Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret Partisipatif 2010 Pembangunan di Kota Pekanbaru ISSN 1978 – 0689

1

Spesialisasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik

Jurnal Kebijakan Publik sebagai spesialisasi Ilmu Administrasi Negara adalah artikel dan tulisan ilmiah

dalam bentuk hasil-hasil penelitian dan non penelitian, baik pada lembaga pemerintah atau dalam

masyarakat. Kebijakan Publik sebagai kajian teoritis dan praktis merupakan suatu proses mulai dari

perumusan, implementasi dan evaluasi kebijkan yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi

kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu, penerbitan jurnal ini sebagai

media ilmiah berkenaan dengan masalah-masalah kebijakan publik, baik berupa peraturan perundangundangan,

PP, Perda, Kpts, maupun program dan tindakan-tindakan pemerintah, berusaha menyebar

luaskan keseluruh Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah, non Pemerintah baik di tingkat pusat, Propinsi

maupun kota/kabupaten.

ISSN 1978 – 0689

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Ketua Penyunting

Zaili Rusli

Anggota Dewan Penyunting

Sujianto (Universitas Riau)

Chalid Sahuri (Universitas Riau)

Fachruddin (Universitas Riau)

Lafri Eldiny (Universitas Riau)

Raja Ilyas Aman (Universitas Riau)

Penyunting Pelaksana

Adianto

Dadang Mashur

Pelaksana Tata Usaha

Hasim As’ari

Mayarni

Abdul Sadad

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Laboraturium Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip

Unri Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru. Telp/Fax : (0761) 63277 E-mail :

jkp_ana@yahoo.co.id

JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syaratsyarat,

format dan tata aturan tata tulis artikel dapat dilihat pada Petunjuk bagi penulis di sampul

belakang dalam jurnal ini. Data yang masuk ditelaah oleh para Mitra Bestari dan atau penyunting ahli

untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat melakukan penyuntingan atas tulisan yang dimuat tanpa

mengubah maksud dan isinya.

Volume 1, Nomor

*Analisis

1, Maret

Partisipatif

2010

Pembangunan di Kota Pekanbaru

ISSN 1978 – 0689 2

DAFTAR ISI

Spesialisasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik

Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru

Zaili Rusli (Universitas Riau) 1 – 9

Keberhasilan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru

Adianto (Universitas Riau) 10 – 24

Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan MAsyarakat

(Jankesmas) Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya

Kota Pekanbaru

Sofia Achnes (Universitas Riau) 25 – 34

Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan Pemerintah Daerah

Di Propinsi Riau

Yasir (Universitas Riau) 35 – 47

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Di Kabupaten Pasaman (Studi Kasus Pajak Hotel)

Hari Septiadi (Universitas Riau) 48 – 57

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Di Kabupaten Pelalawan

Miranda Ardi (Universitas Riau) 58 – 67

Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

Di Kabupaten Kuantan Singingi

Okta Karneli (Universitas Riau) 68 – 81

Jurnal

Kebijakan

Publik

Volume

1

Nomor

1

Hal. 1 – 81

Pekanbaru

Maret

2010

ISSN

1978 – 0680

*Analisis Partisipatif Pembangunan di Kota Pekanbaru 3

Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru

ZAILI RUSLI. SD.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5

Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRAK : Pembangunan merupakan suatu usaha untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang

lebih baik. Ketika pembangunan itu dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat maka pembangunan itu

dikatakan sebagai pembangunan partisipatif dan pembangunan partisipatif inilah yang dikehendaki oleh

otonomi daerah yaitu pembangunan kemandirian. Masyarakat yang merancang, mereka yang

melaksanakan dan dia pula yang mengawasi serta mereka pula yang memanfaatkannya. Pembangunan

partisipatif di kota pekanbaru sudah dilaksanakan melalui usaha Musrembang namun hasilnya belumlah

optimal dimana tidak semua hasil Musrembang dapat dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh 1)

komitmen pemerintah kota dan 2) Kondisi keuangan kota (APBD). Hasil kajian menunjukkan bahwa

pembangunan daerah dikota pekanbaru belum menunjukan sebagai pembangunan partisipatif hal ini dapat

dilihat dari 1) Rekstrukturisasi pemerintahan daerah 2) Pengelolaan keuangan daerah 3) Standar

pelayanan Pemerintah daerah dan 4) perencanaan pembangunan daerah . Kondisi ini dipengaruhi oleh

komitmen pemerintah kota yang kurang sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan kondisi keuangan

pemerintah kota yang kurang memadai beerangkat dari kenyataan ini disarankan bahwa agar pemerintah

kota pekanbaru tetap komit untuk melaksanakan pembangunan partisipatif dan meningkat pendapatan

daerah guna menunjang APBD sehingga pembangunan partisipatif dapat terwujud.

Kata kunci : Pembangunan, Partisipatif, Keuangan, dan komitmen

Pembangunan merupakan pergeseran

dari suatu kondisi daerah yang satu

menuju kondisi daerah yang lainnya,

yang dipandang lebih baik dan lebih

berharga. Disamping itu, pembangunan

juga merupakan proses multidimensional

yang menyangkut dengan perubahanperubahan

penting dalam suatu struktur,

sistem sosial ekonomi, sikap

masayarakat dan lembaga-lembaga

daerah serta akselerasi pertumbuhan

ekonomi, pengangguran, kesenjangan

pemberantasan kemiskinan. Dari

pemahaman tersebut mengisyaratkan

bahwa pembangunan berarti menuju

perubahan-perubahan yang dimaksud

untuk memperbaiki kualitas kehidupan

masyarakat itu sendiri, baik kehidupan

pisik maupun non pisik.

Beberapa dekade belakangan ini

pembangunan dilaksanakan penuh

dengan nuansa campur tangan

pemerintah pusat terhadap berbagai

aspek pemerintah daerah dan kehidupan

masyarakat adalah sangat dominan,

sementara dilain pihak partisipasi

masyarakat lokal sangat kurang

diperhatikan. Akibat strategi sentralisasi

yang berlebihan ini muncullah berbagai

kesenjangan baik antara wilayah maupun

antara golongan masyarakat yang pada

puncaknya dalam jangka panjang dapat

mendorong disintegrasi bangsa dan

dalam jangka pendek dapat

menyebabkan tingginya biaya

pembangunan. Disamping itu manfaat

pembangunan menjadi tidak optimal

serta keberlanjutan, pembangunan sangat

rapuh dan rentan karena tidak sesuainya

pembangunan dengan keinginan

masyarakat daerah.

Ketika itu masalah tersebut

sebenarnya juga sudah disadari namun

karena sistem penganggaran kegiatan

pembangunan daerah pada subsidi pusat

masih sangat tinggi, maka bagian

terbesar dari program dan kegiatan

tahunan daerah ditentukan secara

1


sektoral dari pusat. Kondisi ini bias

mematikan daya kreasi daerah dalam

menentukan jenis-jenis program dan

kegiatan yang lebih sesuai dengan

kebutuhan setempat, dan melumpuhkan

fungsi rencana daerah sebagai koridor

perencanaan jangka menengah, karena

rencana daerah hampir tidak pernah

digunakan sebagai rujukan dalam

menentukan pilihan-pilihan program dan

kegiatan-kegiatan daerah.

Ketika era reformasi bergulir, maka

pola perencanaan pembangunan harus

sesuai dengan derap perubahan zaman

tersebut. Sejalan dengan UU No. 22

tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999,

yang sudah ditindak lanjuti melalui PP

No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan

pemerintah pusat dan propinsi sebagai

daerah otonomi, maka format

perencanaan pembangunan yang

dibayangkan adalah perencanaan yang

sesuai dengan batas-batas kewenangan

mereka melalui forum koordinasi

horizontal. Ini mengandung arti bahwa

seluruh tahapan pembangunan

perencanaan pada setiap tingkatan

pemerintahan harus dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip partisipatif.

Setiap stakeholder memiliki fungsi dan

peranan serta tanggung jawab masingmasing.

Pada saat yang sama, juga disadari

bahwa hak dan kewenangan setiap

tingkat pemerintahan untuk menyusun

perencanaan pembangunan setempat

melalui forum dialog dan konsolidasi

horizontal juga perlu diimbangi dengan

adanya forum komunikasi dan dialog

vertical antara tingkat-tingkat

pemerintahan yang berbeda. Tujuannya

adalah untuk melakukan sinergi

kebijakan serta sinkronisasi program dan

kegiatan dalam rangka menjamin

efesiensi, mencegah benturan

kepentingan dan vakum kegiatan.

Pengembangan otonomi daerah yang

semakin dititik beratkan kepada

kabupaten/kota akan membawa

konsekuensi dan tantangan yang cukup

berat bagi para pengelola administrasi

Negara di daerah, baik dalam tahap

perumusan kebijakan maupun

implementasinya program-program

pembangunan. Pasal 10 dan 11 pada UU

No. 22 tahun 1999 mengisyaratkan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan yang dipikul

pemerintah daerah kabupaten/ kota

menjadi semakin luas dan kompleks.

Dengan demikian, model pembangunan

daerah dengan pendekatan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang dipikul pemerintah

daerah kabupaten/ kota menjadi semakin

luas dan kompleks. Dengan demikian,

model pembangunan daerah dengan

pendekatan tricle down effect yang sudah

berlangsung tiga puluh tahun lebih perlu

ditinjau dan diganti sebab masih banyak

masalah-masalah ketimpangan perolehan

pendapatan dan keadilan sosial yang

sering terjadi dan sangat dirasakan oleh

masyarakat. Oleh karena itu model

pembangunan daerah dimasa kini dan

masa depan perlu difokuskan pada

pembangunan masyarakat lokal sebagai

sebuah economic entity. Model

pembangunan itu dilakukan melalui

perubahan paradigma pembangunan top

down ke pembangunan partisipatif.

Keadaan tersebut menimbulkan

pertanyaan, bagaimana pelaksanaan

pembangunan partisipatif dan faktor apa

yang mempengaruhi implementasinya di

lapangan .

Pembangunan partisipatif adalah

suatu proses pembangunan yang

memberdayakan masyarakat mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

pengawasan pembangunan. Disamping

itu diharapkan pula masyarakat dapat

menempati prioritas sebagai penikmat


hasil pembangunan. Namun untuk

mencapai keadaan itu kemandirian

masyarakat tidak cukup melainkan

diperlukan partisipasi aktif dari berbagai

stakeholder stakeholder bersama

masyarakat dan pemerintah diharapkan

dapat terlibat dalam memberikan

dukungan moril dan materil pada setiap

tahapan perencanaan pembangunan.

Tanpa upaya kearah itu maka paradigma

program perencanaan pembangunan

partisipatif sulit terwujud bahkan dapat

dinyatakan sebagai suatu cita-cita indah

yang tidak pernah tercapai. Keterlibatan

stakeholder pada era otonomi daerah

sangat penting karena mereka

diharapkan dapat tampil untuk

mengurangi terjadinya stagnasi

pembangunan yang dihadapi pemerintah

daerah dan masyarakat dalam menerima

proses pelimpahan kebijakan yang

bersifat sentralistik dan top down ke

desentralistik dan botton up. Partisipasi

para stakeholder sangat diperlukan untuk

membantu pemerintahan daerah dan

masyarakat untuk mengelola sumber

daya daerah secara optimal. Hal itu

dilakukan agar daerah dapat memperoleh

sumber pendapatan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri

guna membiayai program pembangunan

daerah.

Secara teknis, penerjemahan dari

isyarat UU No. 22 tahun 1999 dan UU

No. 25 tahun 1999 ke dalam sebuah

sistem perencanaan partisipatif yang

bersifat desentralistik tidak terlalu sulit

untuk diwujudkan, terutama bila seluruh

instansi terkait mampu menggalang kata

sepakat tentang format, substansi,

mekanisme koordinasi dan pola-pola

pembiayaan termasuk rangkaian

dokumen yang diperlukan.

Dalam kenyataannya, kata sepakat

dimaksud belum tercapai hingga tingkat

yang paling mendasar, melainkan baru

pada tataran makro strategi. Ini

terejahwantahkan dalam dua kelompok

peraturan perundangan yang sudah

diterbitkan, yakni UU No. 25 tahun 2000

tentang Propenas di satu pihak dan PP

No. 108 tahun 2000 tentang tata cara

pertanggung jawaban kepada daerah

dipihak lain. Sekalipun keduanya

merupakan turunan dari UU No. 22/99

dan UU No. 25/99, serta memiliki satu

tujuan yang sama, yakni menghadirkan

sistem perencanaan partisipatif dalam

konteks desentralisasi kebijakan dan

fiskal.

Dalam rangka menjalankan

komitmen untuk pembangunan daerah di

era desentralisasi maka Pemerintahan

Indonesia telah menyetujui masuknya

bantuan pendanaan (hibah) dari USAID

untuk melaksanakan kegiatan bantuan

teknis Program Dasar Pembangunan

Partisipatif (PDPP). Tugas utama

program itu, yaitu :

a. Pengembangan kapasitas

kelembagaan pemerintah daerah

b. Pengelolaan keuangan daerah

c. Penyediaan pelayanan perkotaan

d. Perencanaan pembangunan daerah

yang partisipatif (participate

planning).

Kesemuanya dijabarkan dalam

rangka menyusun program

pembangunan daerah. Hal ini

dimaksudkan karena pada masa yang

lampau pendekatan perencanaan daerah

lebih banyak bersifat politis dari pada

operasional. Namun memasuki otonomi

daerah pendekatan itu tidak cukup

melainkan harus bersifat teknis

operasional dengan melibatkan berbagai

stakeholder untuk membentuk

kelembagaan berupa tim teknis tingkat

kabupaten dari unsur-unsur pemerintah,

masyarakat dan swasta. Tim teknis yang

pada pelaksanaannya telah dibentuk

Pokja-Pokja sebagai berikut :


1. Strategi Program Jangka Menengah

(SPJM)

2. Program Pengelolaan Pembiayaan

Rencana Tindak (P3RT)

3. Program Investasi Pembangunan

Perkotaan (PIPP)

4. Program Pengembangan

Institusional dan Rencana Tindak

(P2IRT)

Pada khususnya Program

Pengembangan Kelembagaan dalam

melakukan penyusunan Program

Pengembangan Instiusional dan Rencana

Tindak bagi setiap pemerintah

kabupaten/ kota dibagi dalam dua pokok

bahasan yaitu (1) Program

Pengembangan Aspek Kelembagaan

Pemerintah Daerah itu sendiri, yang ke

(2) Program Peningkatan Peran Serta

Masyarakat. Sedangkan ruang lingkup

dari program kelembagaan ini :

1. Melakukan penataan dan

penyempurnaan

struktur

(restrukturisasi) kelembagaan

pemerintahan kota.

2. Melakukan evaluasi dan penyusunan

kembali kebijakan publik, peraturan

dan ketentuan yang berkaitan dengan

pengelolaan pembangunan kota.

3. Melakukan analisis terhadap proses

managemen

(planning,

programming, organizing,

actualiting and controlling) dari

birokrasi pemerintah kota khususnya

dalam hal pelayanan umum dan

pembangunan kota.

4. Melakukan upaya peningkatan

kemampuan sumber daya aparat

pemerintah daerah, masyarakat dan

swasta serta lembaga lainnya.

Tentang konsep Program PDIPP,

arahnya yaitu terciptanya program

pembangunan yang murni dari bawah

(bottom up, dimana pemerintah harus

merelakan sebagian wewenangnya

sebagai pemegang monopoli

pembangunan kepada masyarakat mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengelolaan serta evaluasinya. Upaya

mencapai hal demikian PDIPP

mempersiapkan masyarakat agar mereka

dapat terlibat dalam peran tersebut tidak

saja teknis tetapi juga dari segi

pemahaman tentang kebijakan arah dan

kebijakan pembangunan yang disepakati.

Oleh karena itu untuk menyikapi hal

demikian PDIPP mengajukan usulan

untuk membangun suatu consensus atau

penyamaan persepsi dari semua

stakeholder tentang bagaimana masingmasing

unsur membagi peran dan fungsi

untuk pembangunan daerah dan

masyarakat.

Kondisi saat ini, pada era penerapan

asa desentralisasi, kota menghadapi

suatu situasi yang kompleks dengan

kecenderungan sebagai berikut :

Sekitar 30% kota-kota menghadapi

permasalahan kemiskinan perkotaan dan

keamanan yang cukup serius.

1. Sekitar 60 – 70 % dari kota-kota,

terutama kota-kota besar dan

metropolitan memerlukan bantuan

mendesak bagi memperbaiki

pengembangan ekonomi lokal.

2. Hampir semua kota menghadapi

masalah degradasi kondisi

lingkungan yang serius.

3. Permasalahan kota yang dihadapi

semakin multi dimensional dimana

isu sosial, keamanan dan degradasi

kondisi sosial masyarakat merupakan

masalah utama yang menonjol

dihampir semua kota.

4. Kota-kota menghadapi masalah

urban sprawl dan ribbon

development yang semakin

mengancam degradasi lingkungan

kota-kota dan kesenjangan semakin

besar terhadap prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan,

(sustainable dvcelopment).

5. Kota menjalankan agenda

desentralisasi seperti reformasi

kebijakan, kewenangan, organisasi

dan kelembagaan secara signifikan,

sering kali tanpa disertai dengan visi,

misi, pemahaman yang jelas atas


permasalahan pengelolaan

perkotaan.

6. Penyelenggaraan pelayanan umum

belum sepenuhnya efisien dan

efektif.

7. Kota-kota pada umumnya belum

memiliki pengetahuan dan

pengelaman yang memadai untuk

mengembangkan pendekatan

kemitraan dan demokrasi yang

merupakan asas bagi menjalankan

desentralisasi yang efektif.

8. Belum adanya kerangka kerjasama

yang serasi dan kondusif antara

legislative dan eksekutif mengatasi

masalah-masalah pengembangan

perkotaan.

9. Penyesuaian kultur administrasi dan

birokrasi di pemerintahan dan

pemerintahan daerah untuk

melaksanakan transparansi dan

akuntabilitas belum seperti

diharapkan.

10. hampir semua kota memerlukan

pengembangan kemampuan untuk

dapat melembagakan secara efektif

good

governance

(Warpani,1984:27).

Kehadiran Program Dasar

Pembangunan Partisipatif (PDPP)

berhubungan dengan permasalahan yang

disebutkan diatas, khususnya

membangun kerangka kerjasama yang

kondusif diantara para pelaku

pembangunan di kota, baik pihak

eksekutif maupun legislative,

membenahi kultur birokrasi dan

penerapan akuntabilitas pelaksanaan

pembangunan dalam rangka

penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik (good governance).

Keadaan menunjukkan kebijakan

desentralisasi berupa pendelegasian

kewenangan lebih besar kepada

pemerintah kota tidak akan serta merta

dapat mengatasi permasalahan yang

semakin kompleks di atas. Kerjasama

pemerintah pusat provinsi kota mutlak

masih diperlukan terutama pada masa

transisi ini untuk mengorientasikan dan

mempersiapkan kota dapat menjalankan

peranan barunya secara efektif dalam era

desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi

yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa

diimbangi peningkatan kemampuan

pengelolaan kota, desentralisasi dan

pengembangan kemampuan pengelolaan

kota berjalan seiring dalam suatu proses

yang saling mendukung (mutually

reinforcing).

Implementasi desentralisasi tidak

serta merta dapat mengatasi keterbatasan

kemampuan dalam mengatasi permasalahan

kota. Dukungan perlu terus

diberikan pada kota-kota untuk dapat

mengimplementasikan desentralisasi

secara efektif. Kerjasama pusat, provinsi

dan kota yang erat dan sistematis sangat

diperlukan pada masa transisi ini untuk

mensukseskan desentralisasi. Kota perlu

memiliki agenda jangka menengah yang

jelas bagaimana desentralisasi secara

sistematis diimplementasikan.

METODE

Penelitian ini tergolong kedalam

analisis deskriptif dalam arti kajian

pelaksanaan pembangunan partisipatif

lebih dijelaskan pada data yang ada pada

dokumen perencanaan daerah.

Pembahasan diarahkan kepada

bagaimana implementasi kebijakan

pembangunan partisipatif dan ditekankan

pada musyawarah perencanaan

pembangunan. Sementara itu informasi

penelitian adalah tokoh masyarakat yang

terlibat dalam kegi-atan Musrembang,

dan informasi lainnya yang dapat

mendukung penjelasan.

HASIL

Dari hasil telaah dokumen

pembangunan di Kota Pekanbaru dan

hasil wawancara dengan beberapa orang

tokoh masyarakat diketahui bahwa


pelaksanaan pembangunan partisipatif

belumlah sesuai dengan kaidah-kaidah

pembangunan partisipatif. Hal ini dapat

dilihat dari : Pembangunan pemerintah

kota melalui penataan dan

penyempurnaan kelembagaan yang

belum mendukung orientasi

pembangunan partisipatif.

Disamping itu pengelolaan keuangan

kota atau APBD lebih diarahkan pada

belanja rutin bukan berorientasi pada

belanja pembangunan. Kemudian

kualitas dan standar pelayanan dari

birokrasi pemerintahan kota baru

berorientasi pada pelayanan umum

belum pada pelayanan partisipatif.

Selanjutnya perencanaan pembangunan

partisipatif melalui Musrembang masih

lemah atau boleh dikatakan lebih pada

sermonial.

Kegiatan yang menunjukkan kinerja

Program PDPP (Program Dasar

Pembangunan Partisipatif) adalah kinerja

peningkatan kemampuan sumber daya

aparat pemerintah kota yang meliputi

kegiatan identifikasi kebutuhan untuk

pengembangan kemampuan aparat

pemerintah kota. Penetapan program

untuk rasionalisasi kebutuhan aparat

pemerintah kota. Penyempurnaan sistem

dan standar kinerja aparat yang

mengelola pembangunan perkotaan

menuju sikap profesionalisme.

1. Restrukturisasi kelembagaan

pemerintah kota

Program pengembangan institusional

adalah salah aspek dari program dasar

pembangunan partisipatif (PDPP).

Tujuan program pengembangan

institusional adalah untuk mendukung

pemerintah kabupaten dan kota dalam

beberapa hal, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan

umum.

2. Mengembangkan kebijakan publik

yang lebih terbuka.

3. Memantapkan sistem organisasi dan

tata laksana pemerintahan daerah.

4. Meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia.

5. Mengembangkan lembaga

masyarakat.

6. Mengembangkan peraturan melalui

upaya regulasi dan deregulasi.

Tujuan program pengembangan

institusional ada dua aspek, yaitu

pertama, memberikan kontribusi untuk

mendukung aspek PDPP yang lain,

melalui strategi pembangunan,program

investasi, program pembiayaan,

perencanaan bersama masyarakat,

corporate planning dan pengembangan

ekonomi lokal. Kontribusi ini

menyangkut aspek pengembangan

kebijakan publik dan efektifitas

pelayanan umum serta peningkatan

kemampuan sumber daya manusia,

kedua, kontribusi memperbaiki kinerja

pemerintahan didaerah pada tiap

tingkatan pengelolaan pembangunan

untuk mencapai “pemerintahan yang

baik (good governance)” dan melibatkan

pelaku pembangunan pada setiap tahap

pengelolaan pembangunan.

Berdasar data yang diperoleh dari

dokumen kelembagaan pemerintah kota

yang dikaitkan dengan tanggapan tokoh

masyarakat kota diketahui bahwa

penataan kelembagaan kota pada

umumnya masih seperti kelembagaan

kota pada masa pemerintahan orde baru.

Pada hal sesungguhnya kelembagaan

kota yang perlu disempurnakan lagi

adalah kelembagaan yang mampu

menumbuh kembangkan keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan. Oleh

karena itu upaya yang harus dilakukan

dalam penataan kelembagaan tersebut

meliputi, susunan organisasi, tata

laksana organisasi dan pengetahuan

sumber daya manusia yang senantiasa

berorientasi pada kepentingan

masyarakat dalam arti bahwa rasa

memiliki masyarakat lebih baik.


2. Pengelolaan keuangan yang

berorientasi pada pembangunan

kota

Beberapa isu penting yang terkait

dengan kegiatan keuangan dan

pembangunan kota adalah : tuntutan

akan pelayanan publik yang lebih baik,

peningkatan kualitas proses

pembangunan, perlunya peningkatan

efektifitas pengelolaan dan mobilisasi

sumber-sumber

pembiayaan

pembangunan kota (PADS, provinsi,

nasional, bantuan luar negeri, maupun

swasta dan masyarakat) optimalisasi

pemanfaatan dana dengan pertimbangan

yang strategis, yang lebih mengarah

pada program pembangunan partisipatif.

Pengelolaan keuangan kota

sesungguhnya adalah bagaimana

anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) lebih bersinergi mulai dari

bagaimana cara memperoleh dana baik

yang bersumber dari PAD dan dana

lainnya sampai kepada bagaimana

memanfaatkan dana seefisien mungkin

sehingga masyarakat merasakan bahwa

dana mereka digunakan untuk

kepentingan mereka yang pada

gilirannya mereka merasa terlibat baik

langsung maupun tidak dalam kegiatan

pembangunan.

3. Pengelolaan pelayanan umum oleh

birokrasi pemerintah kota

Pada era globalisasi dan kemajuan

teknologi saat ini, maka elemen kualitas

pelayanan cenderung menjadi semakin

penting dalam menjelaskan kinerja

organisasi pelayanan publik. Kepuasan

masyarakat dapat dijadikan indikator

kinerja organisasi publik, dimana

keuntungannya adalah bahwa informasi

mengenai kepuasan terhadap kualitas

pelayanan seringkali dapat diperoleh dari

media masa atau diskusi publik.

Pelayanan publik ini merupakan

kerangka alasan dalam penentuan

pembangunan partisipatif. Apabila

pelayanan publik ini mantap diyakini

keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan kota baik langsung

maupun tidak akan menjadi lebih baik.

Disadari atau tidak bahwa aspek

pelayanan umumbersifat strategis

mendesak dan langsung. Oleh karena itu

penciptaan pelayanan umum akan lebih

baik ketika masyarakat merasakan

manfaat langsung seolah-olah mereka

sebagai tamu yang perlu dihormati dan

dilayani dan disegani. Apabila kondisi

ini yang dirasakan masyarakat maka

masyarakat tersebut merasa memiliki

kota ini dan ikut bertanggung jawab

terhadap kemajuan kotanya.

4. Perencanaan pembangunan

partisipatif

Kebijakan-kebijakan pembangunan

yang sesuai dengan kebutuhan dan

kepentingan masyarakat akan sangat

tergantung kepada siapa-siapa yang

menentukannya, siapa yang dapat

mempengaruhinya, serta bagaimana

implementasinya dilapangan, baik pada

tahap awal, tahap musyawarah maupun

pada tahap penjaringan aspirasi. Agar

masyarakat dapat membangun opini dan

menentukan keberpihakan publik, maka

diperlukan suatu mekanisme yang

memberikan ruang kepada masyarakat

untuk dapat berpartisipasi secara aktif

dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan hal tersebut,

PDPP melalui serangkaian aktivitas

Perencanaan Bersama Masyarakat

berusaha menguatkan kapasitas

masyarakat sekaligus mengupayakan

kerjasama/ kemitraan yang lebih erat

antar berbagai pelaku pembangunan

(pemerintah daerah, DPRD, dan

masyarakat) dalam menghasilkan

kebijakan-kebijakan pembangunan yang

benar-benar dibutuhkan kota dan betulbetul

sesuai dengan potensi yang


dimiliki oleh masyarakat. Upaya

penciptaan perencanaan pembangunan

partisipatif sebagaimana yang sedang

digiatkan saat ini sesungguhnya sudah

tepat tetapi proses pelaksanaannya

terkadang kurang sesuai dengan

substansinya . Masyarakat sudah

berupaya sedemikian rupa dalam

Musrembang tapi hasil kesepakatan

masyarakat dalam Musrembang tersebut

kadang banyak yang tidak terwujud

sehingga banyak masyarakat yang

pesimis.

5. Faktor Komitmen Pemerintah

Kota

Program PDPP merupakan program

yang memiliki inovasi dalam

manajement pemerintahan kota dengan

tujuan memberdayakan aparatur dan

memberikan ruang bagi partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk itu dibutuhkan komitmen dari

aparatur untuk mau bekerja keras dalam

upaya mencapai tujuan program yang

dimaksud. Komitmentersebut lebih

mengarah pada pemberdayaan

masyarakat kota dalam menentukan

pembangunan. Agar komitmen

pemerintah kota ini dapat terwujud maka

perlu diciptakan :

a. Ketaatan prosedur sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku

Terciptanya good governance

merupakan persyaratan dari pengelolaan

pemerintahan yang efektif. Namun

pemerintahan yang sudah mampu

mewujudkan good governance belum

tentu memiliki kepedulian terhadap

aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh

karena itu pemerintah yang telah

mengupayakan aktualisasi prinsipprinsip

good governance masih

memerlukan persyaratan tambahan yaitu

upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan

pembangunan dengan prinsip-prinsip

keberlanjutan ekologis (ecological

sustainability).

b. Keterlibatan pemerintah pada

program pembangunan yang sedang

dilakukan

Pada prakteknya keterlibatan

pemerintah dalam pembangunan pada

funsi regulative maupun sebagai

fasilator. Dengan adanya PDPP, maka

akan terlihat keterlibatan penuh dari

pemerintah, karena ada pemantauan

yang dilakukan secara intensif oleh

semua komponen masyarakat.

6. Faktor Dukungan Finansial

Pada pemaparan sebelumnya

telah dijelaskan bahwa dukungan

financial merupakan darah bagi

terselenggaranya PDPP. Pemberdayaan

aparatur pemerintah dan pelaku yang

lain dalam proses pembangunan tentu

membutuhkan dukungan finansial.

Dukungan financial ini meliputi :

a. Kemampuan keuangan daerah untuk

mendukung program pembangunan

yang sedang dilakukan

Beberapa indikator yang dapat

digunakan untuk melihat sejauh mana

efesiensi pengeluaran pemerintah antara

lain adalah :

• Proposi pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan terhadap

produk domestik bruto

• Perbandinagn pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan

• Komposisi pengeluaran rutin

b. Pengelolaan keuangan daerah

secara proposional dan transparan

Dalam pembuatan atau penyusunan

APBD (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah), maka tahapn ini

merupakan tahapan terpenting dalam


proses penganggaran, karena hasil

tahapan inilah yang akan mempengaruhi

proses dan hasil dalam tahapan

berikutnya. Penyusunan anggaran

dilakukan oleh eksekutif dan legislative,

dimana eksekutif menyusun rencana

anggaran pemerintah daerah yang

terdiridari rencana anggaran pendapatan

dan rencana anggaran belanja (belanja

rutin maupun belanja pembangunan).

Sedangkan legislative menyusun rencana

anggaran dewan yang kemudian

digabungkan dengan anggaran

pemerintah daerah dan ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah tentang

APBD.

SIMPULAN

1. Faktor komitmen pemerintah kota

menunjukan tingkat yang memadai

yang terindikasi dari pengetahuan

dan pelaksanaan kebijakan yang

sesuai prosedur, serta keterlibatan

langsung aparatur dalam kebijakan

pelaksanaan pembangunan bersama

komponen masyarakat, baik sektor

swasta maupun lembaga swadaya

masyarakat yang berkiprah dalam

pembangunan. Komitmen yang

tinggi dari aparatur pemerintah kota

mampu meningkatkan kinerja

program PDPP secara optimal.

2. Faktor dukungan financial sebagai

Faktor lain yang mempengaruhi

kenerja program dasar pembangunan

memperlihatkan pengaruh yang

cukup besar terhadap pencapaian

kinerja program PDPP.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Dwijanto, Agus, 2000, Membangun

Sistem Pelayanan Publik Yang

Memihak Pada Rakyat. Seminar

Nasional Profesionalisasi dan

Peningkatan Kenerja Pelayanan

Publik, Jurusan Administrasi Negara,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Gajah Mada,

Yogyakarta.

Dwijanto, Agus dkk, 2002, Reformasi

Birokrasi di Indonesia, Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan,

Universitas Gajah Mada,

Yogyakarta.

Henry, Nicholas, 1988, Administrasi

Negara dan Masalah-Masalah

Kenegaraan, Rajawali Pers, Jakarta.

Kunarjo, 2002, Perencanaan dan

Pengendalian

Program

Pembangunan, UIP, Jakarta.

Tjokroamidjojo Bintoro, 1993,

Manajemen Pembangunan, PT.

