ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNAL
ILMU HUKUM
I
Jurnal
ILMU
HUKUM
JURNAL ILMU HUKUM (JIH) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Riau dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. JIH memiliki visi menjadi jurnal
ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum serta harmonisasi hukum positif Indonesia.
Redaksi JIH menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas dan resensi buku yang sesuai
dengan visi JIH. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 sampai 20 halaman kertas A4 dengan spasi ganda.
Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. ALAMAT REDAKSI: LABORATORIUM HUKUM, Fakultas
hukum Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru. Telp 0761-22539, Email:
jurnalilmuhukum@gmail.com, jurnalilmuhukum@yahoo.com.
PENANGGUNG JAWAB
Firdaus
KETUA PENYUNTING
Erdianto
WAKIL KETUA PENYUNTING
Erdiansyah
PENYUNTING PELAKSANA
Rahmad Hendra
Emilda Firdaus
Mukhlis R
Widia Edorita
STAF PELAKSANA
Editor : Davit Rahmadan
Keuangan & Distribusi : Rezmia Febrina
DESAIN & LAYOUT
T. Andi Rinaldi
PERCETAKAN
Alaf Riau, Hp. 08127679365

VOLUME
2 No. 2 Februari 2012
II
D A F T A R I S I
HUKUM PERDATA/BISNIS
HALAMAN 123
HALAMAN 135
HALAMAN 147
HALAMAN 155
HALAMAN 166
HALAMAN 179
HALAMAN 188
Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya
Sunarmi Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan
Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah
Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional
Hayatul Ismi Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 21 Perum Pandau Permai Pekanbaru
Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi
Mardalena Hanifah Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru
Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender
Maryati Bachtiar Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru
Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
Tengku Erwinsyahbana Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja
No. K-281 Medan
Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam
Implementasi Undang-undang Penanaman Modal
Ramlan Jalan Subur I No. 14 Sari Reji Kec. Medan Polonia-Medan
Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya
Mempergunakan Identitas Palsu
Rahmad Hendra Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru
HALAMAN 201 Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5
Tahun 1960
Ulfia Hasanah Jalan Garuda Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru
HALAMAN 213
HALAMAN 228
Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi
Riska Fitriani Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru
Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Atas Tanah yang Berada di Atas Hak
Pengelolaan Pelabuhan
Lovelly Dwina Dahen Perum. Palm Regency Blok C No.7 Panam-Pekanbaru

JURNAL
ILMU HUKUM
III
PENGANTAR REDAKSI
Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, karena Jurnal Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi Keempat atau Volume 2 No. 2 bulan
Februari 2012 berhasil diterbitkan pada waktunya. Hal tersebut tidak terlepas
dari kebijakan Pimpinan Fakultas Universitas Riau yang mewajibkan setiap dosen
yang melakukan penelitian dengan dana dari Fakultas untuk menyerahkan hasil
penelitian dalam bentuk artikel ilmiah kepada Redaksi. Dengan kebijakan tersebut,
Redaksi tidak akan mengalami hambatan dalam hal ketersediaan artikel yang
akan diterbitkan, bahkan proses seleksi terhadap artikel yang masuk akan
berlangsung ketat.
Seperti edisi ketiga, maka di edisi keempat ini Redaksi mengalokasikan minimal
40 % artikel yang masuk dari luar lingkungan FH UR. Untuk edisi ini artikel dari
luar FH UR berasal dari Sunarmi (Guru Besar FH USU), Tengku Erwisyahbana
(UMSU), Ramlan (UMSU), dan Lovelly Dwina Dahen (UIN Suska Riau).
Adapun thema yang diangkat untuk jurnal edisi kali ini adalah Hukum Perdata/
Bisnis. Tulisan yang diangkat sebagai tulisan pembuka adalah makalah yang ditulis
Sunarmi dengan judul Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya,
dan diikuti secara berturut-turut oleh Hayatul Ismi dengan Pengakuan dan
Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya
Pembaharuan Hukum Nasional, Hj. Mardalena Hanifah dengan judul Arah
Kebijakan Politik Hukum Ekonomi, dan Maryati Bachtiar dengan judul Hukum
Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Berikutnya
adalah artikel dari Tengku Erwinsyahbana dengan judul Sistem Hukum
Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Ramlan, dengan
judul Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah Dengan
Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-undang Penanaman Modal
di Indonesia, Rahmad Hendra dengan judul Tanggungjawab Notaris Terhadap
Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota
Pekanbaru. Dan Ulfia Hasanah dengan judul Status Kepemilikan Tanah Hasil
Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
Sebagai penutup edisi ini diisi dengan artikel Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan
Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak yang ditulis Riska Fitriani, dan
Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Atas Tanah yang Berada di Atas Hak
Pengelolaan Pelabuhan oleh Lovelly Dwina Dahen.

VOLUME
2 No. 2 Februari 2012
IV
Atas kontribusi menyumbangkan tulisan, Redaksi mengucapkan terimakasih
atas mereka yang telah sudi menyumbangkan tulisan untuk edisi kedua ini.
Redaksi juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya
kepada para mitra bestari yang telah berkenan mensortir makalah yang dimuat
pada edisi ini, dan juga pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau atas segala
dukungan fasilitas dan dana hingga jurnal ini dapat diterbitkan.
Akhir kata, dengan terbitnya Jurnal Ilmiah ini hendaknya sajian yang disuguhkan
kepada pembaca menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Pekanbaru, Februari 2012

JURNAL
ILMU HUKUM
123
PEMEGANG POLIS ASURANSI DAN
KEDUDUKAN HUKUMNYA
SUNARMI
Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan
Abstrak
Asuransi memegang peranan penting, karena di
samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan
kerugian yang akan terjadi,
asuransi memberikan dorongan yang besar
sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.
Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan
hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang
terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh
pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran
ganti kerugian ketika evenement terjadi.
Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh
perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan
masyarakat itu sendiri, selain juga karena
faktor agen asuransi.
Abstract
Insurance plays an important role, because in addition
to providing protection against the possibilities of
losses that will happen, insurance gives a huge boost
to the development of other economies. Unfortunately
in practice guarantees legal protection of insurance
policyholders are less protected. The problems experienced
by the policyholder is always the difficulty
of obtaining payment of compensation when evenement
happen. The reason why the policy is not paid
by insurance companies is due to a lack of knowledge
of the community itself, but also because of the
insurance agent.
Kata kunci: Asuransi, polis, tertanggung.
A. Pendahuluan
Kurun waktu 1998–2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi
dibanding negara-negara maju yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan suku bunga yang relatif rendah. Bahkan khusus untuk Indonesia, industri asuransi
pada 2012 mendatang diprediksi akan mengalami pertumbuhan sekitar 25% hingga 30%.
Kondisi ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan asuransi untuk berlomba-lomba
menawarkan berbagai produk terbaru yang diharapkan menjadi salah satu sarana investasi
jangka panjang. Perkawinan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan
trend inovasi produk-produk asuransi. Perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan
dalam menawarkan produk tersebut sehingga muncul bancassurance.
Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi.
Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh
pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement
terjadi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri
dalam perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti
kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga yang menimpa objek asuransi.
Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting,
karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan
kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah
perkembangan ekonomi lainnya.
Asuransi telah menjadi bagian yang ensensial dari setiap perusahaan. Investment
banker misalnya, akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu

SUNARMI
VOLUME 124
2 No. 2 Februari 2012
apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian,
perusahaan-perusahaan asuransi yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan
kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai
peranan yang tidak kecil.
Saat ini perkembangan asuransi menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai
macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi
kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur
tabungan seperti asuransi jiwa unit link.
Kurun waktu 1998–2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi dibanding
negara-negara maju. Menurut laporan Swiss Re Economic Research and
Consulting, pada periode itu, pertumbuhan premi asuransi jiwa rata-rata 10,2 % setiap
tahun. Negara maju hanya tumbuh 2,6 %. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk
Indonesia mencatat pertumbuhan premi yang cukup signifikan didorong oleh peningkatan
perumbuhan ekonomi dan suku bunga yang relatif rendah. Salah satu faktor pemicu
pertumbuhan industri asuransi Asia, adalah masih rendahnya penetrasi polis asuransi
dibanding negara maju, kesadaran akan proteksi terhadap perusahaan maupun keluarga
sudah mature. Terjadi akumulasi dana yang cukup besar pada asuransi jiwa dan dana
pensiun. 1
Tampaknya industri asuransi tidak mau ketinggalan dengan lembaga finansial lainnya.
Perusahaan-perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai porduk terbaru.
Asuransi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang. Perkawinan
antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan tren inovasi produk-produk
asuransi. Kini asuransi mulai dilirik kaum berduit sebagai salah satu bentuk investasi
yang menjanjikan plus proteksi atas risiko kematian. Dulu orang hanya mengenal asuransi
jiwa dan asuransi ganti kerugian. Dana pendidikan anak, dana pensiun dan kebutuhan
jangka panjang lain dapat disiapkan melalui produk-produk asuransi. Biasanya perusahaan
asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam menawarkan produk tersebut sehingga
muncul bancassurance. Biasanya produk asuransi yang mengandung nilai investasi untuk
kebutuhan jangka panjang ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas. Karena selain
untuk jangka panjang, juga menyangkut jumlah dana yang tidak sedikit. Sarana investasi
yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian
dan jaminan dalam asuransi. Malah ada produk asuransi pendidikan anak dalam
dollar Amerika.
Terkait dengan bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas, Pasal 247 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi sebagai berikut:
Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang
mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, jiwa satu atau beberapa orang,
bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di
sungai, dan di perairan darat.
Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:
1
“Äsuransi Global Kepincut Pesona Asia”, Investor Edisi 135, 15 – 28 Nopember 2005

JURNAL
ILMU HUKUM
125
1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan
mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung.
2. Asuransi sejumlah Uang (Sommen Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan
membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan
pada suatu kerugian tertentu.
Persamaannnya adalah, bahwa kedua jenis asuransi ini merupakan persetujuan untunguntungan.
Yaitu Penanggung berjanji memenuhi prestasi keuangan apabila suatu peristiwa
terjadi. Perbedaannya, pada Asuransi Kerugian ganti rugi yang dibayarkan penanggung
sebesar kerugian yang diderita. Pada Asuransi Sejumlah uang, yang dibayarkan Penanggung
adalah sejumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya, dan tidak didasarkan kerugian yang
diderita. Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan
menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. 2
Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:
a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance busines).
Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan asuransi
(insurance company).
b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha
asuransi (Complementary insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha
penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (complementary
insurance company). 3
Usaha asuransi pada saat ini dapat dibagi ke dalam beberapa cabang yang berdiri
sendiri. Yang paling umum dari semua pembagian ini adalah antara asuransi swasta dan
asuransi pemerintah. Luasnya cakupan kegiatan asuransi cukup mempengaruhi meningkatnya
jumlah pemegang polis di Indonesia. Apalagi saat ini perusahaan-perusahaan
asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai produk-produk asuransi yang tujuannya
untuk menarik minat masyarakat berasuransi.
Maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi
sayangnya tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis
asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh
pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Padahal tujuan utama
seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri adalam perjanjian asuransi adalah
untuk menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa
objek asuransi. Pasal 246 KUHD secara tegas menentukan bahwa :
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tak tertentu.
Berdasarkan definisi tersebut terlihat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu:
1. Penanggung dan Tertanggung sebagai para pihak.
2
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi, diakses tgl 8 Maret 2007
3
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 6.

SUNARMI
VOLUME 126
2 No. 2 Februari 2012
2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung
3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
4. Ganti rugi, perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi,
namun ganti rugi hanya dikenal dalam Asuransi Kerugian. Dalam Asuransi Jiwa
tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap
sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya
saja waktunya tidak diketahui.
Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi, tanpa salah satu unsur
di atas tidak dapat disebut sebagai Perjanjian Asuransi. Salah satu unsur penting dalam
peristiwa asuransi dalam Pasal 246 KUHDagang adalah ganti kerugian yang objeknya
adalah harta kekayaan. 4
Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang
diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat
ditentukan semula akan terjadi atau tidak. 5 Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting
dalam asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis asuransi
mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Pemegang polis asuransi mengalami kesulitan
ketika akan mengajukan klaim ganti kerugian. Perusahaan asuransi selaku penanggung
selalu mengajukan berbagai macam alasan sebagai dasar untuk tidak membayar klaim
ganti kerugian yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi salah satu sebab
mengapa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi.
B. Sulitnya Pembayaran Klaim Ganti Kerugian
Salah satu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah
karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen
asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan dari catatan YLKI, pengaduan
itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak
memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya. 6 Banyak
masyarakat lebih mempercayai omongan agen daripada fakta tertulis hitam di atas putih.
Semestinya konsumen lebih mempercayai apa yang tertulis di atas kertas. Bila perlu melakukan
konfirmasi ke perusahaan apakah brosur yang diberikan agen itu benar. Kenyataan
bahwa ujung tombak penetrasi asuransi berada di agen membuat regulator dan
asosiasi perlu melakukan berbagai pembenahan. Misalnya dengan mengharuskan agen
memiliki lisensi atau sertifikasi keagenan. Ini merupakan salah satu cara menyaring agen
agar tidak serampangan.
Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan
di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat
banyak ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima.
7 Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi,
4
Ibid, hlm.9.
5
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1981, hlm. 4.
6
“Bila janji tidak ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006.
7
Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006.

JURNAL
ILMU HUKUM
127
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 8
Ketika terjadi komplain dari konsumen asuransi, apakah karena terjadi misseling,
misrepresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen, maka perusahaan asuransi harus
bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada konsumen, selama memang dibuktikan
konsumen telah melakukan pembayaran resmi. Namun perusahaan asuransi juga
tidak bisa selalu dipersalahkan karena yang dipercayai adalah apa yang dinyatakan dalam
Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
Dalam parkteknya ada nasabah yang misalnya pernah mengidap penyakit tertentu,
atau pernah menjalani opname, tapi tidak disebutkan dalam SPAJ. Sehingga ketika terjadi
klaim, dan perusahaan asuransi melakukan investigasi ternyata berbeda dengan apa yang
tertera di SPAJ, maka dia tidak mendapat klaim. Karena asuransi itu menganut asas itikad
baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan asuransi percaya.
Kadang karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan, maka kadangkala nasabah yang
justru melakukan penipuan.
Terjadinya kesulitan perusahaan membayarkan kewajibannya bisa terjadi karena
kesalahan dalam menghitung cadangan. Kesalahan ini ibarat bola salju yang makin lama
makin besar. Akibatnya kewajiban perusahaan menjadi lebih besar dari aset yang dimiliki.
Regulator mengalami kesulitan untuk bersikap karena menjadi dilematis. Kalau bertindak
tegas nasib karyawan dan pemegang polis dikhawatirkan makin terlantar. Persoalannya,
di industri asuransi belum ada lembaga penjamin polis seperti di perbankan yang sudah
memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika perusahaan asuransi ditutup, tidak
akan ada dana untuk mengganti hak-hak pemegang polis. Kesempatan yang diberikan
egulator terhadap pemegang saham perusahaan asuransi yang bermasalah benar-benar
bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja. 9
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya mengembalikan dana nasabah di bank yang
tutup dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan. Selain tiga bentuk simpanan itu, LPS
tidak memberikan pengembalian dana nasabah yang disimpan di bank yang banknya tutup
atau bankrut. Bentuk simpanan lain yaitu reksadana, obligasi dan asuransi tidak termasuk
LPS. LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang
dicabut izin usahanya. LPS akan menentukan simpanan yang layak bayar setelah melalui
proses verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. 10
Selain itu yang menjadi salah satu kelemahan yang merugikan kepentingan pemegang
polis adalah bahwa isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga
sangat teknis dan spesifik dimana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis
asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian
juga kurang memahami isi kontrak. 11 Perlu diketahui bahwa salah satu asas yang sangat
penting dalam hukum perikatan di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini
menjiwai semua perjanjian yang dilakukan termasuk perjanjian dalam polis asuransi yang
8
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.aspid=3250, diakses tgl 8 Maret 2007)
9
Investor Edisi 132, 27 September– 10 Oktober 2005
10
“LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006
11
“Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”, Kompas, 24 Juni 2004.

SUNARMI
VOLUME 128
2 No. 2 Februari 2012
harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang diatur
dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya memberikan
kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang
disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian
sengketa bilamana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Selain
itu kontrak asuransi harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggung, bagaimana
hak dan kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya apabila tertanggung
melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Untuk dapat memahami polis atau
kontrak, perlu dimengerti perjanjian pertanggungan dari polis asuransi itu sendiri. Oleh
karena itu, ada baiknya diberi penjelasan perihal perjanjian asuransi ini. Dari kalimat
permulaan sudah jelas bahwa ada dua hal yang penting dari polis ini adalah pembayaran
premi tertentu dan disetujuinya pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan selanjutnya. Kelalaian
membayar premi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut berarti melalaikan
kewajiban dan dapat menyebabkan tidak berlakunya polis atau kontrak itu jika sampai
perusahaan asuransi memberitahukan pembatalannya. 12
Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan
penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan.
Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri
atas:
1. Schedule (ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh
tertanggung
2. Judul Polis
3. Pembukaan
4. Penjaminan (operative clause)
5. Pengecualian
6. Tanda tangan pihak penanggung
7. Uraian
Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada
dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung
meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui
secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim. 13
Mengingat sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian maka tertanggung sebelum
membeli polis asuransi harus hati-hati. Mengonsumsi asuransi jangan hanya diukur dari
rendahnya premi, adanya hubungan pertemanan, perusahaan asuransi yang selalu muncul
di iklan. Mengukur kinerja perusahaan asuransi adalah sesuatu yang sulit karena banyak
faktor tehnis yang harus diukur. Untuk memilih produk dan perusahaan asuransi yang
baik, dapat diminta jasa konsultan asuransi atau menggunakan jasa broker asuransi.
Meskipun broker asuransi tiak menanggung risiko atas klaim asuransi, sesuai dengan
ketentuan peraturan/ketentuan perundang-undangan, maka broker asuransi tetap
12
A. Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 42.
13
http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.

JURNAL
ILMU HUKUM
129
memiliki potential liability atas penempatan asuransi yang dilakukannya kepada perusahaan
asuransi.
Apabila broker asuransi melakukan kesalahan dalam proses penutupan asuransi dan
karena kesalahannya klaim asuransi yang diderita tertanggung ditolak oleh perusahaan
asuransi, maka peraturan/undang-undang yang ada mengatakan broker asuransi harus
bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita tertanggung.
Permasalahan lain yang turut menyebabkan sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian
adalah terjadinya perubahan terhadap polis asuransi. Apabila obyek yang diasuransikan
atau alamat tertanggung mengalami perubahan selama masa berlakunya polis
sehingga terjadi, misalnya perubahan fungsi/okupasi, nilai atau kepemilikan, tertanggung
wajib memberitahukan hal ini kepada pihak asuransi. Hal ini akan sangat membantu
seandainya terjadi klaim.
a. Perubahan risiko. Fungsi/okupasi obyek pertanggungan berubah, misalnya dari
rumah tinggal menjadi gudang, atau dari mobil pribadi menjadi mobil sewaan.
b. Perubahan nilai. Nilai obyek pertanggungan telah berubah, dan tertanggung ingin
mendapatkan penggantian yang sesuai jika terjadi klaim.
c. Pindah tempat dan pindah tangan
1) Pindah tempat, maksudnya: Jika obyek pertanggungan mengalami perpindahan
lokasi.
2) Pindah tangan, maksudnya: Pertanggungan akan batal jika barang yang diasuransikan
pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan atau karena
tertanggung meninggal dunia. Kecuali jika penanggung setuju akan perubahan
tersebut.
Perubahan-perubahan tersebut akan dicatatkan pada lembaran kertas yang disebut
dengan endorsemen. Endorsemen lazim digunakan karena menerbitkan suatu polis baru
untuk menampung perubahan tersebut akan memakan biaya dan waktu.
C. Tidak Diterapkannya Prinsip-Prinsip Asuransi
Faktor penyebab lain yang menyebabkan tidak dibayarkannya klaim asuransi adalah
tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip
asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat
tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest,
prinsip utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, dan prinsip kontribusi
dan subrogasi.
Prinsip insurable interest (prinsip kepetingan yang dapat diasuransikan) mensyaratkan
adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat
batalnya perjanjian asuransi apabila tidak dipenuhi. 14 Penanggung tidak diwajibkan untuk
membayar ganti kerugian apabila asuransi itu diadakan tanpa adanya kepentingan dari si
tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam
Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan:
14
M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 55.

SUNARMI
VOLUME 130
2 No. 2 Februari 2012
Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila
seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya
pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan
itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.
Harus ada insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah
sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat
insurable interest pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap
tidak sah (void). Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan
ahli waris apakah sesuai atau tidak. 15
Prinsip Utmost Good Faith (UGF) menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan
semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan,
baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun
dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Dasar hukum prinsip
ini dapat dilihat dalam Pasal 251, 252, 276, 277 KUH Dagang. Sangat sering terjadi kesalah
pahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. UGF seolah-olah hanya menjadi
kewajiban si tertanggung, dimana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baik
kepada penanggung.
Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik
(breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan
asuransi. Dalam banyak kasus, seringkali niat baik tertanggung untuk melakukan
sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan
itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain tertanggung tidak mengetahui bahwa niat
baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi grey area timbulnya
konflik dari tuntutan ganti kerugian.
Dalam asuransi dikenal istilah cintra proferentem of rule. Artinya, apabila ada kalimat
dalam kontrak yang menimbulkan keragu-raguan atas definisinya (ambiguity), maka yang
bertanggung jawab adalah pihak yang membuat kontrak. Karena kontrak asuransi dibuat
oleh perusahaan asuransi, maka akibat ambiguity perusahaan asuransi harus menjadi
pihak yang bersalah dan yang bertanggung jawab.
Prinsip indemnity (Prinsip keseimbangan) yang mengandung arti bahwa penggantian
kerugian dari si penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh
diderita oleh tertanggung. Prinsip ini tidak dimuat secara tegas dalam KUH Dagang tetapi
terkandung dalam beberapa pasal seperti Pasal 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278,
280, 284 KUH Dagang.
Prinsip proximate cause yang diartikan sebagai sebab dari kerugian itu adalah
peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat pada
kerugian itu. Prinsip proximate cause ini merupakan sebagian dari prinsip sebab akibat
(causaliteit principle) yang menentukan bahwa timbulnya kewajiban penanggung untuk
mengganti kerugiaan kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya
kerugian itu disebutkan dalam polis. Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya
kerugian dalam perjanjian asuransi yaitu:
15
http://www.danamas.com/asuransi/edulifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.

JURNAL
ILMU HUKUM
131
a. Causa Proxima
b. Tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sine qua non terhadap kerugian
c. Causa Remota bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah
peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran
yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan bahwa dipandang sebagai sebab
yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran
pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.
Prinsip kontribusi yang muncul dalam asuransi berganda (double insurance) yaitu
bila polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung
memberikan kontribusi menurut imbangan jumlah yang sudah mereka tandatangani dalam
polis asuransi, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.
Prinsip subrogasi yaitu prinsip yang didasarkan pada Pasal 284 KUHDagang yang
menentukan :
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan,
menggantikan kedudukan si tertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan timbulnya kerugian
tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan
yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga.
Prinsip subrogasi ini didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian
penggantian kerugian yang didasarkan asas indemniteit. Oleh karena itu pembentuk
Undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam Pasal 284
KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan,
mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang
ketiga mengenai kerugian itu. Dan selanjutnya dalam anak kalimat ditentukan bahwa
tertanggung bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan
hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga. 16
Tidak dijalankannya prinsip-prinsip asuransi di atas turut menyebabkan sulitnya
pembayaran ganti kerugian terhadap pemegang polis asuransi. Dalam rangka mencegah
permasalahan di atas pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 412/
KMK 06.2003 tentang Test Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test), bagi
pemegang saham, komisaris, dan direksi usaha perasuransian.
Dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 412/KMK 06.2003 tentang Test
Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test), bagi pemegang saham, komisaris, dan
direksi usaha perasuransian maka ada 2 aspek yang akan dinilai, yaitu kompetensi dan
integritas. Adanya Test Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) diharapkan
organ perusahaan asuransi dapat mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip fiduciary
duties yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang
polis asuransi. Apalagi saat ini banya produk-produk asuransi yang selain memberikan
ganti kerugian jika terjadi risiko juga sekaligus menawarkan investasi bagi pemegang polis
16
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 75.

