ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

lib.unri.ac.id

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

JURNAL

ILMU HUKUM

I

Jurnal

ILMU

HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM (JIH) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum

Universitas Riau dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. JIH memiliki visi menjadi jurnal

ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum serta harmonisasi hukum positif Indonesia.

Redaksi JIH menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas dan resensi buku yang sesuai

dengan visi JIH. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 sampai 20 halaman kertas A4 dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. ALAMAT REDAKSI: LABORATORIUM HUKUM, Fakultas

hukum Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru. Telp 0761-22539, Email:

jurnalilmuhukum@gmail.com, jurnalilmuhukum@yahoo.com.

PENANGGUNG JAWAB

Firdaus

KETUA PENYUNTING

Erdianto

WAKIL KETUA PENYUNTING

Erdiansyah

PENYUNTING PELAKSANA

Rahmad Hendra

Emilda Firdaus

Mukhlis R

Widia Edorita

STAF PELAKSANA

Editor : Davit Rahmadan

Keuangan & Distribusi : Rezmia Febrina

DESAIN & LAYOUT

T. Andi Rinaldi

PERCETAKAN

Alaf Riau, Hp. 08127679365


VOLUME

2 No. 2 Februari 2012

II

D A F T A R I S I

HUKUM PERDATA/BISNIS

HALAMAN 123

HALAMAN 135

HALAMAN 147

HALAMAN 155

HALAMAN 166

HALAMAN 179

HALAMAN 188

Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya

Sunarmi Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah

Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional

Hayatul Ismi Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 21 Perum Pandau Permai Pekanbaru

Arah Kebijakan Hukum Politik Ekonomi

Mardalena Hanifah Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru

Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender

Maryati Bachtiar Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru

Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Tengku Erwinsyahbana Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja

No. K-281 Medan

Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam

Implementasi Undang-undang Penanaman Modal

Ramlan Jalan Subur I No. 14 Sari Reji Kec. Medan Polonia-Medan

Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya

Mempergunakan Identitas Palsu

Rahmad Hendra Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru

HALAMAN 201 Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5

Tahun 1960

Ulfia Hasanah Jalan Garuda Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru

HALAMAN 213

HALAMAN 228

Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi

Riska Fitriani Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru

Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Atas Tanah yang Berada di Atas Hak

Pengelolaan Pelabuhan

Lovelly Dwina Dahen Perum. Palm Regency Blok C No.7 Panam-Pekanbaru


JURNAL

ILMU HUKUM

III

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, karena Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi Keempat atau Volume 2 No. 2 bulan

Februari 2012 berhasil diterbitkan pada waktunya. Hal tersebut tidak terlepas

dari kebijakan Pimpinan Fakultas Universitas Riau yang mewajibkan setiap dosen

yang melakukan penelitian dengan dana dari Fakultas untuk menyerahkan hasil

penelitian dalam bentuk artikel ilmiah kepada Redaksi. Dengan kebijakan tersebut,

Redaksi tidak akan mengalami hambatan dalam hal ketersediaan artikel yang

akan diterbitkan, bahkan proses seleksi terhadap artikel yang masuk akan

berlangsung ketat.

Seperti edisi ketiga, maka di edisi keempat ini Redaksi mengalokasikan minimal

40 % artikel yang masuk dari luar lingkungan FH UR. Untuk edisi ini artikel dari

luar FH UR berasal dari Sunarmi (Guru Besar FH USU), Tengku Erwisyahbana

(UMSU), Ramlan (UMSU), dan Lovelly Dwina Dahen (UIN Suska Riau).

Adapun thema yang diangkat untuk jurnal edisi kali ini adalah Hukum Perdata/

Bisnis. Tulisan yang diangkat sebagai tulisan pembuka adalah makalah yang ditulis

Sunarmi dengan judul Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya,

dan diikuti secara berturut-turut oleh Hayatul Ismi dengan Pengakuan dan

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya

Pembaharuan Hukum Nasional, Hj. Mardalena Hanifah dengan judul Arah

Kebijakan Politik Hukum Ekonomi, dan Maryati Bachtiar dengan judul Hukum

Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Berikutnya

adalah artikel dari Tengku Erwinsyahbana dengan judul Sistem Hukum

Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Ramlan, dengan

judul Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah Dengan

Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-undang Penanaman Modal

di Indonesia, Rahmad Hendra dengan judul Tanggungjawab Notaris Terhadap

Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota

Pekanbaru. Dan Ulfia Hasanah dengan judul Status Kepemilikan Tanah Hasil

Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

Sebagai penutup edisi ini diisi dengan artikel Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan

Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak yang ditulis Riska Fitriani, dan

Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Atas Tanah yang Berada di Atas Hak

Pengelolaan Pelabuhan oleh Lovelly Dwina Dahen.


VOLUME

2 No. 2 Februari 2012

IV

Atas kontribusi menyumbangkan tulisan, Redaksi mengucapkan terimakasih

atas mereka yang telah sudi menyumbangkan tulisan untuk edisi kedua ini.

Redaksi juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya

kepada para mitra bestari yang telah berkenan mensortir makalah yang dimuat

pada edisi ini, dan juga pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau atas segala

dukungan fasilitas dan dana hingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Akhir kata, dengan terbitnya Jurnal Ilmiah ini hendaknya sajian yang disuguhkan

kepada pembaca menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Pekanbaru, Februari 2012


JURNAL

ILMU HUKUM

123

PEMEGANG POLIS ASURANSI DAN

KEDUDUKAN HUKUMNYA

SUNARMI

Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan

Abstrak

Asuransi memegang peranan penting, karena di

samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan

kerugian yang akan terjadi,

asuransi memberikan dorongan yang besar

sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan

hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang

terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh

pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran

ganti kerugian ketika evenement terjadi.

Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh

perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan

masyarakat itu sendiri, selain juga karena

faktor agen asuransi.

Abstract

Insurance plays an important role, because in addition

to providing protection against the possibilities of

losses that will happen, insurance gives a huge boost

to the development of other economies. Unfortunately

in practice guarantees legal protection of insurance

policyholders are less protected. The problems experienced

by the policyholder is always the difficulty

of obtaining payment of compensation when evenement

happen. The reason why the policy is not paid

by insurance companies is due to a lack of knowledge

of the community itself, but also because of the

insurance agent.

Kata kunci: Asuransi, polis, tertanggung.

A. Pendahuluan

Kurun waktu 1998–2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi

dibanding negara-negara maju yang dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi

dan suku bunga yang relatif rendah. Bahkan khusus untuk Indonesia, industri asuransi

pada 2012 mendatang diprediksi akan mengalami pertumbuhan sekitar 25% hingga 30%.

Kondisi ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan asuransi untuk berlomba-lomba

menawarkan berbagai produk terbaru yang diharapkan menjadi salah satu sarana investasi

jangka panjang. Perkawinan antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan

trend inovasi produk-produk asuransi. Perusahaan asuransi bekerjasama dengan perbankan

dalam menawarkan produk tersebut sehingga muncul bancassurance.

Sarana investasi yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi.

Ada faktor kepastian dan jaminan dalam asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh

pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement

terjadi. Padahal tujuan utama seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri

dalam perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan risiko sehingga akan menerima ganti

kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga yang menimpa objek asuransi.

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting,

karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan

kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah

perkembangan ekonomi lainnya.

Asuransi telah menjadi bagian yang ensensial dari setiap perusahaan. Investment

banker misalnya, akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu


SUNARMI

VOLUME 124

2 No. 2 Februari 2012

apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian,

perusahaan-perusahaan asuransi yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan

kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai

peranan yang tidak kecil.

Saat ini perkembangan asuransi menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai

macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi

kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur

tabungan seperti asuransi jiwa unit link.

Kurun waktu 1998–2003, pertumbuhan industri asuransi di Asia jauh lebih tinggi dibanding

negara-negara maju. Menurut laporan Swiss Re Economic Research and

Consulting, pada periode itu, pertumbuhan premi asuransi jiwa rata-rata 10,2 % setiap

tahun. Negara maju hanya tumbuh 2,6 %. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk

Indonesia mencatat pertumbuhan premi yang cukup signifikan didorong oleh peningkatan

perumbuhan ekonomi dan suku bunga yang relatif rendah. Salah satu faktor pemicu

pertumbuhan industri asuransi Asia, adalah masih rendahnya penetrasi polis asuransi

dibanding negara maju, kesadaran akan proteksi terhadap perusahaan maupun keluarga

sudah mature. Terjadi akumulasi dana yang cukup besar pada asuransi jiwa dan dana

pensiun. 1

Tampaknya industri asuransi tidak mau ketinggalan dengan lembaga finansial lainnya.

Perusahaan-perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai porduk terbaru.

Asuransi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana investasi jangka panjang. Perkawinan

antara dunia perbankan, asuransi dan investasi menciptakan tren inovasi produk-produk

asuransi. Kini asuransi mulai dilirik kaum berduit sebagai salah satu bentuk investasi

yang menjanjikan plus proteksi atas risiko kematian. Dulu orang hanya mengenal asuransi

jiwa dan asuransi ganti kerugian. Dana pendidikan anak, dana pensiun dan kebutuhan

jangka panjang lain dapat disiapkan melalui produk-produk asuransi. Biasanya perusahaan

asuransi bekerjasama dengan perbankan dalam menawarkan produk tersebut sehingga

muncul bancassurance. Biasanya produk asuransi yang mengandung nilai investasi untuk

kebutuhan jangka panjang ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas. Karena selain

untuk jangka panjang, juga menyangkut jumlah dana yang tidak sedikit. Sarana investasi

yang paling populer untuk menyiapkan dana investasi adalah asuransi. Ada faktor kepastian

dan jaminan dalam asuransi. Malah ada produk asuransi pendidikan anak dalam

dollar Amerika.

Terkait dengan bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas, Pasal 247 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi sebagai berikut:

Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang

mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipaneni, jiwa satu atau beberapa orang,

bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di

sungai, dan di perairan darat.

Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:

1

“Äsuransi Global Kepincut Pesona Asia”, Investor Edisi 135, 15 – 28 Nopember 2005


JURNAL

ILMU HUKUM

125

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan

mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung.

2. Asuransi sejumlah Uang (Sommen Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan

membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan

pada suatu kerugian tertentu.

Persamaannnya adalah, bahwa kedua jenis asuransi ini merupakan persetujuan untunguntungan.

Yaitu Penanggung berjanji memenuhi prestasi keuangan apabila suatu peristiwa

terjadi. Perbedaannya, pada Asuransi Kerugian ganti rugi yang dibayarkan penanggung

sebesar kerugian yang diderita. Pada Asuransi Sejumlah uang, yang dibayarkan Penanggung

adalah sejumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya, dan tidak didasarkan kerugian yang

diderita. Asuransi adalah sebuah sistem untuk merendahkan kehilangan finansial dengan

menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. 2

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:

a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance busines).

Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan asuransi

(insurance company).

b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha

asuransi (Complementary insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha

penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (complementary

insurance company). 3

Usaha asuransi pada saat ini dapat dibagi ke dalam beberapa cabang yang berdiri

sendiri. Yang paling umum dari semua pembagian ini adalah antara asuransi swasta dan

asuransi pemerintah. Luasnya cakupan kegiatan asuransi cukup mempengaruhi meningkatnya

jumlah pemegang polis di Indonesia. Apalagi saat ini perusahaan-perusahaan

asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai produk-produk asuransi yang tujuannya

untuk menarik minat masyarakat berasuransi.

Maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi

sayangnya tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis

asuransi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh

pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Padahal tujuan utama

seorang pemegang polis atau nasabah mengikatkan diri adalam perjanjian asuransi adalah

untuk menerima ganti kerugian bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa

objek asuransi. Pasal 246 KUHD secara tegas menentukan bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,

untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungin akan dideritanya karena suatu

peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu:

1. Penanggung dan Tertanggung sebagai para pihak.

2

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi, diakses tgl 8 Maret 2007

3

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 6.


SUNARMI

VOLUME 126

2 No. 2 Februari 2012

2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung

3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.

4. Ganti rugi, perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi,

namun ganti rugi hanya dikenal dalam Asuransi Kerugian. Dalam Asuransi Jiwa

tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap

sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya

saja waktunya tidak diketahui.

Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi, tanpa salah satu unsur

di atas tidak dapat disebut sebagai Perjanjian Asuransi. Salah satu unsur penting dalam

peristiwa asuransi dalam Pasal 246 KUHDagang adalah ganti kerugian yang objeknya

adalah harta kekayaan. 4

Sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang

diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat

ditentukan semula akan terjadi atau tidak. 5 Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting

dalam asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis asuransi

mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Pemegang polis asuransi mengalami kesulitan

ketika akan mengajukan klaim ganti kerugian. Perusahaan asuransi selaku penanggung

selalu mengajukan berbagai macam alasan sebagai dasar untuk tidak membayar klaim

ganti kerugian yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi salah satu sebab

mengapa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk berasuransi.

B. Sulitnya Pembayaran Klaim Ganti Kerugian

Salah satu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah

karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen

asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan dari catatan YLKI, pengaduan

itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak

memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya. 6 Banyak

masyarakat lebih mempercayai omongan agen daripada fakta tertulis hitam di atas putih.

Semestinya konsumen lebih mempercayai apa yang tertulis di atas kertas. Bila perlu melakukan

konfirmasi ke perusahaan apakah brosur yang diberikan agen itu benar. Kenyataan

bahwa ujung tombak penetrasi asuransi berada di agen membuat regulator dan

asosiasi perlu melakukan berbagai pembenahan. Misalnya dengan mengharuskan agen

memiliki lisensi atau sertifikasi keagenan. Ini merupakan salah satu cara menyaring agen

agar tidak serampangan.

Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan

di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat

banyak ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima.

7 Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi,

4

Ibid, hlm.9.

5

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1981, hlm. 4.

6

“Bila janji tidak ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006.

7

Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006.


JURNAL

ILMU HUKUM

127

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 8

Ketika terjadi komplain dari konsumen asuransi, apakah karena terjadi misseling,

misrepresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen, maka perusahaan asuransi harus

bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada konsumen, selama memang dibuktikan

konsumen telah melakukan pembayaran resmi. Namun perusahaan asuransi juga

tidak bisa selalu dipersalahkan karena yang dipercayai adalah apa yang dinyatakan dalam

Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).

Dalam parkteknya ada nasabah yang misalnya pernah mengidap penyakit tertentu,

atau pernah menjalani opname, tapi tidak disebutkan dalam SPAJ. Sehingga ketika terjadi

klaim, dan perusahaan asuransi melakukan investigasi ternyata berbeda dengan apa yang

tertera di SPAJ, maka dia tidak mendapat klaim. Karena asuransi itu menganut asas itikad

baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan asuransi percaya.

Kadang karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan, maka kadangkala nasabah yang

justru melakukan penipuan.

Terjadinya kesulitan perusahaan membayarkan kewajibannya bisa terjadi karena

kesalahan dalam menghitung cadangan. Kesalahan ini ibarat bola salju yang makin lama

makin besar. Akibatnya kewajiban perusahaan menjadi lebih besar dari aset yang dimiliki.

Regulator mengalami kesulitan untuk bersikap karena menjadi dilematis. Kalau bertindak

tegas nasib karyawan dan pemegang polis dikhawatirkan makin terlantar. Persoalannya,

di industri asuransi belum ada lembaga penjamin polis seperti di perbankan yang sudah

memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika perusahaan asuransi ditutup, tidak

akan ada dana untuk mengganti hak-hak pemegang polis. Kesempatan yang diberikan

egulator terhadap pemegang saham perusahaan asuransi yang bermasalah benar-benar

bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja. 9

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya mengembalikan dana nasabah di bank yang

tutup dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan. Selain tiga bentuk simpanan itu, LPS

tidak memberikan pengembalian dana nasabah yang disimpan di bank yang banknya tutup

atau bankrut. Bentuk simpanan lain yaitu reksadana, obligasi dan asuransi tidak termasuk

LPS. LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang

dicabut izin usahanya. LPS akan menentukan simpanan yang layak bayar setelah melalui

proses verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. 10

Selain itu yang menjadi salah satu kelemahan yang merugikan kepentingan pemegang

polis adalah bahwa isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga

sangat teknis dan spesifik dimana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis

asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian

juga kurang memahami isi kontrak. 11 Perlu diketahui bahwa salah satu asas yang sangat

penting dalam hukum perikatan di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini

menjiwai semua perjanjian yang dilakukan termasuk perjanjian dalam polis asuransi yang

8

http://www.hukumonline.com/klinik_detail.aspid=3250, diakses tgl 8 Maret 2007)

9

Investor Edisi 132, 27 September– 10 Oktober 2005

10

“LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006

11

“Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”, Kompas, 24 Juni 2004.


SUNARMI

VOLUME 128

2 No. 2 Februari 2012

harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang diatur

dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya memberikan

kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang

disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian

sengketa bilamana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Selain

itu kontrak asuransi harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggung, bagaimana

hak dan kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya apabila tertanggung

melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Untuk dapat memahami polis atau

kontrak, perlu dimengerti perjanjian pertanggungan dari polis asuransi itu sendiri. Oleh

karena itu, ada baiknya diberi penjelasan perihal perjanjian asuransi ini. Dari kalimat

permulaan sudah jelas bahwa ada dua hal yang penting dari polis ini adalah pembayaran

premi tertentu dan disetujuinya pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan selanjutnya. Kelalaian

membayar premi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut berarti melalaikan

kewajiban dan dapat menyebabkan tidak berlakunya polis atau kontrak itu jika sampai

perusahaan asuransi memberitahukan pembatalannya. 12

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan

penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan.

Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri

atas:

1. Schedule (ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh

tertanggung

2. Judul Polis

3. Pembukaan

4. Penjaminan (operative clause)

5. Pengecualian

6. Tanda tangan pihak penanggung

7. Uraian

Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada

dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung

meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui

secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim. 13

Mengingat sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian maka tertanggung sebelum

membeli polis asuransi harus hati-hati. Mengonsumsi asuransi jangan hanya diukur dari

rendahnya premi, adanya hubungan pertemanan, perusahaan asuransi yang selalu muncul

di iklan. Mengukur kinerja perusahaan asuransi adalah sesuatu yang sulit karena banyak

faktor tehnis yang harus diukur. Untuk memilih produk dan perusahaan asuransi yang

baik, dapat diminta jasa konsultan asuransi atau menggunakan jasa broker asuransi.

Meskipun broker asuransi tiak menanggung risiko atas klaim asuransi, sesuai dengan

ketentuan peraturan/ketentuan perundang-undangan, maka broker asuransi tetap

12

A. Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 42.

13

http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.


JURNAL

ILMU HUKUM

129

memiliki potential liability atas penempatan asuransi yang dilakukannya kepada perusahaan

asuransi.

Apabila broker asuransi melakukan kesalahan dalam proses penutupan asuransi dan

karena kesalahannya klaim asuransi yang diderita tertanggung ditolak oleh perusahaan

asuransi, maka peraturan/undang-undang yang ada mengatakan broker asuransi harus

bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita tertanggung.

Permasalahan lain yang turut menyebabkan sulitnya pembayaran klaim ganti kerugian

adalah terjadinya perubahan terhadap polis asuransi. Apabila obyek yang diasuransikan

atau alamat tertanggung mengalami perubahan selama masa berlakunya polis

sehingga terjadi, misalnya perubahan fungsi/okupasi, nilai atau kepemilikan, tertanggung

wajib memberitahukan hal ini kepada pihak asuransi. Hal ini akan sangat membantu

seandainya terjadi klaim.

a. Perubahan risiko. Fungsi/okupasi obyek pertanggungan berubah, misalnya dari

rumah tinggal menjadi gudang, atau dari mobil pribadi menjadi mobil sewaan.

b. Perubahan nilai. Nilai obyek pertanggungan telah berubah, dan tertanggung ingin

mendapatkan penggantian yang sesuai jika terjadi klaim.

c. Pindah tempat dan pindah tangan

1) Pindah tempat, maksudnya: Jika obyek pertanggungan mengalami perpindahan

lokasi.

2) Pindah tangan, maksudnya: Pertanggungan akan batal jika barang yang diasuransikan

pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan atau karena

tertanggung meninggal dunia. Kecuali jika penanggung setuju akan perubahan

tersebut.

Perubahan-perubahan tersebut akan dicatatkan pada lembaran kertas yang disebut

dengan endorsemen. Endorsemen lazim digunakan karena menerbitkan suatu polis baru

untuk menampung perubahan tersebut akan memakan biaya dan waktu.

C. Tidak Diterapkannya Prinsip-Prinsip Asuransi

Faktor penyebab lain yang menyebabkan tidak dibayarkannya klaim asuransi adalah

tidak diterapkannya prinsip-prinsip asuransi. Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip

asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat

tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest,

prinsip utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, dan prinsip kontribusi

dan subrogasi.

Prinsip insurable interest (prinsip kepetingan yang dapat diasuransikan) mensyaratkan

adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat

batalnya perjanjian asuransi apabila tidak dipenuhi. 14 Penanggung tidak diwajibkan untuk

membayar ganti kerugian apabila asuransi itu diadakan tanpa adanya kepentingan dari si

tertanggung terhadap objek yang diasuransikan. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam

Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan:

14

M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 55.


SUNARMI

VOLUME 130

2 No. 2 Februari 2012

Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila

seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya

pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan

itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Harus ada insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan) untuk mencegah

sebuah kontrak polis diperjual-belikan atau sebagai bahan taruhan. Kalau tidak terdapat

insurable interest pada sebuah kontrak asuransi, maka asuransi tersebut akan dianggap

tidak sah (void). Oleh karena itu, pihak asuransi secara berkala akan meninjau penunjukan

ahli waris apakah sesuai atau tidak. 15

Prinsip Utmost Good Faith (UGF) menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan

semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan,

baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun

dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Dasar hukum prinsip

ini dapat dilihat dalam Pasal 251, 252, 276, 277 KUH Dagang. Sangat sering terjadi kesalah

pahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. UGF seolah-olah hanya menjadi

kewajiban si tertanggung, dimana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baik

kepada penanggung.

Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik

(breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan

asuransi. Dalam banyak kasus, seringkali niat baik tertanggung untuk melakukan

sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan

itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain tertanggung tidak mengetahui bahwa niat

baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi grey area timbulnya

konflik dari tuntutan ganti kerugian.

Dalam asuransi dikenal istilah cintra proferentem of rule. Artinya, apabila ada kalimat

dalam kontrak yang menimbulkan keragu-raguan atas definisinya (ambiguity), maka yang

bertanggung jawab adalah pihak yang membuat kontrak. Karena kontrak asuransi dibuat

oleh perusahaan asuransi, maka akibat ambiguity perusahaan asuransi harus menjadi

pihak yang bersalah dan yang bertanggung jawab.

Prinsip indemnity (Prinsip keseimbangan) yang mengandung arti bahwa penggantian

kerugian dari si penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh

diderita oleh tertanggung. Prinsip ini tidak dimuat secara tegas dalam KUH Dagang tetapi

terkandung dalam beberapa pasal seperti Pasal 246, 250, 252, 253, 254, 271, 277, 278,

280, 284 KUH Dagang.

Prinsip proximate cause yang diartikan sebagai sebab dari kerugian itu adalah

peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat pada

kerugian itu. Prinsip proximate cause ini merupakan sebagian dari prinsip sebab akibat

(causaliteit principle) yang menentukan bahwa timbulnya kewajiban penanggung untuk

mengganti kerugiaan kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya

kerugian itu disebutkan dalam polis. Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya

kerugian dalam perjanjian asuransi yaitu:

15

http://www.danamas.com/asuransi/edulifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.


JURNAL

ILMU HUKUM

131

a. Causa Proxima

b. Tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sine qua non terhadap kerugian

c. Causa Remota bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah

peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran

yang disebut “sebab adequate” yang mengemukakan bahwa dipandang sebagai sebab

yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran

pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.

Prinsip kontribusi yang muncul dalam asuransi berganda (double insurance) yaitu

bila polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung

memberikan kontribusi menurut imbangan jumlah yang sudah mereka tandatangani dalam

polis asuransi, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.

Prinsip subrogasi yaitu prinsip yang didasarkan pada Pasal 284 KUHDagang yang

menentukan :

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan,

menggantikan kedudukan si tertanggung dalam segala hak yang

diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan timbulnya kerugian

tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan

yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga.

Prinsip subrogasi ini didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian

penggantian kerugian yang didasarkan asas indemniteit. Oleh karena itu pembentuk

Undang-undang mencegah adanya penyelewengan dan menentukan di dalam Pasal 284

KUHD, bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan,

mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang

ketiga mengenai kerugian itu. Dan selanjutnya dalam anak kalimat ditentukan bahwa

tertanggung bertanggung jawab untuk tiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan

hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga. 16

Tidak dijalankannya prinsip-prinsip asuransi di atas turut menyebabkan sulitnya

pembayaran ganti kerugian terhadap pemegang polis asuransi. Dalam rangka mencegah

permasalahan di atas pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 412/

KMK 06.2003 tentang Test Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test), bagi

pemegang saham, komisaris, dan direksi usaha perasuransian.

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 412/KMK 06.2003 tentang Test

Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test), bagi pemegang saham, komisaris, dan

direksi usaha perasuransian maka ada 2 aspek yang akan dinilai, yaitu kompetensi dan

integritas. Adanya Test Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper test) diharapkan

organ perusahaan asuransi dapat mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip fiduciary

duties yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang

polis asuransi. Apalagi saat ini banya produk-produk asuransi yang selain memberikan

ganti kerugian jika terjadi risiko juga sekaligus menawarkan investasi bagi pemegang polis

16

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 75.


SUNARMI

VOLUME 132

2 No. 2 Februari 2012

seperti asuransi unit link. Namun seperti produk asuransi yang lain kadangkala asuransi

jenis ini juga merugikan nasabahnya disebabkan kurangnya pengetahuan pemegang polis.

Asuransi yang menunjukkan perkembangan yang signifikan adalah asuransi unit link.

Unit link adalah turunan produk asuransi yang memberikan manfaat investasi kepada

pemegang polisnya. Ini terjadi karena penerbit unit link juga menginvestasikan sebagian

uang premi asuransi ke berbagai instrumen investasi seperti obligasi. Jenis asuransi ini

banyak diminati masyarakat disebabkan banyaknya keuntungan yang akan di dapat

nasabah. Nasabah juga dapat menggelembungkan dananya alias berinvestasi melalui

produk tersebut. Selain perlindungan diri, keuntungan yang bisa di dapat dari produk ini,

yaitu bisa untuk pengembangan dana. Ada berbagai variant instrument investasi yang

bisa dipilih nasabah, seperti cash fund rupiah, fixed income fund rupiah, balance fund

rupiah, dan managed fund US dollar. Selain itu, nasabah dapat menambah cakupan

perlindungan asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Namun para pemegang polis asuransi baru bisa menikmati laba dari hasil investasinya

dalam jangka menengah ( 3 – 5 tahun) dan jangka panjang (diatas 5 tahun). Kalau mau

investasi untuk satu tahun dan langsung mau diambil, sangat tidak disarankan untuk

ambil unit link. Jika pemegang polis nekat menarik dananya sebelum jangka waktu itu,

perusahaan asuransi biasanya akan mengenakan penalti (surrender penalty) yang lumayan

besar. Surrende penalty baru hilang setelah 5 tahun. Penalti itu berturut-turut mulai

dari tahun pertama 6 %, kemudian tahun berikutnya 5 %, 4 %, 3 % dan 2 %. Cuma dalam

kondisi darurat, perusahaan-perusahaan asuransi tu biasanya juga menawarkan skema

untuk melakukan perpindahan. Biasanya si agen penjual akan menawari nasabahnya

melakukan switching (perpindahan dana) untuk menjaga kemungkinan kerugian yang

lebih besar. Sebelum membeli sebuah produk unit link, sebaiknya ditanyakan seluk beluk

produk itu secara detil. Soalnya, varian produk unit link sangat banyak.

Menyangkut penyetoran premi, misalnya ada yang menentukan cukup sekali setor,

ada pula yang menerapkan sistem setoran bertahap. Jenis asuransi yang diberikan juga,

tidak melulu asuransi jiwa. Portofolio investasinya juga sudah pasti tidak sama. Harus

juga ditanyakan cara membaca hasil kinerja unit link yang diumumkan di koran-koran.

Pasalnya, para manajer investasi memang melaporkan perkembangan investasi mereka

dalam bentuk harga unit link perunit – mirip nilai aktiva bersih (NAB) perunit reksadana.

Tapi pengumumnya tidak standar. Ada yang mengumumkan harga perunit secara berkala

mingguan, harian atau dua kali dalam seminggu.

Metode pelaporan yang berbeda-beda ini membuat kita kebingungan pada saat ingin

membandingkan hasil investasi unti link yang satu dengan yang lain. Tak ada salahnya

menanyakan juga metode penghitungan investasinya jika dana pemegang polis diinvestasikan

di obligasi. Pasalnya, pengelolaan portofoplio investasi unit link tidak setransparan

reksadana. Akibatnya, tidak ada yang bisa menjamin penilaian portofolio

obligasi mereka sudah mencerminkan nilai pasar (market to market). Ini memang

tergantung manajer investasinya. Jadi kalau memilih produk unit link perhatikan juga

siapa manajer investasinya. Produk unit link seperti Equity Protection merupakan solusi

berinvestasi pada instrumen saham, dengan jaminan pengembalian investasi awal pada

akhir kontrak. Investasi dana dalam equity protection ini akan ditempatkan dalam instru-


JURNAL

ILMU HUKUM

133

men saham melalui Manulife Dana Ekuitas yang akan dikelola oleh Manajer investasi

Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Pemegang polis selaku konsumen merasa dijanjikan hasil investasi yang cukup menarik

bila membeli produk tersebut, nyatanya ketika terjadi gonjang-ganjing di pasar reksadana,

produk ini ikut terkena dampaknya, sehingga dana investasi yang dimiliki konsumen malah

turun. Konsumen kurang paham dan agen kurang menjelaskan lebih rinci risiko dari produk

tersebut. Padahal unit link itu investasi yang ada proteksinya, bukan proteksi yang

memiliki investasi. 17

D. Peran Regulator

Menghadapi permasalahan di bidang asuransi, regulator memiliki peranan penting.

Dari segi pengawasan, ada dua pendekatan yang bisa dipakai oleh regulator yaitu

compliance approach dan risk base supervisison (RBS). Bila dikaitkan dengan risiko maka

RBS bisa dilakukan untuk mengukur tingkat risiko perusahaan, ukurannya, misalnya RBC.

Juga bisa dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk terhadap perusahaan. Mesti

dicermati perusahaan-perusahaan yang banyak menerima pengaduan dari tertanggungnya

yang disebabkan dari agen atau staff internal perusahaan.

Regulator belum cukup transparan untuk misalnya mengumumkan kepada masyarakat

agar tidak membeli asuransi dari perusahaan X atau mengumumkan perusahaan X tidak

boleh beroperasi lagi. Semestinya ada tindak lanjut setelah pencabutan izin, apa yang

mesti dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan memang diberi kesempatan untuk

memperbaiki kondisi perusahaannya. Bahkan regulator pun mencoba membantu menjembatani

persoalan masing-masing perusahaan. Namun memang tidak mudah mencari

investor bagi perusahaan yang kondisinya sedang sekarat. Untuk itu keberadaan Biro

Mediasi diharapkan bisa menjembatani persoalan antara nasabah dan perusahaan.

E. Penutup

Beradasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis,

kedudukan hukum pemegang polis asuransi adalah orang yang merupakan tertanggung

yang berhak menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena

suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungin

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Perjanjian dalam polis asuransi yang harus didasarkan pada prinsip kebebasan

berkontrak (freedom of contract) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana

dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak

untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan

bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan

(arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bilamana atas permasalahan

yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam

melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut.

17

“Bila Janji Tidak Ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006


SUNARMI

VOLUME 134

2 No. 2 Februari 2012

Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena

kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi.

F. Daftar Pustaka

1. Buku-buku

A.Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas

Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.

M. Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1981.

2. Media Massa

Äsuransi Global Kepincut Pesona Asia”, Investor, Edisi 135, 15 – 28 Nopember 2005

“Bila janji tidak ditepati”, Investor, Edisi 140, 7 – 20 Februari 2006

Investor Edisi 132, 27 September – 10 Oktober 2005

“Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”Kompas, 24 Juni 2004

Kontan No. 18 Tahun X, 6 Februari 2006

“LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006.

3. Internet

http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi, diakses tgl 8 Maret 2007.

http://www.hukumonline.com/klinik_detail.aspid=3250, diakses tgl 8 Maret 2007.


JURNAL

ILMU HUKUM

135

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK

MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT DALAM

UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

HAYATUL ISMI

Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 21 Perum Pandau Permai Pekanbaru

Abstrak

Tanah merupakan salah satu asset negara yang

sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup

dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia

memposisikan tanah pada kedudukan yang

sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum

adat. Namun, hingga kini belum tersedia informasi

lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah

yang dicakup oleh berbagai hukum adat tersebut

dalam hal ini hak ulayat. Tulisan ini menyimpulkan

bahwa Hak Ulayat dalam tata hukum Indonesia

diakui melalui Undang-Undang Pokok Agraria

yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Dalam hal ini pengakuan

yang diberikan Negara bersifat bersyarat dan

berlapis karena pengakuan yang diberikan terhadap

masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.

Abstract

Land is represent one of very elementary asset state

of Indonesia because state and nation live and expand

above land. Society of Indonesia position land at

dimiciling very important, specially in society customary

law. But, up to now not yet been made available

by a complete information about unfolding and

boundary of region included by various customary

law of mentioned in this matter is customary right for

land rights. This handing out conclude that rights of

customary right for land in law of Indonesia confessed

by through fundamental code of agraria that is UU

No. 5 year 1960. In this case the confession given by

a state have the character of laminated and condtional

because confession given to society of customary law

and rights of its customary right for land.

Kata kunci: Tanah adat, hak ulayat, agraria.

.

A. Pendahuluan

Dalam salah satu perspektif ilmu hukum dikatakan bahwa hukum yang baik adalah

hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (living law). Hal

ini sebagaimana yang dikemukakan Von Savigny dengan Mahzab Sejarah-nya, bahwa

hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda,

bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang

sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mahzab ini diperkuat oleh Mahzab

Sociological Jurisprudence yang mengetengahkan tentang pentingnya living law. 1 Maka

dalam hal ini hukum adat yang dikenal di Indonesia merupakan pengaruh pandangan

mahzab ini. Yang dilanjutkan oleh para pemikir-pemikir Belanda yang mengemukakan

tentang teori-teori hukum adat seperti halnya Van Vollenhoven, Ter Haar, Holleman dan

lainnya.

Di Indonesia hal ini ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan

masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalan undang-undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap

1

Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004, hlm. 67.


HAYATUL ISMI

VOLUME 136

2 No. 2 Februari 2012

eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implicit juga diatur dalam Pasal

28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya

pada hasil perubahan ke empat UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Oleh sebab itu Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi

dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Fakta tentang terjadinya konflik

disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga

menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa

kawasan di Indonesia. 2 Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara,

juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi

pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok,

kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya

pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lokal ke dalam tatanan

hukum nasional, sebagaimana dimaksud oleh Philips Nonnet dan Selznick, dengan

merespon prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum

nasional.

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena

Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan

tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama

dalam peningkatan produktivitas agraria.