Toko Gunung Agung, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moelyarto, 1995, Politik

Pembangunan, Tiara Wacana,

Yogyakarta .

Warpani, S, 1984, Analisis Kota dan

Daerah, ITB, Bandung.

Peraturan-peraturan & Undang-

Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No.

22 tahun 1999 : Tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.

25 tahun 1999 : Tentang

Perimbangan Keuangan Untuk

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru

ADIANTO



Abstrak : Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan

saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola

”lingkaran setan” yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus

dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk. Faktor eksternal inilah yang

memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan (empowering) untuk

meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar

secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup.

Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya

yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Inisiatif dan keterlibatan dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan serta akses

terhadap sumber-sumber informasi dan pendanaan adalah merupakan upaya terobosan untuk memecah

”lingkaran setan” kemiskinan dan ketertinggalan serta sekaligus mendorong kemampuan agar secara

mandiri mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidupnya. Komitmen dan semangat

kebersamaan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program pengembangan masyarakat

(community development) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah

dihadapkan kepada beberapa tantangan,

dimana tantangan tersebut diantaranya :

Pertama, resutrukrisasi organisasi yang

berarti penyesuaian aparatur, penataan

sistem pendayagunaan dan pembinaan

aparatur. Kedua, kompetisi yang sehat

antar daerah dalam mendayagunakan

potensi pembangunan yang berarti

diperlukan sumber daya aparat yang

memiliki kemampuan profesional yang

dinamis dan berwawasan luas. Ketiga,

tanggung jawab dan wewenang yang

semakin besar bagi daerah untuk

melaksanakan pembangunan yang

berarti diperlukan kemampuan

merancang program pembangunan yang

sesuai dengan aspirasi rakyat serta secara

strategik dapat mempertahankan

kesuksesan daerah. Keempat, tuntutan

yang semakin meningkat dari rakyat

terhadap kualitas pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan. Kelima,

tuntutan kemampuan yang lebih tinggi

kepada aparatur daerah dalam cara-cara

memberdayakan masyarakat dalam

partisipasi pembangunan. Dari beberapa

tantangan tersebut salah satunya adalah

memberdayakan masyarakat didalam

pembangunan daerah yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sebab realitanya manusia

dan masyarakat merupakan faktor yang

sangat penting dan menentukan

keberhasilan suatu pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat didalam

10

*Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan


11

pembangunan daerah merupakan upaya

untuk memandirikan masyarakat melalui

perwujudan potensi kemampuan yang

mereka miliki. Dimana masyarakat

diberikan kesempatan untuk menentukan

pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi

kemajuan dan kesejahteraan mereka

masing-masing. Sehingga tidak muncul

keinginan yang hanya datang dari pihak

pemberdaya saja, tetapi sebaliknya

keinginan tersebut tumbuh dari pihak

yang akan diberdayakan. Karena

masyarakat akan diberikan kesempatan

untuk memperoleh hidup yang lebih baik

dengan kemampuan yang dimiliki, serta

mengurangi jurang kesenjangan didalam

masyarakat yang sudah tercipta selama

ini.

Pemberdayaan merupakan suatu

proses peningkatan kondisi kehidupan

dan penghidupan yang ditujukan kepada

masyarakat miskin. Karena masyarakat

miskin merupakan sumber daya manusia

yang berpotensi untuk berfikir dan

bertindak yang pada saat ini memerlukan

penguatan agar mampu memanfaatkan

daya (power) yang dimiliki. Oleh sebab

itu langkah awal dalam penanganan

masalah kemiskinan perlu dilakukan

identifikasi potensi yang mereka miliki.

Di wilayah perkotaan, sering timbul

kemiskinan yang terselubung didalam

kehidupan masyarakatnya, yang bisa saja

disebabkan oleh para kaum urban atau

masyarakatnya sendiri yang kurang

memilikki kemampuan dan keahlian

untuk bersaing. Kota Pekanbaru

merupakan salah satu kota yang

memiliki perkembangan yang cukup

pesat, juga tidak luput dari keberadaan

masyarakat miskin. Dari data yang

diperoleh persentase keluarga miskin di

Kota Pekabaru dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Grafik 1.

Frekuensi Keluarga Miskin di Kota

Pekanbaru

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Keluarga

miskin

Sukajadi

Payung

Sekaki

Sukajadi

Pekanbaru Kota

Sail

Lima Puluh

Senepalan

Bukit Raya

Marpoyan Damai

Tenayan Raya

Tampan

Payung Sekaki

Rumbai

Rumbai Pesisir

Dari grafik diatas terlihat bahwa

jumlah keluarga miskin di Kota

Pekanbaru masih sangat besar, dimana

kecamatan yang paling banyak memiliki

keluarga miskin adalah Kecamatan

Rumbai yaitu sebanyak 3.975 keluarga

miskin. Untuk itu dibutuhkan perhatian

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

mengurangi persentase kemiskinan

dengan menerbitkan kebijakan tentang

pengentasan kemiskinan. Salah satu

kebijakan tentang pengentasan

kemiskian yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Pekanbaru adalah

program usaha peningkatan pendapatan

keluarga sejahtera (UPPKS). Program ini

memiliki tujuan untuk meningkatkan

kemampuan dan potensi diri masyarakat

kota yang miskin dalam memenuhi

kebutuhan diri dan keluarganya yang

pada akhirnya masyarakat mampu

berdiri sendiri atau tidak bergantung

kepada pemerintah. Selain itu juga

program ini memiliki sasaran

diantaranya : Pertama, prinsip kemitraan

melalui koordinasi dan kerjasama

pemerintah, swasta dengan dukungan

masyarakat. Kedua, meningkatkan

kemampuan wanita dalam membangun

fungsi ekonomi keluarga sehingga

menjadi salah satu kekuatan ekonomi

masyarakat. Ketiga, proses belajar bagi

para anggota keluarga dalam rangka



12

meningkatkan profesionalisme

kewirausahaan. Keempat, memantapkan

penerimaan norma keluarga kecil yang

diprioritaskan untuk wilayah yang

mempunyai institusi panguyuban

keluarga sejahtera dengan berkategori

berkembang dan mandiri. Kelima, untuk

mendukung pengembangan usaha

membangun keluarga modern. Keenam,

untuk menurunkan jumlah keluarga pra

sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Dalam upaya merealisasikan dan

mewujudkan implementasi program

UPPKS di Kota Pekanbaru yang sesuai

dengan tujuan dan sasarannya masih

menemukan beberapa kendala-kendala,

diantaranya :

1. Pemberian modal bantuan kepada

masyarakat yang diharapkan

berkembang tidak disertai dengan

pembekalan secara teknis yang dapat

membantu masyarakat bisa

berkembang.

2. Pemberian bantuan yang juga dalam

rangka memperkuat potensi yang

dimiliki masyarakat, kurang disertai

dengan pengawasan dan sanksi yang

tegas terhadap masyarakat yang

diberdayakan.

3. Kurangnya keinginan pemerintah

untuk mengayomi dalam melindungi

masyarakat yang dalam proses

pemberdayaan, kerena biasanya

pemerintah melepasa masyarakat

untuk mandiri.

4. Kurangnya akses akan peluang

memperoleh pinjaman untuk

berkembang dan kurangnya skill

yang dimiliki, sehingga tidak mampu

bersaing dengan yang lainnya.

Berangkat dari kendala-kendala

implemetasi program UPPKS yang

ditemukan, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimanakan

keberhasilan implementasi program

usaha peningkatan pendapatan keluarga

sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru .

Sedangkan tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan

menganalisis keberhasilan implementasi


keluarga sejahtara (UPPKS) di Kota

Pekanbaru.

Kajian teori dari keberhasilan

implementasi program usaha

peningkatan pendapatan keluarga

sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru,

diawali dengan teori pemberdayaan

masyarakat dan teori implementasi

kebijakan. Menurut Menurut Naning

Mardianah dalam Paulus Wirutomo dkk

(2003 : 129) pemberdayaan dimaknai

sebagai mendapatkan kekuatan (power)

dan mengaitkan dengan kemampuan

golongan miskin untuk mendapatkan

akses ke sumber-sumber daya yang

menjadi dasar dari kekuasaan dalam

suatu sistem maupun organisasi.

Sedangkan menurut Prianarka (1996 : 45

– 47) pemberdayaan sebagai sebuah

konsep yang lahir sebagai bagian dari

perkembangan alam fikiran masyarakat

tentang kemapanan, antisistem,

antistruktur dan antideterminisme.

Kemudian menurut Gunawan

Sumodiningrat (1997 : 164)

pemberdayaan masyarakat adalah

kemampuan individu yang senyawa dan

unsur-unsur yang memungkinkan suatu

masyarakat bertahan serta membangun

keberdayaan masyarakat yang

bersangkutan. Beliau juga menjelaskan

ada tiga jenis dalam upaya

pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk berkembang (baik

laki-laki atau perempuan). Titik

tolaknya adalah pengenalan bahwa

setiap manusia dan masyarakat

memiliki potensi (daya) yang dapat

dikembangkan. Pemberdayaan

adalah upaya untuk membangun daya

itu dengan mendorong, memberikan

motivasi, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang

dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.



13

2. Memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini diperlukan

langkah-langkah lebih positif dan

nyata, penyediaan berbagai masukan

serta pembukaan akses kepada

berbagai peluang yang akan

membuat masyarakat menjadi

semakin dalam berdaya

memanfaatkan peluang.

3. Memberdayakan mengandung arti

melindungi. Strategi pengembangan

harus berpusat pada upaya

mendorong percepatan perubahan

struktur ekonomi rakyat dalam

perekonomian nasional. Perubahan

struktur ini meliputi proses

perubahan dari ekonomi tradisional

ke ekonomi modern, dari ekonomi

lemah ke ekonomi tangguh.

Selanjutnya dalam melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat

tidak terlepas dari permasalahan atau

faktor penghambat. Ada beberapa

faktor penghambat dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat menurut

Lowe, yaitu :

1. Ketakutan (fear)

Banyak individu yang begitu

sederhana takut akan pemberdayaan,

hal ini diperlihatkan oleh : Pertama,

individu pada level menengah dan

junior takut akan hukuman jikalau

membuat kesalahan. Dimana

merupakan peninggalan dari gaya

manajemen komando yang lebih

menekankan kebebasan untuk

mengambil resiko. Kedua, individu

juga takut bahwa mereka tidak akan

dapat dukungan yang dijanjikan

apabila mereka melakukan

kesalahan. Ketiga, individu juga

memiliki ketakutan akan gagal.

Keempat, individu juga takut akan

kehilangan pekerjaan yang telah

dilakukan sebelumnya.

2. Ketidakyamanan (role clarity)

Bagi masyarakat, ketidaknyamanan

pekerjaan baru berasal dari

kebingungan atau kurang senang

dengan peran baru atau pekerjaan

baru mereka setelah diberdayakan.

Hal ini menunjukkan bahwa :

Pertama, pihak pemberdaya merasa

dilangkahi oleh suatu kebijakan

tentang pemberdayaan masyarakat

yang menyerahkan kekuasaan dan

wewenang atau membebankan

sesuatu kepada masyarakat. Kedua,

pihak pemberdaya kurang memahami

dan mengenal apa yang diinginkan

oleh masyarakat. Ketiga, pihak

pemberdaya tidak mempunyai

kekuatan dan merasa kalah dari

masyarakat yang diberdayakan.

Keempat, para masyarakat sulit

menyesuaikan diri kepada pekerjaan

yang baru, seperti yang selama ini

pedagang tiba-tiba harus menjadi

petani. Kelima, pihak pemberdaya

kurang jelas akan tujuannya

melakukan pemberdayaan kepada

masyarakat.

3. Kecenderungan implementasi

kebijakan yang tidak berubah

(resistance to change)

Hal ini mengarah kepada

kecenderungan oleh pihak

pemberdaya (pemerintah, swasta atau

pihak lainnya) untuk berpegang

teguh kepada cara-cara yang sudah

mapan dalam mengerjakan dan

pengenalan proses pemberdayaan.

Misalnya secara historis sistem yang

digunakan disuatu tempat berhasil

digunakan, tentunya akan tetap

dicoba melaksanakan pada

lingkungan yang berbeda. (Nyoman

Sumaryadi, 2005 : 159 – 160)

Setelah konsep pemberdayaan

masyarakat dijelaskan, langkah

berikutnya adalah menjelaskan konsep

implementasi kebijakan. Untuk melihat



14

keberhasilan suatu kebijakan, maka

sangat bergantung pada implementasi

kebijakan itu sendiri. Dimana,

implementasi menyangkut tindakan

seberapa jauh arah yang telah

diprogramkan itu benar-benar

memuaskan. Akhirnya pada tingkatan

abstraksi tertinggi implementasi sebagai

akibat ada beberapa perubahan yang

dapat diukur dalam masalah-masalah

besar yang menjadi sasaran program.

Menurut Syaukani dkk (2002 : 295)

implementasi merupakan suatu rangkain

aktivitas dalam rangka menghantarkan

kebijakan kepada masyarakat sehingga

kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup,

Pertama, persiapan seperangkat

peraturan lanjutan yang merupakan

interprestasi dari kebijakan tersebut.

Kedua, menyiapkan sumber daya guna

menggerakkan kegiatan implementasi

termasuk didalamnya sarana dan

prasarana, sumber daya keuangan dan

tentu saja penetapan siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana

menghantarkan kebijakan secara

kongkrit ke masyarakat.

Menurut Hasel Nogi (2003 : 13)

implementasi kebijakan merupakan

rangkaian kegiatan setelah suatu

kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu

implementasi maka suatu kebijakan yang

telah dirumuskan akan sia-sia.

Sedangkan memurut Grindle (1980 : 18)

implementasi kebijakan sesungguhnya

bukan sekedar berhubungan dengan

mekanisme penjabaran atau operasional

dari keputusan politik ke dalam

prosedur-prosedur rutin lewat saluran

birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu

menyangkut masalah konflik, keputusan

dan siapa yarg, akan memperoleh apa

dan suatu kebijakan.Kemudian menurut

Ripley (1985 : 58) implementasi

merupakan suatu tahapan diantara

pembuatan kebijakan dan konsekuensi

dari kebijakan. Dimana ia menempatkan

implementasi pada tabap ketiga dalam

proses kebijakan. Tahap pertama

penyusunan agenda, tahap kedua

fomulasi kebijakan, tahap ketiga

implementasi kebijakan dan tahap

keempat dampak dari kebijakan.

Selanjunya beliau menegaskan bahwa

implementasi yang berhasil tidak hanya

ada dua perspektif yaitu keberhasilan

diukur melalui tingkat kepatuhan

birokrasi level bawah terhadap

birokarasi level atas dan keberhasilan

impelementasi dicarikan oleh

kelancaran rutinitas dan tidak adanya

masalah. Sementara ada perspektif lain

yang mengatakan bahwa implementasi

yang berhasil mengarah pada kinerja

yang diinginkan dari suatu program dan

dampak dari program.

Implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya

(Nugroho, 2003 : 158). Tidak lebih dan

tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik

maka ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan

dalam bentuk program-program atau

melalui formulasi kebijakan derivate

atau turunan dari kebijakan publik

tersebut. Pengertian kebijakan merujuk

pada tiga hal yakni sudut pandang (point

of view); rangkaian tindakan (series of

actions) dan peraturan (regulations).

Ketiga hal tersebut menjadi pedoman

bagi para pengambil keputusan untuk

menjalankan sebuah kebijakan, dari

beberapa definisi mengenai kebijakan

publik, ada satu definisi yang cukup

komprehensif untuk menjelaskan apa itu

kebijakan publik. Definisi tersebut

berbunyi “respon dari sebuah sistem

terhadap demands/claims dan support

yang mengalir dari lingkungannya”.



15

Definisi tersebut, merespon bisa dilihat

sebagai isi dan implementasi serta

analisis dampak kebijakan, sistem tentu

saja merujuk pada aktor (pemerintah,

parlemen, masyarakat, pressure groups

dan aktor yang lain), demands dan claim

bisa jadi merupakan tantangan dan

permintaan dari aktor-aktor tadi,

sedangkan support bisa merujuk pada

dukungan baik SDM maupun

infrastruktur yang ada, dan yang

terakhir, lingkungan merujuk pada

satuan wilayah tempat sebuah kebijakan

diimplementasikan.

Keberhasilan suatu kebijakan dalam

implementasi kebijakan juga dipengaruhi

oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Dukungan dan penilaian dari

lembaga eksternal. Jika lembaga

eksternal mendukung, maka

pelaksanaan kebijakan-kebijakan

akan berhasil. Sebaliknya, jika

menolak maka pelaksanaan

kebijakan akan gagal. Oleh karena

itu, agar sukses, pengambil kebijakan

dan para pelaksananya harus

melakukan penyamaan visi dan

persepsi dalam kebijakan yang

diambil.

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya

yang cukup.

3. Dukungan dari berbagai macam

sumber daya yang ada. Makin

banyak yang mendukung makin

tinggi tingkat kesuksesannya.

4. Kemampuan pelaksana kebijakan

menganalisis kausalitas persoalan

yang timbul dari pelaksanaan

kebijakan. Makin mampu para

pelaksana kebijakan menganalisis

kausalitas antara satu kegiatan

dengan kegiatan lain atau antara

suatu kegiatan dengan dampaknya

akan semakin tinggi tingkat

keberhasilannya.

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan

terhadap kesepakatan dan tujuan

yang telah diciptakan dalam tingkat

koordinasi. (Hogwood dan Gunn

dalam Sumaryadi, 2005 : 84)

Van Meter dan Van Horn dalam

Winarno (2007 : 146) mengemukakan

implementasi kebijakan sebagai

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu/kelompok pemerintah maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam keputusan-keputusan kebijakan

sebelumnya. Menurut Budi Winarno

(2007 : 160) mengemukakan adanya tiga

unsur penting dalam proses

implementasi yaitu : (i) adanya program

atau kebijakan yang dilaksanakan, (ii)

target group yaitu kelompok masyarakat

yang menjadi sasaran dan diharapkan

akan menerima manfaat dari program,

perubahan atau peningkatan, (iii) unsur

pelaksanaan (implementor) baik

organisasi atau perorangan untuk

bertanggung jawab dalam memperoleh

pelaksanaan dan pengawasan dari proses

implementasi tersebut. Implementasi

kebijakan adalah suatu efektivitas atau

kegiatan dalam rangka mewujudkan atau

merealisasikan kebijakan yang telah

ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan

oleh organisasi birokrasi pemerintahan

atau badan pelaksanaan lain melalui

proses administrasi dan manajemen

dengan memanfaatkan segala sumber

daya yang tersedia untuk mencapai

tujuan tertentu.

Ripley dan Franklin dalam Sujianto

(2008 : 33) menegaskan implementasi

yang berhasil tidak hanya ada dua

perspektif saja. Pertama, keberhasilan

diukur melalui tingkat kepatuhan

birokrasi level bawah terhadap birokrasi

level atas. Kedua, keberhasilan

implementasi dicirikan oleh kelancaran

rutinitas dan tidak adanya masalah.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat

jika program itu berjalan sesuai dengan

pola-pola yang telah ditetapkan. Faktorfaktor

keberhasilan implementasi

menurut Ripley dan Franklin dalam

Sujianto (2008 : 46) adalah :



16

• Kejelasan tujuan-tujuan program dan

tingkat konsensus diantara pelaksana

atas tujuan-tujuan tersebut.

• Tingkat perubahan dari kebiasaankebiasaan

lama yang dikehendaki

program.

• Tipe-tipe orang yang memperoleh

manfaat dan klien terbatas, yaitu

orang dan kelompok yang menjadi

target implementasi.

Menurut Riant Nugroho (2003 : 160)

pada prinsipnya ada "empat tepat" yang

perlu dipenuhi dalam hal keefektifan

implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakan sendiri sudah tepat

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari

sisi, Pertama, sejauh mana kebijakan

yang ada telah bermuatan hal-hal

yang memang memecahkan masalah

yang hendak dipecahkan. Kedua,

apakah kebijakan tersebut sudah

dirumuskan sesuai dengan karakter

masalah yang hendak dipecahkan

mengenai perumusan kebijakan.

Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh

lembaga yang mempunyai

wewenang (misi kelembagaan) yang

sesuai dengan karakater

kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaannya

Aktor lmplemetasi kebijakan tidak

hanya pemerintah, namun masih ada

yang harus ikut berperan Serta yaitu

masyarakat dan swasta. Dimana

kebijakan yang sifatnya monopoli,

seperti pembuatan kartu identitas

penduduk sebaiknya diselenggarakan

oleh pemerintah. Kebijakan Yang

sifatnya

memberdayakan

masyarakat, seperti penanggulangan

kemiskinan

sebaiknya

diselenggarakan oleh pemerintah

bersama masyarakat. Kebijakan yang

bertujuan mengarahkan kegiatan

masyarakat, seperti pengelolaan

pasar yang mana pemerintah kurang

efektif untuk menyelenggarakannya

sebaiknya dilaksanakan oleh

pemerintah bersama swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan kepada

tiga hal, yaitu: Pertama, apakah

target yang diintervensi sesuai

dengan yang direncanakan, apakah

tidak, ada tumpang tindih dengan

intervensi lain atau tidak,

bertentangan dengan intervensi

kebijakan lain. Kedua, apakah

targetnya dalam kondisi siap untuk di

intervensi ataukah tidak. Kesiapan

bukan saja dalam arti secara alami.

namun juga apakah kondisi target

mendukung atau menolak. Ketiga,

apakah intervensi implementasi

kebijakan bersifat baru atau

memperbaharui implementasi

kebijakan sebelumnya. Terlalu

banyak kebijakan yang tampaknya

baru namun pada prinsipnya

mengulang kebijakan lama dengan

hasil yang sama tidak efektifnya

dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang

menentukan dalam implementasi

kebijakan. Yaitu Pertama

lingkungan kebijakan yaitu

lingkungan interaksi diantara

lembaga perumusan kebijakan dan

pelaksana kebijakan dengan lembaga

lain yang berkaitan, kedua

lingkungan eksternal kebijakan yang

juga sebagai variabel eksogen yang

terdiri dari publik opinion yaitu

persepsi publik akan kebijakan dan

implementasi

kebijakan,

interprective intutions yang

berkenaan dengan interprestasi dari

lembaga-lembaga strategis dalam

masyarakat, seperti media massa,

kelompok penekan dan kelompok

kepentingan

dalam

menginterprestasikan kebijakan dan

implementasi kebijakan dan

individual yakni individu-Individu

tertentu yang mampu memainkan

peranan penting dalam

menginterprestasikan kebijakan dan

implementasi kebijakan. Selain itu

juga tepat lingkungan membutuhkan

tiga jenis dukungan, yaitu dukungan

politik, dukungan strategi dan

dukungan teknis.



17

Sejalan dengan pendapat Jones

Charles dalam Nashir Budiman (2001 :

112) menetapkan ada enam variabel

yang menentukan dalam keberhasilan

implementasi kebijakan, antara lain :

1) Standard dan tujuan kebijakan

(policy standards obiectives)

Ukuran atau standard dan tujuan

kebijakan memberikan perhalian

utama pada faktor-faktor yang

menentulan hasil kerja, maka

identifikasi indicator-indikator hasil

kerja merupakan hal yang penting

dalam analisis. Karena indikator ini

menilai sejauhmana standard dan

tujuan kebijakan keseluruhan

kebijakan, ini terbukti karena mudah

diukur dengan berbagai kasus.

2) Sumber daya kebijakan (policy

resources)

Bukan hanya standard dan tujuan

tetapi juga dalam menjelaskan

implemetasi kebijakan juga

membutukan sumber daya yang

digunakan untuk memudahkan

administrasi.

3) Aktivitas pengamatan dan

komunikasi inter organisasional

Suatu implementasi yang efektif

memerlukan standard dan tujuan

program yang dipahami oleh masingmasing

individu yang bertanggung

jawab agar implementasi tercapai.

Oleh sebab itu memerlukan

komunikasi yang konsisten dengan

tujuan mengumpulkan informasi

yang dibutuhkan. Efektivitas

komunikasi memerlukan mekanisme

dan prosedur yang jelas dimana

otoritas yang lebih tinggi dapat

memungkinkan pelaksana akan

bertindak dengan cara yang

konsisten.

4) Karakteristik pelaksana

Komponen ini terjadi dari struktur

formal organisasi dan atribut-atribut

formal dari personil selain hubungan

pelaksana dengan partisipan dalam

sistem penyampian kebijakan. Lebih

jelasnya karekteristik berhubungan

dengan kemampuan dan kriteria staf

tingkat pengawas hirarkis terhadap

keputusan sub unit dalam proses

implementasi.

5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Didalam implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh beberapa aspek

diantaranya adalah pengaruh

ekonomi, sosial dan politik. Ada

beberapa hal yang berhubungan

dengan faktor ekonomi, sosial dan

politik diantaranya

- Apakah sumber daya ekonomi

tersedia dalam organisasi

pelaksana cukup memadai untuk

menunjang keberhasilan

pelaksanaan.

- Sejauhmana kondisi sosial

ekonomi yang akan

mempengruhi pelaksanaan

kebijakan.

- Bagaimana sifat umum tentang

seberapa jenis masalah kebijakan

yang terkait

- Apakah kelompok elit

menyetujui atau menentang

pelaksanan bebijakan.

- Apakah karakteristik partisipan

dan organisasi pelaksana ada

oposisi atau dukungan partisipan

untuk kebijakan tersebut.

6) Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana sangat

menentukan

keberhasilan

implementasi, sebab hal ini berkaitan

dengan persepsi pelaksana dalam

yuridis dimana kebijakan

disampaikan. Ada tiga unsur yang

mempengaruhi pelaksana dalam

mengimplementasi kebijakan, yaitu :

- Kognisi (pemahaman dan

pengetahuan) pelaksana terhadap

kebijakan.

- Arab respon pelaksana terhadap

implementasi menerima atau

menolak.

- Intensitas dari respon pelaksana.



18

Selanjutnya George C. Edward III

mengidentifikasikan faktor-faktor yang

mempengaruhi

keberhasilan


1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Sikap

4. Struktur kelembagaan (Sujianto,

2008 : 38 – 45)

Maka dari beberapa penjelasan

tentang implementasi yang telah

dilakukan, disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan sebagai suatu

proses melaksanakan keputusan

kebijakan yang biasanya dalam bentuk

undang–undang, peraturan- pemerintah,

peraturan daerah dan program-program

pemenintah. Dimana dalam aktivitas ini

bertipa pemyataan tentang tujuan yang

akan dicapai yang dirancang melalui

kegiatan-kegiatan administratif yang

nyata, seperti pendanaan, perencanaan

dan pengorganisasian.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk

pengumpulan data primer maupun data

sekunder menggunakan metode

penelitian survei sebagai salah satu jenis

Scientific Research (penelitian ilmiah),

terutama digunakan untuk

menggambarkan (deskriptif) dan

menjelaskan (explanatory atau

confirmatory) tentang kondisi variabel

penelitian. Populasi dalam penelitian ini

adalah pihak pelaksana program yaitu

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana (BPMKB) Kota

Pekanbaru, masyarakat yang

diberdayakan yaitu masyarakat yang

menerima program dan masyarakat

independen yaitu masyarakat yang tidak

menerima program. Dimana dalam

melakukan pemilihan sampel dari

populasi yang dimiliki, digunakan tehnik

porposive sampling dan tehnik random

sampling.

Dalam tehnik pengukurannya

penulis menggunakan skala likert, yaitu

memberikan skor penilaian untuk

masing-masing jalaban. Penelitian ini

memberikan lima alternatif jalaban yaitu

sangat baik skor 5, baik skor 4, cukup

baik skor 3, kurang baik skor 2 dan tidak

baik skor 1. Dari perhitungan yang

dilakukan, maka rentang skor untuk

menilai keberhasilan implementasi


keluarga sejehatera (UPPKS) di Kota

Pekanbaru, yaitu :

a. Sangat baik apabila total skor yang

diperoleh 6930 – 8250

b. Baik apabila total skor yang


c. Cukup baik apabila total skor yang


d. Kurang baik apabila total skor yang


e. Tidak baik apabila total skor yang


HASIL

Dalam penelitian ini, berfokus

kepada lima variabel untuk menjelaskan




yaitu standart dan tujuan kebijakan,

komunikasi, sumber daya, sikap dan

struktur kelembagaan. Penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan analisis

deskirptif yaitu suatu tehnik menganalisa

data yang untuk menggambarkan secara

utuh kenyataan mengenai permasalahan

yang diteliti. Adapun yang menjadi

responden dalam penelitian ini adalah

aparatur pelaksana program UPPKS,

kelompok masyarakat yang menerima

program UPPKS dan masyarakat

independen, yang diharapkan dapat

memberikan penilaian terhadap



sejahtera (UPPKS) di Kota Pekanbaru



19

yang berjumlah 66 orang. Kemudian

data diperoleh dengan cara memberikan

daftar pertanyaan dalam bentuk

kuisioner penelitian kepada 66

responden terpilih. Kemudian dari hasil

kuisioner tersebut diperoleh data tentang




selanjutnya akan didiskripsikan satu

persatu sebagai berikut :

A. Deskripsi variabel standart dan

tujuan kebijakan

Standart dan tujuan kebijakan

adalah suatu ukuran yang diberikan

terhadap kegiatan, pekerjaan, tindakan

yang dilaksanakan dan memiliki fokus

terhadap hasil kerja yang diperoleh.

Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan

tersebut harus didukung pengetahuan

dan kemampuan yang dimiliki untuk

dapat menghasilkan pekerjaan yang tepat

waktu, memberikan pelayanan yang

memuaskan dan menghasilkan pekerjaan

yang efektivitas. Untuk itu dibutuhkan

ukuran dan standart yang tepat, sehingga

tujuan kebijakan yang dirumuskan dapat

terwujud. Kemudian untuk melihat hasil

tanggapan responden terhadap variabel

standart dan tujuan kebijakan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

Hasil Tanggapan Responden tentang

Variabel Standart dan Tujuan Kebijakan

Responden Kriteria Tanggapan Skor

Pelaksana

program

UPPKS

Masyarakat

penerima

program

UPPKS

Masyarakat

independen

SB B CB KB TB

1

(12,5

%)

3

(6,2

%)

1

(10,0

%)

5

(62,5

%)

32

(66,7

%)

5

(50,0

%)

2

(25,0

%)

10

(20,8

%)

2

(20,0

%)

- - 795

1

(2,1

%)

2

(4,2

%)

- 2

(20,0

%)

4400

765

Total skor 5960

Sumber : Hasil penelitian lapangan

Dari hasil penelitian ditemukan

bahwa standart dan tujuan kebijakan

yang diimplementasikan dalam program



sudah berjalan dengan baik. Hal ini

dibuktikan dengan total skor yang

berjumlah 5960 termasuk didalam

ketegori baik. Kondisi ini menjelaskan

bahwa pelaksana program UPPKS,

masyarakat penerima program UPPKS

dan masyarakat independen setuju

bahwa implementasi program usaha



dalam penetapan standart dan tujuan

sudah berhasil dilakukan. Dimana

keberhasilan implementasi ini terlihat

dari ketepatan waktu melaksanakan

program UPPKS, pelayanan yang

memuaskan dalam pelaksanaan program

UPPKS, ketelitian kerja yang baik dalam

pelaksanaan program UPPKS, tingkat

efisiensi biaya yang baik dan tingkat

efektivitas kerja yang baik dalam

pelaksanaan program UPPKS. Dengan

adanya keberhasilan implementasi ini

tentunya akan menciptakan kelancaran

dalam pelaksanaan program UPPKS

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kota Pekanbaru.

B. Deskripsi variabel komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian

informasi atau berita kepada orang lain

dengan maksud dan tujuan tertentu.

Sehingga komunikasi merupakan

peristiwa dimana pemberi berita dan

penerima berita memperoleh pandangan

yang sama tentang suatu berita. Maka

dari itu orang yang melakukan

komunikasi akan memperoleh informasi,

sebab informasi adalah segala sesuatu

yang dikomunikasikan dalam hal ini

pengetahuan tentang sesuatu. Selain itu

juga informasi merupakan inti sistem

komunikasi dan memberikan bahan

dasar pengambilan keputusan. Untuk

melihat hasil tanggapan responden

terhadap variabel komunikasi dapat




20

Tabel 2.