SUNARMI
VOLUME 132
2 No. 2 Februari 2012
seperti asuransi unit link. Namun seperti produk asuransi yang lain kadangkala asuransi
jenis ini juga merugikan nasabahnya disebabkan kurangnya pengetahuan pemegang polis.
Asuransi yang menunjukkan perkembangan yang signifikan adalah asuransi unit link.
Unit link adalah turunan produk asuransi yang memberikan manfaat investasi kepada
pemegang polisnya. Ini terjadi karena penerbit unit link juga menginvestasikan sebagian
uang premi asuransi ke berbagai instrumen investasi seperti obligasi. Jenis asuransi ini
banyak diminati masyarakat disebabkan banyaknya keuntungan yang akan di dapat
nasabah. Nasabah juga dapat menggelembungkan dananya alias berinvestasi melalui
produk tersebut. Selain perlindungan diri, keuntungan yang bisa di dapat dari produk ini,
yaitu bisa untuk pengembangan dana. Ada berbagai variant instrument investasi yang
bisa dipilih nasabah, seperti cash fund rupiah, fixed income fund rupiah, balance fund
rupiah, dan managed fund US dollar. Selain itu, nasabah dapat menambah cakupan
perlindungan asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
Namun para pemegang polis asuransi baru bisa menikmati laba dari hasil investasinya
dalam jangka menengah ( 3 – 5 tahun) dan jangka panjang (diatas 5 tahun). Kalau mau
investasi untuk satu tahun dan langsung mau diambil, sangat tidak disarankan untuk
ambil unit link. Jika pemegang polis nekat menarik dananya sebelum jangka waktu itu,
perusahaan asuransi biasanya akan mengenakan penalti (surrender penalty) yang lumayan
besar. Surrende penalty baru hilang setelah 5 tahun. Penalti itu berturut-turut mulai
dari tahun pertama 6 %, kemudian tahun berikutnya 5 %, 4 %, 3 % dan 2 %. Cuma dalam
kondisi darurat, perusahaan-perusahaan asuransi tu biasanya juga menawarkan skema
untuk melakukan perpindahan. Biasanya si agen penjual akan menawari nasabahnya
melakukan switching (perpindahan dana) untuk menjaga kemungkinan kerugian yang
lebih besar. Sebelum membeli sebuah produk unit link, sebaiknya ditanyakan seluk beluk
produk itu secara detil. Soalnya, varian produk unit link sangat banyak.
Menyangkut penyetoran premi, misalnya ada yang menentukan cukup sekali setor,
ada pula yang menerapkan sistem setoran bertahap. Jenis asuransi yang diberikan juga,
tidak melulu asuransi jiwa. Portofolio investasinya juga sudah pasti tidak sama. Harus
juga ditanyakan cara membaca hasil kinerja unit link yang diumumkan di koran-koran.
Pasalnya, para manajer investasi memang melaporkan perkembangan investasi mereka
dalam bentuk harga unit link perunit – mirip nilai aktiva bersih (NAB) perunit reksadana.
Tapi pengumumnya tidak standar. Ada yang mengumumkan harga perunit secara berkala
mingguan, harian atau dua kali dalam seminggu.
Metode pelaporan yang berbeda-beda ini membuat kita kebingungan pada saat ingin
membandingkan hasil investasi unti link yang satu dengan yang lain. Tak ada salahnya
menanyakan juga metode penghitungan investasinya jika dana pemegang polis diinvestasikan
di obligasi. Pasalnya, pengelolaan portofoplio investasi unit link tidak setransparan
reksadana. Akibatnya, tidak ada yang bisa menjamin penilaian portofolio
obligasi mereka sudah mencerminkan nilai pasar (market to market). Ini memang
tergantung manajer investasinya. Jadi kalau memilih produk unit link perhatikan juga
siapa manajer investasinya. Produk unit link seperti Equity Protection merupakan solusi
berinvestasi pada instrumen saham, dengan jaminan pengembalian investasi awal pada
akhir kontrak. Investasi dana dalam equity protection ini akan ditempatkan dalam instru-

JURNAL
ILMU HUKUM
133
men saham melalui Manulife Dana Ekuitas yang akan dikelola oleh Manajer investasi
Manulife Aset Manajemen Indonesia.
Pemegang polis selaku konsumen merasa dijanjikan hasil investasi yang cukup menarik
bila membeli produk tersebut, nyatanya ketika terjadi gonjang-ganjing di pasar reksadana,
produk ini ikut terkena dampaknya, sehingga dana investasi yang dimiliki konsumen malah
turun. Konsumen kurang paham dan agen kurang menjelaskan lebih rinci risiko dari produk
tersebut. Padahal unit link itu investasi yang ada proteksinya, bukan proteksi yang
memiliki investasi. 17
D. Peran Regulator
Menghadapi permasalahan di bidang asuransi, regulator memiliki peranan penting.
Dari segi pengawasan, ada dua pendekatan yang bisa dipakai oleh regulator yaitu
compliance approach dan risk base supervisison (RBS). Bila dikaitkan dengan risiko maka
RBS bisa dilakukan untuk mengukur tingkat risiko perusahaan, ukurannya, misalnya RBC.
Juga bisa dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk terhadap perusahaan. Mesti
dicermati perusahaan-perusahaan yang banyak menerima pengaduan dari tertanggungnya
yang disebabkan dari agen atau staff internal perusahaan.
Regulator belum cukup transparan untuk misalnya mengumumkan kepada masyarakat
agar tidak membeli asuransi dari perusahaan X atau mengumumkan perusahaan X tidak
boleh beroperasi lagi. Semestinya ada tindak lanjut setelah pencabutan izin, apa yang
mesti dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.
Perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan memang diberi kesempatan untuk
memperbaiki kondisi perusahaannya. Bahkan regulator pun mencoba membantu menjembatani
persoalan masing-masing perusahaan. Namun memang tidak mudah mencari
investor bagi perusahaan yang kondisinya sedang sekarat. Untuk itu keberadaan Biro
Mediasi diharapkan bisa menjembatani persoalan antara nasabah dan perusahaan.
E. Penutup
Beradasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis,
kedudukan hukum pemegang polis asuransi adalah orang yang merupakan tertanggung
yang berhak menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
Perjanjian dalam polis asuransi yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan
berkontrak (freedom of contract) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana
dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak
untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan
bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bilamana atas permasalahan
yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam
melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut.
17
“Bila Janji Tidak Ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006

SUNARMI
VOLUME 134
2 No. 2 Februari 2012
Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena
kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi.
F. Daftar Pustaka
1. Buku-buku
A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1981.
2. Media Massa
Äsuransi Global Kepincut Pesona Asia”, Investor, Edisi 135, 15 – 28 Nopember 2005
“Bila janji tidak ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006
Investor Edisi 132, 27 September – 10 Oktober 2005
“Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”Kompas, 24 Juni 2004
Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006
“LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006.
3. Internet
http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.
http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi, diakses tgl 8 Maret 2007.
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.aspid=3250, diakses tgl 8 Maret 2007.

JURNAL
ILMU HUKUM
135
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK
MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM
UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL
HAYATUL ISMI
Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 21 Perum Pandau Permai Pekanbaru
Abstrak
Tanah merupakan salah satu asset negara yang
sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup
dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia
memposisikan tanah pada kedudukan yang
sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum
adat. Namun, hingga kini belum tersedia informasi
lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah
yang dicakup oleh berbagai hukum adat tersebut
dalam hal ini hak ulayat. Tulisan ini menyimpulkan
bahwa Hak Ulayat dalam tata hukum Indonesia
diakui melalui Undang-Undang Pokok Agraria
yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Dalam hal ini pengakuan
yang diberikan Negara bersifat bersyarat dan
berlapis karena pengakuan yang diberikan terhadap
masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.
Abstract
Land is represent one of very elementary asset state
of Indonesia because state and nation live and expand
above land. Society of Indonesia position land at
dimiciling very important, specially in society customary
law. But, up to now not yet been made available
by a complete information about unfolding and
boundary of region included by various customary
law of mentioned in this matter is customary right for
land rights. This handing out conclude that rights of
customary right for land in law of Indonesia confessed
by through fundamental code of agraria that is UU
No. 5 year 1960. In this case the confession given by
a state have the character of laminated and condtional
because confession given to society of customary law
and rights of its customary right for land.
Kata kunci: Tanah adat, hak ulayat, agraria.
.
A. Pendahuluan
Dalam salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah
hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Hal
ini sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny dengan Mahzab Sejarah-nya, bahwa
hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda,
bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang
sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mahzab ini diperkuat oleh Mahzab
Sociological Jurisprudence yang mengetengahkan tentang pentingnya living law. 1 Maka
dalam hal ini hukum adat yang dikenal di Indonesia merupakan pengaruh pandangan
mahzab ini. Yang dilanjutkan oleh para pemikir-pemikir Belanda yang mengemukakan
tentang teori-teori hukum adat seperti halnya Van Vollenhoven, Ter Haar, Holleman dan
lainnya.
Di Indonesia hal ini ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalan undang-undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap
1
Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, hlm. 67.

HAYATUL ISMI
VOLUME 136
2 No. 2 Februari 2012
eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implicit juga diatur dalam Pasal
28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya
pada hasil perubahan ke empat UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Oleh sebab itu Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi
dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Fakta tentang terjadinya konflik
disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga
menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa
kawasan di Indonesia. 2 Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara,
juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi
pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok,
kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya
pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lokal ke dalam tatanan
hukum nasional, sebagaimana dimaksud oleh Philips Nonnet dan Selznick, dengan
merespon prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum
nasional.
Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena
Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan
tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama
dalam peningkatan produktivitas agraria.
Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia
disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat
yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan,
perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) dengan penguasaan oleh sector bisnis, khususnya
sektor industri skala besar perkebunan,kehutanan dan pertambangan dan penguasaan
oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat.
Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bergerak di
bidang isu pengelolaan sumber daya alam yang bernama Scale-Up diperoleh data bahwa
sector perkebunan mendominasi konflik dibandingkan sector kehutanan ataupun
pertambangan. Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hakhak
masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih
terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan.
Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia,sekaligus merupakan sumber
daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), maka dalam hal ini pemerintah
dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan
penggunaan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia. Kebijakan tersebut selain
ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, yang mengatakan bahwa
2
Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas
Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. vii.

JURNAL
ILMU HUKUM
137
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa
Negara Sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat memiliki hak menguasai atas tanahtanah
yang berada di wilayah Republik Indonesia, di sebutkan pula bahwa hak menguasai
ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan
agraria. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah
seluruhnya diserahkan kepada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.
Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya
menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam
pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku
atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme indonesia serta dengan peraturan yg tercantum dalam undang-undang ini dan
dengan peraturan-peraturan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur
yang berdasarkan pada hukum agama.
Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai luhur dalam
membela kepentingan rakayat, namun pada tataran implementasi mengalami banyak
hambatan secara politik, ekonomi maupun sosial. 3 Telah banyak peraturan yang secara
hierarkhis ada di bawah undang-undang yang diterbitkan, namun belum terlihat
keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Bahkan peraturan pelaksana tentang
keagrariaan selama ini belum memberikan jaminan kepastian hokum,perlindungan
hokum,keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumberdaya agrarian
dan sumberdaya alamnya di eksploitasi pihak lain. Bahkan Achmad Sodiki, menyimpulkan
bahwa meskipun kekayaan alam telah dikuras habis tetapi masyarakat setempat kurang
mendapatkan manfaatnya.
Berkaitan dengan tanah ulayat Undang-undang Pokok Agraria mengatur di dalam
pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu
pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hokum
adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai
dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi.
Mencermati hal ini disatu sisi ada pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku
sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan
modernisasi suatu masyarakat. Namun disisi lain justru terdapat pembatasan
oleh hukum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha,
Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap perlu melakukan pengkajian ulang
terhadap pengelolaan sumberdaya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi
3
Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi
tentang Dinamika Hukum). Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994,
hlm. 5.

HAYATUL ISMI
VOLUME 138
2 No. 2 Februari 2012
serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. 4 Dan pada RPJMN (Rencana
Pembangunan jangka Menegah nasional 2004-2009 melalui Peraturan Presiden No.7
Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2006, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang pembinaan system
dan politik hukum Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan
hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional. 5
Sejalan dengan hal tersebut diatas pengakuan hak masyarakat adat dan akses
terhadap sumber daya alam (tanah) juga diakui secara internasional hal ini dapat dilihat
pada hasil konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 mengenai bangsa
pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 5
September 1991, menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan
nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan
lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.
Dalam Kepmen Agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999,Pasal (1) secara tegas mengatur
bahwa:
“Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hokum adat dipunyai oleh masyarakat
hokum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para
warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam
wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,yang timbuil dari
hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara
masyarakat hokum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.
Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan
tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara factual
dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan
hubungan antara tanah dan masyarakat. 6 Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut
ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Tanah
yang dimaksud adalah tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai
hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hokum adat. Sedangkan yang dimaksud
masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai
warga bersama suatu persekutuan hokum karena kesamaan tempat tinggal atau karena
keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah.
4
Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam
Pasal 4 bahwa prinsip pengelolaan sumberdaya alam melalui: (a) mengakui, menghormati dan
melindungi hak masyrakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/
sumber daya alam; (b) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat,
daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;(c)
melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,
kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya
agrarian/sumber daya alam.
5
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2004-
2009 pada lampiran I angka enam huruf (A0 Permasalahan Pembangunan Nasional menyebutkan
bahwa sebelumnya, konflik (Poso, Maluku, dan Mamasa) tersebut tidak pernah berkembang berskala
luas karena di dalam masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yanga ada di
masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang bersifat lintas wilayah, agama,
dan lintas keanekaragaman suku bangsa.
6
Husen Alting, Op.Cit, hlm. 24.

JURNAL
ILMU HUKUM
139
Pengertian dan criteria hak ulayat di atas dirumuskan secara restriktif dalam bingkai
hokum Negara, sehingga masyarakat yang sebenarnya menjadi objek pengaturan hak ulayat
justru belum tentu terlibat dalam perumusan ketentuan. Dengan demikian dimungkinkan
ada perbedaan konsepsional antara pengertian dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah,
dengan apa yang ada dan berlaku si masyarakat adat selama ini. Pemahaman masyarakat
yang dilatarbelakangi oleh sikap, nilai dan pandangan pasti mempunyai kriteria tersendiri
menyangkut hak masyarakat adatnya. Untuk itu, perbedaan-perbedaan tersebut perlu
diklarifikasi dan dikompromikan melalui penyelarasan melalui sikap saling terbuka bagi
para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif. 7
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hingga akhir abad ke-20, di Indonesia
masih banyak tersebar tanah-tanah, termasuk hutan yang penguasaannya berdasarkan
aturan tradisional (hukum adat), walaupun atauran hukum “modern” yang mengatur
pertanahan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Namun, hingga kini belum tersedia
informasi lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah yang dicakup oleh berbagai
hukum adat tersebut. Perlu singkronisasi antara hukum adat dengan hukum tertulis,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum tertulis lainnya.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang disertasi ini, maka dapat
diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Adat baik
secara Nasional maupun Internasional
2. Bagaimana kedudukan hak ulayat dalam tata hukum Indonesia dalam upaya
pembaharuan hukum nasional
C. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat
Secara Nasional dan Internasional
Secara terminologis, “pengakuan” berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui,
sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam
konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/
pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de yure. Pengakuan
yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada
suatu wilayah disebut dengan pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan
yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan
mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan
apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian
bias dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan de facto akan
berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure. Pengakuan de jure bersifat tetap
yang diikuti dengan tindakan tindakan hukum lainnya. 8 Sedangkan pengakuan secara
7
Husen Alting, Ibid, hal. 20.
8
Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang
Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 82-83.

HAYATUL ISMI
VOLUME 140
2 No. 2 Februari 2012
hukum (de jure) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan
tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatic dan
pembuatan perjanjian antarkedua Negara.
Dalam buku General Theory of Law and State, Hans Kelsen 9 menguraikan terminology
“pengakuan” dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Negara sebagai berikut:
Terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan
hukum. Tindakan politik mengakui suatu Negara berarti Negara mengakui
berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubunganhubungan
lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah
prosedur yang dikemukakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk
menetapkan fakta Negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus kongrit.
Berdasarkan rujukan diatas, dalam kaitannya dengan pengertian pengakuan dan
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, pengakuan terhadap
masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada penegrtian pengakuan dari Negara/
pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan
kewajiban pemerintah dalan memberikan penghormatan,kesempatan dan perlindungan
bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan
bahwa Negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan
masyarakat hukum adat berhak atas sumberdaya alam yang dimiliki dan mewajibkan
pemerintah untuk melinduingi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain.
Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum
Negara twerhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
Pengakuan melalui hukum Negara (hukum positif, menurut Austin diartikan
sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga lembaga yang memiliki kedaulatan,
dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yag
merdeka (independet political society). Anggota masyarakat tersebut mengakui
kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum
yang bersangkutan. Denga demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai
hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan
kebiasaan tersebut. 10
Konsepsi Austin tentang penetapan melalui hukum Negara sebagai satu-satunya
hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tersebut dikritik oleh para pengikut
mazhab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki cirri khas masingmasing
tergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang
untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Friedrich Carl von Savigny
(sebagai tokoh utama mazhab sejarah) bahwa hukum merupakan salah satu factor dalam
kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, tata negara. Oleh karena
itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi
9
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 222.
10
Austin, dalam Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni,
Bandung, 2002, hlm. 2.

JURNAL
ILMU HUKUM
141
suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam
sejarah. Lepas dari perkembangan masyrakat tidak terdapat hukum sama sekali. 11
Friedrich Carl Von Savugny melihat hukum sebagai fenomena historis, sehingga
keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya
hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu
bangsa (volksgeist). 12
Konsep hukum yang hidup di dalam jiwa masyarakat (volksgeist) dari Friedrich Carl
Von Savigny, dipertegas oleh penggagas sosiologi hukum Eugene Ehrlich yang menyebutkan
dengan fakta-fakta hukum (fact of law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living
law of people). Untuk itu, teori living law dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap
masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law). Semua hukum
dianggap sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh
factor-faktor sosial ekonomi. Kenyataan hukum social yang melahirkan hukum,termasuk
dunia pengalamn manusia, dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normatif. Terdapat
empat jalan agar kenyataan-kenyataan yang anormatif menjadi normatif, yakni:
1. Kebiasaan
2. Kekuasaan efektif
3. Milik efektif
4. Pernyataan kehendak pribadi.
Kenyataan social lebih dilihat dari aspek ekonomi,dimana ekonomi merupakan basis
seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan kehidupan.
Dari kebutuhan ekonomi manusia menjadi sadar, lalu timbul hukum secara langsung,itulah
hukum yang hidup, sebab hukum tidak merupakan suatu aturan diatas anggota-anggota
masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. 13
Ini merupakan teori Sociologikcal Jurisprudence,selain dipelopori oleh Eugen Ehhrlich
juga oleh beberapa ahli yakni Roscoe Pound,Benyamin Cardozo, Kantorowics,Gurvitch
dan lain-lain. Inti pemikiran mahzab ini yang berkembang di Amerika; “Hukum yang
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Artinya
bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Mahzab ini
mengetengahkan tentang pentingnya Living –Law-hukum yang hidup di dalam
masyarakat. Dan kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu sinthese
dari thesenya, yaitu positivism hukum anthithesenya mazhab sejarah. 14
Jadi pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada
bentuk pengakuan dalam hukum Negara, tetapi karena secara factual masyarakat
Indonesia bersifat majemuk (plural) 15 . Maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui
11
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 118
12
Otje Salman Soemadiningrat, Op.Cit, hlm. 3.
13
Theo Huijbers, Op.Cit, hlm. 213-214
14
Lili Rasjidi dan Ira Thania, Op.Cit, hlm. 66-67.
15
Menurut Moch. Munir, Op.cit, hlm. 3-4, bahwa kemajemukan masyarakat terjadi karena berbagai
sebab yakni adanya berbagai macam suku bangsa dan agama yang dianut oleh masyarakat,adanya
ikatan bersifat primordial dan pengalaman historis yang berbeda dari masyarakat yang bersangkutan.
Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya pluralism hukum dalam bidang social
budaya dan hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung.

HAYATUL ISMI
VOLUME 142
2 No. 2 Februari 2012
hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Hal ini selaras dengan pendapat
Van Vollenhoven bahwa system pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan pada
peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya,yang
menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, melainkan pada tindakantindakan
yang oleh adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, disamping
itu penduduk memiliki keyakinan yang sama menyatakan bahwa aturan-aturan adat harus
dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya dan memiliki sanksi. 16
Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh soedikno yaitu :
1. Teori kekuatan (machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku secara
sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa,terlepas dari diterima
ataupun tidak oleh warga masyarakat.
2. Teori Pengakuan (anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku
sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat. 17
Pengakuan tersebut ditetapkan juga dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam
Pasal 18 B Undang-undang 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan selanjutnya dalam Pasal 28 I
ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan pada perubahan keempat UUD 1945
ditetapkan juga di dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Selain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengakuan hakhak
masyarakat adat secara Internnasional akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat.
Salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada
tahun 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan tindak lanjut dari
rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah
Negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemebrdayaan
masyarakat hukum adat.
Bukan hanya peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai
pengakuan akan hak-hak masyarakat adat,tetapi juga pengakuan dan dukungan dari
masyarakat internasional. Ada sejumlah perjanjian internasional baik yang sifatnya
mengikat maupun tidak yang mengaturnya. Sampai saat ini minimal ada 19 jenis dukungan
internasional terhadap komunitas adat melalui perjanjian perjanjian internasional
diantaranya, perlindungan terhadap hak-hak azasi, hak untuk berkumpul, hak ats atanah
dan territorial, kebebasan beragama, kepemilikan intelektual, hak kepemilikan adat,
pengakuan tat ruang adat dan lain sebagainya.
16
Van Vollenhoven,dalam Otje Salman, Op.Cit, hlm. 10.
17
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.

JURNAL
ILMU HUKUM
143
D. Kedudukan Hak Ulayat dalam Tata Hukum Indonesia
Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau dikenal dengan hak
ulayat di Indonesia cukup beragam. Hak ulayat merupakan istilah yang digunakan secara
yuridis dan umum, walaupun sesungguhnya pada setiap persekutuan masyarakat hukum
adat istilah yang digunakan berbeda-beda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim
nengemukakan bahwa hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia
dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu ‘hak ulayat’ dan ‘hak pakai’. Hak ulayat merupakan
hak meramu atau mengu,mpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat
bersifat komunal, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai
sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu,seseorang
berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi
bkan beraryti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya. Hak
ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat
baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya
atas tanah ulayat tersebut, sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai
sebidang tanah bagi kepentingannya,biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang
telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama. 18
Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih
dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maria W Sumardjono
menyatakan pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat
hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia tanggal 17 agustus
1945. 19 Menurut Maria W Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat perlu
ditentukan tiga ciri pokok:
1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek
hak ulayat
2. tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang merupakan subjek hak ulayat
3. adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu sebagaimana yang telah ditentukan.
Pengakuan terhadap tanah ulayat juga terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia pada
tanggal 28 Oktober 1928 yang mencantumkan penghormatan terhadap hukum adat. Dalam
perkembangannya bangsa Indonesia secara sadar telah melakukan pengaturan secara
normatif terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Penghormatan eksistensi
hukum adat dan hak ulayat sebagai hak asasi manusi, serta identitas budaya dan
hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 20 Seperti
yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:
1. Dalam rangka penegakan HAM,perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum
adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah
2. Indentitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
18
Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, 1993
19
Maria.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001,
hlm. 54.
20
Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya,
1979, hlm. 102.

HAYATUL ISMI
VOLUME 144
2 No. 2 Februari 2012
Penegasan hukum adat beserta hak-hak atas tanah ulayat pada masyarakat hukum
adat sebagai suatu hak dasar (asasi) manusia merupakan suatu kemajuan dari segi
perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maupun peraturan di bawahnya. Kemajuan
ini diharapkan bukan hanya pada tataran perumusan kebijakan akan tetapi pada
implementasi harus benar-benar dijalankan.
Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan
sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, pertama; setelah Indonesia merdeka
tahun 1945, pendiri negara ini telah telah merumuskan dalam konstitusi negara (UUD
1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam UUD 1945 dikatakan
bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli
(zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini
merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak terdapat dalam kontitusikonstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.
Kedua; pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960
dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat
dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan
nasional dan selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam
UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan
dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.
Ketiga; pada awal rejim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang
yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti,
Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun
1966 Tentang Pertambangan. Dalam kedua undang-undang ini mengatur pengakuan
terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada. Yang kemudian pada
perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang dilegislasi pada masa Orde
Baru selalu mensyaratkan pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam
kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan
dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat
berlapis. Yang intinya untuk diakui eksistensinya suatu Masyarakat Hukum Adat harus
memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan
Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan
kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan.
Keempat; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun
2000 dihasilkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya.
Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua, pasal 41 Tap.
MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM, pasal 6 Undangundang
No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan ketentuan undang-undang lain yang terkait,
maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat
dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang
sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis.

JURNAL
ILMU HUKUM
145
E. Penutup
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi
oleh beberapa pandangan, yaitu pandangan dari mahzab sejarah yang mengatakan bahwa
hukum itu merupakan fenomena historis, bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam
kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena
itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual,suatu gejala masyarakat, suatu
masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam sejarah.
Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali, yang kemudian
disempurnakan dengan teori sociological jurisprudence yang mengetengahkan pentingnya
hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal
28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Secara internasional keberadaan
masyarakat hukum adat diakui dalam beberapa konvensi internasional antara lain konvensi
ILO 9International Labour Organization No. 169 Tahun 1989.
Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sangat tergantung
oleh syarat yang diberikan negara, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan
zaman, dan sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur oleh undang-undang. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum negara lebih superior dibandingkan dengan hukum adat,
keberadaan hukum adat bergantung sekali dengan belas kasihan undang-undang. Di dalam
konstitusi hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sebagai hak konstitusional
sekaligus sebagai hak asasi manusia, dengan demikian sebagai pembaharuan hukum nasional
sepantasnya hukum adat ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan undangundang.
Kesejajaran ini akan memberikan alternatif bagi masyarakat hukum adat maupun
pihak luar untuk melakukan pilihan hukum ketika terjadi suatu hubungan hukum yang
mengatur kepentingan-kepentingan mereka.
F. Daftar Pustaka
Achmad Sodiki, Kebijakan Sumberdaya Alam dan Implikasi Juridisnya pasca-TAP MPR
NO. IX/MPR/2001 dan Keppres No.34 Tahun 2003, makalah disampaikan dalam
Seminar Nasional “Eksistensi dan Kewenangan BPN Pasca-Keputusan Presiden No.34
Tahun 2003”. Malang.
————————, Eksistensi Hukum Adat; Konseptualisasi, Politik Hukium dan
Pengembangan Pikiran Hukum Sebagai upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat.
Disampaikan pada “Seminar Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum di
Indonesia”. Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004.
—————————, Masalah Konflik Peraturan Perundang-undangan dan Konflik di
Lapangan Agraria dan Usulan Penanganannya (Mencari Format Penangan Konflik
Agraria dalam rangka Implementasi TAP MPR No. IX/MPR/2001). Makalah
disampaikan sebagai Penanggap Utama dalam “Seminar Nasional Strategi Pelaksanaan

HAYATUL ISMI
VOLUME 146
2 No. 2 Februari 2012
Pembaharuan Agraria”, 26 September 2002.
—————————, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan
Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum). Disertasi Program Pasca
Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
B. Malinowski, Crime and costom in Sarage Society. Paterson N.J, Littlefield, 1959.
Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Yogyakarta:
LaksBang PRESSindo, 2010
Holleman, F.D. 1923. Het Adat Grondenrech van Ambon en de Deliasers, Dalam Soplantila,
H.M et.al. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah Secara Tradisional,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1992.
Ikhsan Malik, Menyeimbang Kekuatan, Pilihan Strategis Menyelesaikan Konflik Atas
Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti., 2004.
Maria S Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas,
2008
——————————, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta,
Buku Kompas, 2001
Moch. Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan
Sengketa Dalam Masyasrakat, (Disertasi) Universitas Airlangga, Surabaya. 1997.
Mochtar Kusumaatmadja, Kerangka Penegakan Hukum Nasional, Bandung: Alumni,1995.
Moh.Koesnoe, Hukum Adat; Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya
Menghadapi Era Globalisasi, Surabaya: Ubara Press, 1996.
Moh. Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Surabaya: Airlangga
University Press, 1979.
Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia,1989.
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung:
Alumni, 2002.
Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan masalah serta kelestarian lingkungan
Hidup di Indonesia. Artikel utama dalam jurnal Wacana HAM, Media Pemajuan Hak
Asasi Manusia, Nomor.10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.
Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1978.
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberti, 2002.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
W,Friedmann, Legal Theory, Steven & Sons Limited, London, 1960.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

JURNAL
ILMU HUKUM
147
ARAH KEBIJAKAN HUKUM POLITIK EKONOMI
MARDALENA HANIFAH
Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru
Abstrak
Hukum dan ekonomi merupakan penopang dari
pembangunan sehingga keduanya harus bisa serasi
dan disejajarkan demi kepentingan rakyat. Maka
itu arah kebijakan hukum politik ekonomi harus
merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna
agar tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum
dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana
hukum tersebut dapat mengatur prilaku
bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan
ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan
oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya
perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah
kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk
perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi,
traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya untuk
menentukan arah kebijakan hukum politik ekonomi.
Abstract
Law and economics are the pillars of development so
that both must be matched and aligned with the interests
of the people. Thus the legal policy direction of
economic policy should be something that has value
in order for legal purposes can be achieved. Since the
law was established and developed to regulate how
these laws can regulate business behavior by investors
that the economic activities which they have given
protection by law, to ensure the presence of legal protection
will be established a rule of law in the areas of
investment in the form of legislation, doctrine, jurisprudence,
treaties and other agreements to determine
the political direction of economic policy of the law.
Kata kunci: Arah kenijakan, politik-ekonomi.
A. Pendahuluan
Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan.
Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini berarti
perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan
perkembangan pengaturan hukumnya. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak
yang belum ada peraturan perundang-undangannya yang ada tidak lagi memberi
kepastian secara mantap. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk
meningkatkan daya dukung hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur
kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan
ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan
hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan
kegiatan ekonomi pada khususnya. 1
Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonisasi dan
diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan deregulasi
ekonomi sangat dipengaruhi suhu suatu negara, bagaimana negara saat itu, amankah,
dipengaruhi bangsa lain atau bisa berpijak dalam aturan yang digariskan oleh suatu negara.
Gerak ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemuka
negara membuat kebijaksanaan tentang arah ekonomi negaranya itu sendiri. Kalau
dikatakan hukum ekonomi adalah hasil pemikiran pakar ekonomi, hukum dan politisi
mungkin juga benar.
Inilah yang menjadi bahan persandingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa
1
Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 23.