Tingginya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia

disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan Sumber Daya Alam antara masyarakat

yang menggantungkan hidup dari ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan,

perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) dengan penguasaan oleh sector bisnis, khususnya

sektor industri skala besar perkebunan,kehutanan dan pertambangan dan penguasaan

oleh Negara yang masih menegasi adanya hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang bergerak di

bidang isu pengelolaan sumber daya alam yang bernama Scale-Up diperoleh data bahwa

sector perkebunan mendominasi konflik dibandingkan sector kehutanan ataupun

pertambangan. Salah satu pemicu substansial konflik adalah pengabaian terhadap hakhak

masyarakat adat terutama terkait dengan pengakuan terhadap tanah ulayat, masih

terdapat kekacauan regulasi tentang pertanahan.

Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia,sekaligus merupakan sumber

daya alam yang tidak dapat diperbarui (unrenewable), maka dalam hal ini pemerintah

dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan

penggunaan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia. Kebijakan tersebut selain

ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, yang mengatakan bahwa

2

Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas

Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. vii.


JURNAL

ILMU HUKUM

137

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

juga dipertegas dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatakan bahwa

Negara Sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat memiliki hak menguasai atas tanahtanah

yang berada di wilayah Republik Indonesia, di sebutkan pula bahwa hak menguasai

ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan

peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan

agraria. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah

seluruhnya diserahkan kepada Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan.

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yang di dalamnya

menyerap hukum adat, yaitu diakuinya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam

pasal 5 Undang-undang pokok Agraria yang menyatakan Hukum agraria yang berlaku

atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan negara yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan

sosialisme indonesia serta dengan peraturan yg tercantum dalam undang-undang ini dan

dengan peraturan-peraturan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur

yang berdasarkan pada hukum agama.

Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai luhur dalam

membela kepentingan rakayat, namun pada tataran implementasi mengalami banyak

hambatan secara politik, ekonomi maupun sosial. 3 Telah banyak peraturan yang secara

hierarkhis ada di bawah undang-undang yang diterbitkan, namun belum terlihat

keberhasilan dari harapan tersebut secara utuh. Bahkan peraturan pelaksana tentang

keagrariaan selama ini belum memberikan jaminan kepastian hokum,perlindungan

hokum,keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumberdaya agrarian

dan sumberdaya alamnya di eksploitasi pihak lain. Bahkan Achmad Sodiki, menyimpulkan

bahwa meskipun kekayaan alam telah dikuras habis tetapi masyarakat setempat kurang

mendapatkan manfaatnya.

Berkaitan dengan tanah ulayat Undang-undang Pokok Agraria mengatur di dalam

pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu

pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hokum

adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai

dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih

tinggi.

Mencermati hal ini disatu sisi ada pengakuan keberadaan hukum adat yang berlaku

sebagai suatu norma yang lahir dan tumbuh dari masyarakat, sekaligus memenuhi perkembangan

modernisasi suatu masyarakat. Namun disisi lain justru terdapat pembatasan

oleh hukum pertanahan, karena lebih mewakili kepentingan penguasa dan pengusaha,

Majelis Permusyawaratan Rakyat menganggap perlu melakukan pengkajian ulang

terhadap pengelolaan sumberdaya alam dengan berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi

3

Achmad Sodiki, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi

tentang Dinamika Hukum). Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994,

hlm. 5.


HAYATUL ISMI

VOLUME 138

2 No. 2 Februari 2012

serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat. 4 Dan pada RPJMN (Rencana

Pembangunan jangka Menegah nasional 2004-2009 melalui Peraturan Presiden No.7

Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2006, menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang pembinaan system

dan politik hukum Indonesia dengan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan

hukum adat untuk memperkaya system hukum nasional. 5

Sejalan dengan hal tersebut diatas pengakuan hak masyarakat adat dan akses

terhadap sumber daya alam (tanah) juga diakui secara internasional hal ini dapat dilihat

pada hasil konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 mengenai bangsa

pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 5

September 1991, menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan

nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan

lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.

Dalam Kepmen Agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999,Pasal (1) secara tegas mengatur

bahwa:

“Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hokum adat dipunyai oleh masyarakat

hokum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam

wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya,yang timbuil dari

hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara

masyarakat hokum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan

tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara factual

dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan

hubungan antara tanah dan masyarakat. 6 Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut

ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Tanah

yang dimaksud adalah tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai

hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hokum adat. Sedangkan yang dimaksud

masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai

warga bersama suatu persekutuan hokum karena kesamaan tempat tinggal atau karena

keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah.

4

Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam

Pasal 4 bahwa prinsip pengelolaan sumberdaya alam melalui: (a) mengakui, menghormati dan

melindungi hak masyrakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/

sumber daya alam; (b) mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat,

daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;(c)

melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,

kabupaten/kota dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya

agrarian/sumber daya alam.

5

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2004-

2009 pada lampiran I angka enam huruf (A0 Permasalahan Pembangunan Nasional menyebutkan

bahwa sebelumnya, konflik (Poso, Maluku, dan Mamasa) tersebut tidak pernah berkembang berskala

luas karena di dalam masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yanga ada di

masyarakat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi yang bersifat lintas wilayah, agama,

dan lintas keanekaragaman suku bangsa.

6

Husen Alting, Op.Cit, hlm. 24.


JURNAL

ILMU HUKUM

139

Pengertian dan criteria hak ulayat di atas dirumuskan secara restriktif dalam bingkai

hokum Negara, sehingga masyarakat yang sebenarnya menjadi objek pengaturan hak ulayat

justru belum tentu terlibat dalam perumusan ketentuan. Dengan demikian dimungkinkan

ada perbedaan konsepsional antara pengertian dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah,

dengan apa yang ada dan berlaku si masyarakat adat selama ini. Pemahaman masyarakat

yang dilatarbelakangi oleh sikap, nilai dan pandangan pasti mempunyai kriteria tersendiri

menyangkut hak masyarakat adatnya. Untuk itu, perbedaan-perbedaan tersebut perlu

diklarifikasi dan dikompromikan melalui penyelarasan melalui sikap saling terbuka bagi

para pihak untuk menerima kondisi masing-masing secara arif. 7

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hingga akhir abad ke-20, di Indonesia

masih banyak tersebar tanah-tanah, termasuk hutan yang penguasaannya berdasarkan

aturan tradisional (hukum adat), walaupun atauran hukum “modern” yang mengatur

pertanahan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Namun, hingga kini belum tersedia

informasi lengkap tentang bentang dan batas-batas wilayah yang dicakup oleh berbagai

hukum adat tersebut. Perlu singkronisasi antara hukum adat dengan hukum tertulis,

sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara hukum adat dengan hukum tertulis lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang disertasi ini, maka dapat

diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Adat baik

secara Nasional maupun Internasional

2. Bagaimana kedudukan hak ulayat dalam tata hukum Indonesia dalam upaya

pembaharuan hukum nasional

C. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat

Secara Nasional dan Internasional

Secara terminologis, “pengakuan” berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui,

sedangkan kata “mengakui” berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam

konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/

pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan de facto dan de yure. Pengakuan

yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada

suatu wilayah disebut dengan pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan

yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada kenyataan-kenyataan

mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan

apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Jika kemudian

bias dipertahankan terus dan makin bertambah maju, maka pengakuan de facto akan

berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan de jure. Pengakuan de jure bersifat tetap

yang diikuti dengan tindakan tindakan hukum lainnya. 8 Sedangkan pengakuan secara

7

Husen Alting, Ibid, hal. 20.

8

Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang

Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 82-83.


HAYATUL ISMI

VOLUME 140

2 No. 2 Februari 2012

hukum (de jure) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan

tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatic dan

pembuatan perjanjian antarkedua Negara.

Dalam buku General Theory of Law and State, Hans Kelsen 9 menguraikan terminology

“pengakuan” dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Negara sebagai berikut:

Terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan

hukum. Tindakan politik mengakui suatu Negara berarti Negara mengakui

berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubunganhubungan

lain dengan masyarakat yang diakuinya. Sedangkan tindakan hukum adalah

prosedur yang dikemukakan diatas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk

menetapkan fakta Negara (masyarakat adat) dalam suatu kasus kongrit.

Berdasarkan rujukan diatas, dalam kaitannya dengan pengertian pengakuan dan

perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah, pengakuan terhadap

masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada penegrtian pengakuan dari Negara/

pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan

kewajiban pemerintah dalan memberikan penghormatan,kesempatan dan perlindungan

bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan

bahwa Negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan

masyarakat hukum adat berhak atas sumberdaya alam yang dimiliki dan mewajibkan

pemerintah untuk melinduingi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain.

Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum

Negara twerhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Pengakuan melalui hukum Negara (hukum positif, menurut Austin diartikan

sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga lembaga yang memiliki kedaulatan,

dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yag

merdeka (independet political society). Anggota masyarakat tersebut mengakui

kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum

yang bersangkutan. Denga demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai

hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan

kebiasaan tersebut. 10

Konsepsi Austin tentang penetapan melalui hukum Negara sebagai satu-satunya

hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tersebut dikritik oleh para pengikut

mazhab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki cirri khas masingmasing

tergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang

untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Friedrich Carl von Savigny

(sebagai tokoh utama mazhab sejarah) bahwa hukum merupakan salah satu factor dalam

kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, tata negara. Oleh karena

itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi

9

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 222.

10

Austin, dalam Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni,

Bandung, 2002, hlm. 2.


JURNAL

ILMU HUKUM

141

suatu masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam

sejarah. Lepas dari perkembangan masyrakat tidak terdapat hukum sama sekali. 11

Friedrich Carl Von Savugny melihat hukum sebagai fenomena historis, sehingga

keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya

hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu

bangsa (volksgeist). 12

Konsep hukum yang hidup di dalam jiwa masyarakat (volksgeist) dari Friedrich Carl

Von Savigny, dipertegas oleh penggagas sosiologi hukum Eugene Ehrlich yang menyebutkan

dengan fakta-fakta hukum (fact of law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living

law of people). Untuk itu, teori living law dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap

masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law). Semua hukum

dianggap sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh

factor-faktor sosial ekonomi. Kenyataan hukum social yang melahirkan hukum,termasuk

dunia pengalamn manusia, dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normatif. Terdapat

empat jalan agar kenyataan-kenyataan yang anormatif menjadi normatif, yakni:

1. Kebiasaan

2. Kekuasaan efektif

3. Milik efektif

4. Pernyataan kehendak pribadi.

Kenyataan social lebih dilihat dari aspek ekonomi,dimana ekonomi merupakan basis

seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan bagi aturan kehidupan.

Dari kebutuhan ekonomi manusia menjadi sadar, lalu timbul hukum secara langsung,itulah

hukum yang hidup, sebab hukum tidak merupakan suatu aturan diatas anggota-anggota

masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. 13

Ini merupakan teori Sociologikcal Jurisprudence,selain dipelopori oleh Eugen Ehhrlich

juga oleh beberapa ahli yakni Roscoe Pound,Benyamin Cardozo, Kantorowics,Gurvitch

dan lain-lain. Inti pemikiran mahzab ini yang berkembang di Amerika; “Hukum yang

baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Artinya

bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Mahzab ini

mengetengahkan tentang pentingnya Living –Law-hukum yang hidup di dalam

masyarakat. Dan kelahirannya menurut beberapa anggapan merupakan suatu sinthese

dari thesenya, yaitu positivism hukum anthithesenya mazhab sejarah. 14

Jadi pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak hanya terbatas pada

bentuk pengakuan dalam hukum Negara, tetapi karena secara factual masyarakat

Indonesia bersifat majemuk (plural) 15 . Maka pengakuan juga dapat diperoleh melalui

11

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 118

12

Otje Salman Soemadiningrat, Op.Cit, hlm. 3.

13

Theo Huijbers, Op.Cit, hlm. 213-214

14

Lili Rasjidi dan Ira Thania, Op.Cit, hlm. 66-67.

15

Menurut Moch. Munir, Op.cit, hlm. 3-4, bahwa kemajemukan masyarakat terjadi karena berbagai

sebab yakni adanya berbagai macam suku bangsa dan agama yang dianut oleh masyarakat,adanya

ikatan bersifat primordial dan pengalaman historis yang berbeda dari masyarakat yang bersangkutan.

Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya pluralism hukum dalam bidang social

budaya dan hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung.


HAYATUL ISMI

VOLUME 142

2 No. 2 Februari 2012

hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat. Hal ini selaras dengan pendapat

Van Vollenhoven bahwa system pemberlakuan hukum adat tidak didasarkan pada

peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau alat kekuasaan lainnya,yang

menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, melainkan pada tindakantindakan

yang oleh adat dan oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat, disamping

itu penduduk memiliki keyakinan yang sama menyatakan bahwa aturan-aturan adat harus

dipertahankan oleh kepala adat dan petugas-petugas lainnya dan memiliki sanksi. 16

Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh soedikno yaitu :

1. Teori kekuatan (machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku secara

sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa,terlepas dari diterima

ataupun tidak oleh warga masyarakat.

2. Teori Pengakuan (anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku

sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat. 17

Pengakuan tersebut ditetapkan juga dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam

Pasal 18 B Undang-undang 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan selanjutnya dalam Pasal 28 I

ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan pada perubahan keempat UUD 1945

ditetapkan juga di dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selain yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengakuan hakhak

masyarakat adat secara Internnasional akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat.

Salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada

tahun 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan tindak lanjut dari

rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah

Negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemebrdayaan

masyarakat hukum adat.

Bukan hanya peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai

pengakuan akan hak-hak masyarakat adat,tetapi juga pengakuan dan dukungan dari

masyarakat internasional. Ada sejumlah perjanjian internasional baik yang sifatnya

mengikat maupun tidak yang mengaturnya. Sampai saat ini minimal ada 19 jenis dukungan

internasional terhadap komunitas adat melalui perjanjian perjanjian internasional

diantaranya, perlindungan terhadap hak-hak azasi, hak untuk berkumpul, hak ats atanah

dan territorial, kebebasan beragama, kepemilikan intelektual, hak kepemilikan adat,

pengakuan tat ruang adat dan lain sebagainya.

16

Van Vollenhoven,dalam Otje Salman, Op.Cit, hlm. 10.

17

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 87.


JURNAL

ILMU HUKUM

143

D. Kedudukan Hak Ulayat dalam Tata Hukum Indonesia

Bentuk hukum penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau dikenal dengan hak

ulayat di Indonesia cukup beragam. Hak ulayat merupakan istilah yang digunakan secara

yuridis dan umum, walaupun sesungguhnya pada setiap persekutuan masyarakat hukum

adat istilah yang digunakan berbeda-beda. Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim

nengemukakan bahwa hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia

dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu ‘hak ulayat’ dan ‘hak pakai’. Hak ulayat merupakan

hak meramu atau mengu,mpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat

bersifat komunal, pada hakikatnya terdapat pula hak perorangan untuk menguasai

sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut. Untuk sementara waktu,seseorang

berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi

bkan beraryti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya. Hak

ulayat tetap melapisi atau mengatasi hak pribadi atau perseorangan tersebut. Hak ulayat

baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya

atas tanah ulayat tersebut, sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai

sebidang tanah bagi kepentingannya,biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang

telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama. 18

Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih

dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maria W Sumardjono

menyatakan pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat

hukum adat telah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia tanggal 17 agustus

1945. 19 Menurut Maria W Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat perlu

ditentukan tiga ciri pokok:

1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek

hak ulayat

2. tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang merupakan subjek hak ulayat

3. adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan

tertentu sebagaimana yang telah ditentukan.

Pengakuan terhadap tanah ulayat juga terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia pada

tanggal 28 Oktober 1928 yang mencantumkan penghormatan terhadap hukum adat. Dalam

perkembangannya bangsa Indonesia secara sadar telah melakukan pengaturan secara

normatif terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat. Penghormatan eksistensi

hukum adat dan hak ulayat sebagai hak asasi manusi, serta identitas budaya dan

hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 20 Seperti

yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan HAM,perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum

adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum,masyarakat dan pemerintah

2. Indentitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat

dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

18

Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Agraria, Ghalia Indonesia, 1993

19

Maria.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001,

hlm. 54.

20

Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya,

1979, hlm. 102.


HAYATUL ISMI

VOLUME 144

2 No. 2 Februari 2012

Penegasan hukum adat beserta hak-hak atas tanah ulayat pada masyarakat hukum

adat sebagai suatu hak dasar (asasi) manusia merupakan suatu kemajuan dari segi

perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maupun peraturan di bawahnya. Kemajuan

ini diharapkan bukan hanya pada tataran perumusan kebijakan akan tetapi pada

implementasi harus benar-benar dijalankan.

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia, sejak pasca kemerdekaan

sampai saat ini telah mengalami 4 fase pengakuan, pertama; setelah Indonesia merdeka

tahun 1945, pendiri negara ini telah telah merumuskan dalam konstitusi negara (UUD

1945) mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat. Di dalam UUD 1945 dikatakan

bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli

(zelfbesturende, volksgemeenschappen), seperti marga, desa, dusun dan nagari, hal ini

merupakan bentuk pengakuan dari UUD 1945 yang tidak terdapat dalam kontitusikonstitusi

yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD RIS dan UUDS.

Kedua; pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat terjadi pada tahun 1960

dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat

dilakukan sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan

nasional dan selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam

UUPA berbeda dengan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan

dalam UUPA adalah konsep pengakuan bersyarat.

Ketiga; pada awal rejim Orde Baru dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang

yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat dan Hak-haknya atas tanah seperti,

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 11 Tahun

1966 Tentang Pertambangan. Dalam kedua undang-undang ini mengatur pengakuan

terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih ada. Yang kemudian pada

perkembangannya setiap peraturan perundang-undangan yang dilegislasi pada masa Orde

Baru selalu mensyaratkan pengakuan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) dalam

kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; (3) tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) ditetapkan

dengan peraturan daerah, konsep ini dikenal dengan nama konsep pengakuan bersyarat

berlapis. Yang intinya untuk diakui eksistensinya suatu Masyarakat Hukum Adat harus

memenuhi syarat sosiologis, politis, normatif yuridis dan prosedural (ditetapkan dengan

Peraturan Daerah), dengan demikian pengakuan hukum tersebut tidak memberikan

kebebasan bagi masyarakat adat melainkan memberikan batasan-batasan.