Variabel Komunikasi


Pelaksana

program

UPPKS

Masyarakat

penerima

program

UPPKS

Masyarakat

independen

SB B CB KB TB

- 6

2

(4,2

%)

(75,0

%)

28

(58,3

%)

- 5

(50,0

%)

2

(25,0

%

17

(35,4

%)

4

(40,0

%)

- - 755

1

(2,1)

1

(10,0

%)

- 4320

- 875

Total skor 5950



bahwa komunikasi yang

diimplementasikan dalam program usaha







bahwa pelaksana program UPPKS,


dan masyarakat independen setuju

bahwa implementasi program usaha



yang dikomunikasikan sudah berhasil

dilakukan. Dimana keberhasilan

implementasi ini terlihat dari informasi

yang disampaikan dalam pelaksanaan

program UPPKS, kemampuan pelaksana

dalam memehami program UPPKS,

kejelasan pelaksanaan program UPPKS,

kelancaran penyampaian informasi

pelaksanaan program UPPKS dan

konsistensi pelaksana dalam

mengkomunikasi program UPPKS.

Dengan adanya keberhasilan

mengkomunikasi program yang

dilaksanakan tentunya akan tercipta

kerjasama yang timbal balik antara

pelaksana program dan masyarakat

penerima program. Sehingga

keberhasilan implementasi program juga

akan lebih mudah diwujudkan apabila

kedua belah pihak saling berkoordinasi

dan berpartisipasi dalam pelaksanaan

program.

C. Deskripsi variabel sumber daya

Secara makro, sumber daya manusia

adalah kualitas atau kemampuan orang

atau manusia untuk mengelola sumber

daya alam, sehingga dapat dipergunakan

bagi kesejahteraan masyarakat sebagai

tujuan akhir pembangunan itu sendiri.

Secara mikro, sumber daya manusia

adalah tenaga kerja, baik yang berupa

pimpinan, staf atau karyawan biasa. Oleh

karenanya tingkat efektivitas dan

produktivitas organisasi akan sangat

tergantung pada kualitas sumber daya

manusia yang dimilikinya. Walaupun

suatu organisasi memiliki peralatan atau

fasilitas kerja yang modern, namun jika

tidak ditunjang oleh kualitas sumber

daya manusia yang memadai, maka akan

sulit untuk mencapai kinerja yang

diinginkan. Untuk melihat hasil


sumber daya dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 3.


Variabel Sumber Daya


Pelaksana

program

UPPKS

Masyarakat

penerima

program

UPPKS

Masyarakat

independen

SB B CB KB TB

- 8

1

(2,1

%)

(100,0

%)

29

(60,4

%)

- 5

(50,0

%)

- - - 800

14

(29,1

%)

4

(40,0

%)

3

(6,3

%)

1

(10,0

%)

1

(2,1

%)

4230

- 830

Total skor 5860




21


bahwa sumber daya yang








bahwa, pelaksana program UPPKS,


dan masyarakat independent setuju

bahwa program ini telah

diimplementasikan dengan berhasil

berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dimana keberhasilan ini terlihat dari

kemampuan aparatur pelaksana program,

fasilitas yang disediakan dalam

melaksanakan program, adanya

pembagian pertanggungjawaban yang

jelas, adanya teknologi dan sistem

informasi yang baik dan adanya insentif

yang diberikan kepada pelaksana

program. Dengan memiliki sumber daya

yang memenuhi standart akan

memberikan dorongan dan motivasi bagi

para pelaksana program UPPKS kepada

masyarakat. Oleh karena itu salah satu

kunci keberhasilan dalam implementasi

program UPPKS adalah memiliki

sumber daya yang unggul, sehingga

proses pelaksanaan dapat lebih mudah

menuju kesuksesan.

D. Deskripsi variabel sikap

Sikap adalah kecenderungan

seseorang yang bersifat menetap

terhadap sesuatu objek, orang, kejadian

atau hal lainnya baik secara negatif

maupun positif. Dalam memahami

pergetian sikap, dimaknai terdiri dari

tiga komponen dasar, yakni komponen

kognitif atau evaluatif, komponen

evektif atau perasaan, komponen aksi

atau sikromotorik. Pendekatan teoritis

yang dianggap tradisional tentang sikap

dikenal dengan pendekatan belajar.

Pendekatan belajar ini memandang sikap

sebagai kebiasaan sebagaimana halnya

dengan hal-hal lain yang dipelajari.

Pendekatan lain, seperti teori insentif

mengambil sikap terhadap sesuatu maka

terdapat kecenderungan untuk

memaksimalkan keuntungan yang akan

diperolehnya. Setiap suatu masalah

memiliki keuntungan dan kerugian,

dimana setiap individu akan mengambil

sisi yang memberikan keuntungan yang

lebih besar. Pendekatan kognitif di pihak

lain keselarasan dan kesesuaian dalam

mereka dan antara sikap dan perilaku.

Pendekatan kognitif ini terutama

menekankan penerimaan sikap yang

sesuai dengan keseluruhan struktur

kognitif seseorang. Jadi dalam kerja

yang diminta adalah penerimaan sikap

yang sesuai dengan keseluruhan struktur.

Untuk melihat hasil tanggapan

responden terhadap variabel sikap dapat


Tabel 4.


Variabel Sikap


Pelaksana

program

UPPKS

Masyarakat

penerima

program

UPPKS

Masyarakat

independen

SB B CB KB TB

- 6

1

(2,1

%)

(75,0

%)

29

(60,4

%)

- 5

(50,0

%)

2

(25,0

%)

16

(33,3

%)

4

(40,0

%)

- - 760

2

(4,2

%)

1

(10,0

%)

- 4245

- 845

Total skor 5850



bahwa sikap yang diimplementasikan

dalam program usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

di Kota Pekanbaru sudah berjalan

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan



22

total skor yang berjumlah 5850 termasuk

didalam ketegori baik. Kondisi ini

menjelaskan bahwa, pelaksana program

UPPKS, masyarakat penerima program

UPPKS dan masyarakat independent

setuju bahwa program ini telah


berdasarkan sikap yang ditunjukkan.

Dimana keberhasilan ini terlihat dari

pengetahuan yang dimiliki aparatur

dalam memgimplementasikan program

UPPKS, respon yang ditunjukan

pelaksana program UPPKS, adanya

insentif yang diberikan bagi para

pelaksana program UPPKS, adanya

penghargaan yang diberikan kepada

pelaksana program UPPKS dan adanya

intensitas tinggi yang ditunjukkan dari

para pelaksana program UPPKS. Untuk

itu dengan memiliki sikap yang baik

dalam mengimplementasikan program

UPPKS, akan lebih mempermudah

memperoleh keberhasilan pelaksanaan

program. Oleh karenanya keberhasilan

implementasi program UPPKS juga

harus didukung oleh sikap yang

responsif dan kondusif dari para

pelaksana program tersebut.

E. Deskripsi variabel struktur

kelembagaan

Kelembagaan adalah bagian dari

kelengkapan negara atau daerah yang

membenahi pelaksanaan keputusankeputusan

politik yang dibuat oleh

lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam

melaksanakan keputusan-keputusan itu,

pemerintah bergantung kepada birokrasi.

Demikian pula pada waktu proses

pengambilan keputusan, pemerintah

harus mendasarkan diri pada informasi

yang diterima melalui birokrasi. Oleh

karena itu, kelembagaan yang berjalan

baik merupakan syarat mutlak untuk

kebijakan pemerintahan yang efektif,

terutama bagi pemerintahan di negaranegara

sedang berkembang. Dalam

kelembagaan terdapat unsur birokrasi

dalam bentuk tipe ideal, yang merupakan

cerminan dari tahap rasionalisasi

manusia modern. Secara umum

digambarkan bahwa ciri-ciri birokrasi

adalah pengambilan keputusan secara

rasional, hubungan-hubungan sosial

yang bersifat impersonal, tugas-tugas

yang dijadikan rutin dan sentralisasi

kekuasaan. Untuk melihat hasil


struktur kelembagaan dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 5.


Variabel Struktur Kelembagaan


Pelaksana

program

UPPKS

Masyarakat

penerima

program

UPPKS

Masyarakat

independen

SB B CB KB TB

- 7

1

(2,1

%)

1

(10,0)

(87,5

%)

32

(66,7

%)

3

(30,0

%)

1

(12,5

%)

11

(22,9

%)

5

(50,0

%)

- - 765

4

(8,3

%)

1

(10,0

%)

- 4315

830

Total skor 5910



bahwa struktur kelembagaan yang








bahwa, pelaksana program UPPKS,


dan masyarakat independent setuju

bahwa program ini telah


berdasarkan struktur kelembagaan yang

dimiliki. Dimana keberhasilan ini terlihat



23

dari dukungan yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Pekanbaru, adanya

penerapan standart dalam pelaksanaan

program UPPKS, adanya pembagian

pelaksanaan tugas dalam program

UPPKS, adanya komitmen yang

ditunjukkan dalam pelaksanaan program

UPPKS dan adanya keinginan yang kuat

dalam melaksanakan program UPPKS.

Oleh karenanya apabila struktur

kelembagaan sudah memiliki dukungan

dan komitmen yang tinggi dalam

melaksanakan program yang sudah

ditetapkan, maka tingkat keberhasilan

akan lebih mudah diwujudkan. Untuk itu

struktur kelembagaan memiliki peranan

yang penting dalam upaya

merealisasikan program yang ditetapkan,

sebab struktur kelembagaan ini bisa

dijadikan wadah bagi menjaring

dukungan, komitmen dan kemauan dari

pelaksana dan penerima program.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa : Pertama,

keberhasilan implementasi kebijakan


keluarga sejahtera (UPPKS) di Kota

Pekanbaru yang ditinjau dari standartd

dan tujuan kebijakan, komunikasi,

sumber daya, sikap dan struktur

kelembagaan telah berhasil

diimplementasikan dengan baik. Kedua,

dari hasil penelitian juga menjelaskan

bahwa indikator yang paling dominan

dalam mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan program usaha


sejahatera (UPPKS) di Kota Pekanbaru

adalah indikator standart dan tujuan.

Artinya dalam mengimplementasikan

standart dan tujuan pada program usaha

peningkatan dan pendapatan keluarga

sejahtera (UPPKS), pihak pelaksana

kebijakan menetapkan standart dan

tujuannya berdasarkan hasil keputusan

bersama dari semua pihak. Sehingga

dalam pelaksanaannya semua pihak yang

terlibat ikut memberikan partisipasinya

dalam upaya mensukseskan program

yang diimplementasikan. Standart dan

tujuan yang dirumuskan diantaranya

standart ketepatan waktu pelaksanaan

program, standart pelayanan dalam

pelaksanaan program, standart ketelitian

pelaksanaan program serta standart

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

program.

DAFTAR RUJUKAN

Grindle Merike S., 1980., Policy Content

and Context in Implementation

Princeton., University Press., New

Jersey.

Gunawan Sumodiningrat., 1997.,

Pembagunan Daerah dan

Pemberdayaan Masyarakat., Bina

Rena Parawira., Jakarta.

Nugroho Riat., 2003., Kebijakan Publik

Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi., PT. Alex Media

Komputindo., Jakarta.

Paulus Wirutomo dkk., 2003.,

Paradigma Pembangunan di Era

Otonomi Daerah., Penerbit Cipruy.,

Jakarta.

Pranarka dan Onny S. Prijono., 1996.,

Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan

dan Implementasi., CSIS., Jakarta.

Ripley Randel., 1985., Politic Analysis

in Political Science., Nellson Hall.,

Chicago.

Sumaryadi Nyoman., 2005.,

Perencanaan Pembangunan Daerah

Otonom dan Pemberdayaan

Masyarakat., Penerbit Citra Utama.,

Jakarta.



24

Sujianto., 2008., Implementasi

Kebijakan Publik., Penerbit Alaf

Riau., Pekanbaru.

Syaukani., 2002., Kebijakan Publik :

Menggapai Masarakat Madani.,

Mida Pustaka., Yogyakarta.

Tangkilisan Hassel Nogi., 2003.,

Evaluasi Kebijakan Publik,

Penjelasan Analisis dan

Transformasi Pikiran Nagel,

Balairung & Co., Yogyakarta.

Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya

SOFIA ACHNES



Abstrak : Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Sedangkan

sehat adalah suatu keadaan dimana seseorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan ataupun

tanda-tanda penyakit/kelainan. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalam

menjalankan kehidupannya, pemerintah berupaya melaksanakan program-program kesehatan masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir ini mengalami

peningkatan yang sangat pesat dengan tersedianya sarana kesehatan yang memadai. Jenis pelayanan yang

diberikan juga bertambah serta akses ke sarana kesehatan dasar sudah dijamin oleh pemerintah Kota

Pekanbaru melalui program pengobatan gratis ke puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas menjadi salah

satu sarana pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan bagi masyarakat terutama dari masyarakat

golongan ekonomi lemah.

Kata kunci : Implementasi, Pelayanan Kesehatan dan Program Jankesmas

Kesehatan adalah investasi dan hak

fundamental seluruh penduduk, untuk itu

dibutuhkan suatu sistem yang mengatur

pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak

warga negara untuk tetap hidup sehat

dengan mengutamakan pada pelayanan

kesehatan bagi masyarakat yang tidak

mampu. Berbagai upaya telah dilakukan

pemerintah untuk menjamin akses

penduduk miskin terhadap pelayanan

kesehatan. Program pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin telah

dijalankan pemerintah sejak tahun 1998

hingga tahun 2004 yang dikenal sebagai

Jaring Pengaman Sosial Bidang

Kesehatan. Selanjutnya pada Tahun

2005 program tersebut diganti menjadi

Program Asuransi Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin (Askeskin).

Perbedaannya, pada Program Askeskin

bantuan pendanaan tidak salurkan

langsung kepada pihak rumah sakit,

namun memakai pengelola dana yakni

PT.Askes yang membayar rumah sakit

berdasarkan klaim.

Mulai 1 September 2008, nama

Program Askeskin berubah menjadi

Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas). Perubahan mendasar dari

sistem Askeskin ke Jamkesmas antara

lain dana langsung disalurkan dari

Kantor Pusat Kas Negara (KPKN) ke

rekening setiap Puskesmas/Rumah Sakit.

Proses penyaluran dana Jamkesmas

tersebut yaitu dari Kas Negara (KPKN)

ke Puskesmas dan jaringannya melalui

PT. Pos Indonesia atau langsung ke

rekening Rumah Sakit. Anggaran untuk

Program Jaminan untuk Tahun 2008

sebesar Rp 4,6 triliun untuk 76,4 juta

masyarakat miskin dan hampir miskin

25

*Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat


26

berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Tahun 2006.

Pembangunan di bidang kesehatan

Kota Pekanbaru selama lima tahun

terakhir ini mengalami peningkatan yang

sangat pesat dengan tersedianya sarana

kesehatan yang memadai. Jenis

pelayanan yang diberikan juga

bertambah serta akses ke sarana

kesehatan dasar sudah dijamin oleh

pemerintah Kota Pekanbaru melalui

program pengobatan gratis ke

puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas

menjadi salah satu sarana pelayanan

kesehatan yang menjadi pilihan bagi

masyarakat terutama dari masyarakat

golongan ekonomi lemah.

Puskesmas Rejosari merupakan

salah satu unit kesehatan yang ada di

Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Pekanbaru. Berdasarkan data Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2007,

dalam wilayah Kota Pekanbaru terdapat

sebanyak 14 unit puskesmas. Diantara

puskesmas yang terdapat di wilayah

Kota Pekanbaru, Puskesmas Rejosari

mempunyai jumlah peserta Jamkesmas

relatif tinggi dengan kunjungan rawat

jalan terendah.

Berdasarkan data Profil Dinas

Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2005,

jumlah penduduk yang berada di

Kecamatan Tenayan Raya sebanyak

91.431 jiwa, yang terdiri atas 12.468

KK dimana sebesar 3.126 KK (25,07 %)

merupakan penduduk miskin dengan

kunjungan rawat jalan bagi peserta

Jamkesmas sebanyak 1.808 KK per

tahun dan rata-rata 4,82 % per bulan.

Pada tahun 2006 jumlah penduduk

miskin di Kecamatan Rejosari

meningkat menjadi 4.382 KK dan

kunjungan rawat jalan peserta

Jamkesmas sebanyak 2.441 KK per

tahun dengan kunjungan rata-rata 4,64 %

per bulan Selanjutnya pada tahun 2007

jumlah penduduk miskin menjadi 4.755

KK dan kunjungan rawat jalan 2.635 KK

dengan kunjungan rata-rata per bulan

4,62 % per bulan.

Dari data jumlah kunjungan rawat

jalan peserta Jamkesmas di wilayah kerja

Puskesmas Rejosari di Kecamatan

Tenayan Raya menunjukkan bahwa

rata-rata kunjungan peserta Jamkesmas

masih relatif rendah, karena berdasarkan

program Jamkesmas yang dicanangkan

pemerintah diharapkan rata-rata angka

kunjungan rawat jalan peserta

Jamkesmas sebesar 15 % per bulan.

Untuk melihat keberhasilan suatu

kebijakan, maka sangat bergantung pada

implementasi kebijakan itu sendiri.

Dimana, implementasi menyangkut

tindakan seberapa jauh arah yang telah

diprogramkan itu benar-benar

memuaskan. Akhirnya pada tingkatan

abstraksi tertinggi implementasi sebagai

akibat ada beberapa perubahan yang

dapat diukur dalam masalah-masalah

besar yang menjadi sasaran program.

Perlu diketahui bahwa mempelajari

masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu

kebijakan diberlakukan. Menurut

Syaukani dkk (2002 : 295) implementasi

merupakan suatu rangkain aktivitas

dalam rangka menghantarkan

kebijaksanaan kepada masyarakat

sehingga kebijaksanaan tersebut dapat

membawa basil sebagaimana

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut

mencakup, Pertama, persiapan

seperangkat peraturan lanjutan yang

merupakan interprestasi dari kebijakan

tersbut. Kedua, menyiapkan sumber

daya guna menggerakan kegiatan

implementasi termasuk didalamnya

sarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu saja penetapan siapa

yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijaksanaan tersebut. Ketiga,

bagaimana

menghantarkan



27

kebijaksanaan secara kongkrit ke

masyarakat.

Implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya,

tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik,

maka ada dua pilihan langkah yang ada

yaitu langsung mengimplementasikan

dalam betuk, program-program atau

melalui formulasi kebijakan derivate

atau turunan dan kebijakan publik

tersebut. (Riant Nugroho, 2003 : 158)

Selanjutnya George C. Edward III

mengidentifikasikan faktor-faktor yang

mempengaruhi

keberhasilan


1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Sikap para pelaksana (disposisi)

4. Struktur birokrasi (Sujianto, 2008 :

38 – 45)

Maka dari beberapa penjelasan

tentang implementasi yang telah

dilakukan, disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan sebagai suatu

proses melaksanakan keputusan

kebijakan yang biasanya dalam bentuk

undang–undang, peraturan- pemerintah,

peraturan daerah dan program-program

pemenintah. Dimana dalam aktivitas ini

bertipa pemyataan tentang tujuan yang

akan dicapai yang dirancang melalui

kegiatan-kegiatan administratif yang

nyata, seperti pendanaan, perencanaan

dan pengorganisasian.

Dalam melaksanakan Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jankesmas) yang merupakan suatu

kebijakan, diibutuhkan keseriusan pihak

pelaksana program dalam memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan adalah suatu usaha yang

dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang atau instansi tertentu

untuk memberikan bantuan dan

kemudahan pada masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan tertentu ( Thoha,

2001).

Menurut Moenir (1995) pelayanan

adalah kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang

dengan landasan faktor-faktor material

melalui sistem prosedur dan metode

tertentu dalam rangka usaha memenuhi

kebutuhan orang lain sesuai dengan

haknya. Selanjutnya Simorangkir (1997)

mengemukakan bahwa pelayanan

meliputi segala apa yang dapat membuat

para pelanggan senang dan tertarik pada

suatu organisasi atau perusahaan yang

bersangkutan, dimana pelayanan tersebut

antara lain :

1. Menghormati langganan dengan

ramah

2. Menghormati tiap kepentingan

dengan serius dan turut

mengembangkan pemikiran untuk

pemecahannya , jika perlu diberikan

bantuan-bantuan yang nyata.

Sianipar (1999) mengemukakan

bahwa pelayanan adalah cara melayani,

membantu, menyiapkan, mengurus,

menyelesaikan keperluan, kebutuhan

sseorang atau kelompok. Artinya, yang

dilayani adalah masyarakat yang terdiri

dari individu, golongan, organisasi

(sekelompok organisasi).. Pelayanan

dapat diartikan pula sebagai suatu cara

atau teknik memenuhi, menanggapi

kepentingan kebutuhan dan keluhan

orang lain.

Bentuk dan jenis pelayanan

kesehatan banyak macamnya, namun

jika disederhanakan secara umum

dibedakan atas dua macam pelayanan,

yaitu :

1. Pelayanan Kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk

dalam kelompok pelayanan

kedokteran (medical services)

ditandai dengan pengorganisasian

yang dapat bersifat sendiri (solo

practice) tau secara bersama-sama



28

dalam suatu organisasi (institution),

tujuan utamanya untuk

menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan, serta sasaran

terutama untuk perorangan dan

keluarga.

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk

dalam kelompok pelayanan

kesehatan masyarakat (public health

service) ditandai dengan cara

pengorganisasian yang umumnya

secara bersama-sama dalam suatu

organisasi , tujuan utamanya untuk

memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah penyakit

serta sasarannya terutama untuk

kelompok dan masyarakat (Depkes

RI, 2003)

Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) adalah suatu kesatuan

organisasi fungsional yang langsung

memberikan pelayanan secara

menyeluruh kepada masyarakat dalam

suatu wilayah kerja tertentu dalam

bentuk usaha-usaha kesehatan pokok

(Azwar dalam Effendy, 1996).

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

bertanggungjawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu

wilayah kerja (Depkes RI, 2004)

Effendy (1998) mengemukakan

bahwa ada tiga fungsi pokok puskesmas,

yaitu :

a) Sebagai pusat pembangunan

kesehatan masyarakat di wilayahnya

b) Membina peran serta masyarakat di

wilayah kerjanya dalam rangka

meningkatkan kemampuan untuk

hidup sehat

c) Memberikan pelayanan kesehatan

secara menyeluruh dan terpadu

kepada masyarakat di wilayah

kerjanya.

Notoatmodjo (2003) mengemukakan

bahwa pencarian pengobatan di

masyarakat terutama di negara sedang

berkembang sangat bervariasi, hal ini

dapat dilihat sebagai usaha untuk

mengobati sendiri penyakit atau mencari

pengobatan ke fasilitas-fasilitas

pelayanan kesehatan modern seperti ke

puskesmas, perawat, dokter prakrek,

rumah sakit maupun ke pengobatan

tradisional seperti dukun, sinshe dan

lain-lain.

Program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat (Program JPKM)

adalah suatu program jaminan sosial

yang diberikan kepada masyarakat

miskin tanpa adanya kewajiban bagi

masyarakat miskin untuk memberikan

kontribusi premi atau iuran, dimana

dalam menentukannya diperlukan seleksi

atau mean test.

Program JPKM mulai tahun 2005

sampai sekarang dilaksanakan melalui

mekanisme asuransi sosial yang dikelola

oleh PT.Askes (Persero) yang mulai

tahun 2006 dikenal dengan Program

Jamkesmas (Depkes, 2006). Tujuan

Program Jamkesmas adalah untuk

meningkatkan akses dan mutu pelayanan

kesehatan kepada seluruh masyarakat

miskin dan tidak mampu agar tercapai

derajat kesehatan masyarakat yang

optimal secara efektif dan efisien.

Sasaran program ini adalah masyarakat

miskin dan tidak mampu di seluruh

Indonesia yang diperkirakan berjumlah

60.000.000 jiwa berdasarkan data BPS

tahun 2006 (Depkes, 2006).

Manfaat yang disediakan untuk

peserta Askeskin bersifat komprehensif

sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan

kesehatan komprehensif tersebut

menurut Depkes (2006) meliputi :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas

dan jaringannya.

b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Peserta program Jamkesmas adalah

setiap orang miskin dan tidak mampu

(masyarakat miskin) yang terdaftar dan



29

memiliki kartu Jamkesmas dan berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan

(Depkes, 2006). Dimana tingkat

pengetahuan masyarakat akan kesehatan

akan memberikan dampak bagi

kesadaran masyarakat terhadap

kesehatan. Tingkat pengetahuan

seseorang akan mempengaruhi tingkah

laku seseorang, apabila tingkat

pengetahuan meningkat, maka

meningkat pula kesadaran untuk

melakukan sesuatu sesuai dengan

kebutuhannya (Pusat Promkes, 2002).

Menurut Notoatmodjo (2001),

pengetahuan merupakan kognitif,

domain yang sangat penting untuk

terbentuknya tindakan seseorang.

Pengetahuan yang mencakup domain

kognitif mempunyai enam tingkatan

yaitu :

1) Tahu (Know) yang diartikan sebagai

pengikat suatu materi yang dipelajari

sebelumnya, ini adalah tingkat

pengethauan yang paling rendah.

2) Memahami (Comprehension) yang

diartikan sebagai kemampuan

menjelaskan secara besar tentang

objek yang diketahui, dan dapat

menginterprestasikan materi tersebut

secara benar

3) Aplikasi (Aplication) diartikan

senagai kemampuan untuk

menggunakan materi yang telah

dipelajari pad ituasi dean kondisi riil

(sebenarnya).

4) Analisis adalah suatu kemampuan

untuk menjabarkan materi atau suatu

objek ke dalm komponen-komponen,

tetapi masih di dalam suatu struktur

organisasi tersebut dan masih

berkaitan satu sama lain.

5) Sintesis menunjuk kepada suatu

kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di

dalam keseluruhan yang baru.

6) Evaluasi berkaitan dengan

kemampuam untuk melakukan

penilaian terhadap suatu materi atau

objek. Pengukuran pengetahuan

dapat dilakukan dengan

menggunakan angket yang

menanyakan tentang isi materi yang

ingin diukur dari subjek penelitian

atau responden.

Menurut Notoadmodjo (2003) sikap

merupakan reaksi atau respon seseorang

yang masih tertutup terhadap stimulus

atau objek. Sikap belum merupakan

tindakan akan tetapi merupakan

predisposisi tindakan suatu perilaku.

Sikap merupakan reaksi tertutup. Sikap

mempunyai tiga komponen yaitu :

a. Kepercayaan (keyakinan), ide dan

konsep terhadap suatu objek.

b. Kehidupan emosional atau evaluasi

terhadap objek

c. Kecendrungan untuk bertindak.

Lebih lanjut Notoadmodjo (2003)

mengemukakan bahwa ke tiga

komponen tersebut secara bersama-sama

membentuk sikap utuh. Sikap terdiri

dari berbagai tingkatan, yaitu :

• Menerima, diartikan bahwa orang

(objek) mau dan memperhatikan

stimulus yang diberikan (objek)

• Merespon, yaitu memberikan

jawaban bila ditanya, mengerjakan

dan menyelesaikan tugas yang

diberikan adalah suatu indikasi dari

sikap.

• Menghargai, yaitu mengajak orang

lain mengerjakan atau mendiskusikan

suatu masalah adalah suatu indikasi

sikap tingkat tiga.

• Tanggungjawab atas segala sesuatu

yang telah dipilihnya dengan segala

resiko merupakan sikap yang paling

tinggi.

Akses terhadap pelayanan diartikan

sebagai pelayanan yang diberikan tidak

terhalang oleh keadaan geografis, sosial,

ekonomi, budaya dan bahasa. Akses

geografis dapat diukur dengan

transportasi, jarak, waktu perjalanan dan



30

hambatan fisik lain yang yang

menghalangi seseorang untuk

memperoleh pelayanan kesehatan.

Akses ekonomi berkaitan dengan

kemampuan memberikan pelayanan

kesehatan yang pembiayaannya

terjangkau oleh pasien. Akses sosial

budaya berkaitan dengan diterimanya

pelayanan yang dikaitkan dengan nilai

budaya, kepercayan dan perilaku.

Aklses bahasa berarti bahwa pelayann

yang diberikan dalam dialek setempat

dan dipahami pasien (Depkes,2006).

Petugas kesehatan mempunyai

peranan sangat penting dalam

membverikan pelayanan kepada

masyarakat khususnya di puskesmas.

Peranan petugas mencakup dalam upaya

preventif, promotif, kuratif dan

rehabilitatif (Depkes, 2002).

Peran petugas kesehatan yang

terwujud dalam sikap dan perilaku

kesehatan yang merupakan kelompok

referensi dan perilaku masyarakat yang

juga mendukung dan memperkuat

terbentuknya perilaku (Notoadmodjo,

2003). Pelayanan petugas merupakan

proses dari semua kegiatan yang

dilaksanakan secara professional oleh

tenaga kesehatan (dokter, perawat dan

profesi lainnya) dan interaksinya dengan

pasien. baik atau tidaknya pelayanan

yang diberikan dapat diukur dengan

berbagai cara dan salah satunya adalah

dengan dinilai dengan kepuasan pasien

(Wijono,2002).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada

Puskesmas Rejosari, Kecamatan

Tenayan Raya , Kota Pekanbaru pada

bulan Juni 2009 dengan menggunakan

metoda survei. Responden dalam

penelitian ini adalah peserta Jamkesmas

yang datang ke Puskesmas Rejosari

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Data penelitian bersumber dari 50

responden .

Data yang dikumpulkan berupa data

primer dan data sekunder. Data primer

yang dikumpulkan meliputi : variabel

umur, pendidikan, pengetahuan, sikap,

akses pelayanan , pelayanan petugas

kesehatan serta pemanfaatan pelayanan

rawat jalan dari responden di Puskesmas

Rejosari. Data sekunder dikumpulkan

dari Puskesmas Rejosari, meliputi

jumlah pegawai dan struktur organisasi

Puskesmas Rejosari serta data yang

relevan dengan penelitian.

Analisis yang digunakan berupa

analisis deskriptif. Untuk pengujian

hipotesa penelitian, digunakan tabulasi

silang (cross tabulation). Untuk

menentukan pelaksanaan program

Jamkesmas dalam meningkatkan

pelayanan kesehatan keluarga miskin

digunakan indikator keberhasilan dari

Program Jamkesmas yang dtentukan

oleh Departemen Kesehatan RI Tahun

2008 sebagai berikut :

1. Penerbitan dan Pendistribusian Kartu

Peserta Jamkesmas 100 %.

2. Angka utilisasi (visit rate) rata-rata

15 % per bulan.

3. Angka rujukan dari PPK I rata-rata

12 % per bulan.

4. Rata-rata lama perawatan di Rumah

Sakit (LOS) 7 hari.

5. Tingkat kepuasan konsumen minimal

70 %.

6. Cakupan pemeriksaan kehamilan K4

(90 %), persalinan Nakes (90%) dan

perawatan bayi baru lahis KN2

(90%) oleh petugas kesehatan.

HASIL

Berdasarkan indikator keberhasilan

dari Program Jamkesmas yang

ditentukan oleh Departemen Kesehatan

RI, pada Tabel 1 disajikan data tentang

pelaksanaan program Jamkesmas di



31

wilayah kerja Puskesmas Rejosari,

Kecamatan Tenayan Raya.

Dapat dilihat pada tabel 1

pelaksanaan Program Jamkesmas di

Puskesmas Rejosari, dimana dari 6

indikator untuk menentukan

keberhasilan dari Program Jamkesmas,

hanya satu indikator yang mencapai

target Progam Jamkesmas yaitu tingkat

kepuasan konsumen (pasien jamkesmas)

yang ternyata mencapai 84 %,

sedangkan target program Jamkesmas

adalah minimal 70 %.

Tabel 1 Pelaksanaan Program

Jamkesmas di Wilayah Kerja


Tenayan Raya

Indikator Pelaksanaan Target

74 % 100 %

1. Penerbitan dan

Pendistribusian

Kartu Jamkesmas

2. Angka Utilisasi

(visit rate) rata-rata

per bulan.

3. Angka rujukan dari

Puskesmas rata-rata

per bulan

4. Rata-rata lama

perawatan di Rumah

Sakit

5. Tingkat Kepuasan

Pasien (Konsumen)

6. Cakupan

Pemeriksaan

Kehamilan (K4)

7. Cakupan Persalinan

8. Cakupan

Pemeriksaan Bayi

Baru Lahir (KN2)

5,11 %

10 %

5 hari

84 %

80,83 %

76,87 %

66,53 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan

15 %

12 %

7 hari

minimal

70 %

90 %

90 %

90 %

Pemanfaatan pelayanan rawat jalan

yaitu hasil dari proses pencarian

pelayanan kesehatan yang dilakukan

pasien Jamkesmas untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan secara gratis di


Tenayan Raya. Variabel pemanfaatan

pelayanan rawat jalan dijabarkan ke

dalam 5 pertanyaan, masing-masing

pertanyaan diukur dengan 3 pilihan

jawaban. Distribusi responden menurut

kategori pemanfaatan pelayanan rawat

jalan di Puskesmas Rejosari dapat

dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Distribusi Responden Menurut

Kategori Pemanfaatan Pelayanan

Rawat Jalan di Puskesmas

Rejosari, Kecamatan Tenayan

Raya, Tahun 2009

No.

