 

Pelaksana Inter Departemen Program 

Penanggulangan Kemiskinan (P2KP). 

Tim pengarah P2KP diketuai oleh 

Deputi Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan, 

Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan 

Menengah, serta Wakilnya Deputi VI 

Menko Kesra dan Direktur Jenderel 

Cipta Karya Departemen PU. Tim 

Pengarah beranggotakan seperti dari 

Bappenas, Menko Kesra, Departeman 

PU, Depdagri, Departemen Keuangan, 

Koperasi, dan UKM, Deperindag, Biro 

Pusat Statistik dan Komite 

Penanggulangan Kemiskinan (KPK) 

Nasional. 

Dalam menjalankan programnya, 

P2KP mempunyai Visi, Misi dan Tujuan 

yang hendak dicapai. Adapun Visi dari 

P2KP adalah terwujudnya masyarakat 

madani, yang maju, mandiri dan 

sejahtera dalam lingkungan permukiman 

sehat, produktif dan lestari. Sedangkan 

misi P2KP adalah membangun 

masyarakat mandiri yang mampu 

menjalin kebersamaan dan sinergi 

dengan Pemerintah maupun kelompok 

peduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan secara efektif dan mampu 

mewujudkan terciptanya lingkungan 

permukiman yang lestari, sehat, 

produktif, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan Petunjuk Teknis P2KP, 

adapun tujuan P2KP Provinsi Riau 

adalah ”Dapat menggurangi kemiskinan 

di Indonesia khususnya di Provinsi Riau 

dengan melibatkan masyarakat 

(partipasi masyarakat) seluruh 

masyarakat, termasuk masyarakat 

miskin, kelompok perempuan, komunitas 

adat terpencil, dan kelompok 

masyarakat lainnya yang rentan dan 

sering terpinggirkan ke dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan”. 

Untuk tercapainya tujuan tersebut, 

maka langkah-langkah pelaksanaan 

program yang akan lalui sesuai dengan 

Petunjuk Teknis P2KP adalah : 

a. Tahap Persiapan 

b. Tahap Pelaksanaan 

c. Tahap-Tahap Yang Menerus atau 

Berkala 

d. Tahap Penyiapan Keberlanjutan 

Program 

Dalam menjalankan P2KP ini, 

komponen program yang dilalui sesuai 

dengan Petunjuk Teknis P2KP, antara 

lain : 

a) Pengembangan masyarakat dan 

mengedepankan peran pemerintah 

daerah. 

b) Penyediaan dana bantuan langsung 

masyarakat (BLM), termasuk 

stimulan pembangunan lingkungan 

permukiman kelurahan terpadu. 

c) Penyediaan dana penanggulangan 

kemiskinan terpadu (PAKET). 

Kabupaten Pelalawan merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Kampar yang 

pembentukannya berdasrkan UU No. 53 

tahun 1999. Sebagai Kabupaten yang 

baru dibangun sudah sewajarnya 

Kabupaten ini menjadi sasaran dalam 

pelaksanaan P2KP di Provinsi Riau. 

Selain itu masih banyaknya masyarakat 

miskin yang ada di Pelalawan yang 

mesti di berdayakan. Hal lain yang 

membuat Pelalawan menjadi sasaran 

adalah adanya keinginan Pemerintah 

Kabupaten Pelalawan dalam upaya 

mengurangi kemiskinan yang dapat kita



49 

No Kecamatan Desa/ 

Kel 

lihat dari visi dan misi Kabupaten 

Pelalawan tahun 2006-2010. Adapun visi 

dari Pelalawan adalah terwujudnya 

Kabupaten Pelalawan yang maju dan 

sejahtera melalui pemberdayaan 

ekonomi kerakyatan yang didukung oleh 

pertanian yang unggul dan industri yang 

tangguh dalam masyarakat yang beradat, 

beriman, bertaqwa dan berbudaya 

melayu pada tahun 2020. Untuk melihat 

kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, 

berikut data yang tertuang dalam 

Rencana Program Penanggulangan 

Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten 

Pelalawan tahun 2006-2010, jumlah 

rumah tangga miskin Kabupaten 

pelalawan sebanyak 10.064 rumah 

tangga dari 40.631 penduduk miskin 

yang tersebar di tiap-tiap Kecamatan. 

Tabel 1 

Persentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Pelalawan 

Tahun 2007 

Rumah 

Tangga 

Miskin 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Jumlah 

Ruta 

Jumlah 

Penduduk 

% 

Ruta 

Miskin 

% 

Pendudu 

k 

Miskin 

1 Ukui 14 1.421 5.594 4.983 25.750 28,52 25,46 

2 Pangkalan 

7 1.685 7.230 13.00 55.902 12,96 12,93 

Kerinci 

3 Pangkalan 16 1.046 4.126 8.078 32.896 12,95 12,55 

Kuras 

4 Pangkalan 

8 807 2.954 4.754 18.548 16,98 15,93 

Lesung 

5 Langgam 7 538 2.258 3.021 13.301 17,81 16,98 

6 Pelalawan 9 592 2.386 2.745 10.917 21,57 21,86 

7 Kerumutan 8 698 2.723 3.326 13.638 20,99 19,97 

8 Bunut 8 1.507 5.768 4.733 19.203 31,84 30,04 

9 Teluk Meranti 9 831 3.379 2.932 16.483 28,34 20,50 

10 Kuala Kampar 9 939 4.213 3.748 18.028 25,05 23,37 

11 Bandar 

5 0 0 0 0 0 0 

Sekijang 

12 Bandar 

8 0 0 0 0 0 0 

Petalangan 

Jumlah 108 10.064 40.631 51.320 224.666 19,61 18,39 

Sumber: Biro Pusat Statistik 2007 

Masalah diatas merupakan 

masalah yang sangat membutuhkan 

perhatian besar, tidak hanya bagi 

pemerintah tapi juga dari masyarakat dan 

pihak swasta. Dalam hal ini di harapkan 

P2KP benar-benar berperan dalam 

mengurangi jumlah kemiskinan di 

Indonesia khususnya Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. 

Perlu diketahui bahwa dalam 

mempelajari masalah implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk 

memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu kebijakan diberlakukan. 

Menurut Syaukani dkk (2002 : 295) 

implementasi merupakan suatu 

rangkaian aktivitas dalam rangka 

menghantarkan kebijaksanaan kepada 

masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana yang 

diharapkan. 

Menurut George C. Edward dalam 

Implementing Public Policy (1980 : 

111), ada empat faktor yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan 

atau kegagalan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu faktor sumber daya, 

birokrasi, komunikasi, dan disposisi. 

Menurut Briant W. Hoogwood dan 

Lewis A. Gun (1978) untuk melakukan 

implementasi kebijakan, diperlukan 

beberapa syarat diantaranya: 

a. Berkenaan dengan jaminan bahwa 

kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

lembaga atau badan pelaksana, tidak 

akan menimbulkan masalah yang 

besar. 

b. Tersedianya sumber daya yang 

memadai termasuk sumber daya 

waktu. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang 

diperlukan benar-benar ada, baik 

dalam konteks sumber daya maupun 

sumber aktor. 

d. Kebijakan yang akan 

diimplementasikan, didasari 

hubungan kausal yang andal. 

Kebijakan tersebut dapat 

menyelesaikan masalah yang hendak 

ditanggulangi. 

e. Banyaknya hubungan kausalitas 

yang terjadi. 

f. Adanya hubungan saling 

ketergantungan yang tinggi. 

g. Pemahaman yang mendalam dan 

kesepakatan terhadap tujuan.



50 

h. Tugas-tugas yang telah dirinci dan 

ditempatkan dalam urutan yang 

benar. 

Sebagai organisasi yang bertugas 

untuk mengentaskan kemiskinan, P2KP 

mendefinisikan kemiskinan, sebagai: 

1. Suatu kondisi dimana seseorang tidak 

mampu memenuhi akan kebutuhan 

dasarnya sehari-hari. 

2. Suatu kondisi dimana masyarakat 

tidak mampu mengakses bidang 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Mudrajat Kuncoro (2004 : 157) 

mencoba melakukan identifikasi 

penyebab kemiskinan yang dipandang 

dari sisi ekonomi yaitu : 

1. Secara makro kemiskinan muncul 

karena adanya ketidaksamaan pola 

pemilikan sumber daya yang 

menimbulkan distribusi pedapatan 

yang timpang. Penduduk miskin 

hanya memiliki sumber daya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitas 

yang rendah. 

2. b.Kemiskinan muncul akibat 

perbedaan kualitas SDM. Kualitas 

SDM yang tinggi berarti 

produktifitas rendah yang pada 

gilirannya menyebabkan upah 

rendah. 

3. Kemiskinan muncul akibat 

perbedaan akses dan modal. 

Kebijakan penanggulangan 

kemiskinan telah dicanangkan sejak 

2001, yaitu meningkatkan pendapatan 

kelompok miskin dan menurunkan 

pengeluaran kaum miskin. Strategi yang 

digunakan tidaklah lagi semata-mata 

dengan subsidi. Pendekatan income 

generating seyogyanya tidak lagi 

dilakukan oleh lembaga pemerintah, 

melainkan oleh lembaga perbankan atau 

lembaga non-pemerintahan yang tidak 

menggunakan dana APBN/D (Riant 

Nugroho D, 2003:227). 

Kemiskinan merupakan masalah utama 

yang harus ditangani dalam proses 

pembangunan. Kemiskinan merupakan 

situasi serba kekurangan yang terjadi 

bukan karena di kehendaki oleh si 

miskin melainkan karena tidak bisa 

dihindarkan dengan kekuatan yang apa 

adanya. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya nilai tukar hasil produkasi si 

miskin, rendahnya produktivitas, 

terbatasnya modal kerja dan rendahnya 

pendapatan. Kesemuanya ini 

mengakibatkan terbatasnya kesempatan 

mereka untuk berpartisipasi dalanm 

pembangunan, Bappenas Depdagri 

(1993 : 2) 

Program 

Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

merupakan suatu proses pemberdayaan 

masyarakat, dimana proses 

pemberdayaan merupakan suatu cara 

pembangunan dalam upaya 

pengembangan masyarakat. Menurut 

Naning Mardiarah dalam Paulus 

Wirutomo dkk (2003 : 129), 

pemberdayaan dimaknai sebagai 

mendapatkan kekuatan dan 

meningkatkan kemampuan golongan 

miskin utuk mendapatkan akses sumber 

daya yang menjadi dasar dari kekuasaan 

dalam suatu sistem maupun organisasi. 

Pengertian pemberdayaan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan proses 

pemberdayaan dan memberdayakan baik 

dalam pengertian pertama maupun 

kedua. 

Pemberdayaan pada prinsipnya 

merupakan upaya aktualisasi eksistensi 

dari kelompok “powerless” dengan cara 

memberikan power (kekuatan) pada 

powerless, sehingga semua dapat 

mempunyai kekuatan untuk memegang 

sistem dan kekuasaan, Pranarka & 

Moeljanto (1996 : 54). Sedangkan 

Ginanjar Kartasasmita (1995 : 96), 

melihat pemberdayaan dengan titik tolak 

bahwa setiap manusia dan masyarakat 

memiliki potensi (daya) yang dapat 

dikembangkan, sehingga dengan 

demikian pemberdayaan merupakan 

upaya untuk membangun daya itu



51 

dengan mendorong, memberikan 

motivasi, dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, 

maka 2 (dua) faktor utama yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat 

(Jurnal Administrasi Negara Vol 1, 

2001: 34) yaitu : 

1. Faktor eksternal masyarakat yang 

meliputi : 

- Dinamika organisasi program 

- Komunikasi 

2. Faktor internal masyarakat yang 

meliputi : 

- Umur 

- Kesejahteraan 

- Pendidikan masyarakat. 

Ada beberapa alasan mengapa 

kegiatan partisipasi masyarakat sangat 

penting dalam pembangunan, While 

(1986 : 18) mengemukakan sebagai 

berikut : 

a) Dengan partisipasi masyarakat akan 

lebih banyak hasil kerja yang dicapai. 

b) Dengan partisipasi masyarakat 

pelayanan atau service dapat 

diberikan dengan biaya murah. 

c) Partisipasi masyarakat memiliki nilai 

dasar yang sangat berarti dalam 

menjalin persatuan dan kesatuan 

serta kebersamaan dalam masyarakat. 

d) Partisipasi masyarakat merupakan 

katalisator untuk kelangsungan 

pembangunan selanjutnya. 

e) Partisipasi masyarakat dapat 

menghimpun dan memanfaatkan 

berbagai pengetahuan di masyarakat. 

f) Partisipasi masyarakat lebih 

menyadarkan masyarakat itu sendiri 

terhadap penyebab kemiskinan 

sehingga menimbulkan kesadaran 

untuk mengatasinya. 

METODE 

Metode penelitian adalah suatu 

totalitas cara yang dipakai untuk 

melakukan penelitian dalam rangka 

menentukan kebenaran ilmiah. Disebut 

totalitas cara karena di dalamnya 

meliputi metode penelitian yang 

digunakan, tempat dan waktu penelitian, 

penentuan populasi, tekhnik 

pengambilan sampel, teknik 

pengumpulan data, cara penyusunan dan 

pengujian instrumen penelitian, serta 

cara yang akan digunakan untuk 

melakukan analisa terhadap data yang 

diperoleh dari hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Ukui, karena menurut 

pantauan P2KP Kecamatan ini berhak 

dilakukan pemberdayaan dan P2KP di 

Kecamatan Ukui bisa di kategori sukses. 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

utuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah semua orang 

yang tergabung dalam pelaksanaan 

P2KP khususnya di Kecamatan Ukui. 

Namun peneliti menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu peneliti 

menetapkan sampel dari tim P2KP 

adalah seluruh tim Pelaksana P2KP di 

Kecamatan Ukui sebagai yang 

menjalankan dan mengawasi kegiatan 

P2KP. 