MARDALENA HANIFAH
VOLUME 148
2 No. 2 Februari 2012
menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh
seluruh warga negaranya.Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu
negara seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling terkait. Jika politik hukum
dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi.
Pembangunan hukum harus menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi alat
legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. 2 Hal itu terlihat dari pertumbuhan
pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum
yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan
melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi
dan sosial. 3
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah:
1. Bagaimanakah arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi
2. Bagaimana konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi
C. Pembahasan
1. Arah Kebijakan Politik Hukum di bidang Ekonomi
Perkembangan hukum dan ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan
usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tersebut ditunjang
dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam.
Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang
diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan
praktis. Dalam ajaran sosilogis yurisprodence dilihat besarnya pengaruh praktis dalam
bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenankannya
diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai
sumber hukum yang mengatur prilaku ekonomi.
Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk
merekayasa sosial (“law as a tool social enginering”), ini dapat dibenarkan bahwa hukum
akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori
fungsional hukum). Contohnya hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana
hukum tersebut dapat mengatur prilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan
ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin
terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang
investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan
kesepakatan-kesepakatan lainnya.
Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan bahwa apabila bangunan (konstruksinya)
tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi
dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara
2
Todung Mulya Lubis, “Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Paper untuk Raker
Peradin, November 1983.
3
Mulyana W.Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 29.

JURNAL
ILMU HUKUM
149
fungsional. Seperti konstruksi bangunan hukum yang pada awalnya disusun dengan prinsip
sosialis komunis dirombak dengan bangunan liberal, kapitaslis maka fungsi dari hukum
tersebut akan berubah secara ekstrim, sedangkan konstruksinya (pelakunya ekonominya
tetap). Perubahan bangunan hukum ekonomi secara bertahap cendrung lamban mengantisipasi
kebutuhan pelaku ekonomi dan pasar. Seperti di Indonesia telah dibuat beberapa
deregulasi, yang bermaksud agar menyesuaikan diri peraturan dengan keadaan yang dapat
diterima masyarakat.
Persoalan Hukum Perdata dan Hukum Publik dan cara menentukan batas-batasnya
memang merupakan bahan diskusi dan perselisihan. Di dalam literatur Belanda, pertentangan
antara Hukum Perdata dan Hukum Publik sangat tajam. Dikatakan, bahwa
Hukum Publik selalu merongrong Hukum Perdata, tetapi Hukum Perdata tidak dapat
disampingkan. Hal ini harus dimengerti dalam kerangka pernikiran liberal, di mana pihak
swasta mempunyai atau dianggap mempunyai kebebasan, yang selalu dibatasi oleh negara. 4
Maka, juga menurut Kranenburg 5 , pembagian umum hukum Publik dan Hukum Privat
dapat diterima selama dipergunakan sebagai pembagian bahan hukum. Demikian pula
van Apeldorn menyetujui pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat didasarkan atas
kepentingan yang diaturnya. Karena itu, sifat daripada kebijakan Ekonomi Indonesia harus
dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan sekarang ada,
maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang.
Untuk pembinaan Hukum Ekonomi diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau
interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu,
untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam
ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja
tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina. Maka langkah pertama yang harus
diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut
penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan demikian lebih jelas, bahwa untuk sebagian dari bidang ekonomi, lebih-lebih
yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut
Hukum Ekonomi. Bidang-bidang yang perlu pembinaan ialah:
(1) Tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk didalamnya transmigrasi,
sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1072 Pasal 2 dan sesuai dengan Pasal
16 termasuk dalam Hukum Publik.
(2) Produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi
yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekelilingnya, termasuk
4
Parlindungan , AP. (Ed), Bahan Diskusi untuk Pepunas Ristek, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1982,
hlm. 10.
5
Kranenburg, R., De Grondslangen der Rechtsweteschap (Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948), hlm. 92.

MARDALENA HANIFAH
VOLUME 150
2 No. 2 Februari 2012
perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih produksi bahan yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, misalnya hasil-hasil minyak dan gas bumi,
atom, seperti terlihat dalam Undang-undang Pertamina dan yang menyangkut
tenaga atom.
(3) Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena
kesalahan produksi, penipuan dan bahan yang dapat membahayakan orang banyak.
(4) Distribusi dan pemasaran bahan-bahan yang vital, seperti minyak bakar dan beras,
yang masing-masing diatur secara langsung oleh negara lewat aparat-aparatnya.
Dengan demikian jelas, bahwa kebijakan ekonomi membutuhkan pula keahlian dalam
bidang-bidang lain, seperti perindustrian dan ahli ekonomi di samping sarjana-sarjana
hukum yang ada. Hal ini tentu saja dapat diatur secara ad hoc atau secara permanen.
Pembinaan Hukum Ekonomi meliputi :
(1) Penelitian terhadap undang-undang yang ada, apakah lebih banyak ditujukan untuk
keadaan sekarang, ataukah ditujukan pada waktu yang akan datang. Undang-undang
yang hanya melihat keadaan sekarang akan segera usang dan akan merupakan
penghambat terhadap perkembangan eko­nomi negara.
(2) Penelitian terhadap indikator-indikator yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan
Dini. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat merupakan
pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.
(3) Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan
kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai
negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya ketidaktergantungan dalam bidang
ekonomi kepada negara lain.
(4) Pernbinaan hukum yang dapat mempercepat transformasi dari susunan masyarakat
yang agraris menjadi negara industri. Harus diusahakan agar prasyarat penerimaan
teknologi baru dapat diatur dan dipaksakan dengan undang-undang, seperti misalnya
tindakan keamanan, ketelitian, disiplin dan spesialisasi.
Arah kebijakan yang lebih signifikan pada perekonomian Indonesia ditaungkan dalam
bentuk RPJM , digambarkan tentang kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah
dalam rangka pencapaian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Konfigurasi Politik Hukum terhadap Ekonomi
Antara politik dan hukum terdapat hubungan yang tarik menarik, dalam hal ini yang
lebih dominan terpengaruh adalah hukum oleh politik, karena subsistem politik memiliki
konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan
dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Istilah politik
hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Belanda
rechtpolitiek, prespektif etimologis ini memandang politik Hukum dari sisi tata Bahasa,
di sini kita bisa mengetahui apakah konsep gramatikal akan mempengaruhi nilai
pengertian. Politik Hukum berasal dari dua kata yaitu: Politik yang merupakan kosakata
yang memiliki makna yang bemacam-macam yang menangandung makna system politik
suatu Negara atau yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berpolitik

JURNAL
ILMU HUKUM
151
itu sendiri. Politik identik dengan langlah yang diambil oleh suatu negara untuk membuat
bentuk kebijaksanaan. 6
Dalam kaitan ini Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah
tranformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik yang diberikan
orang kepadanya. 7 Karena kuatnya konsentrasi energi politik, makanya menjadi beralasan
adanya konstatatasi bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik,
bukan hanya dalam proses pembuatannya juga dalam implementasinya.Hukum di
Indonesia bisa dikatakan pencerminan dari kegiatan politik itu sendiri. 8 Sehubungan
dengan kuatnya hubungan hukum dengan politik dalam berhubungan dengan hukum
seperti yang dikemukakan oleh Dahrendoff, dimana beliau menyatakan ada enam ciri
kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik antara lain:
1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai
2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memeliihara dominasinya berupa
kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral.
3. Dalam pertentangan selalu teroganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan.
4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan
dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam
bidang politik
5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya
kepada kelas/kelompoknya sendiri.
6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.
Bertolak dari teori sosial tentang Hukum, Phlip Nonet dan Phlip Zelnich membedakan
tipe Hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan memelihara status quo, Hukum otonom
yang bertujuan membatasi kewenangan-kewenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial
yang secara legalitas kaku serta hukum responsive yang bersifat terbuka terhadap
perubahan masyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan
emansipasi sosial. 9
Konfigurasi politik hukum pada dasarnya hampir sama dengan bentuk intervensi
politik terhadap hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul dan tidak mempan
memotong wewenang-wewenang kekuasaan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak
dapat menampilkan dirinya sebagai Pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan
berbagai kasus bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak
diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan.
Mohammad Mahfud MD, telah berhasil mempertemukan dan membuktikan kaitan
fungsional antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dengan memasang
sutu hipotes, sejauh menyangkut distribusi hubungan kekuasaan: Konfigurasi politik
mempengaruhi karakter produk hukum sehingga setiap perubahan konfigurasi politik
akan mempengaruhi pula terhadap karakter produk hukum. Pola konfigurasi politik suatu
6
Kaelan MS, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 95.
7
Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, University Of California Press, Berkeley, 1972, hlm. 2.
8
Moh. Mahfud, MD, Poltik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 14.
9
Mulyana Wahyu Kusuma, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm. 88.

MARDALENA HANIFAH
VOLUME 152
2 No. 2 Februari 2012
negar pada suatu kurun waktu dapat mempengaruhi dan membentuk karakter produk
hukum dinegeri tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratik dan
non otoriter maka produk hukumnya akan berkarakrakter reponsif dan populistik,
sebaliknya didalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter dan non demokratis maka
produk hukumnya akan berkarakter konservatif ortodok atau elite. Perubahan konfigurasi
politik dari sisi demokratis ke otoriter atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan
karakter produk hukum. 10
Berdasarkan teori dari politik hukum tadi spektrum lain yang mesti dicermati , adalah
upaya pengembangan hukum dalam setiap masyarakat mesti dilihat dalam konteks
prakteknya. Di dalam konfigurasi politik terdapat dua karakter yang mempengaruhi bentuk
produk hukum, yaitu:
a. Konfigurasi politik Responsif/demokrasi
Dalam konfigurasi Politik Responsif/demokrasi adanya bentuk sikap yang
berlawanan dimana menuntun adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah
sehingga pemerintah tidak boleh turut campur dalam segi kehidupan
masyarakat dan harus tunduk pada rule of law. Produk hukum ini mencerminkan
rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat Darendorf mencatat bahwa
demokrasi atau pluralisme pada masyarakat bebas didasarkan atas pengakuan
pada penerimaan terhadap penentangan pengelompokan kepentingan yang akan
menyebabkan munculnya pertentangan politik. 11
b. Konfigurasi Politik Konservatif/ortodoks/elitis/Totaliter
Produk Hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik lebih mencerminkan
keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis yaitu menjadi alat dalam
pelaksanaan ideology dan program negara.
Dalam hal ini lebih mengacu kepada dorongan negara untuk memaksakan persatuan
usaha, menghapus oposisi terbuka dengan suatu bentuk kepemimpinan yang dirasakan
paling sempurna. Konfigurasi Politik pada suatu negara dapat bergerak sepanjang garis
kontinu yang menghubungkan dua kutub dalam satu spektrum politik, yaitu kutub demokrasi
dan kutub totaliter. 12 Karakter produk hukum diasumsikan sebagai watak dari
produk hukum itu sendiri. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat
diberikan serbagai karakteristik dari hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan
umum. Kita dapat menganalisakan suatu produk hukum yang demokrasi atau totaliter
dengan melihat dari produk hukumnya dalam bentuk perundang-undangan, besarnya
presentase antara penguasa dengan masyarakat menentukan apakah produk hukum
dikategorikan dengan tipe konfigurasi represif/demokrasi dengan tipe konfigurasi totaliter
atau ortodoks.
Strategi pembangunan hukum ortodok mengandung ciri-ciri adanya peranan yang
sangat dominan dari lembaga-lembaga negara, pemerintah dan parlemen dalam
10
Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Disertasi S3, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 66.
11
Lihat dalam Gwendolen M. Charter, Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung dalam Spektrum Politik,
dalam Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Jakarta, cet. III, hlm. 88.
12
Mohtar Mas’oed, “Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia”, makalah Diskusi Panel
Pembangunana Politik, Senat Mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988.

JURNAL
ILMU HUKUM
153
menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan strategi
pembangunan hukum responsive menngandung ciri-ciri adanya peranan lembaga
peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat
dalam menentukan arah perkembangan hukum.
Konfigurasi politik akan mempengaruhi kegiatan ekonomi apabila para pengambil
kebijakan membuat suatu produk hukum yang mempengaruhi bidang ekonomi. Ketika
para pembuat kebijakan membuat suatu aturan, alur fikiran akan dipengaruhi dan diintimidasi
oleh pihak-pihak yang berkompenten dalam kegiatan ekonomi. Misalnya para
pengusaha, para pengguna jasa ekonomi, masyarakat secara umum, negara dengan BUMN
dan BUMDnya serta lembaga swadaya masyarakat, dengan melihat susasana kondusif
politik saat itu, akan dibawa kemanakah Belum lagi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi
oleh negara-negara internasional, karena kegiatan ekonomi mempunyai cakupan kegiatan
yang sangat luas meliputi kegiatan didalam negeri dan kegitan luar negeri.
Konfigurasi politik ekonomi akan terlihat dalam pembentukan aturan undang-undang.
Berapa persen peranan stakeholder dalam membuat kebijakan, manakah yang lebih
dominan kebijakan yang diambil apakah suara terbanyak pemerintah atau suara terbanyak
rakyat dimana pada dasarnya kegiatan ekonomi diarahkan sepenuhnya untuk
kepentingan rakyat. Atau dengan presentase masukan pendapat yang seimbang antara
pemerintah dengan politiknya dan rakyat dengan kebutuhannya. Inilah cerminan karakter
politik hukum responsif dan karakter hukum ortodok. Seperti ketika dibuat Rancangan
Undang-undang Investasi, ada beberapa stake holder yang dipertimbangkan, yaitu:
1. Kepentingan Internasional (TRIMs)
2. Kepentingan pemerintah
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
3. Kepentingan Masyarakat
a. Masyarakat pada umumnya
b. Pengusaha
Adapun kebijakan investasi tetap akan mempertimbangkan:
1. Legal (kepastian hukum)
2. Labour (penyelesaian sengketa)
3. Local (pemerintah daerah)
D. Penutup
Arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan
dari tujuan dari pembanguanan di Indonesia, yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya
untuk kemakmuran rakyat. Konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi tercermin
dari produk hukum yang dihasilkan dan presentase peranan stakeholder dalam
membuat produk hukum.

MARDALENA HANIFAH
VOLUME 154
2 No. 2 Februari 2012
E. Daftar Pustaka
Buku-buku
Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, University Of California Press, Berkeley, 1972.
Gwendolen M. Charter, Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung Dalam Spektrum
Politik, dalam Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta.
Kaelan MS, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta, 2004.
Kranenburg, R., De Grondslangen der Rechtsweteschap, Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948.
Moh. Mahfud MD, Perkembangan politik Hukum, Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana,
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986.
……………………….., Hukum Politik dan Perubahan social, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta
Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
Artikel/Makalah
Mohtar Mas’oed, Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, makalah
diskusi panel tentang pembangunana politik, Senat mahasiswa Fisipol UGM,
Yogyakarta, 12 April 1988.
Parlindungan, AP. (Ed), Bahan Diskusi untuk Pepunas Ristek. Medan: Universitas
Sumatera Utara, 1982.
Todung Mulya Lubis, Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,
paper untuk Raker Peradin, November 1983.

JURNAL
ILMU HUKUM
155
HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI
PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER
MARYATI BACHTIAR
Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru
Abstrak
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota
masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam.
Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang
ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsipprinsip
dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan
yang pesat dan selalu mengikuti perubahan
zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia.
Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.
Dari uraian pembahasan tersebut di atas
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Waris
Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang
berkeadilan gender.
Abstract
As state which its resident majority believe in Islam
enabled by a lot of society member using Islam punish
system. But along with the times marked by technological
advances and the principles of Islamic law
continues to progress rapidly and always follow the
changing times in order to benefit people in the world.
Without differentiating woman and men. from
breakdown of the solution can pulled a conclusion that
hereditary law of Islam have accomodated law
principle which with justice gender.
Kata kunci: Hukum waris Islam, gender.
A. Pendahuluan
Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama
sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain
sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu
komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses
perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas
tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan
politik. 1 Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap
persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.
Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio.
Kombinasi dua paradigma diataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam
sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar diantara para pendiri
madhzab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan al Ro,yu (yaitu madzhab yang
mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Al-Qur’an), sedangkan
madzhab yang kedua adalah al-Hadits, yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam
memahami Al-Qur’an) kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya
pemikiran rasional. 2 Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam
tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah
hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk
menjawab tantangan zaman.
Begitu juga dalam mensikapi perkembangan zaman kelompok Madzhab al-Hadits
1
Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 98
2
Qurtubi Al Sumanto, Era Baru Figih Indonesia, Cermin, Yogyakarta, 1999, Hlm. 5

MARYATI BACHTIAR
VOLUME 156
2 No. 2 Februari 2012
cenderung mempertahankan idealitas wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran
lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Illahi adalah sakral dan final serta
tidak dapat dirubah disebabkan karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun.
Madzhab ini masih dianut untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga
dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam
identik dengan hukum Allah. Sehingga konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai
aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut
sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang
sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan. 3
Lain halnya dengan kelompok Al Ra,yu, bagi mereka pemahaman akan suatu hal
haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, apabila antara wahyu dengan
rasio dapat berjalan seiring maka suatu keniscayaan bagi wahyu untuk dapat dibuka bagi
segala kemungkinan penafsiran akal. Sebab pada dasarnya wahyu tidak dapat dipahami
dengan tanpa adanya akal budi manusia. Sebab wahyu merupakan suatu bahasa yang
tidak dapat dipahami menurut bahasanya saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan
dalam mengartikan bahasa wahyu.
Allah maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan
perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki
oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa
kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan
ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun
kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang
lingkupnya sendiri. Termasuk pula hukum Islam.
Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang
lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal
dengan hukum fikih. 4 Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang masih
sangat luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang
bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia
berhubungan dengan Allah, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana
hubungan antar sesama manusia.
Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur
perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun
kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam
dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau
kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam
tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya. 5
Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam
guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan
kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum
Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Terdorong
3
Ibid, Hlm. 5
4
Ahmad Qodri Azizy, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990
5
Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas, Mizan, Bandung, 1994, Hlm. 33

JURNAL
ILMU HUKUM
157
oleh maksud inilah ada bagian yang dinamakan siyasah sya’riah yaitu kebijakan untuk
membuat manusia lebih dekat dengan kebijakan dan menghindari dari segala bentuk
keburukan. 6
Sejak awal kelahirannya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai
kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, baik selamat di dunia maupun
di akhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan Teks (nash) yang selalu
dikukuhi dengan pandangan yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami
kemunduran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan
yang ortodok inilah sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan bangsabangsa
lainnya dari percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat
akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya.
Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah
membelenggu kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan
peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional terhadap fikih ini disebabkan
tidak adanya penelitian pengembangan secara serius. Padahal evolusi historical dari
perkembangan fikih telah menyediakan semacam frame work bagi pemikiran hukum
Islam atau tepatnya actual working bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu
sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia.
Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang
dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia
dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum
kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem
kewarisan menurut hukum Islam. 7 Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat
hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan
dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.
Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak
dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan
perkembangangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip
dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan
zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun
perempuan.
Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki
dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak
yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda.
Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang,
bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang
sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan
diantara para ahli waris.
Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum
laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama
6
Qurtubi Al Sumanto, op.cit, Hlm. 10
7
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Rajawali Press, Bandung, 2005, Hlm. 12

MARYATI BACHTIAR
VOLUME 158
2 No. 2 Februari 2012
dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan
sebagai konco winking yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah
mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.
Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima
tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan social, yang dahulu
perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah
mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam
mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.
Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu.
Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif manusia. Ia
melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi dari yang publik
dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan telah mengabaikan
gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang bertumpu pada laki-laki
serta memaksa perempuan dari kelas bawah dan selanjutnya sejumlah kaum perempuan
kelas menengah untuk bekerja.
Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan
termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki
dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi
kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan
tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus
mengunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan
ketrampilan. 8
Kapitalisme industri telah menghancurkan unit kerja suami dan istri, awalnya
perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki-laki bagi keberlangsungan
ekonominya. Pernikahan bagi perempuan, menurut Hamilton, telah menjadi
tiket perempuan untuk memperoleh kehidupan walau kadang kala sama sekali tidak
mencukupi. Kapitalisme dan patriarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan.
Karenanya, ada hubungan antara pembagian kerja dan upah dan kerja domestic.
Pembagian kerja domestik yang hirarkis terus dihidupkan oleh keluarga telah mengenyampingkan
peranan produktif tradisional bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam
masyarakat.
Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah
mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung
perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu
wanita merupakan sebagai makhluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya
dengan laki-laki, 9 begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan. Sebab
di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara
laki-laki dengan perempuan.
Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama
dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membeda-bedakan jenis kelamin
8
Fakih Mansor, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 50
9
Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial, Proyek Penelitian PSW UGM, Yogyakarta, 2001,
Hlm. 78

JURNAL
ILMU HUKUM
159
antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap
kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam
masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu
laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan
dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. 10 Kini
laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.
Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah
wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem
patrilinial dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada
zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta,
maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkanya Islam maka wanita
mempunyai hak yang sama kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu
sejak diturunkanya surat an-Nisa ayat 7, yang artinya: laki-laki berhak memperoleh
harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari
harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.
Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di
masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan
dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir
kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap
perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam
hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.
Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan perhitungan hak waris antara lakilaki
dengan perempuan maka permasalahan yang diajukan adalah benarkah sistem hukum
kewarisan Islam telah mengakomodir sistem hukum yang berkeadilan gender
B. Pembahasan
1. Hukum Islam dan Keadilan
Dalam pandangan filsafat tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan
hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pokok agama yaitu Al-
Our’an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua
segi, yaitu Al-Qur’an dan hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip
keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian
adalah upaya formulasi Al-Qur’an dan hadis khusus yang berkaitan dengan hukum agar
mampu tampil sebagai prinsip keadilan umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi
produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman
tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang mampu tampil dimanapun
dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkanya Islam ke muka bumi.
Maksud dari muara keadilan dari dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang
harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan
terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan bagi manusia mengarah kepada
berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia
10
Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996, Hlm. 100

MARYATI BACHTIAR
VOLUME 160
2 No. 2 Februari 2012
dengan masyarakat lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya
fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heteronenitas manusia dan
linngkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang
menempatkan keadilan sesuai dengan proporsinya.
Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa “selama standar prinsip
keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mencapai ideal prinsip
keadilan.” Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan
hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.
Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan
demikian luas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum menjadi singkat dalam
ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah ‘The Science of all things,
human and devine”. 11 Pandangan Mac Donald tersebut merupakan kristalisasi dari sistem
hukum yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Pluralitas disini bukan
hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut
hubungan horizontal dan vertikal.
2. Keadilan Menurut Pemikiran Pemikir Hukum Adat
Alam pemikiran masyarakat hukum adat pada umumnya dipengaruhi oleh alam
sekitarnya yang bersifat magis-religius. Alam pikiran yang mempertautkan antara yang
nyata dengan yang tidak nyata. Antara alam fana dengan alam baka, antara kekuatan
manusia dengan kekuatan Tuhan, antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Alam
pikiran yang demikian ini meliputi azas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan
kemasyarakatan, sehingga hokum adat dapat dikatakan sebagai hukum yang
berfalsafah Pancasila. 12 Hukum adat dengan karakteristik falsafah Pancasila merupakan
perwujudan dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga hukum adat
merupakan hukum yang sangat beragam tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh
dalam bingkai (Bhineka Tunggal Ika).
Pada umumnya masyarakat hukum adat sangat sukar berfikir secara rasional tetapi
lebih dipengaruhi oleh pola pikir yang komunal magis-religius. Alam pikiran ini menempatkan
kehidupan manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alam.
Kehidupan manusia taut menaut dengan keadaan alam, apabila alam mengalami
kegoncangan berarti manusia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum
alam. 13 Terjadinya bencana bencana merupakan ulah dari perbuatan manusia yang tidak
mematuhi hukum telah ditetapkan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia menerima
laknat dari Tuhan. Baik buruknya keadan alam ditentukan oleh perbuatan manusia itu
sendiri.
Hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Holleman, hukum adat mempunyai
empat ciri umum yang dipandang sebagai dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 14
11
Mac Donald, Development of Muslem Theology, Jurisprudence and Constitusional Theory, Khayats Oriental
Reprint, Beirut, 1965, Hlm. 66
12
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 20-21
13
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm. 117
14
Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 30-31

JURNAL
ILMU HUKUM
161
Adapun empat ciri tersebut adalah pertama religius magis, yaitu perpaduan pikiran yang
mengandung logika animisme yaitu pandangan yang berhubungan dengan alam gaib.
Kedua adalah komunal yaitu sifat yang mementingkan kepentingan bersama daripada
kepentingan pribadi. Sifat yang ketiga adalah tunai, yaitu kebiasaan dalam masyarakat
dalam jual beli bersifat tunai yaitu hak dan kewajiban dilakukan dalam waktu yang sama.
Yang keempat adalah konkrit, yaitu dalam melakukan perbuatan harus bersifat nyata.
3. Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral
Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan
Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan
pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transendental. Artinya keadilan
dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian
ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal kejadian
sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makluk. Sedangkan keadilan manusia
adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.
Hukum kewarisan Islam hasil ijtihat Syafi’i oleh sebagian besar umat Islam telah
dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang
mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga layak
bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum kewarisan tersebut.
Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata
keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem
kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi’i bercorak patrilinial. Akan
tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan
penilaian keadilan obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus,
yaitu keadilan obyektif dan keadilan subyektif.
Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat
kekeliruan konsep hukum Islam dalam menangkap pancaran hikmah Allah dalam Al-
Qur’an berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan kembali pada sejauh mana
argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan norma
dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Al-Qur’an dan Hadis merestui konsep yang
ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana penerima
konsep bersedia untuk membuka diri terhadap norma dan rasio. 15
Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari
dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan
metafisis. Keadilan rasional, konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab
berangkat dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk
dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan
secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar
dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Kedua prinsip keadilan tersebut bukan lahir begitu saja tersebut tidak begitu saja
bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan
15
Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 160