1.

2.

3.

Kategori

Pemanfaatan

Pelayanan

Rawat Jalan

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Jumlah

Responden

(orang)

12

29

9

Persentase

(%)

24,00

58,00

18,00

Jumlah 50 100,00


Berdasarkan data pada Tabel 2. dapat

dilihat bahwa responden yang

pemanfaatan pelayanan rawat jalan

kategori baik sebanyak 12 orang (24 %),

yang pemanfaatan pelayanan rawat jalan

kategori cukup baik sebanyak 29 orang

(58,00 %) dan yang pemanfaatan

pelayanan rawat jalan kategori kurang

baik sebanyak 9 orang (18,00 %).

Berdasarkan nilai persentase yang

tertinggi, maka dari data pada Tabel 2

kategori responden dalam pemanfaatan

pelayanan rawat jalan di wilayah kerja

Puskesmas Rejosari ternyata termasuk

ke dalam kategori cukup baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan pelayanan rawat jalan di

Puskesmas Rejosari dilihat dari lima

variabel yaitu : 1). Pengetahuan , 2).

Sikap, 3). Akses dan 4). Pelayanan

petugas. Berikut ini rekapitulasi dari



32

No.

1.

2.

3.

4.

faktor-faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan pelayanan kesehatan

responden di Puskesmas Rejosari dapat

dilihat pada tabel 3.

Tabel

Faktor-faktor

Yang

Mempengaruhi

Pemanfaatan

Pelayanan

Rawat Jalan

Pengetahuan

Sikap

Akses

Pelayanan

Petugas

3 Rekapitulasi Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pemanfaatan

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

di Puskesmas Rejosari, Kecamatan

Tenayan Raya, Tahun 2009

Baik

16

(32,00)

15

(30,00)

34

(68,00)

12

(24,00)

Kategori

Cukup

Baik

28

(56,00)

31

(62,00)

11

(22,00)

33

(66,00)


Kurang

Baik

6

(12,00)

4

(8,00)

5

(10,00)

5

(10,00)

Total 77 103 20 200

Rata-rata 19

(38,00)

26

(52,00)

5

(10,00)

Jumlah

50

(100,00)

50

(100,00)

50

(100,00)

50

(100,00)

50

(100,00)

Berdasarkan data pada Tabel 3. dapat

dilihat bahwa sebanyak 19 orang (38,00

%) dari responden tergolong kategori

baik faktor-faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan pelayanan rawat jalan di

Puskesmas Rejosari. Sebanyak 26 orang

(52,00 %) dari responden tergolong

cukup baik faktor-faktor yang

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan

rawat jalan, dan sebanyak 5 orang (10,00

%) dari responden tergolong kurang baik

faktor-faktor yang mempengaruhi

pelayanan rawat jalan. Berdasarkan

nilai persentase yang tertinggi, maka dari

data pada Tabel 3. kategori faktor-faktor

yang mempengaruhi pelayanan rawat

jalan dari responden dalam pemanfaatan

pelayanan kesehatan rawat jalan di

wilayah kerja Puskesmas Rejosari

ternyata termasuk ke dalam kategori

cukup baik.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang

dilakukan tentang Kajian Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Rejosari, Kecamatan

Tenayan, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program Jamkesmas di


Tenayan Raya belum terlaksana

sesuai dengan target yang ditetapkan

oleh Departemen Kesehatan RI.

Pelaksanaan Program Jamkesmas di


Tenayan Raya, dikaji berdasarkan 6

indikator yang ditetapkan oleh

Departemen Kesehatan RI, dengan

hasil sebagai berikut :

1. Penerbitan dan Pendistribusian

Kartu Jamkesmas sebesar 74 %

2. Angka Utilisasi (visit rate) ratarata

per bulan sebesar 5,11 % .

3. Angka rujukan dari Puskesmas

rata-rata per bulan sebesar 10,00

%.

4. Rata-rata lama perawatan di

Rumah Sakit adalah 5 hari.

5. Tingkat Kepuasan Pasien

(Konsumen) sebesar 84 %.

6. Cakupan Pemeriksaan

Kehamilan (K4) sebesar 80,83

%, Cakupan Persalinan sebesar

76,97 % dan Cakupan Perawatan

Bayi Baru Lahir (KN2) sebesar

66,53 %.

Berdasarkan target yang ditetapkan

Departemen Kesehattan RI, ternyata

hanya indikator tingkat kepuasan

Konsumen (pasien) yang mencapai

target, sedangkan lima indikator lainnya

belum mencapai target.



33

b. Pemanfaatan pelayanan kesehatan

rawat jalan pasien Jamkesmas di

wilayah kerja Puskesmas Rejosari,

Kecamatan Tenayan Raya ternyata

berada dalam kategori cukup baik.

c. Variabel yang digunakan untuk

melihat faktor-faktor yang

mempengaruhi pelayanan rawat jalan

dari pasien Jamkesmas di Puskesmas

Rejosari terdiri dari faktor

pengetahuan, sikap, akses terhadap

pelayanan petugas. Dari ke

empat faktor-faktor yang


bagi pasien Jamkesmas, ternyata

faktor pengetahuan, sikap dan

pelayanan petugas berada dalam

kategori cukup baik, sedangkan

factor akses terhadap pelayanan

rawat jalan berada dalam kategori

baik.

d. Faktor-faktor yang dominan


bagi pasien Jamkesmas di


Tenayan Raya adalah factor sikap

dari pasien Jamkesmas dan faktor

akses dari pasien Jamkesmas

terhadap pelayanan rawat jalan.

e. Hasil analisis tabulasi silang

menunjukkan bahwa terdapat

hubungan antara faktor-faktor yang


dengan pemanfaatan pelayanan rawat

jalan dari pasien Jamkesmas di

Puskesmas Rejosari. Faktor-faktor

yang mempengaruhi pelayanan rawat

jalan dari pasien Jamkesmas di


Tenayan Raya berada dalam kategori

cukup baik dan pemanfaatan

pelayanan rawat jalan dari pasien

Jamkesmas di wilayah kerja


Tenayan Raya, juga berada dalam

kategori cukup baik.

DAFTAR RUJUKAN

Azwar, A. 1997. Pengantar

Administrasi Negara. Penerbit

PT.Binarupa Aksara. Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik

Indonesia. 2003. Pedoman

Penyelenggaraan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Keluarga Miskin. Ditjen Bina

Kemas. Jakarta.

_____________. 2004. Keputusan

Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Tentang Kebijakan

Dasar Pusat kesehatan

Masyarakat. Jakarta.

_____________. 2006. Pedoman

Pelaksanaan Pemeliharaan

Kesehatan masyarakat miskin.

Jakarta.

Effendi, N. 1998. Dasar-Dasar

Keperawatan Kesehatan

Masyarakat. Penerbit Buku

Kedokteran EGC. Jakarta.

Gosperz, V. 1998. Manajemen Kualitas

Dalam Industri. Penerbit

PT.Gramedia. Jakarta.

Kotler, P. 1998. Analisa Perencanaan

Dan Pengendalian. Penerbit

Erlangga. Jakarta.

Ilyas. Y, 2001. Asuransi Kesehatan :

Utilisasi Manajemen Klain dan

Fraud. PT. Gramedia Pustaka

Utama Jakarta.

Moenir, A.S. 1995. Manajemen

Pelayanan Umum. Penerbit

Gunung Agung. Jakarta.



34

Mueller, D. J. 1990. Mengkur Sikap-

Sikap Sosial. Ditrejemahkan oleh

C. Syarifuddin. Fisp Press

Universitas Pasundan Bandung.

Notoadmojo. S. 2003. Pengantar

Pendidikan Kesehatan dan Ilmu

Perilaku Kesehatan PT. Rineka

Cipta. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus

Umum Bahasa Indonesia.

Penerbit Balai Pustaka. Jakarta.

Prasetio. B. dan Lina M,J. 2005. Metode

Penelitian Kuatitatif. PT. Askes

Raja Grafindo persada. Jakarta.

Sianipar, J.R.G. 1999. Manajemen

Pelayanan Masyarakat. LAN

Republik Indonesia. Jakarta.

Simorangkir. 1997. Etiket Perbankan.

Penerbit Idhil. Jakarta.

Sugiono. 2005. Metode Penelitian

Administrasi. Penerbit

CV.Alfabeta. Bandung.

Sukirno, H.E. 1998. Pelaksanan

Pelayanan Jasa. Penerbit

Erlangga. Jakarta.

Thoha, M. 2001. Perilaku Organisasi.

Penerbit Grafindo Persada.

Jakarta.

Tjiptono, F. 2002. Total Quality

Manajemen. Penerbit Andy

Offset. Yogyakarta.

Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan

Pemerintah Daerah Propinsi Riau

YASIR



Abstrak : Tujuan dari penilitian ini adalah untuk meneliti perencanaan komunikasi iklan yang bidang

pemerintahan di Propinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui

suatu studi kasus. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik porposive

sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara

mendalam, observasi dan dokumentasi. Semua aktivitas komunikasi dari pemerintah Propinsi Riau

ditangani oleh Bagian Hubungan Masyarakat. Iklan-iklan itu digunakan untuk mempromosikan kebijakan

di bidang pemerintahan, program kerja dan juga beberapa kejadian yang dikerjakan oleh pemerintah.

Iklan-iklan di bidang pemerintahan dapat ditemukan di dalam papan reklame dan media massa seperti

televisi, radio, surat kabar, suara pembaca, situs web dan sebagainya. Iklan-iklan di bidang pemerintahan

tidak dirancang sembarangan karena iklan tersebut banyak memberikan aspek pengaruh kepada

lingkungan masyarakat. Pengaruh utama dalam perencanaan iklan adalah pola-pola kerja dari aparatur

dan program kerja kepala daerah. Oleh karena itu, masih terlihat kebanyakan masyarakat yang kurang

menghiraukan media iklan yang disampaikan oleh pemerintah dalam upaya memberikan informasi

kepada masyarakat.

Kata kunci : Perencanaan Komunikasi, Media, Iklan, dan Pemerintah

Komunikasi merupakan suatu aspek

yang sangat penting bagi keberhasilan

suatu organisasi untuk mencapai

tujuannya. Bila perusahaan swasta

melakukan komunikasi untuk promosi

produk-produk atau jasa-jasa yang

dihasilkan, pemerintah juga melakukan

komunikasi untuk promosi kebijakan

agar dapat diketahui dan diterapkan di

masyarakat. Keduanya mempunyai

prinsip yang sama yaitu agar segala

produk yang dihasilkan dapat diketahui

oleh masyarakat dan khalayak sebagai

target dari proses komunikasi yang

dilakukan, dan selanjutnya dapat

dikonsumsi ataupun diadopsi.

Produk kebijakan pemerintah yang

sangat besar dari pemerintah Provinsi

Riau adalah kebijakan, program

pembangunan dan visi Riau 2020. Usaha

yang dilakukan untuk

mengomunikasikan visi tersebut di

antaranya dengan menggunakan media

komunikasi, seperti: televisi, koran, dan

juga papan pengumuman (billboard)

yang banyak ditemui di persimpangan

jalan, pinggiran jalan-jalan utama

maupun di tempat umum lainnya. Di

samping itu, saluran komunikasi lainnya

juga dilakukan seperti penggunaan

metode humas (pers release, periklanan,

pameran dll), komunikasi publik ,

seminar, workshop, dan lain sebagainya.

Pemilihan media dan saluran komunikasi

tersebut adalah upaya yang dilakukan

pemerintah untuk menyampaikan

kebijakan dan program-program

pembangunan.

Umumnya media komunikasi iklan

yang dipilih dan dibuat oleh pemerintah

Provinsi Riau tersebut tidak banyak

menarik perhatian masyarakat. Hal ini

sangat berbeda bila dibandingkan

dengan iklan swasta secara umumnya

yang bersifat komersil yang memiliki

35

*Implementasi Pola Perencanaan Komunikasi Iklan


36

daya tarik di kalangan khalayak.

Sebaliknya, iklan-iklan yang dibuat dan

milik pemerintah sangat kontras dengan

iklan swasta. Kebanyakan iklan produk

pemerintah cenderung kurang menarik,

banyak memakai kata-kata, pilihan

warna yang tidak menarik perhatian,

lebih banyak menampilkan tokoh

pemimpinnya dan umumnya penempatan

media iklan tersebut kurang tepat sama

sekali. Tampilan media iklan pemerintah

tersebut dapat terlihat dari sosialisasi

program-program pembangunan

pemerintah dalam media billboard. Iklan

pemerintah lebih kompleks

dibandingkan dengan iklan swasta yang

komersil. Kompleksitas media iklan

layanan masyarakat milik pemerintah

mencerminkan banyaknya kepentingan

politik, minimnya kreatifitas

pengembangan ide iklan, dan

keterbatasan sumber daya manusia yang

berkeahlian.

Realitas media iklan pemerintah

tidak hanya didasarkan pada iklan

billboard di atas saja, akan tetapi juga

pada beberapa penggunaan media-media

lain yang banyak dijumpai baik media

cetak maupun media elektronik. Ada

banyak hambatan dalam proses

komunikasi untuk menyampaikan pesan

tersebut sehingga komunikasi tidak

efektif. Bila media komunikasi tidak

efektif, tujuan yang diharapkan dari

sebuah komunikasi pasti tidak akan

tercapai.

Komunikasi pemerintah ke

masyarakat sangat tergantung pada

kemampuan pemerintah dalam

mengelola komunikasi dan menagkap

aspirasi masyarakatnya. Tentunya dalam

hal ini termasuk pengelolaan iklan-iklan

pemerintah. Bentuk dan pesan media

komunikasi pemerintah dalam

memasarkan ide atau gagasan kebijakan

patut menjadi perhatian masyarakat.

Karena itu semua menyangkut

kepentingan publik dan kepentingan

masyarakat. Dana masyarakat yang

dipakai akan sia-sia saja untuk

pembuatan iklan dan proses komunikasi

tersebut jika tidak mendatangkan hasil

nyata perubahan di masyarakat.

Proses perencanaan periklanan

adalah sebuah proses tersendiri dalam

fungsi pemasaran produk atau jasa

bahkan tentang kebijakan. Terkait

dengan ini, Lee dan Jhonson (2004 :

156) menguraikan enam langkah

perencanaan periklanan. Pertama,

mengulas rencana pemasaran. Kedua,

analisis situasi internal dan eksternal

perusahaan (organisasi). Ketiga,

menentukan tujuan periklanan. Keempat,

mengembangkan dan melaksanakan

strategi periklanan atau kreatif yang

mencakup : khalayak sasaran, konsep

produk atau jasa, media periklanan dan

pesan periklanan. Kelima,

mengembangkan dan melaksanakan

strategi media; dan keenam,

mengevaluasi efektifitas periklanan.

Masalah utama penelitian ini adalah

bagaimana memaksimalkan perencanaan

komunikasi iklan Pemerintah Provinsi

Riau. Oleh karena itu, penelitian ini

mempunyai beberapa tujuan. Pertama,

untuk mengetahui perencanaan

komunikasi iklan-iklan pemerintah

Provinsi Riau. Kedua, untuk

menganalisis media-media komunikasi

iklan yang digunakan pemerintah

Provinsi Riau dalam mempromosikan

program pembangunan. Ketiga, untuk

menjelaskan efektifitas media

komunikasi iklan yang digunakan oleh

pemerintah Provinsi Riau dalam

menyosialisasikan

program

pembangunan.

Urgensi penelitian ini adalah agar

dapat memberikan sumbangan berupa

temuan-temuan baru bagi ilmu

komunikasi khususnya bidang

manajemen komunikasi. Penelitian ini



37

diharapkan berguna untuk memberikan

kontribusi dan bahan rekomendasi dalam

setiap proses pengambilan keputusan

dan penetapan strategi, kebijakan, dan

tindakan komunikasi yang tepat,

khususnya dalam memperbaiki

perencanaan komunikasi dalam

pembuatan media komunikasi iklan

pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif. Menurut Bodgan

dan Taylor (dalam Moleong, 2000 : 3)

metode kualitatif ini merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. Pendekatan ini

diarahkan pada latar individu tersebut

secara holistik (utuh atau menyeluruh).

Selain itu, penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif

dengan tradisi penelitian studi kasus.

Creswell (1998 : 61) dan Yin (1981 : 23)

menjelaskan bahwa studi kasus

merupakan penelitian empiris yang

menyelidiki dan menguraikan fenomena

kontemporer dalam konteks kehidupan

nyata, ketika batasan antara fenomena

dan konteks tidak terbukti secara jelas,

dengan menggunakan berbagai sumber

termasuk observasi, wawancara, materi

audio-visual, dan dokumen atau laporan.

Dalam hal ini, peneliti studi kasus

berupaya menelaah sebanyak mungkin

data mengenai subjek yang diteliti

melalui sumber-sumber tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan

pendekatan interaksi simbolik. Meskipun

interaksionisme simbolik merupakan

perspektif teoritis, namun ia bisa

sekaligus menjadi orientasi metodologis.

Mulyana (2001 : 148) mengatakan

bahwa interaksionisme simbolik

termasuk ke dalam salah satu dari

sejumlah tradisi penelitian kualitatif

yang berasumsi bahwa penelitian

sistematik harus dilakukan dalam suatu

lingkungan yang alamiah alih-alih

lingkungan yang artifisial seperti

eksperimen.

Subjek penelitian ini adalah pegawai

pemerintah yang berada di bagian

kehumasan dan bagian yang terkait

dengan komunikasi pemerintah, serta

beberapa masyarakat dan wartawan.

Pemilihan informan dilakukan dengan

menggunakan teknik sampel purposif.

Sedangkan objek penelitian ini adalah

optimasi perencanaan komunikasi iklan

pemerintah Provinsi Riau.

Terkait dengan ini, adapun teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah wawancara, observasi dan

dokumentasi. Dalam upaya memperoleh

data yang akurat tentang penelitian ini,

peneliti melakukan wawancara dengan

informan. Dalam penelitian ini

wawancara yang digunakan adalah

wawancara mendalam (in-depth

interview) atau wawancara tak

tersetruktur. Wawancara tak terstruktur

ini mirip dengan percakapan informal

(Mulyana, 2002 : 180 - 181). Maksud

mengadakan wawancara menurut di sini

antara lain: mengkontruksikan mengenai

orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

perasaan, tuntunan, kepedulian, dan lainlain.

Wawancara juga dilakukan dengan

maksud untuk memverifikasikan dan

khususnya untuk menentukan keabsahan

data dari apa yang telah dan akan

diobservasi. Untuk medukung dan

memperkuat, peneliti juga menggunakan

teknik dokumentasi, ini dilalukan dengan

menganalisis beberapa dokumen seperti

berita koran, artikel majalah, brosur,

buletin, dan foto-foto.

Analisis dan pembahasan dilakukan

dengan menggunakan metode

komparatif atas hasil wawancara dengan

informan, analisis dokumen serta

sekaligus membandingkan dengan hasil



38

observasi yang dilakukan. Menurut

Miles dan Huberman (1992 : 16) bahwa

analisis kualitatif tetap menggunakan

kata-kata, yang biasanya disusun

kedalam teks yang diperluas. Data yang

diperoleh dari lapangan dilakukan

analisis melalui tahap-tahap :

kategorisasi dan mereduksi data, data

yang dikelompokkan selanjutnya disusun

dalam bentuk narasi-narasi, melakukan

interpretasi pada data dan pengambilan

kesimpulan berdasarkan narasi. Metode

penelitian ini didasarkan pada analisis

data kualitatif yang merupakan upaya

yang berlanjut, berulang dan terusmenerus.

Untuk mendapatkan keabsahan data

(data trustworthiness) maka diperlukan

teknik pemeriksaan sesuai kondisi yang

ada. Pelaksanaan teknik pemeriksaan

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu

antara lain adalah adanya derajat

kepercayaan / kredibilitas (Moleong,

2000 : 173). Teknik untuk memeriksa

atau mengukur tingkat kredibilitas

penelitian ini maka peneliti

menggunakan beberapa hal: 1)

ketekunan pengamatan; 2) triangulasi;

dan 3) pengecekan sejawat, melalui

diskusi dengan tim peneliti.

HASIL

1. Perencanaan Komunikasi Iklan

Pemerintah Provinsi Riau

Sebagian besar kegiatan komunikasi

Pemerintah Provinsi Riau lebih banyak

dilakukan dengan pendekatan

kehumasan dan beberapa kegiatan

komunikasi dengan melalui periklanan.

Pesan-pesan yang disampaikan

pemerintah melalui iklan umumnya

adalah adalah promosi kebijakan tentang

visi Riau 2020, program pembangunan,

kasus penaggulangan kebakaran hutan,

ketahanan pangan, kasus penanganan

narkoba, kasus Flu burung, termasuk

promosi kegiatan-kegiatan seperti

Sukseskan PON XVIII di Riau, Riau

Expo, atau ucapan selamat gubernur

ketika Ulang Tahun Riau atau Republik

Indonesia, Idul Fitri atau Idul Adha, dan

lain sebagainya. Pilihan media

komunikasi iklan yang dibuat oleh

pemerintah Provinsi Riau untuk

menyampaikan program-program

tersebut adalah dengan melalui media

luar ruang dan hanya beberapa dengan

media televisi atau radio lokal.

Hampir semua kegiatan komunikasi

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Riau dipusatkan pada bagian hubungan

masyarakat. Memang ada dinas-dinas

atau satuan kerja Pemerintah Provinsi

Riau yang membuat iklan, namun

umumnya selalu dilakukan koordinasi

dengan bagian Humas di pemerintahan

provinsi. Seperti Dinas Perikanan

Pewmprov. Riau membuat iklan ”Makan

Ikan” dengan sasaran komunikasi anakanak

yang diperankan oleh Fahri

Semekot. Iklan lainnya adalah promosi

pemerintah melalui Dinas Pemuda dan

Olah Raga Provinsi Riau tentang

Sukseskan PON ke XVIII di Provinsi

Riau, dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, sebagai institusi yang

banyak berperan dalam menangani

sebagian besar komunikasi pemerintah

provinsi, bagian humas selalu

berhubungan dengan dinas dan satuan

kerja lainnya. Bila ada dinas yang mau

berencana membuat iklan sesuai

kebutuhannya, bagian humas ini hanya

menambahi beberapa pesan atau bahkan

cukup sekedar berkoordinasi saja.

Keberadaan bagian ini didasarkan pada

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005

tentang pembentukan, susunan

organisasi dan tata kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Riau. Bagian ini

mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan, pekerjaan dan kegiatan

penyediaan dukungan dan bantuan

dalam rangka membina hubungan

pemerintah daerah dengan masyarakat,



39

hubungan dengan pers, publikasi dan

dokumentasi, menciptakan komunikasi

dua arah dan kerjasama yang serasi dan

dinamis dengan masyarakat, memantau

dan menampung aspirasi dan opini yang

berkembang dalam masyarakat,

memberikan keterangan pers sesuai.

Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, bagian humas mempunyai

beberapa subbagian lebih kecil yaitu:

subbagian hubungan masyarakat,

subbagian hubungan pers, subbagian

publikasi dan dokumentasi, dan

subbagian khusus. Sub-bagian khusus ini

juga sering melakukan kegiatan lelang

berkaitan proyek yang ada di Biro

Pemerintahan dan Humas. Pelelangan ini

terkait dengan kegiatan dan proyek yang

dilakukan oleh Bagian Humas

Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Kegiatan dan proyek ini adalah terkait

dengan pembuatan even-even atau media

komunikasi atau iklan yang diperlukan

pemerintah provinsi.

Sebagai ujung tombak, bagian humas

paling bertanggung jawab dan berperan

untuk mengkomunikasikan semua pesanpesan

termasuk memilih medianya.

Namun kenyataanya adalah pilihan

saluran dan media pemerintah tidak

memiliki daya tarik masyarakat. Hal ini

tentu sangat berbeda bila dibandingkan

dengan iklan-iklan swasta yang secara

umumnya yang bersifat komersil yang

memiliki daya tarik di kalangan

khalayak. Iklan produksi perusahaan

swasta kebanyakan menggunakan

billboard didesain dalam bentuk warna

yang menarik, isi pesan padat,

menggunakan sedikit kata, ditulis

dengan huruf berukuran besar, sehingga

mudah dibaca dari jarak jauh dan

ditempatkan di lokasi yang sangat

strategis.

Ini sangat berbeda dengan iklan

pemerintah yang kurang menarik

tampilannya. Oleh karena itu, iklan-iklan

pemerintah sangat kontras dengan iklan

swasta. Kebanyakan iklan-iklan produk

pemerintah apakah media luar ruang atau

media dalam ruang memiliki desainnya

kurang menarik, pesannya tidak jelas,

memakai bayak kata-kata, terkadang

tulisan dibuat dengan ukuran kecil,

pilihan warna kurang menarik perhatian,

lebih banyak menampilkan pemimpin

daerah dengan foto yang besar, dan

tempat media iklan tersebut kurang

strategis.

Diantara contoh iklan pemerintah

yang bisa ditemukan adalah billboard

besar yang memiliki pesan “Mari

Sukseskan Pekan Olahraga Nasional

(PON) XVIII tahun 2012 di Provinsi

Riau. Iklan ini memiliki dua versi

dengan dominasi gambar Gubernur Riau

Rusli Zainal yaitu versi gubernur berbaju

putih dengan mengangkat dua tangan

dan gubernur berbaju kuning dengan

mengepalkan tangan. Kedua-duanya

lebih terkesan menonjolkan ketokohan

sang gubernur dibanding penonjolah

terhadap pesan PON itu sendiri. Nama

Gubernur HM Rusli Zainal di bawah

fotonya ditulis dengan warna yang

sangat jelas.

Tegasnya, keberadaan dan

kemunculan media iklan-iklan

pemerintah tersebut lebih mencerminkan

banyaknya kepentingan dan pengaruh

yang terkandung di dalamnya. Media

iklan minim kreatifitas pengembangan

ide, staf humas dan sumber daya

manusia yang berkeahlian atau mahir

dalam merancang dan membuat iklan

sangat terbatas. Sehingga tidak heran

iklan yang dibuat tampil dengan apa

adanya. Oleh karena itu, berbagai faktor

tersebut sepertinya membuat media iklan

pemerintah sedikit lebih kompleks dalam

produksinya dibandingkan milik swasta.

Berkaitan dengan ini, iklan-iklan

komunikasi atau promosi pemerintah

Provinsi Riau tentang kebijakan dan

program pembangunan lebih cenderung



40

bermuatan pesan politis. Ini banyak

ditemukan terutama pada masa-masa

akhir priode pertama kepemimpinan

Gubernur Rusli Zainal. Kebijakan

pemerintah terlihat dari banyaknya dana

yang mengucur di bagian Humas

Pemerintah Provinsi Riau, dan juga di

bagian humas di masing-masing satuan

kerja di Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam hal ini, Kepala Biro Humas dan

Pemerintahan Provinsi Riau menjelaskan

bahwa bila pada era Rusli Zainal

anggaran untuk Biro Humas saja dalam

setahun sekitar 18 miliar rupiah, namun

pada masa peralihan ke Wan Abu Bakar

Cuma dianggarkan 5,4 miliar saja

(wawancara, Zulkarnain, 23 September

2009).

Tidak heran bila pada masa-masa

periode menjelang pencalonan Rusli

Zainal menjadi gubernur untuk priode

kedua, banyak bertebaran media-media

komunikasi yang umumnya banyak

menampilkan gambar sang gubernur,

namun intensitas media ini sangat

berkurang jumlahnya ketika Wan Abu

Bakar menggantikan dan saat Rusli

Zainal sudah terpilih sekarang ini.

Sehingga banyak sekali pada waktu itu

media iklan-iklan seperti billboard atau

baliho dapat ditemukan di persimpangan,

pinggir jalan, dan tempat-tempat umum

lainnya. Begitu juga dengan media

massa yang ada di Riau baik yang di

media cetak maupun yang elektronik

semuanya memberitakan kegiatan sang

gubernur.

Kegiatan komunikasi ini sangat

terstruktur dan kadang tanpa disadari

oleh pegawai di humas maupun di

masyarakat. Untuk menjelaskan ini, ada

struktur dan pola pengaruh antara

pegawai dan pembuat iklan dengan sang

gubernur, yang nantinya mempengaruhi

iklan yang dihasilkan. Pertama, pola

hubungan yang bersifat untuk mencari

perhatian atau mencari muka, bawahan

memiliki inisiatif. Bawahan lebih aktif

daripada atasan. Kedua, pola kebiasaan

dan mengikuti aturan sebagai pelayan

pemimpin. Pegawai melakukan karena

sebuah kewajiban atau merupakan tugas

yang harus dilaksanakan. Jadi

hubungannya adalah memberikan

pelayanan terhadap atasan atau

pemimpin. Bawahan berbuat karena

permintaan pemimpin, maka ia harus

melakukan pekerjaan seperti apa adanya.

Oleh karena itu, pola hubungan

antara atasan (gubernur) dengan

pembuat iklan mempengaruhi iklan-iklan

yang dihasilkan. Implikasinya adalah ke

proses perencanaan kegiatan komunikasi

atau periklanan yang dilakukan oleh

pemerintah Provinsi Riau. Secara

struktural, disadari atau tidak, pengaruh

institusi dan pemimpin sangat

mendominasi semua bentuk komunikasi

yang dihasilkan oleh bawahannya.

Termasuk dalam hal ini adalah iklaniklan

yang dihasilkan dan dibuat oleh

pegawai pemerintah. Bahkan yang

dibuat biro iklan atau media massa pun

banyak diintervensi oleh kepentingan

kekuasaan, seperti halnya dominasi

gambar Gubernur Provinsi Riau yaitu

Rusli Zainal dalam semua media yang

ada.

Di sisi yang lain, iklan-iklan

produksi pemerintah sering juga muncul

di stasiun televisi swasta lokal RTv dan

televisi publik lokal TVRI Pekanbaru.

Seperti halnya iklan Dinas Perikanan

yang menampilkan model Fakhri

Semekot yang berperan sebagai anak

kecil. Pesan iklan tersebut adalah untuk

mengajak anak-anak untuk rajin makan

ikan. Padahal pesan iklannya adalah

dengan makan ikan membuat anak

tumbuh sehat dan pintar. Namun bintang

atau modelnya adalah seorang yang

memiliki tubuh kecil dan pendek yang

hanya memiliki tinggi semester kotor

(SemeKot). Sehingga iklan ini sering

dimaknai masyarakat, orang yang rajin



41

makan ikan saja tubuhnya tidak mau jadi

lebih besar.

Dalam hal ini, Biryanto Staff Humas

Provinsi Riau, menjelaskan bahwa kami

jarang bahkan tidak pernah melakukan

analisis sampai begitu mendalam hanya

untuk pembuatan iklan-iklan tertentu

atau penyampaian pesan untuk kegiatankegiatan

khusus. Lagi pula media iklan

yang dibuat oleh dinas-dinas yang ada di

provinsi umumnya hanya untuk

mengkoordinasikan dan meminta

persetujuan saja (wawancara Biryanto,

20Agustus 2009).

Proses komunikasi dalam pembuatan

iklan umumnya tidak dengan melakukan

analisis masalah dan khalayak dengan

disertai pengumpulan data dengan baik.

Sehingga terlihat hasil media iklan yang

dibuat terkesan asal-asalan. Memang

iklan di billboard umumnya tidak

berlangsung lama, pemajangannya

sekitar dua mingggu yaitu seminggu

sebelum acara dan seminggu sesudah

acara. Paling lama rata-rata 3 bulan

untuk beberapa baliho-baliho tertentu.

Namun demikian sebenarnya ada yang

lebih dari setahun media yang dipajang,

seperti yang dapat ditemukan di

persimpangan jalan Garuda Sakti.