Keempat; pasca reformasi UUD 1945 diamandemen, pada amandemen kedua tahun

2000 dihasilkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua, pasal 41 Tap.

MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia II. Piagam HAM, pasal 6 Undangundang

No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan ketentuan undang-undang lain yang terkait,

maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat

dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi masih menerapkan pola pengakuan yang

sama dengan Orde Baru yaitu pengakuan bersyarat berlapis.


JURNAL

ILMU HUKUM

145

E. Penutup

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Indonesia dipengaruhi

oleh beberapa pandangan, yaitu pandangan dari mahzab sejarah yang mengatakan bahwa

hukum itu merupakan fenomena historis, bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam

kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena

itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat supra individual,suatu gejala masyarakat, suatu

masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam sejarah.

Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali, yang kemudian

disempurnakan dengan teori sociological jurisprudence yang mengetengahkan pentingnya

hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal

28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Secara internasional keberadaan

masyarakat hukum adat diakui dalam beberapa konvensi internasional antara lain konvensi

ILO 9International Labour Organization No. 169 Tahun 1989.

Eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sangat tergantung

oleh syarat yang diberikan negara, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan

zaman, dan sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur oleh undang-undang. Hal

ini menunjukkan bahwa hukum negara lebih superior dibandingkan dengan hukum adat,

keberadaan hukum adat bergantung sekali dengan belas kasihan undang-undang. Di dalam

konstitusi hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sebagai hak konstitusional

sekaligus sebagai hak asasi manusia, dengan demikian sebagai pembaharuan hukum nasional

sepantasnya hukum adat ditempatkan pada kedudukan yang sejajar dengan undangundang.

Kesejajaran ini akan memberikan alternatif bagi masyarakat hukum adat maupun

pihak luar untuk melakukan pilihan hukum ketika terjadi suatu hubungan hukum yang

mengatur kepentingan-kepentingan mereka.

F. Daftar Pustaka

Achmad Sodiki, Kebijakan Sumberdaya Alam dan Implikasi Juridisnya pasca-TAP MPR

NO. IX/MPR/2001 dan Keppres No.34 Tahun 2003, makalah disampaikan dalam

Seminar Nasional “Eksistensi dan Kewenangan BPN Pasca-Keputusan Presiden No.34

Tahun 2003”. Malang.

————————, Eksistensi Hukum Adat; Konseptualisasi, Politik Hukium dan

Pengembangan Pikiran Hukum Sebagai upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Disampaikan pada “Seminar Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum di

Indonesia”. Fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004.

—————————, Masalah Konflik Peraturan Perundang-undangan dan Konflik di

Lapangan Agraria dan Usulan Penanganannya (Mencari Format Penangan Konflik

Agraria dalam rangka Implementasi TAP MPR No. IX/MPR/2001). Makalah

disampaikan sebagai Penanggap Utama dalam “Seminar Nasional Strategi Pelaksanaan


HAYATUL ISMI

VOLUME 146

2 No. 2 Februari 2012

Pembaharuan Agraria”, 26 September 2002.

—————————, Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan

Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum). Disertasi Program Pasca

Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994

B. Malinowski, Crime and costom in Sarage Society. Paterson N.J, Littlefield, 1959.

Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Yogyakarta:

LaksBang PRESSindo, 2010

Holleman, F.D. 1923. Het Adat Grondenrech van Ambon en de Deliasers, Dalam Soplantila,

H.M et.al. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan tanah Secara Tradisional,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1992.

Ikhsan Malik, Menyeimbang Kekuatan, Pilihan Strategis Menyelesaikan Konflik Atas

Sumber Daya Alam. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.

Lili Rasjidi dan Ira Tahania, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti., 2004.

Maria S Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas,

2008

——————————, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta,

Buku Kompas, 2001

Moch. Munir, Penggunaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan

Sengketa Dalam Masyasrakat, (Disertasi) Universitas Airlangga, Surabaya. 1997.

Mochtar Kusumaatmadja, Kerangka Penegakan Hukum Nasional, Bandung: Alumni,1995.

Moh.Koesnoe, Hukum Adat; Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya

Menghadapi Era Globalisasi, Surabaya: Ubara Press, 1996.

Moh. Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Surabaya: Airlangga

University Press, 1979.

Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem

Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia,1989.

Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung:

Alumni, 2002.

Sandra Moniaga, Hak-hak Masyarakat Adat dan masalah serta kelestarian lingkungan

Hidup di Indonesia. Artikel utama dalam jurnal Wacana HAM, Media Pemajuan Hak

Asasi Manusia, Nomor.10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.

Soekanto dan Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung: Alumni, 1978.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberti, 2002.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

W,Friedmann, Legal Theory, Steven & Sons Limited, London, 1960.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.


JURNAL

ILMU HUKUM

147

ARAH KEBIJAKAN HUKUM POLITIK EKONOMI

MARDALENA HANIFAH

Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru

Abstrak

Hukum dan ekonomi merupakan penopang dari

pembangunan sehingga keduanya harus bisa serasi

dan disejajarkan demi kepentingan rakyat. Maka

itu arah kebijakan hukum politik ekonomi harus

merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna

agar tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum

dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana

hukum tersebut dapat mengatur prilaku

bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan

ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan

oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya

perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah

kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk

perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi,

traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya untuk

menentukan arah kebijakan hukum politik ekonomi.

Abstract

Law and economics are the pillars of development so

that both must be matched and aligned with the interests

of the people. Thus the legal policy direction of

economic policy should be something that has value

in order for legal purposes can be achieved. Since the

law was established and developed to regulate how

these laws can regulate business behavior by investors

that the economic activities which they have given

protection by law, to ensure the presence of legal protection

will be established a rule of law in the areas of

investment in the form of legislation, doctrine, jurisprudence,

treaties and other agreements to determine

the political direction of economic policy of the law.

Kata kunci: Arah kenijakan, politik-ekonomi.

A. Pendahuluan

Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan.

Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini berarti

perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan

perkembangan pengaturan hukumnya. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak

yang belum ada peraturan perundang-undangannya yang ada tidak lagi memberi

kepastian secara mantap. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk

meningkatkan daya dukung hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur

kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan

ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan

hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan

kegiatan ekonomi pada khususnya. 1

Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonisasi dan

diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan deregulasi

ekonomi sangat dipengaruhi suhu suatu negara, bagaimana negara saat itu, amankah,

dipengaruhi bangsa lain atau bisa berpijak dalam aturan yang digariskan oleh suatu negara.

Gerak ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemuka

negara membuat kebijaksanaan tentang arah ekonomi negaranya itu sendiri. Kalau

dikatakan hukum ekonomi adalah hasil pemikiran pakar ekonomi, hukum dan politisi

mungkin juga benar.

Inilah yang menjadi bahan persandingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa

1

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 23.


MARDALENA HANIFAH

VOLUME 148

2 No. 2 Februari 2012

menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh

seluruh warga negaranya.Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu

negara seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling terkait. Jika politik hukum

dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi.

Pembangunan hukum harus menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi alat

legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. 2 Hal itu terlihat dari pertumbuhan

pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum

yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan

melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi

dan sosial. 3

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah:

1. Bagaimanakah arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi

2. Bagaimana konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi

C. Pembahasan

1. Arah Kebijakan Politik Hukum di bidang Ekonomi

Perkembangan hukum dan ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan

usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tersebut ditunjang

dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam.

Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang

diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan

praktis. Dalam ajaran sosilogis yurisprodence dilihat besarnya pengaruh praktis dalam

bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenankannya

diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai

sumber hukum yang mengatur prilaku ekonomi.

Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk

merekayasa sosial (“law as a tool social enginering”), ini dapat dibenarkan bahwa hukum

akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori

fungsional hukum). Contohnya hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana

hukum tersebut dapat mengatur prilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan

ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin

terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang

investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan

kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan bahwa apabila bangunan (konstruksinya)

tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi

dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara

2

Todung Mulya Lubis, “Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Paper untuk Raker

Peradin, November 1983.

3

Mulyana W.Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 29.


JURNAL

ILMU HUKUM

149

fungsional. Seperti konstruksi bangunan hukum yang pada awalnya disusun dengan prinsip

sosialis komunis dirombak dengan bangunan liberal, kapitaslis maka fungsi dari hukum

tersebut akan berubah secara ekstrim, sedangkan konstruksinya (pelakunya ekonominya

tetap). Perubahan bangunan hukum ekonomi secara bertahap cendrung lamban mengantisipasi

kebutuhan pelaku ekonomi dan pasar. Seperti di Indonesia telah dibuat beberapa

deregulasi, yang bermaksud agar menyesuaikan diri peraturan dengan keadaan yang dapat

diterima masyarakat.

Persoalan Hukum Perdata dan Hukum Publik dan cara menentukan batas-batasnya

memang merupakan bahan diskusi dan perselisihan. Di dalam literatur Belanda, pertentangan

antara Hukum Perdata dan Hukum Publik sangat tajam. Dikatakan, bahwa

Hukum Publik selalu merongrong Hukum Perdata, tetapi Hukum Perdata tidak dapat

disampingkan. Hal ini harus dimengerti dalam kerangka pernikiran liberal, di mana pihak

swasta mempunyai atau dianggap mempunyai kebebasan, yang selalu dibatasi oleh negara. 4

Maka, juga menurut Kranenburg 5 , pembagian umum hukum Publik dan Hukum Privat

dapat diterima selama dipergunakan sebagai pembagian bahan hukum. Demikian pula

van Apeldorn menyetujui pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat didasarkan atas

kepentingan yang diaturnya. Karena itu, sifat daripada kebijakan Ekonomi Indonesia harus

dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan sekarang ada,

maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang.

Untuk pembinaan Hukum Ekonomi diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau

interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu,

untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam

ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja

tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina. Maka langkah pertama yang harus

diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut

penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian lebih jelas, bahwa untuk sebagian dari bidang ekonomi, lebih-lebih

yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut

Hukum Ekonomi. Bidang-bidang yang perlu pembinaan ialah:

(1) Tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk didalamnya transmigrasi,

sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1072 Pasal 2 dan sesuai dengan Pasal

16 termasuk dalam Hukum Publik.

(2) Produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi

yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekelilingnya, termasuk

4

Parlindungan , AP. (Ed), Bahan Diskusi untuk Pepunas Ristek, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1982,

hlm. 10.

5

Kranenburg, R., De Grondslangen der Rechtsweteschap (Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948), hlm. 92.


MARDALENA HANIFAH

VOLUME 150

2 No. 2 Februari 2012

perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih produksi bahan yang menyangkut

hajat hidup orang banyak, misalnya hasil-hasil minyak dan gas bumi,

atom, seperti terlihat dalam Undang-undang Pertamina dan yang menyangkut

tenaga atom.

(3) Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena

kesalahan produksi, penipuan dan bahan yang dapat membahayakan orang banyak.

(4) Distribusi dan pemasaran bahan-bahan yang vital, seperti minyak bakar dan beras,

yang masing-masing diatur secara langsung oleh negara lewat aparat-aparatnya.

Dengan demikian jelas, bahwa kebijakan ekonomi membutuhkan pula keahlian dalam

bidang-bidang lain, seperti perindustrian dan ahli ekonomi di samping sarjana-sarjana

hukum yang ada. Hal ini tentu saja dapat diatur secara ad hoc atau secara permanen.

Pembinaan Hukum Ekonomi meliputi :

(1) Penelitian terhadap undang-undang yang ada, apakah lebih banyak ditujukan untuk

keadaan sekarang, ataukah ditujukan pada waktu yang akan datang. Undang-undang

yang hanya melihat keadaan sekarang akan segera usang dan akan merupakan

penghambat terhadap perkembangan eko­nomi negara.

(2) Penelitian terhadap indikator-indikator yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan

Dini. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat merupakan

pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.

(3) Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan

kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai

negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya ketidaktergantungan dalam bidang

ekonomi kepada negara lain.

(4) Pernbinaan hukum yang dapat mempercepat transformasi dari susunan masyarakat

yang agraris menjadi negara industri. Harus diusahakan agar prasyarat penerimaan

teknologi baru dapat diatur dan dipaksakan dengan undang-undang, seperti misalnya

tindakan keamanan, ketelitian, disiplin dan spesialisasi.

Arah kebijakan yang lebih signifikan pada perekonomian Indonesia ditaungkan dalam

bentuk RPJM , digambarkan tentang kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah

dalam rangka pencapaian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Konfigurasi Politik Hukum terhadap Ekonomi

Antara politik dan hukum terdapat hubungan yang tarik menarik, dalam hal ini yang

lebih dominan terpengaruh adalah hukum oleh politik, karena subsistem politik memiliki

konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan

dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Istilah politik

hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Belanda

rechtpolitiek, prespektif etimologis ini memandang politik Hukum dari sisi tata Bahasa,

di sini kita bisa mengetahui apakah konsep gramatikal akan mempengaruhi nilai

pengertian. Politik Hukum berasal dari dua kata yaitu: Politik yang merupakan kosakata

yang memiliki makna yang bemacam-macam yang menangandung makna system politik

suatu Negara atau yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berpolitik


JURNAL

ILMU HUKUM

151

itu sendiri. Politik identik dengan langlah yang diambil oleh suatu negara untuk membuat

bentuk kebijaksanaan. 6

Dalam kaitan ini Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah

tranformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik yang diberikan

orang kepadanya. 7 Karena kuatnya konsentrasi energi politik, makanya menjadi beralasan

adanya konstatatasi bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik,

bukan hanya dalam proses pembuatannya juga dalam implementasinya.Hukum di

Indonesia bisa dikatakan pencerminan dari kegiatan politik itu sendiri. 8 Sehubungan

dengan kuatnya hubungan hukum dengan politik dalam berhubungan dengan hukum

seperti yang dikemukakan oleh Dahrendoff, dimana beliau menyatakan ada enam ciri

kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik antara lain:

1. Jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai

2. Memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memeliihara dominasinya berupa

kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral.

3. Dalam pertentangan selalu teroganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan.

4. Kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan

dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam

bidang politik

5. Kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya

kepada kelas/kelompoknya sendiri.

6. Ada reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.

Bertolak dari teori sosial tentang Hukum, Phlip Nonet dan Phlip Zelnich membedakan

tipe Hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan memelihara status quo, Hukum otonom

yang bertujuan membatasi kewenangan-kewenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial

yang secara legalitas kaku serta hukum responsive yang bersifat terbuka terhadap

perubahan masyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan

emansipasi sosial. 9

Konfigurasi politik hukum pada dasarnya hampir sama dengan bentuk intervensi

politik terhadap hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul dan tidak mempan

memotong wewenang-wewenang kekuasaan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak

dapat menampilkan dirinya sebagai Pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan

berbagai kasus bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak

diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan.

Mohammad Mahfud MD, telah berhasil mempertemukan dan membuktikan kaitan

fungsional antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dengan memasang

sutu hipotes, sejauh menyangkut distribusi hubungan kekuasaan: Konfigurasi politik

mempengaruhi karakter produk hukum sehingga setiap perubahan konfigurasi politik

akan mempengaruhi pula terhadap karakter produk hukum. Pola konfigurasi politik suatu

6

Kaelan MS, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 95.

7

Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, University Of California Press, Berkeley, 1972, hlm. 2.

8

Moh. Mahfud, MD, Poltik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 14.

9

Mulyana Wahyu Kusuma, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hlm. 88.


MARDALENA HANIFAH

VOLUME 152

2 No. 2 Februari 2012

negar pada suatu kurun waktu dapat mempengaruhi dan membentuk karakter produk

hukum dinegeri tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratik dan

non otoriter maka produk hukumnya akan berkarakrakter reponsif dan populistik,

sebaliknya didalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter dan non demokratis maka

produk hukumnya akan berkarakter konservatif ortodok atau elite. Perubahan konfigurasi

politik dari sisi demokratis ke otoriter atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan

karakter produk hukum. 10

Berdasarkan teori dari politik hukum tadi spektrum lain yang mesti dicermati , adalah

upaya pengembangan hukum dalam setiap masyarakat mesti dilihat dalam konteks

prakteknya. Di dalam konfigurasi politik terdapat dua karakter yang mempengaruhi bentuk

produk hukum, yaitu:

a. Konfigurasi politik Responsif/demokrasi

Dalam konfigurasi Politik Responsif/demokrasi adanya bentuk sikap yang

berlawanan dimana menuntun adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah

sehingga pemerintah tidak boleh turut campur dalam segi kehidupan

masyarakat dan harus tunduk pada rule of law. Produk hukum ini mencerminkan

rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat Darendorf mencatat bahwa

demokrasi atau pluralisme pada masyarakat bebas didasarkan atas pengakuan

pada penerimaan terhadap penentangan pengelompokan kepentingan yang akan

menyebabkan munculnya pertentangan politik. 11

b. Konfigurasi Politik Konservatif/ortodoks/elitis/Totaliter

Produk Hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik lebih mencerminkan

keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis yaitu menjadi alat dalam

pelaksanaan ideology dan program negara.

Dalam hal ini lebih mengacu kepada dorongan negara untuk memaksakan persatuan

usaha, menghapus oposisi terbuka dengan suatu bentuk kepemimpinan yang dirasakan

paling sempurna. Konfigurasi Politik pada suatu negara dapat bergerak sepanjang garis

kontinu yang menghubungkan dua kutub dalam satu spektrum politik, yaitu kutub demokrasi

dan kutub totaliter. 12 Karakter produk hukum diasumsikan sebagai watak dari

produk hukum itu sendiri. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat

diberikan serbagai karakteristik dari hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan

umum. Kita dapat menganalisakan suatu produk hukum yang demokrasi atau totaliter

dengan melihat dari produk hukumnya dalam bentuk perundang-undangan, besarnya

presentase antara penguasa dengan masyarakat menentukan apakah produk hukum

dikategorikan dengan tipe konfigurasi represif/demokrasi dengan tipe konfigurasi totaliter

atau ortodoks.