Untuk penerima bantuan fisik, 

maupun non fisik maka peneliti 

menggunakan metode purposive 

sampling, dimana peneliti sampel 

masyarakat dari 4 Desa di Kecamatan 

Ukui (Lubuk Kembang Bunga, Air 

Hitam, Silikuan Hulu, dan Lubuk 

Kembang Sari) sebagai orang yang 

benar-benar tahu pelaksanaan P2KP dan 

sebagai orang yang menikmati hasil 

pembangunan baik fisik maupun non



52 

fisik. Di sini peneliti menetapkan 

persentase 2% dengan alasan karena 

jumlah populasi sangat besar, dan 

kemudian ditentukan dengan cara 

Random Sampling, yaitu pengambilan 

secara acak. Ha ini dimaksudkan 

memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi atau data dari 

masyarakat. 

Sampel pada penelitian ini 

berjumlah orang, yaitu dari tim 

pelaksana P2KP sebanyak 3 orang dan 

ditambah dengan penerima bantuan baik 

itu bantuan bidang lingkungan, sosial 

dan ekonomi dari 4 desa sebanyak 78 

orang, jadi jumlah keseluruhan sampel 

adalah sebanyak 81 orang. 

Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari 

responden yang menjadi objek penelitian 

berupa informasi yang relevan dan 

masalah-masalah yang sudah 

dirumuskan dalam penelitian. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini 

mengenai bagaimana pelaksanaan P2KP 

di Kecamatan Ukui Kabupaten 

Pelalawan. Data primer ini meliputi 

antara lain: tanggapan responden baik 

melalui catatan tertulis maupun melalui 

wawancara. 

Sedangkan data sekunder adalah data 

tidak secara langsung diperoleh dari 

hasil penelitian, tapi diperoleh dari datadata 

berupa laporan dan kebijakankebijakan 

yang berhubungan dengan 

penelitian, seperti profil berdirinya 

P2KP, data struktur organisasi P2KP, 

data jumlah penerima bantuan dari P2KP 

dan data masyarakat miskin di 

Kabupaten Pelalawan. 

Untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui : 

1. Studi Kepustakaan, studi ini 

dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yang berguna dalam 

perumusan teori dan landasan bagi 

penganalisaan data primer, serta 

untuk menelaah data melalui literatur 

yang tersedia, karya ilmiah dan 

berbagai dokumen yang 

berhubungan dengan objek dan 

masalah penelitian. 

2. Studi Lapangan, dimaksudkan untuk 

mendapatkan data primer dengan 

cara: 

a. Wawancara, yaitu tekik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya 

jawab langsung dengan 

responden secara mendalam 

mengenai pelaksanaan P2KP 

dalam partisipasi masyarakat. 

b. Angket, yaitu teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk di jawab dan 

pertanyaan tersebut yang 

berhubungan dengan 

pelaksanaan P2KP dalam 

partisipasi masyarakat. 

c. Observasi, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan 

terhadap objek yang akan 

diteliti. 

Analisa data yang dilakukan secara 

deskriptif kualitatif, dimana data yang 

diperoleh akan dideskripsikan, 

diinterpretasikan dan kemudian 

dianalisis dengan menggunakan statistik 

yang meliputi: mean, median dan modus. 

Menurut Sugiyono (2006 : 170), yang 

termasuk dalam statistik deskriptif antara 

lain adalah penyajian data melalui tabel, 

grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), 

perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan 

rata-rata standar deviasi, perhitungan



53 

presentase. Deskripsi dari hasil 

penelitian dijelaskan secara kualitatif, 

dan diberi penjelasan berdasarkan data 

yang diperoleh dilapangan. 

HASIL 

1. Keterlibatan Masyarakat dalam 

Proses Program 

Usaha yang dilakukan oleh Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) untuk melibatkan masyarakat 

dalam proses pelaksanaan program 

hampir memenuhi target yang 

diinginkan karena selisih antara baik 

dengan cukup baik tidak terlalu besar. 

Selama ini pemerintah dalam 

menjalankan program jarang atau 

bahkan tidak pernah melibatkan 

masyarakat dalam pelaksanaan program, 

sehingga masyarakat tidak tahu apa 

sebenarnya tujuan dari program 

pemerintah tersebut dan biaya yang 

dikeluarkan dalam pelaksanaan program 

tidak tahu kemana karena tidak adanya 

trasnparansi dan sekarang P2KP 

merubah itu semua sehingga masyarakat 

merasa bahwa dia dibutuhkan, 

mempunyai andil dan kemampuan untuk 

menjalankan sebuah program. 

Untuk membawa masyarakat 

dalam suatu kegiatan memang sulit, 

karena masyarakat mempunyai 

kepentingan yang berbeda, apabila 

masyarakat miskin yang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit 

apalagi untuk mengikuti suatu kegiatan. 

Tetapi apabila ada semangat dan 

kesadaran dalam diri untuk 

berpartisipasi, maka apapun kendala 

akan bisa diatasi, terutama adanya 

sosialisasi yang bagus dari tim 

pelaksanaan program, dalam hal ini tim 

P2KP. Untuk itu diharapkan adanya 

relawan-relawan dari masyarakat desa 

itu sendiri untuk mau mengorbankan 

waktu, tenaga bahkan uang untuk 

menjalankan program yang nantinya 

akan dinikmati bersama. 

2. Keterlibatan Masyarakat dalam 

Memikul Beban dan Bertanggung 

Jawab dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Program 

Keterlibatan masyarakat dalam 

memikul beban dan bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan kegiatan dalam suatu 

program termasuk P2KP sangat perlu 

sekali, tanpa adanya kerja sama, 

kekompakkan dan tanggung jawab 

masyarakat maka P2KP ini tidak akan 

berjalan baik karena tim P2KP hanya 

memfasilitasi yang dibutuhkan 

masyarakat kemudian masyarakatlah 

yang menjalankan program secara 

bersama yang diketahui dari hasil survei 

dilapangan. 

3. Keterlibatan Masyarakat Dalam 

Memetik Hasil dan Manfaat 

Program Secara Adil dan Merata 

Untuk mewujudkan keadilan dan 

pemerataan pembangunan memang 

cukup sulit, apalagi dengan dana yang 

terbatas. Tetapi di sini diharapkannya 

keinginan kita untuk mau berbagi 

dengan orang lain dan tidak adanya 

kecemburuan sosial. Tidak semua 

masyarakat yang menerima bantuan 

karena adanya kriteria yang harus 

dipenuhi dalam penerimaan bantuan dan 

terbatasnya dana yang ada baik itu untuk 

bantuan bidang sosial, ekonomi maupun 

bidang lingkungan dalam P2KP. 

Berbicara mengenai P2KP, banyak 

hambatan yang dirasakan baik dalam 

perencanaan maupun pelaksanaan 

program. Selain karena alasan diatas 

yaitu terbatasnya dana yang tersedia, 

alasan lain adalah sosialisasi awal 

kepada masyarakat cukup sulit apalagi di 

desa yang banyak konflik, adanya



54 

oknum yang mengambil kesempatan 

dalam pelaksanaan program, sulitnya 

membawa masyarakat kearah perubahan 

yang lebih baik dan adanya 

kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan 

faktor pendidikan yang masih rendah 

pada masyarakat termasuk di Kecamatan 

Ukui. Selain itu, selama ini masyarakat 

terbiasa dimanjakan (hanya menerima) 

untuk menikmati program yang ada 

tanpa tahu apa tujuan dari program dan 

bagaimana pelaksanaannya. 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan 

membuat masyarakat sulit untuk bangkit 

dan berjuang bahkan lebih buruk dari 

sebelumnya. Ini terbukti semakin 

banyaknya rakyat Indonesia yang 

dibawah garis kemiskinan dan sebagai 

organisasi yang bertujuan untuk 

mengguranggi kemiskinan di Indonesia 

inilah yang diupayakan oleh P2KP agar 

masyarakat Indonesia bisa terlepas dari 

belenggu kemiskinan. Memang tugas ini 

tidak mudah, tetapi jika adanya kerja 

sama, baik dari pemerintah, masyarakat, 

dan pihak swasta maka penyakit dari 

kemiskinan akan ada obatnya dan akan 

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

4. Faktor Penghambat Implementasi 

Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 


Dalam pelaksanaan suatu program, 

seperti yang kita ketahui bersama bahwa 

tidak semua program dapat berjalan 

dengan baik, sama halnya dalam 

pelaksanaan Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang 

mempunyai hambatan dalam 

pelaksanaan programnya. 

Adapun hambatan yang dirasakan 

dalam pelaksanaan P2KP ini antara lain : 

a. Dana atau Modal 

Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pelaksanaan suatu 

program adalah tersedianya sumber 

daya dimana salah satu sumber daya 

itu adalah dana (sumber daya nonmanusia) 

(George C. Edward, 

1980:111). 

b. Kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk mau terlibat atau 

berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan P2KP ini yang dilihat 

dari : 

- Sedikitnya masyarakat yang 

ikut dalam kegiatan 

musyawarah perencanaan dan 

pelaksanaan P2KP. 

- Sedikitnya masyarakat yang 

mau menjadi anggota Badan 

Keswadayaan Masyarakat yang 

bertugas sebagai pelaksanaan 

kegiatan program secara 

sukarela. 

- Masih rendahnya partisipasi 

masyarakat 

dalam 

menyumbangkan bantuan 

dalam bentuk uang untuk 

kegiatan dalam bidang sarana 

dan prasarana lingkungan. 

- Adanya oknum atau aparat 

perangkat desa yang meminta 

imbalan dalam pelaksanaan 

program P2KP ini, pada hal 

P2KP dalam menjalankan 

program bersifat sukarela. 

SIMPULAN 

Program 

Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Di 

Kabupaten Pelalawan dikategorikan 

”Baik”. Dalam Implementasi Program 

Penanggulangan Kemiskinan Di 

Perkotaaan (P2KP) terdapat faktorfaktor 

yang menghambat pelaksanaan 

program ini. Adapun yang menghambat 

pelaksanaan program ini adalah 

terbatasnya dana yang sehingga belum 

meratanya bantuan yang diberikan 

terutama bantuan bidang sarana dan 

prasarana lingkungan, kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk mau terlibat 

atau berpartisipasi dalam pelaksanaan



55 

program ini yang dilihat dari masih 

rendahnya partisipasi masyarakat baik 

dalam musyawarah, yang menjadi 

anggota BKM dan partisipasi dalam 

bentuk uang. Kurangnya kesaadaran 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

program ini dikarenakan masih 

rendahnya SDM masyarakat dan 

kurangnya sosialisasi dari P2KP itu 

sendiri. 


Abdul Wahab, Solichin, 2005, Analisa 

Kebijaksanaan, Edisi 5, Bumi 

Aksara, Jakarta. 

Budiman Nashir, 1991, Pengantar 

Kebijakan Pubik (Pubic Policy), 

Rajawali, Jakarta. 

Dunn N William, 2003, Pengantar 

Analisis Kebijakan Publik, Edisi II, 

Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta. 

Dunn N William,2003, Analisis 

Kebijaksanaan Publik, Hanindita 

Graha Widya, Yogyakarta. 

Hassel Nogi, 2003, Evaluasi Kebijakan 

Publik, Edisi II, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta. 

Hidayat Wisnu, dkk, 2002, 

Pembangunan Partisipatif, YPAPI, 

Yogyakarta. 

Hikmat Harry, 2004, Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat,Edisi 2, 

Humaniora Utama, Bandung. 

Irfan Islamy, 1998, Pengantar Analisis 

Kebijaksanaan Negara, Rineka 

Cipta, Jakarta. 

Lilik Ekowati Mas Roro, 2005, 

Perencanaan, Implementasi dan 

Evaluasi Kebijakan atau Program, 

Pustaka Cakra, Surakarta. 

Mudiyono, 2005, Dimensi-dimensi 

Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat, APMD Press, Jakarta. 

Nugroho Riant, 2003, Reinventing 

Pembangunan, PT Alex Media 

Komputindo, Jakarta. 

Nugroho Riant, 2004, Kebijakan Publik: 

Formulasi, Implementasi dan 

Evaluasi, PT, Alex Media 

Komputindo, Yakarta. 

Paulus Wirutomo dkk, 2003, Paradigma 

Pembangunan di Era Otonomi 

Daerah, Cipruy, Jakarta. 

Pranarka dan Onny S, Prijono, 1996, 

Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, 

dan Implementasi, CSIS, Jakarta. 

Riyadi dkk, 2005, Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta. 

Siagian SP, 2000, Administrasi 

Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta. 

Sudriamunawar Haryono, 2006, 

Kepemimpinan, Peran Serta dan 

Produktivitas, Mandar Maju, 

Bandung. 

Sugiyono, 1998, Metode Penelitian 

Admistrasi, Alfabeta, Bandung. 

Suharto Edi, 2005, Analisis Kebijakan 

Publik, Alfabeta, Bandung. 

Sumaryadi I Nyoman, 2005, Efektifitas 

Implementasi Kebijakan Otonomi 

Daerah, Citra Utama, Jakarta.



56 

Sumaryadi I Nyoman, 2005, 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Otonom dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. 

Sumodingrat 

Gunawan,1997, 

Pembanguanan Daerah dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Bena 

Rena Pariwara, Yokyakarta. 

Usman Suntoyo, 2004, Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat, 

Pustaka Pelajar, Yokyakarta. 

Widi Putranti Kristine Sri, 2005, 

Pemberdayaan Kaum Marginal, 

APMD Press, Yogyakarta. 

Wignyo Soebroto Soetandoyo, 2005, 

Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, 

Pustaka Pesantren, Yokyakarta. 

Wrihadnolo Randi R, dkk, 2007, 

Manajemen Pemberdayaan, 

Gramedia, Jakarta. 

Winarno Budi, 2002, Teori dan Proses 

Kebijakan Publik, Media Pressindo, 

Yogyakarta. 

Dokument : 

Buku Pedoman P2KP, Vol II, Oktober 

2005, Jakarta. 

http:www//Teori Pembangunan/google, 

co,id) 

Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol, 1, 

Juli 2001, Pekanbaru. 