Billboard ini berbentuk segi tiga,

memiliki warna kusam dengan isi pesan

tentang Visi Riau 2020. Billboard yang

dipersimpanan seperti ini mestinya lebih

besar, atau kalau ingin menarik perhatian

mestinya harus dengan warna yang

menarik. Bila melihat billboard ini

terkesan pemerintah, dalam hal ini

Humas tidak melakukan proses evaluasi

untuk meperbaiki iklan dan media yang

telah digunakan. Padahal media iklan

seperti ini memiliki pesan yang sifatnya

jangka panjang dan berkelanjutan.

Iklan yang memiliki misi untuk

jangka panjang, mestinya lebih ditangani

dan dikelola dengan baik dari pada

iklan-ilan yang bersifat temporer untuk

acara atau even-even khusus saja. Iklan

di media massa pun sangat standar dan

biasa. Seperti di media massa cetak

umumnya menggunakan prosedur yaitu:

Humas buat surat order ke media massa

cetak terkait, kemudian media memuat

pesan iklan dan/atau memberitakannya,

setelah itu baru media bersangkutan

memberikan tagihan ke Humas

Pemerintah Provinsi Riau yang

prosesnya dengan mengajukan bukti

nota pembayaran ke bapak Sekretaris

Daerah (Sekda).

2. Media-media Komunikasi Iklan


Media komunikasi yang digunakan

oleh pemerintah Provinsi Riau sangat

bervariasi namun masih sangat terbatas.

Dominasi media iklan pemerintah adalah

dengan media luar ruang , menggunakan

bilboard yang umumnya dipajang di

jalan-jalan utama ataupun di beberapa

tempat yang sesuai berdasarkan

wewenang yang dimiliki. Dalam hal ini,

banyak media komunikasi yang bisa

digunakan sebagai media alternatif

(media kecil dan sederhana) seperti:

bros, baju kaos, brosur, pin, stiker dan

lain sebagainya. Intinya pesan iklan atau

komunikasi yang akan disampaikan

dapat mudah diterima karena perbedaan

media yang digunakan. Media-media

seperti ini ini dapat diberikan setelah

kegiatan acara-acara khusus pemerintah

untuk dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat sesuai tema-tema

pembangunan yang ada.

3. Media Luar Ruang

Media luar ruang yang digunakan

Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk

iklan yaitu billboard atau baliho.

Umumnya billboard atau baliho tersebut

didesain oleh subbagian publikasi dan

dokumentasi yang dalam mencetaknya



42

diserahkan pada percetakan. Baliho dan

spanduk yang dibuat Humas Sekretariat

Daerah Provinsi Riau berisi kebijakan

dan program-program Pemerintah

Provinsi Riau, akan tetapi dalam

kenyataanya baliho yang dibuat lebih

banyak menampilkan profil gubernur

dibandingkan pesan utamanya. Humas

Sekretariat Daerah Provinsi Riau

memang lebih cenderung

mengkomunikasikan profil gubernur,

karena Sekretariat Daerah Provinsi Riau

bertugas untuk membantu gubernur

dalam menjalankan pemerintahan dari

atasan.

Lokasi pemasangan baliho banyak

ditemukan antara lain di halaman

pelataran parkir kantor gubernur, di

samping Balai Dang Merdu, di Jalan

Diponegoro, di Sekitar jalan Sudirman,

pertigaan menuju bandara, dan masih

banyak lagi. Baliho ini akan banyak

ditemukan khususnya pada even-even

khusus yang diselenggarakan Pemerintah

Provinsi Riau seperti pada Riau Expo

atau acara dan program khusus lainnya.

Pemasangan baliho atau bilboard

umumnya bersifat sementara, setelah

kegiatan selesai dilakukan maka baliho

akan dilepas kembali. Hanya sedikit

baliho atau bilboard yang bersifat

permanen, seperti yang berisikan Visi

Riau 2020 dan himbauan-himbauan

penting yang dipasang untuk menjaga

area kehutanan, anti narkoba dsb. Baliho

yang dibuat oleh Humas Sekretariat

Daerah Provinsi Riau selain

menampilkan kebijakan pemerintah juga

menampilkan kegiatan yang

dilaksanakan Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Provinsi Riau.

4. Media Massa (televisi, radio dan

koran)

Sebagian dari iklan-iklan pemerintah

ada yang dimuat di beberapa media lokal

seperti di RTv dan TVRI Riau atau

radio-radio lokal. Sebagian besar iklan

yang disiarkan oleh media-media

tersebut dibuat sendiri oleh Humas

Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Namun demikian ada yang dibuat

dengan cara menjalin hubungan

kemitraan dengan media massa, baik

media cetak dan media elektronik

bahkan dalam lingkup media nasional.

Seperti Iklan Dinas Kehutanan Provinsi

Riau mempercayakan iklannya kepada

Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1

Pekanbaru, dan untuk pembuatannya

diserahkan kepada Radio 90,1 FM

tersebut.

Hubungan kemitraan yang dijalin

Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau

dengan pihak pers dilaksanakan agar

media massa dapat menyebarluaskan

informasi mengenai aktivitas, kebijakan,

dan program Pemerintah Provinsi Riau

kepada masyarakat. Humas memberikan

data dan informasi berupa agenda

gubernur dan wakil gubernur, release

kegiatan gubernur, pidato gubernur,

dokumentasi berupa foto dan video

kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk

Iklan seperti ini dibayar dalam bentuk

kontrak sesuai waktu, seperti ditemukan

di ”Pro Riau” dalam Riau Pos.

Pemerintah tidak banyak membuat

media iklan untuk mengkomunikasikan

kebijakan, melainkan lebih banyak

dengan menjalin kerjasama dengan

wartawan sebagai mitra kerja dari

Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga

mereka juga sering mendapatkan

fasilitas seperti uang saku dan

penyediaan transportasi untuk kegiatan

peliputan. Berkaitan dengan dengan ini,

pemerintah menganggarkan dana yang

cukup besar untuk kegiatan-kegiatan

yang berguna menjalin hubungan baik

dengan media pers.

5. Website

Humas Sekretariat Daerah Provinsi

Riau pada awal tahun 2008 membuat

sebuah website yaitu

www.humasriau.com yang berisi release



43

mengenai kegiatan Gubernur dan Wakil

Gubernur Riau, galeri foto, pidato

gubernur, peraturan daerah dan

tanggapan masyarakat. Release dan

galeri foto yang ada pada website humas

tersebut berisi informasi mengenai

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Provinsi Riau terutama

Gubernur Riau. Dalam hal ini isi pesan

pemerintah tidak hanya dalam bentuk

iklan, namun lebih banyak memuat

dalam bentuk berita dan release.

6. Efektifitas dan Optimasi Media

Komunikasi Iklan Pemerintah

Provinsi Riau

Media memiliki kekuatan yang

sangat besar dalam mempengaruhi citra

dan pola pikir masyarakat. Pemilihan

dan pengguaan media iklan dalam

penyampaian pesan-pesan pembangunan

dan promosi kebijakan pemerintah akan

lebih efektif jika disampaikan dengan

benar. Realitas keberadaan iklan

pemerintah tidak banyak menarik

perhatian masyarakat apalagi untuk

membangkitkan kesadaran masyarakat.

Dengan kata lain, iklan pemerintah tidak

dibuat secara maksimal.

Kurang optimalnya media iklan

pemerintah ini mengindikasikan ada

banyak hambatan dalam proses

perencanaan komunikasi iklan. Otomatis

komunikasi yang disampaikan menjadi

tidak efektif. Bila media tidak efektif,

tentu tujuan yang diharapkan dari sebuah

rencana komunikasi pasti tidak akan

efektif. Tempat tidak pada lokasi yang

strategis dan pesan kurang didesain

dengan baik juga akan mempengaruhi

keberhasilan iklan. Selain itu, iklan tidak

akan efektif jika tidak pernah dilakukan

evaluasi.

Minimnya dampak yang ditimbulkan

media komunikasi iklan pemerintah di

masyarakat merupakan indikasi kurang

efektifnya iklan pemerintah. Banyak

media seperti iklan pemerintah hanya

sekedar proyek, terkesan dibuat asalasalan.

Media iklan pemerintah ini

adalah menyangkut kepentingan publik

dan kepentingan masyarakat. Dana yang

digunakan adalah dana negara yang

jumlahnya cukup besar. Jika hanya

untuk sosialisasi kegiatan-kegiatan yang

bersifat temporer atau kepentingan

sesaat, tentu mubazir dan sia-sia. Oleh

karenanya, iklan pemerintah sudah

semestinya dapat mendatangkan hasil

nyata bagi perubahan kesadaran dan

perilaku di masyarakat.

Pesan iklan bilboard mestinya

singkat dan disampaikan secara jelas.

Harus dapat dibaca setidaknya dalam

tujuh detik. Menggunakan huruf yang

mudah terbaca dari jarak yang relatif

jauh, serta menggunakan warna yang

tepat sebagai pendukung. Abdul Ghafur

yang berprofesi sebagai dosen di UIN

Suska, memiliki komentar ”menurut

saya iklan-iklan pemerintah Provinsi

Riau agak buruk. Bagaimana tidak,

beberapa iklan kurang menarik untuk

dilihat bahkan ada yang sudah rusak.

Kalau adapun yang baru cepat sekali

diganti-ganti, hanya untuk sesaat saja.

Terkadang tulisannya terlalu banyak

untuk dibaca, ya kurang menariklah”

(wawancara, 2 Oktober 2009).

Umumnya iklan pemerintah dinilai

oleh sebagian masyarakat sangat buruk,

dari pilihan warna, pilihan lokasi, pilihan

model iklan, hingga pilihan pesan yang

disampaikan. Iklan pemerintah memang

kurang menarik untuk dibaca, disamping

itu terkesan hanya membuang-buang

uang karena sifatnya hanya untuk

promosi sesaat seperti pada acara-acara



44

Pimpinan/

atasan dan

struktur/hubung

an dengan

atasan

khusus saja. Padahal uang yang sudah

dibelanjakan cukup banyak jumlahnya.

Sementara iklan yang permanen dengan

jangka waktu lama, umumnya tidak

menarik untuk dilihat seperti pada iklan

visi Riau 2020.

Pemerintah Provinsi Riau terlihat

kurang memperhatikan bentuk-bentuk

komunikasi untuk promosi kebijakankebijakan

atau program pemerintah yang

berjangka panjang. Media-media yang

digunakan untuk promosi tidak memiliki

efektifitas dan dampak yang jelas. Hal

ini disebabkan kurang menarik bagi

masyarakat, karena didesain dalam

bentuk yang kurang maksimal. Dalam

hal ini, Humas sebagai penyampai pesan

dan yang mengkoordinasikan semua

komunikasi pemerintah provinsi tidak

memaksimalkan fungsinya untuk

merencanakan dan mengevaluasi

komunikasi dan pilihan media-media

yang digunakan.

Gambar 1

Model komunikasi Iklan


Kebijakan dan program


serta even-even khusus

lainnya

Efek iklan sangat tergantung pada

banyak hal, semakin iklan

memperhatikan aspek yang

mempengaruhi maka semangkin

efektiflah komunikasinya. Namun

demikian iklan Pemerintah Provinsi Riau

memiliki realitas yang sangat kompleks,

karena memiliki dimensi politis.

Dimensi inilah yang sering menghambat

pesan komunikasi. Iklan pemerintah di

sisi lain memiliki efektivitas.

Efektifitasnya dapat diukur dari pesan

yang ada di sebalik media tersebut, yaitu

dominasi pemimpinnya untuk tampil

disetiap gambar atau iklannya. Secara

otomatis semakin gencar media yang

dipakai dengan memakai berbagai media

dan saluran komunikasi, semakin

berpengaruh pesannya politisnya.

Pemerintah melalui humas sebelum

melakukan kegiatan komunikasi harus

membuat perencanaan komunikasi yang

baik. Proses perencanaan harus

berorientasi pada khalayak, bukan

berorientasi pada pemimpin atau

pemerintah. Sehingga pesannya adalah

pesan untuk kepentingan masyarakat

luas bukan untuk kepentingan pemimpin

atau sekelompok orang saja. Dengan

membuat evaluasi secara menyeluruh

terhadap proses komunikasi; pengaruh

komunikator, pesan, media dan

perubahan sikap atau perilaku

masyarakat, tentu akan menghasilkan

iklan yang baik.

Iklan dibuat

Humas/dinas

Pemerintah

Provinsi Riau

Evaluasi kerja

melalui

kliping

Iklan melalui

Billboard, baliho,

spanduk, televisi

dan radio lokal,

koran, website, dll.

Respons

dari

masyarakat

Publik/

masyarakat

SIMPULAN

Komunikasi Pemerintah Provinsi

Riau tentang kebijakan dan program

pembangunan melalui iklan adalah pesan

yang baik. Namun desain medianya

kurang maksimal, sehingga jarang

mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Selain itu pesan juga kurang

tersampaikan dengan baik karena pesan

lebih banyak bermuatan politis. Iklan

pemerintah seperti ini umumnya

menonjolkan ketokohan sang gubernur



45

dibandingkan penonjolan pesan utama

yang ingin disampaikan. Ini terjadi

terutama pada masa-masa akhir priode

pertama kepemimpinan Gubernur Rusli

Zainal.

Ada dua pola hubungan antara

pegawai atau pembuat iklan dengan

gubernur atau pemimpinnya. Pola

hubungan ini mempengaruhi proses

pembuatan iklan dan seperti apa iklan

yang dihasilkan. Pertama, pola mencari

perhatian atau mencari muka, berkerja

dan berbuat sesuatu karena ingin

menyenangkan orang atasan. Kedua,

pola mengikuti aturan sebagai pelayan

pemimpin, umumnya memang orang

atasan yang menginginkan hal tersebut.

Bawahan melakukan karena pemimpin

meminta untuk melaksanakan.

Iklan untuk mengomunikasikan

pesan-pesan kebijakan dan program

pembangunan pemerintah atau kegiatankegiatan

khusus lainnya umumnya

menggunakan dan memilih media

komunikasi seperti: media luar ruang

(billboard, baliho), televisi lokal, radioradio

lokal, koran, dan juga saluran

komunikasi lainnya. Media periklanan

pemerintah Provinsi Riau yang utama

adalah melalui media papan

pengumuman (billboard) yang banyak

ditemui di persimpangan jalan, pinggirpingir

jalan utama maupun di tempat

umum lainnya.

Keberadaan iklan pemerintah tidak

banyak menarik perhatian masyarakat

apalagi untuk membangkitkan kesadaran

masyarakat. Dengan kata lain, iklan

pemerintah tidak dibuat secara

maksimal, sehingga iklannya tidak

efektif. Ketidakefektifan iklan

pemerintah ini disebabkan oleh tidak

adanya proses perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi. Bila media tidak

direncanakan dengan baik, tentu tujuan

tidak jelas, maka efek yang diharapkan

dari sebuah rencana komunikasi pasti

tidak akan efektif.

Oleh karena itu, pemerintah melalui

humas sebelum melakukan kegiatan

komunikasi harus membuat perencanaan

komunikasi yang baik terlebih dahulu

dengan cara menganalisis masalah,

khalayak dan tujuan komunikasi,

memilih pesan dan media yang tepat,

dan melakukan evaluasi atau audit

komunikasi. Selain itu media yang

dipilih tidak hanya itu-itu saja namun

menggunakan media-media alternatif

seperti: pin, brosur, baju kaos, sticker,

dan lain-lain. Dengan kata lain, harus

ada dilakukan bauran media dan saluran

komunikasi sehingga dapat

mendesiminasikan pesan ke masyarakat.

Optimasi media iklan atau

komunikasi pemerintah sulit untuk

diwujudkan bila manajemen komunikasi

pemerintah sendiri tidak diperbaiki.

Keberhasilan mengkomunikasikan visi

dan program-program pembangunan

pemerintah ke masyarakat sangat

tergantung pada keberhasilan dalam

menangkap kebutuhan dan aspirasi

masyarakatnya serta cara

mengkomunikasikannya. Masyarakat

menginginkan informasi yang baik dan

menarik, tidak hanya berguna. Bila

pesan baik tetapi tidak dibuat secara

maksimal, maka ia akan diacuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

Abrar, Ana Nadhya, 2008, Kebijakan

Komunikasi; Konsep, Hakekat

dan Praktek, Gava Media,

Yogyakarta.

Budiharsono, Suyuti S., 2003, Politik

Komunikasi, Grasindo, Jakarta.

Cresswell, Jhon, W., 1998, Qualitative

Inquiry and Research Design;



46

Choosing Among Five Tradition,

Sage Publication, California.

Iriantara, Yosal, 2004, Manajemen

Strategis Public Relations,

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kuo, Edie C.Y. & Peter S.J. Chen, 1994,

Kebijakan dan Perencanaan

Komunikasi; Pengalaman

Singapura, LP3Es, Jakarta.

Lee, Monle & Carla Johnson, 2004,

Prinsip-prinsip Pokok Periklanan

dalam Perspektif Global, Prenada

Media, Jakarta.

Littlejohn, Stephen W., 1999, Theories

of Human Communication, 6 th

Edition, Wadsworth Publishing

Company, Belmont, USA.

Miles, Mathew B., & A Micheal

Huberman, 1992, Analisis Data

Kualitatif; Buku Sumber Tentang

Metode-Metode Baru, Penerj.

Tjetjep Rohendi Rohidi, UI

Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2000, Metodologi

Penelitian Kualitatif, Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Morissan, 2007, Periklanan: Komunikasi

Pemasaran Terpadu, Ramdina

Perkasa, Jakarta.

Muhadjir, Neong, 2000, Metodologi

Penelitian Kualitatif, Edisi IV,

Rake Sarasin, Yogyakarta.

Mulyana, Deddy, 2002, Metodologi

Penelitian Kualitatif; Paradigma

Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu

Sosial Lainnya, Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Nasution, Zulkarimein, 2000,

Perencanaan Program

Komunikasi; Buku Materi Pokok,

Universitas Terbuka, Jakarta.

Shimp, Terence A., 2003, Periklanan

Promosi; Komunikasi Pemasaran

Terpadu, Erlangga, Jakarta.

Suhandang, K., 2005, Periklanan,

Nuansa, Bandung.

Yin, Robert K., 1981, Case Study

Research: Design and Methods,

Sage Publication, London

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Pelalawan

MIRANDA ARDI



Abstrak : Kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses sarana dan prasarana dan sarana

dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar

kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu. Kondisi seperti ini telah membuka mata kita

semua bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan. Paradigma

penanggulangan kemiskinan harus dipersepsikan oleh masyarakat miskin untuk membangun kesadaran

internal masyarakat miskin bahwa kemiskinan bukanlah takdir tetapi nasib yang harus di rubah. Motivasi

seperti ini sangatlah perlu dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat dirasakan

oleh masyarakat miskin demi perubahan nasib yang lebih baik dalam menjalani hidupnya, sehingga

dengan demikian peran pemerintah dan stakeholders untuk tidak lebih hanya berperan sebagai fasilitator

dan pendamping masyarakat miskin dalam memotivasi diri dan lingkungannya. Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan yang

memiliki misi membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan

Pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan

mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang lestari, sehat, produktif, dan

berkelanjutan.

Kata kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Program P2KP

Salah satu ciri umum dari kondisi

fisik masyarakat miskin adalah tidak

memiliki akses sarana dan prasarana dan

sarana dasar lingkungan yang memadai

dengan kualitas perumahan dan

pemukiman yang jauh di bawah standar

kelayakan serta mata pencaharian yang

tidak menentu. Kondisi seperti ini telah

membuka mata kita semua bahwa perlu

adanya paradigma baru dalam

penanggulangan kemiskinan. Paradigma

penanggulangan kemiskinan harus

dipersepsikan oleh masyarakat miskin

untuk membangun kesadaran internal

masyarakat miskin bahwa kemiskinan

bukanlah takdir tetapi nasib yang harus

di rubah. Motivasi seperti ini sangatlah

perlu dilakukan agar program-program

penanggulangan kemiskinan dapat

dirasakan oleh masyarakat miskin demi

perubahan nasib yang lebih baik dalam

menjalani hidupnya, sehingga dengan

demikian peran pemerintah dan

stakeholders untuk tidak lebih hanya

berperan sebagai fasilitator dan

pendamping masyarakat miskin dalam

memotivasi diri dan lingkungannya.

Dengan paradigma demikian,

prakarsa dan kreativitas tentang

program-program penanggulangan

kemiskinan (Pronangkis) tumbuh dari

lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan

paradigma inilah yang dipakai oleh

Program Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) yang merupakan

program pemberdayaan masyarakat,

yang mana program ini memberdayakan

masyarakat dengan kegiatan ekonomi

kerakyatan atau ekonomi rakyat.

Membahas mengenai Program

Penanggulangan Kemiskinan di

Perkotaan (P2KP) yang merupakan salah

47



48

satu upaya penanganan kemiskinan

melalui Departemen Pekerjaan Umum

(PU) yang dilaksanakan sejak tahun

1999, yang mana motto dari P2KP ini

yakni “bersama membangun

kemandirian“. P2KP pertama kali

dilaksanakan di Pulau Jawa Bagian

Selatan . P2KP ini ditetapkan oleh

Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Kepala

Bappenas melalui Surat Keputusan

tentang Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana Inter Departemen Program

Penanggulangan Kemiskinan (P2KP).

Tim pengarah P2KP diketuai oleh

Deputi Bidang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan,

Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan

Menengah, serta Wakilnya Deputi VI

Menko Kesra dan Direktur Jenderel

Cipta Karya Departemen PU. Tim

Pengarah beranggotakan seperti dari

Bappenas, Menko Kesra, Departeman

PU, Depdagri, Departemen Keuangan,

Koperasi, dan UKM, Deperindag, Biro

Pusat Statistik dan Komite

Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

Nasional.

Dalam menjalankan programnya,

P2KP mempunyai Visi, Misi dan Tujuan

yang hendak dicapai. Adapun Visi dari

P2KP adalah terwujudnya masyarakat

madani, yang maju, mandiri dan

sejahtera dalam lingkungan permukiman

sehat, produktif dan lestari. Sedangkan

misi P2KP adalah membangun

masyarakat mandiri yang mampu

menjalin kebersamaan dan sinergi

dengan Pemerintah maupun kelompok

peduli setempat dalam menanggulangi

kemiskinan secara efektif dan mampu

mewujudkan terciptanya lingkungan

permukiman yang lestari, sehat,

produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis P2KP,

adapun tujuan P2KP Provinsi Riau

adalah ”Dapat menggurangi kemiskinan

di Indonesia khususnya di Provinsi Riau

dengan melibatkan masyarakat

(partipasi masyarakat) seluruh

masyarakat, termasuk masyarakat

miskin, kelompok perempuan, komunitas

adat terpencil, dan kelompok

masyarakat lainnya yang rentan dan

sering terpinggirkan ke dalam proses

pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan”.

Untuk tercapainya tujuan tersebut,

maka langkah-langkah pelaksanaan

program yang akan lalui sesuai dengan

Petunjuk Teknis P2KP adalah :

a. Tahap Persiapan

b. Tahap Pelaksanaan

c. Tahap-Tahap Yang Menerus atau

Berkala

d. Tahap Penyiapan Keberlanjutan

Program

Dalam menjalankan P2KP ini,

komponen program yang dilalui sesuai

dengan Petunjuk Teknis P2KP, antara

lain :

a) Pengembangan masyarakat dan

mengedepankan peran pemerintah

daerah.

b) Penyediaan dana bantuan langsung

masyarakat (BLM), termasuk

stimulan pembangunan lingkungan

permukiman kelurahan terpadu.

c) Penyediaan dana penanggulangan

kemiskinan terpadu (PAKET).

Kabupaten Pelalawan merupakan

pemekaran dari Kabupaten Kampar yang

pembentukannya berdasrkan UU No. 53

tahun 1999. Sebagai Kabupaten yang

baru dibangun sudah sewajarnya

Kabupaten ini menjadi sasaran dalam

pelaksanaan P2KP di Provinsi Riau.

Selain itu masih banyaknya masyarakat

miskin yang ada di Pelalawan yang

mesti di berdayakan. Hal lain yang

membuat Pelalawan menjadi sasaran

adalah adanya keinginan Pemerintah

Kabupaten Pelalawan dalam upaya

mengurangi kemiskinan yang dapat kita



49

No Kecamatan Desa/

Kel

lihat dari visi dan misi Kabupaten

Pelalawan tahun 2006-2010. Adapun visi

dari Pelalawan adalah terwujudnya

Kabupaten Pelalawan yang maju dan

sejahtera melalui pemberdayaan

ekonomi kerakyatan yang didukung oleh

pertanian yang unggul dan industri yang

tangguh dalam masyarakat yang beradat,

beriman, bertaqwa dan berbudaya

melayu pada tahun 2020. Untuk melihat

kemiskinan di Kabupaten Pelalawan,

berikut data yang tertuang dalam

Rencana Program Penanggulangan

Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten

Pelalawan tahun 2006-2010, jumlah

rumah tangga miskin Kabupaten

pelalawan sebanyak 10.064 rumah

tangga dari 40.631 penduduk miskin

yang tersebar di tiap-tiap Kecamatan.

Tabel 1

Persentase Penduduk Miskin di

Kabupaten Pelalawan

Tahun 2007

Rumah

Tangga

Miskin

Jumlah

Penduduk

Miskin

Jumlah

Ruta

Jumlah

Penduduk

%

Ruta

Miskin

%

Pendudu

k

Miskin

1 Ukui 14 1.421 5.594 4.983 25.750 28,52 25,46

2 Pangkalan

7 1.685 7.230 13.00 55.902 12,96 12,93

Kerinci

3 Pangkalan 16 1.046 4.126 8.078 32.896 12,95 12,55

Kuras

4 Pangkalan

8 807 2.954 4.754 18.548 16,98 15,93

Lesung

5 Langgam 7 538 2.258 3.021 13.301 17,81 16,98

6 Pelalawan 9 592 2.386 2.745 10.917 21,57 21,86

7 Kerumutan 8 698 2.723 3.326 13.638 20,99 19,97

8 Bunut 8 1.507 5.768 4.733 19.203 31,84 30,04

9 Teluk Meranti 9 831 3.379 2.932 16.483 28,34 20,50

10 Kuala Kampar 9 939 4.213 3.748 18.028 25,05 23,37

11 Bandar

5 0 0 0 0 0 0

Sekijang

12 Bandar

8 0 0 0 0 0 0

Petalangan

Jumlah 108 10.064 40.631 51.320 224.666 19,61 18,39

Sumber: Biro Pusat Statistik 2007

Masalah diatas merupakan

masalah yang sangat membutuhkan

perhatian besar, tidak hanya bagi

pemerintah tapi juga dari masyarakat dan

pihak swasta. Dalam hal ini di harapkan

P2KP benar-benar berperan dalam

mengurangi jumlah kemiskinan di

Indonesia khususnya Kecamatan Ukui

Kabupaten Pelalawan.

Perlu diketahui bahwa dalam

mempelajari masalah implementasi

kebijakan berarti berusaha untuk

memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu kebijakan diberlakukan.

Menurut Syaukani dkk (2002 : 295)

implementasi merupakan suatu

rangkaian aktivitas dalam rangka

menghantarkan kebijaksanaan kepada

masyarakat sehingga kebijakan tersebut

dapat membawa hasil sebagaimana yang

diharapkan.

Menurut George C. Edward dalam

Implementing Public Policy (1980 :

111), ada empat faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan

atau kegagalan implementasi suatu

kebijakan, yaitu faktor sumber daya,

birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Menurut Briant W. Hoogwood dan

Lewis A. Gun (1978) untuk melakukan

implementasi kebijakan, diperlukan

beberapa syarat diantaranya:

a. Berkenaan dengan jaminan bahwa

kondisi eksternal yang dihadapi oleh

lembaga atau badan pelaksana, tidak

akan menimbulkan masalah yang

besar.

b. Tersedianya sumber daya yang

memadai termasuk sumber daya

waktu.

c. Perpaduan sumber-sumber yang

diperlukan benar-benar ada, baik

dalam konteks sumber daya maupun

sumber aktor.

d. Kebijakan yang akan

diimplementasikan, didasari

hubungan kausal yang andal.

Kebijakan tersebut dapat

menyelesaikan masalah yang hendak

ditanggulangi.

e. Banyaknya hubungan kausalitas

yang terjadi.

f. Adanya hubungan saling

ketergantungan yang tinggi.

g. Pemahaman yang mendalam dan

kesepakatan terhadap tujuan.



50

h. Tugas-tugas yang telah dirinci dan

ditempatkan dalam urutan yang

benar.

Sebagai organisasi yang bertugas

untuk mengentaskan kemiskinan, P2KP

mendefinisikan kemiskinan, sebagai:

1. Suatu kondisi dimana seseorang tidak

mampu memenuhi akan kebutuhan

dasarnya sehari-hari.

2. Suatu kondisi dimana masyarakat

tidak mampu mengakses bidang

ekonomi, sosial dan lingkungan.

Mudrajat Kuncoro (2004 : 157)

mencoba melakukan identifikasi

penyebab kemiskinan yang dipandang

dari sisi ekonomi yaitu :

1. Secara makro kemiskinan muncul

karena adanya ketidaksamaan pola

pemilikan sumber daya yang

menimbulkan distribusi pedapatan

yang timpang. Penduduk miskin

hanya memiliki sumber daya dalam

jumlah yang terbatas dan kualitas

yang rendah.

2. b.Kemiskinan muncul akibat

perbedaan kualitas SDM. Kualitas

SDM yang tinggi berarti

produktifitas rendah yang pada

gilirannya menyebabkan upah

rendah.

3. Kemiskinan muncul akibat

perbedaan akses dan modal.

Kebijakan penanggulangan

kemiskinan telah dicanangkan sejak

2001, yaitu meningkatkan pendapatan

kelompok miskin dan menurunkan

pengeluaran kaum miskin. Strategi yang

digunakan tidaklah lagi semata-mata

dengan subsidi. Pendekatan income

generating seyogyanya tidak lagi

dilakukan oleh lembaga pemerintah,

melainkan oleh lembaga perbankan atau

lembaga non-pemerintahan yang tidak

menggunakan dana APBN/D (Riant

Nugroho D, 2003:227).

Kemiskinan merupakan masalah utama

yang harus ditangani dalam proses

pembangunan. Kemiskinan merupakan

situasi serba kekurangan yang terjadi

bukan karena di kehendaki oleh si

miskin melainkan karena tidak bisa

dihindarkan dengan kekuatan yang apa

adanya. Hal ini disebabkan oleh

rendahnya nilai tukar hasil produkasi si

miskin, rendahnya produktivitas,

terbatasnya modal kerja dan rendahnya

pendapatan. Kesemuanya ini

mengakibatkan terbatasnya kesempatan

mereka untuk berpartisipasi dalanm

pembangunan, Bappenas Depdagri

(1993 : 2)

Program

Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

merupakan suatu proses pemberdayaan

masyarakat, dimana proses

pemberdayaan merupakan suatu cara

pembangunan dalam upaya

pengembangan masyarakat. Menurut

Naning Mardiarah dalam Paulus

Wirutomo dkk (2003 : 129),

pemberdayaan dimaknai sebagai

mendapatkan kekuatan dan

meningkatkan kemampuan golongan

miskin utuk mendapatkan akses sumber

daya yang menjadi dasar dari kekuasaan

dalam suatu sistem maupun organisasi.

Pengertian pemberdayaan dalam

penelitian ini berkaitan dengan proses

pemberdayaan dan memberdayakan baik

dalam pengertian pertama maupun

kedua.

Pemberdayaan pada prinsipnya

merupakan upaya aktualisasi eksistensi

dari kelompok “powerless” dengan cara

memberikan power (kekuatan) pada

powerless, sehingga semua dapat

mempunyai kekuatan untuk memegang

sistem dan kekuasaan, Pranarka &

Moeljanto (1996 : 54). Sedangkan

Ginanjar Kartasasmita (1995 : 96),

melihat pemberdayaan dengan titik tolak

bahwa setiap manusia dan masyarakat

memiliki potensi (daya) yang dapat

dikembangkan, sehingga dengan

demikian pemberdayaan merupakan

upaya untuk membangun daya itu



51

dengan mendorong, memberikan

motivasi, dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut,

maka 2 (dua) faktor utama yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat

(Jurnal Administrasi Negara Vol 1,

2001: 34) yaitu :

1. Faktor eksternal masyarakat yang

meliputi :

- Dinamika organisasi program

- Komunikasi

2. Faktor internal masyarakat yang

meliputi :

- Umur

- Kesejahteraan

- Pendidikan masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa

kegiatan partisipasi masyarakat sangat

penting dalam pembangunan, While

(1986 : 18) mengemukakan sebagai

berikut :

a) Dengan partisipasi masyarakat akan

lebih banyak hasil kerja yang dicapai.

b) Dengan partisipasi masyarakat

pelayanan atau service dapat

diberikan dengan biaya murah.

c) Partisipasi masyarakat memiliki nilai

dasar yang sangat berarti dalam

menjalin persatuan dan kesatuan

serta kebersamaan dalam masyarakat.

d) Partisipasi masyarakat merupakan

katalisator untuk kelangsungan

pembangunan selanjutnya.

e) Partisipasi masyarakat dapat

menghimpun dan memanfaatkan

berbagai pengetahuan di masyarakat.

f) Partisipasi masyarakat lebih

menyadarkan masyarakat itu sendiri

terhadap penyebab kemiskinan

sehingga menimbulkan kesadaran

untuk mengatasinya.