Strategi pembangunan hukum ortodok mengandung ciri-ciri adanya peranan yang

sangat dominan dari lembaga-lembaga negara, pemerintah dan parlemen dalam

10

Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum, Disertasi S3, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah

Mada, Yogyakarta, 1993, hlm. 66.

11

Lihat dalam Gwendolen M. Charter, Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung dalam Spektrum Politik,

dalam Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Jakarta, cet. III, hlm. 88.

12

Mohtar Mas’oed, “Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia”, makalah Diskusi Panel

Pembangunana Politik, Senat Mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988.


JURNAL

ILMU HUKUM

153

menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan strategi

pembangunan hukum responsive menngandung ciri-ciri adanya peranan lembaga

peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat

dalam menentukan arah perkembangan hukum.

Konfigurasi politik akan mempengaruhi kegiatan ekonomi apabila para pengambil

kebijakan membuat suatu produk hukum yang mempengaruhi bidang ekonomi. Ketika

para pembuat kebijakan membuat suatu aturan, alur fikiran akan dipengaruhi dan diintimidasi

oleh pihak-pihak yang berkompenten dalam kegiatan ekonomi. Misalnya para

pengusaha, para pengguna jasa ekonomi, masyarakat secara umum, negara dengan BUMN

dan BUMDnya serta lembaga swadaya masyarakat, dengan melihat susasana kondusif

politik saat itu, akan dibawa kemanakah Belum lagi kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi

oleh negara-negara internasional, karena kegiatan ekonomi mempunyai cakupan kegiatan

yang sangat luas meliputi kegiatan didalam negeri dan kegitan luar negeri.

Konfigurasi politik ekonomi akan terlihat dalam pembentukan aturan undang-undang.

Berapa persen peranan stakeholder dalam membuat kebijakan, manakah yang lebih

dominan kebijakan yang diambil apakah suara terbanyak pemerintah atau suara terbanyak

rakyat dimana pada dasarnya kegiatan ekonomi diarahkan sepenuhnya untuk

kepentingan rakyat. Atau dengan presentase masukan pendapat yang seimbang antara

pemerintah dengan politiknya dan rakyat dengan kebutuhannya. Inilah cerminan karakter

politik hukum responsif dan karakter hukum ortodok. Seperti ketika dibuat Rancangan

Undang-undang Investasi, ada beberapa stake holder yang dipertimbangkan, yaitu:

1. Kepentingan Internasional (TRIMs)

2. Kepentingan pemerintah

a. Pemerintah pusat

b. Pemerintah daerah

3. Kepentingan Masyarakat

a. Masyarakat pada umumnya

b. Pengusaha

Adapun kebijakan investasi tetap akan mempertimbangkan:

1. Legal (kepastian hukum)

2. Labour (penyelesaian sengketa)

3. Local (pemerintah daerah)

D. Penutup

Arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan

dari tujuan dari pembanguanan di Indonesia, yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya

untuk kemakmuran rakyat. Konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi tercermin

dari produk hukum yang dihasilkan dan presentase peranan stakeholder dalam

membuat produk hukum.


MARDALENA HANIFAH

VOLUME 154

2 No. 2 Februari 2012

E. Daftar Pustaka

Buku-buku

Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, University Of California Press, Berkeley, 1972.

Gwendolen M. Charter, Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung Dalam Spektrum

Politik, dalam Miriam Budiardjo, Gramedia, Jakarta.

Kaelan MS, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta, 2004.

Kranenburg, R., De Grondslangen der Rechtsweteschap, Harlem: H.D, Tjeenk Willink, 1948.

Moh. Mahfud MD, Perkembangan politik Hukum, Disertasi pada Fakultas Pasca Sarjana,

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.

Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986.

……………………….., Hukum Politik dan Perubahan social, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta

Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Artikel/Makalah

Mohtar Mas’oed, Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, makalah

diskusi panel tentang pembangunana politik, Senat mahasiswa Fisipol UGM,

Yogyakarta, 12 April 1988.

Parlindungan, AP. (Ed), Bahan Diskusi untuk Pepunas Ristek. Medan: Universitas

Sumatera Utara, 1982.

Todung Mulya Lubis, Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,

paper untuk Raker Peradin, November 1983.


JURNAL

ILMU HUKUM

155

HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI

PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER

MARYATI BACHTIAR

Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru

Abstrak

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya

beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota

masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang

ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsipprinsip

dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan

yang pesat dan selalu mengikuti perubahan

zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia.

Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Dari uraian pembahasan tersebut di atas

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Waris

Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang

berkeadilan gender.

Abstract

As state which its resident majority believe in Islam

enabled by a lot of society member using Islam punish

system. But along with the times marked by technological

advances and the principles of Islamic law

continues to progress rapidly and always follow the

changing times in order to benefit people in the world.

Without differentiating woman and men. from

breakdown of the solution can pulled a conclusion that

hereditary law of Islam have accomodated law

principle which with justice gender.

Kata kunci: Hukum waris Islam, gender.

A. Pendahuluan

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama

sebagai kontrol sosial, yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan, yang selain

sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu

komunitas masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses

perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas

tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan

politik. 1 Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap

persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Dinamika hukum Islam terbentuk oleh interaksi antara wahyu dengan rasio.

Kombinasi dua paradigma diataslah yang mendorong berkembangnya tradisi ijtihad. Dalam

sejarah perkembangan hukum Islam terdapat dua aliran yang besar diantara para pendiri

madhzab. Madzhab pertama adalah yang dikenal dengan al Ro,yu (yaitu madzhab yang

mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Al-Qur’an), sedangkan

madzhab yang kedua adalah al-Hadits, yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam

memahami Al-Qur’an) kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya

pemikiran rasional. 2 Pemahaman yang tidak proporsional dalam memandang hukum Islam

tersebut misalnya yang dipahami hanya fikih saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah

hukum Islam mengalami stagnasi atau jumud dan tidak memiliki kesanggupan untuk

menjawab tantangan zaman.

Begitu juga dalam mensikapi perkembangan zaman kelompok Madzhab al-Hadits

1

Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 2001, Hlm. 98

2

Qurtubi Al Sumanto, Era Baru Figih Indonesia, Cermin, Yogyakarta, 1999, Hlm. 5


MARYATI BACHTIAR

VOLUME 156

2 No. 2 Februari 2012

cenderung mempertahankan idealitas wahyu tanpa memberikan ruang bagi pemikiran

lain. Artinya apa yang tersurat dalam kalam wahyu Illahi adalah sakral dan final serta

tidak dapat dirubah disebabkan karena apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun.

Madzhab ini masih dianut untuk sebagian besar oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga

dalam melihat fikih pun masih diidentikkan dengan hukum Islam, sedang hukum Islam

identik dengan hukum Allah. Sehingga konsekuensinya hukum fikih dipandang sebagai

aturan yang paling benar. Dengan demikian kitab-kitab fikih tersebut bukan hanya disebut

sebagai produk keagamaan, tetapi sebagai buku agama itu sendiri. Sehingga fikih dipandang

sebagai bagian dari agama dan bukan dari produk dari pemikiran keagamaan. 3

Lain halnya dengan kelompok Al Ra,yu, bagi mereka pemahaman akan suatu hal

haruslah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, apabila antara wahyu dengan

rasio dapat berjalan seiring maka suatu keniscayaan bagi wahyu untuk dapat dibuka bagi

segala kemungkinan penafsiran akal. Sebab pada dasarnya wahyu tidak dapat dipahami

dengan tanpa adanya akal budi manusia. Sebab wahyu merupakan suatu bahasa yang

tidak dapat dipahami menurut bahasanya saja. Sehingga peran akal manusia dibutuhkan

dalam mengartikan bahasa wahyu.

Allah maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan

perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki

oleh Allah maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa

kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan

ditegakkan bersama untuk melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun

kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang

lingkupnya sendiri. Termasuk pula hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang

lingkupnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal

dengan hukum fikih. 4 Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang masih

sangat luas. Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang

bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia

berhubungan dengan Allah, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana

hubungan antar sesama manusia.

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur

perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun

kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam

dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau

kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam

tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya. 5

Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam

guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan

kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum

Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Terdorong

3

Ibid, Hlm. 5

4

Ahmad Qodri Azizy, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990

5

Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas, Mizan, Bandung, 1994, Hlm. 33


JURNAL

ILMU HUKUM

157

oleh maksud inilah ada bagian yang dinamakan siyasah sya’riah yaitu kebijakan untuk

membuat manusia lebih dekat dengan kebijakan dan menghindari dari segala bentuk

keburukan. 6

Sejak awal kelahirannya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai

kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, baik selamat di dunia maupun

di akhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan Teks (nash) yang selalu

dikukuhi dengan pandangan yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami

kemunduran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan

yang ortodok inilah sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan bangsabangsa

lainnya dari percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat

akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya.

Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah

membelenggu kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan

peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional terhadap fikih ini disebabkan

tidak adanya penelitian pengembangan secara serius. Padahal evolusi historical dari

perkembangan fikih telah menyediakan semacam frame work bagi pemikiran hukum

Islam atau tepatnya actual working bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu

sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang

dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia

dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum

kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem

kewarisan menurut hukum Islam. 7 Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat

hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan

dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak

dari anggota masyarakat yang mengunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan

perkembangangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip

dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan

zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun

perempuan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki

dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak

yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda.

Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang,

bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang

sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan

diantara para ahli waris.

Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum

laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama

6

Qurtubi Al Sumanto, op.cit, Hlm. 10

7

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Rajawali Press, Bandung, 2005, Hlm. 12


MARYATI BACHTIAR

VOLUME 158

2 No. 2 Februari 2012

dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan

sebagai konco winking yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah

mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima

tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan social, yang dahulu

perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah

mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam

mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.

Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu.

Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif manusia. Ia

melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi dari yang publik

dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan telah mengabaikan

gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang bertumpu pada laki-laki

serta memaksa perempuan dari kelas bawah dan selanjutnya sejumlah kaum perempuan

kelas menengah untuk bekerja.

Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan

termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki

dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi

kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan

tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus

mengunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan

ketrampilan. 8

Kapitalisme industri telah menghancurkan unit kerja suami dan istri, awalnya

perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki-laki bagi keberlangsungan

ekonominya. Pernikahan bagi perempuan, menurut Hamilton, telah menjadi

tiket perempuan untuk memperoleh kehidupan walau kadang kala sama sekali tidak

mencukupi. Kapitalisme dan patriarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan.

Karenanya, ada hubungan antara pembagian kerja dan upah dan kerja domestic.

Pembagian kerja domestik yang hirarkis terus dihidupkan oleh keluarga telah mengenyampingkan

peranan produktif tradisional bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam

masyarakat.

Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah

mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung

perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu

wanita merupakan sebagai makhluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya

dengan laki-laki, 9 begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan. Sebab

di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara

laki-laki dengan perempuan.

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama

dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membeda-bedakan jenis kelamin

8

Fakih Mansor, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hlm. 50

9

Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalan Ilmu-Ilmu Sosial, Proyek Penelitian PSW UGM, Yogyakarta, 2001,

Hlm. 78


JURNAL

ILMU HUKUM

159

antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap

kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam

masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu

laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan

dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. 10 Kini

laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah

wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem

patrilinial dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada

zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta,

maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkanya Islam maka wanita

mempunyai hak yang sama kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu

sejak diturunkanya surat an-Nisa ayat 7, yang artinya: laki-laki berhak memperoleh

harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari

harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di

masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan

dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir

kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap

perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam

hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan perhitungan hak waris antara lakilaki

dengan perempuan maka permasalahan yang diajukan adalah benarkah sistem hukum

kewarisan Islam telah mengakomodir sistem hukum yang berkeadilan gender

B. Pembahasan

1. Hukum Islam dan Keadilan

Dalam pandangan filsafat tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan

hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pokok agama yaitu Al-

Our’an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua

segi, yaitu Al-Qur’an dan hadis di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip

keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian

adalah upaya formulasi Al-Qur’an dan hadis khusus yang berkaitan dengan hukum agar

mampu tampil sebagai prinsip keadilan umum. Perpaduan dua segi ini diharapkan menjadi

produk standar panduan mencari keadilan lewat jalur hukum. Pada akhirnya pedoman

tersebut mampu tampil menjadi standar hukum universal yang mampu tampil dimanapun

dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkanya Islam ke muka bumi.

Maksud dari muara keadilan dari dua segi adalah tujuan akhir berupa keadilan yang

harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal mesti berorientasi pada keadilan

terhadap manusia dan keadilan kepada Allah. Keadilan bagi manusia mengarah kepada

berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia

10

Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996, Hlm. 100


MARYATI BACHTIAR

VOLUME 160

2 No. 2 Februari 2012

dengan masyarakat lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya

fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heteronenitas manusia dan

linngkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang

menempatkan keadilan sesuai dengan proporsinya.

Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Freidman, bahwa “selama standar prinsip

keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mencapai ideal prinsip

keadilan.” Padahal sebuah prinsip adalah standar yang tidak akan berubah. Perubahan

hanya pada tataran operasional saja, sedangkan prinsip yang utama tidak akan berubah.

Pengertian hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan

demikian luas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum menjadi singkat dalam

ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah ‘The Science of all things,

human and devine”. 11 Pandangan Mac Donald tersebut merupakan kristalisasi dari sistem

hukum yang mampu melihat pluralitas sebagai realitas empiris. Pluralitas disini bukan

hanya manusia dalam bentuk hubungan garis horizontal, tetapi plural yang menyangkut

hubungan horizontal dan vertikal.

2. Keadilan Menurut Pemikiran Pemikir Hukum Adat

Alam pemikiran masyarakat hukum adat pada umumnya dipengaruhi oleh alam

sekitarnya yang bersifat magis-religius. Alam pikiran yang mempertautkan antara yang

nyata dengan yang tidak nyata. Antara alam fana dengan alam baka, antara kekuatan

manusia dengan kekuatan Tuhan, antara hukum manusia dengan hukum Tuhan. Alam

pikiran yang demikian ini meliputi azas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan

kemasyarakatan, sehingga hokum adat dapat dikatakan sebagai hukum yang

berfalsafah Pancasila. 12 Hukum adat dengan karakteristik falsafah Pancasila merupakan

perwujudan dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga hukum adat

merupakan hukum yang sangat beragam tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh

dalam bingkai (Bhineka Tunggal Ika).

Pada umumnya masyarakat hukum adat sangat sukar berfikir secara rasional tetapi

lebih dipengaruhi oleh pola pikir yang komunal magis-religius. Alam pikiran ini menempatkan

kehidupan manusia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari alam.

Kehidupan manusia taut menaut dengan keadaan alam, apabila alam mengalami

kegoncangan berarti manusia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum

alam. 13 Terjadinya bencana bencana merupakan ulah dari perbuatan manusia yang tidak

mematuhi hukum telah ditetapkan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia menerima

laknat dari Tuhan. Baik buruknya keadan alam ditentukan oleh perbuatan manusia itu

sendiri.

Hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Holleman, hukum adat mempunyai

empat ciri umum yang dipandang sebagai dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 14

11

Mac Donald, Development of Muslem Theology, Jurisprudence and Constitusional Theory, Khayats Oriental

Reprint, Beirut, 1965, Hlm. 66

12

Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 20-21

13

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm. 117

14

Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 30-31


JURNAL

ILMU HUKUM

161

Adapun empat ciri tersebut adalah pertama religius magis, yaitu perpaduan pikiran yang

mengandung logika animisme yaitu pandangan yang berhubungan dengan alam gaib.

Kedua adalah komunal yaitu sifat yang mementingkan kepentingan bersama daripada

kepentingan pribadi. Sifat yang ketiga adalah tunai, yaitu kebiasaan dalam masyarakat

dalam jual beli bersifat tunai yaitu hak dan kewajiban dilakukan dalam waktu yang sama.

Yang keempat adalah konkrit, yaitu dalam melakukan perbuatan harus bersifat nyata.

3. Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral

Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan

Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan

pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transendental. Artinya keadilan

dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional. Dalam pengertian

ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku mahluk dari awal kejadian

sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makluk. Sedangkan keadilan manusia

adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi.

Hukum kewarisan Islam hasil ijtihat Syafi’i oleh sebagian besar umat Islam telah

dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang

mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga layak

bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum kewarisan tersebut.

Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata

keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem

kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi’i bercorak patrilinial. Akan

tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan

penilaian keadilan obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus,

yaitu keadilan obyektif dan keadilan subyektif.

Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat

kekeliruan konsep hukum Islam dalam menangkap pancaran hikmah Allah dalam Al-

Qur’an berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan kembali pada sejauh mana

argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan norma

dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Al-Qur’an dan Hadis merestui konsep yang

ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana penerima

konsep bersedia untuk membuka diri terhadap norma dan rasio. 15

Pola penafsiran yang demikian bermuara pada pengertian hukum adil dipandang dari

dua segi sebagaimana konsep keadilan Kelsen, yaitu keadilan rasional dan keadilan

metafisis. Keadilan rasional, konsep keadilan tercermin dari konsep yang ilmiah, sebab

berangkat dari kesimpulan penelitian ilmiah. Disamping itu kewarisan bilateral terbentuk

dari pola budaya dan perilaku serta pandangan empirik manusia tentang nilai keadilan

secara umum, sedang keadilan metafisis yang ditawarkan adalah keadilan yang terpancar

dari pedoman dasar sumber keadilan metafisis itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan Hadis.