Laporan Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM) P2KP, 

November 2006, Pelalawan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Pasaman ( Studi Kasus Pajak Hotel) 

HERIE SEPTIADI 



Abstrak : Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah menyebabkan setiap daerah harus mampu 

mengatur rumah tangganya sendiri termasuk masalah keuangan. Daerah harus bisa menggali potensipotensi 

yang dimiliki daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu 

pendapatan daerah yang potensial adalah pajak hotel. Selama ini pendapatan pajak hotel yang di terima 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Pasaman hanya berdasarkan hasil 

kesepakatan antara pihak DPPK dengan pemilik hotel, seberapa sanggup pihak hotel membayar pajak 

tersebut. Pada hal mengenai pajak sudah diatur dalam PERDA No.14 tahun 2003 yaitu pajak hotel 

sebesar 10% dari pembayaran yang dikalakukan kepada pihak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan strategi-strategi baru kepada DPPK Kabupaten Pasaman untuk dapat meningkatkan 

pendapatan pajak hotel. Strategi itu antara lain optimalisasi potensi kepariwisataan, memberikan 

pendidikan dan pelatihan kepada pegawai terkait, melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung 

serta pemberian sangsi yang tegas kepada pihak hotel yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. 

Kata Kunci : Strategi, Otonomi Daerah, Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah. 

Pembangunan adalah merupakan 

suatu konsep perubahan sosial yang 

berlangsung terus-menerus menuju 

kearah perkembangan dan memerlukan 

masukan-masukan uang menyeluruh dan 

berkesinambungan dan merupakan usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah dan 

masyarakat untuk mencapai tujuan 

negara. (Sudriamunawar, 2002 : 17 ) 

Filosofi otonomi daerah adalah 

mewujudkan kemandirian daerah di 

segala segi kehidupan, yang diukur 

melalui elemen Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Di harapkan dengan otonomi, 

semua daerah di Indonesia mampu 

melaksanakan semua urusan 

pemerintahan dan pembangunan dengan 

bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang di milikinya. 

Daerah di tuntut untuk lebih berperan 

aktif dalam perkembangan dan 

pembangunan serta pengembangan 

potensi daerahnya. Hal ini tidak terlepas 

dari sumber dana yang diperlukan untuk 

mendukung terciptanya pembangunan 

tersebut. Oleh sebab itu daerah sangat 

perlu menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan modal dasar bagi suatu 

daerah untuk menjalankan roda 

pemerintahan dan pembangunan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

hakikatnya mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pelaksanaan 

otonomi daerah karena semakin besar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

diperoleh diharapkan percepatan 

pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat akan semakin 

meningkat. 

Konsekuensi dari pelaksanaan 

otonomi daerah ini adalah seberapa 

jauhkah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memberikan kontribusi terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri 

yang tergambar dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). APBD merupakan faktor 

penentu jalannya roda pemerintahan 

daerah. 

57

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman 

(Studi Kasus Pajak Hotel) 

58 

Pelaksanaan otonomi daerah 

menyebabkan terjadinya perubahan pada 

pemerintahan daerah khususnya di 

Kabupaten Pasaman, Pemerintah 

Kabupaten Pasaman harus bisa 

menjalankan roda pemerintahan dan 

proses pembangunannya sendiri. Oleh 

karena itu, dibutuhkan dana yang 

memadai untuk membiayai semua 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupeten Pasaman. 

Perkembangan PAD Kabupaten 

Pasaman dari tahun ke tahun masih 

belum dapat diandalkan bila 

dibandingkan dengan kebutuhan yang 

terus menerus meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dari APBD Kab Pasaman tahun 

2008, sebesar Rp.419 milyar yang 

sebagian kecil berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), sebesar Rp. 24 

milyar atau hanya 5,7 % dari APBD dan 

sisanya sebesar 94,3 % berasal dari 

Pemerintah Pusat, sementara selama 5 

tahun terakhir realisasi PAD terhadap 

APBD rata-rata masih sekitar 4.37%. 

Kabupaten Pasaman memiliki luas 

wilayah sekitar 5000 kilometer persegi, 

sebenarnya Pasaman merupakan 

kabupaten yang kaya karena memiliki 

wilayah yang kaya akan potensi yang 

terpendam seperti bijih besi, batu bara, 

emas dan timah hitam cuma potensi 

tersebut belum bisa di maksimalkan 

karena berada di wilayah hutan lindung 

karena 82 persen wilayah Pasaman 

merupakan hutan lindung. Hal 

tersebutlah yang menyebabkan selama 

ini Pasaman terkenal dengan kabupaten 

yang miskin dan tertinggal. 

Kabupaten Pasaman adalah sebuah 

kabupaten yang bisa di katakan salah 

satu kabupaten yang miskin diSumatera 

Barat, hal tersebut di karenakan lebih 

kurang 85% wilayah Kabupeten 

Pasaman adalah hutan lindung, jadi 

sangat sulit untuk dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti 

dari bidang pertanian, perkebunan, 

perikanan, pertambangan hal ini 

dikarenakan wilayah yang bisa di olah 

cuma tinggal 15% saja itupun sudah 

masuk untuk perumahan, perkantoran, 

jalan dan lain-lain. Untuk itu pemerintah 

kabupaten pasaman harus dapat 

memaksimalkan potensi pendapatan 

yang ada. Diantaranya memaksimalkan 

pajak daerah, salah satu pajak daerah 

yang cukup potensial adalah pajak hotel. 

Kabupaten Pasaman memiliki potensi 

pajak hotel yang cukup besar disbanding 

dengan pajak daerah lainnya dengan 

jumlah hotel ada sebanyak 10 buah. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten 

Pasaman mengeluarkan Peraturan 

Daerah (PERDA ) No.14 Tahun 2003 

yang mengatur tentang pajak hotel. 

Tabel dibawah ini memuat perhitungan 

peneliti terhadap besarnya omset sebuah 

hotel yang ada di kabupaten Pasaman. 

Tabel 1. Potensi Pajak Hotel Berdasarkan Omset 

Dari Hasil Perhitungan Peneliti dan 

Besarnya Pajak Yang Dibayarkan 

tahun 2008 

No Nama Hotel Omet/tahun 

Pajak 

( 10% x omset) 

Sumber : data olahan peneliti tahun 2009 

Pajak yang 

dibayar 

1. Hotel Merpati 153.300.000 15.330.000 1.260.000 8.2% 

2. Pasaman Saiyo 318.645.000 31.864.500 1.020.000 3.2% 

3. Hotel Hamco 194.910.000 19.491.000 1.200.000 6.2% 

4. Hotel Sari Rasa 267.180.000 26.718.000 900.000 3.4% 

5. Hotel Mawar 498.225.000 49.822.500 1.440.000 2.9% 

6. Wisma Andriani 306.600.000 30.660.000 600.000 1.9% 

7. Penginapan 

214.620.000 21.462.000 120.000 0.6% 

Pardomuan 

8. Penginapan 

85.410.000 8.541.000 180.000 2.1% 

Purnama 

9. Penginapan Yanti 164.250.000 16.425.000 240.000 1.5% 

10. Penginapan Ajo 65.700.000 6.570.000 60.000 0.9% 

Jumlah 2.268.840.000 226.884.000 7.020.000 3.1% 

Perhitungan tersebut penulis hitung 

dengan rata-rata tingkat hunian kamar 

dalam setahun cuma 60 % yang terisi. 

Rumus adalah sebagai berikut : 

Potensi = Jumlah Kamar X Harga Per 

Kamar X 360 Hari 

%



59 

Potensi = Jumlah Kamar X Harga Per Kamar X 360 Hari 

Omset = Jumlah Kamar X Harga Per Kamar X Tingkat Hunian 

Sumber : PERDA No.14 Tahun 2003 Kabupaten Pasaman 

Dari penjelasan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan strategi yang dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pasaman khususya 

pendapatan pajak hotel yang bisa 

diterapkan di Kabupaten Pasaman. 

Menurut Ferd R. David dalam 

Strategic Manajemen, strategi adalah 

rencana yang disatukan, menyeluruh dan 

terpadu yang mengaitkan keunggulan 

strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan yang direncanakan untuk 

memastikan bahwa tujuan utama 

perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 

Strategi adalah sarana yang 

digunakan untuk mencapai tujuan akhir 

(sasaran). Tetapi, strategi bukanlah 

sekedar suatu rencana. Strategi ialah 

rencana yang disatukan: strategi 

mengikat semua bagian perusahaan 

menjadi satu. Strategi itu menyeluruh: 

strategi meliputi semua aspek penting 

dalam perusahaan. Strategi itu terpadu: 

semua bagian rencana serasi satu sama 

lain dan bersesuaian. 

Hamel dan Prahalad (1995) dalam 

Rangkuti (1997 : 4) Strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa meningkat) dan terus 

menerus dan dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa 

depan. Dengan demikian perencanaan 

strategis hampir selalu dimulai dari “apa 

yang dapat terjadi, bukan dimulai 

dariapa yang terjadi“. Terjadinya 

kecepatan inovasi pasar baru dan 

peurbahan pola konsumen memerlukan 

kompetensi inti (core competencies). 

Perusahaan perlu mencari kompetensi 

inti dalam bisnis yang dilakukan. 

Menurut Rangkuti (1997 : 7) pada 

prinsipnya strategi dapat dikelompokkan 

berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu : 

1) Strategi Manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi 

yang dapat dilakukan oleh 

manajemen dengan orientasi 

pengembangan strategi secara makro 

misalnya, strategi pengembangan 

produk, strategi penetapan harga, 

strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar, strategi 

mengenai keuangan dan sebagainya. 

2) Strategi Investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang 

beroriantasi pada investasi. Misalnya 

apakan perusahaan ingin melakukan 

strategi pertumbuhan yang agresif 

atau perusahaan melakukan penetrasi 

pasar, strategi bertahan, strategi 

pembangunan kembali suatu visi 

baru atau strategi divestasi, dan 

sebagainya. 

3) Strategi Bisnis 

Strategi bisnis ini sering juga disebut 

strategi bisnis secara fungsional 

karena strategi ini beroriantasi pada 

fungsi-fungsi kegiatan manajemen, 

misalnya strategi pemasaran, strategi 

produksi atau operasional, strategi 

distribusi, strategi organisasi dan 

strategi - strategi yang berhubungan 

dengan keuangan. 

Menurut Salusu (1996 : 101) ada 

empat tingka-tingkat strategi. 

Keseluruhannya di sebut Master Strategi 

yaitu : 

a) Enterprise Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan respon 

masyarakat. Setiap organisasi 

mempunyai hubungan dengan 

masyarakat. Masyarakat adalah 

kelompok yang berada diluar 

organisasi yang tidak dapat dikontrol 

b) Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi 

organisasi, sehingga sering disebut



60 

grand strategy yang meliputi bidang 

yang digeluti oleh organisasi. 

c) Business Strategy 

Strategi pada tingkat ini menjabarkan 

bagaimana merebut pasaran di 

tengah masyarakat. Bagaimana 

menempatkan organisasi dihati para 

penguasa, para pengusaha, para 

anggota legslatif, para politisi dan 

sebagainya. 

d) Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi 

pendukung dan untuk menunjang 

sukses nya strategi lain. Ada tiga 

jenis strategi fungsional yaitu : 

1. Strategi fungsional ekonomi 

yaitu mencakup fungsi-fungsi 

yang memungkinkan organisasi 

hidup sebagai suatu kesatuan 

ekonomi yang sehat antara lain 

yang berkaitan dengan keuangan, 

pemasaran,sumberdaya, 

penelitian dan pengembangan. 

2. Strategi fungsional manajemen 

yaitu mencakup fungsi-fungsi 

manajemen yaitu planning, 

organizing, implementing, 

controlling, staffing, motivating, 

comunicating, decision making, 

representing dan integrating. 

3. Strategi isu stratejik, fungsi 

utamanya adalah mengontrol 

lingkungan, baik situasi 

lingkungan yang sudah diketahui 

maupun situasi yang belum 

diketahui atau yang selalu 

berubah. 

Perencanaan strategis sebagai upaya 

yang didisiplinkan untuk membuat 

keputusan dan tindakan penting ang 

membentuk dan memandu bagaimana 

menjadi organisasi, apa yang dikerjakan 

organisasi, dan mengapa organisasi 

mengerjakan hal seperti itu. Yang 

terbaik, perencanaan strategis 

mensyaratkan pengumpulan informasi 

secara secara luas, eksplorasi alternatif, 

dan menekankan implementasi masa 

depan keputusan sekarang (Bryson : 4). 

Perencanaan strategis dapat 

membantu suatu organisasi dalam : 

1. Berpikir secara strategis dan 

mengembangkan stretegi-strategi 

yang efektif 

2. Memperjelas arah masa depan 

3. Menciptakan prioritas 

4. Membuat keputusan sekarang 

dengan mengingat kosekuensi masa 

depan. 

5. Mengembangkan landasan yang 

koheren dan kokoh bagi pembuat 

keputusan 

6. Menggunakan keleluasaan yang 

maksimum dalam bidang-bidang 

yang berada dibawah control 

organisasi 

7. Membuat keputusan yang melintasi 

tingkat dan fungsi 

8. Memecahkan masalah utama 

organisasi 

9. Menangani keadaan yang berubah 

dengan cepat secara afektif 

10. Membangun kerja kelompok dan 

keahlian. 

Menurut Undang-undang No. 34 

tahun 2000 pasal 2 ayat 2 a, pajak hotel 

adalah pajak atas pelayanan hotel. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel 

adalah bangunan yang khusus disediakan 

bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh 

pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang 

sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

Marihot (2005 : 245) mengatakan 

bahwa pajak hotel adalah punutan yang 

dilakuan oleh daerah atas pembayaran 

kepada hotel. Jadi jelas bahwa pajak 

hotel merupakan salah satu sumber pajak 

yang berkompeten dalan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah.



61 

METODE 

Menurut Rangkuti (1997 : 18) 

analisis SWOT adalah identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi organisasi atau 

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang 

(opportunities) namun secara bersamaan 

dapat namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) 

serta ancaman (Thrests). 

Peneliti menetapkan informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pasaman. Informan 

tersebut dijadikan pangkal informan, dari 

informan akan diperoleh informan 

susulan yaitu Kepala Bidang 

Pendapatan, dari Kepala Bidang 

Pendapatan di peroleh lagi informan 

susulan yaitu Kasi Perencanaa 

Pendapatan dan Penetapan dan Kasi 

penagihan, Pembukuan dan Evaluasi, 

dari Kasi penagihan, Pembukuan dan 

Evaluasi diperoleh lagi informan susulan 

yaitu Petugas PAD. Petugas PAD yang 

dipilih Peneliti adalah petugas PAD yang 

ada diKecamatan Lubuk Sikaping karena 

di Kecamatan Lubuk Sikaping terdapat 

banyak hotel. Dan dalam menentukan 

informan selanjutnya ini ditentukan 

dengan metode snowball sampling atau 

bola salju. 