METODE

Metode penelitian adalah suatu

totalitas cara yang dipakai untuk

melakukan penelitian dalam rangka

menentukan kebenaran ilmiah. Disebut

totalitas cara karena di dalamnya

meliputi metode penelitian yang

digunakan, tempat dan waktu penelitian,

penentuan populasi, tekhnik

pengambilan sampel, teknik

pengumpulan data, cara penyusunan dan

pengujian instrumen penelitian, serta

cara yang akan digunakan untuk

melakukan analisa terhadap data yang

diperoleh dari hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di

Kecamatan Ukui, karena menurut

pantauan P2KP Kecamatan ini berhak

dilakukan pemberdayaan dan P2KP di

Kecamatan Ukui bisa di kategori sukses.

Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas: objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

utuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Sedangkan Sampel

adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Adapun yang menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah semua orang

yang tergabung dalam pelaksanaan

P2KP khususnya di Kecamatan Ukui.

Namun peneliti menggunakan metode

purposive sampling, yaitu peneliti

menetapkan sampel dari tim P2KP

adalah seluruh tim Pelaksana P2KP di

Kecamatan Ukui sebagai yang

menjalankan dan mengawasi kegiatan

P2KP.

Untuk penerima bantuan fisik,

maupun non fisik maka peneliti

menggunakan metode purposive

sampling, dimana peneliti sampel

masyarakat dari 4 Desa di Kecamatan

Ukui (Lubuk Kembang Bunga, Air

Hitam, Silikuan Hulu, dan Lubuk

Kembang Sari) sebagai orang yang

benar-benar tahu pelaksanaan P2KP dan

sebagai orang yang menikmati hasil

pembangunan baik fisik maupun non



52

fisik. Di sini peneliti menetapkan

persentase 2% dengan alasan karena

jumlah populasi sangat besar, dan

kemudian ditentukan dengan cara

Random Sampling, yaitu pengambilan

secara acak. Ha ini dimaksudkan

memudahkan peneliti untuk

mendapatkan informasi atau data dari

masyarakat.

Sampel pada penelitian ini

berjumlah orang, yaitu dari tim

pelaksana P2KP sebanyak 3 orang dan

ditambah dengan penerima bantuan baik

itu bantuan bidang lingkungan, sosial

dan ekonomi dari 4 desa sebanyak 78

orang, jadi jumlah keseluruhan sampel

adalah sebanyak 81 orang.

Data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dari

responden yang menjadi objek penelitian

berupa informasi yang relevan dan

masalah-masalah yang sudah

dirumuskan dalam penelitian. Data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini

mengenai bagaimana pelaksanaan P2KP

di Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan. Data primer ini meliputi

antara lain: tanggapan responden baik

melalui catatan tertulis maupun melalui

wawancara.

Sedangkan data sekunder adalah data

tidak secara langsung diperoleh dari

hasil penelitian, tapi diperoleh dari datadata

berupa laporan dan kebijakankebijakan

yang berhubungan dengan

penelitian, seperti profil berdirinya

P2KP, data struktur organisasi P2KP,

data jumlah penerima bantuan dari P2KP

dan data masyarakat miskin di

Kabupaten Pelalawan.

Untuk mendapatkan data dalam

penelitian ini, maka peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data

melalui :

1. Studi Kepustakaan, studi ini

dilakukan untuk memperoleh data

sekunder yang berguna dalam

perumusan teori dan landasan bagi

penganalisaan data primer, serta

untuk menelaah data melalui literatur

yang tersedia, karya ilmiah dan

berbagai dokumen yang

berhubungan dengan objek dan

masalah penelitian.

2. Studi Lapangan, dimaksudkan untuk

mendapatkan data primer dengan

cara:

a. Wawancara, yaitu tekik

pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara tanya

jawab langsung dengan

responden secara mendalam

mengenai pelaksanaan P2KP

dalam partisipasi masyarakat.

b. Angket, yaitu teknik

pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat

pertanyaan tertulis kepada

responden untuk di jawab dan

pertanyaan tersebut yang

berhubungan dengan

pelaksanaan P2KP dalam

partisipasi masyarakat.

c. Observasi, yaitu teknik

pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan

terhadap objek yang akan

diteliti.

Analisa data yang dilakukan secara

deskriptif kualitatif, dimana data yang

diperoleh akan dideskripsikan,

diinterpretasikan dan kemudian

dianalisis dengan menggunakan statistik

yang meliputi: mean, median dan modus.

Menurut Sugiyono (2006 : 170), yang

termasuk dalam statistik deskriptif antara

lain adalah penyajian data melalui tabel,

grafik, diagram lingkaran, pictogram,

perhitungan modus, median, mean

(pengukuran tendensi sentral),

perhitungan desil, persentil, perhitungan

penyebaran data melalui perhitungan

rata-rata standar deviasi, perhitungan



53

presentase. Deskripsi dari hasil

penelitian dijelaskan secara kualitatif,

dan diberi penjelasan berdasarkan data

yang diperoleh dilapangan.

HASIL

1. Keterlibatan Masyarakat dalam

Proses Program

Usaha yang dilakukan oleh Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

(P2KP) untuk melibatkan masyarakat

dalam proses pelaksanaan program

hampir memenuhi target yang

diinginkan karena selisih antara baik

dengan cukup baik tidak terlalu besar.

Selama ini pemerintah dalam

menjalankan program jarang atau

bahkan tidak pernah melibatkan

masyarakat dalam pelaksanaan program,

sehingga masyarakat tidak tahu apa

sebenarnya tujuan dari program

pemerintah tersebut dan biaya yang

dikeluarkan dalam pelaksanaan program

tidak tahu kemana karena tidak adanya

trasnparansi dan sekarang P2KP

merubah itu semua sehingga masyarakat

merasa bahwa dia dibutuhkan,

mempunyai andil dan kemampuan untuk

menjalankan sebuah program.

Untuk membawa masyarakat

dalam suatu kegiatan memang sulit,

karena masyarakat mempunyai

kepentingan yang berbeda, apabila

masyarakat miskin yang untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit

apalagi untuk mengikuti suatu kegiatan.

Tetapi apabila ada semangat dan

kesadaran dalam diri untuk

berpartisipasi, maka apapun kendala

akan bisa diatasi, terutama adanya

sosialisasi yang bagus dari tim

pelaksanaan program, dalam hal ini tim

P2KP. Untuk itu diharapkan adanya

relawan-relawan dari masyarakat desa

itu sendiri untuk mau mengorbankan

waktu, tenaga bahkan uang untuk

menjalankan program yang nantinya

akan dinikmati bersama.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam

Memikul Beban dan Bertanggung

Jawab dalam Pelaksanaan

Kegiatan Program

Keterlibatan masyarakat dalam

memikul beban dan bertanggung jawab

dalam pelaksanaan kegiatan dalam suatu

program termasuk P2KP sangat perlu

sekali, tanpa adanya kerja sama,

kekompakkan dan tanggung jawab

masyarakat maka P2KP ini tidak akan

berjalan baik karena tim P2KP hanya

memfasilitasi yang dibutuhkan

masyarakat kemudian masyarakatlah

yang menjalankan program secara

bersama yang diketahui dari hasil survei

dilapangan.

3. Keterlibatan Masyarakat Dalam

Memetik Hasil dan Manfaat

Program Secara Adil dan Merata

Untuk mewujudkan keadilan dan

pemerataan pembangunan memang

cukup sulit, apalagi dengan dana yang

terbatas. Tetapi di sini diharapkannya

keinginan kita untuk mau berbagi

dengan orang lain dan tidak adanya

kecemburuan sosial. Tidak semua

masyarakat yang menerima bantuan

karena adanya kriteria yang harus

dipenuhi dalam penerimaan bantuan dan

terbatasnya dana yang ada baik itu untuk

bantuan bidang sosial, ekonomi maupun

bidang lingkungan dalam P2KP.

Berbicara mengenai P2KP, banyak

hambatan yang dirasakan baik dalam

perencanaan maupun pelaksanaan

program. Selain karena alasan diatas

yaitu terbatasnya dana yang tersedia,

alasan lain adalah sosialisasi awal

kepada masyarakat cukup sulit apalagi di

desa yang banyak konflik, adanya



54

oknum yang mengambil kesempatan

dalam pelaksanaan program, sulitnya

membawa masyarakat kearah perubahan

yang lebih baik dan adanya

kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan

faktor pendidikan yang masih rendah

pada masyarakat termasuk di Kecamatan

Ukui. Selain itu, selama ini masyarakat

terbiasa dimanjakan (hanya menerima)

untuk menikmati program yang ada

tanpa tahu apa tujuan dari program dan

bagaimana pelaksanaannya.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan

membuat masyarakat sulit untuk bangkit

dan berjuang bahkan lebih buruk dari

sebelumnya. Ini terbukti semakin

banyaknya rakyat Indonesia yang

dibawah garis kemiskinan dan sebagai

organisasi yang bertujuan untuk

mengguranggi kemiskinan di Indonesia

inilah yang diupayakan oleh P2KP agar

masyarakat Indonesia bisa terlepas dari

belenggu kemiskinan. Memang tugas ini

tidak mudah, tetapi jika adanya kerja

sama, baik dari pemerintah, masyarakat,

dan pihak swasta maka penyakit dari

kemiskinan akan ada obatnya dan akan

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

4. Faktor Penghambat Implementasi

Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)


Dalam pelaksanaan suatu program,

seperti yang kita ketahui bersama bahwa

tidak semua program dapat berjalan

dengan baik, sama halnya dalam

pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang

mempunyai hambatan dalam

pelaksanaan programnya.

Adapun hambatan yang dirasakan

dalam pelaksanaan P2KP ini antara lain :

a. Dana atau Modal

Salah satu faktor penting yang

mempengaruhi pelaksanaan suatu

program adalah tersedianya sumber

daya dimana salah satu sumber daya

itu adalah dana (sumber daya nonmanusia)

(George C. Edward,

1980:111).

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

untuk mau terlibat atau

berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan P2KP ini yang dilihat

dari :

- Sedikitnya masyarakat yang

ikut dalam kegiatan

musyawarah perencanaan dan

pelaksanaan P2KP.

- Sedikitnya masyarakat yang

mau menjadi anggota Badan

Keswadayaan Masyarakat yang

bertugas sebagai pelaksanaan

kegiatan program secara

sukarela.

- Masih rendahnya partisipasi

masyarakat

dalam

menyumbangkan bantuan

dalam bentuk uang untuk

kegiatan dalam bidang sarana

dan prasarana lingkungan.

- Adanya oknum atau aparat

perangkat desa yang meminta

imbalan dalam pelaksanaan

program P2KP ini, pada hal

P2KP dalam menjalankan

program bersifat sukarela.

SIMPULAN

Program

Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Di

Kabupaten Pelalawan dikategorikan

”Baik”. Dalam Implementasi Program

Penanggulangan Kemiskinan Di

Perkotaaan (P2KP) terdapat faktorfaktor

yang menghambat pelaksanaan

program ini. Adapun yang menghambat

pelaksanaan program ini adalah

terbatasnya dana yang sehingga belum

meratanya bantuan yang diberikan

terutama bantuan bidang sarana dan

prasarana lingkungan, kurangnya

kesadaran masyarakat untuk mau terlibat

atau berpartisipasi dalam pelaksanaan



55

program ini yang dilihat dari masih

rendahnya partisipasi masyarakat baik

dalam musyawarah, yang menjadi

anggota BKM dan partisipasi dalam

bentuk uang. Kurangnya kesaadaran

masyarakat untuk berpartisipasi dalam

program ini dikarenakan masih

rendahnya SDM masyarakat dan

kurangnya sosialisasi dari P2KP itu

sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Wahab, Solichin, 2005, Analisa

Kebijaksanaan, Edisi 5, Bumi

Aksara, Jakarta.

Budiman Nashir, 1991, Pengantar

Kebijakan Pubik (Pubic Policy),

Rajawali, Jakarta.

Dunn N William, 2003, Pengantar

Analisis Kebijakan Publik, Edisi II,

Gajah Mada University Press,

Yogyakarta.

Dunn N William,2003, Analisis

Kebijaksanaan Publik, Hanindita

Graha Widya, Yogyakarta.

Hassel Nogi, 2003, Evaluasi Kebijakan

Publik, Edisi II, Gajah Mada

University Press, Yogyakarta.

Hidayat Wisnu, dkk, 2002,

Pembangunan Partisipatif, YPAPI,

Yogyakarta.

Hikmat Harry, 2004, Strategi

Pemberdayaan Masyarakat,Edisi 2,

Humaniora Utama, Bandung.

Irfan Islamy, 1998, Pengantar Analisis

Kebijaksanaan Negara, Rineka

Cipta, Jakarta.

Lilik Ekowati Mas Roro, 2005,

Perencanaan, Implementasi dan

Evaluasi Kebijakan atau Program,

Pustaka Cakra, Surakarta.

Mudiyono, 2005, Dimensi-dimensi

Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat, APMD Press, Jakarta.

Nugroho Riant, 2003, Reinventing

Pembangunan, PT Alex Media

Komputindo, Jakarta.

Nugroho Riant, 2004, Kebijakan Publik:

Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi, PT, Alex Media

Komputindo, Yakarta.

Paulus Wirutomo dkk, 2003, Paradigma

Pembangunan di Era Otonomi

Daerah, Cipruy, Jakarta.

Pranarka dan Onny S, Prijono, 1996,

Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan,

dan Implementasi, CSIS, Jakarta.

Riyadi dkk, 2005, Perencanaan

Pembangunan Daerah, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta.

Siagian SP, 2000, Administrasi

Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudriamunawar Haryono, 2006,

Kepemimpinan, Peran Serta dan

Produktivitas, Mandar Maju,

Bandung.

Sugiyono, 1998, Metode Penelitian

Admistrasi, Alfabeta, Bandung.

Suharto Edi, 2005, Analisis Kebijakan

Publik, Alfabeta, Bandung.

Sumaryadi I Nyoman, 2005, Efektifitas

Implementasi Kebijakan Otonomi

Daerah, Citra Utama, Jakarta.



56

Sumaryadi I Nyoman, 2005,

Perencanaan Pembangunan Daerah

Otonom dan Pemberdayaan

Masyarakat, Citra Utama, Jakarta.

Sumodingrat

Gunawan,1997,

Pembanguanan Daerah dan

Pemberdayaan Masyarakat, Bena

Rena Pariwara, Yokyakarta.

Usman Suntoyo, 2004, Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat,

Pustaka Pelajar, Yokyakarta.

Widi Putranti Kristine Sri, 2005,

Pemberdayaan Kaum Marginal,

APMD Press, Yogyakarta.

Wignyo Soebroto Soetandoyo, 2005,

Dakwah Pemberdayaan Masyarakat,

Pustaka Pesantren, Yokyakarta.

Wrihadnolo Randi R, dkk, 2007,

Manajemen Pemberdayaan,

Gramedia, Jakarta.

Winarno Budi, 2002, Teori dan Proses

Kebijakan Publik, Media Pressindo,

Yogyakarta.

Dokument :

Buku Pedoman P2KP, Vol II, Oktober

2005, Jakarta.

http:www//Teori Pembangunan/google,

co,id)

Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol, 1,

Juli 2001, Pekanbaru.

Laporan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM) P2KP,

November 2006, Pelalawan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Pasaman ( Studi Kasus Pajak Hotel)

HERIE SEPTIADI



Abstrak : Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah menyebabkan setiap daerah harus mampu

mengatur rumah tangganya sendiri termasuk masalah keuangan. Daerah harus bisa menggali potensipotensi

yang dimiliki daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu

pendapatan daerah yang potensial adalah pajak hotel. Selama ini pendapatan pajak hotel yang di terima

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Pasaman hanya berdasarkan hasil

kesepakatan antara pihak DPPK dengan pemilik hotel, seberapa sanggup pihak hotel membayar pajak

tersebut. Pada hal mengenai pajak sudah diatur dalam PERDA No.14 tahun 2003 yaitu pajak hotel

sebesar 10% dari pembayaran yang dikalakukan kepada pihak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk

memberikan strategi-strategi baru kepada DPPK Kabupaten Pasaman untuk dapat meningkatkan

pendapatan pajak hotel. Strategi itu antara lain optimalisasi potensi kepariwisataan, memberikan

pendidikan dan pelatihan kepada pegawai terkait, melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung

serta pemberian sangsi yang tegas kepada pihak hotel yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Strategi, Otonomi Daerah, Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan adalah merupakan

suatu konsep perubahan sosial yang

berlangsung terus-menerus menuju

kearah perkembangan dan memerlukan

masukan-masukan uang menyeluruh dan

berkesinambungan dan merupakan usaha

yang dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat untuk mencapai tujuan

negara. (Sudriamunawar, 2002 : 17 )

Filosofi otonomi daerah adalah

mewujudkan kemandirian daerah di

segala segi kehidupan, yang diukur

melalui elemen Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Di harapkan dengan otonomi,

semua daerah di Indonesia mampu

melaksanakan semua urusan

pemerintahan dan pembangunan dengan

bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang di milikinya.

Daerah di tuntut untuk lebih berperan

aktif dalam perkembangan dan

pembangunan serta pengembangan

potensi daerahnya. Hal ini tidak terlepas

dari sumber dana yang diperlukan untuk

mendukung terciptanya pembangunan

tersebut. Oleh sebab itu daerah sangat

perlu menggali sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan modal dasar bagi suatu

daerah untuk menjalankan roda

pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada

hakikatnya mempunyai peranan yang

sangat penting dalam pelaksanaan

otonomi daerah karena semakin besar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

diperoleh diharapkan percepatan

pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi masyarakat akan semakin

meningkat.

Konsekuensi dari pelaksanaan

otonomi daerah ini adalah seberapa

jauhkah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

memberikan kontribusi terhadap

pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri

yang tergambar dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). APBD merupakan faktor

penentu jalannya roda pemerintahan

daerah.

57

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman

(Studi Kasus Pajak Hotel)

58

Pelaksanaan otonomi daerah

menyebabkan terjadinya perubahan pada

pemerintahan daerah khususnya di

Kabupaten Pasaman, Pemerintah

Kabupaten Pasaman harus bisa

menjalankan roda pemerintahan dan

proses pembangunannya sendiri. Oleh

karena itu, dibutuhkan dana yang

memadai untuk membiayai semua

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupeten Pasaman.

Perkembangan PAD Kabupaten

Pasaman dari tahun ke tahun masih

belum dapat diandalkan bila

dibandingkan dengan kebutuhan yang

terus menerus meningkat. Hal ini dapat

dilihat dari APBD Kab Pasaman tahun

2008, sebesar Rp.419 milyar yang

sebagian kecil berasal dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), sebesar Rp. 24

milyar atau hanya 5,7 % dari APBD dan

sisanya sebesar 94,3 % berasal dari

Pemerintah Pusat, sementara selama 5

tahun terakhir realisasi PAD terhadap

APBD rata-rata masih sekitar 4.37%.

Kabupaten Pasaman memiliki luas

wilayah sekitar 5000 kilometer persegi,

sebenarnya Pasaman merupakan

kabupaten yang kaya karena memiliki

wilayah yang kaya akan potensi yang

terpendam seperti bijih besi, batu bara,

emas dan timah hitam cuma potensi

tersebut belum bisa di maksimalkan

karena berada di wilayah hutan lindung

karena 82 persen wilayah Pasaman

merupakan hutan lindung. Hal

tersebutlah yang menyebabkan selama

ini Pasaman terkenal dengan kabupaten

yang miskin dan tertinggal.

Kabupaten Pasaman adalah sebuah

kabupaten yang bisa di katakan salah

satu kabupaten yang miskin diSumatera

Barat, hal tersebut di karenakan lebih

kurang 85% wilayah Kabupeten

Pasaman adalah hutan lindung, jadi

sangat sulit untuk dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti

dari bidang pertanian, perkebunan,

perikanan, pertambangan hal ini

dikarenakan wilayah yang bisa di olah

cuma tinggal 15% saja itupun sudah

masuk untuk perumahan, perkantoran,

jalan dan lain-lain. Untuk itu pemerintah

kabupaten pasaman harus dapat

memaksimalkan potensi pendapatan

yang ada. Diantaranya memaksimalkan

pajak daerah, salah satu pajak daerah

yang cukup potensial adalah pajak hotel.

Kabupaten Pasaman memiliki potensi

pajak hotel yang cukup besar disbanding

dengan pajak daerah lainnya dengan

jumlah hotel ada sebanyak 10 buah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten

Pasaman mengeluarkan Peraturan

Daerah (PERDA ) No.14 Tahun 2003

yang mengatur tentang pajak hotel.

Tabel dibawah ini memuat perhitungan

peneliti terhadap besarnya omset sebuah

hotel yang ada di kabupaten Pasaman.

Tabel 1. Potensi Pajak Hotel Berdasarkan Omset

Dari Hasil Perhitungan Peneliti dan

Besarnya Pajak Yang Dibayarkan

tahun 2008

No Nama Hotel Omet/tahun

Pajak

( 10% x omset)

Sumber : data olahan peneliti tahun 2009

Pajak yang

dibayar

1. Hotel Merpati 153.300.000 15.330.000 1.260.000 8.2%

2. Pasaman Saiyo 318.645.000 31.864.500 1.020.000 3.2%

3. Hotel Hamco 194.910.000 19.491.000 1.200.000 6.2%

4. Hotel Sari Rasa 267.180.000 26.718.000 900.000 3.4%

5. Hotel Mawar 498.225.000 49.822.500 1.440.000 2.9%

6. Wisma Andriani 306.600.000 30.660.000 600.000 1.9%

7. Penginapan

214.620.000 21.462.000 120.000 0.6%

Pardomuan

8. Penginapan

85.410.000 8.541.000 180.000 2.1%

Purnama

9. Penginapan Yanti 164.250.000 16.425.000 240.000 1.5%

10. Penginapan Ajo 65.700.000 6.570.000 60.000 0.9%

Jumlah 2.268.840.000 226.884.000 7.020.000 3.1%

Perhitungan tersebut penulis hitung

dengan rata-rata tingkat hunian kamar

dalam setahun cuma 60 % yang terisi.

Rumus adalah sebagai berikut :

Potensi = Jumlah Kamar X Harga Per

Kamar X 360 Hari

%



59

Potensi = Jumlah Kamar X Harga Per Kamar X 360 Hari

Omset = Jumlah Kamar X Harga Per Kamar X Tingkat Hunian

Sumber : PERDA No.14 Tahun 2003 Kabupaten Pasaman

Dari penjelasan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah untuk

mendapatkan strategi yang dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Pasaman khususya

pendapatan pajak hotel yang bisa

diterapkan di Kabupaten Pasaman.

Menurut Ferd R. David dalam

Strategic Manajemen, strategi adalah

rencana yang disatukan, menyeluruh dan

terpadu yang mengaitkan keunggulan

strategi perusahaan dengan tantangan

lingkungan dan yang direncanakan untuk

memastikan bahwa tujuan utama

perusahaan dapat dicapai melalui

pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Strategi adalah sarana yang

digunakan untuk mencapai tujuan akhir

(sasaran). Tetapi, strategi bukanlah

sekedar suatu rencana. Strategi ialah

rencana yang disatukan: strategi

mengikat semua bagian perusahaan

menjadi satu. Strategi itu menyeluruh:

strategi meliputi semua aspek penting

dalam perusahaan. Strategi itu terpadu:

semua bagian rencana serasi satu sama

lain dan bersesuaian.

Hamel dan Prahalad (1995) dalam

Rangkuti (1997 : 4) Strategi merupakan

tindakan yang bersifat incremental

(senantiasa meningkat) dan terus

menerus dan dilakukan berdasarkan

sudut pandang tentang apa yang

diharapkan oleh para pelanggan dimasa

depan. Dengan demikian perencanaan

strategis hampir selalu dimulai dari “apa

yang dapat terjadi, bukan dimulai

dariapa yang terjadi“. Terjadinya

kecepatan inovasi pasar baru dan

peurbahan pola konsumen memerlukan

kompetensi inti (core competencies).

Perusahaan perlu mencari kompetensi

inti dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut Rangkuti (1997 : 7) pada

prinsipnya strategi dapat dikelompokkan

berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu :

1) Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi

yang dapat dilakukan oleh

manajemen dengan orientasi

pengembangan strategi secara makro

misalnya, strategi pengembangan

produk, strategi penetapan harga,

strategi akuisisi, strategi

pengembangan pasar, strategi

mengenai keuangan dan sebagainya.

2) Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang

beroriantasi pada investasi. Misalnya

apakan perusahaan ingin melakukan

strategi pertumbuhan yang agresif

atau perusahaan melakukan penetrasi

pasar, strategi bertahan, strategi

pembangunan kembali suatu visi

baru atau strategi divestasi, dan

sebagainya.

3) Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering juga disebut

strategi bisnis secara fungsional

karena strategi ini beroriantasi pada

fungsi-fungsi kegiatan manajemen,

misalnya strategi pemasaran, strategi

produksi atau operasional, strategi

distribusi, strategi organisasi dan

strategi - strategi yang berhubungan

dengan keuangan.

Menurut Salusu (1996 : 101) ada

empat tingka-tingkat strategi.

Keseluruhannya di sebut Master Strategi

yaitu :

a) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon

masyarakat. Setiap organisasi

mempunyai hubungan dengan

masyarakat. Masyarakat adalah

kelompok yang berada diluar

organisasi yang tidak dapat dikontrol

b) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi

organisasi, sehingga sering disebut



60

grand strategy yang meliputi bidang

yang digeluti oleh organisasi.

c) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan

bagaimana merebut pasaran di

tengah masyarakat. Bagaimana

menempatkan organisasi dihati para

penguasa, para pengusaha, para

anggota legslatif, para politisi dan

sebagainya.

d) Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi

pendukung dan untuk menunjang

sukses nya strategi lain. Ada tiga

jenis strategi fungsional yaitu :

1. Strategi fungsional ekonomi

yaitu mencakup fungsi-fungsi

yang memungkinkan organisasi

hidup sebagai suatu kesatuan

ekonomi yang sehat antara lain

yang berkaitan dengan keuangan,

pemasaran,sumberdaya,

penelitian dan pengembangan.

2. Strategi fungsional manajemen

yaitu mencakup fungsi-fungsi

manajemen yaitu planning,

organizing, implementing,

controlling, staffing, motivating,

comunicating, decision making,

representing dan integrating.

3. Strategi isu stratejik, fungsi

utamanya adalah mengontrol

lingkungan, baik situasi

lingkungan yang sudah diketahui

maupun situasi yang belum

diketahui atau yang selalu

berubah.

Perencanaan strategis sebagai upaya

yang didisiplinkan untuk membuat

keputusan dan tindakan penting ang

membentuk dan memandu bagaimana

menjadi organisasi, apa yang dikerjakan

organisasi, dan mengapa organisasi

mengerjakan hal seperti itu. Yang

terbaik, perencanaan strategis

mensyaratkan pengumpulan informasi

secara secara luas, eksplorasi alternatif,

dan menekankan implementasi masa

depan keputusan sekarang (Bryson : 4).

Perencanaan strategis dapat

membantu suatu organisasi dalam :

1. Berpikir secara strategis dan

mengembangkan stretegi-strategi

yang efektif

2. Memperjelas arah masa depan

3. Menciptakan prioritas

4. Membuat keputusan sekarang

dengan mengingat kosekuensi masa

depan.

5. Mengembangkan landasan yang

koheren dan kokoh bagi pembuat

keputusan

6. Menggunakan keleluasaan yang

maksimum dalam bidang-bidang

yang berada dibawah control

organisasi

7. Membuat keputusan yang melintasi

tingkat dan fungsi

8. Memecahkan masalah utama

organisasi

9. Menangani keadaan yang berubah

dengan cepat secara afektif

10. Membangun kerja kelompok dan

keahlian.

Menurut Undang-undang No. 34

tahun 2000 pasal 2 ayat 2 a, pajak hotel

adalah pajak atas pelayanan hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel

adalah bangunan yang khusus disediakan

bagi orang untuk dapat

menginap/istirahat, memperoleh

pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk

bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang

sama, kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran.

Marihot (2005 : 245) mengatakan

bahwa pajak hotel adalah punutan yang

dilakuan oleh daerah atas pembayaran

kepada hotel. Jadi jelas bahwa pajak

hotel merupakan salah satu sumber pajak

yang berkompeten dalan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.



61

METODE

Menurut Rangkuti (1997 : 18)

analisis SWOT adalah identifikasi

berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi organisasi atau

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada

logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (Strengths) dan peluang

(opportunities) namun secara bersamaan

dapat namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (Weaknesses)

serta ancaman (Thrests).

Peneliti menetapkan informan dalam

penelitian ini adalah Kepala Dinas

Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Pasaman. Informan

tersebut dijadikan pangkal informan, dari

informan akan diperoleh informan

susulan yaitu Kepala Bidang

Pendapatan, dari Kepala Bidang

Pendapatan di peroleh lagi informan

susulan yaitu Kasi Perencanaa

Pendapatan dan Penetapan dan Kasi

penagihan, Pembukuan dan Evaluasi,

dari Kasi penagihan, Pembukuan dan

Evaluasi diperoleh lagi informan susulan

yaitu Petugas PAD. Petugas PAD yang

dipilih Peneliti adalah petugas PAD yang

ada diKecamatan Lubuk Sikaping karena

di Kecamatan Lubuk Sikaping terdapat

banyak hotel. Dan dalam menentukan

informan selanjutnya ini ditentukan

dengan metode snowball sampling atau

bola salju.

Untuk memperoleh data yang

diinginkan dalan penelitian ini, maka

pengumpulan data dilakukan dengan

cara, yaitu: Wawancara dan Studi

kepustakaan. Analisa dilakukan secara

kualitatif terhadap analisis

SWOT(Strength,

Weakness,

Opportunity, Threats). Analisis ini

didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan

kekuatan

(STRENGTHS) dan peluang

(OPPORTUNITIES), namun secara

bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (WEAKNESSES) serta

ancaman (THRESTS).

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian

lapangan yang dilakukan penulis telah

terkumpul beberapa parameter dan dapat

diidentifikasikan bahwa permasalaha

yang terjadi dalam pemungutan pajak

hotel di Kabupaten Pasaman adalah

rendahnya target yang ditetapkan oleh

bagian Penetapan di Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)

Kabupaten Pasaman serta realisasi pajak

hotel bila dibandingkan dengan potensi

dari pajak hotel tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan susulan tersebut di ketahui

bahwa pendapatan dari pajak hotel

tersebut hanya diperoleh melalui hasil

kesepakatan dengan pihak hotel,

kesepakatan yang dimaksud adalah

kesepakatan seberapa sanggupnya pihak

hotel membayar pajak kepada Pemda

Pasaman yang dalam hal ini adalah

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK). Pihak hotel tidak

sanggup membayar besarnya pajak yang

sudah ditetapkan oleh PERDA Kab.

Pasaman yaitu PERDA no 14 tahun

2003 pasal 7 yang menyebutkan tarif

pajak hotel sebesar 10% dari

pembayaran yang dilakukan kepada

pihak hotel. Pihak hotel beralasan bahwa

selama ini pendapatan yang diterimanya

sudah sangat kecil dan jika dikenakan

pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan

PERDA maka pendapatan mereka akan

semakin kecil. Sebenarnya, jika pemilik

hotel mengerti tentang ini PERDA

tersebut maka pembayaran pajak hotel

tidak akan terasa berat karena pajak

hotel yang di pungut bukanlah dibayar

oleh pemilik hotel, tetapi pengguna jasa

hotel lah yang membayar pajak tersebut,

apabila setiap pembayaran kepada pihak

hotel di tambahkan 10% untuk pajak



62

maka tidak akan mengganggu

pendapatan mereka dan pajak hotel pun

akan lancar dibayarkan.