Kedua prinsip keadilan tersebut bukan lahir begitu saja tersebut tidak begitu saja

bersama. Keadilan rasional adalah hasil dari evolusi dari prinsip keadilan metafisis. Keadilan

15

Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 160


MARYATI BACHTIAR

VOLUME 162

2 No. 2 Februari 2012

metafisis berkembang pesat pada era klasik pra-Socrates dan Plato. Seiring perjalanan

waktu dan perkembangan pemikiran manusia, Aristoteles mempelopori prinsip keadilan

disamping metafisis juga intelektual rasional. Artinya dengan menjadikan sistem kewarisan

Islam sebagai hukum yang bersandar pada prinsip nilai keadilan metafisis saja berarti

menarik mundur hukum Islam ke arah prinsip keadilan era klasik yang sekarang bukan

zamannya lagi.

4. Keadilan Gender

Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standar

keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan domonasi laki-laki dalam hukum

kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi’i, anak perempuan menjadi asabah

bukan atas kedudukan sendiri sebagai asabah tetapi disebabkan adanya anak laki-laki

yang menariknya sebagai asabah, dalam bahasa Syafi’i disebut asabah bi al-ghairi.

Konsep kewarisan model Syafi’i tersebut bertolak belakang dengan konsep yang

ditawarkan Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai

hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri sendiri tanpa adanya

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Konsep mawali bila dibandingkan dengan prinsip Naminem Laederenya Soekanto

akan menampakkan keserasian. Sebab mawali menjadikan cucu sebagai ash-habul faraidl,

pada kewarisan Syafi’i yang dirugikan oleh saudara pewaris menjadi ahli waris yang

mendapatkan bagian menggantikan kedudukan ayah atau ibunya.

Demikian pula dengan prinsip Suum Cuique Tribuere. Bila anak laki-laki mempunyai

kemampuan menghijab, maka berikanlah hak yang sama bagi anak perempuan. Hal ini

sesuai dengan penggantian Suum Cuique Tribuere yaitu “apa yang anda boleh mendapatkannya”.

Begitu juga dalam Al-Qur’an Allah tidak pernah membedakan laki-laki

dengan perempuan.

Di samping itu konsep kewarisan Syafi’i yang dinilai bias gender adalah perbedaan

kemampuan menghijab antara laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki dapat menghijab

para saudara dari segala jurusan, baik laki-laki maupun perempuan, kakek dan nenek

dari pewaris mempunyai kemampuan untuk itu. Sedangkan dalam konsep kewarisan

bilateral, anak laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan yang sama dalam urusan

hajib-mahjub.

Anehnya, bagi sebagian orang bentuk ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan

dianggap sebagai sesuatu yang adil. Hal ini bukan saja ada dalam kewarisan Islam, bahkan

beberapa peneliti ada yang menganggap hal itu sebagai bentuk keadilan. Crosby (1982),

Feather (1990), Jacson dkk (1992) menemukan bahwa perempuan lebih mudah

memberikan penilaian terhadap perbedaan derajat tersebut. Hal semacam ini cenderung

menjadi false consciousness yang perlu perhatian dan usaha untuk memperbaikinya,

sebab Al-Qur’an tidak pernah membedakan jenis kelamin dalam keadilan kewarisan.

5. Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kata al-adlu, di dalam


JURNAL

ILMU HUKUM

163

Al-Qur’an kata al-adlu atau turunannya disebut lebih dari 28 (dua puluh delapan) kali.

Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam

bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan

dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akam memberikan definisi yang berbeda sesuai

dengan konteks tujuan penggunaannya. 16 Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut

materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan:

keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan

keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian

harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan

gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan

perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan. Hal ini

secara jelas disebut dalam Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan

kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,

176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan

antara anak laki-laki, dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat

12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dalam

dua bentuk. Pertama: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan;

seperti ayah dengan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris

meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa.

Begitu pula dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat

seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami/

istri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surat an-Nisa’ ayat 12. Kedua: laki-laki

memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang di dapat oleh perempuan yaitu:

anak laki-laki dengan anak perempuan, suami dengan isteri, sebagaimana tersebut dalam

ayat 12 surat an-Nisa’.

Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan.

Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam

tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga

dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan

lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam

ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap

keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa’

ayat 34.

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab

seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan lakilaki

sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria

menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan

lagi kepada wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab

atas wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.

16

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 24-27


MARYATI BACHTIAR

VOLUME 164

2 No. 2 Februari 2012

Walaupun kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu

anak sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat 11

menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat

perbedaan dalam jumlah yang diterima. Anak rata-rata mendapatkan bagian yang lebih

besar dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tuanya. Adanya perbedaan ini

dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban, serta tanggung jawab, maka tanggung jawab

orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas

tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan

perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga

(yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang laki-laki tanggung jawab yang utama

adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikulnya.

Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan.

Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan

jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari

kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untuk

jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang

sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya

keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan

dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya

keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima.

Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan

keadilan yang sama rata.

C. Penutup

Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan

harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya. Perempuan adalah ahli waris

yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak perempuan sebagai dzawil furud

apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan

menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Perbandingan antara suami dan istri

dengan perbandingan (2:1), apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung

jawab ekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunya yang bertanggung

jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah. Hukum

Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terhadap orang tua

laki-laki, orang tua perempuan dan terhadap saudaranya.

Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan yang berkeadilan gender yaitu hukum

yang memperhatikan hak-hak laki-laki maupun perempuan, dengan tidak meninggalkan

nilai-nilai keadilan Islam yaitu keadilan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Karena prinsip hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat atau “rahmatan lil alamin”

yaitu rahmat untuk semua alam dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai

mufakat dan tidak bersekutu dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah.


JURNAL

ILMU HUKUM

165

D. Daftar Pustaka

Abdul Anshari Ghofur, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Adnan Taufik Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1994.

Ahmad Azizi Qodri, Memahami Hukum, Wawasan, 13 Januari 1990.

Amir Sarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Bambang Sugiharto, Post Modern Tantangan Bagi Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Donald, Mac, Development of Muslim Theology, Jurisprudence Theory, Khayat Oriental

Reprint, Beirut, 1965.

Eman Suparman, Hukum Waris di Indonesia, Rajawali Press, Bandung, 2005.

Herry Santoso, Idiologi Patriarki dalam Ilmu-ilmu Sosial, Proyek Penelitian PSW UGM,

Yogyakarta, 2001.

Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1979.

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981.

—————————, Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Kuhzari, Ahmad, Sistem Asobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas harta Peninggalan,

Dar Al-jail, Beirut, 1973.

Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

1999.

Qurtubi Sumanto, Al, Era Baru Figh Indonesia, Cermin, Yogyakarta, 1999.


VOLUME 166

2 No. 2 Februari 2012

SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA

NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

TENGKU ERWINSYAHBANA

Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281 Medan

Abstrak

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar

(asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk

membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan

Yang Maha Esa” dalam pengertian perkawinan

yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1

Tahun 1974, menunjukkan bahwa perkawinan

tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang

bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga

dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang

pria dengan seorang wanita dalam satu

rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religius

berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup

Bangsa Indonesia.

Abstract

Marriage is included as basic needs (rights) of every

human being, whose goal is to establish a family or

household who are happy and eternal by Belief in God

Almighty. The inclusion of elements of the phrase “Belief

in God Almighty” within the meaning of marriage

mentioned in Article 1 of Law no. 1 of 1974, indicating

that the marriage can not be viewed simply as a matter

of personal (individual), but must also be viewed

as the legal relationship between a man and a woman

in a household that has religious values based on the

Pancasila as a life philosophy of the Indonesian nation.

Kata kunci: Perkawinan, negara hukum, Pancasila.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam

kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan

kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik

secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow 1 mengatakan bahwa

manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhankebutuhan

ini memiliki tingkatan (hirarki). Maslow menyebutkan salah satu kebutuhan

dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan

fisiologis (the physiological needs).

Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan

cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara

yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan

(pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan

kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau

pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan,

maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan

kasih sayang (the belongingness and love needs).

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. 2 Alnikah

yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Ada kalanya juga disebut

1

Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row Publishers, New York, 1970, hlm. 35-47.

2

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an,

Jakarta, 1973, hlm. 468.


JURNAL

ILMU HUKUM

167

dengan al-dammu wa al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath wa al-‘aqd yang bermakna

bersetubuh, berkumpul dan akad. 3 Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa

Arab disebut juga “ziwaaj”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni

dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). 4 Dalam pengertian

sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau

“berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “wathaa”

yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai

dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang

sekali dipakai pada saat ini. 5

Wirjono Prodjodikoro, 6 mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan

jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat

lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan,

bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu

persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,

seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib 7

menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti 8 mengatakan bahwa

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk waktu yang lama.

Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian yang dimaksudkan

di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur dalam Buku III KUH Perdata.

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan

antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu

dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah), bahkan Sidi Gazalba seperti yang

dikutip Idris Ramulyo, 9 mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir

batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/

kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani,

tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

3

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan

Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38. Bandingkan

juga dengan A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif,

Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002, hlm. 1461. Lihat juga As-Shan’ani, Subulus Salam,

Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, Cetakan Pertama, 1995, hlm. 393.

4

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t, hlm. 1-3.

Lihat juga Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum

Islam, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007, hlm. 648.

5

Rachmadi Usman (1), Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta, 2006, hlm. 268.

6

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7-8.

7

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, hlm. 47.

8

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 23.

9

Mohd. Idris Ramulyo (1), Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan

Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 168

2 No. 2 Februari 2012

B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Dasar

Hukum Keluarga Indonesia

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain,

karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu

merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan

seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium

“ubi sociates ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan

bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti

yang dikatakan Muhammad Amin Summa 10 bahwa dari keluarga baru terbentuk

masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang

hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum

pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.

Berbicara mengenai hukum keluarga, maka tidak terlepas dari persoalan hukum

perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan

maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan

yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Selanjutnya jika dari perkawinan itu lahir

anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara

sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang

mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak,

serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum

mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik

karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun

hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri

(hubungan semenda).

Melalui ikatan perkawinan, sebenarnya juga akan terjadi hubungan yang nantinya

baru ada setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu terkait dengan hak

untuk mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia).

Suatu pertanyaan yang muncul adalah: “apakah hukum waris merupakan bagian dari

hukum keluarga” Kalau melihat sebab timbulnya hak untuk mewarisi karena ikatan

perkawinan, maka hukum waris seharusnya juga termasuk bagian dari hukum keluarga,

tetapi jika melihat sistematika hukum perdata menurut doktrin, maka sistematika hukum

keluarga dengan hukum waris dipisahkan.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di

Indonesia belum ada, tetapi secara subtansial terjelmakan dalam UU No. 1 Tahun 1974,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan

UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang

Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. 11 Ketiga peraturan

10

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

4-5.

11

Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan

Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tetang

Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3.


JURNAL

ILMU HUKUM

169

perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan

utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, 12 sebagai pengadilan yang

salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi

orang yang beragama Islam.

Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan

hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya

dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih

berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata

(BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas

pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk

melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek

lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sesempurna

seperti yang diharapkan. 13 Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum

mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat

substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar

perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya

perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda

dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10)

hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul

anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Melihat hal-hal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yang jika dibandingkan dengan

aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang

tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, tetapi diatur dalam KUH Perdata, yaitu tentang:

(1) anak angkat (adopsi), (2) orang yang hilang (tiada ditempat); dan (3) orang yang

diletakkan di bawah pengampuan (curatele). Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa

hukum pengangkatan anak, orang hilang dan pengampuan, maka ketentuan yang terdapat

di dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun

secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum,

tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi

dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga

belum sempurna seperti yang diharapkan.

12

Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 49, ada 9

(sembilan) kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang

perkara tertentu yaitu (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah,

(8) zakat dan (9) ekonomi syari’ah. Ulasan lengkap tentang Pengadilan Agama Lihat M. Yahya Harahap,

Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi

Kedua, 2007, hlm. 17. Lihat juga Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di

Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 6.

13

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa ketentuan tentang hukum keluarga yang diatur dalam UU No.

1 Tahun 1974 hanya secara garis besarnya saja, apabila terdapat kekurangan maka harus dicari pada

hukum yang berlaku sebelumnya sesuai Pasal 66. Lihat Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah

Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 170

2 No. 2 Februari 2012

C. Perkawinan pada Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila

Sistem hukum tidak dapat dimaknai hanya dalam pengertian hubungan antara aturan

yang satu dengan aturan lainnya dalam jenjang hirarkis, tetapi juga mencakup pengertian

lembaga (organinasi), diikuti dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh

suatu otoritas lembaga (organisasi) yang berwenang. Keberhasilan proses penegakan

hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen

penting dalam sistem hukum yang demokratis. John Rawls 14 melihat pentingnya sistem

hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan, oleh karena itu kehadiran

sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut Rawls

bahwa suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa yang dipayungi

peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga

masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial.

Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu

menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga

komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure),komponen substansi hukum

(legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum

merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum

aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga,

kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur

atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan,

harapan-harapan dan pendapat tentang hukum, 15 dan dalam perkembangan berikutnya,

Friedman menambahkan komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak

hukum (legal impact). 16

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum tidak

hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya,

tetapi termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi yang mempunyai otorisasi

untuk membentuk dan menjalankan sistem hukum tersebut. Sistem tersusun atas

sejumlah sub sistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja komponen sistem hukum itu terdiri atas: (1) asasasas

dan kaidah-kaidah; (2) kelembagaan hukum; dan (3) proses-proses perwujudan

kaidah-kaidah dalam kenyataan. 17

Berbicara tentang sistem hukum perkawinan, maka perlu dipahami bahwa sistem

hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada

landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain

merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan

14

John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts,

1971, hlm. 235.

15

Lawrence M. Friedman (1), Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm.

6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi,

Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

16

Lawrence M. Friedman (2), American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The Law, and How

it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.

17

Bernard Arief Sidharta “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum Jentera,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 76-77.


JURNAL

ILMU HUKUM

171

pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari

sistem hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang diangkat dari nilai-nilai yang

telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara moderen. Nilai-nilai tersebut berupa

nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan

menjadi suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Dalam upaya untuk membentuk suatu

persekutuan hidup yang disebut negara, maka bangsa Indonesia mendasarkannya pada

suatu pandangan hidup yang telah dimilikinya yaitu Pancasila. Sesuai ciri khasnya ini dan

proses pembentukan negara, maka bangsa Indonesia mendirikan negara yang memiliki

karakteristik yang berbeda dengan negara lain, oleh sebab itu istilah negara hukum

Indonesia tentunya harus dibedakan dengan istilah negara hukum pada negara lain. Atas

dasar ini pula ciri hukum di Indonesia tidak dapat disamakan dengan ciri hukum yang

berlaku di negara lain, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas hukum yang berlaku umum

pada setiap negara yang ada di dunia dan diakui oleh bangsa-bangsa lain diabaikan

(dikesampingkan).

Hukum sebenarnya berakar dan terbentuk dari berbagai aspek kehidupan masyarakat,

sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk

tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, sedapat mungkin dalam pembentukan

hukum suatu negara hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak menjadikan produk hukum itu sendiri

berdampak negatif bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam

masyarakat. Atas dasar ini, maka hukum yang dirumuskan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat, dan nilai-nilai yang dimaksud di Negara Indonesia adalah nilai-nilai yang

telah terkristalisasi dalam Pancasila.

Berbicara tentang hukum dan negara hukum, maka pertama kali yang muncul dalam

pemikiran seseorang adalah terkait makna negara hukum itu sendiri. Jimly Asshiddiqie

pernah mengatakan bahwa: 18

“Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum

sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata

suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib

dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang

rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu, sistem hukum perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law

enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang

paling tinggi kedudukannya. Jaminan tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang

berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “the guardian” dan sekaligus “the

ultimate interpreter of the constitution”.

18

Jimly Asshiddiqie (1), “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com, diakses tanggal 17 Oktober

2 0 1 1 .


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 172

2 No. 2 Februari 2012

Negara hukum sering disamakan dengan istilah “rechtsstaat” dan “the rule of law”.

Istilah rechtsstaat dan the rule of law pada hakikatnya mempunyai makna berbeda.

Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu

pada sistem civil law, sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara

Anglo Saxon yang bertumpu pada Common law. Civil law menitikberatkan pada

administration law, sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. 19

Oemar Seno Adjie 20 mengemukakan tiga bentuk negara hukum yaitu: rechtstaat

dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Antara rechtstaat dan

rule of law memiliki basis yang sama. Konsep rule of law hanya pengembangan semata

dari konsep rechtstaats, sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality

mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, di mana rechtstaats dan

rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat. Konsep

socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Ketiga konsep itu

lahir dari akar sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang

menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi

sumber nilai.

UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah

negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara

Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

(machtstaat), tetapi maksud rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan cara

implementasinya dalam kehidupan negara tidak ditemui penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab

itu, konsep negara hukum barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl dapat dijadikan

standar (ukuran) untuk menentukan elemen penting dari negara hukum yang diistilahkan

dengan rechtstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan

pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang, serta

peradilan tata usaha negara. 21 Demikian pula pandangan dari A.V. Dicey yang dianggap

sebagai orang pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi sistem

hukum Anglo-Amerika, yang menurutnya rule of law mengandung tiga elemen penting,

yaitu: absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dan

ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu serta hak-hak asasi manusia. 22

Semua konsep negara hukum barat ini bermuara pada perlindungan atas hak-hak

dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah dignity of man dan pembatasan

kekuasan, serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus

diperlakukan sama. Oleh sebab itu harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk

menghindari absolutisme dari satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya,

serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan

dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, dan dalam praktik negara-negara Eropa

19

Lihat Azyumardi Azra dalam Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani,

Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 117.

20

Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 34.

21

Jimly Asshiddiqie (2), Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 152.

22

A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution, MacMilland and Co., Ninth Edition,

London, 1952, hlm. 202-203.


JURNAL

ILMU HUKUM

173

Kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan

pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Atas dasar ini

dapat dikatakan bahwa pandangan negara hukum barat didasari oleh semangat

pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak individu.