Untuk memperoleh data yang 

diinginkan dalan penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan 

cara, yaitu: Wawancara dan Studi 

kepustakaan. Analisa dilakukan secara 

kualitatif terhadap analisis 

SWOT(Strength, 

Weakness, 

Opportunity, Threats). Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan 

kekuatan 

(STRENGTHS) dan peluang 

(OPPORTUNITIES), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (WEAKNESSES) serta 

ancaman (THRESTS). 

HASIL 

Berdasarkan hasil penelitian 

lapangan yang dilakukan penulis telah 

terkumpul beberapa parameter dan dapat 

diidentifikasikan bahwa permasalaha 

yang terjadi dalam pemungutan pajak 

hotel di Kabupaten Pasaman adalah 

rendahnya target yang ditetapkan oleh 

bagian Penetapan di Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) 

Kabupaten Pasaman serta realisasi pajak 

hotel bila dibandingkan dengan potensi 

dari pajak hotel tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan susulan tersebut di ketahui 

bahwa pendapatan dari pajak hotel 

tersebut hanya diperoleh melalui hasil 

kesepakatan dengan pihak hotel, 

kesepakatan yang dimaksud adalah 

kesepakatan seberapa sanggupnya pihak 

hotel membayar pajak kepada Pemda 

Pasaman yang dalam hal ini adalah 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan (DPPK). Pihak hotel tidak 

sanggup membayar besarnya pajak yang 

sudah ditetapkan oleh PERDA Kab. 

Pasaman yaitu PERDA no 14 tahun 

2003 pasal 7 yang menyebutkan tarif 

pajak hotel sebesar 10% dari 

pembayaran yang dilakukan kepada 

pihak hotel. Pihak hotel beralasan bahwa 

selama ini pendapatan yang diterimanya 

sudah sangat kecil dan jika dikenakan 

pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan 

PERDA maka pendapatan mereka akan 

semakin kecil. Sebenarnya, jika pemilik 

hotel mengerti tentang ini PERDA 

tersebut maka pembayaran pajak hotel 

tidak akan terasa berat karena pajak 

hotel yang di pungut bukanlah dibayar 

oleh pemilik hotel, tetapi pengguna jasa 

hotel lah yang membayar pajak tersebut, 

apabila setiap pembayaran kepada pihak 

hotel di tambahkan 10% untuk pajak



62 

maka tidak akan mengganggu 

pendapatan mereka dan pajak hotel pun 

akan lancar dibayarkan. 

Dari hasil penelitian yang selama ini 

penulis lakukan potensi pajak hotel 

sangatlah basar, namun pajak yang di 

bayarkan kepada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan (DPPK) 

Kabupaten Pasaman sangatlah kecil. 

Perbandingan antara jumlah pajak yang 

di bayarkan dengan jumlah pajak yang 

sudah ditetapkan oleh PERDA sangat 

jauh sekali bedanya. 

Dengan demikian penulis akan 

memaparkan beberapa hasil penelitian 

yang disajikan dalam bentuk matriks 

SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunitties, Threats) dan dengan 

analisa yang mengarah untuk 

menciptakan alternatif - alternatif yang 

mungkin tidak terpikirkan selama ini. 

Matriks SWOT ini akan disajikan 

dengan memasukkan faktor-faktor 

internal (IFAS) yaitu kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness) 

serta faktor-faktor eksternal (EFAS) 

yaitu terdiri dari peluang (oppoetunitties) 

dan ancaman (threats). Matriks ini dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman yang datang dari 

eksternal dihadapi dengan kekautan dan 

kelemahan yang dimiliki. 

Analisis SWOT Dalam Penentuan 

Strategi Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pasaman ( Studi Kasus Pajak Hotel ) 

Faktor Internal 

Strengths 

1. Perda yang mengatur tentang pajak 

hotel. 

2. Adanya petugas PAD yang bertugas 

disetiap kecamatan. 

3. Tersedianya data yang lengkap 

mengenai hotel. 

4. Sosialisasi yang diberikan kepada 

pemilik/pengelola hotel tentang 

pajak hotel. 

Weekness 

1. Sedikitnya jumlah SDM yang 

berkualitas di kantor Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan (DPPK) Kabupaten 

Pasaman. 

2. Kurangnya insentif untuk petugas 

pemungut pajak dilapangan. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung pemungutan pajak hotel. 

4. Tidak adanya sangsi yang tegas yang 

di berikan kepada wajib pajak yang 

tidak membayar pajak. 

Faktor Eksternal 

Opportunity 

1. Cukup besarnya potensi pajak hotel 

2. Potensi kepariwisataan yang cukup 

tinggi. 

3. Koordinasi yang baik dengan pihakpihak 

yang terkait dengan 

pemungutan pajak hotel. 

4. Cendrung stabilnya tingkat 

perekonomian mengakibatkan 

lancarnya pendistribusian barangbarang 

hasil produksi 

Threat 

1. Kurangnya kesadaran dari wajib 

pajak untuk membayar pajak sesuai 

dengan perda. 

2. Rendahnya SDM pemilik hotel. 

3. Kurang optimalnya pengelolaan 

bidang kepariwisataan. 

4. Lambannya perkembangan 

pembangunan di Kabupaten 

Pasaman. 

Strategi S-O 

1. Optimalisasi potensi kepariwisataan 

akan banyak mendatangkan 

wisatawan yang akan menggunakan 

jasa hotel. 

2. Adanya petugas PAD di setiap 

kecamatan akan memberikan



63 

kemudahan bagi wajib pajak untuk 

membayar pajak. 

3. Lengkapnya data mengenai 

perhotelan memudahkan dalam 

perhitungan pajak. 

Strategi W-O 

1. Berikan pendidikan dan pelatihan 

yang memadai kepada pegawai yang 

berhubungan dengan pajak hotel. 

2. Tambah personil yang akan 

memungut pajak hotel sehingga bisa 

di optimalkan potensi pajak hotel 

tersebut. 

3. Lengkapi sarana dan prasarana yang 

mendukung untuk meningkatkan 

pendapatan pajak hotel. 

4. Berikan sangsi yang tegas kepada 

wajib pajak yang tidak membayarkan 

pajak sesuai dengan tarif yang di 

tetapkan perda. 

Stretegi S-T 

1. Dengan adanya Perda yang mengatur 

tentang pemungutan pajak hotel 

tersebut maka petugas harus bisa 

memberikan sangsi yang tegas kepada 

wajib pajak yang terlambat atau tidak 


2. Percepat pembangunan di Kabupaten 

Pasaman sehingga Kabupeten 

Pasaman memiliki sesuatu yang bisa 

menarik wisatawan datang. 

3. Pemberian sosialisasi dan pelatihan 

kepada pihak hotel tentang pajak hotel 

Strategi W-T 

1. Sulitnya menjalankan Perda, 

kurangnya kesadaran wajib pajak dan 

lambannya perkembangan Kabupeten 

Pasaman merupakan tantangan yang 

harus di atasi tidak hanya oleh 

eksekutif atau legislatif tapi juga oleh 

seluruh masyarakat Pasaman. 

2. Tidak adanya pemberian sangsi yang 

tegas menyebabkan hilang nya 

kesadaran wajibp pajak untuk 


3. Rendahnya SDM kantor DPPK 

Pasaman menyebabkan Perda sulit 

dijalankan. 

Ketersediaan peraturan perundangundangan 

yang mengatur tentang 

pemungutan pajak hotel tersebut 

merupakan sebuah kekuatan bagi 

pemerintah Kab. Pasaman yang dalam 

hal ini di jalankan oleh Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

(DPPK) Kabupaten Pasaman, peraturan 

tersebut adalah PERDA no 14 tahun 

2003. di dalam PERDA ini sangat jelas 

disebutkan bahwa tarif pajak hotel 

sebesar 10 % dari pembayaran yang 

dilakukan kepada pihak hotel. Item ini 

bisa dijadikan sebagai strategi untuk 

memanfaatkan peluang (oppoetunitties) 

yang ada maupun untuk mengatasi 

kelemahan (weakness) dan ancaman 

(threats) yang terjadi. 

Selain tersedianya peraturan yang 

mengatur tentang pajak hotel, adanya 

data yang lengkap mengenai perhotelan 

di Kabupaten Pasaman akan 

mempermudah untuk menghitung 

seberapa besar potensi yang akan di gali 

dan juga mempermudah penetapan 

target. Adanya petugas PAD yang 

tersebar di setiap kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pasaman juga akan 

mempermudah dalam penagihan pajak 

kepada pihak hotel. Namun kenyataan 

yang terjadi di lapangan dirasakan masih 

kurang karena disetiap kecamatan hanya 

ada satu orang petugas PAD yang 

mengurus masalah pajak di 

kecamatannya, satu orang ini mengurusi 

semua masalah pajak yang ada di 

kecamatannya kecuali PBB. Selain itu 

insentif atau upah pungut yang di 

berikan sangat lah kecil yaitu sebesar Rp 

100.000 per bulan itu pun di bayarkan 

tidak perbulan. 

Kekurangan personil juga dirasakan 

di dalam Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan (DPPK)



64 

Kabupaten Pasaman khusus nya pada 

bagian Pendapatan. Pada bagian 

pendapatan ini di bagi menjadi tiga seksi 

yaitu Seksi Perencanaan dan Penetapan, 

Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil 

dan Seksi Penagihan, pembukuan dan 

Evaluasi. Masing-masing seksi di 

kepalai oleh seorang pegawai eselon III 

dengan tiga orang staf, jadi jumlah 

semua pegawai yang ada di bagian 

pendapatan ada 13 orang dengan rincian 

satu orang kepala bagian, tiga orang 

kepala sub bidang dan sembilan orang 

staf. Ini dirasakan masih sangan kurang 

karena bagian ini mempunyai tugas yang 

berat salah satu nya mengurusi masalah 

pajak. Jika berbicara masalah pajak pasti 

akan berhubungan langsung dengan 

masyarakat, untuk itu diperlukan banyak 

personil untuk dapat langsung terjun ke 

masyarakat. 

Masalah lain yang dihadapi oleh 


Keuangan (DPPK) Kabupaten Pasaman 

adalah susahnya memungut pajak sesuai 

dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh 

perda, ini adalah ancaman yang selama 

ini dihadapi oleh dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan kab Pasaman. Wajib pajak 

beralasan bahwa pendapatannya selama 

ini sudah sangat kecil, jika dipungut juga 

pajak sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh Perda yaitu sebanyak 

10% dari pendapatan hotel maka 

pendapatan mereka akan semakin 

berkurang. Hal ini di sebabkan oleh 

rendah nya pengetahuan wajib pajak 

mengenai pajak hotel. 

Hal tersebut bisa diatasi dengan 

pemberian pengetahuan kepada wajib 

pajak bagai mana cara untuk dapat 

membayar pajak hotel tanpa harus 

mengurangi pendapatan mereka. Mereka 

harus diberikan pelatihan untuk dapat 

mengelola keuangan dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, 

selama ini pihak Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan (DPPK) 

Kabupaten Pasaman hanya memberikan 

sosialisasi mengenai pajak hotel tanpa 

adanya pelatihan lebih dalam mengenai 

pengelolaan keuangan untuk dapat 

membayar pajak sesuai dengan yang 

sudah ditetapkan PERDA. 

Kurang menariknya Pasaman untuk 

di kunjungi para wisatawan juga sangat 

berpengaruh pada bisnis perhotelan yang 

ada di Pasaman. Menurut hasil 

wawancara penulis dengan beberapa 

pemilik hotel, bahwa selama ini 

pengguna jasa hotel yang ada di 

Pasaman adalah distributor-distributor 

yang datang dari Padang untuk 

mendistribusikan hasil produksi 

perusahaan mereka, mereka menginap 

paling kurang 4 hari dalam seminggu 

dan kembali ke Padang dan begitulah 

setiap minggunya, kadang - kadang ada 

tamu yang cuma istirahat sebentar untuk 

melanjutkan perjalanan dari Padang ke 

Medan dan sebaliknya, itu pun sangat 

jarang. 

Tetapi walaupun begitu, menurut 

hasil perhitungan peneliti potensi untuk 

pajak hotel masih sangat besar, karena 

hotel-hotel yang ada di Pasaman 

umumnya sudah memiliki langganan 

tetap dari para ditributor tersebut, jadi 

pendapatan mereka bisa dikatakan sudah 

jelas. 

Besarnya potensi kepariwisataan di 

Kabupaten Pasaman merupakan peluang 

besar di bidang perhotelan, namun 

sayang nya sampai sekarang bidang 

kepariwisataan ini nampaknya masih 

belum dapat dikelola secara maksimal, 

banyak objek-objek wisata yang ada di 

Pasaman belum dikelola dengan baik. 

Padahal jika bidang kepariwisataan 

dapat berjalan dengan baik pasti juga 

akan membawa perubahan kepada 

bidang perhotelan. 

Dari hasil analisis SWOT diatas di 

peroleh beberapa strategi yang bisa



65 

digunakan oleh DPPK Kabupaten 

Pasaman dalam meningkatkan 

pendapatan pajak hotel. Strategi itu 

antara lain : 

1. Berikan pendidikan dan pelatihan 

kepada pagawai yang mengurus 

pajak hotel. 

2. Lengkapi sarana dan prasarana yang 

menudukung pemungutan pajak 

hotel. 

3. Berikan insentif yang memadai 

untuk setiap petugas pemungut 

pajak. 

4. Mengelola potensi kepariwisataan 

sehingga akan mendatangkan banyak 

wisatawan yang menggunakan jasa 

hotel. 

5. Berikan sangsi yang tegas kepada 

pihak hotel yang tidak mematuhi 

peraturan yang berlaku. 

Faktor Internal Dan Faktor Eksternal 

Tabel. 2 

Perhitungan Bobot (Pembobotan) Faktor Internal 

Faktor 

pendukung/Internal 

Kekuatan(strengths) 

1. Perda yang 

mengatur tentang 

pajak hotel. 