Dari hasil penelitian yang selama ini

penulis lakukan potensi pajak hotel

sangatlah basar, namun pajak yang di

bayarkan kepada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan (DPPK)

Kabupaten Pasaman sangatlah kecil.

Perbandingan antara jumlah pajak yang

di bayarkan dengan jumlah pajak yang

sudah ditetapkan oleh PERDA sangat

jauh sekali bedanya.

Dengan demikian penulis akan

memaparkan beberapa hasil penelitian

yang disajikan dalam bentuk matriks

SWOT (Strengths, Weakness,

Opportunitties, Threats) dan dengan

analisa yang mengarah untuk

menciptakan alternatif - alternatif yang

mungkin tidak terpikirkan selama ini.

Matriks SWOT ini akan disajikan

dengan memasukkan faktor-faktor

internal (IFAS) yaitu kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weakness)

serta faktor-faktor eksternal (EFAS)

yaitu terdiri dari peluang (oppoetunitties)

dan ancaman (threats). Matriks ini dapat

menggambarkan secara jelas bagaimana

peluang dan ancaman yang datang dari

eksternal dihadapi dengan kekautan dan

kelemahan yang dimiliki.

Analisis SWOT Dalam Penentuan

Strategi Untuk Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Pasaman ( Studi Kasus Pajak Hotel )

Faktor Internal

Strengths

1. Perda yang mengatur tentang pajak

hotel.

2. Adanya petugas PAD yang bertugas

disetiap kecamatan.

3. Tersedianya data yang lengkap

mengenai hotel.

4. Sosialisasi yang diberikan kepada

pemilik/pengelola hotel tentang

pajak hotel.

Weekness

1. Sedikitnya jumlah SDM yang

berkualitas di kantor Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK) Kabupaten

Pasaman.

2. Kurangnya insentif untuk petugas

pemungut pajak dilapangan.

3. Kurangnya sarana dan prasarana yang

mendukung pemungutan pajak hotel.

4. Tidak adanya sangsi yang tegas yang

di berikan kepada wajib pajak yang

tidak membayar pajak.

Faktor Eksternal

Opportunity

1. Cukup besarnya potensi pajak hotel

2. Potensi kepariwisataan yang cukup

tinggi.

3. Koordinasi yang baik dengan pihakpihak

yang terkait dengan

pemungutan pajak hotel.

4. Cendrung stabilnya tingkat

perekonomian mengakibatkan

lancarnya pendistribusian barangbarang

hasil produksi

Threat

1. Kurangnya kesadaran dari wajib

pajak untuk membayar pajak sesuai

dengan perda.

2. Rendahnya SDM pemilik hotel.

3. Kurang optimalnya pengelolaan

bidang kepariwisataan.

4. Lambannya perkembangan

pembangunan di Kabupaten

Pasaman.

Strategi S-O

1. Optimalisasi potensi kepariwisataan

akan banyak mendatangkan

wisatawan yang akan menggunakan

jasa hotel.

2. Adanya petugas PAD di setiap

kecamatan akan memberikan



63

kemudahan bagi wajib pajak untuk

membayar pajak.

3. Lengkapnya data mengenai

perhotelan memudahkan dalam

perhitungan pajak.

Strategi W-O

1. Berikan pendidikan dan pelatihan

yang memadai kepada pegawai yang

berhubungan dengan pajak hotel.

2. Tambah personil yang akan

memungut pajak hotel sehingga bisa

di optimalkan potensi pajak hotel

tersebut.

3. Lengkapi sarana dan prasarana yang

mendukung untuk meningkatkan

pendapatan pajak hotel.

4. Berikan sangsi yang tegas kepada

wajib pajak yang tidak membayarkan

pajak sesuai dengan tarif yang di

tetapkan perda.

Stretegi S-T

1. Dengan adanya Perda yang mengatur

tentang pemungutan pajak hotel

tersebut maka petugas harus bisa

memberikan sangsi yang tegas kepada

wajib pajak yang terlambat atau tidak

membayar pajak.

2. Percepat pembangunan di Kabupaten

Pasaman sehingga Kabupeten

Pasaman memiliki sesuatu yang bisa

menarik wisatawan datang.

3. Pemberian sosialisasi dan pelatihan

kepada pihak hotel tentang pajak hotel

Strategi W-T

1. Sulitnya menjalankan Perda,

kurangnya kesadaran wajib pajak dan

lambannya perkembangan Kabupeten

Pasaman merupakan tantangan yang

harus di atasi tidak hanya oleh

eksekutif atau legislatif tapi juga oleh

seluruh masyarakat Pasaman.

2. Tidak adanya pemberian sangsi yang

tegas menyebabkan hilang nya

kesadaran wajibp pajak untuk

membayar pajak.

3. Rendahnya SDM kantor DPPK

Pasaman menyebabkan Perda sulit

dijalankan.

Ketersediaan peraturan perundangundangan

yang mengatur tentang

pemungutan pajak hotel tersebut

merupakan sebuah kekuatan bagi

pemerintah Kab. Pasaman yang dalam

hal ini di jalankan oleh Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

(DPPK) Kabupaten Pasaman, peraturan

tersebut adalah PERDA no 14 tahun

2003. di dalam PERDA ini sangat jelas

disebutkan bahwa tarif pajak hotel

sebesar 10 % dari pembayaran yang

dilakukan kepada pihak hotel. Item ini

bisa dijadikan sebagai strategi untuk

memanfaatkan peluang (oppoetunitties)

yang ada maupun untuk mengatasi

kelemahan (weakness) dan ancaman

(threats) yang terjadi.

Selain tersedianya peraturan yang

mengatur tentang pajak hotel, adanya

data yang lengkap mengenai perhotelan

di Kabupaten Pasaman akan

mempermudah untuk menghitung

seberapa besar potensi yang akan di gali

dan juga mempermudah penetapan

target. Adanya petugas PAD yang

tersebar di setiap kecamatan yang ada di

Kabupaten Pasaman juga akan

mempermudah dalam penagihan pajak

kepada pihak hotel. Namun kenyataan

yang terjadi di lapangan dirasakan masih

kurang karena disetiap kecamatan hanya

ada satu orang petugas PAD yang

mengurus masalah pajak di

kecamatannya, satu orang ini mengurusi

semua masalah pajak yang ada di

kecamatannya kecuali PBB. Selain itu

insentif atau upah pungut yang di

berikan sangat lah kecil yaitu sebesar Rp

100.000 per bulan itu pun di bayarkan

tidak perbulan.

Kekurangan personil juga dirasakan

di dalam Dinas Pendapatan dan




64

Kabupaten Pasaman khusus nya pada

bagian Pendapatan. Pada bagian

pendapatan ini di bagi menjadi tiga seksi

yaitu Seksi Perencanaan dan Penetapan,

Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

dan Seksi Penagihan, pembukuan dan

Evaluasi. Masing-masing seksi di

kepalai oleh seorang pegawai eselon III

dengan tiga orang staf, jadi jumlah

semua pegawai yang ada di bagian

pendapatan ada 13 orang dengan rincian

satu orang kepala bagian, tiga orang

kepala sub bidang dan sembilan orang

staf. Ini dirasakan masih sangan kurang

karena bagian ini mempunyai tugas yang

berat salah satu nya mengurusi masalah

pajak. Jika berbicara masalah pajak pasti

akan berhubungan langsung dengan

masyarakat, untuk itu diperlukan banyak

personil untuk dapat langsung terjun ke

masyarakat.

Masalah lain yang dihadapi oleh


Keuangan (DPPK) Kabupaten Pasaman

adalah susahnya memungut pajak sesuai

dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh

perda, ini adalah ancaman yang selama

ini dihadapi oleh dinas Pendapatan dan

Pengelolaan kab Pasaman. Wajib pajak

beralasan bahwa pendapatannya selama

ini sudah sangat kecil, jika dipungut juga

pajak sesuai dengan yang telah

ditetapkan oleh Perda yaitu sebanyak

10% dari pendapatan hotel maka

pendapatan mereka akan semakin

berkurang. Hal ini di sebabkan oleh

rendah nya pengetahuan wajib pajak

mengenai pajak hotel.

Hal tersebut bisa diatasi dengan

pemberian pengetahuan kepada wajib

pajak bagai mana cara untuk dapat

membayar pajak hotel tanpa harus

mengurangi pendapatan mereka. Mereka

harus diberikan pelatihan untuk dapat

mengelola keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis,

selama ini pihak Dinas Pendapatan dan


Kabupaten Pasaman hanya memberikan

sosialisasi mengenai pajak hotel tanpa

adanya pelatihan lebih dalam mengenai

pengelolaan keuangan untuk dapat

membayar pajak sesuai dengan yang

sudah ditetapkan PERDA.

Kurang menariknya Pasaman untuk

di kunjungi para wisatawan juga sangat

berpengaruh pada bisnis perhotelan yang

ada di Pasaman. Menurut hasil

wawancara penulis dengan beberapa

pemilik hotel, bahwa selama ini

pengguna jasa hotel yang ada di

Pasaman adalah distributor-distributor

yang datang dari Padang untuk

mendistribusikan hasil produksi

perusahaan mereka, mereka menginap

paling kurang 4 hari dalam seminggu

dan kembali ke Padang dan begitulah

setiap minggunya, kadang - kadang ada

tamu yang cuma istirahat sebentar untuk

melanjutkan perjalanan dari Padang ke

Medan dan sebaliknya, itu pun sangat

jarang.

Tetapi walaupun begitu, menurut

hasil perhitungan peneliti potensi untuk

pajak hotel masih sangat besar, karena

hotel-hotel yang ada di Pasaman

umumnya sudah memiliki langganan

tetap dari para ditributor tersebut, jadi

pendapatan mereka bisa dikatakan sudah

jelas.

Besarnya potensi kepariwisataan di

Kabupaten Pasaman merupakan peluang

besar di bidang perhotelan, namun

sayang nya sampai sekarang bidang

kepariwisataan ini nampaknya masih

belum dapat dikelola secara maksimal,

banyak objek-objek wisata yang ada di

Pasaman belum dikelola dengan baik.

Padahal jika bidang kepariwisataan

dapat berjalan dengan baik pasti juga

akan membawa perubahan kepada

bidang perhotelan.

Dari hasil analisis SWOT diatas di

peroleh beberapa strategi yang bisa



65

digunakan oleh DPPK Kabupaten

Pasaman dalam meningkatkan

pendapatan pajak hotel. Strategi itu

antara lain :

1. Berikan pendidikan dan pelatihan

kepada pagawai yang mengurus

pajak hotel.

2. Lengkapi sarana dan prasarana yang

menudukung pemungutan pajak

hotel.

3. Berikan insentif yang memadai

untuk setiap petugas pemungut

pajak.

4. Mengelola potensi kepariwisataan

sehingga akan mendatangkan banyak

wisatawan yang menggunakan jasa

hotel.

5. Berikan sangsi yang tegas kepada

pihak hotel yang tidak mematuhi

peraturan yang berlaku.

Faktor Internal Dan Faktor Eksternal

Tabel. 2

Perhitungan Bobot (Pembobotan) Faktor Internal

Faktor

pendukung/Internal

Kekuatan(strengths)

1. Perda yang

mengatur tentang

pajak hotel.

2. Adanya petugas

PAD yang

bertugas disetiap

kecamatan.,

3. Tersedianya data

yang lengkap

mengenai hotel,

4. Sosialisasi yang

diberikan kepada

pemilik/pengelola

hotel tentang

pajak hotel

Kelemahan(Weakness)

1. Sedikitnya

jumlah SDM

yang berkualitas

di kantor Dinas

Pendapatan dan

Pengelolaan

Keuangan (

DPPK )

Kabupaten

Pasaman

2. Kurangnya

insentif untuk

petugas

pemungut

dilapangan.

3 Kurangnya sarana

dan prasarana

yang mendukung

pemungutan

pajak hotel.

Bobot Rating Skor Keterangan

0.20 4 0.80

0.15 4 0.60

0.05 2 0.10

0.10 3 0.30

0.15 2 0.30

0.10 2 0.20

0.15 2 0.30

4. Tidak adanya 0.10 3 0.30

sangsi yang tegas

yang di berikan

kepada wajib

pajak yang tidak

membayar pajak.

Total 1.00 2.90

Sumber : Hasil Penelitian lapangan :2009

Tabel. 2 dapat di ketahui bahwa item

kekuatan (strengths ) yang paling tinggi

skor nya adalah tersedianya peraturan

perundang-undangan yang mengatur

tentang pajak hotel. Peraturan

perundang-undangan ini adalah dasar

bagi DPPK dalam membuat suatu

strategi dan akhirnya menjadi sebuah

kebijakan yang akan direalisasikan

melalui program-program.

Tabel. 3

Perhitungan Bobot (Pembobotan) Faktor

Eksternal

Faktor Pendukung/Eksternal Bobot Rating Skor Keterangan

Peluang(Opportunities)

1. Cukup besarnya potensi

pajak hotel.

2. Potensi kepariwisataan

yang tinggi

3. Koordinasi yang baik

dengan pihak-pihak yang

terkait dengan

pemungutan pajak hotel

4. Cenderung stabilnya

tingkat perekonomian

mengakibatkan lancarnya

pendistribusian barangbarang

hasil produksi.

Sumber : Hasil Penelitian lapangan :2009

0.15 4 0.60

0.15 4 0.60

0.15 3 0.45

0.10 2 0.20

Ancaman (Threats)

1. Kurangnya kesadaran dari 0.10 2 0.20

wajib pajak untuk

membayar pajak sesuai

dengan perda.

2. Rendahnya SDM pemilik 0.10 3 0.30

hotel.

3. Kurang optimalnya

0.15 2 0.30

pengelolaan bidang

kepariwisataan.

4. Lambannya

0.10 4 0.40

perkembangan

pembangunan di

Kabupaten Pasaman.

Total 1.00 3.05

Tabel. 3 dapat diketahui bahwa yang

paling tinggi skornya adalah tingginya

potensi pajak hotel dan tingginya potensi

kepariwisataan di Kabupaten Pasaman.

Tingginya potensi pajak hotel ini

merupakan titik tolak atau titik awal

pembuatan strategi-strategi untuk dapat

mengoptimalkan tingginya potensi

tersebut agar menjadi pendapatan yang

akan menambah Pendapatan Asli Daerah

( PAD ). Selain itu tingginya potensi

kepariwisataan juga memiliki andil yang

besar dalam perkembangan perhotelan.

Jika bidang kepariwisataan dikelola

dengan baik maka dengan sendirinya



66

bidang perhotelan juga akan berkembang

dan akhirnya akan menambah

pendapatan bidang pajak hotel. Dengan

item-item ini di harapkan DPPK

Kabupaten Pasaman bisa

memaksimalkan semua peluang yang

ada untuk dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Grafik. 1

Pembobotan SWOT

Grafik. 1 diatas diketatui bahwa

koordinat berada jauh dari sumbu

weakness-opportunities, strengthsthreats,

weakness-threats, tapi titik

koordinat bertemu di sumbu strengthsopportunities.

Ini berarti DPPK

Kabupaten Pasaman dalam mengambil

kebijakan mengenai pajak hotel

mempunyai potensi kekuatan (strengths)

dan peluang (Opportunities) yang lebih

besar jika dibandingkan dengan

kelemahan (Weakness) dan ancaman

(Threats) yang ada. Namun pihak DPPK

Kabupaten Pasaman harus tetap

mempertimbangkan kelemahan dan

ancaman yang ada.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa selama ini Perda

no.14 tahun 2003 tentang pajak hotel

tidak bisa dijalankan dengan baik,

selama ini pajak hotel yang diterima oleh

Pemerintah Daerah adalah jumlah pajak

berdasarkan hasil kesepakatan antara


Keuangan Daerah (DPPK) dengan pihak

hotel seberapa sanggup pihak hotel

untuk membayarkannya sehingga

pendapatan dari pajak hotel yang

diteriman sangat lah kecil jika dibanding

dengan potensi yang ada. Hendaknya


Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten

Pasaman menghitung kembali seberapa

besar potensi pajak hotel yang dimiliki

Kabupaten Pasaman. Sehingga bisa

ditetapkan seberapa besar target yang

harus ducapai agar dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

DAFTAR RUJUKAN

David, Fred.R. terjemahan Paulyn

Sulistio dan Harryadin Mahardika.

Strategic Manajement. Salemba

Empat. Jakarta. 2006.

Rangkuti, Freddy. Analisis SWOT Teknik

Pembedah

Kasus

Bisnis.GramediaPustakan Utama.

Jakarata. 1997.

Salusu,J. Pengambilan Keptusan

Stratejik Untuk Organisasi Public

dan Organisasi Nonprofit. PT

Grasendo Widiasarana Indonesia.

Jakarta. 1996.

Siahaan, Marihot. P. Pajak Daerah &

Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta. 2006.

Sudriamunawar, Haryono.Pengantar

Studi

Administrasi

Pembangunan.Mandar Maju.

Bandung. 2002.

Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa


OKTA KARNELI



Abstrak : Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan

di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain

sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai potensi sangat penting dan otonom dengan

tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Kemandirian desa menuntut adanya

otonomi desa yang telah didukung oleh Undang-Undang No 32 thm 2004 tentang pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan desa yang otonom, maka segenap potensi desa baik kelembagaan, sumber daya alam

dan manusia harus dapat dioptimalkan. Sehingga penekanan dari kajian ini adalah melihat bagaimana

persiapan pemerintah dalam menuju desa otonomi yang meliputi penguatan kelembagaan, pelimpahan

wewenang kepada desa dan pengalokasian dana desa. Kajian ini dilakukan di desa/kelurahan yang

tersebar di 5 (lima) kecamatan di kabupaten Kuansing. Sebanyak 10 % dari jumlah desa yang berada di

wilayah kecamatan terpilih akan diambil sebagai responden penelitian adalah pimpinan dan aparatur

pemerintahan desa serta para tokoh masyarakat setempat. Hasil kajian ternyata menunjukan bahwa

kelembagaan desa sebagai organisasi formla diwilayah penelitian belum optimal dalam menjalankan

kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang

ada. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas tata kepemimpinan pemerintahan desa dengan

berbagai arah kebijakan, seperti meningkatkan kapabilitas kepala desa dan aparatur desa beserta BPD

serta meningkatkan kematangan dan kedewasaan masyarakat baik oleh pemerintah desa maupun oleh

pemerintah Kabupaten Kuansing.

Kata kunci : Otonomi Desa, Penguatan Kelembagaan, Pelimpahan Wewenang dan Alokasi Dana Desa

Undang-undang No 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, telah

membarikan peluang dan kesempatan

bagi desa dalam memberdayakn

masyarakat desa beserta desanya. Untuk

mewujudkan peluang menjadi desa

otonomi tersebut maka segenap potensi

desa baik berupa kelembagaan, sumber

daya alam dan sumber daya manusia

harus dapat dioptimalkan. Pemerintah

Kabupaten Kuantan Singingi telah

membuka wacana untuk menghidupkan

kembali system pemerintahan adat yang

selama diyakini telah dapat

menggerakan masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan.

Sistem pemerintahan adat sesuai dengan

Undang-Undang No 22 tahun 1999

tentang pemerintahan daerah dimana

daerah mempunyai peluang untuk

menciptakan system pemerintahan yang

bersifat desentralisasi yang

berimplikasi pada demokratisasi dan

otonomi dalam masyarakat. Khususnya

masyarakat yang berada didesa atau

nagori/kenegerian atau sebutan lainnya.

Sehubungan dengan percepatan

pencapaian cita-cita otonomi desa maka

beberapa perangkat perlu disiapkan

untuk mendukung pencapaian

pelaksanaan otonomi desa tersebut.

Perangkat tersebut berupa penguatan

kelembagaan, pelimpahan wewenang

67

*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa


68

kepada desa dan pengalokasian dana

desa.

Adapun tujuan dalam penelitian ini

adalah :

1. Melakukan kajian terhadap

persiapan kearah otonomi desa di

Kabupaten Kuantan Singingi,

meliputi penguatan kelembagaan,

pelimpahan wewenang kepada desa

dan pengalokasian dana desa.

2. Melakukan kajian terhadap

kemungkinan pengembalian system

pemerintahan desa sesuai dengan

pemerintahan adat di Kabupaten

Kuantan Singingi.

Otonomi desa yang semestinya

diikuti dengan otonomi dalam bidang

keuangan atau otonomi fiscal, sekarang

ini sudah mulai mendapat perhatian dari

pemerintah, pemerintah propinsi dan

pemerintah kabupaten. Hal ini dapat

dilihat sekarang dari pemerintah

kabupaten telah menganggarkan alokasi

dana desa (ADD) untuk setiap desanya,

minimal 10% dalam APBD Kabupaten.

Hal ini diharapkan membawa dampak

bagi penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah

agar dana tersebut dapat dimanfaatkan

secara maksimal. Pemerintah desa harus

membuat perencanaan penggunaan dan

laporan alokasi dana tersebut, sehingga

dana tersebut idak memberi manfaat

kepada masyarakat.

Standard dan norma yang harus

diikuti dalam penyelenggaran

pemerintahan desa menuju otonomi

adalah sebagai berikut : Pertama, Agar

penyelenggaraan pemerintahan desa

dapat lebih peka dalam memahami

adpirasi dan permasalahan yang

dihadapi masyarakat. Sehubungan

dengan hal ini ada 7 azas

penyelenggaraan pemerintahan desa

yang ditekankan yaitu azas kepastian

hukum, azas tertib kepentingan umum,

azas keterbukaan, profesionalitas, azas

akuntabilitas, efesiensi dan azas

efektifitas. Kedua, penyelenggaraan

pemerintahan desa dilakukan oleh

badan permusyawaratan desa,

pemerintahan desa dan musyawarah

desa. Ketiga, badan perwakilan desa

atau disebut dengan nama lain adalah

lembaga perwakilan rakyat desa yang

menjalankan fungsi artikulasi dan

agregasi kepentingan warga desa, fungsi

legilasi (pengaturan), fungsi budgeting

dan fungsi pengawasan. Keanggotaan

badan perwakilan desa dapat dipilih

atau berdasarkan musyawarah secara

berjenjang sesuai dengan adat istiadat

dan tradisi setempat. BPD

mencerminkan perwakilan unsur-unsur

atau kelompok-kelompok dalam

masyarakat desa, termasuk kuota 30 %

untuk kaum perempuan. Kedudukan,

mekanisme pemilihan, persyaratan,

jumlah, fungsi control, wewenang,

kewajiban, hak, larangan, mekanisme

rapat, penghasilan tetap atau tunjangan

dari BPD selanjutnya diatur dalam

peraturan daerah. Keempat,

Musyawarah desa merupakan

perwujudan

demokrasi

permusyawaratan (deliberative

democracy), yakni model pengambilan

keputusan dengan menggunakan

musyawarah untnuk mencapai mufakat

secara klektif, seperti halnya bentuk

rembug desa atau musyawarah adat ;

musyawarah desa merupakan forum

tertinggi dalam mengambil keputusan

atas masalah-masalah strategis di desa.

Ketujuh, kepala desa di bantu oleh

unsur pemerintah desa yang meliputi

sekretaris desa dan perangkat desa.

Kelembagaan desa yang bersifat

formal di sebut pemerintahan desa

merupakan kelembagaan desa yang

bertanggung jawab untuk

mendinamisasi masyarakat dalam aspek

pembangunan, kemasyarakatan dan



69

pemerintahan senagaimana juga fungsifungsi

tersebut dilakukan oleh

pemerintah diatasnya.

Rekonmendasi yang dapat di

berikan terhadap pengutan kelembagaan

desa sesuai dengan pengkajian lapangan

yaitu perlu dilakukan pengisian jabatan

kelembagaan desa tersebut dengan

melakukan rekrutmen dengan selektif

diman harus di pilih oleh orang-orang

yang mempunyai kemampuan dan yang

relevan dengan persoalan-persoalan

pemerintah.

Namun dalam perkembangannya,

Chester I. Barnard menyarankan bahwa

dalam membahas kewenangan harus

memperhatikan apakah kewenangan itu

di terima oleh yang menjalankan

(“whether orders are accepted by those

mho receive them”). Biasanya desa

hanya melaksanakan kewenangan

melekat seperti pembuatan KTP, kartu

keluarga dan lain-lain. Sedangkan

kewenagan asal usul seperti mengolola

aset desa kurang optimal, termasuk

kurangnyapengelolaan pasar desa dan

asset lain-lain yang bisa menjadi

sumber pendapatan desa. Selain itu, ada

suatu jenis kewenangan (urusan) yang

bersifat tambahan, yakni kewenangan

dalam tugas pembantuan (delegasi)

yang di berikan oleh pemerintah dan

pembanguna yang di berikan oleh

pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam

tugas pembantuan ini desa hanya

menjalankan tugas-tugas administratif

(mengurus) di bidang pemeritahan dan

pembangunan yang diberikan

pemerintah. Tugas pembantuan di sertai

dengan dana, personil dan fasilitas.

Desa berhak menolak tugas pembantuan

jika tidak di sertai dengan dana, personil

dan fasilitas.

Sebagai konsekuensi dari

keberagaman desa berdasarkan optional

village maka kewenangan desa pun

disesuaikan dengan desa yang dipilih :

Pilihan Model

Desa Integrated

Desa

Koeksistensi

Tabel 1

Kewenangan Desa

Kewenangan

- Kewenangan asal-usul

- Kewenangan Atributif

- Tugas Pembantuan

- Kewenangan atributif

- Tugas pembantuan

Desa integrated memiliki tiga

kewenangan, sedangkan Desa

koekstensi dengan masyarakat adat,

kewenangan asal usul menjadi

kewenangan masyarakat adat.

Desa mendapat dana operasional

desa sebesar Rp 12.000.000,- per tahun

yan dialokasikan secara merata untuk

seluruh desa di Kabupaten Kuantan

Singingi. Selain itu juga ada ADD

(Alokasi Dana Desa ) Rp 50.000.000,-

per tahun, tetapi pembagian dana

tersebut dianggap belum proporsional

menurut kebutuhan desa. Ada lagi dana

yang dapat diperoleh desa berupa dana

bergulir berdasarkan kriteria yang

disyaratkan oleh pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi untuk

mendapatkannya sehingga ada

kompetisi dari desa-desa.

Sebagaiman dipahami bahwa esensi

pemerintahan adalah pelayanan kepada

masyarakat oleh karena itu pemerintah

tidak diadakan untuk dirinya sendiri

tetapi untuk melayani masyarakat serta

menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota

masyarakat mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi



70

mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998

: 139).

Pemerintahan sebagai pelayan

masyarakat (publik service) sudah

seharusnya memberikan pelayanan yang

berkualitas kepada masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas selaian

bermanfaat bagi masyarakat juga

bermanfaat terhadap citra aparat

pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN

(1990 : 35) dikatakan bahwa: Kualitas

pelayanan aparatur pemerintah kepada

masyarakat merupakan tingkat efisiensi,

efektivitas dan produktivitas dari sistem

kemampuan

kelembagaan,

kepegawaian, dan ketatalaksanaan

dalam mendorong, menumbuhkan serta

memberikan pengayoman terhadap

prakarsa dan pemenuhan kebutuhan

pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat.

Adanya perubahan dari desa

menjadi kelurahan menuntut adanya

penyesuaian perangkat dari perangkat

desa menjadi perangkat kelurahan

karena dalam kedua sistem

pemerintahan itu walaupun setara tetapi

komponen-komponen yang ada dalam

birokrasinya berbeda. Satu masalah

yang dapat muncul dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat adalah

kurang mampunya perangkat kelurahan

yang baru untuk melayani masyarakat

dengan baik. Padahal adanya perubahan

status dari desa menjadi kelurahan

membawa konsekuensi adanya

peningkatan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat.

Menurut Widodo (2001 : 75),

pelayanan yang diharapkan dan menjadi

tuntutan pelayanan publik oleh

organisasi publik yaitu pemerintah lebih

mengarah pada pemberian layanan

publik yang lebih professional, efektif,

efesien, sederhana, transparan, terbuka,

tepat waktu, responsive dan adatif.

Pelayanan publik yang professional

artinya pelayanan yang memiliki

akuntabilitas dan responsibilitas dari

pemberi layanan (aparatur pemerintah).

Efektif, lebih mengutamakan pada

pencapaian tujuan dan sasaran.

Sederhana, mengandung arti prosedur

tata cara pelayanan diselenggarakan

secara mudah, cepat, tepat, tidak

berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan oleh masyarakat

yang meminta pelayanan. Kejelasan dan

kepastian (transparan), mengandung

arti adanya kejelasan dan kepastian

mengenai prosedur tata cara pelayanan,

persayaratan pelayanan baik secara

teknis maupun administratif, unit kerja

dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab dalam memberikan

pelayanan, rincian biaya atau tarif

pelayanan dan tata cara pembayaran

serta jadwal waktu penyelesaian

pelayanan. Keterbukaan, mengandung

arti semua proses pelayanan wajib

diinformasikan secara terbuka agar

mudah diketahui dan dipahami

masyarakat baik diminta ataupun tidak.

Efesiensi, mengandung arti persyaratan

pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal

yang berkaitan langsung dengan

pencapaian sasaran pelayanan dengan

tetap memperhatikan keterpaduan

antara persyaratan dengan produk

pelayanan, mencegah adanya

pengulangan pemenuhan persyaratan.

Ketepatan waktu mengandung arti

pelaksanaan pelayanan masyarakat

dapat diselesaikan dalam waktu yang

telah ditentukan. Responsif lebih

mengarah pada daya tanggap dan cepat

menanggapi apa yang menjadi masalah,

kebutuhan dan aspirasi yang dilayani.

Adatif mengandung arti cepat

menyesuaikan tuntutan apa yang

tumbuh dan berkembang di lingkungan

sekitarnya.



71

Sebelum berlakunya Undangundang

Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, secara normatif

kelurahan hanya dapat dibentuk pada

ibu kota kecamatan pada pemerintah

Kabupaten dan kota. Namun dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tersebut membawa beberapa

konsekuensi terhadap desa dalam hal

peningkatan status desa yang selama ini

masih terdapat pada ibu kota

kecamatan, dimana menurut pasal 200

ayat (3) dinyatakan bahwa desa di

Kabupaten/Kota secara bertahap dapat

dirubah atau disesuaikan statusnya

menjadi kelurahan sesuai dengan usul

dan prakarsa Pemerintah Desa bersama,

Permusyawaratan Desa serta Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Persyaratan yang juga harus

diperhatikan untuk melakukan

perubahan status desa menjadi

kelurahan diatur pada Peraturan

Pemerintah yang sama, tepatnya pada

pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

Perubahan status Desa menjadi

kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) memperhatikan persyaratan :

a. Luas wilayah

b. Jumlah penduduk

c. Prasarana dan sarana pemerintahan

d. Potensi ekonomi, dan

e. Kondisi sosial budaya masyarakat.

Memperhatikan uraian diatas secara

normatif bahwa proses dan mekanisme

perubahan status Desa dimana saja

termasuk Desa di Ibu kota Kecamatan

untuk menjadi Kelurahan adalah :

1. Usul dan inisiatif/prakarsa

Pemerintah Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

2. Usul dan inisiatif/prakarsa

masyarakat dimaksud dengan

memperhatikan saran dan pendapat

masyarakat setempat.

Agar perubahan status Desa menjadi

Kelurahan tersebut dapat berjalan

dengan baik, hendaknya selain

memenuhi ketentuan normatif yang

diatur dengan Peraturan Perundangundangan

yang berlaku, maka

hendaknya Pemerintah Daerah sebelum

membuat Draf Ranperda diperlukan

pembuatan pengkajian yang dalam

untuk studi kelayakan, sehingga dapat

memenuhi norma-norma akademis.

METODE

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Proses penelitian

ini dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh stakeholder. Lokasi

penelitian adalah desa/kelurahan yang

tersebar di 5 (lima) kecamatan (Kuantan

Tengah, Kuantan M udik, Singingi

Hilir, Benai dan Cerenti). Jumlah

desa/kelurahan yang akan diambil

sebagai daerah sample adalah sebesar

10 % dari semua desa/kelurahan yang

tersebar di 5 kecamatan tersebut. Dari

setiap lokasi penelitian yang terpilih

akan diambil sebagai responden adalah

pimpinan dan aparatur pemerintahan

desa.

HASIL

Hasil temuan dilokasi penelitian

menunjukan bahwa secara kelembagaan

pemerintahan desa telah mempunyai

administrasi desa yang lebih baik.