MARYATI BACHTIAR
VOLUME 162
2 No. 2 Februari 2012
metafisis berkembang pesat pada era klasik pra-Socrates dan Plato. Seiring perjalanan
waktu dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan
disamping metafisis juga intelektual rasional. Artinya dengan menjadikan sistem kewarisan
Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti
menarik mundur hukum Islam ke arah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan
zamannya lagi.
4. Keadilan Gender
Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standar
keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan domonasi laki-laki dalam hukum
kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi’i, anak perempuan menjadi asabah
bukan atas kedudukan sendiri sebagai asabah tetapi disebabkan adanya anak laki-laki
yang menariknya sebagai asabah, dalam bahasa Syafi’i disebut asabah bi al-ghairi.
Konsep kewarisan model Syafi’i tersebut bertolak belakang dengan konsep yang
ditawarkan Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai
hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri sendiri tanpa adanya
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
Konsep mawali bila dibandingkan dengan prinsip Naminem Laederenya Soekanto
akan menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai ash-habul faraidl,
pada kewarisan Syafi’i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli waris yang
mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.
Demikian pula dengan prinsip Suum Cuique Tribuere. Bila anak laki-laki mempunyai
kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak perempuan. Hal ini
sesuai dengan penggantian Suum Cuique Tribuere yaitu “apa yang anda boleh mendapatkannya”.
Begitu juga dalam Al-Qur’an Allah tidak pernah membedakan laki-laki
dengan perempuan.
Di samping itu konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai bias gender adalah perbedaan
kemampuan menghijab antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat menghijab
para saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek
dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan
bilateral, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam urusan
hajib-mahjub.
Anehnya, bagi sebagian orang bentuk ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan
dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam, bahkan
beberapa peneliti ada yang menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan. Crosby (1982),
Feather (1990), Jacson dkk (1992) menemukan bahwa perempuan lebih mudah
memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat tersebut. Hal semacam ini cenderung
menjadi false consciousness yang perlu perhatian dan usaha untuk memperbaikinya,
sebab Al-Qur’an tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan.
5. Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam
Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata al-adlu, di dalam

JURNAL
ILMU HUKUM
163
Al-Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali.
Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam
bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan
dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akam memberikan definisi yang berbeda sesuai
dengan konteks tujuan penggunaannya. 16 Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut
materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan:
keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan
keperluan dan kegunaan.
Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian
harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan
gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan
perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini
secara jelas disebut dalam Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan
kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,
176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan
antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat
12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).
Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam
dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan;
seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris
meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa.
Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat
seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/
istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surat an-Nisa’ ayat 12. Kedua: laki-laki
memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang di dapat oleh perempuan yaitu:
anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam
ayat 12 surat an-Nisa’.
Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan.
Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam
tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga
dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan
lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam
ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap
keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’
ayat 34.
Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab
seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan lakilaki
sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria
menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan
lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab
atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.
16
Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 24-27

MARYATI BACHTIAR
VOLUME 164
2 No. 2 Februari 2012
Walaupun kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu
anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat 11
menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat
perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih
besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini
dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab
orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.
Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas
tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan
perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga
(yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama
adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.
Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan.
Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan
jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari
kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untuk
jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang
sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya
keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan
dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya
keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima.
Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan
keadilan yang sama rata.
C. Penutup
Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan
harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya. Perempuan adalah ahli waris
yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan sebagai dzawil furud
apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan
menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Perbandingan antara suami dan istri
dengan perbandingan (2:1), apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung
jawab ekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunya yang bertanggung
jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah. Hukum
Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terhadap orang tua
laki-laki, orang tua perempuan dan terhadap saudaranya.
Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilan gender yaitu hukum
yang memperhatikan hak-hak laki-laki maupun perempuan, dengan tidak meninggalkan
nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat atau “rahmatan lil alamin”
yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai
mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah.

JURNAL
ILMU HUKUM
165
D. Daftar Pustaka
Abdul Anshari Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Adnan Taufik Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1994.
Ahmad Azizi Qodri, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990.
Amir Sarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004.
Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
Donald, Mac, Development of Muslim Theology, Jurisprudence Theory, Khayat Oriental
Reprint, Beirut, 1965.
Eman Suparman, Hukum Waris di Indonesia, Rajawali Press, Bandung, 2005.
Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial, Proyek Penelitian PSW UGM,
Yogyakarta, 2001.
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1979.
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.
—————————, Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982.
Kuhzari, Ahmad, Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas harta Peninggalan,
Dar Al-jail, Beirut, 1973.
Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
1999.
Qurtubi Sumanto, Al, Era Baru Figh Indonesia, Cermin, Yogyakarta, 1999.

VOLUME 166
2 No. 2 Februari 2012
SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA
NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
TENGKU ERWINSYAHBANA
Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281 Medan
Abstrak
Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar
(asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk
membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan
Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan
yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan
tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang
bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga
dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang
pria dengan seorang wanita dalam satu
rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius
berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup
Bangsa Indonesia.
Abstract
Marriage is included as basic needs (rights) of every
human being, whose goal is to establish a family or
household who are happy and eternal by Belief in God
Almighty. The inclusion of elements of the phrase “Belief
in God Almighty” within the meaning of marriage
mentioned in Article 1 of Law no. 1 of 1974, indicating
that the marriage can not be viewed simply as a matter
of personal (individual), but must also be viewed
as the legal relationship between a man and a woman
in a household that has religious values based on the
Pancasila as a life philosophy of the Indonesian nation.
Kata kunci: Perkawinan, negara hukum, Pancasila.
A. Pendahuluan
Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam
kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan
kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik
secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow 1 mengatakan bahwa
manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhankebutuhan
ini memiliki tingkatan (hirarki). Maslow menyebutkan salah satu kebutuhan
dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan
fisiologis (the physiological needs).
Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan
cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara
yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan
(pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan
kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau
pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan,
maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan
kasih sayang (the belongingness and love needs).
Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. 2 Alnikah
yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Ada kalanya juga disebut
1
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row Publishers, New York, 1970, hlm. 35-47.
2
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an,
Jakarta, 1973, hlm. 468.

JURNAL
ILMU HUKUM
167
dengan al-dammu wa al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath wa al-‘aqd yang bermakna
bersetubuh, berkumpul dan akad. 3 Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa
Arab disebut juga “ziwaaj”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni
dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). 4 Dalam pengertian
sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau
“berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “wathaa”
yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai
dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang
sekali dipakai pada saat ini. 5
Wirjono Prodjodikoro, 6 mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan
jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat
lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan,
bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu
persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,
seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib 7
menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti 8 mengatakan bahwa
perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk waktu yang lama.
Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan
di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata.
Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan
antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu
dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang
dikutip Idris Ramulyo, 9 mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir
batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/
kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani,
tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.
3
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan
juga dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif,
Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, hlm. 1461. Lihat juga As-Shan’ani, Subulus Salam,
Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.
4
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, hlm. 1-3.
Lihat juga Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum
Islam, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007, hlm. 648.
5
Rachmadi Usman (1), Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006, hlm. 268.
6
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.
7
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47.
8
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.
9
Mohd. Idris Ramulyo (1), Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan
Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 168
2 No. 2 Februari 2012
B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Dasar
Hukum Keluarga Indonesia
Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain,
karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu
merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan
seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium
“ubi sociates ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan
bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti
yang dikatakan Muhammad Amin Summa 10 bahwa dari keluarga baru terbentuk
masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang
hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum
pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.
Berbicara mengenai hukum keluarga, maka tidak terlepas dari persoalan hukum
perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan
maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan
yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir
anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara
sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang
mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak,
serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum
mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik
karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun
hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri
(hubungan semenda).
Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga akan terjadi hubungan yang nantinya
baru ada setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu terkait dengan hak
untuk mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia).
Suatu pertanyaan yang muncul adalah: “apakah hukum waris merupakan bagian dari
hukum keluarga” Kalau melihat sebab timbulnya hak untuk mewarisi karena ikatan
perkawinan, maka hukum waris seharusnya juga termasuk bagian dari hukum keluarga,
tetapi jika melihat sistematika hukum perdata menurut doktrin, maka sistematika hukum
keluarga dengan hukum waris dipisahkan.
Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di
Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU No. 1 Tahun 1974,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan
UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang
Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. 11 Ketiga peraturan
10
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.
4-5.
11
Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan
Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang
Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3.

JURNAL
ILMU HUKUM
169
perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan
utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, 12 sebagai pengadilan yang
salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi
orang yang beragama Islam.
Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan
hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya
dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga.
Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih
berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata
(BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas
pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.
Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk
melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek
lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna
seperti yang diharapkan. 13 Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum
mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat
substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar
perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya
perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda
dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10)
hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul
anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.
Melihat hal-hal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yang jika dibandingkan dengan
aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang
tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, tetapi diatur dalam KUH Perdata, yaitu tentang:
(1) anak angkat (adopsi), (2) orang yang hilang (tiada ditempat); dan (3) orang yang
diletakkan di bawah pengampuan (curatele). Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa
hukum pengangkatan anak, orang hilang dan pengampuan, maka ketentuan yang terdapat
di dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun
secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum,
tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi
dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga
belum sempurna seperti yang diharapkan.
12
Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 49, ada 9
(sembilan) kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang
perkara tertentu yaitu (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah,
(8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah. Ulasan lengkap tentang Pengadilan Agama Lihat M. Yahya Harahap,
Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi
Kedua, 2007, hlm. 17. Lihat juga Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di
Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 6.
13
Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa ketentuan tentang hukum keluarga yang diatur dalam UU No.
1 Tahun 1974 hanya secara garis besarnya saja, apabila terdapat kekurangan maka harus dicari pada
hukum yang berlaku sebelumnya sesuai Pasal 66. Lihat Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah
Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 170
2 No. 2 Februari 2012
C. Perkawinan pada Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila
Sistem hukum tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian hubungan antara aturan
yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian
lembaga (organinasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh
suatu otoritas lembaga (organisasi) yang berwenang. Keberhasilan proses penegakan
hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen
penting dalam sistem hukum yang demokratis. John Rawls 14 melihat pentingnya sistem
hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan, oleh karena itu kehadiran
sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut Rawls
bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang dipayungi
peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga
masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.
Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu
menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga
komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure),komponen substansi hukum
(legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum
merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum
aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga,
kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur
atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan,
harapan-harapan dan pendapat tentang hukum, 15 dan dalam perkembangan berikutnya,
Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak
hukum (legal impact). 16
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak
hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,
tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mempunyai otorisasi
untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas
sejumlah sub sistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja komponen sistem hukum itu terdiri atas: (1) asasasas
dan kaidah-kaidah; (2) kelembagaan hukum; dan (3) proses-proses perwujudan
kaidah-kaidah dalam kenyataan. 17
Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem
hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada
landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain
merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan
14
John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts,
1971, hlm. 235.
15
Lawrence M. Friedman (1), Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm.
6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.
16
Lawrence M. Friedman (2), American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The Law, and How
it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.
17
Bernard Arief Sidharta “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum Jentera,
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 76-77.

JURNAL
ILMU HUKUM
171
pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari
sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.
Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-nilai yang
telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara moderen. Nilai-nilai tersebut berupa
nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan
menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upaya untuk membentuk suatu
persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkannya pada
suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Sesuai ciri khasnya ini dan
proses pembentukan negara, maka bangsa Indonesia mendirikan negara yang memiliki
karakteristik yang berbeda dengan negara lain, oleh sebab itu istilah negara hukum
Indonesia tentunya harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara lain. Atas
dasar ini pula ciri hukum di Indonesia tidak dapat disamakan dengan ciri hukum yang
berlaku di negara lain, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas hukum yang berlaku umum
pada setiap negara yang ada di dunia dan diakui oleh bangsa-bangsa lain diabaikan
(dikesampingkan).
Hukum sebenarnya berakar dan terbentuk dari berbagai aspek kehidupan masyarakat,
sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk
tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sedapat mungkin dalam pembentukan
hukum suatu negara hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak menjadikan produk hukum itu sendiri
berdampak negatif bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam
masyarakat. Atas dasar ini, maka hukum yang dirumuskan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, dan nilai-nilai yang dimaksud di Negara Indonesia adalah nilai-nilai yang
telah terkristalisasi dalam Pancasila.
Berbicara tentang hukum dan negara hukum, maka pertama kali yang muncul dalam
pemikiran seseorang adalah terkait makna negara hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie
pernah mengatakan bahwa: 18
“Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum
sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata
suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib
dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang
rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, sistem hukum perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law
enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang
paling tinggi kedudukannya. Jaminan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang
berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah
Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “the guardian” dan sekaligus “the
ultimate interpreter of the constitution”.
18
Jimly Asshiddiqie (1), “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com, diakses tanggal 17 Oktober
2 0 1 1 .

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 172
2 No. 2 Februari 2012
Negara hukum sering disamakan dengan istilah “rechtsstaat” dan “the rule of law”.
Istilah rechtsstaat dan the rule of law pada hakikatnya mempunyai makna berbeda.
Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu
pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara
Anglo Saxon yang bertumpu pada Common law. Civil law menitikberatkan pada
administration law, sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. 19
Oemar Seno Adjie 20 mengemukakan tiga bentuk negara hukum yaitu: rechtstaat
dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Antara rechtstaat dan
rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of law hanya pengembangan semata
dari konsep rechtstaats, sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality
mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, di mana rechtstaats dan
rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat. Konsep
socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Ketiga konsep itu
lahir dari akar sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang
menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi
sumber nilai.
UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah
negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara
Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(machtstaat), tetapi maksud rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan cara
implementasinya dalam kehidupan negara tidak ditemui penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab
itu, konsep negara hukum barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl dapat dijadikan
standar (ukuran) untuk menentukan elemen penting dari negara hukum yang diistilahkan
dengan rechtstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan
pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, serta
peradilan tata usaha negara. 21 Demikian pula pandangan dari A.V. Dicey yang dianggap
sebagai orang pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi sistem
hukum Anglo-Amerika, yang menurutnya rule of law mengandung tiga elemen penting,
yaitu: absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dan
ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia. 22
Semua konsep negara hukum barat ini bermuara pada perlindungan atas hak-hak
dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan
kekuasan, serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus
diperlakukan sama. Oleh sebab itu harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk
menghindari absolutisme dari satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya,
serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan
dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, dan dalam praktik negara-negara Eropa
19
Lihat Azyumardi Azra dalam Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,
Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 117.
20
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 34.
21
Jimly Asshiddiqie (2), Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 152.
22
A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution, MacMilland and Co., Ninth Edition,
London, 1952, hlm. 202-203.

JURNAL
ILMU HUKUM
173
Kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan
pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Atas dasar ini
dapat dikatakan bahwa pandangan negara hukum barat didasari oleh semangat
pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak individu.
Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen, Jimly
Asshiddieqie, 23 akhirnya menyimpulkan bahwa ada duabelas prinsip pokok negara hukum
(rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (supremacy of
law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of
law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan
tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan HAM,
bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta
transparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama
yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang
sebenarnya.
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila
memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal
di barat, walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan
UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca
dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas
merujuk pada konsep rechtstaat, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. 24
Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini rechtstaat, maka UUD 1945
menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsipprinsip
Negara Hukum Indonesia.
Berbeda dengan rechtstaat dan rule of law, serta socialist legality, maka dalam
negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau yang dapat diistilahkan sebagai Negara
Hukum Pancasila, selain memiliki unsur-unsur elemen yang sama dengan elemen negara
hukum dalam rechtstaat maupun rule of law, juga memiliki unsur-unsur yang spesifik
yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang
dikenal secara umum. Menurut Hamdan Zoelva, 25 bahwa perbedaan ini terletak pada
nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung
Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan
antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan
pemerintahan, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang
mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
23
Jimly Asshiddiqie (2), Op. Cit., hlm. 151-162.
24
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari
dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang
“dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi
bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa, tetapi apa yang
dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945,
demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu
yang berbeda dengan konsep negara hukum barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law. Lihat dalam
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 48.
25
Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” http://www.setneg.go.id., diakses tanggal
2 November 2010.

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 174
2 No. 2 Februari 2012
Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang
berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan
Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada
Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu,
semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan
hukum, selanjutnya hukum juga yang berlaku sebagai norma di dalam negara, sehingga
Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.
Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa
Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam
pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang
ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara
Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama
dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan
atas agama tertentu. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa
negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam
Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya
dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka
tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan
pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada
agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3
disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsipprinsip
yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di
lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat
dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur
dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang
bersangkutan.
Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara
sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.
1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti
bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang
merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat
dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara,
berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu,

JURNAL
ILMU HUKUM
175
menurut Sution Usman Adji 26 dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dengan
pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyangkut berbagai
aspek, antara lain: aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama,
aspek kejiwaan dan aspek hukum.
Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan
makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan
melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap
sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak
yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan
yang terdapat dalam KUHPerdata yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undangundang
memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti 27 bahwa
Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, sedangkan syarat-syarat menurut
hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata
tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena
Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara,
sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama.
Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana
yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang
hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri)
pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi
harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang
dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo 28 bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir
batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan “tidak berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.
D. Penutup
Persoalan mendasar dalam bidang hukum pada masa sekarang terutama terkait
dengan masalah ketidakpastian hukum, sehingga sering menjadi hambatan dalam kegiatan
penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terjadi karena peraturan perundangundangan
yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Selain
itu juga disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan, baik pada tataran
undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya yang merupakan produk
kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.
Ketidakpastian hukum juga terdapat dalam bidang hukum perkawinan, hal ini terjadi
26
Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.
27
R. Subekti, Op. Cit, 1985, hlm. 23.
28
Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo (1), Op. Cit., hlm. 44. Lihat juga dalam Mohd. Idris Ramulyo (2),
Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 176
2 No. 2 Februari 2012
karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa
ketentuan hukum produk kolonial dinyatakan tidak berlaku, tetapi hanyalah terbatas
pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Dapat ditafsirkan bahwa,
jika suatu aturan yang terkait dengan perkawinan tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun
1974, maka dasar hukum yang dipergunakan tentunya dikembalikan pada aturan hukum
produk kolonial, padahal secara yuridis normatif aturan hukum tersebut tidak sesuai
dengan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa usaha unifikasi hukum dalam bidang perkawinan belum sempurna dan akibatnya
tentu belum dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan.
Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum
yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi
hukum (legal subtance), struktur hukum (legal structur) dan budaya hukum (legal
culture). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah
wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah
negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan
perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam
bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.
E. Daftar Pustaka
Buku/Kamus
A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution, MacMilland and
Co., London, Ninth Edition, 1952.
A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif,
Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002.
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t.
Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row Publishers, New York, 1970.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada
Media, Jakarta, 2004.
As-Shan’ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya,
Cetakan Pertama, 1995.
Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999.
Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke
Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung, 1988.
Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW,
Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2011.
Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translators Anders Wedberg, Russel
and Russel, New York, 1945.
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kecana,
Jakarta, 2008.

JURNAL
ILMU HUKUM
177
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The
Law, and How it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New York, 1977.
Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,”
dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B.
Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika
Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7
Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2007.
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Pentafsiran Al-Qur’an, Jakarta, 1973.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan
Karya Tulis), Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan
Kedua, 2006.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, Edisi Pertama, 2002.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persadak,
Jakarta, 2004.
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980.
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985.
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik
Hukum di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi,
Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia,UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2002.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, UAJY, Yogyakarta, 2010.
Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981.

TENGKU ERWINSYAHBANA
VOLUME 178
2 No. 2 Februari 2012
Jurnal/Makalah
Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender”
Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.
Bernard Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum
Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II,
November 2004.
Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum
Islam, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007.
Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan
Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, Makalah, disampaikan
pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan
di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam
Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006.
Internet
Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan
Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com, diakses tanggal 17 November
2011.
Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” http://www. setneg.go.id.,
diakses tanggal 2 November 2010.
Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com, diakses tanggal
17 Oktober 2011.
26
Sumber lain menyebutkan bahwa kedudukan Onderafdeling Tungkal berada di Taman Raja Tungkal
Ulu. Lihat Anonim, Op.Cit, hal. 109.
27
Ibid

JURNAL
ILMU HUKUM
179
TINJAUAN FILOSOFIS KEPASTIAN HUKUM BAGI
PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL
RAMLAN
Jalan Subur I No. 14 Sari Reji Kec. Medan Polonia-Medan
Abstrak
Tugas negara untuk memajukan kesejahteraan
umum rakyatnya. Untuk itu, salah satu kebijakan
yang ditempuh Pemerintah adalah memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan
serta kewenangan yang lebih luas dalam
mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, dengan
cara melimpahkan kewenangan penanaman modal
pada Pemerintah Daerah. Karena urusan wajib
Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman
modal hanya pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas,
dan efisiensi, apa yang dimaksud dengan
kriteria tersebut tidak jelas dalam penjabarannya.
Abstract
State duty to promote the general welfare of its people.
For that, one of the policies pursued by the Government
is giving authority to local governments to implement
and execute development activities as well as
greater authority in obtaining sources of financing,
by way of delegated authority on local government
investments. Due to matters concerning local government
in the field of investment only on the criteria of
externality, accountability, and efficiency, what is
meant by these criteria are not clear in its elaboration.
Kata kunci : Kepastian hukum, UUPM.
A. Pendahuluan
Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari
bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau Undang-undang Dasar negara
yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah
diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara
Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan. 1
Bagi Indonesia, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan,
sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, yang menentukan; Alinea II “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampai kepada saat yang berbahagia... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur”. Alinea IV “…membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia… untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”.
Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membentuk
negara kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 yang menentukan:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
1
An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional
dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 15.

RAMLAN
VOLUME 180
2 No. 2 Februari 2012
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi
nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Pasal 33 tersebut menempatkan peranan negara dalam posisi sangat strategis untuk
menyusun perekonomian dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta
menjamin kekayaan alam untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi nasional
merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat.
Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
di daerah adalah melalui pemberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih
luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu
sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. 2
Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, selanjutnya diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, namun undang-undang tersebut hanya berlaku lebih kurang 5 (lima) tahun,
kemudian dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan otonomi daerah itu sendiri,
sehingga pada tanggal 15 Oktober 2004 secara resmi diganti dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3
Semakin besar keleluasaan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah, maka
semakin besar pula kesempatan daerah mendapat-kan pendapatan untuk membiayai
pembangunan di daerahnya. NP. Hepworth dalam “Public Expenditure Controls and Local
Goverment” memandang bahwa semakin indenpenden suatu daerah, akan makin
memungkinkan daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga,
posisinya akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (public
service) yang berkualitas. 4
Keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitasnya dapat dirumuskan
2
Bacrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Pres, Jakarta,
2002, hlm. 45.
3
UUPD ini juga sudah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama diatur dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang
disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005, dan perubahan kedua diatur dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 28 April 2008.
4
Edyanus Herman Halim, Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego Kedaerahan, Memacu
Kemandirian Ekonomi Rakyat, Unri Press, Pekanbaru, 2002, hlm. 89.

JURNAL
ILMU HUKUM
181
dalam lima aspek, yaitu: 5
1. Self regulating power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah.
2. Self modifying power, yaitu kemampuan untuk melakukan penyesuaian dari tatanan
hukum normatif yang berlaku secara nasional sesuai dengan kondisi daerah.
3. Local political support, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang
mempunyai legitimasi luas, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
4. Financial resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumbersumber
penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan.
5. Developing brain power, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah
yang bertumpu pada kapabilitas intelektual.
Kelima aspek tersebut di atas bersifat saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga
konsep badan keuangan daerah yang didasarkan atas aspek keempat, yaitu financial
resources harus didukung oleh keempat aspek yang lainnya.
B. Instrumen Hukum Penanaman Modal
Setelah memasuki Pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1966, Pemerintah Indonesia
mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang
kembali masuknya modal asing. 6 Pemerintah Indonesia berupaya meyakinkan para
pemilik modal. Langkah pertama yang dilakukan adalah, Pemerintah Indonesia akan
mengembalikan semua perusahaan dan asset bukan Belanda kepada pemiliknya yang
sah dan akan memberikan ganti rugi kepada pemilik yang menolak mengambil kembali
perusahaan yang sudah rusak. Langkah ini diikuti dengan telah dipersiapkannya suatu
undang-undang mengenai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, 7
yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1970 8 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
Upaya Pemerintah meyakinkan para investor asing membawa hasil yang menggembirakan,
bahkan hanya dalam waktu satu dekade lebih, Indonesia dielu-elukan sebagai
contoh sukses dari Asia. Di penghujung dekade 1980-an, Indonesia digolongkan ke dalam
kelompok negara berkembang terpilih yang diramalkan akan segera menjadi negara
industri baru, mengikuti jejak negara-negara industri di Asia yang berorientasi ekspor
(outward-looking). 9
Perkembangan berikutnya bahwa pada tahun 1997-1998 Indonesia dilanda krisis
moneter. Untuk memperbaiki keadaan akibat krisis tersebut, Indonesia harus mengadakan
5
Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah,Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 82.
6
Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.
7
A. Jeffery Winters, Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1999, hlm. 83.
8
Lihat Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, 1999, hlm. 6.
9
Lihat Sritua Arief, et.al., Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Universitas
Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 8.

RAMLAN
VOLUME 182
2 No. 2 Februari 2012
perubahan dalam bidang pembangunan. Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja 10
bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan atas keteraturan
atau ketertiban dalam usaha pembangunan, karena pembaharuan itu merupakan
sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Selanjutnya Mochtar
juga mengatakan bahwa hukum diperlukan sebagai proses perubahan termasuk proses
perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun,
apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. 11 Sehubungan
hal ini, maka pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, yang salah satu di antaranya adalah membenahi peraturanperaturan
penanaman modal yang berkaitan langsung dengan kegiatan penanaman modal.
Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian deregulasi baik di sektor
perdagangan maupun di sektor penanaman modal. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka
deregulasi meliputi pemberian kemudahan bagi para investor, yaitu dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM ini
didukung dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan
Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan
saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010.
Tujuan UUPM adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang
merosot sejak terjadinya krisis moneter. Secara normatif diharapkan dapat menarik
masuknya investor ke Indonesia. Disebut demikian, karena dalam undang-undang ini
tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal
dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral Agreement on Trade
Related Investment Measures (TRIMs) yang melarang adanya diskriminasi terhadap
investor asing dan lokal. 12
Sasaran utama UUPM menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan
kepastian hukum bagi para investor dan adanya kejelasan dari Pemerintah untuk
melimpahkan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal kepada Pemerintah
Daerah, khususnya wewenang pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal.
C. Sinkronisasi Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan Undangundang
Penanaman Modal
Peranan Pemerintah untuk mendorong penanaman modal, salah satunya dengan
melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan
Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (UUPD), yang menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan
10
H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan
Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88.
11
Ibid.
12
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nusa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 105.