2. Adanya petugas 

PAD yang 

bertugas disetiap 

kecamatan., 

3. Tersedianya data 

yang lengkap 

mengenai hotel, 

4. Sosialisasi yang 

diberikan kepada 

pemilik/pengelola 

hotel tentang 

pajak hotel 

Kelemahan(Weakness) 

1. Sedikitnya 

jumlah SDM 

yang berkualitas 

di kantor Dinas 

Pendapatan dan 

Pengelolaan 

Keuangan ( 

DPPK ) 

Kabupaten 

Pasaman 

2. Kurangnya 

insentif untuk 

petugas 

pemungut 

dilapangan. 

3 Kurangnya sarana 

dan prasarana 

yang mendukung 

pemungutan 

pajak hotel. 

Bobot Rating Skor Keterangan 

0.20 4 0.80 

0.15 4 0.60 

0.05 2 0.10 

0.10 3 0.30 

0.15 2 0.30 

0.10 2 0.20 

0.15 2 0.30 

4. Tidak adanya 0.10 3 0.30 

sangsi yang tegas 

yang di berikan 

kepada wajib 

pajak yang tidak 


Total 1.00 2.90 

Sumber : Hasil Penelitian lapangan :2009 

Tabel. 2 dapat di ketahui bahwa item 

kekuatan (strengths ) yang paling tinggi 

skor nya adalah tersedianya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur 

tentang pajak hotel. Peraturan 

perundang-undangan ini adalah dasar 

bagi DPPK dalam membuat suatu 

strategi dan akhirnya menjadi sebuah 

kebijakan yang akan direalisasikan 

melalui program-program. 

Tabel. 3 

Perhitungan Bobot (Pembobotan) Faktor 

Eksternal 

Faktor Pendukung/Eksternal Bobot Rating Skor Keterangan 

Peluang(Opportunities) 

1. Cukup besarnya potensi 

pajak hotel. 

2. Potensi kepariwisataan 

yang tinggi 

3. Koordinasi yang baik 

dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan 

pemungutan pajak hotel 

4. Cenderung stabilnya 

tingkat perekonomian 

mengakibatkan lancarnya 

pendistribusian barangbarang 

hasil produksi. 

Sumber : Hasil Penelitian lapangan :2009 

0.15 4 0.60 

0.15 4 0.60 

0.15 3 0.45 

0.10 2 0.20 

Ancaman (Threats) 

1. Kurangnya kesadaran dari 0.10 2 0.20 

wajib pajak untuk 

membayar pajak sesuai 

dengan perda. 

2. Rendahnya SDM pemilik 0.10 3 0.30 

hotel. 

3. Kurang optimalnya 

0.15 2 0.30 

pengelolaan bidang 

kepariwisataan. 

4. Lambannya 

0.10 4 0.40 

perkembangan 

pembangunan di 

Kabupaten Pasaman. 

Total 1.00 3.05 

Tabel. 3 dapat diketahui bahwa yang 

paling tinggi skornya adalah tingginya 

potensi pajak hotel dan tingginya potensi 

kepariwisataan di Kabupaten Pasaman. 

Tingginya potensi pajak hotel ini 

merupakan titik tolak atau titik awal 

pembuatan strategi-strategi untuk dapat 

mengoptimalkan tingginya potensi 

tersebut agar menjadi pendapatan yang 

akan menambah Pendapatan Asli Daerah 

( PAD ). Selain itu tingginya potensi 

kepariwisataan juga memiliki andil yang 

besar dalam perkembangan perhotelan. 

Jika bidang kepariwisataan dikelola 

dengan baik maka dengan sendirinya



66 

bidang perhotelan juga akan berkembang 

dan akhirnya akan menambah 

pendapatan bidang pajak hotel. Dengan 

item-item ini di harapkan DPPK 

Kabupaten Pasaman bisa 

memaksimalkan semua peluang yang 

ada untuk dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 

Grafik. 1 

Pembobotan SWOT 

Grafik. 1 diatas diketatui bahwa 

koordinat berada jauh dari sumbu 

weakness-opportunities, strengthsthreats, 

weakness-threats, tapi titik 

koordinat bertemu di sumbu strengthsopportunities. 

Ini berarti DPPK 

Kabupaten Pasaman dalam mengambil 

kebijakan mengenai pajak hotel 

mempunyai potensi kekuatan (strengths) 

dan peluang (Opportunities) yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan 

kelemahan (Weakness) dan ancaman 

(Threats) yang ada. Namun pihak DPPK 

Kabupaten Pasaman harus tetap 

mempertimbangkan kelemahan dan 

ancaman yang ada. 

SIMPULAN 

Disimpulkan bahwa selama ini Perda 

no.14 tahun 2003 tentang pajak hotel 

tidak bisa dijalankan dengan baik, 

selama ini pajak hotel yang diterima oleh 

Pemerintah Daerah adalah jumlah pajak 

berdasarkan hasil kesepakatan antara 


Keuangan Daerah (DPPK) dengan pihak 

hotel seberapa sanggup pihak hotel 

untuk membayarkannya sehingga 

pendapatan dari pajak hotel yang 

diteriman sangat lah kecil jika dibanding 

dengan potensi yang ada. Hendaknya 


Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten 

Pasaman menghitung kembali seberapa 

besar potensi pajak hotel yang dimiliki 

Kabupaten Pasaman. Sehingga bisa 

ditetapkan seberapa besar target yang 

harus ducapai agar dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 


David, Fred.R. terjemahan Paulyn 

Sulistio dan Harryadin Mahardika. 

Strategic Manajement. Salemba 

Empat. Jakarta. 2006. 

Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT Teknik 

Pembedah 

Kasus 

Bisnis.GramediaPustakan Utama. 

Jakarata. 1997. 

Salusu,J. Pengambilan Keptusan 

Stratejik Untuk Organisasi Public 

dan Organisasi Nonprofit. PT 

Grasendo Widiasarana Indonesia. 

Jakarta. 1996. 

Siahaan, Marihot. P. Pajak Daerah & 

Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. 2006. 

Sudriamunawar, Haryono.Pengantar 

Studi 

Administrasi 

Pembangunan.Mandar Maju. 

Bandung. 2002.

Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 


OKTA KARNELI 



Abstrak : Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan 

di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain 

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai potensi sangat penting dan otonom dengan 

tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Kemandirian desa menuntut adanya 

otonomi desa yang telah didukung oleh Undang-Undang No 32 thm 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Untuk mewujudkan desa yang otonom, maka segenap potensi desa baik kelembagaan, sumber daya alam 

dan manusia harus dapat dioptimalkan. Sehingga penekanan dari kajian ini adalah melihat bagaimana 

persiapan pemerintah dalam menuju desa otonomi yang meliputi penguatan kelembagaan, pelimpahan 

wewenang kepada desa dan pengalokasian dana desa. Kajian ini dilakukan di desa/kelurahan yang 

tersebar di 5 (lima) kecamatan di kabupaten Kuansing. Sebanyak 10 % dari jumlah desa yang berada di 

wilayah kecamatan terpilih akan diambil sebagai responden penelitian adalah pimpinan dan aparatur 

pemerintahan desa serta para tokoh masyarakat setempat. Hasil kajian ternyata menunjukan bahwa 

kelembagaan desa sebagai organisasi formla diwilayah penelitian belum optimal dalam menjalankan 

kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang 

ada. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas tata kepemimpinan pemerintahan desa dengan 

berbagai arah kebijakan, seperti meningkatkan kapabilitas kepala desa dan aparatur desa beserta BPD 

serta meningkatkan kematangan dan kedewasaan masyarakat baik oleh pemerintah desa maupun oleh 

pemerintah Kabupaten Kuansing. 

Kata kunci : Otonomi Desa, Penguatan Kelembagaan, Pelimpahan Wewenang dan Alokasi Dana Desa 

Undang-undang No 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, telah 

membarikan peluang dan kesempatan 

bagi desa dalam memberdayakn 

masyarakat desa beserta desanya. Untuk 

mewujudkan peluang menjadi desa 

otonomi tersebut maka segenap potensi 

desa baik berupa kelembagaan, sumber 

daya alam dan sumber daya manusia 

harus dapat dioptimalkan. Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi telah 

membuka wacana untuk menghidupkan 

kembali system pemerintahan adat yang 

selama diyakini telah dapat 

menggerakan masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

Sistem pemerintahan adat sesuai dengan 

Undang-Undang No 22 tahun 1999 

tentang pemerintahan daerah dimana 

daerah mempunyai peluang untuk 

menciptakan system pemerintahan yang 

bersifat desentralisasi yang 

berimplikasi pada demokratisasi dan 

otonomi dalam masyarakat. Khususnya 

masyarakat yang berada didesa atau 

nagori/kenegerian atau sebutan lainnya. 

Sehubungan dengan percepatan 

pencapaian cita-cita otonomi desa maka 

beberapa perangkat perlu disiapkan 

untuk mendukung pencapaian 

pelaksanaan otonomi desa tersebut. 

Perangkat tersebut berupa penguatan 

kelembagaan, pelimpahan wewenang 

67

*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 


68 

kepada desa dan pengalokasian dana 

desa. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Melakukan kajian terhadap 

persiapan kearah otonomi desa di 

Kabupaten Kuantan Singingi, 

meliputi penguatan kelembagaan, 

pelimpahan wewenang kepada desa 

dan pengalokasian dana desa. 

2. Melakukan kajian terhadap 

kemungkinan pengembalian system 

pemerintahan desa sesuai dengan 

pemerintahan adat di Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Otonomi desa yang semestinya 

diikuti dengan otonomi dalam bidang 

keuangan atau otonomi fiscal, sekarang 

ini sudah mulai mendapat perhatian dari 

pemerintah, pemerintah propinsi dan 

pemerintah kabupaten. Hal ini dapat 

dilihat sekarang dari pemerintah 

kabupaten telah menganggarkan alokasi 

dana desa (ADD) untuk setiap desanya, 

minimal 10% dalam APBD Kabupaten. 

Hal ini diharapkan membawa dampak 

bagi penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Namun yang perlu diperhatikan adalah 

agar dana tersebut dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. Pemerintah desa harus 

membuat perencanaan penggunaan dan 

laporan alokasi dana tersebut, sehingga 

dana tersebut idak memberi manfaat 

kepada masyarakat. 

Standard dan norma yang harus 

diikuti dalam penyelenggaran 

pemerintahan desa menuju otonomi 

adalah sebagai berikut : Pertama, Agar 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

dapat lebih peka dalam memahami 

adpirasi dan permasalahan yang 

dihadapi masyarakat. Sehubungan 

dengan hal ini ada 7 azas 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

yang ditekankan yaitu azas kepastian 

hukum, azas tertib kepentingan umum, 

azas keterbukaan, profesionalitas, azas 

akuntabilitas, efesiensi dan azas 

efektifitas. Kedua, penyelenggaraan 

pemerintahan desa dilakukan oleh 

badan permusyawaratan desa, 

pemerintahan desa dan musyawarah 

desa. Ketiga, badan perwakilan desa 

atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga perwakilan rakyat desa yang 

menjalankan fungsi artikulasi dan 

agregasi kepentingan warga desa, fungsi 

legilasi (pengaturan), fungsi budgeting 

dan fungsi pengawasan. Keanggotaan 

badan perwakilan desa dapat dipilih 

atau berdasarkan musyawarah secara 

berjenjang sesuai dengan adat istiadat 

dan tradisi setempat. BPD 

mencerminkan perwakilan unsur-unsur 

atau kelompok-kelompok dalam 

masyarakat desa, termasuk kuota 30 % 

untuk kaum perempuan. Kedudukan, 

mekanisme pemilihan, persyaratan, 

jumlah, fungsi control, wewenang, 

kewajiban, hak, larangan, mekanisme 

rapat, penghasilan tetap atau tunjangan 

dari BPD selanjutnya diatur dalam 

peraturan daerah. Keempat, 

Musyawarah desa merupakan 

perwujudan 

demokrasi 

permusyawaratan (deliberative 

democracy), yakni model pengambilan 

keputusan dengan menggunakan 

musyawarah untnuk mencapai mufakat 

secara klektif, seperti halnya bentuk 

rembug desa atau musyawarah adat ; 

musyawarah desa merupakan forum 

tertinggi dalam mengambil keputusan 

atas masalah-masalah strategis di desa. 

Ketujuh, kepala desa di bantu oleh 

unsur pemerintah desa yang meliputi 

sekretaris desa dan perangkat desa. 

Kelembagaan desa yang bersifat 

formal di sebut pemerintahan desa 

merupakan kelembagaan desa yang 

bertanggung jawab untuk 

mendinamisasi masyarakat dalam aspek 

pembangunan, kemasyarakatan dan



69 

pemerintahan senagaimana juga fungsifungsi 

tersebut dilakukan oleh 

pemerintah diatasnya. 

Rekonmendasi yang dapat di 

berikan terhadap pengutan kelembagaan 

desa sesuai dengan pengkajian lapangan 

yaitu perlu dilakukan pengisian jabatan 

kelembagaan desa tersebut dengan 

melakukan rekrutmen dengan selektif 

diman harus di pilih oleh orang-orang 

yang mempunyai kemampuan dan yang 

relevan dengan persoalan-persoalan 

pemerintah. 

Namun dalam perkembangannya, 

Chester I. Barnard menyarankan bahwa 

dalam membahas kewenangan harus 

memperhatikan apakah kewenangan itu 

di terima oleh yang menjalankan 

(“whether orders are accepted by those 

mho receive them”). Biasanya desa 

hanya melaksanakan kewenangan 

melekat seperti pembuatan KTP, kartu 

keluarga dan lain-lain. Sedangkan 

kewenagan asal usul seperti mengolola 

aset desa kurang optimal, termasuk 

kurangnyapengelolaan pasar desa dan 

asset lain-lain yang bisa menjadi 

sumber pendapatan desa. Selain itu, ada 

suatu jenis kewenangan (urusan) yang 

bersifat tambahan, yakni kewenangan 

dalam tugas pembantuan (delegasi) 

yang di berikan oleh pemerintah dan 

pembanguna yang di berikan oleh 

pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam 

tugas pembantuan ini desa hanya 

menjalankan tugas-tugas administratif 

(mengurus) di bidang pemeritahan dan 

pembangunan yang diberikan 

pemerintah. Tugas pembantuan di sertai 

dengan dana, personil dan fasilitas. 