Namun secara operasional kegiatan

pelaksanaan adminsitrasi desa belum

dapat dilaksanakan dengan optimal. Ini

terbukti dari seluruh jenis buku

administrasi yang diserahkan atau

didistribusikan oleh pemerintah kabuten

kuantan singingi kepada setiap desa ada

seluruhnya, tetapi 35% dari keseluruhan

jenis buku administrasi belum

dimanfaatkan atau belum diisi oleh

aparatur pemerintah desa. Dengan

belum tertibnya pengisian buku ini,

berimplikasi terhadap tidak tersedianya



72

database, baik bagi kebutuhan

pemerintah desa itu sendiri maupun

Pemerintah kecamatan.

Dari hasil wawancara dengan kepala

desa dan perangkat desa, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Rendahnya kinerja aparatur desa,

hal ini terkait dengan SDM yang

ada.

2. kurangnya pemberdayaan dan

pembinaa dari supra desa

{pemerintah kecamatan dan

kabupaten} dalam bentuk

pekatihan,kursus,sosialisasi,dsb.teru

tama bagi aparatur pemerintah desa.

3. Kurangnya sarana dan prasarana

yang tersedia di kantor desa, hal

kurang memotivasi bagi aparat

untuk berkeja.

4. Manejemen pemerintah desa yang

belum dikelola dengan baik,

terutama kepemimpinan kepala desa

terhadap stfnya atau jajarannya.

5. Insentif yang belum begitu memadai

bagi aparatur pemerintah desa,

karena sampai saat ini, pemerintah

desa hanya menggantungkan

tunjangan atau honor dari

pemerintah kabupaten, sementara

desa tidak memiliki sumber

penghasilan tetap dan tambahan,

seperti tanah kas atau kekayaan desa

lainnya.

Dari temuan lapangan, diketahui

pemerintah desa tidak banyak

megetahui apa yang menjadi

kewenangan atau sekarang dengan

istilah menurut UU Nomor 32 tahun

2004. Sampai saat ini, merbagai urusan

di atas tidak sertai landasan paying

hokum, baik dalam bentuk Peraturan

Derah (PERDA) maupun keputusan

bupati dsb. Sehingga boleh dikatakan

sejumlah urusan di atas masih kabur

atau tidak jelas. Namun secara tersirat

dan dalam prakteknya, pemerintah desa

sedikit banyak mana urusan rumah

tangga desa selama ni selalu

dipraktekkan, seperti, pemilihan kepala

desa dan perangkatnya , membuat

peraturan desa, menyusun

APBDes,menggali potensi dan

kekayaan desa dan pelestarian adt

istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan beberap urusan lainnya

belum ada pelimpahan kewenangan

secara jelas kepada desa. Dari kondisi

diatas, suatu kewajaran apabila pada

umumnya pemerintah desa tidak

mengetahui banyak tentang sejumlah

urusan seperti yang tertera dalam

peraturan perundangan yang ada. Oleh

karena itu upaya yang harus dilakukan

oleh kabupaten adalah :

a. Mengidentifikasi dan

mengklasifikasi berbagai urusan

yang menjadi kewenangan dari

pemerintah desa sebagaimana yang

dimaksud dalam undang-undang

ataupun peraturan daerah.

b. Perangkat legislasi dan paying

hokum serta sosialisasi dari

pemerintah kabupaten dengan

kecanatan.

c. Adanya pola pembinaan yang

kontinu dan pengawasan dari

pemerintah kecamatan sebagai

Pembina pemerintahan .

Hasil penelitian lapangan

menyatakan bahwa dengan adanya dana

Desa yang akan diberikan kepada

pemerintah desa akan dapat

memperkuat eksistensi Pemerintah Desa

dari Badan Permusyawaratan Desa

dalam melakukan tugas dan fungsinya.

1. Hubungan Desa dengan

Kecamatan

Pada format dan pola yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan daerah

ternyata desa yang dipahami selama ini

kedudukan sebenarnya tidal jelas dan

nyata, sehingga menimbulkan beberapa



73

kendala dan hambatan dengan

kecamatan. Ketidak jelasan kedudukan

desa tersebut dapat menimbulkan multi

tafsi baik dari pihak Pemerintah Desa

maupun kecamatan. Hal ini dikarenakan

selam berlakunya Undang-undang


Pemerintahan Desa, kedudukan desa

berada langsung di bawah kecamatan

secara hirarkhis.

Perubahan pemerintahan desa menjadi

pemerintahan adat

Daerah-daerah di Indonesia

memang mempunyai keragaman yang

luar biasa baik dilihat dari sisi kultur

maupun kondisi geografis dan basis

ekonominya. Akan tetapi keragaman itu

tidak terlalu mempersulit penentuan

posisi dan bentuk daerah, sebab daerah

secara keseluruhan sudah ditetapkan

sebagai daerah otonom (local self

government) secara baku. Perbedaan

antara daerah cukup dijawab dengan

teori desentralisasi.

Ada beberapa pilihan yang bersifat

optional village. Dalam optional

village, karakteristik Desa meliputi :

Pertama, adalah integrasi fungsi

pemerintahan Desa ke dalam

pemerintahan adat sebagaimana terjadi

di Sumatera Barat. Forum diskusi

bersama Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) di Sulawesi Utara, Sulawesi

Selatan dan Nusa Tenggara Timur

tampaknya juga mengarah pada bentuk

desa yang terintegrasi itu. Kedua,

Perspektif peralihan sistem

pemerintahan desa menjadi sistem

pemerintahan adat. Peralihan dari

sistem pemerintahan desa kepada sistem

pemerintahan adat (kenegerian, atau

sebutan lainnya). Tentu akan membawa

suatu unit system sosial. Disini

pemerintah merupakaan unit system

yang mengeluarkan kebijakan,

sedangkan rakyat/masyarakat

merupakan unit yang menerima

kebijakan tersebut, dalam artian

pemerintah sebagai subyek, sedangkan

masyarakat sebagai objek.

Sebagai gambaran dahulu

kenegerian atau berbagai sebutan

lainnya dalam masyarakat Kuantan

Singingi, mempunyai perangkat

pemerintahan adat sendiri (adat besturr),

tetapi sekarang sudah tidak dikenal lagi

pemerintahan adat. Perangkat

pemerintahan negeri terdiri dari :

1. Orang-orang Godang, sebagai

pemangku adat yang membawahi

Penghulu suku.

2. Penghulu, adalah pemimpin suku

atau orang yang ditinggikan

seranting didahulukan selangkah

dan mewarisi pusaka dan

mengawasi anak kemenakan dan

orang kampong.

3. Monti, adalah pemangku adat yang

memelihara norma-norma adat serta

nilai-nilainya dengan tugas

menyelesaikan dan menghukum

silang selisih atau sengketa yang

timbul dikalangan adat negeri.

4. Dubalang, adalah pemangku adat

dengan tugas menghukum dan

mengamankan negeri bila terjadi

huru hara, keributan dan sebagainya.

5. Malin, disebut dengan suluh

bendang negeri, artinya penerang

yaitu orang yang mempunyai ilmu

tentang agama Islam. Dengan tugas

menyelesaikan perselisihan

sepanjang syara’.

Dari temuan lapangan, dari 5 (lima)

Kecamatan yang menjadi sampel, dari

semua desa, kecuali desa eks

Transmigrasi bahwa eksistensi

(keberadaan) institusi adat masih ada

dan terbentuk. Tetapi factual belum

menyentuh eksistensi adat tersebut.

Lembaga adat dalam kenyataan sebagai

organisasi sosial kemasyarakatan

lembaga adat



74

Berdasarkan hasil wawancara

dengan tokoh-tokoh adat bahwa

eksistensi institusi adat sampai saat ini

masih eksis di tengah masyarakat

namun sudah sangat terbatas peran dan

fungsi yang dijalankannya, artinya adat

sekarang ini lebih banyak menjalankan

fungsi menyelesaikan selang sengketa

antara anak cucu kemenakana,

disamping fungsi-fungsi seperti acara

adat perkawinan dan fungsi adat

lainnya. Namun dalam bidang yang

berkaitan dengan aspek pemerintahan,

peran adat hamper-hampir boleh

dikatakan, tidak banyak lagi dilibatkan,

namun keterwakilan unsur adat masih

ada dalam keterwakilannya di Lembaga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dan itu proporsinya sangat kecil sekali.

Berkaitan dengan untuk

mengembalikan ke Kepemimpinan

Adat, diakui melalui proses :

a) Mendudukkan kembali “Tali Tigo

Sapilin”, (Pemerintah, Adat dan

Agama) dalam tatanan pemerintahan

sekarang ini, sehingga ini tidak

sebagai simbol yang selama ini kita

agungkan, oleh karena itu katanya

perlu duduk bersama dari semua

komponen masyarakat, yang

barangkali perlu difasilitasi oleh

Pemerintah kabupaten.

b) Berkaitan denga diatas, katanya adat

kita sama, namun pemakainya agak

berbeda, oleh karena itu memang

ada kata sepakat, seperti apa model

yang kita pakai untuk Kabupaten

Singingi.

c) Sumber daya manusia, juga masih

menjadi persoalan, apalagi kondisi

masyarakat dan pemerintahan

sekarang sangat jauh berbeda dulu

dan sekarang, apakah adat siap

untuk menyesuaikan diri denga

tuntutan tersebut.

d) Khusus masyarakat Adat Rantau

Singingi sudah merekomendasikan

kemingkinan untuk kembali

kepemerintahan adat tersebut pada

“Musyawarah Besar (Mubes)

Rantau Singingi pada tanggal 25-26

November 2006 di kelurahan Muara

Lembu. Beberapa waktu lalu.

Dari beragam pendapat dari nara

sumber utama (Orang godang dan

Aparatur Pemerintahan Desa), dan

kondisi empirik dapat dinyatakan:

1. Bahwa institusi adat di masyarakat

di Kabupaten Kuantan Singingi,

keberadaannya masih ada dan di

akui sebagai lembaga yang masih

berperan dan dihormati meskipun

peranan adat sekarang ini sangat

terbatas dalam adat. Posisi institusi

adat secara struktur bukan atau tidak

termasuk dalam struktur

Pemerintahan Desa dan posisinya

sebagai institusi atau lembaga

kemasyarakatan. Bagaimana model

yang ingin kita buat, apakah

institusi adat sebagai pemerintahan

desa, atau sebagai insititusi yang

terpisah dari pemerintah desa yang

otonom, atau kombinasi itu

berpeluang dari kesepakatan

bersama.

2. Ada beberapa alternatif model

dalam memfungsikan lembaga adat:

• Institusi tradisional (adat),

dimasukkan kedalam struktur

Pemerintahan Desa. Jadi adat

merupakan bagian dari struktur

pemerintahan desa itu sendiri.

Dalam hal ini adat lebih cocok

melaksanakan

fungsi

kelegislatifan dari pemerintahan

desa.

• Antara institusi adat dengan

birokrasi

dipisahkan

berdasarkan ruang kewenangan

yang bersifat hirarkis. Dalam

hubungan ini ruang kewenangan

dan tugas lembaga adat berada



75

diantara masyarakat dengan

pemerintahana desa.

• Lembaga adat dan birokrasi desa

berada secara terpisah dan

memiliki kewenangan dan ruang

aktivitas sendiri. Antara

keduanya tidak perlu

dihubungkan dengan garis

organisatoris. Hanya perlu

dipertegas mana kewenangan

Pemerintahan Desa dan mana

kewenangan adat (DR. R.

Sofyan Samad ; 3)

3. Pada prinsipnya, semua model atau

pola yang di inginkan memiliki

plus-minus (kelebihan dan

kekurangan). Hal mana yang perlu

dipertimbangkan adalah bagaimana

memberikan warna baru dari sistem

yang di inginkan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, dimana proporsi institusi adat

dalam pemerintahan bisa lebih

berperan dan memiliki

keotonomian.

4. Bahwa peran adat di birokrasi

pemerintahan desa saat ini,

terakomodir di Lembaga Badan

Permusyawaratan Desa (BPD),

sebelumnya perwakilan dan unsur

adat pun sangat kecil proporsinya,

karena pengisian dilembaga tersebut

berdasarkan unsur keterwakilan dari

komponen masyarakat dan jumlah

penduduk, dan peranan adat bahkan

semakin berkurang ketika

dihilangkannya fungsi mengayomi

adat istiadat.

5. Kemungkinan untuk dikembalikan

Sistem Pemerintahan Desa sekarang

ini ke sistem pemerintahan

Kenegerian (adat) memerlukan

proses dan duduk bersama tigo tali

sapilin. Kemauan adat tidak cukup

tanpda ada dukungan politik dari

pemerintahan kabupaten. Untuk itu

perlu ada kajian mendalam baik dari

sisi akademik (teoritik) maupun

kajian empiriknya.

6. Setelah proses dilalui maka

pemerintah membuat aturan atau

payung hokum dan pengaturan

dalam bentuk Peraturan Daerah

(PERDA) tentang sistem

pemerintahan kenegerian yang

dimaksud, tentu aturan mendetil

seperti tentang sistem yang akan

kita bangun.

7. Harus diakui adat sebagai satu

diantara sistem nilai masyarakat dan

lembaga adat sebagai suatu sistem

sosial, adalah kekayaan buadya

yang tidak ternilai maknanya. Oleh

karena itu kedepan diperlukan

penguatan (capacity building)

lembaga adat supaya bermakna

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa atau struktur

pemerintahan perlu langkah-langkah

untuk menata kembali.

Pengembalian pengaturan desa agar

tidak uniformmitas (seragam) telah

mempunyai dasar hukum yang kuat,

karena itu telah dijamin dalam peraturan

Perundang-undangan yang berlaku,

terakhir dengan berlakunya Undangundang


Pemerintahan Daerah, dimana secara

tegas dinyatakan bahwa pengaturan

desa dapat dilakukan menurut dan

berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara

kesatuan Republik Indonesia.

Peluang secara normatif untuk

mengembalikan pemerintahan desa

menjadi Pemerintahan Adat (

kampong/nagari) telah dijamin untuk

dapat dilaksanakan, namun secara

kajian empiris hal itu perlu diperkuat

dengan infrasturktur kultur masyarakat

dan fungsionalisasi dari institusi

cultural yang teradapat dalam

masyarakat serta keharmonisan



76

hubungan antara Lembaga Adat dengan

Pemerintahan Desa.

Dari hasil wawancara dengan

beberapa tokoh masyarakat desa dan

tokoh adat, berkatan dengan perubahan

desa menjadi kelurahan, ternyata respon

masyarakat tetap memilih desa dari

pada kelurahan. Beberapa alasan kenapa

desa lebih diminati dari pada kelurahan,

antara lain :

1. Konsep desa lebih familier dari pada

kelurahan. Konsep desa identik

dengan konsep ‘otonomi asli’,

sedangkan kelurahan justru

mematikan hak otonomi rakyat,

budaya dan kearifan lokalnya.

2. Desa sebagai organisasi komunitas

lokal, mempunyai pemerintahan

sendiri (self-governing community).

Berarti komunikasi local dapat

membentuk dan menyelenggarakan

pemerintahan sendiri berdasarkan

pranata local, bersifat swadaya dan

otonom. Berarti, dengan status

sebagai desa, maka pemerintahan

adat (nagori) maish dapat

dilaksanakan, tentunya beda dengan

kelurahan.

3. Pemerintaha desa mempunyai

keleluasaan penuh dalam

perencanaan pembangunan dan

anggaran, menyelenggarakan

perlayanan publik serta bertanggung

jawab kepada rakyat desa setempat,

hal ini tentunya berbeda dengan

kelurahan. Sehingga para perangkat

desa sepertinya sudah tidak antusias

lagi membicarakan perubahan status

menjadi kelurahan.

4. Berubahnya desa menjadi kelurahan

di ibukota kecamatan atau

Kabupaten/kota, mengakibatkan

kekayaan milik desa berubah

menjadi milik kelurahan, hal ini

tentunya menjadi pertimbangan

tersendiri bagi masyarakat desa.

5. Harapan warga desa sebenarnya

sangat sederhana dan sangat

manusiawi, yang penting kondisi

dan suasana kehidupan masyarakat

menjadi lebih baik, kondisi ini lebih

dekat dengan desa dari pada

menjadi kelurahan.

Bahkan, jika kita mau berkaca

dari Sumatera Barat, yang justru pernah

mengusulkan agar di kota juga

diberlakukan sistem pemerintahan

terendah yang bernama nagari, bukan

kelurahan. (Kompas, 11 Juni 2004)

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam

penelitian ini adalah :

1. Penguatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa yang ada

sekarang ini (Pemerintah Desa dan

BPD) sebagai organisasi formal di

wilayah sampel penelitian, dapat

dikatakan belum optimal

melaksanakan kewenangan, tugas

pokok dan fungsinya sebagaimana

yang diatur didalam peraturan

perundang-undangan yang ada

seperti :

• Belum terlaksananya sejumlah

urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah Desa

dan belum optimalnya fungsi

Badan Permusyawaratan Desa

sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

• Belum optimalnya pengisian

buku administrasi desa dan

ketatalaksanaan administrasi

pemerintahan desa.

• Belum terlaksananya dengan

baik penataan personil

pemerintahan desa

• Belum optimalnya penerimaan

dan pengelolaan keuangan desa.



77

Dari kondisi di atas, ada beberapa

faktor penyebab antara lain:

a. Masih lemahnya kapabilitas

Kepala Desa dan aparatur desa

beserta BPD.

b. Masih kurang jelasnya perangkat

legisasi/perturan dari supra desa

(kabupaten), baik mengenai

penyerahan sejumlah urusan

yang menjadi kewenangan desa

dan perubahan-perubahan dalam

penataan administrasi

pemerintahan desa.

c. Masih terbatasnya prasarana dan

sarana desa dari Pemerintah

Kabupaten.

d. Masih terbatasnya dana dari

pemerintah kabupaten untuk

memberikan insentif kepada

pemerintah desa.

e. Masih lemahnya kompentensi

dan budaya organisasi dari

aparatur pemerintahan desa

(kinerja, disiplin dan rasa

memiliki dan tanggung jawab).

2. Pengelolaan Dana Desa

• Temuan lapangan, memberikan

indikasi bahwa sebagian besar

desa belum mampu menggali

potensi-potensi yang dimiliki

desa dan belum optimalnya

penerimaan dan pengelolaan

keuangan desa.

• Dengan ini membawa implikasi

desa tidak memiliki kas desa dan

sangat tergantung dari subsidi

dari pemerintah kabupaten

seperti Alokasi Dana Desa

(ADD), pemerintah provinsi dan

berbagai jenis program bantuan

pemerintah lainnya.

• Pemerintah desa belum memiliki

perencanaan yang baik dalam

penyusunan perencanaan

pembangunan desa, disamping

desa juga belum memiliki

perangkat legislasi/peraturan

desa sebagai pedoman kerja.

• Yang perlu menjadi

pertimbangan pihak Pemerintah

kabupaten dan Pemerintah Desa

dalam menyikapi kondisi

tersebut adalah :

1. Peningkatan kompetensi

pengelolaan keuangan desa

bagi aparat desa, seperti,

pelatihan, kursus, studi

banding dsb.

2. Pelimpahan kewenangan

oleh pemerintah kabupaten

kepada desa dalam hal pajak

dan retribusi daerah sebagai

sumber pemasukkan

keuangan desa.

3. Pengembangan badan usaha

milik desa (BUMD)

4. Perangkat peraturan dan

petunjuk pelaksanaan

pengelolaan dan pengawasan

Alokasi Dana Desa.

5. Manajemen dan sistem

penganggaran serta

pertanggung jawaban

keuangan desa.

6. Perlu adanya evaluasi

kinerja Pemerintahan Desa

oleh pemerintah Kabupaten

yang selama ini boleh

dikatakan kurang sama

sekali.

3. Hubungan Desa sebagai kecamatan

Pada prinsipnya hubungan desa

dengan kecamatan bukan hubungan

yang bersifat hirarkis (atasanbawahan),

karena desa bersifat

otonom, seperti yang diatur di

dalam UU Nomor 32 tahun 2004,

maupun melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 27 tahun 2005

tentang desa, khususnya pasal 1

item 6.

Namun demikian desa tetap

merupakan bagian dari sistem



78

pemerintahan di atasnya, pola

hubungan dengan supra

desa/kecamatan tetap ada, seperti

menurut ketentuan pasal 126 ayat

(3) huruf f UU Nomor 32 tahun

2004, menentukan bahwa camat

bertugas membina penyelenggaraan

pemerintahan desa dan / atau

kelurahan. Pola hubungannya

bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Kondisi di lapangan bahwa

pemerintah desa kurang melakukan

koordinasi dengan pemerintah

kecamatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.

4. Perspektif peralihan Sistem

Pemerintahan Desa ke Adat

(Kenegerian), yaitu :

• Bahwa institusi adat di

masyarakat di Kabupaten

Kuantan Singingi keberadaannya

masih eksis (ada) dan diakui

sebagai lembaga yang masih

berperan dan dihormati

meskipun peranan adat sekarang

ini sangat terbatas dalam internal

adat saja.

• Bahwa peranan adat di birokrasi

pemerintahan desa saat ini,

terakomodir di Lembaga Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

sebelumnya Perwakilan dari

unsur adat pun sangat kecil

proporsinya, karena pengisian di

lembaga tersebut berdasarkan

unsur keterwakilan dari

komponen masyarakat dan

jumlah penduduk dan fungsi

Kelembagaan Permusyawaratan

ini dalam melestarikan adat

istiadat bahkan semakin

berkurang.

Dari temuan lapangan fakta

menunjukkan, bahwa belum adanya

keinginan kuat/prakarsa dari

Pemerintah Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD),

terutama desa dalam ibukota

kecamatan untuk diubah statusnya

menjadi kelurahan. Ada beberapa

pertimbangan yang mendasarinya :

• Akan hilangnya keotonomian

desa, (desa tidak lagi otonomi)

ini berarti hilangnya

karakteristik desa berdasarkan

hak asal usul.

• Konsekuensinya dengan

sendirinya adat dan nilai-nilai

adat akan hilang karena akan

digantikan oleh Birokrasi

Pemerintahan kelurahan yang

nota bene adalah diisi oleh

aparatur Pemerintahan (PNS).

• Dengan sendirinya akan hilang

kewenangan asli atau urusan

yang menjadi kewenangan desa

berdasarkan hak asal usul,

termasuk di dalamnya

kewenangan dalam mengolah

keuangan sendiri dan

sebagainya.

• Bahkan untuk mewujudkan

otonomi desa atau kemandirian

desa perlu diwancanakan

kelurahan yang ada dapat

dirubah statusnya menjadi desa,

dan peluang itu semakin terbuka

melalui UU Nomor 32 tahun

2004.

Rekomendasi

1. Peningkatan Kapasitas tata

kepemimpinan pemerintahan desa

dengan berbagai arah kebijakan.

2. Peningkatan kapasitas tata

pemerintahan desa, seperti

meningkatkan

kapasitas

Pemerintahan desa (seperti

optimaslisasi kewenangan,

penguatan

kelembagaan

pemerintahan desa, pembinaan

aparatur desa, peningkatan

efektivitas fungsi pengawasan dan

sebagainya).



79

3. Peningkatan kapasitas tata

kemasyarakatan,

seperti

peningkatan kapasitas sumber daya

manusia (SDM), kapasitas sosial

politik, ekonomi, sosial budaya dan

sebagainya.

4. Pelimpahan kewenangan desa tidak

hanya kewenangan melekat

(atributif) yang mengatur dan

mengrus kepentingan masyarakat

setempat, tetapi kewenangan asalusul

berupa mengelola asset desa.

5. Ada tiga model yang bisa

dikembangkan oleh pemerintah

kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

Institusi adat dimasukkan kedalam

struktur pemerintahan desa, institusi

adat dan birokrasi dipisahkan

berdasarkan kewenangan yang

bersifat hirarkis, lembaga adat dan

birokrasi desa secara terpisah

memiliki kewenangan sendiri dan

tidak dihubungkan secara

organisatoris. Masing-masing model

memiliki plus minus. Dalam hal ini

model ketiga yaitu lembaga adat dan

birokrasi secara terpisah dan

memiliki kewenangan sendiri dan

tidak dihubungkan secara

organisatoris bisa diakomodir

dengan catatan memperkuat

infrastruktur cultural masyarakat

dan fungsionalisasi dari institusi

cultural yang terdapat dalam

masyarakat serta keharmonisan

hubungan antara lembaga adat

dengan pemerintahan desa.

6. Kedepan yang perlu lebih

ditingkatkan dalam pola hubungan

desa dengan kecamatan adalah:

• Perlu ada kejelasan hubungan

dalam bentuk aturan normative

(Perda) antara kecamatan

dengan desa oleh Pemerintah

kabupaten serta kewenangan apa

saja yang dilakukan oleh desa,

supaya tidak terjadi tumpang

tindih dengan kewenangan

kecamatan.

• Perlu lagi intensifitas pembinaan

terhadap desa dari pihak

kecamatan sesuai dengan ruang

lingkup pola hubungan yang

dimaksud. Dalam peraturan

perundang-undangan maupun

peraturan pemerintah.

7. Sebagai catatan “Tim Kajian”,

alternatif dan perspektif peralihan ke

“Sistem pemerintahan adat, bukan

berarti melakukan perombakan

tatanan sistem pemerintahan yang

ada diserahkan kepada adat, akan

tetapi membangun suatu sistem

yang sinerji antara Kelembagaan

formal dengan institusi adat,

sehingga konsep Tigo tali sapilin

sebagai suatu kekuatan yang berakar

dari budaya masyarakat bisa hidup

kembali dalam berbagai aspek

dimasyarakat.

8. Untuk mengimplementasikan itu

semua, perlu kemauan politik dan

keseriusan, terutama dari

pemerintah kabupaten, Dewan

Perwakilan rakyat Daerah dengan

dukungan semua komponen elemen

masyarakat, termasuk lembaga adat

dan unsur terkait dan diperlukan

paying hokum dalam bentuk

Peratutan Daerah (Perda) sebagai

kekuatan hukum.

9. Harus diakui adat sebagai satu

diantara sistem nilai masyarakat dan

lemabaga adat sebagai suatu sistem

sosial, adalah kekayaan budaya

yang tidak ternilai maknanya. Oleh

karena itu kedepan diperlukan

penguatan (capacity building)

lembaga adat.

Khusus desa yang berada dalam

ibukota kecamatan, yang belum

dimekarkan menjadi kelurahan, perlu

pertimbangan yang matang untuk

perubahan status keotonomiannya, baik



80

dari sisi pemerintahan desa dan

masyarakatnya maupun komitmen

Pemerintah kabupaten, mengingat

perubahan perturan perundangundangan

yang sering berubah.

1. Pertimbangan diatas didasari, kalau

memang adanya wacana untuk

kembali kesistem pemerintahan

kenegerian yang berakar dari kultur

budaya masyarakat kuantan

singingi, seperti masa lalu.

2. Pemerintahan kabupaten, kecamatan

maupun pemerintahan desa itu

sendiri perlu mensosialisasikan

kepada masyarakat perlu tidaknya

akselerasi perubahan status desa

tersebut (manfaat dan kerugiannya).

DAFTAR RUJUKAN

Coralin Bryant & White Louise, 1987,

Manajemen Pembanguna untuk

Negara Berkembang, Jakarta :

LP3ES

Eko, Sutoro, 2006, Mempertegas Posisi

Politik dan Kewenangan Desa,

Forum

Penembangan

Pembaharuan Desa (FPPD) dan

Democraic Reform Support

Program (DRSP) USAID, Jakarta

3 – 4 Juli 2006

Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel, 2004,

Reclaiming Development: An

Alternatif Economic Policy

Manual, Zed Books, London

Kompas, 11 Juni 2004

Maschab, Mashuri 1992, Pemerintahan

Desa di Indonesia, PAU Studi

Ilmu Sosial, Yogyakarta.

Pratikno, 2003, Desentralisasi, Pilihan

yang tidak pernah Final, Program

Studi Ilmu Politik UGM,

Yogyakarta.

Rondinelli, Dennis A and Cheema,

Shabir G, 1998, Implementing

Decentralixation Polecies, An

Introduction, Sage Publikation,

Beverly Hills, California.

Yunus, Yasril, 2005, Pemerintahan

Nagari Di Era Orde Baru

Persepsi Aparatur Pemerintah

dan Masyarakat Terhadap

Pemerintahan Nagari dan

Otoritas Tradisonal Minangkabau

Dalam Kaitannya dengan Prospek

Otonomi Daerah di Sumtera

Barat, Tesis, Pascasarjana

Universitas Brawijaya, Malang.

Soemardjan, Selo, Otonomi Desa Adat,

Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 2000

Samad, R Syofyan, Konvergensi Antara

Institusi Adat dan Birokrasi dalam

Struktur Pemerintahan,

Pekanbaru, 2000

Hamidy, UU, Masyarakat Adat

Kuantan Singing, UIR Press,

2000.

Pedoman Pemutakhiran Adat Kuantan

Singingi, Badan Pemutakhiran

Adat (BPA) Kuantan Singingi,

2000

Lauer, Robert, H.Perspektif Perubahan

Sosial, Bina Aksara, Jakarta,

1989.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979,

tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

Perturan Pemerintah nomor 72 tahun

2005 tentang Desa

Perturan Pemerintah nomor 73 tahun

2005 tentang Kelurahan



81

PETUNJUK BAGI PENULIS

Macam dan Isi Artikel

Artikel yang dipublikasi Jurnal

Kebijakan Publik (JKP) meliputi hasil

penelitian tentang masalah kebijakan

administrasi publik, baik pada lembagalembaga

pemerintah , swasta atau

masyarakat. Artikel yang dimuat

merupakan artikel hasil penelitian yang

belum pernah diterbitkan dalam media

cetak lain.

Artikel diketik 1 spasi dalam bahasa

Indonesia atau bahasa Inggris dengan

ukuran kertas kuarto dengan jumlah

minimal 10 halaman dan maksimal 20

halaman dalam bentuk hard and soft

copy sebanyak 2 eksamplar. Naskah

(file) yang dibuat dalam bentuk soft copy

dimasukan dalam program Microsoft

word dilengkapi dengan nama penulis,

judul artikel, alamat lembaga, kode pos,

telepon dan fax. Naskah dapat dikirim

lewat internet atau via pos sesuai dengan

alamat publikasi Jurnal Kebijakan

Publik (JKP). Naskah dikirim paling

lambat 1 bulan sebelum penerbitan,

yaitu bulan maret dan oktober pada

setiap tahunnya.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha :

Laboraturium Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fisip Unri Kampus

Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru. Telp/Fax : (0761) 63277 E-

mail : jkp_ana@yahoo.co.id

Format

• Judul. Maksimal 14 kata dalam

bahasa Indonesia atau 10 kata dalam

bahasa Inggris, lugas dan menarik.

• Nama Penulis. Lengkapi dengan

nama dan alamat lembaga tempat

kegiatan penelitian, kode pos,

telp/fax yang digunakan untuk

korespondensi dengan penulis.

• Abstrak. Merupakan miniatur isi

keseluruhan tulisan meliputi latar

belakang, masalah, tujuan, metode,

hasil dan simpulan. Ditulis dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

• Key Words. Memuat konsep yang

terkandung dalam artikel, ditulis

dalam bahasa Indonesia dan bahasa

Inggris terdiri dari 3 – 5 konsep.

• Pendahuluan. Memuat latar

belakang, masalah penelitian, tujuan

penelitian dan landasan teori

penelitian yang dapat mendukung

pemecahan masalah dan tujuan

penelitian, dimana penulisannya

tidak mencantumkan sub judul.

• Metode. Menjelaskan bagaimana

prosedur penelitian dilakukan

meliputi : disaian penelitian,

populasi, sampel, instrumen, skala

pengukuran dan analisas data.

• Hasil. Memuat pembahasan dari

hasil penelitian yang dilengkapi

dengan ilustrasi (grafik, tabel,

gambar dan foto). Selain itu hasil ini

merupakan penjelasan dan analisa

yang mengkaitkan dengan konsep

dasar dan membandingkan dengan

hasil penelitian orang lain yang

relevan.

• Simpulan. Ditulis dalam bentuk

essay yang memuat asensi dari hasil

penelitian dan bukan rangkuman.

• Daftar Rujukan. Daftar rujukan

diharapkan 70 % bersumber dari

pustaka primer (jurnal, hasil

penelitian, skripsi, tesis dan

desertasi) dan 30 % bersumber dari

pustaka sekunder (buku dan

makalah). Ditulis diurutkan

berdasarkan alpabet dengan tahun

terbitan 10 tahun terakhir.



82

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?