JURNAL
ILMU HUKUM
183
Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Propinsi dan
Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal
termasuk lintas Kabupaten/Kota.
Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf i bahwa urusan wajib yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi di
antaranya adalah penanaman modal.
UUPD telah memberikan peluang besar bagi setiap daerah untuk menarik investor
dalam mempercepat pembangunan di daerah. Namun dalam faktanya, Pemerintah Pusat
masih setengah hati dalam memberikan kewenangan di bidang penanaman modal. Hal ini
dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, yang menentukan bahwa
setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka
PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang
usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Begitu
juga bagi Gubernur, Bupati atau Walikota yang sesuai dengan kewenangannya dapat
melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman
modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem pelayanan satu atap 13 .
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penanaman modal kembali
menjadi tidak pasti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan
pemerintahan bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah
didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan penanaman
modal. Apa yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi tidak
ada penjabaran yang jelas untuk itu. Selanjutnya Pasal 30 ayat (7) UUPM menentukan
bahwa urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan
tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi.
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala
nasional.
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah
atau ruang lingkupnya lintas propinsi.
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan
nasional.
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang
berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh
pemerintah dan pemerintah negara lain.
13
Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap menentukan sistem pelayanan satu
atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian penanaman modal dan perizinan pelaksana-annya pada
satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

RAMLAN
VOLUME 184
2 No. 2 Februari 2012
Pasal 30 ayat (7) tersebut semakin memperjelas pembatasan penanaman modal yang
diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan ini, menunjukkan
ketidakrelaan Pemerintah dalam memberikan kewenangan penanaman modal kepada
Pemerintah Daerah. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
disebutkan bahwa tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi
pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
Bila dilihat uraian di atas, berdasarkan amanat UUPD dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam bidang
penanaman modal, tetapi kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan bila dikaitkan dengan
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut. Padahal suatu peraturan perundangundangan
sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (basic needs) dalam upaya
menggapai keadilan (justice), kedamaian (peacefull) dan kepastian hukum (legal certainty). 14
Besarnya peranan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, menurut
Bagir Manan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 15
1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali
(diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah
hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata
karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga
memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari segi formal maupun materi
muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat
direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun,
termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat.
Ketidak pastian Pemerintah dalam memberikan kewenangan pengurusan penanam
modal kepada Pemerintah Daerah jelas ber-tentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.
Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum meliputi ketertiban guna mencapai keadilan,
kepastian hukum, kedamaian, kebahagian. Jeremy Bentham mengatakan tujuan hukum
harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagian sebesar-besarnya. 16 Dalam
konstalasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law
as a tool of social engineering). 17 Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum
sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh
14
I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,
Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.
15
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 7-8.
16
H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung,
2010, hlm. 8, 10.
17
Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, Dasar-Dasar
Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 43.

JURNAL
ILMU HUKUM
185
badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini
adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.
Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja
diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana mendorong
pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan
perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas
konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan
peraturan perundang-undangan itu.
Bila beranjak dari pendapat Roscoe Pound, Jeremy Bentham dan Mochtar Kusumaatmadja
di atas, seharusnya dengan lahirnya UUPM, terjadi perubahan di masyarakat.
Artinya ketika kewenangan penanaman modal itu benar-benar sepenuhnya diberikan
kepada Pemerintah Daerah, maka masyarakat di daerah akan merasakan manfaatnya,
bahkan dapat dikatakan makmur, karena investor (pemodal) langsung berinvestasi ke
daerah, tidak lagi harus melalui Pemerintah yang notebene akan banyak mengeluarkan
cost. Seharusnya Pemerintah cukup sebagai pengontrol atau pemantau kepada Pemerintah
Daerah.
Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan van Kan,
menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan
kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk
peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum sematamata
untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajian seseorang. 18
Dalam hal ini, maka jelas kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan
hak dan kewajibannya dalam pemberian persetujuan dan perijinan penanaman modal di
daerah tidak terwujud seperti yang diamanatkan dalam UUPD.
Lebih lanjut Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum
selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam
pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal
structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum
(legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka,
bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan
norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk
perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum
(legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan
dan pendapat tentang hukum. 19 Dalam perkembangan selanjutnya, Friedman
bahkan menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak
hukum (legal impact). 20
Beranjak dari pendapat Friedman di atas, bahwa substansi hukum yang merupakan
aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk
ke dalam pengertian substansi ini juga “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada
18
Lihat Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.
19
Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 6-7.
20
Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects
our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.

RAMLAN
VOLUME 186
2 No. 2 Februari 2012
di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka
susun. 21 Bila dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n,
UUPD dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberikan peluang penuh bagi setiap Daerah
untuk menarik penanam modal ke daerahnya. Ironisnya kewenangan ini menjadi tidak
berarti bila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, karena setiap
pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan
PMDN dilaksanakan oleh BKPM, begitu juga Gubernur, Bupati atau Walikota dapat
melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman
modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.
Hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih adil, bermanfaat
dan memberikan kepastian hukum dan bila dikaitkan kembali kepada pendapat Mochtar
bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat, 22 sekaligus
berfungsi untuk membangun masyarakat dalam segala aspek, termasuk percepatan
pembangunan daerah melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah, antara lain
dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menarik penanam
modal, yang secara luas telah diatur dalam UUPD, namun kewenangan ini dibatasi kembali
oleh Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 dengan sistem pelayanan satu atap.
Keberadaan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut, telah menyebabkan
terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemberian persetujuan perizinan penanaman
modal oleh Pemerintah Daerah, sedangkan hukum seharusnya memberikan jaminan
kepastian hukum. Oleh sebab itu, aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penanaman
modal, khususnya bagi daerah belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap upaya percepatan pembangunan di daerah.
D. Penutup
Sistem penegakan hukum yang baik terkait kepada tiga pilar utama yakni substansi
hukum, struktur hukum dan kultur hukum, yang membawa pengaruh kepada tercapainya
kepastian hukum. Terciptanya kepastian hukum diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, khususnya di daerah.
Kehadiran penanam modal di suatu daerah diharapkan dapat membuka lapangan
pekerjaan di daerah tersebut, sehingga masyarakatnya tidak harus berbondong-bondong
mencari pekerjaan ke kota lain. Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri
khususnya di daerah sebagai bahan baku. Bila hasil produksinya diekspor akan
memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal, di
samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara khususnya
Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah.
21
Eman Suparman, “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa” http:/
/resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/1I%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf,
diakses pada tanggal 30 Oktober 2010.
22
Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989, hlm. 51. Lihat juga H.R. Otje Salman
S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr.
Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006, hlm.11.

JURNAL
ILMU HUKUM
187
Kehadiran penanam modal di suatu daerah untuk menanamkan modalnya akan
terwujud bila kepastian hukum terjamin. Sehingga antara kepastian hukum dengan
pertumbuhan penanaman modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dalam mewujudkan pembangunan di daerah.
E. Daftar Pustaka
A. Jeffery Winters, Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum
Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011.
Bacrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia
Perss, Jakarta, 2002.
Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
Edyanus Herman Halim, Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego
Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat, Unri Press, Pekanbaru, 2002.
Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Eman Suparman, “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian
Sengketa” http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/
1I%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2010.
H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika
Aditama, Bandung, 2010.
H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan;
Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Alumni, 2006.
I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan
di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.
Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992.
Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the
law, and how it affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
————————, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989.
————————, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978.
Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press,
Surabaya, 2003.
Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia,
Mandar Maju, Bandung, 1999.
Sritua Arief, (et.al.), Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia,
Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nusa Aulia, Bandung, 2007.

VOLUME 188
2 No. 2 Februari 2012
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK
YANG PENGHADAPNYA MEMPERGUNAKAN
IDENTITAS PALSU
RAHMAD HENDRA
Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru
Abstrak
Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan
sehingga para penegak hukum harus menjalankan
dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi
hukum merupakan profesi terhormat dan luhur
(officium nobile). Banyaknya notaris membuat
persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang
membuat notaris kurang berhati-hati dalam
menjalankan profesinya. Makalah ini menyimpulkan
bahwa Notaris bertanggungjawab atas apa
yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan
juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat
umum di dalam menjalankan jabatannya. Notaris
tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan
dokumen yang tidak benar dari penghadap.
Abstract
Notary is a defender of truth and justice so that law
enforcement should be run in good faith and sincerity,
so that the legal profession is an honorable and noble
profession (officium nobile). The number of notaries
create tighter competition between notaries and notary
sometimes make less careful in their profession.
The paper concludes that the notary is responsible for
what he saw, that they have seen, heard and done by
the notary as a public official in the run position. Notaries
are not responsible if any information and documents
from a client that is not true.
Kata kunci: Notaris, akta, identitas.
A. Pendahuluan
Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat
manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada
norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata
hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat
manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan
atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.
Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan
dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil
sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa,
Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum
harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan
profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional
hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus
panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. 1
Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik
individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan
kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib
sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. 2
1
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.
2
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika,
Yogyakarta, 1995, hlm. 4.

JURNAL
ILMU HUKUM
189
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting
dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan
bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan
akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan
berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan
sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang
menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus
diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak
dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang
merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi
penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 3
Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi
karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris
bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut UUJN), di mana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga
akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta
otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik,
bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu
dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868
KUHPerdata.
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai
berikut:
1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat
dimana dibuat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh
pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan
akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam
rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik
yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan
untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara
keseluruhan. 4
Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan
ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama,
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan
cermat serta teliti dalam menjalankan proswedur untuk membuat akta otentik.
3
Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI
Nomor 4432.
4
Ibid.

RAHMAD HENDRA
VOLUME 190
2 No. 2 Februari 2012
Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah
meminta dokumen-dokuman atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan
di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopinya
dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris ) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan
hukum dlam akta yang akan dibuat.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 UUJN yaitu
sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua)
orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh
2 (dua) penghadap lainnya.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam
akta.
Notaris di Kota Pekanbaru pada saat ini berdasarkan data dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru sudah memenuhi bahkan melebihi kuota atau formasi
yang ditetapkan untuk kota Pekanbaru yaitu sebanyak 123 orang. 5
Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang
membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Diantaranya
kekurang hati-hatian tersebut yaitu notaris sangat memudahkan penghadap dalam hal
identitas. Penghadap yang ingin mempergunakan jasa notaris haruslah memberikan bukti
identitas yang benar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli dan
memberikan fotokopinya kepada notaris. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi
penghadap langsung memberikan fotokopi tanpa menunjukkan identitas asli dan notaris
juga tidak memeriksa kecocokan fotokopi tersebut dengan yang asli. Karenanya banyak
penghadap yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya atau identitas
palsu. Akibatnya bermunculan permasalahan-permasalahan akibat akta yang dibuat oleh
notaris berdasarkan KTP palsu tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah tanggungjawab notaris terhadap Akta
Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu Bagaimanakah pula
kedudukan Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu tersebut
B. Pembahasan
Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai
masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische
Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di
5
Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Ibu Tien Sulasmi

JURNAL
ILMU HUKUM
191
Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan dijakarta, setelah pengangkatan
Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada tahun
1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun
1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.
Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan
Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang
tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahirlah
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undangundang
Nomor 30 Tahun 2004.
Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat
lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum
yang berwenang membuat akta otentik. Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha
sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang
ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik.
Menurut Pohan (1996) bahwa: 6
Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah
melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat
atau perdata, dan karena notaris adalah amaneunsis, hanya mengkonstatir apa yang
dikatakan Notarius in Roman Law adalah Draughtsman, an amneunsis yaitu orang
yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah
ditulis oleh orang lain. Ciri notaris latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan
notaris adalah netral dan tegas.
Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis
dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk
menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan
Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta
notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa: 7
Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak.
Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum
yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya
hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melaliu jalan hukum yang benar.
6
Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, makalah disajikan
pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.
7
Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah
disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di
Yogyakarta, hlm. 7

RAHMAD HENDRA
VOLUME 192
2 No. 2 Februari 2012
Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak,
disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat
meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.
Kesimpulannya kedudukan dan fungsi notaris berdasarkan sifat akta yang dibuatnya
adalah:
a. Memberikan bukti otentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak
kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Di dalam partis akta
ini notaris memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keteranganketerangan
tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.
b. Memberikan bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada
notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di
hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.
Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris
bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut
Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk
membuat akta otentik yang sebenarnya menurut hemat peneliti pekerjaan membuat akta
otentik itu adalah pekerjaan pemerintah. Sedangkan wewenang notaris adalah membuat
akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
(undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan ditempat dimana akta
itu dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum (openbaar
ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang
menentukan lain. Intisari dari tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Peraturan
Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat
grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang
berkepentingan. Padahal dalam praktek tugas dan wewenang notaris leibh luas dari apa
yang diatur dalam undang-undang. Notaris dalam praktek, yaitu antara lain sebagai ahli
penemuan hukum dan penasehat hukum.
Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun,
membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam pasal 16 huruf
d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk
membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. 8
Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris.
Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan
dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken
dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.
8
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 32

JURNAL
ILMU HUKUM
193
Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris
adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak
yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta
otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orangorang
yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa
yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah
bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang
sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya
dianggap benar.
Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk
sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu
usaha. 9 Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden,
yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijkden dalam arti membuat
akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal
16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi
pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk
menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan
undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Tugas Notaris bukan hanya membuat akta, tapi juga menyimpannya dan menerbitkan
grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang
terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan
Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3). 10
Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan
untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam
UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan
itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun
wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat;
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 11
Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum
dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan
penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka
dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada
9
Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1993, hlm. 9.
10
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 123
11
G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hlm. 49-50.

RAHMAD HENDRA
VOLUME 194
2 No. 2 Februari 2012
isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang
mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya
didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang
harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh
Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti. 12
Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan
untuk membuat suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian maka akta notaris tunduk pada
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Akta sebagai alat bukti yang identik kata akta yang dipersamakan dengan surat
menurut Pitlo dalam buku M.Isa Arief ditegaskan bahwa: 13
Suatu surat adalah pembawa tanda-tanda bacaan, yang berarti yang menerjemahkan
suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkannya tanda bacaan ini, atas kertas, karton,
kayu atau kain adalah tidak penting. Juga tidak penting apakah tanda bacaan itu
terdiri dari huruf yang kita kenal atau dari huruf cina sekalian, tanda stenografi atau
dari tulisan rahasia yang disusun sendiri. Hal ini tidak termasuk dalam kata surat,
adalah foto dan peta. Barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.
Dari pemikiran Pitlo yang dialihbahasakan oleh M.Isa Arief tersebut menunjukkan
bahwa apa saja yang tercantum dalam sutau benda, asalkan mengandung pesan atau
buah pikiran yang tersurat adalah merupakan bukti. Tetapi tidak semua bukti dapat
dijadikan alat bukti. Perihal pembuktian tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1904
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi antara akta otentik dan akta di bawah
tangan. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut bentuk dan tata cara
yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni
dibuat oleh atau di hadapan notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang.undang.
Menurut Pitlo dalam buku M. Isa Arief bahwa akta mempunyai bermacam-macam
fungsi di dalam hukum. Fungsi ini dapat berupa: 14
1. Syarat menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
2. Sebagai alat pembuktian
3. Alat pembuktian satu-satunya
Jadi fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang
bahwa ada hal/peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal mana untuk membedakan
antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa
fungsi dari pada fakta itu adalah: 15
12
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31
13
Pitlo dalam buku M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 51
14
Pitlo dalam buku M.Isa Arief…, Op.Cit., hlm. 54
15
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 126

JURNAL
ILMU HUKUM
195
a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa
untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan
hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil
untuk adanya suatu perbuatan hukum.
b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Jadi jelas
bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian
hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tu tidak
membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat
bukti di kemudian hari.
Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat
keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu
perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan
sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:
16
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan
tulisan-tulisan di bawah tangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta
yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan, dalam Pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud akta otentik adalah: 17
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk
itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.
Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan
undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, salah satunya
notaris. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta dibawah tangan, perbedaan terbesar
antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah: 18
1. Akta Otentik
Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak
termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta
ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap
melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi
hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan” (Verplicht Bewijs). Dengan
demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia
harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.
16
R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 475.
17
Ibid, hlm 475.
18
N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut
Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, hlm. 74.

RAHMAD HENDRA
VOLUME 196
2 No. 2 Februari 2012
2. Akta di bawah tangan
Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU Bewijs) karena
akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan
kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila
pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara
pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan
akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka
yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan
bahwa akta itu tidak palsu.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta
yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi: 19
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitvendige bewijskracht)
Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan
untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. 20
2. Kekuatan Pembuktian Formal (formele bewijskracht)
Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu,
kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang
yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan
sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang
diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri
hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri. 21
3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht)
Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya
itu mempunyai kepastian sebagaimana yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan
sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan
pengertian :
a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa
hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping
itu;
b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat
pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang. 22
Tujuan dari dibuatkan akta dibawah tangan atau akta otentik (yang didalamnya
termasuk akta para pihak dan akta berita acara) adalah untuk pembuktian, sebagaimana
dikemukakan oleh Soebekti bahwa “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang
kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 23 Pembuktian
baru ada setelah ada persengketaan yang diajukan ke pengadilan“. Sudikno Mertokusumo
memberikan defenisi dalam 3 (tiga) pengertian pembuktian, yaitu dalam arti logis, dalam
arti konvensional dan dalam arti yuridis. 24
19
Ibid
20
G.S. Lumban Tobing, Op.Cit. hlm. 55
21
Ibid. hlm. 57
22
Ibid. hlm 60.
23
Soebekti, Hukum Perjanjian,PT. Internusa, Jakarta, 1980, hlm.5
24
Sudikno Mertokusumo…, Op. Cit., hlm.103

JURNAL
ILMU HUKUM
197
Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli
warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan demikian ini
berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar selama ketidakbenarannya
tidak dapat dibuktikan. 25
Akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar
mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai
kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang
penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. 26
Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) notaris berwenang membuat akta
otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung
jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. Tanggung jawab
notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang
berhubungan dengan akta, diantaranya: 27
a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini
adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif
maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan
kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan
perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.
Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan
melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja
melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak
orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan
melawan hukum apabila perbuatan tersebut:
1) Melanggar hak orang lain;
2) Bertentangan dengan aturan hukum;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan
harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam
hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya
sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam
konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam
perbuatan pidana meliputi:
1) Perbuatan manusia;
2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas
legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak
atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
25
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38
26
Ibid.
27
Ibid, hal. 35-49

RAHMAD HENDRA
VOLUME 198
2 No. 2 Februari 2012
3) Bersifat melawan hukum.
4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan
kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah
jabatan notaris.
Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana
dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:
a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai
dengan makna sumpah jabatannya.
b. Mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. 28
Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan
atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggung-jawabkan kepada
masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim. Namun dalam prakteknya terkadang
Notaris tidak bertindak seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya membuat
akta. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak
dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.
Kota Pekanbaru yang berusia lebih dari seratus duapuluh tahun memiliki perkembangan
penduduk yang cukup tinggi sehingga kebutuhan akan jasa notaris juga tinggi.
Pada tahun 2011 di Kota Pekanbaru terdapat lebih dari 120 orang Notaris. Jumlah yang
sebenarnya telah melampaui kuota atau batasan jumlah notaris yang ditetapkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM.
Kelebihan jumlah Notaris tersebut juga menyebabkan persaingan di kalangan Notaris
juga semakin ketat dengan pelayanan yang juga lebih ditingkatkan. Namun pelayanan
dan kemudahan yang dilakukan oleh Notaris kerap menimbulkan celah-celah hukum yang
membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum. Kemudahan yang ditawarkan
Notaris terkadang dimanfaatkan oleh penghadap yang mempunyai itikad buruk untuk
kepentingannya sendiri.
Permasalahan yang berkaitan dengan profesi Notaris terus meningkat setiap tahun.
Tahun 2008 jumlah kasus hanya 6, jumlah tersebut bertambah pada tahun 2009 menjadi
18 kasus. Pada tahun 2010 ada 41 kasus dan pada bulan November 2011 jumlah kasus
yang tercatat adalah 24 kasus. Selama kurun waktu 4 tahun terdapat 89 kasus yang
diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pekanbaru. Pada tahun 2009 terdapat 1
kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu. Tahun 2011 ada 2 kasus
penghadap yang memakai identitas palsu.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang Notaris Kota Pekanbaru didapatkan
data bahwa notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta bila ada penghadap yang
menggunakan identitas palsu, karena notaris hanya menuangkan keterangan dan keinginan
penghadap dalam akta. Tentang identitas bukan kewenangan notaris untuk menilai
keaslian tanda pengenal penghadap. Meskipun begitu notaris harus berhati-hati dalam
menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang akan
merugikan pihak yang beritikad baik dan notaris sendiri.
28
Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Ps. 1, hlm. 158.

JURNAL
ILMU HUKUM
199
Rumusan pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab notaris
terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa
dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri,
tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
Dari ketentuan pasal tersebut diatas tergambar kewajiban notaris untuk bertindak
seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga
kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan notaris
mengjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada
pihak yang dirugikan atas akta tersebut.
Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, berisi buah pikiran seseorang
yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti Dengan kata lain surat adalah tulisan yang
dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 29 Selanjutnya surat sebagai alat bukti dibagi menjadi:
1) Akta Otentik, yang terdiri dari:
a) Acte Partij
b) Acte ambtelijk
2) Akta dibawah tangan
3) Bukan Akta/Surat Biasa
Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris di Kota Pekanbaru,
kekuatan pembuktian akta tersebut tetap akta otentik. Berdasarkan UUJN Akta Otentik
adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam UUJN. Jadi selama bentuk dan tata caranya telah memenuhi UUJN
maka akta tersebut tetap otentik. Identitas palsu yang dipergunakan penghadap tidak
membuat akta otentik serta merta menjadi akta di bawah tangan Akta tersebut dapat
dibatalkan tapi melalui proses pengadilan dan hanya hakim yang berwenang memutuskan
akta otentik batal atau dapat dibatalkan.
C. Penutup
Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan
juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan
jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu,
kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang
hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran
dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihakpihak
itu sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan komumen
yang tidak benar dari penghadap.
Kekuatan pembuktian akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu
tetap sebagai akta otentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Namun
jika penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak cakap untuk melakukan perbuatan
hukum, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan.
29
Sudikno Mertokusuma, Op.cit, Hlm 115.

RAHMAD HENDRA
VOLUME 200
2 No. 2 Februari 2012
Hendaknya Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan
pasal 16 UUJN. Tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi
kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan. Selalu berhati-hati dan teliti serta
cermat dalam membuat akta. Ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab
berubahnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya
terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.
D. Daftar Pustaka
G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung,2008
Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang,
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200,
Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.
Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu
Indra Grafika, Yogyakarta, 1995
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
M.Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986
N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, di sekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris
Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006
Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang,
makalah disajikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun tanggal
15 Juni 1996 di Yogyakarta.
R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986
Soebekti, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, 1980
Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993
Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
———————————— , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

JURNAL
ILMU HUKUM
201
STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI
HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960
ULFIA HASANAH
Jalan Garuda Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru
Abstrak
Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
terjadi perubahan fundamental terhadap hukum
agraria di Indonesia terutama di bidang pertanahan.
Adapun yang menjadi landasan hukum bagi
pelaksanaan konversi hak atas tanah adalah bagian
kedua UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi
yang terdiri atas sembilan pasal yang mengatur
tiga jenis konversi yaitu; konversi hak atas tanah
yang bersumber dari hak-hak Indonesia, konversi
hak atas tanah bekas Swapraja dan konversi hak
atas tanah yang berasal dari hak-hak barat.
Abstract
With the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning
the Basic Agrarian fundamental changes to the agrarian
law in Indonesia, especially in the area of land.
As for the legal basis for the conversion of land rights
is the second part of the Act concerning the provisions
of the conversion consists of nine chapters that govern
the conversion of three types, namely: the conversion
of land resulting from Indonesia’s rights, conversion
rights to land former Autonomous and conversion
of land rights from the rights of the west.
Kata kunci: Konversi, hak tanah.
A. Pendahuluan
Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak
saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan
mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu
pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum
menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 1
Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi
berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum
Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak
eigendom, hak opstall, hak erfpacht dan lain-lainnya. Penguasaan tanah dengan hak
penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai
bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah
hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.
Tanggal 24 September 1960, yang merupakan hari bersejarah karena pada tanggal
tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagi seluruh wilayah Indonesia.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (selanjutnya di sebut UUPA) terjadi perubahan fundamental pada
Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. 2 Maka berakhirlah dualisme
hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum
pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku
1
Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 1
2
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Jakarta,
2007, hlm. 1

ULFIA HASANAH
VOLUME 202
2 No. 2 Februari 2012
pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 Nomor 55), Agrarische
Besluit dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang Kebendaan,
salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah.
Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum
di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan
perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan
nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan
yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah
yang efektif.
Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah :
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan dan hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. tanah negara;
Pada kenyataannya ternyata didalam masyarakat masih terdapat hak eigendom, hak
opstal, hak erfpacht serta hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum
Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering
disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan
dan lainnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut di atas, maka jelas tanah-tanah yang berasal
dari hak-hak barat tidak bisa didaftar. Jika tanah-tanah ini tidak bisa didaftarkan tentukan
akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka tentu akan kehilangan haknya. Oleh
karena itu diperlukan suatu cara agar tanah ini dapat didaftarkan, maka cara yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak
barat tersebut. Dengan adanya konversi tanah dari hak-hak barat diharapkan masyarakat
tidak ada yang dirugikan haknya karena setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat
didaftarkan.
Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi
asas unifikasi hukum melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Menteri
Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 mengatur ketentuan mengenai
penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif.
Peraturan konversi tersebut merupakan implementasi ketentuan peralihan Undangundang
Nomor 5 Tahun 1960.
Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan Surat Tanda Bukti
Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3
3
Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris, Tesis, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2010, Hlm. 14

JURNAL
ILMU HUKUM
203
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang
menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini yang meliputi:
1. Bagaimanakah klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan
konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Bagaimanakah status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dihubungkan dengan PP No.24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah
C. Klasifikasi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Setelah Dilakukan Konversi
Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Setelah berlakunya UUPA, maka semua hak-hak barat yang belum dibatalkan sesuai
ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan
tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak milik atas tanah sesuai dengan sistem
yang diatur oleh UUPA, harus terlebih dahulu dikonversi menurut dan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan konversi dan aturan pelaksanaannya. Dalam Pelaksanaan konversi
tersebut ada beberapa prinsip, yaitu :
1. Prinsip Nasionalitas
Dalam Pasal 9 UUPA, secara jelas menyebutkan bahwa hanya Warga Negara
Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan
ruang angkasa. Badan-badan hukum Indonesia juga mempunyai hak-hak atas tanah,
tetapi untuk mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum yang ditunjuk oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum
yang dapat mempunyai hak Milik atas Tanah, antara lain : Bank-bank yang didirikan
oleh Oleh Negara, Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan
berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1963, badan-badan keagamaan yang
ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar pendapat Menteri Agama,
dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau mendengar Menteri
Sosial.
2. Pengakuan Hak-hak tanah terdahulu
Ketentuan-konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas masalah hakhak
atas tanah sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada
Hukum Barat maupun Hukum Adat yang kesemuanya akan masuk melalui Lembaga
Konversi ke dalam sistem dari UUPA.
3. Penyesuaian pada ketentuan Konversi
Sesuai dengan Pasal 2 dari Ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri
Agraria maupun dari Edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-hak atas tanah yang
pernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harus disesuaikan dengan hakhak
yang diatur oleh UUPA.