Desa berhak menolak tugas pembantuan 

jika tidak di sertai dengan dana, personil 

dan fasilitas. 

Sebagai konsekuensi dari 

keberagaman desa berdasarkan optional 

village maka kewenangan desa pun 

disesuaikan dengan desa yang dipilih : 

Pilihan Model 

Desa Integrated 

Desa 

Koeksistensi 

Tabel 1 

Kewenangan Desa 

Kewenangan 

- Kewenangan asal-usul 

- Kewenangan Atributif 

- Tugas Pembantuan 

- Kewenangan atributif 

- Tugas pembantuan 

Desa integrated memiliki tiga 

kewenangan, sedangkan Desa 

koekstensi dengan masyarakat adat, 

kewenangan asal usul menjadi 

kewenangan masyarakat adat. 

Desa mendapat dana operasional 

desa sebesar Rp 12.000.000,- per tahun 

yan dialokasikan secara merata untuk 

seluruh desa di Kabupaten Kuantan 

Singingi. Selain itu juga ada ADD 

(Alokasi Dana Desa ) Rp 50.000.000,- 

per tahun, tetapi pembagian dana 

tersebut dianggap belum proporsional 

menurut kebutuhan desa. Ada lagi dana 

yang dapat diperoleh desa berupa dana 

bergulir berdasarkan kriteria yang 

disyaratkan oleh pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi untuk 

mendapatkannya sehingga ada 

kompetisi dari desa-desa. 

Sebagaiman dipahami bahwa esensi 

pemerintahan adalah pelayanan kepada 

masyarakat oleh karena itu pemerintah 

tidak diadakan untuk dirinya sendiri 

tetapi untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi



70 

mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998 

: 139). 

Pemerintahan sebagai pelayan 

masyarakat (publik service) sudah 

seharusnya memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada masyarakat. 

Pelayanan yang berkualitas selaian 

bermanfaat bagi masyarakat juga 

bermanfaat terhadap citra aparat 

pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN 

(1990 : 35) dikatakan bahwa: Kualitas 

pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat merupakan tingkat efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas dari sistem 

kemampuan 

kelembagaan, 

kepegawaian, dan ketatalaksanaan 

dalam mendorong, menumbuhkan serta 

memberikan pengayoman terhadap 

prakarsa dan pemenuhan kebutuhan 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat. 

Adanya perubahan dari desa 

menjadi kelurahan menuntut adanya 

penyesuaian perangkat dari perangkat 

desa menjadi perangkat kelurahan 

karena dalam kedua sistem 

pemerintahan itu walaupun setara tetapi 

komponen-komponen yang ada dalam 

birokrasinya berbeda. Satu masalah 

yang dapat muncul dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat adalah 

kurang mampunya perangkat kelurahan 

yang baru untuk melayani masyarakat 

dengan baik. Padahal adanya perubahan 

status dari desa menjadi kelurahan 

membawa konsekuensi adanya 

peningkatan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Menurut Widodo (2001 : 75), 

pelayanan yang diharapkan dan menjadi 

tuntutan pelayanan publik oleh 

organisasi publik yaitu pemerintah lebih 

mengarah pada pemberian layanan 

publik yang lebih professional, efektif, 

efesien, sederhana, transparan, terbuka, 

tepat waktu, responsive dan adatif. 

Pelayanan publik yang professional 

artinya pelayanan yang memiliki 

akuntabilitas dan responsibilitas dari 

pemberi layanan (aparatur pemerintah). 

Efektif, lebih mengutamakan pada 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Sederhana, mengandung arti prosedur 

tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, cepat, tepat, tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat 

yang meminta pelayanan. Kejelasan dan 

kepastian (transparan), mengandung 

arti adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai prosedur tata cara pelayanan, 

persayaratan pelayanan baik secara 

teknis maupun administratif, unit kerja 

dan atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan, rincian biaya atau tarif 

pelayanan dan tata cara pembayaran 

serta jadwal waktu penyelesaian 

pelayanan. Keterbukaan, mengandung 

arti semua proses pelayanan wajib 

diinformasikan secara terbuka agar 

mudah diketahui dan dipahami 

masyarakat baik diminta ataupun tidak. 

Efesiensi, mengandung arti persyaratan 

pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan 

pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan 

antara persyaratan dengan produk 

pelayanan, mencegah adanya 

pengulangan pemenuhan persyaratan. 

Ketepatan waktu mengandung arti 

pelaksanaan pelayanan masyarakat 

dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan. Responsif lebih 

mengarah pada daya tanggap dan cepat 

menanggapi apa yang menjadi masalah, 

kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. 

Adatif mengandung arti cepat 

menyesuaikan tuntutan apa yang 

tumbuh dan berkembang di lingkungan 

sekitarnya.



71 

Sebelum berlakunya Undangundang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, secara normatif 

kelurahan hanya dapat dibentuk pada 

ibu kota kecamatan pada pemerintah 

Kabupaten dan kota. Namun dengan 

berlakunya Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tersebut membawa beberapa 

konsekuensi terhadap desa dalam hal 

peningkatan status desa yang selama ini 

masih terdapat pada ibu kota 

kecamatan, dimana menurut pasal 200 

ayat (3) dinyatakan bahwa desa di 

Kabupaten/Kota secara bertahap dapat 

dirubah atau disesuaikan statusnya 

menjadi kelurahan sesuai dengan usul 

dan prakarsa Pemerintah Desa bersama, 

Permusyawaratan Desa serta Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

Persyaratan yang juga harus 

diperhatikan untuk melakukan 

perubahan status desa menjadi 

kelurahan diatur pada Peraturan 

Pemerintah yang sama, tepatnya pada 

pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : 

Perubahan status Desa menjadi 

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) memperhatikan persyaratan : 

a. Luas wilayah 

b. Jumlah penduduk 

c. Prasarana dan sarana pemerintahan 

d. Potensi ekonomi, dan 

e. Kondisi sosial budaya masyarakat. 

Memperhatikan uraian diatas secara 

normatif bahwa proses dan mekanisme 

perubahan status Desa dimana saja 

termasuk Desa di Ibu kota Kecamatan 

untuk menjadi Kelurahan adalah : 

1. Usul dan inisiatif/prakarsa 

Pemerintah Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

2. Usul dan inisiatif/prakarsa 

masyarakat dimaksud dengan 

memperhatikan saran dan pendapat 

masyarakat setempat. 

Agar perubahan status Desa menjadi 

Kelurahan tersebut dapat berjalan 

dengan baik, hendaknya selain 

memenuhi ketentuan normatif yang 

diatur dengan Peraturan Perundangundangan 

yang berlaku, maka 

hendaknya Pemerintah Daerah sebelum 

membuat Draf Ranperda diperlukan 

pembuatan pengkajian yang dalam 

untuk studi kelayakan, sehingga dapat 

memenuhi norma-norma akademis. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Proses penelitian 

ini dilakukan secara partisipatif dengan 

melibatkan seluruh stakeholder. Lokasi 

penelitian adalah desa/kelurahan yang 

tersebar di 5 (lima) kecamatan (Kuantan 

Tengah, Kuantan M udik, Singingi 

Hilir, Benai dan Cerenti). Jumlah 

desa/kelurahan yang akan diambil 

sebagai daerah sample adalah sebesar 

10 % dari semua desa/kelurahan yang 

tersebar di 5 kecamatan tersebut. Dari 

setiap lokasi penelitian yang terpilih 

akan diambil sebagai responden adalah 

pimpinan dan aparatur pemerintahan 

desa. 

HASIL 

Hasil temuan dilokasi penelitian 

menunjukan bahwa secara kelembagaan 

pemerintahan desa telah mempunyai 

administrasi desa yang lebih baik. 

Namun secara operasional kegiatan 

pelaksanaan adminsitrasi desa belum 

dapat dilaksanakan dengan optimal. Ini 

terbukti dari seluruh jenis buku 

administrasi yang diserahkan atau 

didistribusikan oleh pemerintah kabuten 

kuantan singingi kepada setiap desa ada 

seluruhnya, tetapi 35% dari keseluruhan 

jenis buku administrasi belum 

dimanfaatkan atau belum diisi oleh 

aparatur pemerintah desa. Dengan 

belum tertibnya pengisian buku ini, 

berimplikasi terhadap tidak tersedianya



72 

database, baik bagi kebutuhan 

pemerintah desa itu sendiri maupun 

Pemerintah kecamatan. 

Dari hasil wawancara dengan kepala 

desa dan perangkat desa, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor : 

1. Rendahnya kinerja aparatur desa, 

hal ini terkait dengan SDM yang 

ada. 

2. kurangnya pemberdayaan dan 

pembinaa dari supra desa 

{pemerintah kecamatan dan 

kabupaten} dalam bentuk 

pekatihan,kursus,sosialisasi,dsb.teru 

tama bagi aparatur pemerintah desa. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana 

yang tersedia di kantor desa, hal 

kurang memotivasi bagi aparat 

untuk berkeja. 

4. Manejemen pemerintah desa yang 

belum dikelola dengan baik, 

terutama kepemimpinan kepala desa 

terhadap stfnya atau jajarannya. 

5. Insentif yang belum begitu memadai 

bagi aparatur pemerintah desa, 

karena sampai saat ini, pemerintah 

desa hanya menggantungkan 

tunjangan atau honor dari 

pemerintah kabupaten, sementara 

desa tidak memiliki sumber 

penghasilan tetap dan tambahan, 

seperti tanah kas atau kekayaan desa 

lainnya. 

Dari temuan lapangan, diketahui 

pemerintah desa tidak banyak 

megetahui apa yang menjadi 

kewenangan atau sekarang dengan 

istilah menurut UU Nomor 32 tahun 

2004. Sampai saat ini, merbagai urusan 

di atas tidak sertai landasan paying 

hokum, baik dalam bentuk Peraturan 

Derah (PERDA) maupun keputusan 

bupati dsb. Sehingga boleh dikatakan 

sejumlah urusan di atas masih kabur 

atau tidak jelas. Namun secara tersirat 

dan dalam prakteknya, pemerintah desa 

sedikit banyak mana urusan rumah 

tangga desa selama ni selalu 

dipraktekkan, seperti, pemilihan kepala 

desa dan perangkatnya , membuat 

peraturan desa, menyusun 

APBDes,menggali potensi dan 

kekayaan desa dan pelestarian adt 

istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 

Sedangkan beberap urusan lainnya 

belum ada pelimpahan kewenangan 

secara jelas kepada desa. Dari kondisi 

diatas, suatu kewajaran apabila pada 

umumnya pemerintah desa tidak 

mengetahui banyak tentang sejumlah 

urusan seperti yang tertera dalam 

peraturan perundangan yang ada. Oleh 

karena itu upaya yang harus dilakukan 

oleh kabupaten adalah : 

a. Mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi berbagai urusan 

yang menjadi kewenangan dari 

pemerintah desa sebagaimana yang 

dimaksud dalam undang-undang 

ataupun peraturan daerah. 

b. Perangkat legislasi dan paying 

hokum serta sosialisasi dari 

pemerintah kabupaten dengan 

kecanatan. 

c. Adanya pola pembinaan yang 

kontinu dan pengawasan dari 

pemerintah kecamatan sebagai 

Pembina pemerintahan . 

Hasil penelitian lapangan 

menyatakan bahwa dengan adanya dana 

Desa yang akan diberikan kepada 

pemerintah desa akan dapat 

memperkuat eksistensi Pemerintah Desa 

dari Badan Permusyawaratan Desa 

dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

1. Hubungan Desa dengan 

Kecamatan 

Pada format dan pola yang diatur 

dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan daerah 

ternyata desa yang dipahami selama ini 

kedudukan sebenarnya tidal jelas dan 

nyata, sehingga menimbulkan beberapa



73 

kendala dan hambatan dengan 

kecamatan. Ketidak jelasan kedudukan 

desa tersebut dapat menimbulkan multi 

tafsi baik dari pihak Pemerintah Desa 

maupun kecamatan. Hal ini dikarenakan 

selam berlakunya Undang-undang 


Pemerintahan Desa, kedudukan desa 

berada langsung di bawah kecamatan 

secara hirarkhis. 

Perubahan pemerintahan desa menjadi 

pemerintahan adat 

Daerah-daerah di Indonesia 

memang mempunyai keragaman yang 

luar biasa baik dilihat dari sisi kultur 

maupun kondisi geografis dan basis 

ekonominya. Akan tetapi keragaman itu 

tidak terlalu mempersulit penentuan 

posisi dan bentuk daerah, sebab daerah 

secara keseluruhan sudah ditetapkan 

sebagai daerah otonom (local self 

government) secara baku. Perbedaan 

antara daerah cukup dijawab dengan 

teori desentralisasi. 

Ada beberapa pilihan yang bersifat 

optional village. Dalam optional 

village, karakteristik Desa meliputi : 

Pertama, adalah integrasi fungsi 

pemerintahan Desa ke dalam 

pemerintahan adat sebagaimana terjadi 

di Sumatera Barat. Forum diskusi 

bersama Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) di Sulawesi Utara, Sulawesi 

Selatan dan Nusa Tenggara Timur 

tampaknya juga mengarah pada bentuk 

desa yang terintegrasi itu. Kedua, 

Perspektif peralihan sistem 

pemerintahan desa menjadi sistem 

pemerintahan adat. Peralihan dari 

sistem pemerintahan desa kepada sistem 

pemerintahan adat (kenegerian, atau 

sebutan lainnya). Tentu akan membawa 

suatu unit system sosial. Disini 

pemerintah merupakaan unit system 

yang mengeluarkan kebijakan, 

sedangkan rakyat/masyarakat 

merupakan unit yang menerima 

kebijakan tersebut, dalam artian 

pemerintah sebagai subyek, sedangkan 

masyarakat sebagai objek. 