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen, Jimly

Asshiddieqie, 23 akhirnya menyimpulkan bahwa ada duabelas prinsip pokok negara hukum

(rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (supremacy of

law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of

law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan

tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan HAM,

bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta

transparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama

yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang

sebenarnya.

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila

memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal

di barat, walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan

UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca

dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas

merujuk pada konsep rechtstaat, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. 24

Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini rechtstaat, maka UUD 1945

menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsipprinsip

Negara Hukum Indonesia.

Berbeda dengan rechtstaat dan rule of law, serta socialist legality, maka dalam

negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau yang dapat diistilahkan sebagai Negara

Hukum Pancasila, selain memiliki unsur-unsur elemen yang sama dengan elemen negara

hukum dalam rechtstaat maupun rule of law, juga memiliki unsur-unsur yang spesifik

yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang

dikenal secara umum. Menurut Hamdan Zoelva, 25 bahwa perbedaan ini terletak pada

nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung

Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan

antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan

pemerintahan, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang

mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

23

Jimly Asshiddiqie (2), Op. Cit., hlm. 151-162.

24

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari

dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang

“dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi

bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa, tetapi apa yang

dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945,

demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu

yang berbeda dengan konsep negara hukum barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law. Lihat dalam

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 48.

25

Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” http://www.setneg.go.id., diakses tanggal

2 November 2010.


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 174

2 No. 2 Februari 2012

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arti bahwa segala sesuatu yang

berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan

Pancasila. Peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada

Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu,

semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan

hukum, selanjutnya hukum juga yang berlaku sebagai norma di dalam negara, sehingga

Negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum.

Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa

Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam

pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang

ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara

Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama

dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan

atas agama tertentu. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa

negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memberikan pengertian bahwa perkawinan ialah

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya

dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka

tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan

pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada

agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan

adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3

disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsipprinsip

yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di

lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat

dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur

dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan.

Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara

sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.

1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti

bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang

merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat

dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara,

berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu,


JURNAL

ILMU HUKUM

175

menurut Sution Usman Adji 26 dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dengan

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyangkut berbagai

aspek, antara lain: aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama,

aspek kejiwaan dan aspek hukum.

Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan

makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap

sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak

yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan

yang terdapat dalam KUHPerdata yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undangundang

memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti 27 bahwa

Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi

syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata, sedangkan syarat-syarat menurut

hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdata

tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena

Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara,

sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama.

Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana

yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang

hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri)

pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi

harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang

dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo 28 bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir

batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan “tidak berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

D. Penutup

Persoalan mendasar dalam bidang hukum pada masa sekarang terutama terkait

dengan masalah ketidakpastian hukum, sehingga sering menjadi hambatan dalam kegiatan

penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terjadi karena peraturan perundangundangan

yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Selain

itu juga disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan, baik pada tataran

undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya yang merupakan produk

kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila.

Ketidakpastian hukum juga terdapat dalam bidang hukum perkawinan, hal ini terjadi

26

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3.

27

R. Subekti, Op. Cit, 1985, hlm. 23.

28

Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo (1), Op. Cit., hlm. 44. Lihat juga dalam Mohd. Idris Ramulyo (2),

Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 176

2 No. 2 Februari 2012

karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa

ketentuan hukum produk kolonial dinyatakan tidak berlaku, tetapi hanyalah terbatas

pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Dapat ditafsirkan bahwa,

jika suatu aturan yang terkait dengan perkawinan tidak ada diatur dalam UU No. 1 Tahun

1974, maka dasar hukum yang dipergunakan tentunya dikembalikan pada aturan hukum

produk kolonial, padahal secara yuridis normatif aturan hukum tersebut tidak sesuai

dengan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa usaha unifikasi hukum dalam bidang perkawinan belum sempurna dan akibatnya

tentu belum dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perkawinan.

Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum

yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi

hukum (legal subtance), struktur hukum (legal structur) dan budaya hukum (legal

culture). Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah

wacana dan mimpi di siang bolong, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah

negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan

perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam

bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.

E. Daftar Pustaka

Buku/Kamus

A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution, MacMilland and

Co., London, Ninth Edition, 1952.

A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif,

Surabaya, Cetakan Keduapuluh Lima, 2002.

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Dar al-Fikr, Juz. IV, Beirut, t.t.

Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row Publishers, New York, 1970.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenada

Media, Jakarta, 2004.

As-Shan’ani, Subulus Salam, Penerjemah Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya,

Cetakan Pertama, 1995.

Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum

Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, Edisi Kedua, 1999.

Djuhaendah Hasan, Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke

Hukum Keluarga Nasional), Armico, Bandung, 1988.

Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW,

Refika Aditama, Bandung, Cetakan Ketiga, 2011.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translators Anders Wedberg, Russel

and Russel, New York, 1945.

Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kecana,

Jakarta, 2008.


JURNAL

ILMU HUKUM

177

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable Guide to The Many Faces of The

Law, and How it Affects Our Daily Lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New York, 1977.

Lili Rasjidi, “Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional,”

dalam Butir-butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B.

Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Refika

Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2008

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7

Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2007.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/

Pentafsiran Al-Qur’an, Jakarta, 1973.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan

Karya Tulis), Alumni, Bandung, Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan

Kedua, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni,

Bandung, Edisi Pertama, 2002.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, RajaGrafindo Persadak,

Jakarta, 2004.

Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980.

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985.

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,

Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik

Hukum di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi,

Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia,UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, UAJY, Yogyakarta, 2010.

Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981.


TENGKU ERWINSYAHBANA

VOLUME 178

2 No. 2 Februari 2012

Jurnal/Makalah

Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender”

Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

UU No. 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002.

Bernard Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jurnal Hukum

Jentera, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II,

November 2004.

Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, Jurnal Hukum

Islam, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007.

Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran Dan Kebijakan

Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)”, Makalah, disampaikan

pada acara Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan

di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya dalam

Gerakan Pembaharuan Hukum, Jakarta: Universitas Al Azhar, 21 November 2006.

Internet

Farizal Nuh, “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional (Tinjauan

Perspektif dan Prospektif)” http://pabondowoso.com, diakses tanggal 17 November

2011.

Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” http://www. setneg.go.id.,

diakses tanggal 2 November 2010.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://jimly.com, diakses tanggal

17 Oktober 2011.

26

Sumber lain menyebutkan bahwa kedudukan Onderafdeling Tungkal berada di Taman Raja Tungkal

Ulu. Lihat Anonim, Op.Cit, hal. 109.

27

Ibid


JURNAL

ILMU HUKUM

179

TINJAUAN FILOSOFIS KEPASTIAN HUKUM BAGI

PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI

UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

RAMLAN

Jalan Subur I No. 14 Sari Reji Kec. Medan Polonia-Medan

Abstrak

Tugas negara untuk memajukan kesejahteraan

umum rakyatnya. Untuk itu, salah satu kebijakan

yang ditempuh Pemerintah adalah memberikan

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan

serta kewenangan yang lebih luas dalam

mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, dengan

cara melimpahkan kewenangan penanaman modal

pada Pemerintah Daerah. Karena urusan wajib

Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman

modal hanya pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas,

dan efisiensi, apa yang dimaksud dengan

kriteria tersebut tidak jelas dalam penjabarannya.

Abstract

State duty to promote the general welfare of its people.

For that, one of the policies pursued by the Government

is giving authority to local governments to implement

and execute development activities as well as

greater authority in obtaining sources of financing,

by way of delegated authority on local government

investments. Due to matters concerning local government

in the field of investment only on the criteria of

externality, accountability, and efficiency, what is

meant by these criteria are not clear in its elaboration.

Kata kunci : Kepastian hukum, UUPM.

A. Pendahuluan

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari

bangsa itu sendiri yang tercantum disetiap konstitusi atau Undang-undang Dasar negara

yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar

1945 sebagai dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah

diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara

Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan. 1

Bagi Indonesia, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk

memajukan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan,

sebagaimana termaktub dalam alinea ke II dan ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, yang menentukan; Alinea II “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

telah sampai kepada saat yang berbahagia... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur”. Alinea IV “…membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia… untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”.

Penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membentuk

negara kesejahteraan diatur dalam Pasal 33 yang menentukan:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

1

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional

dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 15.


RAMLAN

VOLUME 180

2 No. 2 Februari 2012

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi

nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 tersebut menempatkan peranan negara dalam posisi sangat strategis untuk

menyusun perekonomian dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting, serta

menjamin kekayaan alam untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi nasional

merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kemakmuran

rakyat.

Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat

di daerah adalah melalui pemberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan kegiatan dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih

luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu

sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. 2

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, selanjutnya diatur dalam Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, namun undang-undang tersebut hanya berlaku lebih kurang 5 (lima) tahun,

kemudian dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan otonomi daerah itu sendiri,

sehingga pada tanggal 15 Oktober 2004 secara resmi diganti dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3

Semakin besar keleluasaan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah, maka

semakin besar pula kesempatan daerah mendapat-kan pendapatan untuk membiayai

pembangunan di daerahnya. NP. Hepworth dalam “Public Expenditure Controls and Local

Goverment” memandang bahwa semakin indenpenden suatu daerah, akan makin

memungkinkan daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga,

posisinya akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (public

service) yang berkualitas. 4

Keleluasaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitasnya dapat dirumuskan

2

Bacrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Pres, Jakarta,

2002, hlm. 45.

3

UUPD ini juga sudah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama diatur dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang

disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005, dan perubahan kedua diatur dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 28 April 2008.

4

Edyanus Herman Halim, Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego Kedaerahan, Memacu

Kemandirian Ekonomi Rakyat, Unri Press, Pekanbaru, 2002, hlm. 89.


JURNAL

ILMU HUKUM

181

dalam lima aspek, yaitu: 5

1. Self regulating power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah.

2. Self modifying power, yaitu kemampuan untuk melakukan penyesuaian dari tatanan

hukum normatif yang berlaku secara nasional sesuai dengan kondisi daerah.

3. Local political support, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang

mempunyai legitimasi luas, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.

4. Financial resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumbersumber

penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan.

5. Developing brain power, yaitu membangun sumber daya manusia aparatur pemerintah

yang bertumpu pada kapabilitas intelektual.

Kelima aspek tersebut di atas bersifat saling mendukung dan saling melengkapi, sehingga

konsep badan keuangan daerah yang didasarkan atas aspek keempat, yaitu financial

resources harus didukung oleh keempat aspek yang lainnya.

B. Instrumen Hukum Penanaman Modal

Setelah memasuki Pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1966, Pemerintah Indonesia

mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang

kembali masuknya modal asing. 6 Pemerintah Indonesia berupaya meyakinkan para

pemilik modal. Langkah pertama yang dilakukan adalah, Pemerintah Indonesia akan

mengembalikan semua perusahaan dan asset bukan Belanda kepada pemiliknya yang

sah dan akan memberikan ganti rugi kepada pemilik yang menolak mengambil kembali

perusahaan yang sudah rusak. Langkah ini diikuti dengan telah dipersiapkannya suatu

undang-undang mengenai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, 7

yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun

1970 8 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

Upaya Pemerintah meyakinkan para investor asing membawa hasil yang menggembirakan,

bahkan hanya dalam waktu satu dekade lebih, Indonesia dielu-elukan sebagai

contoh sukses dari Asia. Di penghujung dekade 1980-an, Indonesia digolongkan ke dalam

kelompok negara berkembang terpilih yang diramalkan akan segera menjadi negara

industri baru, mengikuti jejak negara-negara industri di Asia yang berorientasi ekspor

(outward-looking). 9

Perkembangan berikutnya bahwa pada tahun 1997-1998 Indonesia dilanda krisis

moneter. Untuk memperbaiki keadaan akibat krisis tersebut, Indonesia harus mengadakan

5

Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah,Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 82.

6

Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

7

A. Jeffery Winters, Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan,

Jakarta, 1999, hlm. 83.

8

Lihat Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju,

Bandung, 1999, hlm. 6.

9

Lihat Sritua Arief, et.al., Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Universitas

Indonesia Press, Jakarta, 1987, hlm. 8.


RAMLAN

VOLUME 182

2 No. 2 Februari 2012

perubahan dalam bidang pembangunan. Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja 10

bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan atas keteraturan

atau ketertiban dalam usaha pembangunan, karena pembaharuan itu merupakan

sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Selanjutnya Mochtar

juga mengatakan bahwa hukum diperlukan sebagai proses perubahan termasuk proses

perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun,

apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. 11 Sehubungan

hal ini, maka pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, yang salah satu di antaranya adalah membenahi peraturanperaturan

penanaman modal yang berkaitan langsung dengan kegiatan penanaman modal.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian deregulasi baik di sektor

perdagangan maupun di sektor penanaman modal. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka

deregulasi meliputi pemberian kemudahan bagi para investor, yaitu dengan dikeluarkannya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM ini

didukung dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan

Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di

Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang

Penanaman Modal, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 dan

saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010.

Tujuan UUPM adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang

merosot sejak terjadinya krisis moneter. Secara normatif diharapkan dapat menarik

masuknya investor ke Indonesia. Disebut demikian, karena dalam undang-undang ini

tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal

dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral Agreement on Trade

Related Investment Measures (TRIMs) yang melarang adanya diskriminasi terhadap

investor asing dan lokal. 12

Sasaran utama UUPM menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan

kepastian hukum bagi para investor dan adanya kejelasan dari Pemerintah untuk

melimpahkan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal kepada Pemerintah

Daerah, khususnya wewenang pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal.

C. Sinkronisasi Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan Undangundang

Penanaman Modal

Peranan Pemerintah untuk mendorong penanaman modal, salah satunya dengan

melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada

Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan

Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (UUPD), yang menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan

10

H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan

Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88.

11

Ibid.

12

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nusa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 105.


JURNAL

ILMU HUKUM

183

Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Propinsi dan

Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal

termasuk lintas Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf i bahwa urusan wajib yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi di

antaranya adalah penanaman modal.

UUPD telah memberikan peluang besar bagi setiap daerah untuk menarik investor

dalam mempercepat pembangunan di daerah. Namun dalam faktanya, Pemerintah Pusat

masih setengah hati dalam memberikan kewenangan di bidang penanaman modal. Hal ini

dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, yang menentukan bahwa

setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka

PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang

usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Begitu

juga bagi Gubernur, Bupati atau Walikota yang sesuai dengan kewenangannya dapat

melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman

modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem pelayanan satu atap 13 .

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penanaman modal kembali

menjadi tidak pasti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan

pemerintahan bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah

didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan penanaman

modal. Apa yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi tidak

ada penjabaran yang jelas untuk itu. Selanjutnya Pasal 30 ayat (7) UUPM menentukan

bahwa urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan

tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala

nasional.

3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah

atau ruang lingkupnya lintas propinsi.

4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan

nasional.

5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang

berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh

pemerintah dan pemerintah negara lain.

13

Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap menentukan sistem pelayanan satu

atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian penanaman modal dan perizinan pelaksana-annya pada

satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.


RAMLAN

VOLUME 184

2 No. 2 Februari 2012

Pasal 30 ayat (7) tersebut semakin memperjelas pembatasan penanaman modal yang

diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan ini, menunjukkan

ketidakrelaan Pemerintah dalam memberikan kewenangan penanaman modal kepada

Pemerintah Daerah. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

disebutkan bahwa tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi

pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Bila dilihat uraian di atas, berdasarkan amanat UUPD dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam bidang

penanaman modal, tetapi kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan bila dikaitkan dengan

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut. Padahal suatu peraturan perundangundangan

sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (basic needs) dalam upaya

menggapai keadilan (justice), kedamaian (peacefull) dan kepastian hukum (legal certainty). 14

Besarnya peranan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, menurut

Bagir Manan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 15

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali

(diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah

hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas.

2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata

karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.

3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga

memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari segi formal maupun materi

muatannya.

4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat

direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun,

termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat.

Ketidak pastian Pemerintah dalam memberikan kewenangan pengurusan penanam

modal kepada Pemerintah Daerah jelas ber-tentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum meliputi ketertiban guna mencapai keadilan,

kepastian hukum, kedamaian, kebahagian. Jeremy Bentham mengatakan tujuan hukum

harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagian sebesar-besarnya. 16 Dalam

konstalasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law

as a tool of social engineering). 17 Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum

sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh

14

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,

Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

15

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 7-8.

16

H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung,

2010, hlm. 8, 10.

17

Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, Dasar-Dasar

Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 43.


JURNAL

ILMU HUKUM

185

badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini

adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Dalam konteks Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja

diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana mendorong

pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan

perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas

konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan

peraturan perundang-undangan itu.

Bila beranjak dari pendapat Roscoe Pound, Jeremy Bentham dan Mochtar Kusumaatmadja

di atas, seharusnya dengan lahirnya UUPM, terjadi perubahan di masyarakat.

Artinya ketika kewenangan penanaman modal itu benar-benar sepenuhnya diberikan

kepada Pemerintah Daerah, maka masyarakat di daerah akan merasakan manfaatnya,

bahkan dapat dikatakan makmur, karena investor (pemodal) langsung berinvestasi ke

daerah, tidak lagi harus melalui Pemerintah yang notebene akan banyak mengeluarkan

cost. Seharusnya Pemerintah cukup sebagai pengontrol atau pemantau kepada Pemerintah

Daerah.

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan van Kan,

menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan

kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk

peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum sematamata

untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajian seseorang. 18

Dalam hal ini, maka jelas kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan

hak dan kewajibannya dalam pemberian persetujuan dan perijinan penanaman modal di

daerah tidak terwujud seperti yang diamanatkan dalam UUPD.