ULFIA HASANAH
VOLUME 204
2 No. 2 Februari 2012
4. Status Quo Hak-hak Tanah terdahulu
Dengan berlakunya UUPA, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas
tanah-tanah yang akan tunduk kepada Hukum Barat. Setelah diseleksi menurut ketentuanketentuan
Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya maka
terhadap hak-hak atas tanah bekas hak barat dapat menjadi :
a. Tanah Negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau karena tidak
dikonversi menjadi hak menurut Undang-undang Pokok Agraria.
b. Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-undang Pokok Agraria
seperti Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya macam-macam hak atas tanah
hak-hak Barat adalah :
1. Hak Eigendom (Recht van Eigendom)
Dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa hak
eigendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk
berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak
bertentangan dengan undang-undanga tau peraturan umum yang ditetapkan oleh
suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak
orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi akan pencabutan atas kebenda hak
itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan
dengan pembayaran ganti rugi.
2. Hak Erfpacht (Recht van Erfpacht)
Hak Erfacht, menurut Pasal 720 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan untuk
menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain,
dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada sipemilik sebagai
pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatan lainnya.
3. Hak Opstal (Recht van Opstal)
Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumahrumah,
bangunan-bangunan dan tanaman diatas tanah milik orang lain. Hak Opstal
menurut Pasal 711 KUHPerdata merupakan hak numpang karang yaitu suatu hak
kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan
penanaman diatas pekarangan orang lain.
Bagi pemegang Hak Opstal, mempunyai kewajiban, antara lain :
a. Membayar Canon (uang yang wajib dibayar pemegang hak opstal setiap
tahunnya kepada negara)
b. Memelihara tanah opstal itu sebaik-baiknya
c. Opstaller dapat membebani haknya kepada hipotik
d. Opstaller dapat membebani tanah itu dengan pembebanan pekarangan selama
hak opstall itu berjalan
e. Opstaller dapat mengasingkan hak opstall itu kepada orang lain.

JURNAL
ILMU HUKUM
205
5. Hak Van Gebruik
Menurut Pasal 756 KUHPerdata, Recht van Gebruik adalah suatu hak
kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu
kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan
itu, dan dengan kewajiban memeliharanya.
Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak
baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. 4 Sedangkan menurut A.P Parlindungan,
konversi hak-hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak atas tanah yang
ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA. 5
Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi:
· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah hak barat
· Konversi hak atas tanah, berasal dari hak Indonesia
· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah bekas Swapraja
Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdapat 3 (tiga )
hak yang dikonversi ke dalam UUPA, yaitu; Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstall.
Apabila kita cermati arti konversi diatas, bahwa ada suatu peralihan atau perubahan dari
hak tanah tertentu kepada hak tanah yang lain, yaitu perubahan hak lama yang secara
yuridis adalah hak-hak sebelum adanya UUPA menjadi hak-hak baru atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam rumusan UUPA, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal
16 ayat (1) antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
Berikut ini akan diuraiakan landasan hukum konversi terhadap hak atas tanah yang
berasal dari tanah hak barat, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan konversi
UUPAseperti:
PASAL I:
(1) Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini
sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak
memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.
(2) Hak Eigendom kepunyaan pemerintah asing yang dipergunakan untuk keperluan
rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang akan
berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
(3) Hak Eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang disamping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan
hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal
21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan
tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 Tahun.
4
Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,
2004, hlm. 80
5
A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 21

ULFIA HASANAH
VOLUME 206
2 No. 2 Februari 2012
(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal
atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1),
yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau
hak erfacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 Tahun.
(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 Pasal ini dibebani dengan hak opstal
atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut
dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
(6) Hak-hak Hypotheek, Servituut, Vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani
hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam
ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut
Undang-Undang ini.
PASAL III:
(1) Hak Erfpacht untuk perusahaan perkebunan besar, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha
tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak
erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 Tahun
(2) Hak Erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang
ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuanketentuan
yang diadakan oleh Menteri Agraria.
PASAL V:
Hak Opstall dan hak Erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya
Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam
Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstall dan erfpacht
tersebut, tetapi selama-lamanya.
PASAL VIII:
(1) Terhadap hak-guna-bangunan tersebut dalam Pasal I ayat 3 dan 4, Pasal II ayat 2
dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.
(2) Terhadap Hak-guna-usaha tersebut Pasal II ayat 2, Pasal III ayat 1 dan 2 dan
Pasal IV Ayat 1 berlaku ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai penggolongan konversi hak
atas tanah yang bersumber dari hak barat sebagai berikut:
1) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak milik meliputi: hak eigendom atas tanah
(Pasal I ayat 1 ).
2) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna usaha meliputi:
a. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar ( Pasal III ayat 1 )
b. Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar (Pasal IV
ayat 1)
3) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna bangunan meliputi:

JURNAL
ILMU HUKUM
207
a. Hak eigendom kepunyaan orang/ badan hukum asing ( Pasal I ayat 3 ).
b. Hak opstall atau hak erfpacht yang membebani hak eigendom ( Pasal I ayat 4).
c. Hak opstall dan hak erfpacht untuk perumahan ( Pasal V ).
4) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak pakai meliputi: hak eigendom kepunyaan
pemerintahan negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman
kepala perwakilan dan gedung kedutaan ( Pasal I ayat 2 ).
5) Hak-hak yang setelah dikonversi menjadi hapus meliputi: hak erfpacht untuk
pertanian kecil ( Pasal III ayat 2 ).
D. Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No.
5 Tahun 1960 Dihubungkan dengan Pendaftaran Tanah
Pasal 19 UUPA mengamanahkan bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum,
pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, hal ini
dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat serta keperluan lalu lintas
sosial ekonomis masyarakat. Secara legal formal pendaftaran tanah menjadi dasar bagi
status/kepemilikan tanah bagi individu atau badan hukum selaku pemegang hak yang
sah secara hukum.
Bachtiar Effendi menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan recht cadaster
yang bertujuan memberikan kepastian hak, yakni untuk memungkinkan orang-orang
yang mempunyai tanah dengan mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atas
sebidang tanah, apa hak yang dipunyainya, letak dan luas tanah. Serta memungkinkan
kepada siapapun guna mengetahui hal-hal yang ia ketahui berkenaan dengan sebidang
tanah, misalnya calon pembeli, calon kreditur, dan sebagainya. 6
Berkaitan dengan pelaksanaan konversi hak atas tanah, khususnya yang berasal dari
hak barat sebagaimana diatur dalam UUPA, pendaftarn tanah menjadi dasar bagi
terselenggaranya konversi, karena konversi bukan peralihan hak secara otomatis, tetapi
harus dimohonkan dan didaftarkan ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ( BPN ).
Jika dilihat ketentuan konversi, maka jelas bahwa prinsipnya hak-hak atas tanah
sepanjang pemegang haknya pada saat ketentuan konversi berlaku adalah Warga Negara
Indonesia tunggal maka hak itu akan dikonversikan menjadi hak milik menurut UUPA.
Konsekuensi dari berlakunya ketentuan konversi ( UUPA ) mengharuskan semua bukti
kepemilikan sebelum berlakunya UUPA harus diubah status hak atas tanah menurut
ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA. Cara mengubah status hak atas tanah tersebut
yaitu dengan mendaftarkan tanah tersebut untuk diberikan bukti kepemilikan yang baru,
yaitu sertifikat hak atas tanah, dengan catatan hal itu dilakukan sebelum jangka waktu
yang ditetapkan yakni sampai 24 september 1980, jika permohonan atau pendaftaran hak
atas tanah tidak dilakukan maka hak atas tanah akan dikuasai langsung negara.
Cara melakukan pendaftaran tanah untuk mengubah status hak atas tanahdapat
dibagi atas 2 (dua) cara yaitu:
6
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983,
hlm. 7

ULFIA HASANAH
VOLUME 208
2 No. 2 Februari 2012
1) Jika pemohon memiliki bukti hak atas tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan
24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka dapat ditempuh proses
Konversi langsung yaitu dengan cara mengajukan permohonan dan menyerahkan
bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.
2) Jika pemohon tidak memiliki atau kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah,
maka carra yang ditempuh adalah melalui Penegasan Konversi atau melalui
Pengakuan Hak.
Terdapat 3 ( tiga ) bukti tertulis yang dapat diajukan oleh pemilik tanah, yaitu:
1. Bukti tertulisnya lengkap.
2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi.
3. Bukti tertulisnya semua tidak ada lagi.
Dalam kondisi bukti tertulisnya lengkap, maka tidak lagi memerlukan tambahan alat
bukti, jika buktinya sebagian maka harus diperkuat dengan keterangan saksi atau
pernyataan yang bersangkutan. Sedangkan jika bukti tertulisnya senuanya tidak ada lagi
maka harus diganti keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.
Penegasan konversi dilakukan jika ada surat pernyataan kepemilikan tanah dari
pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi tentang kepemilikan tanah tersebut, tapi
juga tergantung pada lamanya penguasaan fisik tanah tersebut oleh pemohon.
Pengakuan hak sangat bergantung dengan lamanya penguasaan fisik, yaitu selama
20 tahun demikian disebutkan didalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor
24 Tahun 1997. Persyaratan pengakuan hak tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
1) Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara
berturut-turut atau dari pihak lain yang telah menguasainya.
2) Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad baik.
3) Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan
oleh masyarakat di kelurahan atau tempat objek hak tersebut.
4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.
5) Bahwa jika pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan
kenyataan maka pemohon dapat dituntut secara pidana maupun perdata dimuka
pengadilan karena memberikan keterangan palsu.
Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak diatur didalam pasal 56
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997, yaitu sebagai berikut:
1) Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik data yuridis sebagaimana dimaksud
dalam pasal 64 ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. Hak atas sebidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana
dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkat
tapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana
yang dimaksud pasal 60 ayat (3) oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan
konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir.

JURNAL
ILMU HUKUM
209
b. Hak atas tanah yang bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan
kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud
pasal 61 oleh Ketua Ajudikasi diakui sebagai hak milik.
2) Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak
diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.
Sementara terhadap pelaksanaan konversi dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi
dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Bagi konversi langsung, maka dokumen yang dibutuhkan adalah:
a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
b. Bukti pemilikan/ penguasaan tanah; berupa surat bukti seperti, girik/ letter
c, pipit, verponding Indonesia ( jika dimiliki ). Bukti tersebut harus juga
dilakukan dengan bukti lain:
i. Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau akta waris.
ii. Pernyataan dari pemohon atas penguasaan tanah tersebut, bahwa
tanah tersebut tidak dalam sengketa.
c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
d. Kartu keluarga.
e. Surat tanda bukti pelunasan SPPT PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) yang
terakhir.
f. Surat berkewarganegaraan Republik Indonesia dan atau surat pernyataan
Ganti Nama ( apabila warga keturunan ).
g. Surat ukur/ gambar situasi ( bila sudah ada dan masih dapat digunakan ).
2. Bagi penegasan konversi/ pengakuan hak, dokumen yang dibutuhkan adalah:
a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan bukti penguat
pemilikan penguasaan tanah;
i. Pernyataan dan permohonan.
ii. Keterangan dari kelurahan dan keterangan dari sekurang-kurangnya
2 (dua) saksi atau lebih yang dapat dipercaya serta telah menjadi
penduduk setempat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan
kekerabatan dengan pemohon.
b. Foto copy KTP pemohon
c. Kartu Keluarga.
d. Bukti pelunasan PBB terakhir.
e. Surat kuasa ( bila dikuasainya ).
f. Surat Berkewarganegaraan Republik Indonesia ( SKBRI ) dan surat
pernyataan ganti nama ( apabila warga keturunan ).
g. Surat ukur/ gambar situasi ( apabila sudah ada dan masih dapat digunakan).
Permohonan hak atas tanah dapat dilakukan terhadap:
a. Tanah negara bebas; belum pernah melekat sesuatu hak diatasnya.
b. Tanah negara asalnya masih melekat sesuatu hak dan jangka waktunya belum
berakhir, namun dimintakan perpanjangannya.

ULFIA HASANAH
VOLUME 210
2 No. 2 Februari 2012
c. Tanah negara asalnya pernah melekat sesuatu hak dan jangka waktunya telah
berakhir untuk dimintakan pembaharuannya, termasuk tanah-tanah Hak Barat,
sebagai mana dijelaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32
tahun1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru
atas tanah asal konversi hak barat, pasal 1 ayat (1); “Tanah Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, yangg jangka waktunya
akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. sebagaimana
yang dimaksud dalam UUPA, pada saat berakhirnya hak, yang bersangkutan
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara“ maupun tanah-tanah yang
telah terdaftar menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ).
Selanjutnya terkait dengan pendaftaran SK pemberian hak untuk mendapatkan
sertifikat tanda bukti hak diperlukan dokumen berikut ini:
a. Surat permohonan pendaftaran.
b. Surat pengantar.
c. SK pemberian hak untuk keperluan pendaftaran.
d. Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan.
e. Identitas pemohon.
Hak milik dapat diberikan kepada; warga negara Indonesia, badan-badan hukum
yang ditetapkan pemerintah, misalnya Bank Pemerintah, Badan Keagamaan, dan Badan
Sosial yang ditunjuk pemerintah. Hak ini bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial tanah, maka jangka
waktu berlakunya hak milik dalah untuk waktu yang tidak ditentukan. Terhadap hak ini
juga dapat hapus, apabila; (1) Karena pencabutan hak, (2) Karena penyerahan dengan
sukarela oleh pemiliknya, (3) Karena ditelantarkan, (4) Beralih kepada orang asing, (5)
Tanahnya musnah. 7
Sementara ittu terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia dapat memperoleh HGU. HGU adalah hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian,
perikanan, atau peternakan. Jangka waktu berlakunya HGU adalah 5 tahun dan
dapat diperpanjang paling lam 25 tahun, dan apabila waktu tersebut berakhir maka
kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU diatas tanah yang sama.
b. Hak guna Bangunan (HGB) diberikan kepada WNI, badan hukum yang didirikan
menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia. HGB adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka
waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, setelah berakhir maka
kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGB diatas tanah yang
sama. 8
7
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
8
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Dan
Hak Pakai Atas Tanah.

JURNAL
ILMU HUKUM
211
c. Hak pakai dapat diberikan kepada WNI, orang asing yang berkedudukan di
Indonesia, instansi pemerintah, badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak pakai
adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh negara atau milik orang lain, jangka waktu berlakunya adalah 25 tahun
dan diperpanjang selama 20 tahun atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
dengan syarat selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, setelah
jangka waktu hak dan perpanjangan berakhir, maka kepada pemegang hak dapat
diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama.
d. Hak pengelolaan diberikan kepada; instansi pemerintah termasuk pemerintah
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan
otorita, badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Jangka
waktunya tidak ditentukan tetapi bergantung selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu.
e. Hak milik atas satuan rumah susun; hak milik ini diberikan atas pemilikan rumah
susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing
dapat dimiliki dan dibangun secara terpisah, terutama untuk tempat hunian
atau bukan hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah bersama.
E. Kesimpulan
Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya
UUPA untuk masuk kedalam sistem dari UUPA, atau dengan kata lain adanya peralihan,
perubahan ( omzetting ) dari suatu hak kapada suatu hak lain. Adapun yang menjadi
landasan hukum bagi pelaksanaan konversi hak atas tanah adalah bagian kedua UUPA
tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri atas 9 ( sembilan ) pasal yang
mengatur tiga jenis konversi yaitu; konversi hak atas tanah yang bersumber dari hakhak
Indonesia,konversi hak atas tanah bekas Swapraja dan konversi hak atas tanah yang
berasal dari hak-hak barat. Khusus mengenai hak atas tanah yang berasal dari hak-hak
barat seperti, hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht, dengan berlakunya ketentuan
konversi akan mengalami perubahan atau peralihan. Dalam ketentuan konversi,
sebagaimana dimaksud pada bagian kedua UUPA dinyatakan bahwa semua hak yang
ada sebelum berlakunya UUPA beralih menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan hak pakai. Dengan pemberlakuan ketentuan konversi ini berarti pengakuan
dan penegasan terhadap hak-hak lama, juga sebagai maksud penyederhanaan hukum
dan upaya untuk menciptakan kepastian hukum.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, ketentuan konversi bagi
hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, berarti telah diberikan
jangka waktu yang relatif lama sampai 20 tahun sejak diberlakukannya ketentuan konversi
sebagaimana diatur dalam UUPA, yang dimaksudkan untuk mengakhiri sisa-sisa hak barat
atas tanah di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945. Dengan demikian setiap hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai

ULFIA HASANAH
VOLUME 212
2 No. 2 Februari 2012
jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka hak atas
tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya bukti hak atas tanah yang
muncul setelah jangka waktu tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan mengajukan
permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan melengkapi syarat
sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk
selanjutnya akan di proses sebagai pemegang hak yang sah atas tanah. Pemberlakuan
ketentuan konversi terhadap hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat meliputi 2
kondisi yakni; (1) hak-hak yang dapat dikonversi langsung, (2) pengakuan hak/ penegasan
konversi, jadi setiap hak-hak atas tanah perlu dilakukan legalisasi kepemilikan hak baik
secara fisik maupun yuridis, melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan
yang berlaku guna terciptanya kepastian hak dan kepastian hukum.
E. Daftar Pustaka
Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris, Tesis,
Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria ( Pertanahan ) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka
Raya, Jakarta, 2004 )
A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990
——————————, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2001 )
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,
Alumni, Bandung, 1983
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005
—————————, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan,
Jakarta, 2007
Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2008)

JURNAL
ILMU HUKUM
213
PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN
MELALUI PROSES MEDIASI
RISKA FITRIANI
Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru
Abstrak
Penyelesian sengketa di luar pengadilan disebut juga
Alternatve Dispute Resolution (ADR). Salah satu
sengketa yang terjadi adalah antara investor dengan
masyarakat Kabupaten Siak di Kecamatan Kerinci
Kanan. Penyelesaian dilakukan dengan upaya negosiasi,
yaitu dengan proses perundingan atau tawar
menawar suatu konsesi, dalam permasalahan
yang timbul di tengah masyarakat.
Abstract
Disputes out of court settlement is also called Alternative
Dispute Resolution (ADR). One dispute is
between the investor and the community in the District
of Kerinci Siak Kanan. Settlement is done by negotiation
efforts, that is the process of negotiating or
bargaining a concession, on the problems that arise
in the community.
Kata kunci: Mediasi, sengketa, ADR.
A. Pendahuluan
Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan
konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap
aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan
konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih
bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan
Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan
berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya
keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan
bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan dapat
melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan
dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win solution).
Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya
untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu senfiri
yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga)
sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai
pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim
perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat
yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional
tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan
tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian,
Soepomo menyatakan:
“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga
supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat seharihari
meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya
menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan,

RISKA FITRIANI
VOLUME 214
2 No. 2 Februari 2012
bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti
urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai
oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan
pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak
yatim, dan sebaginya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup
di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur
bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamian, keseimbangan lahir
dan batin untuk menegakkan hukum 1 .“
Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa
dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya
sengketa yang ada. Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang
mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa
pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan
hukum sendiri 2 . Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara
damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan
melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun
mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar
pengadilan biasanya disebut juga dengan alternatve dispute Resolution (ADR).
Penyelesian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah alternatve
dispute Resolution (ADR) ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat
Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan)
tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (dissatisfied
with the judicial system) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.
Adapun mengenai bentuk-bentuk alternatve dispute Resolution (ADR) yang digemari
dan populer di Amerika Serikat 3 :
1. Arbitrase
2. Compulsory arbitrase system
3. Mediasi (Mediation)
4. Konsiliasi (concilliation)
5. Summary jury trial
6. Settlement conference
Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang
dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik
yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya
sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang
terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan
keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati
oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1
R.Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.65-66
2
Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution,
Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, 2001, hlm. 5.
3
Diringkas oleh M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,
P.T.Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hlm. 280-281

JURNAL
ILMU HUKUM
215
1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian
sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli”.
Secara umum pranata penyelesian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam 4 :
1. Mediasi
2. Konsiliasi
3. Arbitrase
Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah
satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan
tujuan untuk mencapai kesepakan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang
diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga
merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dangan mediator,
dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) 5 .
Perkara yang ada di tengah masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga
tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah.
Begitu juga halnya di Kabupaten Siak yang merupakan daerah pengembangan usaha
melalui investasi dalam berbagai bidang. Seperti adanya peluang investasi di bidang
pertambangan, pada area industri di Pelabuhan Tanjung Buton serta di bidang perkebunan
yang berdampak positif dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak. Salah satu
daerah pengahasilan minyak yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Di
bidang perkebunan Kabupaten Siak sangat berpotensi dalam pengembangan komoditi
perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. Area perkebunan
kelapa sawit pada tahun 2009 luasnya sebesar 418.300 Ha (Hektar), dan perkebunan
karet dengan luas 14.766 Ha, serta perkebunan kelapa 3.326 Ha, sagu 6.182 Ha, dan
pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha 6 .
Khusus di Kabupaten Siak, pada tahun 2008 perkembangan nilai investasi untuk
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 362,5 Milyar dan Penanaman Modal Asing
(PMA) 25 juta US $ sedangkan untuk tahun 2009 perkembangan nilai investasi tidak ada
dengan arti lain tidak ada yang terealisasi pada tahun 2009. Peningkatan jumlah investasi
ini berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu regulasi, Pemerintah telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
4
Bandingankan dengan Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002,
hlm. 2-4
5
Penyelesaian sengketa biasanya dapat dilakukan melalui 2 macam proses, yaitu proses penyelesaian
sengketa yang tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, yang selanjutnya berkembang pada
proses penyelelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan, Rachmadi Usman,
Op.Cit. hlm. 3
6
Penanaman Modal Kabupaten Siak, Potensi dan Peluang Investasi Siak, Kabupaten Siak, 2010, hlm. 5

RISKA FITRIANI
VOLUME 216
2 No. 2 Februari 2012
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri. Perkembangannya, kesemua peraturan perundang-undangan
tersebut di atas telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal.
Pekebunan Kelapa sawit sebagai salah satu investasi yang paling besar di bidang
perkebunan di Kabupaten Siak yang luasnya sekitar 418.300 Ha merupakan potensi untuk
pengembangan industri hilir, dengan jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak tercatat
11 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan penghasilan per bulannya sebanyak 257.850
ton Crude Palm Oil (CPO) 7 . Namun dalam pengembangan usaha perkebunan sawit ini
menimbulkan sengketa lahan antara investor selaku pemegang izin HGU (Hak Guna
Usaha) dengan masyarakat setempat. Investor dengan adanya HGU yang diberikan oleh
pemerintah dengan adanya izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, sehingga investor
diberikan mengelola hutan dengan adanya pelepasan kawasan huta dari Menteri
Kehutanan 8 . Pengelolaan hutan oleh investor ini berhimpitan dengan masyarakat
setempat, seperti yang terjadinya kasus di Kabupaten Siak antara investor dengan
masyarakat yaitu PT Maridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan masyarakat di
Kecamatan Kerinci Kanan, lahan yang menjadi sengketa seluas 2794 Ha (Hektar).
Masyarakat mengklaim bahwa itu merupakan lahan tersebut adalah lahan mereka,
sementara itu perusahan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam penggunaan lahan
tersebut 9 . Terjadinya sengketa lahan Hak Guna Usaha tersebut disebabkan masyarakat
Kerinci Kanan merasa dirugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang
dimilikinya dari pihak perusahaan.
Kelanjutan kasus ini di upayakan penyelesaian agar pengembangan pemanfaatan alam
serta adanya hubungan baik antara investor dengan masyarakat setempat sehingga tidak
ada pihak yang merasa dirugikan atau diupayakan agar lancarnya aktifitas masyarakat
setempat dan investor sebagai pengelola hutan disekitarnya yang merupakan hak
masyarakat setempat seharusnya. Perkara ini diupayakan penyelesaiannya melalui proses
mediasi melalui pertemuan dengan bantuan mediatornya pihak Kantor Pertanahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam
hal pencapaian kesepakatan (win-win solution) 10 .
Penyelesaian kasus yang terjadi antara pihak PT Maridan Sejati Surya Plantation
dan masyarakat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi ini menimbulkan
permasalahan bagi pengembangan usaha di Kabupaten Siak. Seperti apa permasalahan
yang bekembang serta hasil dari penyelesaian sengketa secara mediasi dapat membawa
pengaruh baik bagi kedua belah pihak dan pemerintah setempat seperti apa yang
diharapkan para pihak saling sepakat (win-win solution). Adapun Mediator dalam
sengketa lahan yang terjadi antara pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan
masyarakat diawali dengan adanya mediator pemuka masyarakat adat setempat atau
disebut juga dengan tokoh masyarakat, namun hasil kesepakatan juga belum tercapai
7
Ibid
8
KTSP & BPN, 2011
9
www.Siakjuguljaya.com
10
Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 2011.

