Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

More documents

Recommendations

Info

*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi 69 pemerintahan senagaimana juga fungsifungsi tersebut dilakukan oleh pemerintah diatasnya. Rekonmendasi yang dapat di berikan terhadap pengutan kelembagaan desa sesuai dengan pengkajian lapangan yaitu perlu dilakukan pengisian jabatan kelembagaan desa tersebut dengan melakukan rekrutmen dengan selektif diman harus di pilih oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan yang relevan dengan persoalan-persoalan pemerintah. Namun dalam perkembangannya, Chester I. Barnard menyarankan bahwa dalam membahas kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu di terima oleh yang menjalankan (“whether orders are accepted by those mho receive them”). Biasanya desa hanya melaksanakan kewenangan melekat seperti pembuatan KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Sedangkan kewenagan asal usul seperti mengolola aset desa kurang optimal, termasuk kurangnyapengelolaan pasar desa dan asset lain-lain yang bisa menjadi sumber pendapatan desa. Selain itu, ada suatu jenis kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, yakni kewenangan dalam tugas pembantuan (delegasi) yang di berikan oleh pemerintah dan pembanguna yang di berikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di bidang pemeritahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah. Tugas pembantuan di sertai dengan dana, personil dan fasilitas. Desa berhak menolak tugas pembantuan jika tidak di sertai dengan dana, personil dan fasilitas. Sebagai konsekuensi dari keberagaman desa berdasarkan optional village maka kewenangan desa pun disesuaikan dengan desa yang dipilih : Pilihan Model Desa Integrated Desa Koeksistensi Tabel 1 Kewenangan Desa Kewenangan - Kewenangan asal-usul - Kewenangan Atributif - Tugas Pembantuan - Kewenangan atributif - Tugas pembantuan Desa integrated memiliki tiga kewenangan, sedangkan Desa koekstensi dengan masyarakat adat, kewenangan asal usul menjadi kewenangan masyarakat adat. Desa mendapat dana operasional desa sebesar Rp 12.000.000,- per tahun yan dialokasikan secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu juga ada ADD (Alokasi Dana Desa ) Rp 50.000.000,- per tahun, tetapi pembagian dana tersebut dianggap belum proporsional menurut kebutuhan desa. Ada lagi dana yang dapat diperoleh desa berupa dana bergulir berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkannya sehingga ada kompetisi dari desa-desa. Sebagaiman dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi
*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi 70 mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998 : 139). Pemerintahan sebagai pelayan masyarakat (publik service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selaian bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN (1990 : 35) dikatakan bahwa: Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Adanya perubahan dari desa menjadi kelurahan menuntut adanya penyesuaian perangkat dari perangkat desa menjadi perangkat kelurahan karena dalam kedua sistem pemerintahan itu walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda. Satu masalah yang dapat muncul dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah kurang mampunya perangkat kelurahan yang baru untuk melayani masyarakat dengan baik. Padahal adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan membawa konsekuensi adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Widodo (2001 : 75), pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih professional, efektif, efesien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive dan adatif. Pelayanan publik yang professional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persayaratan pelayanan baik secara teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Keterbukaan, mengandung arti semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta ataupun tidak. Efesiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi yang dilayani. Adatif mengandung arti cepat menyesuaikan tuntutan apa yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitarnya.
Page 2 and 3:
Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret
Page 4 and 5:
*Analisis Partisipatif Pembangunan
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
*Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23: *Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 28 and 29: Analisis Pelaksanaan Program Jamina
Page 30 and 31: *Analisis Pelaksanaan Program Jamin
Page 38 and 39: Implementasi Pola Perencanaan Komun
Page 40 and 41: *Implementasi Pola Perencanaan Komu
Page 50 and 51: Implementasi Program Penanggulangan
Page 60 and 61: Strategi Peningkatan Pendapatan Asl
Page 70 and 71: Pengkajian Penataan Administrasi Pe
Page 74 and 75: *Pengkajian Penataan Administrasi P
show all

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?