Sebagai gambaran dahulu 

kenegerian atau berbagai sebutan 

lainnya dalam masyarakat Kuantan 

Singingi, mempunyai perangkat 

pemerintahan adat sendiri (adat besturr), 

tetapi sekarang sudah tidak dikenal lagi 

pemerintahan adat. Perangkat 

pemerintahan negeri terdiri dari : 

1. Orang-orang Godang, sebagai 

pemangku adat yang membawahi 

Penghulu suku. 

2. Penghulu, adalah pemimpin suku 

atau orang yang ditinggikan 

seranting didahulukan selangkah 

dan mewarisi pusaka dan 

mengawasi anak kemenakan dan 

orang kampong. 

3. Monti, adalah pemangku adat yang 

memelihara norma-norma adat serta 

nilai-nilainya dengan tugas 

menyelesaikan dan menghukum 

silang selisih atau sengketa yang 

timbul dikalangan adat negeri. 

4. Dubalang, adalah pemangku adat 

dengan tugas menghukum dan 

mengamankan negeri bila terjadi 

huru hara, keributan dan sebagainya. 

5. Malin, disebut dengan suluh 

bendang negeri, artinya penerang 

yaitu orang yang mempunyai ilmu 

tentang agama Islam. Dengan tugas 

menyelesaikan perselisihan 

sepanjang syara’. 

Dari temuan lapangan, dari 5 (lima) 

Kecamatan yang menjadi sampel, dari 

semua desa, kecuali desa eks 

Transmigrasi bahwa eksistensi 

(keberadaan) institusi adat masih ada 

dan terbentuk. Tetapi factual belum 

menyentuh eksistensi adat tersebut. 

Lembaga adat dalam kenyataan sebagai 

organisasi sosial kemasyarakatan 

lembaga adat



74 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan tokoh-tokoh adat bahwa 

eksistensi institusi adat sampai saat ini 

masih eksis di tengah masyarakat 

namun sudah sangat terbatas peran dan 

fungsi yang dijalankannya, artinya adat 

sekarang ini lebih banyak menjalankan 

fungsi menyelesaikan selang sengketa 

antara anak cucu kemenakana, 

disamping fungsi-fungsi seperti acara 

adat perkawinan dan fungsi adat 

lainnya. Namun dalam bidang yang 

berkaitan dengan aspek pemerintahan, 

peran adat hamper-hampir boleh 

dikatakan, tidak banyak lagi dilibatkan, 

namun keterwakilan unsur adat masih 

ada dalam keterwakilannya di Lembaga 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan itu proporsinya sangat kecil sekali. 

Berkaitan dengan untuk 

mengembalikan ke Kepemimpinan 

Adat, diakui melalui proses : 

a) Mendudukkan kembali “Tali Tigo 

Sapilin”, (Pemerintah, Adat dan 

Agama) dalam tatanan pemerintahan 

sekarang ini, sehingga ini tidak 

sebagai simbol yang selama ini kita 

agungkan, oleh karena itu katanya 

perlu duduk bersama dari semua 

komponen masyarakat, yang 

barangkali perlu difasilitasi oleh 

Pemerintah kabupaten. 

b) Berkaitan denga diatas, katanya adat 

kita sama, namun pemakainya agak 

berbeda, oleh karena itu memang 

ada kata sepakat, seperti apa model 

yang kita pakai untuk Kabupaten 

Singingi. 

c) Sumber daya manusia, juga masih 

menjadi persoalan, apalagi kondisi 

masyarakat dan pemerintahan 

sekarang sangat jauh berbeda dulu 

dan sekarang, apakah adat siap 

untuk menyesuaikan diri denga 

tuntutan tersebut. 

d) Khusus masyarakat Adat Rantau 

Singingi sudah merekomendasikan 

kemingkinan untuk kembali 

kepemerintahan adat tersebut pada 

“Musyawarah Besar (Mubes) 

Rantau Singingi pada tanggal 25-26 

November 2006 di kelurahan Muara 

Lembu. Beberapa waktu lalu. 

Dari beragam pendapat dari nara 

sumber utama (Orang godang dan 

Aparatur Pemerintahan Desa), dan 

kondisi empirik dapat dinyatakan: 

1. Bahwa institusi adat di masyarakat 

di Kabupaten Kuantan Singingi, 

keberadaannya masih ada dan di 

akui sebagai lembaga yang masih 

berperan dan dihormati meskipun 

peranan adat sekarang ini sangat 

terbatas dalam adat. Posisi institusi 

adat secara struktur bukan atau tidak 

termasuk dalam struktur 

Pemerintahan Desa dan posisinya 

sebagai institusi atau lembaga 

kemasyarakatan. Bagaimana model 

yang ingin kita buat, apakah 

institusi adat sebagai pemerintahan 

desa, atau sebagai insititusi yang 

terpisah dari pemerintah desa yang 

otonom, atau kombinasi itu 

berpeluang dari kesepakatan 

bersama. 

2. Ada beberapa alternatif model 

dalam memfungsikan lembaga adat: 

• Institusi tradisional (adat), 

dimasukkan kedalam struktur 

Pemerintahan Desa. Jadi adat 

merupakan bagian dari struktur 

pemerintahan desa itu sendiri. 

Dalam hal ini adat lebih cocok 

melaksanakan 

fungsi 

kelegislatifan dari pemerintahan 

desa. 

• Antara institusi adat dengan 

birokrasi 

dipisahkan 

berdasarkan ruang kewenangan 

yang bersifat hirarkis. Dalam 

hubungan ini ruang kewenangan 

dan tugas lembaga adat berada



75 

diantara masyarakat dengan 

pemerintahana desa. 

• Lembaga adat dan birokrasi desa 

berada secara terpisah dan 

memiliki kewenangan dan ruang 

aktivitas sendiri. Antara 

keduanya tidak perlu 

dihubungkan dengan garis 

organisatoris. Hanya perlu 

dipertegas mana kewenangan 

Pemerintahan Desa dan mana 

kewenangan adat (DR. R. 

Sofyan Samad ; 3) 

3. Pada prinsipnya, semua model atau 

pola yang di inginkan memiliki 

plus-minus (kelebihan dan 

kekurangan). Hal mana yang perlu 

dipertimbangkan adalah bagaimana 

memberikan warna baru dari sistem 

yang di inginkan dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, dimana proporsi institusi adat 

dalam pemerintahan bisa lebih 

berperan dan memiliki 

keotonomian. 

4. Bahwa peran adat di birokrasi 

pemerintahan desa saat ini, 

terakomodir di Lembaga Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), 

sebelumnya perwakilan dan unsur 

adat pun sangat kecil proporsinya, 

karena pengisian dilembaga tersebut 

berdasarkan unsur keterwakilan dari 

komponen masyarakat dan jumlah 

penduduk, dan peranan adat bahkan 

semakin berkurang ketika 

dihilangkannya fungsi mengayomi 

adat istiadat. 

5. Kemungkinan untuk dikembalikan 

Sistem Pemerintahan Desa sekarang 

ini ke sistem pemerintahan 

Kenegerian (adat) memerlukan 

proses dan duduk bersama tigo tali 

sapilin. Kemauan adat tidak cukup 

tanpda ada dukungan politik dari 

pemerintahan kabupaten. Untuk itu 

perlu ada kajian mendalam baik dari 

sisi akademik (teoritik) maupun 

kajian empiriknya. 

6. Setelah proses dilalui maka 

pemerintah membuat aturan atau 

payung hokum dan pengaturan 

dalam bentuk Peraturan Daerah 

(PERDA) tentang sistem 

pemerintahan kenegerian yang 

dimaksud, tentu aturan mendetil 

seperti tentang sistem yang akan 

kita bangun. 

7. Harus diakui adat sebagai satu 

diantara sistem nilai masyarakat dan 

lembaga adat sebagai suatu sistem 

sosial, adalah kekayaan buadya 

yang tidak ternilai maknanya. Oleh 

karena itu kedepan diperlukan 

penguatan (capacity building) 

lembaga adat supaya bermakna 

dalam 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau struktur 

pemerintahan perlu langkah-langkah 

untuk menata kembali. 

Pengembalian pengaturan desa agar 

tidak uniformmitas (seragam) telah 

mempunyai dasar hukum yang kuat, 

karena itu telah dijamin dalam peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku, 

terakhir dengan berlakunya Undangundang 


Pemerintahan Daerah, dimana secara 

tegas dinyatakan bahwa pengaturan 

desa dapat dilakukan menurut dan 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara 

kesatuan Republik Indonesia. 

Peluang secara normatif untuk 

mengembalikan pemerintahan desa 

menjadi Pemerintahan Adat ( 

kampong/nagari) telah dijamin untuk 

dapat dilaksanakan, namun secara 

kajian empiris hal itu perlu diperkuat 

dengan infrasturktur kultur masyarakat 

dan fungsionalisasi dari institusi 

cultural yang teradapat dalam 

masyarakat serta keharmonisan



76 

hubungan antara Lembaga Adat dengan 

Pemerintahan Desa. 

Dari hasil wawancara dengan 

beberapa tokoh masyarakat desa dan 

tokoh adat, berkatan dengan perubahan 

desa menjadi kelurahan, ternyata respon 

masyarakat tetap memilih desa dari 

pada kelurahan. Beberapa alasan kenapa 

desa lebih diminati dari pada kelurahan, 

antara lain : 

1. Konsep desa lebih familier dari pada 

kelurahan. Konsep desa identik 

dengan konsep ‘otonomi asli’, 

sedangkan kelurahan justru 

mematikan hak otonomi rakyat, 

budaya dan kearifan lokalnya. 

2. Desa sebagai organisasi komunitas 

lokal, mempunyai pemerintahan 

sendiri (self-governing community). 

Berarti komunikasi local dapat 

membentuk dan menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri berdasarkan 

pranata local, bersifat swadaya dan 

otonom. Berarti, dengan status 

sebagai desa, maka pemerintahan 

adat (nagori) maish dapat 

dilaksanakan, tentunya beda dengan 

kelurahan. 

3. Pemerintaha desa mempunyai 

keleluasaan penuh dalam 

perencanaan pembangunan dan 

anggaran, menyelenggarakan 

perlayanan publik serta bertanggung 

jawab kepada rakyat desa setempat, 

hal ini tentunya berbeda dengan 

kelurahan. Sehingga para perangkat 

desa sepertinya sudah tidak antusias 

lagi membicarakan perubahan status 

menjadi kelurahan. 

4. Berubahnya desa menjadi kelurahan 

di ibukota kecamatan atau 

Kabupaten/kota, mengakibatkan 

kekayaan milik desa berubah 

menjadi milik kelurahan, hal ini 

tentunya menjadi pertimbangan 

tersendiri bagi masyarakat desa. 

5. Harapan warga desa sebenarnya 

sangat sederhana dan sangat 

manusiawi, yang penting kondisi 

dan suasana kehidupan masyarakat 

menjadi lebih baik, kondisi ini lebih 

dekat dengan desa dari pada 

menjadi kelurahan. 

Bahkan, jika kita mau berkaca 

dari Sumatera Barat, yang justru pernah 

mengusulkan agar di kota juga 

diberlakukan sistem pemerintahan 

terendah yang bernama nagari, bukan 

kelurahan. (Kompas, 11 Juni 2004) 

SIMPULAN 

Adapun kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penguatan Kelembagaan Desa 

Kelembagaan desa yang ada 

sekarang ini (Pemerintah Desa dan 

BPD) sebagai organisasi formal di 

wilayah sampel penelitian, dapat 

dikatakan belum optimal 

melaksanakan kewenangan, tugas 

pokok dan fungsinya sebagaimana 

yang diatur didalam peraturan 

perundang-undangan yang ada 

seperti : 

• Belum terlaksananya sejumlah 

urusan yang menjadi 

kewenangan pemerintah Desa 

dan belum optimalnya fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa 

sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 

• Belum optimalnya pengisian 

buku administrasi desa dan 

ketatalaksanaan administrasi 


• Belum terlaksananya dengan 

baik penataan personil 

pemerintahan desa 

• Belum optimalnya penerimaan 

dan pengelolaan keuangan desa.



77 

Dari kondisi di atas, ada beberapa 

faktor penyebab antara lain: 

a. Masih lemahnya kapabilitas 

Kepala Desa dan aparatur desa 

beserta BPD. 

b. Masih kurang jelasnya perangkat 

legisasi/perturan dari supra desa 

(kabupaten), baik mengenai 

penyerahan sejumlah urusan 

yang menjadi kewenangan desa 

dan perubahan-perubahan dalam 

penataan administrasi 


c. Masih terbatasnya prasarana dan 

sarana desa dari Pemerintah 

Kabupaten. 

d. Masih terbatasnya dana dari 

pemerintah kabupaten untuk 

memberikan insentif kepada 

pemerintah desa. 

e. Masih lemahnya kompentensi 

dan budaya organisasi dari 

aparatur pemerintahan desa 

(kinerja, disiplin dan rasa 

memiliki dan tanggung jawab). 

2. Pengelolaan Dana Desa 

• Temuan lapangan, memberikan 

indikasi bahwa sebagian besar 

desa belum mampu menggali 

potensi-potensi yang dimiliki 

desa dan belum optimalnya 

penerimaan dan pengelolaan 

keuangan desa. 

• Dengan ini membawa implikasi 

desa tidak memiliki kas desa dan 

sangat tergantung dari subsidi 

dari pemerintah kabupaten 

seperti Alokasi Dana Desa 

(ADD), pemerintah provinsi dan 

berbagai jenis program bantuan 

pemerintah lainnya. 

• Pemerintah desa belum memiliki 

perencanaan yang baik dalam 

penyusunan perencanaan 

pembangunan desa, disamping 

desa juga belum memiliki 

perangkat legislasi/peraturan 

desa sebagai pedoman kerja. 

• Yang perlu menjadi 

pertimbangan pihak Pemerintah 

kabupaten dan Pemerintah Desa 

dalam menyikapi kondisi 

tersebut adalah : 

1. Peningkatan kompetensi 

pengelolaan keuangan desa 

bagi aparat desa, seperti, 

pelatihan, kursus, studi 

banding dsb. 

2. Pelimpahan kewenangan 

oleh pemerintah kabupaten 

kepada desa dalam hal pajak 

dan retribusi daerah sebagai 

sumber pemasukkan 


3. Pengembangan badan usaha 

milik desa (BUMD) 

4. Perangkat peraturan dan 

petunjuk pelaksanaan 

pengelolaan dan pengawasan 

Alokasi Dana Desa. 