JURNAL
ILMU HUKUM
217
dan akhirnya dibantu oleh mediator lain dari perwakilan kantor Pertanahan Setda Siak,
Zulkifli M, SH. Dalam kelanjutan sampai saat ini sengketa lahan ini pun sudah mereda,
namun sampai saat ini masih saja terjadi gejolak dalam masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana Penyelesaian
Sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak.
1. Bagaimanakah sengketa yang terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation
dan masyarakat di Kabupaten Siak
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara PT Maridan Sejati
Surya Plantation dan masyarakat di Kabupaten Siak
C. Pembahasan
Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau, dan
merupakan salah satu daerah yang sangat potensial. Kabupaten Siak ditetapkan menjadi
kabupaten pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999, dan Keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah
satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.
Salah satu hasil bumi Kabupaten Siak ini adalah merupakan daerah pengahasil minyak
tepatnya di Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Pada tanggal 8 Agustus 2002
pengelolaan CPP blok resmi dilakukan oleh konsorsium PT.Bumi Siak Pusako dan
Pertamina Hulu dengan membentuk Badan Operasi Bersama (BOB), dengan adanya serah
terima CPP Blok dari Pihak Caltex Pacific Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Siak,
maka. Kapasitas terpasang produksi harian dari CPP blok saat ini berkisar antara 38-39
ribu bhp (barel per-hari). Perusahaan minyak ini tentunya telah membawa pengaruh
besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Riau khusunya Kabupaten Siak, salah
satunya bisa mengembangkan atau peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Di
samping itu terdapat peluang bagi investor dalam proyek pendirian pembangkit listrik
di kecamatan-kecamatan.
Kabupaten Siak ini memiliki perusahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
bergerak pada pengembangan kawasan industri yaitu PT. Kawasan Industri Tanjung Buton
dan mendirikan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera khusus menangani pengelolaan
Pelabuhan Tanjung Buton. Adapun Peluang investasinya yaitu di dalam kawasan industri
tanjung buton seperti membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka
luas bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur
pendukung. membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka luas bagi
investor yang menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur pendukung.
Investasi di bidang perkebunan Kabupaten Siak sangat potensial untuk mengembangkan
perkembangan komoditi perkebunan. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara
lain kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. luas areal perkebunan kelapa
sawit pada tahun 2009 sebesar 413.000 Ha (Hektar), Kelapa 14.766 Ha, Kelapa 3.326
Ha, sagu 6.182 Ha, dan Pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha.

RISKA FITRIANI
VOLUME 218
2 No. 2 Februari 2012
Pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit masih memberi peluang besar di
kabupaten ini. Pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara
lain, pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola swadaya dan pola inti plasma.
Peningkatan nilai tambah diperlukan industri hilir Crude Palm Oil (CPO) sehingga dapat
dihasilkan margarine, minyak goreng, sabun dan sebagainya. Kegiatan industri hilir Crude
Palm Oil (CPO) dapat dikembangkan secara integral dalam kawasan industri Tanjung
Buton. Sangat berpulang ditawarkan kepada para investor untuk membangun industri
hilir. Investasi yang terus meningkat di Kabupaten Siak ini dari tahun ke tahun bagi
investor adalah di bidang perkebunan kelapa sawit, karena lahan yang mendukung dan
letak daerah yang strategis, sehingga hampir setiap lahan yang kosong ataupun hutan
digunakan untuk membangun perkebunan.
Perkembangan investasi bidang perkembangan investasi bidang perkebunan
Sdiuraikan mulai tahun 2000-2010. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel. 1
Perkembangan investasi di Kabupaten Siak tahun 2000-2010
No Tahun Investasi Jumlah
Nilai Investasi
Perusahaan
1. 2000 1 Rp. 48.000.000.000
2. 2001 1 Rp. 29.000.000.000
3 2002 - -
4. 2003 1 $ 3.385.333
5. 2004 1 Rp. 81. 156. 925.000
6. 2005 1 Rp. 95. 105. 995.516
7. 2006 1 Rp. 449. 160. 130. 296
8. 2007 1 Rp. 55.500.000.000
9. 2008 2 Rp. 188.000.000.000
$ 7.500.000
10. 2009 - -
11. Jumlah 11 Rp.1.065.423.050.812
$ 10.885.333
Sumber Data: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Siak, 2011
Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah investasi bidang perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Siak di tahun 2000 mencapai Rp. 48 milyar dilakukan oleh PT.
Sawit Bumi Minas. Pada tahun 2001 mengalami penurunan, dengan nilai investasinya
sebesar Rp.29 milyar yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources & Tecnology Tbk.
Tahun 2002 mengalami kenaikan selanjutnya mengalami penurunan. Nilai investasi
yang terbesar terhadap Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi pada tahun 2006

JURNAL
ILMU HUKUM
219
yaitu sebesar Rp.449.160.130.296 diinvestasikan oleh PT.Ivo Mas Tunggal dan untuk
Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar $ 7.500.000 yang dilakukan
oleh PT Siak Prima Sakti. Dalam perkembangan investasi tersebut sampai tahun 2010
terdapat sebelas perusahaan perkebunan kelapa sawit diKabupaten Siak. Pada tahun
berikutnya juga mengalami hal Kenaikan dan penurunan. Upaya merealisasikan nilai
investasinya tersebut perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit mengupayakan
mendapatkan hak pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini agar perusahaan lebih dapat mengembangkan
usahanya di lingkungan daerah Kabupaten Siak, namun tidak semua perusahaan yang
mempunyai ada yang masih memegang HGU, hanya memiliki sertifikat izin lokasi, yang
masa berlaku dan harus diperpanjang sampai pada saat perusahaan mendapatkan
sertifikat Hak Guna Usaha. Perkembagan izin pengelolaan usaha perusahaan perkebunan
sawit di kabupaten Siak antara lain:
Tabel. 2
Perusahaan sebagai investor dan izin yang diperoleh untuk
pengelolaan usaha perkebunan di Kabupaten Siak
No Nama Perusahaan Jenis Izin
1 PT Siak Prima Nusa Lima Izin Lokasi
2. PT Berlian Inti Mekar Izin Lokasi
3. PT Duta Swakarya Indah Izin Lokasi
4. PT Siak Prima Sakti Izin Lokasi
5. PT Maridan Sejati Surya Plantation HGU
6. PT Ivo Mas Tunggal HGU
7. PT Aneka Inti Persada HGU
8. PT Era Sawit Perkasa Izin lokasi
9. PT Bina Pitri Jaya HGU
10. PT Smart. Tbk Izin lokasi
11. PT Sawit Bumi Minas HGU
Sumber Data : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak, 2011
Tabel di atas menjelaskan izin yang telah dipegang oleh investor perusahaan perkebunan
kelapa sawit dalam melaksanakan usaha investasinya, upaya meningkatkan
investasinya salah satu cara dengan memperluas lahan perkebunan sedikit demi sedikit,
sehingga satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu izin lokasi ataupun Hak Guna
Usaha. Pemindahan hak dan mengunakan tanah tersebut sangat diperlukan untuk
pengembangan usaha. Sedangkan hak guna usaha adalah lanjutan dari izin lokasi yang
lahannya telah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan.

RISKA FITRIANI
VOLUME 220
2 No. 2 Februari 2012
1. Sengketa yang Terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan
Masyarakat di Kabupaten Siak
Perkembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Siak terdapat
sebelas perusahaan swasta yang mendirikan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.
Usaha tersebut dijalankan dengan memegang izin, perusahaan yang memegang izin lokasi
adalah enam perusahaan dan lima perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha. Untuk
mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan jaminan yang diberikan kepada pemegang
sertifikat Hak Guna Usaha dalam mengembangkan nilai investasi dilakukan dengan
berbagai prosedur atau tahap yang harus dilalui dan merupakan hal yang sulit jika dikaji
dari aturan administrasinya. Hal ini tentunya agar dapar membatasi jumlah perusahaan
yang mempunyai Hak Guna Usaha, dan ini sangat penting dibatasi untuk menjamin hak
pengelolaan tanah bagi masyarakat sekitarnya agar tidak dirugikan oleh pihak investor.
Prosedur Perizinan Pada Perusahaan Kelapa Sawit Sebelum pengimplementasi
undang-undang penanaman modal mengenai kepastian hukum yang dijaminkan kepada
investor terkait Hak Guna Usaha perkebunan. Namun dalam praktiknya sangat merugikan
masyarakat sekitar karena terganggu dengan aktifitas perusahaan dan bahkan ada
perusahaan yang mengelola perkebunan di tanah masyarakat dan menggabaikan hakhak
masyarakat sekitar khususnya. Untuk mendapatkannya ada beberapa syarat-syarat
yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Penanaman Modal, Kantor
Pelayanan Terpadu Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Satu pintu, dan Badan
Pertahanahan Provinsi. Mengenai prosedur dan syarat-syarat mendapat sertifikat Hak
Guna Usaha harus melalui beberapa tahap. Adapun yang menjadi prosedur atau
langkahlangkah hingga pada mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut 11 :
1. Perusahaan–perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus
Mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan
kepada kepala kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekanan akte pendirian
perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.
2. Sebelum mengurus izin prinsip maka penanam modal harus mengurus surat
rekomendasi atau persetujuan dari kantor penanaman modal.
3. Surat Persetujuan itulah yang digunakan untuk mengurus Izin Prinsip akan dikeluarkan
oleh Bupati/walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun. Selamaperiode tersebut,
pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin
prinsip.
4. Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiranstatus
penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun.
5. Setelah mendapatkan izin lokasi, Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai
syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan,
perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan (LC) dan dapat segera
beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN.
11
75 Pasal 1 Angka 1 Peratuan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
Tentang Izin Lokasi

JURNAL
ILMU HUKUM
221
Praktik pengembangan investasi di daerah ini mengalami kendala sehingga hal ini
bisa menimbulkan tidak sinergisnya antara kebutuhan pengusaha untuk mengembangkan
perusahaannya dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun kendala pengembangan
investasi ini antara lain pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dicatat, paling tidak
ada dua faktor yang menjadi kendala investasi di Indonesia yakni faktor internal dan
eksternal. Adapun kendala internal dalam pegembangan investasi meliputi 12 :
a. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek
b. Kesulitan memperoleh bahan baku
c. Kesulitan dana pembiyaan
d. Kesulitan pemasaran
e. Sengketa perselisihan diantara pemegang saham
Kendala eksternal meliputi:
a. Faktor lingkungan bisnis baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung
serta menarik insentif atau fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah
b. Masalah hukum
c. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata
menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia
d. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut
mendistorsi kegiatan penanaman modal
e. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan
ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan
Investor yang telah memegang izin lokasi berarti investor telah bisa menjalankan
usaha perkebunannya, izin lokasi tersebut memiliki masa berlaku yaitu 13 :
a. Izin lokasi pada lahan kurang dari 25 Ha (50) masa berlakunya 3 tahun
Izin lokasi hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali dengan syarat investor telah
menguasai lahan perkebunan lebih dari 50% (lima puluh persen). Setelah ituinvestor harus
segera mengurus berkas-berkas untuk mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna
Usaha. Untuk mendapatkan izin, banyak yang harus diurus oleh investor sesuai dengan
prosedur dan menyiapkan berkas-berkas menurut langkah-langkah yang telah ditetapkan
sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
dinyatakan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah diwilayah
Indonesia. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada investor untuk kegiatan
investasinya adalah:
a. Hak Guna Usaha (HGU)
b. Hak Guna Bangunan (HGB)
c. Hak Pakai
12
Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 4
13
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

RISKA FITRIANI
VOLUME 222
2 No. 2 Februari 2012
Pasal 28 UUPA, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah untuk menguasakan
tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan
dapat diperpajang paling lama 25 tahun. Hak guna usaha digunakan untuk perusahaan
pertanian, peternakan dan perikanan. Tanah-tanah yang dapat diberikan izin HGU diatur
didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Adapun tanah yang diberikan izin dengan
Hak Guna Usaha adalah tanah negara dan tanah hak milik.
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dinyatakan
mengenai luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah lima
hektar dan luas maksimum yang diberikan kepada badan usaha ditetapkan oleh Menteri
dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha
bersangkutan. Di lokasi penelitian tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna
Usaha perkebunan kelapa sawit adalah tanah-tanah statusnya milik negara dan tanah
milik masyarakat. Untuk tanah milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan
masyarakat yang menguasainya dengan ganti rugi secara sporadis 14 .
Hak guna usaha tertera mengenai luas lahan yang dipergunakan serta batas-batas
lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai pengguasaan lahan. Dengan
demikian investor memiliki jaminan untuk melakukan usahanya/berinvestasi dengan kata
lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan merasa aman. perusahaan merasa
aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih ada yang tidak terpenuhi yaitu hak
mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan telah diterbitkannya hak guna usaha.
Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang investor kemudian digugat kembali
atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. Berikut adalah
daftar permasalahan pertanahan antara investor dengan masyarakat di Kabupaten Siak.
masyarakat di Kabupaten Siak.
Tabel. 3
Daftar Permasalahan Pertanahan Masyarakat dengan Investor
No Pihak Yang bersengketa Lokasi
1 Masyarakat dengan PT Duta Kecamatan Mempura
Swakarya Indah
Kecamatan Dayun
Kecamatan Koto Gasip
2 Masyarakat dengan PT Maridan Kecamatan Kerinci Kanan
Sejati Surya Plantation (PT MSSP)
3 Masyarakat dengan PT Riau Andalan Kecamatan Sungai Mandau
Pulp and Paper
4 Masyarakat dengan PT Aneka Inti Kecamatan Kerinci Kanan
Persada
5 Masyarakat dengan PT Arara Abadi
Kecamatan Sungai Apit
Kecamatan Tualang
Kecamatan Sungai Apit
Sumber : Kantor Pertahanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2011
14
Wawancara dengan Zulkifli, Kasubag Permasalahan Lahan Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak.

JURNAL
ILMU HUKUM
223
Berdasarkan tabel di atas ada lima kasus sengketa lahan yang terjadi antara
perusahaan/investor dengan masyarakat dan masih di usahakan penyelesaiannya oleh
pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan yang nilai investasinya
besar. Sengketa ini tidak hanya terjadi di satu tempat, seperti Kasus PT .Duta Swakarya
Indah (DSI) yang sengketa lahannya terdapat di tiga kecamatan sehingga sulit dan
membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. Mengenai hak guna usaha, berdasarkan
daftar kasus diatas yang hak guna usahanya bermasalah adalah PT Maridan Sejati
Surya Plantation.
Kasus PT Maridan Sejati Surya Plantation (PT MSSP), perusahaan ini merupakan
penanaman modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan
kelapa sawit dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan
memegang empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut: merupakan penanaman
modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan kelapa sawit
dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan memegang
empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut:
1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.062.001 tanggal 18 Oktober
1993 seluas 4.416 Ha
2. Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.05.12.09.2.00002 tanggal 18 Oktoberr
1993 Seluas 55 Ha 3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.
06.2.00006 tanggal 18 Oktober 1995 seluas 600 Ha
3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.16.2.00006 tanggal 24 Februari
1999 seluas 4.257,050 Ha 15 .
Total lahan yang menjadi sengketa adalah seluas 2.794 yang terletak sekitar
kecamatan kerinci kanan kabupaten siak, adapun uraian sebagai berikut:
1. Tanah garapan kelompok tani tunas jaya seluas 212 Ha yang terkena hak guna
usaha PT MSSP desa kerinci kanan
2. Tanah Perkampungan penduduk seluas 100 Ha berada dipinggiran sungai hitam,
sungai gasip, sungai matang paup
3. Hutan kampung sialang seluas 1.582 Ha di kuasai oleh Datuk Batin Gasip yaitu
Datuk layap sari dan Baharudin 16 .
Masyarakat melakukan klaim terhadap lahan tersebut karena lahan tersebut belum
diganti rugi oleh pihak perusahaan yaitu PT Maridan Sejati Surya Plantation sehingga
masyarakat merasa hal itu tidak adil. Kasus yang telah diuraikan jelas investor tidak
mendapat jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang dipegangnya sehingga investor
merasa tidak aman dan terganggu. Sedangkan pihak perusahaan mengatakan bahwa
terjadinya sengketa lahan jelas banyak akibatnya terhadap perusahaan yaitu, menambah
cost/uang pengeluaran untuk penyelesaian hukum sengketa tersebut, mempengaruhi
15
Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
16
Wawancara dengan pihak masyarakat yang diwakili Sumaryo, Kepala Desa Kerinci Kanan.

RISKA FITRIANI
VOLUME 224
2 No. 2 Februari 2012
nama baik perusahaan, dan berpengaruh pada penurunan laba perusahaan walaupun tidak
terlalu signifikan.
Mengenai kewajiban investor atau penanam modal, berikut adalah uraiannya sebagaimana
dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab sosial
perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,dan budaya setempat.
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana lapoan merupakan laporan
kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan
kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan berkala kepada BKPM
dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman
modal
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis, kewajiban dari investor yaitu tanggungjawab
sosial perusahaan belum terlaksana. Di lokasi penelitian, terlihat akses jalan yang masih
sulit dilalui, banyak masyarakat yang kurang mampu dan tidak bersekolah serta
perkampungan yang belum merasakan penerangan, sehingga tidak tercipta hubungan
yang serasi, seimbang dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.
Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini pihak investor telah
yang telah menggunakan atupun berusaha di lingkungan tempat tinggal masyarakat
setempat sehingga masyarakat juga merasakan dari dampak-dampak yang berasal dari
berjalannya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itulah masyarakat berhak
mendapatkan perhatian dari pihak investor/perusahaan yang merupakan perwujudan
tanggung jawab dari investor tersebut. Mengenai masyarakat yang bersengketa dengan
investor, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryo, Kepala Desa Kerinci
Kanan, masyarakat tidak mendapatkan keadilan selain tidak adanya tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan dan jelas lahan tersebut belum
diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha telah diterbitkan, begitu juga
apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum, masyarakat pasti dikalahkan.
Adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan
dan jelas lahan tersebut belum diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha
telah diterbitkan, begitu juga apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum,
masyarakat pasti dikalahkan. Investasi perkebunan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan
yaitu mengenai jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah
kepada Investor, dan hal ini juga berkaitan dengan keadilan tehadap masyarakat yang
ada disekitar perusahaan, masih mempunyai hak perdata di dalam lahan hak guna usaha
tersebut.

JURNAL
ILMU HUKUM
225
2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi antara PT Maridan Sejati
Surya Plantation dan Masyarakat di Kabupaten Siak
Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan
dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa
menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga
halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati
Surya Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiaisi, yaitu dengan proses
perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di
tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat
yang diwakili oleh Kepala Desa di kerinci kanan Bapak Sumaryo, dengan perwakilan
pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh
pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut
bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang
dikelola perusahaan tersebut.
Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan
bantuan mediator bapak Bapak Zulkifli, yang merupakan Kasubag. Permasalahan Lahan
Kantor PertanahanSekretariat Daerah Kabupaten Siak. Adapun teknik mediasi yang
dilakukan dengan mengandung unsure-unsur:
a. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh
mediasi ini
b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima
oleh kedua belah pihak
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian atas masalah–masalah sengketa.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses
perdamaian berlangsung
e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Maridan
Sejati Surya Plantation di kabupaten siak segera terselesaikan.
Adapun Peranan mediator yakni bapak Zulkifli.M antara lain:
a. Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi
pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan
menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik
c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.
Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Maridan
Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dengan masyarakat ini antara lain:
a. Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa
b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa
d. Menyusun rencana mediasi
e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak
f. Memulai sidang mediasi

RISKA FITRIANI
VOLUME 226
2 No. 2 Februari 2012
g. Merumusan masalah dan menyusun agenda
h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
i. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
j. Proses tawar-menawar akhir
k. Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian
Proses mediasi ini dilakukan dengan tahapan:
a. Pertemuan terpisah (separate sessions)
1) Pertemuan dengan pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation di Kabupaten Siak
2) Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat
b. Pertemuan bersama (Join meeting)
1) Mediator melakuakn penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses
Persiapan untuk melakukan pertemuan bersama
2) Mengatur suasana PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dan
mendengarkan issu
3) Mengembangkan kesepakatan.
D. Penutup
Tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit
adalah tanah-tanah statusnya milik negara dan tanah milik masyarakat. Untuk tanah
milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan masyarakat yang menguasainya
dengan ganti rugi secara sporadis. Hak guna usaha tertera mengenai luas lahan yang
dipergunakan serta batas-batas lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai
pengguasaan lahan. Dengan demikian investor memiliki jaminan untuk melakukan
usahanya/berinvestasi dengan kata lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan
merasa aman. perusahaan merasa aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih
ada yang tidak terpenuhi yaitu hak mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan
telah diterbitkannya hak guna usaha. Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang
investor kemudian digugat kembali atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar
perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar permasalahan pertanahan antara investor
dengan masyarakat di Kabupaten Siak. masyarakat di Kabupaten Siak.
Upaya penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan
dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa
menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga
halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati Surya
Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu dengan proses
perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di
tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat
yang diwakili oleh Kepala Desa di kerinci kanan Bapak Sumaryo, dengan perwakilan
pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh
pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut
bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang
dikelola perusahaan tersebut.

JURNAL
ILMU HUKUM
227
E. Daftar Pustaka
Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Sebuah Kajian Alternative
Dispute Resolution, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, 2001
Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Penanaman Modal Kabupaten Siak, Potensi dan Peluang Investasi Siak, Kabupaten Siak,
2010
R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1984.

VOLUME 228
2 No. 2 Februari 2012
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH
YANG BERADA DI ATAS HAK PENGELOLAAN PELABUHAN
LOVELLY DWINA DAHEN
Perum. Palm Regency Blok C No.7 Panam- Pekanbaru
Abstrak
Peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin
penting, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan
(quality of services). Menurut aturan SK Direksi
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/
2/PI.II-2000 tanggal 3 Januari 2000 penyerahan
penggunaan bagian-bagian tanah HPL pelabuhan
dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan dan
Hak Sewa atas bangunan. Hal ini bertentangan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun
1977, di mana hak yang dapat diberikan atas tanah
hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai.
Abstract
The role of sea ports in the future will be increasingly
important, it is necessary to improve the quality of
service (quality of services). According to the rules of
the Decree of Directors. (Limited) II No Ports
Indonesia. HK.56/1/2/PI.II-2000 dated January 3,
2000 submission of the use of portions of land can be
provided with a port HPL Broking and Right to Lease
the building. This is contrary to the Regulation of the
Minister of Interior No.1 of 1977, in which rights can
be given to land management rights are Broking and
Right to Use.
Kata kunci: tanah, pelabuhan, hak pengelolaan.
A. Pendahuluan
Dewasa ini dunia usaha mengalami proses globalisasi ekonomi, yang wujud nyatanya
adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak dapat dihindari
lagi, karena efeknya semakin membesar bagaikan bola salju terutama bagi pelaku pasar
itu sendiri yaitu para pengusaha. “Dan lebih dari 80% pangsa perdagangan internasional
(seaborn trade international) tersebut dikapalkan melalui pelabuhan laut”. 1
Hal ini berdasarkan faktor efisiensi dan efektivitas pendistribusian barang, yaitu dari
segi kapasitas muatan yang lebih banyak dan adanya lahan bagi penumpukan barang
ataupun gudang, maupun lahan untuk pengolahan bagi suatu perusahaan industri di lahan
pelabuhan. Fasilitas tersebut merupakan suatu bidang usaha yang terdapat di pelabuhan,
artinya pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang berupa
pengangkutan saja tetapi juga memiliki bidang usaha lain yang memanfaatkan areal lahan
pelabuhan.
Oleh karena peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin penting, maka perlu
peningkatan kualitas pelayanan (quality of services). Peningkatan kualitas pelayanan
tentunya harus diimbangi dengan kemajuan teknologi kepelabuhanan yang dari waktu
ke waktu mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini perlu mendapat perhatian
yang besar dari pemerintah Indonesia karena negara kesatuan Republik Indonesia dalam
kenyataannya merupakan suatu negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia
memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Pelabuhan-pelabuhan laut tersebut dikelola oleh empat PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia, diantaranya adalah Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia dan satu-satunya
1
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia
II Cabang Teluk Bayur, Jakarta, 1997, hlm. 1.

JURNAL
ILMU HUKUM
229
pelabuhan terbesar dan memiliki fasilitas cukup memadai di pantai barat Sumatera”. 2
Sebagai akibatnya, pelabuhan ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting
bukan saja untuk Propinsi Sumatera Barat, tetapi juga untuk propinsi disekitarnya dan
salah satu pintu gerbang perekonomian Sumatera Barat.
Keadaan tersebut menuntut Pelabuhan Teluk Bayur mutlak harus dikembangkan
dan ditata dengan serius dan terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan
pengelolaan secara baik dan menyeluruh agar operasional pelabuhan secara keseluruhan
yang meliputi semua bidang usahanya sejalan dengan perkembangan dan pembangunan
di segala bidang.
Pelabuhan ini dikelola oleh sebuah badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT
(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Perusahaan ini memiliki aktiva
yang cukup besar nilainya dan di antaranya dalam bentuk tanah dan perairan. Di samping
itu, aktiva tanah dan perairan mempunyai peranan penting dan strategis yang dapat
menjamin kelangsungan usaha perusahaan sesuai dengan peran dan fungsinya karena
berlangsungnya kegiatan perusahaan mutlak dilaksanakan di atas lahan yang tersedia.
Dengan demikian, faktor tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai peranan
yang sangat penting. Pada era pembangunan ini, arti penting tanah semakin disadari
sebagai salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, harus dapat
dipahami bahwa tanah ialah wujud konkret dari salah satu modal dasar pembangunan
nasional yang tercantum dalam GBHN. 3
Fakta tentang adanya hubungan antara manusia dengan tanah dapat dipandang
sebagai fakta hukum, yaitu fakta atau kenyataan yang diatur dan diberi akibat oleh hukum,
sehingga dapat juga disebut dengan Rechtsfeiten”. “Rechtsfeiten diartikan sebagai
peristiwa-peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang diatur
dan diberi akibat oleh hukum”. 4 Hubungan antara manusia dengan tanah, tidak terkecuali
di Indonesia, selalu diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia
dengan tanah di Indonesia sebelum kemerdekaan, pada satu pihak diatur oleh hukum
adat dan pada pihak lain diatur pula oleh hukum tanah kolonial Belanda yang berpangkal
pada Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55. 5 Semenjak kemerdekaan Republik
Indonesia, hubungan antara manusia dengan tanah di Indonesia, prinsip dasarnya
ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD), “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Ketentuan tersebut semenjak tanggal 24 September 1960 dijabarkan lebih lanjut
oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
yang dikenal dengan UUPA. Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut menyatakan, “Atas dasar
2
Ibid.
3
Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya.
(Non Pub) Ceramah Pada Pembukaan Seminar Nasional Hukum Agraria ke III di Medan tanggal 20-21
September 1990. Badan Pertanahan Nasional, hlm. 8.
4
Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 8.
5
Ibid, hlm. 9.

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 230
2 No. 2 Februari 2012
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamya pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Ketentuan
Pasal 2 ayat (1) tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan menetapkan hak
menguasai dari negara. Dengan tidak ditempatkannya negara sebagai pemilik, melainkan
hanya memberikan hak menguasai kepada negara, berarti asas domein yang dianut oleh
hukum agraria kolonial Belanda telah ditinggalkan oleh hukum agraria nasional, karena
bukan saja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melainkan juga tidak sesuai
dengan keadaan masyarakat Indonesia.
Begitu juga halnya dengan Pelabuhan yang memperoleh hak pengelolaan. Sebelum
berlakunya UUPA pelabuhan diatur berdasarkan Stb. 1917 No. 464 mempunyai sesuatu
hak yang diatur oleh perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal
521 KUH Perdata, yaitu antara lain pantai, perairan dan pelabuhan adalah milik negara
dan perusahaan pelabuhan diserahkan untuk mengelola pelabuhan, perairan dan pantaipantai
yang ada. “Berdasarkan hak tersebut oleh penguasa atau pengelola pelabuhan dibuat
perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah ataupun hak lain pelabuhan”. 6
Hal ini tentu akan bertentangan dengan prinsip hak menguasai dari negara, karena
negara bukan pemilik tanah maka negara tidak dapat menyewakan tanah. Begitu juga
bagi badan-badan negara yang mendapatkan sesuatu hak atas tanah yang pada hakikatnya
merupakan delegasi wewenang dari pemerintah untuk memperoleh hak pengelolaan.
Meskipun dalam perkembangan selanjutnya pengelola pelabuhan menyerahkan bagianbagian
tanah itu kepada pihak ketiga dengan suatu hak atas tanah berupa hak pakai dengan
mengadakan suatu perjanjian penggunaan tanah.
Namun, hal tersebut masih dirasakan sebagai bentuk hak sewa atas tanah karena
unsur esensial dalam perjanjian sewa terdapat dalam perjanjian penggunaan tanah, yaitu
harga sewa yang dalam perjanjian penggunaan tanah disebut uang pemasukan dan jangka
waktu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan dan hak yang timbul dari hak
pengelolaan tersebut.
Begitu juga halnya dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur.
Dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan pelayanan atas bidang-bidang usahanya
yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan yang akan diperoleh (profit oriented)
melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra. Kerjasama tersebut di antaranya dalam
hal penggunaan tanah oleh pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian.
Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati berarti telah ada suatu hubungan
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam arti hubungan yang diatur dan diakui
oleh hukum. Didalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut
sistem terbuka dan mengenal asas kebebasan, yang memberikan kebebasan kepada setiap
orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa
saja serta bebas pula untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut asal tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
6
Ramli Zein, Op.Cit, hlm. 70.

JURNAL
ILMU HUKUM
231
Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini mendapatkan eksistensinya
dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu
pada angka 4 ditentukan “suatu sebab yang tidak terlarang”. 7 Artinya, kita diperbolehkan
membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatasan terhadap kebebasan
tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak
sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada
para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya
untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 8 Di samping itu, para pihak juga dibolehkan
mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata.
Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata itu
hanya disediakan dalam hal para pihak yang mengadakan perjanjian tidak membuat
peraturan sendiri. Artinya, peraturan-peraturan dalam Buku III KUH Perdata pada
umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (aanvullend recht), bukan hukum keras
atau hukum yang memaksa. 9 Dan selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat para
pihak karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, seperti diatur pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
Demikian juga halnya dengan perjanjian penggunaan tanah PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Dengan asas kebebasan berkontrak dapat mengadakan
suatu perjanjian dengan pihak ketiga sebagai mitra, di antaranya adalah perjanjian
penggunaan tanah. Namun diperlukan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam
perjanjian ini, karena menurut undang-undang pemegang hak pengelolaan tidak boleh
menyewakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena ia bukan pemilik melainkan
hanya sebagai pengelola. Bahkan negara sendiripun, karena negara bukan pemilik tanah
melainkan hanya menguasai. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal
44 dan Pasal 45 UUPA.
B. Subjek Hak Pengelolaan
Yang dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan menurut Pasal 67 ayat (1) Permenag/
KBPN No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
Dan Hak Pengelolaan adalah :
1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. PT. Persero;
5. Badan Otorita;
6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
7
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, Hal. 46.
8
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.12.
9
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1993, hlm. 128.

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 232
2 No. 2 Februari 2012
Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa :
“Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak
pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan tanah”
C. Objek Hak Pengelolaan
Merujuk pada Pasal 2 UUPA, maka obyek dari hak pengelolaan seperti juga hak-hak
atas tanah lainnya, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Penjelasan umum II angka
(2) UUPA menyatakan bahwa:
“Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh
seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman
pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian
itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan
dan keperluannya, misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau
hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatau badan
penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk diperlukan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing.”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa obyek hak pengelolaan adalah tanah
yang dikuasai langsung oleh negara. Kesimpulan yang sama juga akan diperoleh, apabila
ditelusuri sejarah hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan tanah negara yang
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953.
D. Hak Menguasai Negara atas Tanah
Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan
Pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, berisi kewenangan yang dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2)
UUPA, yaitu:
“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
“Dengan demikian kewenangan tersebut mengartikan negara sebagai personifikasi,
dan seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk itu”. 10
Negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur dengan membuat peraturan,
kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/
peruntukan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari
10
Maria S.W. Sumardjono dikutip oleh Boedi Harsono, Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan
Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis), Mahkamah Agung RI, 1996, hlm. 88.

JURNAL
ILMU HUKUM
233
bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya. Juga untuk
menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak
apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut. Dan kemudian
menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana
seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam hak
atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut undang-undang
dan peraturan-peraturan hukum lainnya. 11 Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dinyatakan,
hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
a. hak milik
b. hak guna usaha
c. hak guna bangunan
d. hak pakai
e. hak sewa
f. hak membuka tanah
g. hak memungut hasil hutan
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan
dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan
dalam Pasal 53.
Khusus mengenai hak pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya UUPA
yang dikenal dengan hak penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
1953. Hak penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965
dikonversi menjadi hak pengelolaan. Istilah “pengelolaan” disebut dalam Penjelasan Umum
II angka (2) UUPA yang menyatakan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada
seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,
misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atau
memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan
atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Bertitik tolak dari Penjelasan Umum II angka (2) di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa landasan hukum dari hak pengelolaan di dalam UUPA telah disinggung oleh
Penjelasan Umum UUPA tersebut. Namun hukum materilnya berada di luar UUPA. 12
Pasal 2 ayat (4) UUPA telah memberikan kemungkinan untuk memberikan suatu hak
baru atas tanah asalkan hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
antara lain adalah hak pengelolaan. 13 Selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA
menyatakan “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan
dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan
dalam Pasal 53”. Artinya, walaupun hak pengelolaan tidak ada disebutkan secara tegas
dalam UUPA, tetapi UUPA memberikan kemungkinan untuk diadakannya hak pengelolaan
yang dasar hukumnya secara implisit terdapat dalam pasal di atas.
11
Lihat Pasal 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
12
Ramli Zein, Op.Cit. hal. 9.
13
Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 234
2 No. 2 Februari 2012
Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan kepada suatu departemen, jawatan,
instansi dan daerah swatantra, apabila tanah itu di samping akan dipergunakan untuk
kepentingan pelaksanaan tugasnya, juga ada bagian-bagian tanah itu yang diserahkan
kepada pihak ketiga dengan suatu hak penguasaan atas tanah. Jika tidak demikian, oleh
pemerintah hanya akan diberikan hak pakai selama tanah itu diperlukan untuk
pelaksanaan tugasnya. Hal ini diatur pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria
No. 9 Tahun 1965.
Prinsip hak menguasai negara di dalam peraturan perundang-undangan negara
Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 14 Di
dalam bidang agraria kemudian dikembangkan oleh UUPA pada Pasal 2 ayat (1) bahwa
“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak dicapai
oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 ayat (3) UUPA
yang menyatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. 15 Selanjutnya
Penjelasan Umum II angka (2) UUPA menyatakan bahwa negara dapat memberikan
tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan
dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen,
jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masingmasing
(Pasal 2 ayat 4 UUPA). Ketentuan inilah yang menjadi landasan hukum “hak
pengelolaan” dalam UUPA sebagai pendelegasian wewenang atas prinsip hak menguasai
negara meskipun secara eksplisit penyebutan hak pengelolaan tidak terdapat dalam
undang-undang tersebut.
E. Hak yang dapat diberikan oleh pemegang Hak Pengelolaan atas Tanah
Negara kepada Pihak Ketiga
Prosedur untuk mendapatkan hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan seperti
juga mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah melalui
permohonan hak yang diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Hak Atas Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1977, hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas hak pengelolaan adalah Hak
Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan
penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan.
14
Ramli Zein, Op.Cit., hlm. 44.
15
Ibid.

JURNAL
ILMU HUKUM
235
Pada Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah
yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak
disertai dengan pendirian bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan
perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan.
Perjanjian tersebut antara lain memuat :
a. identitas para pihak.
b. letak, batas-batas dan luas tanah tersebut.
c. jenis penggunaannya.
d. hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga tersebut
dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memperpanjangnya.
e. jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatasnya dan ketentuan mengenai pemilikan
bangunan-bangunan tersebut jika berakhirnya hak atas tanah yang diberikan.
f. jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.
g. syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 menyatakan :
1. Permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diajukan oleh
pihak ketiga yang memperoleh penunjukan/penyerahan tersebut pada
Pasal 2 dengan perantaraan pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.
2. Pemegang hak pengelolaan berkewajiban untuk melengkapi berkas-berkas
permohonan tersebut dan meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri/
Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, disertai usul-usul tentang
syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima hak.
3. Permohonan tersebut diajukan dan diselesaikan menurut tata cara dan
wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972
dengan memperhatikan peraturan-peraturan agraria yang berlaku.
4. Selain memenuhi kewajibannya terhadap pemegang hak pengelolaan yang
bersangkutan, penerima hak berkewajiban membayar administrasi kepada
Kantor Bendahara Negara dan sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform
serta biaya pendaftaran tanah sebagai yang disebutkan didalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975.
Permohonan hak atas tanah yang luasnya tidak melebihi 2.000 M/2, permohonan
diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah. Jika luas tanah yang dimohonkan haknya melebihi
2.000 M/2 maka permohonan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (sekarang Kepala
Badan Pertanahan Nasional). Permohonan hak diajukan melalui kantor pertanahan
kabupaten/kotamdya setempat untuk diproses dan diteruskan kepada kantor wilayah badan
pertanahan nasional propinsi untuk diproses dan diteruskan kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional. 16 Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka diterbitkanlah surat
keputusan pemberian hak dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor badan pertanahan
setempat guna memperoleh alat bukti hak yang kuat yang disebut dengan sertifikat.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak atas tanah tersebut tidak dapat
16
Ramli Zein, op.cit., hlm. 123.

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 236
2 No. 2 Februari 2012
diberikan sendiri oleh pemegang hak pengelolaan, melainkan harus diusulkan kepada
instansi/pejabat yang berwenang menurut tata cara dan syarat-syarat yang sudah
ditetapkan. Namun dalam prakteknya, pemegang hak pengelolaan melaksanakan sendiri
pemberian hak kepada pihak ketiga tanpa adanya pendaftaran hak, bahkan pemberian
hak tersebut berupa hak sewa sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian penggunaan
lahan pelabuhan. Padahal sebagaimana yang diatur, bahwa terhadap hak pengelolaan tidak
dapat diberikan hak sewa atas tanah.
Khusus mengenai hak pengelolaan pelabuhan, atas bagian-bagian tanah hak
pengelolaan hanya dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai, sepanjang tanah itu telah terdaftar dan mempunyai sertifikat, sebagaimana
yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977. Pengertian
Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :
“Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) tahun”.
Sedangkan pengertian Hak Pakai terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah sebagai
berikut :
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang”.
Hak Pakai dapat diberikan :
1. selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan
tertentu.
“Namun dalam hal ini dipedomani ketentuan Pasal 5 (a) Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas
Tanah yang menyebutkan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun”. 17
2. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
Dengan demikian pemberian hak pakai kepada pihak ketiga atas dasar hak pengelolaan
bukanlah pemberian hak sewa, karena objek dari hak pengelolaan adalah tanah negara
maka praktek pemberian hak sewa tidak dibolehkan”. 18 Namun prakteknya antara hak
pakai dan hak sewa dirasakan tidak ada perbedaan, karena hak pakai tanah atas dasar
hak pengelolaan tanpa adanya pendaftaran dan sertifikat maka dapat dikatakan hanya
berupa pemberian hak sewa melalui perjanjian sewa-menyewa.
UUPA bukan saja tidak mengenal persewaan tanah negara, bahkan justru menghapus
sistem persewaan tanah negara yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Negara dan badan-badan negara tidak berwenang menyewakan tanah karena tanah bukan
milik negara melainkan hanya dikuasai oleh negara. Dengan kata lain, negara bukan
17
Ramli Zein, op.cit., hlm. 62.
18
Ibid. hal. 122.

JURNAL
ILMU HUKUM
237
pemilik tanah. Hak pengelolaan yang pada hakikatnya merupakan delegasi wewenang
dari hak menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan
untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga.UUPA memang mengatur tentang
hak sewa, namun merupakan hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah milik
orang lain dan bukan atas tanah negara, hak sewa tersebut bersifat personlijk. 19
Dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan
asas-asas hukum dalam membuat suatu perjanjian maka praktek pemberian hak sewa
atas tanah negara melalui perjanjian sewa-menyewa tidak akan terjadi. Dalam artian,
para pihak tidak keliru dalam memaknai suatu aturan ataupun asas, misalnya dalam hal
asas kebebasan berkontrak, undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan batasan bahwa
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan
dan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Artinya,
perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320
KUH Perdata. Perlu dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ramburambu
hukum, yaitu: 20
a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
b) Tidak dilarang oleh undang-undang
c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.
F. Penyalahgunaan Hak Pengelolaan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia
II Cabang Teluk Bayur
Dalam praktek penerapan Hak Pengelolaan oleh PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia
II, diterbitkanlah SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/PI.II-
2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Penggunaan
Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan, Perairan, Bangunan dan Ruangan dilingkungan
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.
Dalam ketentuan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/
PI.II-2000 tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok tata cara
penyerahan penggunaan tanah HPL Pelabuhan sebagai berikut :
a. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dilakukan dengan cara :
1. Dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) tahun dan jika tidak digunakan perluasan pelabuhan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan
mempertimbangkan:
a. Lokasi tidak berada di lokasi pelayanan kapal dan barang.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Pembayaran uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka.
19
Ibid.
20
Hasanudin Rahman, Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 238
2 No. 2 Februari 2012
d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah
atas beban pengguna.
e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas
pelabuhan.
f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.
g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
2. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama
20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) tahun atas persetujuan Direksi dengan pertimbangan Pasal 44-45
UUPA No. 5 Tahun 1960.
a. Luas tanah 5.000 M/2 keatas.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.
d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris atas beban pengguna.
e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas
pelabuhan.
f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.
g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
3. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama
maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun atas persetujuan General Manager dengan mempertimbangkan
:
a. Luas tanah sampai dengan 5.000 M/2.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.
d. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
b. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dan non HPL harus dapat
memberikan nilai tambah selain dari sewa tanah.
c. Penyerahan penggunaan bagian-bagain tanah HPL dan non HPL kepada pihak kedua
sewaktu-waktu dapat dibatalkan, apabila dalam masa berlakunya perjanjian
diperlukan untuk kepentingan operasional/pengembangan pelabuhan dan atau dalam
jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan tidak dimanfaatkan oleh pengguna.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa hak yang diberikan oleh PT.
(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur atas tanah negara dengan hak
pengelolaan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak pengguna tanah yaitu Hak
Guna Bangunan dan Hak Sewa Untuk Bangunan. Hal ini jelas bertentangan dengan
aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang
Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak
Pengelolaan Serta Pendaftarannya, karena seharusnya hanya dapat diberikan berupa
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. UUPA memang mengatur tentang hak sewa namun
berupa hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah hak milik orang lain, bukan atas

JURNAL
ILMU HUKUM
239
tanah yang dikuasai negara. Hak sewa itu hanya bersifat personlijk, karena itu tidak ada
keharusan mendaftarkannya. Akibatnya hanya berlaku bagi para pihak saja.
Dalam prakteknya perjanjian penggunaan lahan oleh PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan hak kepada pihak ketiga berupa Hak Guna
Bangunan dan Hak Sewa atas lahan pelabuhan yang dikelola. Hak Pakai seolah-olah
dianggap sama dengan Hak Sewa, artinya uang pemasukan atau uang sewa yang diterima
merupakan suatu bentuk pembayaran sewa atas lahan pelabuhan yang dipakai oleh pihak
ketiga tersebut. Pemahaman ini jelas keliru seperti yang telah dijelaskan mengenai hak
sewa diatas.
Secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat fatal bagi pemegang
hak pengelolaan pelabuhan dengan pihak mitra kerjasama, berkaitan dengan perjanjian
penggunaan tanah yang memberikan hak sewa kepada pihak pengguna tanah.
Jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal
1320, yaitu :
a. Syarat subjektif :
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Dalam hal ini para pihak telah memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian.
b. Syarat objektif :
1. suatu hal tertentu.
2. sebab yang halal.
Dengan demikian, perjanjian penggunaan tanah ini dimana yang menjadi hal tertentu
atau objek perjanjian adalah tanah negara yang disewakan maka hal tersebut tidak sesuai
dengan aturan prinsip hak menguasai negara. Dan melihat kepada objek dari hak
pengelolaan, yaitu tanah negara dan sifat dari hak pengelolaan yang publicrechtelijk, maka
praktek pemberian hak sewa ini tidak dibolehkan. Pemegang hak pengelolaan atas tanah
negara seharusnya tidak boleh menyewakan tanah, karena ia bukan pemilik melainkan
hanya sebagai pengelola atas pendelegasian wewenang hak menguasai negara atas tanah.
Bahkan negara sendiri juga bukan sebagai pemilik tanah melainkan hanya “menguasai”.
Hak pengelolaan yang pada hakekatnya merupakan delegasi wewenang dari hak
menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan
untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga. Artinya, perjanjian penggunaan tanah
oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan
hak sewa kepada pihak ketiga melalui perjanjian sewa penggunaan tanah atas tanah hak
pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian.
Konsekuensi dari suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian
maka perjanjian tersebut “batal demi hukum” (nietig). Hal inilah yang seharusnya terjadi
terhadap perjanjian penggunaan tanah oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang
Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan hak sewa kepada pihak ketiga, namun dalam
kenyataannya perjanjian tersebut terus berlaku dan dilaksanakan tanpa menimbulkan
masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi
pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 240
2 No. 2 Februari 2012
yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul
dari hak pengelolaan, terutama mengenai larangan persewaan atas tanah negara yang
diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.
Dibutuhkan suatu tahapan dan dukungan peraturan baru agar perubahan paradigma
pengelolaan pelabuhan dapat berjalan dengan baik. Peninjauan kembali peraturan yang
mengatur tentang perjanjian bisnis di sektor kepelabuhanan mutlak dilaksanakan karena
berhubungan dengan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain,
perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak pengelolaan, tidak saja hanya
berupa peraturan setingkat peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 1 Tahun 1977.
Perhatian pemerintah sangat diharapkan untuk meninjau kembali perjanjianperjanjian
bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis kepelabuhanan. Apakah semua
perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan atau justru melanggar, jangan sampai akhirnya
merugikan banyak pihak dengan tujuan untuk menguntungkan satu kelompok saja.
G. Penutup
Menurut aturan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/
PI.II-2000 tanggal 3 Januari 2000 penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL
pelabuhan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa atas bangunan. Hal
ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977, di mana hak
yang dapat diberikan atas tanah hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
Jika dikaji dan ditinjau secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat
fatal dan menjadi kendala terhadap kelangsungan kerjasama antara PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan pihak pengguna tanah tersebut. Hal
ini berkaitan dengan objek dari perjanjian penggunaan tanah tersebut yaitu tanah yang
dikuasai negara dimana atas tanah tersebut tidak boleh disewakan. Artinya syarat objektif
suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” tidak terpenuhi karena objeknya adalah tanah
negara, konsekuensinya perjanjian tersebut “batal demi hukum” (nietig). Namun dalam
kenyataannya perjanjian tersebut terus berlaku dan dilaksanakan tanpa menimbulkan
masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi
pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan
yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul
dari hak pengelolaan, terutama mengenai larangan persewaan atas tanah negara yang
diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.
H. Daftar Pustaka
Buku-Buku
Boedi Harsono, Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu
Tinjauan Yuridis), Mahkamah Agung RI, 1996.
Hasanudin Rahman , Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

JURNAL
ILMU HUKUM
241
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Parlindungan, A.P., Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria,
CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia II Cabang Teluk Bayur, Jakarta.
Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek
Pelaksanaannya. (Non Pub) Ceramah Pada Pembukaan Seminar Nasional Hukum
Agraria ke III di Medan tanggal 20-21 September 1990. Badan Pertanahan Nasional.
Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1993.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.
Peraturan Menteri Agraria R.I. Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi
Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan
Selanjutnya.
Peraturan Menteri Agraria R.I. Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai
Dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara
Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak
Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I. dan Menteri Perhubungan R.I. Nomor 191
Tahun 1969 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan.

VOLUME 242
2 No. 2 Februari 2012
BIODATA PARA PENULIS
1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum., adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum USU
Medan, dilahirkan di Pematang Siantar tanggal 15 Februari 1963. Pendidikan S1
diselesaikan di Fakultas Hukum USU Tahun 1987, S2 di Pascasarjana USU Tahun
2000 dan S3 Pascasarjana USU Tahun 2005 dengan bidang kajian Hukum Bisnis.
Pernah menjabat Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USU, dan saat
ini menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau. Bertempat
tinggal di Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan.
2. Hayatul Ismi, SH. MH., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau,
dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 1979. Pendidikan Sarjana Hukum
diselesaikan di Universitas Islam Riau, dan S2 di universitas yang sama pada tahun
2005 dengan bidang kajian Hukum Bisnis. Saat ini sedang menyelesaikan S3 di
Universitas Padjadjaran Bandung. Bertempat tinggal di Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 2
Perum Pandau Permai Pekanbaru.
3. Hj. Mardalena Hanifah, SH,MH., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas
Riau, dilahirkan di Padang, tanggal 21 Maret 1967. Pendidikan S1 diselesaikan di
Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1992, dan S2 diselesaikan di USU
Medan pada tahun 2000 dengan bidang kajian Hukum Perdata. Bertempat tinggal di
Jl. Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru.
4. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas
Riau, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1978, menamatkan S1 Hukum di
Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan S2 Kenotariatan di Universitas Padjdjaran
Bandung Tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata
FH UR dan sedang menempuh pendidikan S3 Hukum di Universitas Islam Bandung.
Bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 59 Pekanbaru.
5. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum., adalah Dosen PNSD di Kopertis Wilayah I
diperbantukan pada Universitas Muhammadiyah SUmatera Utara. Menyelesaikan
S1 di Universitas Andalas tahun 1993 dan S2 di USU Medan tahun 2006. Saat ini
sedang menyelesaikan Disertasi di Unpad Bandung. Bertempat tinggal di Asrama
Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281 Medan 20122.
6. Ramlan, SH,M.Hum, adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, dilahirkan di Sei Lama, tanggal 5 Mei 1971. Menyelesaikan S.1 pada
Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum
Keperdataan (1996), S.2 pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,
dengan konsentrasi Hukum Bisnis (2005), saat ini sedang menempuh Program Doktor
(S.3) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
Bertempat tinggal di Jalan Subur I No. 14 Kecamatan Medan Polonia.
7. Rahmad Hendra, SH,M.Kn., adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Riau,
dilahirkan di Pekanbaru, tanggal 5 September 1976. Menyelesaikan S1 pada Fak.
Hukum UII Yogyakarta dan S2 di Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta. Saat ini
menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata FH UR. Bertempat tinggal di Jalan

JURNAL
ILMU HUKUM
243
Hang Jebat Gang Kadiran No. 5 Pekanbaru.
8. Ulfia Hasanah, SH, M.Kn, adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Riau,
dilahirkan di Batu Rijal Hulu Indragiri Hulu pada tanggal 24 Oktober 1983. Menyelesaikan
S.1 pada Fak. Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan S2 Kenotariatan dari
Universitas Padjadjaran. Bertempat tinggal di Jalan Garuda Tangkerang Tengah
Marpoyan Damai Pekanbaru.
9. Riska Fitriani, SH,MH, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau,
dilahirkan di Pesisir Selatan pada tanggal 16 Juni 1980.Menamatkan S1 dari Universitas
Bung Hatta Padang dan S2 dari Universitas Andalas dengan bidang kajian Hukum
Bisnis. Bertempat tinggal di Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru
10.Lovelly Dwina Dahen, SH.,MH adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru dilahirkan di Padang tanggal 22 Juni 1982.
Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Unand Tamat Tahun 2004, S2
Pascasarjana Universitas Andalas tamat 2006. Bertempat tinggal di Perum. Palm
Regency Blok C No. 7 Panam-Pekanbaru.

VOLUME 244
2 No. 2 Februari 2012
PEDOMAN PENULISAN
1. Naskah berupa hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan atau karya ilmiah
lainnya dalam bidang ilmu hukum yang belum pernah dan tidak pernah
dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Setiap kutipan dalam sebuah artikel ilmiah harus dicantumkan sumber kutipannya
dalam sebuah footnote sebagaimana contoh berikut ini: Erdianto Effendi, Hukum
Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 64-65.
3. Naskah ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaan:
Judul
Nama Penulis
Alamat
Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
Pendahuluan
Perumusan Masalah (dapat dimuat dalam bab Pendahuluan)
Pembahasan
Penutup/Kesimpulan
Daftar Pustaka
Riwayat Hidup Singkat yang berisikan Pekerjaan, Tempat Tanggal Lahir,
Riwayat Pendidikan dan Alamat
b. Penelitian Lapangan
Judul
Nama Penulis
Alamat
Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)
Pendahuluan
Perumusan Masalah (dapat dimuat dalam bab Pendahuluan)
Metode Penelitian
Hasil Penelitian
Pembahasan
Penutup/Kesimpulan
Daftar Pustaka
Riwayat Hidup Singkat yang berisikan Pekerjaan, Tempat Tanggal Lahir,
Riwayat Pendidikan dan Alamat
4. Penyusunan daftar pustaka harus sesuai dengan daftar abjad (nama penulis) secara
alpabetis, nama ditulis secara manual tanpa harus dibalik, dan daftar pustaka yang
ditulis harus tercantum dalam tubuh tulisan. Sistematika penulisan daftar pustaka
adalah seperti contoh: Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,
Refika Aditama, Bandung, 2010.
5. Naskah diketik dengan komputer ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, minimal 15
halaman dan maksimal 35 halaman.

JURNAL
ILMU HUKUM
245
6. Naskah disusun dalam Bahasa Indonesia menurut Pedoman Ejaan bahasa Indonesia
menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
7. Redaksi berhak mengedit dan atau mengubah teks sesuai kepentingan penerbitan
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tanpa mengubah substansi yang dkandung
dalam naskah.
8. Redaksi tidak bertanggungjawab atas isi dan substansi artikel yang dimuat dan
tanggungjawab sepenuhnya dilimpahkan kepada penulis yang bersangkutan, dan
dengan sendirinya semua penulis wajib menjamin bahwa tulisannya bebas dari
plagiarisme.