5. Manajemen dan sistem 

penganggaran serta 

pertanggung jawaban 


6. Perlu adanya evaluasi 

kinerja Pemerintahan Desa 

oleh pemerintah Kabupaten 

yang selama ini boleh 

dikatakan kurang sama 

sekali. 

3. Hubungan Desa sebagai kecamatan 

Pada prinsipnya hubungan desa 

dengan kecamatan bukan hubungan 

yang bersifat hirarkis (atasanbawahan), 

karena desa bersifat 

otonom, seperti yang diatur di 

dalam UU Nomor 32 tahun 2004, 

maupun melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 

tentang desa, khususnya pasal 1 

item 6. 

Namun demikian desa tetap 

merupakan bagian dari sistem



78 

pemerintahan di atasnya, pola 

hubungan dengan supra 

desa/kecamatan tetap ada, seperti 

menurut ketentuan pasal 126 ayat 

(3) huruf f UU Nomor 32 tahun 

2004, menentukan bahwa camat 

bertugas membina penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan / atau 

kelurahan. Pola hubungannya 

bersifat koordinatif dan fasilitatif. 

Kondisi di lapangan bahwa 

pemerintah desa kurang melakukan 

koordinasi dengan pemerintah 

kecamatan dalam penyelenggaraan 


4. Perspektif peralihan Sistem 

Pemerintahan Desa ke Adat 

(Kenegerian), yaitu : 

• Bahwa institusi adat di 

masyarakat di Kabupaten 

Kuantan Singingi keberadaannya 

masih eksis (ada) dan diakui 

sebagai lembaga yang masih 

berperan dan dihormati 

meskipun peranan adat sekarang 

ini sangat terbatas dalam internal 

adat saja. 

• Bahwa peranan adat di birokrasi 

pemerintahan desa saat ini, 

terakomodir di Lembaga Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebelumnya Perwakilan dari 

unsur adat pun sangat kecil 

proporsinya, karena pengisian di 

lembaga tersebut berdasarkan 

unsur keterwakilan dari 

komponen masyarakat dan 

jumlah penduduk dan fungsi 

Kelembagaan Permusyawaratan 

ini dalam melestarikan adat 

istiadat bahkan semakin 

berkurang. 

Dari temuan lapangan fakta 

menunjukkan, bahwa belum adanya 

keinginan kuat/prakarsa dari 

Pemerintah Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), 

terutama desa dalam ibukota 

kecamatan untuk diubah statusnya 

menjadi kelurahan. Ada beberapa 

pertimbangan yang mendasarinya : 

• Akan hilangnya keotonomian 

desa, (desa tidak lagi otonomi) 

ini berarti hilangnya 

karakteristik desa berdasarkan 

hak asal usul. 

• Konsekuensinya dengan 

sendirinya adat dan nilai-nilai 

adat akan hilang karena akan 

digantikan oleh Birokrasi 

Pemerintahan kelurahan yang 

nota bene adalah diisi oleh 

aparatur Pemerintahan (PNS). 

• Dengan sendirinya akan hilang 

kewenangan asli atau urusan 

yang menjadi kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul, 

termasuk di dalamnya 

kewenangan dalam mengolah 

keuangan sendiri dan 

sebagainya. 

• Bahkan untuk mewujudkan 

otonomi desa atau kemandirian 

desa perlu diwancanakan 

kelurahan yang ada dapat 

dirubah statusnya menjadi desa, 

dan peluang itu semakin terbuka 

melalui UU Nomor 32 tahun 

2004. 

Rekomendasi 

1. Peningkatan Kapasitas tata 

kepemimpinan pemerintahan desa 

dengan berbagai arah kebijakan. 

2. Peningkatan kapasitas tata 

pemerintahan desa, seperti 

meningkatkan 

kapasitas 

Pemerintahan desa (seperti 

optimaslisasi kewenangan, 

penguatan 

kelembagaan 

pemerintahan desa, pembinaan 

aparatur desa, peningkatan 

efektivitas fungsi pengawasan dan 

sebagainya).



79 

3. Peningkatan kapasitas tata 

kemasyarakatan, 

seperti 

peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia (SDM), kapasitas sosial 

politik, ekonomi, sosial budaya dan 

sebagainya. 

4. Pelimpahan kewenangan desa tidak 

hanya kewenangan melekat 

(atributif) yang mengatur dan 

mengrus kepentingan masyarakat 

setempat, tetapi kewenangan asalusul 

berupa mengelola asset desa. 

5. Ada tiga model yang bisa 

dikembangkan oleh pemerintah 

kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: 

Institusi adat dimasukkan kedalam 

struktur pemerintahan desa, institusi 

adat dan birokrasi dipisahkan 

berdasarkan kewenangan yang 

bersifat hirarkis, lembaga adat dan 

birokrasi desa secara terpisah 

memiliki kewenangan sendiri dan 

tidak dihubungkan secara 

organisatoris. Masing-masing model 

memiliki plus minus. Dalam hal ini 

model ketiga yaitu lembaga adat dan 

birokrasi secara terpisah dan 

memiliki kewenangan sendiri dan 

tidak dihubungkan secara 

organisatoris bisa diakomodir 

dengan catatan memperkuat 

infrastruktur cultural masyarakat 

dan fungsionalisasi dari institusi 

cultural yang terdapat dalam 

masyarakat serta keharmonisan 

hubungan antara lembaga adat 

dengan pemerintahan desa. 

6. Kedepan yang perlu lebih 

ditingkatkan dalam pola hubungan 

desa dengan kecamatan adalah: 

• Perlu ada kejelasan hubungan 

dalam bentuk aturan normative 

(Perda) antara kecamatan 

dengan desa oleh Pemerintah 

kabupaten serta kewenangan apa 

saja yang dilakukan oleh desa, 

supaya tidak terjadi tumpang 

tindih dengan kewenangan 

kecamatan. 

• Perlu lagi intensifitas pembinaan 

terhadap desa dari pihak 

kecamatan sesuai dengan ruang 

lingkup pola hubungan yang 

dimaksud. Dalam peraturan 

perundang-undangan maupun 

peraturan pemerintah. 

7. Sebagai catatan “Tim Kajian”, 

alternatif dan perspektif peralihan ke 

“Sistem pemerintahan adat, bukan 

berarti melakukan perombakan 

tatanan sistem pemerintahan yang 

ada diserahkan kepada adat, akan 

tetapi membangun suatu sistem 

yang sinerji antara Kelembagaan 

formal dengan institusi adat, 

sehingga konsep Tigo tali sapilin 

sebagai suatu kekuatan yang berakar 

dari budaya masyarakat bisa hidup 

kembali dalam berbagai aspek 

dimasyarakat. 

8. Untuk mengimplementasikan itu 

semua, perlu kemauan politik dan 

keseriusan, terutama dari 

pemerintah kabupaten, Dewan 

Perwakilan rakyat Daerah dengan 

dukungan semua komponen elemen 

masyarakat, termasuk lembaga adat 

dan unsur terkait dan diperlukan 

paying hokum dalam bentuk 

Peratutan Daerah (Perda) sebagai 

kekuatan hukum. 

9. Harus diakui adat sebagai satu 

diantara sistem nilai masyarakat dan 

lemabaga adat sebagai suatu sistem 

sosial, adalah kekayaan budaya 

yang tidak ternilai maknanya. Oleh 

karena itu kedepan diperlukan 

penguatan (capacity building) 

lembaga adat. 

Khusus desa yang berada dalam 

ibukota kecamatan, yang belum 

dimekarkan menjadi kelurahan, perlu 

pertimbangan yang matang untuk 

perubahan status keotonomiannya, baik



80 

dari sisi pemerintahan desa dan 

masyarakatnya maupun komitmen 

Pemerintah kabupaten, mengingat 

perubahan perturan perundangundangan 

yang sering berubah. 

1. Pertimbangan diatas didasari, kalau 

memang adanya wacana untuk 

kembali kesistem pemerintahan 

kenegerian yang berakar dari kultur 

budaya masyarakat kuantan 

singingi, seperti masa lalu. 

2. Pemerintahan kabupaten, kecamatan 

maupun pemerintahan desa itu 

sendiri perlu mensosialisasikan 

kepada masyarakat perlu tidaknya 

akselerasi perubahan status desa 

tersebut (manfaat dan kerugiannya). 


Coralin Bryant & White Louise, 1987, 

Manajemen Pembanguna untuk 

Negara Berkembang, Jakarta : 

LP3ES 

Eko, Sutoro, 2006, Mempertegas Posisi 

Politik dan Kewenangan Desa, 

Forum 

Penembangan 

Pembaharuan Desa (FPPD) dan 

Democraic Reform Support 

Program (DRSP) USAID, Jakarta 

3 – 4 Juli 2006 

Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel, 2004, 

Reclaiming Development: An 

Alternatif Economic Policy 

Manual, Zed Books, London 

Kompas, 11 Juni 2004 

Maschab, Mashuri 1992, Pemerintahan 

Desa di Indonesia, PAU Studi 

Ilmu Sosial, Yogyakarta. 

Pratikno, 2003, Desentralisasi, Pilihan 

yang tidak pernah Final, Program 

Studi Ilmu Politik UGM, 

Yogyakarta. 

Rondinelli, Dennis A and Cheema, 

Shabir G, 1998, Implementing 

Decentralixation Polecies, An 

Introduction, Sage Publikation, 

Beverly Hills, California. 

Yunus, Yasril, 2005, Pemerintahan 

Nagari Di Era Orde Baru 

Persepsi Aparatur Pemerintah 

dan Masyarakat Terhadap 

Pemerintahan Nagari dan 

Otoritas Tradisonal Minangkabau 

Dalam Kaitannya dengan Prospek 

Otonomi Daerah di Sumtera 

Barat, Tesis, Pascasarjana 

Universitas Brawijaya, Malang. 

Soemardjan, Selo, Otonomi Desa Adat, 

Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 2000 

Samad, R Syofyan, Konvergensi Antara 

Institusi Adat dan Birokrasi dalam 

Struktur Pemerintahan, 

Pekanbaru, 2000 

Hamidy, UU, Masyarakat Adat 

Kuantan Singing, UIR Press, 

2000. 

Pedoman Pemutakhiran Adat Kuantan 

Singingi, Badan Pemutakhiran 

Adat (BPA) Kuantan Singingi, 

2000 

Lauer, Robert, H.Perspektif Perubahan 

Sosial, Bina Aksara, Jakarta, 

1989. 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, 

tentang Pemerintahan Desa 

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 

Perturan Pemerintah nomor 72 tahun 

2005 tentang Desa 

Perturan Pemerintah nomor 73 tahun 

2005 tentang Kelurahan



81 

PETUNJUK BAGI PENULIS 

Macam dan Isi Artikel 

Artikel yang dipublikasi Jurnal 

Kebijakan Publik (JKP) meliputi hasil 

penelitian tentang masalah kebijakan 

administrasi publik, baik pada lembagalembaga 

pemerintah , swasta atau 

masyarakat. Artikel yang dimuat 

merupakan artikel hasil penelitian yang 

belum pernah diterbitkan dalam media 

cetak lain. 

Artikel diketik 1 spasi dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris dengan 

ukuran kertas kuarto dengan jumlah 

minimal 10 halaman dan maksimal 20 

halaman dalam bentuk hard and soft 

copy sebanyak 2 eksamplar. Naskah 

(file) yang dibuat dalam bentuk soft copy 

dimasukan dalam program Microsoft 

word dilengkapi dengan nama penulis, 

judul artikel, alamat lembaga, kode pos, 

telepon dan fax. Naskah dapat dikirim 

lewat internet atau via pos sesuai dengan 

alamat publikasi Jurnal Kebijakan 

Publik (JKP). Naskah dikirim paling 

lambat 1 bulan sebelum penerbitan, 

yaitu bulan maret dan oktober pada 

setiap tahunnya. 

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : 

Laboraturium Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara Fisip Unri Kampus 

Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru 

Pekanbaru. Telp/Fax : (0761) 63277 E- 

mail : jkp_ana@yahoo.co.id 

Format 

• Judul. Maksimal 14 kata dalam 

bahasa Indonesia atau 10 kata dalam 

bahasa Inggris, lugas dan menarik. 

• Nama Penulis. Lengkapi dengan 

nama dan alamat lembaga tempat 

kegiatan penelitian, kode pos, 

telp/fax yang digunakan untuk 

korespondensi dengan penulis. 

• Abstrak. Merupakan miniatur isi 

keseluruhan tulisan meliputi latar 

belakang, masalah, tujuan, metode, 

hasil dan simpulan. Ditulis dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

• Key Words. Memuat konsep yang 

terkandung dalam artikel, ditulis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris terdiri dari 3 – 5 konsep. 

• Pendahuluan. Memuat latar 

belakang, masalah penelitian, tujuan 

penelitian dan landasan teori 

penelitian yang dapat mendukung 

pemecahan masalah dan tujuan 

penelitian, dimana penulisannya 

tidak mencantumkan sub judul. 

• Metode. Menjelaskan bagaimana 

prosedur penelitian dilakukan 

meliputi : disaian penelitian, 

populasi, sampel, instrumen, skala 

pengukuran dan analisas data. 

• Hasil. Memuat pembahasan dari 

hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan ilustrasi (grafik, tabel, 

gambar dan foto). Selain itu hasil ini 

merupakan penjelasan dan analisa 

yang mengkaitkan dengan konsep 

dasar dan membandingkan dengan 

hasil penelitian orang lain yang 

relevan. 

• Simpulan. Ditulis dalam bentuk 

essay yang memuat asensi dari hasil 

penelitian dan bukan rangkuman. 

• Daftar Rujukan. Daftar rujukan 

diharapkan 70 % bersumber dari 

pustaka primer (jurnal, hasil 

penelitian, skripsi, tesis dan 

desertasi) dan 30 % bersumber dari 

pustaka sekunder (buku dan 

makalah). Ditulis diurutkan 

berdasarkan alpabet dengan tahun 

terbitan 10 tahun terakhir.



82

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template ?