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum

selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam

pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal

structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum

(legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka,

bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan

norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk

perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum

(legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan

dan pendapat tentang hukum. 19 Dalam perkembangan selanjutnya, Friedman

bahkan menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak

hukum (legal impact). 20

Beranjak dari pendapat Friedman di atas, bahwa substansi hukum yang merupakan

aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk

ke dalam pengertian substansi ini juga “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada

18

Lihat Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.

19

Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 6-7.

20

Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects

our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 16.


RAMLAN

VOLUME 186

2 No. 2 Februari 2012

di dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka

susun. 21 Bila dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n,

UUPD dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,

dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberikan peluang penuh bagi setiap Daerah

untuk menarik penanam modal ke daerahnya. Ironisnya kewenangan ini menjadi tidak

berarti bila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, karena setiap

pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan

PMDN dilaksanakan oleh BKPM, begitu juga Gubernur, Bupati atau Walikota dapat

melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman

modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih adil, bermanfaat

dan memberikan kepastian hukum dan bila dikaitkan kembali kepada pendapat Mochtar

bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat, 22 sekaligus

berfungsi untuk membangun masyarakat dalam segala aspek, termasuk percepatan

pembangunan daerah melalui pemberian otonomi yang luas kepada daerah, antara lain

dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menarik penanam

modal, yang secara luas telah diatur dalam UUPD, namun kewenangan ini dibatasi kembali

oleh Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 dengan sistem pelayanan satu atap.

Keberadaan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut, telah menyebabkan

terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemberian persetujuan perizinan penanaman

modal oleh Pemerintah Daerah, sedangkan hukum seharusnya memberikan jaminan

kepastian hukum. Oleh sebab itu, aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penanaman

modal, khususnya bagi daerah belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum

terhadap upaya percepatan pembangunan di daerah.

D. Penutup

Sistem penegakan hukum yang baik terkait kepada tiga pilar utama yakni substansi

hukum, struktur hukum dan kultur hukum, yang membawa pengaruh kepada tercapainya

kepastian hukum. Terciptanya kepastian hukum diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, khususnya di daerah.

Kehadiran penanam modal di suatu daerah diharapkan dapat membuka lapangan

pekerjaan di daerah tersebut, sehingga masyarakatnya tidak harus berbondong-bondong

mencari pekerjaan ke kota lain. Dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri

khususnya di daerah sebagai bahan baku. Bila hasil produksinya diekspor akan

memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal, di

samping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara khususnya

Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah.

21

Eman Suparman, “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa” http:/

/resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/1I%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf,

diakses pada tanggal 30 Oktober 2010.

22

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989, hlm. 51. Lihat juga H.R. Otje Salman

S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Bandung, 2006, hlm.11.


JURNAL

ILMU HUKUM

187

Kehadiran penanam modal di suatu daerah untuk menanamkan modalnya akan

terwujud bila kepastian hukum terjamin. Sehingga antara kepastian hukum dengan

pertumbuhan penanaman modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dalam mewujudkan pembangunan di daerah.

E. Daftar Pustaka

A. Jeffery Winters, Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum

Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011.

Bacrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia

Perss, Jakarta, 2002.

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.

Edyanus Herman Halim, Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego

Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat, Unri Press, Pekanbaru, 2002.

Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Eman Suparman, “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian

Sengketa” http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/

1I%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2010.

H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika

Aditama, Bandung, 2010.

H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan;

Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Alumni, 2006.

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan

di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992.

Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the

law, and how it affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

————————, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989.

————————, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978.

Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press,

Surabaya, 2003.

Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia,

Mandar Maju, Bandung, 1999.

Sritua Arief, (et.al.), Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia,

Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nusa Aulia, Bandung, 2007.


VOLUME 188

2 No. 2 Februari 2012

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK

YANG PENGHADAPNYA MEMPERGUNAKAN

IDENTITAS PALSU

RAHMAD HENDRA

Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru

Abstrak

Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan

sehingga para penegak hukum harus menjalankan

dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi

hukum merupakan profesi terhormat dan luhur

(officium nobile). Banyaknya notaris membuat

persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang

membuat notaris kurang berhati-hati dalam

menjalankan profesinya. Makalah ini menyimpulkan

bahwa Notaris bertanggungjawab atas apa

yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan

juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat

umum di dalam menjalankan jabatannya. Notaris

tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan

dokumen yang tidak benar dari penghadap.

Abstract

Notary is a defender of truth and justice so that law

enforcement should be run in good faith and sincerity,

so that the legal profession is an honorable and noble

profession (officium nobile). The number of notaries

create tighter competition between notaries and notary

sometimes make less careful in their profession.

The paper concludes that the notary is responsible for

what he saw, that they have seen, heard and done by

the notary as a public official in the run position. Notaries

are not responsible if any information and documents

from a client that is not true.

Kata kunci: Notaris, akta, identitas.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat

manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada

norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata

hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat

manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan

atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.

Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan

dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil

sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa,

Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum

harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan

profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional

hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus

panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. 1

Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik

individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan

kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib

sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. 2

1

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145.

2

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika,

Yogyakarta, 1995, hlm. 4.


JURNAL

ILMU HUKUM

189

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting

dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan

bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan

akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan

berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan

sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus

diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak

dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang

merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi

penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 3

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi

karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris

bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN), di mana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga

akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta

otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik,

bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu

dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868

KUHPerdata.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai

berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;

2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat

dimana dibuat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh

pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan

akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam

rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan

untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara

keseluruhan. 4

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan

ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama,

mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan

hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan

cermat serta teliti dalam menjalankan proswedur untuk membuat akta otentik.

3

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI

Nomor 4432.

4

Ibid.


RAHMAD HENDRA

VOLUME 190

2 No. 2 Februari 2012

Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah

meminta dokumen-dokuman atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan

di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopinya

dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris ) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk

(KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan

hukum dlam akta yang akan dibuat.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 UUJN yaitu

sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua)

orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau

telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh

2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam

akta.

Notaris di Kota Pekanbaru pada saat ini berdasarkan data dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru sudah memenuhi bahkan melebihi kuota atau formasi

yang ditetapkan untuk kota Pekanbaru yaitu sebanyak 123 orang. 5

Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang

membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Diantaranya

kekurang hati-hatian tersebut yaitu notaris sangat memudahkan penghadap dalam hal

identitas. Penghadap yang ingin mempergunakan jasa notaris haruslah memberikan bukti

identitas yang benar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli dan

memberikan fotokopinya kepada notaris. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi

penghadap langsung memberikan fotokopi tanpa menunjukkan identitas asli dan notaris

juga tidak memeriksa kecocokan fotokopi tersebut dengan yang asli. Karenanya banyak

penghadap yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya atau identitas

palsu. Akibatnya bermunculan permasalahan-permasalahan akibat akta yang dibuat oleh

notaris berdasarkan KTP palsu tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah tanggungjawab notaris terhadap Akta

Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu Bagaimanakah pula

kedudukan Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu tersebut

B. Pembahasan

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai

masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische

Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di

5

Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Ibu Tien Sulasmi


JURNAL

ILMU HUKUM

191

Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan dijakarta, setelah pengangkatan

Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada tahun

1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun

1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.

Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan

Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli

1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang

tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahirlah

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undangundang

Nomor 30 Tahun 2004.

Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.

Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat

lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum

yang berwenang membuat akta otentik. Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha

sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang

ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik.

Menurut Pohan (1996) bahwa: 6

Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah

melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat

atau perdata, dan karena notaris adalah amaneunsis, hanya mengkonstatir apa yang

dikatakan Notarius in Roman Law adalah Draughtsman, an amneunsis yaitu orang

yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah

ditulis oleh orang lain. Ciri notaris latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan

notaris adalah netral dan tegas.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis

dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk

menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan

Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta

notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa: 7

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak.

Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum

yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya

hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melaliu jalan hukum yang benar.

6

Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, makalah disajikan

pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.

7

Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah

disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di

Yogyakarta, hlm. 7


RAHMAD HENDRA

VOLUME 192

2 No. 2 Februari 2012

Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak,

disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat

meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

Kesimpulannya kedudukan dan fungsi notaris berdasarkan sifat akta yang dibuatnya

adalah:

a. Memberikan bukti otentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak

kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Di dalam partis akta

ini notaris memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keteranganketerangan

tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.

b. Memberikan bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada

notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di

hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.

Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris

bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut

Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk

membuat akta otentik yang sebenarnya menurut hemat peneliti pekerjaan membuat akta

otentik itu adalah pekerjaan pemerintah. Sedangkan wewenang notaris adalah membuat

akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum

(undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan ditempat dimana akta

itu dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum (openbaar

ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang

menentukan lain. Intisari dari tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Peraturan

Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat

grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada pihak yang

berkepentingan. Padahal dalam praktek tugas dan wewenang notaris leibh luas dari apa

yang diatur dalam undang-undang. Notaris dalam praktek, yaitu antara lain sebagai ahli

penemuan hukum dan penasehat hukum.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “verlijden” (menyusun,

membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam pasal 16 huruf

d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk

membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. 8

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris.

Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan

dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken

dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

8

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 32


JURNAL

ILMU HUKUM

193

Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris

adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak

yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana

yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta

otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orangorang

yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa

yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah

bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang

sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya

dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk

sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu

usaha. 9 Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden,

yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijkden dalam arti membuat

akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud

oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal

16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi

pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk

menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan

undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Tugas Notaris bukan hanya membuat akta, tapi juga menyimpannya dan menerbitkan

grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang

terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan

Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3). 10

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan

untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam

UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan

itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun

wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat;

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 11

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum

dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan

penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka

dituangkan pada suatu akta otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada

9

Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta,

1993, hlm. 9.

10

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 123

11

G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hlm. 49-50.


RAHMAD HENDRA

VOLUME 194

2 No. 2 Februari 2012

isi dari suatu akta otentik. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang

mempunyai pekerjaan membuat akta, tetapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang

harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh

Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti. 12

Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan

untuk membuat suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian maka akta notaris tunduk pada

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Akta sebagai alat bukti yang identik kata akta yang dipersamakan dengan surat

menurut Pitlo dalam buku M.Isa Arief ditegaskan bahwa: 13

Suatu surat adalah pembawa tanda-tanda bacaan, yang berarti yang menerjemahkan

suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkannya tanda bacaan ini, atas kertas, karton,

kayu atau kain adalah tidak penting. Juga tidak penting apakah tanda bacaan itu

terdiri dari huruf yang kita kenal atau dari huruf cina sekalian, tanda stenografi atau

dari tulisan rahasia yang disusun sendiri. Hal ini tidak termasuk dalam kata surat,

adalah foto dan peta. Barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.

Dari pemikiran Pitlo yang dialihbahasakan oleh M.Isa Arief tersebut menunjukkan

bahwa apa saja yang tercantum dalam sutau benda, asalkan mengandung pesan atau

buah pikiran yang tersurat adalah merupakan bukti. Tetapi tidak semua bukti dapat

dijadikan alat bukti. Perihal pembuktian tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1904

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi antara akta otentik dan akta di bawah

tangan. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni

dibuat oleh atau di hadapan notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang.undang.

Menurut Pitlo dalam buku M. Isa Arief bahwa akta mempunyai bermacam-macam

fungsi di dalam hukum. Fungsi ini dapat berupa: 14

1. Syarat menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

2. Sebagai alat pembuktian

3. Alat pembuktian satu-satunya

Jadi fungsi dari dibuatkannya akta itu adalah untuk membuktikan bahwa memang

bahwa ada hal/peristiwa yang disebutkan dalam akta. Hal mana untuk membedakan

antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa

fungsi dari pada fakta itu adalah: 15

12

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 31

13

Pitlo dalam buku M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 51

14

Pitlo dalam buku M.Isa Arief…, Op.Cit., hlm. 54

15

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 126


JURNAL

ILMU HUKUM

195

a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (formalitas causa), yang berarti bahwa

untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan

hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil

untuk adanya suatu perbuatan hukum.

b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Jadi jelas

bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian

hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tu tidak

membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat

bukti di kemudian hari.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat

keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu

perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan

sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

16

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan

tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta

yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan, dalam Pasal 1868 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud akta otentik adalah: 17

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk

itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan

undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, salah satunya

notaris. Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta dibawah tangan, perbedaan terbesar

antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah: 18

1. Akta Otentik

Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak

termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta

ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap

melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi

hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan” (Verplicht Bewijs). Dengan

demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia

harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta

otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

16

R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 475.

17

Ibid, hlm 475.

18

N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut

Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, hlm. 74.


RAHMAD HENDRA

VOLUME 196

2 No. 2 Februari 2012

2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU Bewijs) karena

akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan

kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila

pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara

pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan

akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka

yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan

bahwa akta itu tidak palsu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta

yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi: 19

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitvendige bewijskracht)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan

untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. 20

2. Kekuatan Pembuktian Formal (formele bewijskracht)

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu,

kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang

yang hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan

sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang

diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri

hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri. 21

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht)

Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya

itu mempunyai kepastian sebagaimana yang sebenarnya, menjadi alat bukti dengan

sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan

pengertian :

a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa

hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping

itu;

b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat

pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang. 22

Tujuan dari dibuatkan akta dibawah tangan atau akta otentik (yang didalamnya

termasuk akta para pihak dan akta berita acara) adalah untuk pembuktian, sebagaimana

dikemukakan oleh Soebekti bahwa “membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang

kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 23 Pembuktian

baru ada setelah ada persengketaan yang diajukan ke pengadilan“. Sudikno Mertokusumo

memberikan defenisi dalam 3 (tiga) pengertian pembuktian, yaitu dalam arti logis, dalam

arti konvensional dan dalam arti yuridis. 24

19

Ibid

20

G.S. Lumban Tobing, Op.Cit. hlm. 55

21

Ibid. hlm. 57

22

Ibid. hlm 60.

23

Soebekti, Hukum Perjanjian,PT. Internusa, Jakarta, 1980, hlm.5

24

Sudikno Mertokusumo…, Op. Cit., hlm.103


JURNAL

ILMU HUKUM

197

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli

warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan demikian ini

berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar selama ketidakbenarannya

tidak dapat dibuktikan. 25

Akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar

mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai

kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang

penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. 26

Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) notaris berwenang membuat akta

otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung

jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. Tanggung jawab

notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang

berhubungan dengan akta, diantaranya: 27

a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini

adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi

perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif

maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan

kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan

perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.

Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan

melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu pebuatan tidak saja

melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak

orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan

melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1) Melanggar hak orang lain;

2) Bertentangan dengan aturan hukum;

3) Bertentangan dengan kesusilaan;

4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan

harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam

hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam

konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam

perbuatan pidana meliputi:

1) Perbuatan manusia;

2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas

legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak

atau belum dinyatakan dalam undang-undang);

25

M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38

26

Ibid.

27

Ibid, hal. 35-49


RAHMAD HENDRA

VOLUME 198

2 No. 2 Februari 2012

3) Bersifat melawan hukum.

4) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

5) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah

jabatan notaris.

Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana

dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:

a. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai

dengan makna sumpah jabatannya.

b. Mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. 28

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan

atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggung-jawabkan kepada

masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim. Namun dalam prakteknya terkadang

Notaris tidak bertindak seksama dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya membuat

akta. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak

dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.

Kota Pekanbaru yang berusia lebih dari seratus duapuluh tahun memiliki perkembangan

penduduk yang cukup tinggi sehingga kebutuhan akan jasa notaris juga tinggi.

Pada tahun 2011 di Kota Pekanbaru terdapat lebih dari 120 orang Notaris. Jumlah yang

sebenarnya telah melampaui kuota atau batasan jumlah notaris yang ditetapkan oleh

Kementerian Hukum dan HAM.

Kelebihan jumlah Notaris tersebut juga menyebabkan persaingan di kalangan Notaris

juga semakin ketat dengan pelayanan yang juga lebih ditingkatkan. Namun pelayanan

dan kemudahan yang dilakukan oleh Notaris kerap menimbulkan celah-celah hukum yang

membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum. Kemudahan yang ditawarkan

Notaris terkadang dimanfaatkan oleh penghadap yang mempunyai itikad buruk untuk

kepentingannya sendiri.

Permasalahan yang berkaitan dengan profesi Notaris terus meningkat setiap tahun.

Tahun 2008 jumlah kasus hanya 6, jumlah tersebut bertambah pada tahun 2009 menjadi

18 kasus. Pada tahun 2010 ada 41 kasus dan pada bulan November 2011 jumlah kasus

yang tercatat adalah 24 kasus. Selama kurun waktu 4 tahun terdapat 89 kasus yang

diperiksa oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pekanbaru. Pada tahun 2009 terdapat 1

kasus penghadap yang mempergunakan identitas palsu. Tahun 2011 ada 2 kasus

penghadap yang memakai identitas palsu.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang Notaris Kota Pekanbaru didapatkan

data bahwa notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta bila ada penghadap yang

menggunakan identitas palsu, karena notaris hanya menuangkan keterangan dan keinginan

penghadap dalam akta. Tentang identitas bukan kewenangan notaris untuk menilai

keaslian tanda pengenal penghadap. Meskipun begitu notaris harus berhati-hati dalam

menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang akan

merugikan pihak yang beritikad baik dan notaris sendiri.

28

Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Ps. 1, hlm. 158.


JURNAL

ILMU HUKUM

199

Rumusan pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab notaris

terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa

dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri,

tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas tergambar kewajiban notaris untuk bertindak

seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga

kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan notaris

mengjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada

pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, berisi buah pikiran seseorang

yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti Dengan kata lain surat adalah tulisan yang

dapat dipergunakan sebagai alat bukti. 29 Selanjutnya surat sebagai alat bukti dibagi menjadi:

1) Akta Otentik, yang terdiri dari:

a) Acte Partij

b) Acte ambtelijk

2) Akta dibawah tangan

3) Bukan Akta/Surat Biasa

Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris di Kota Pekanbaru,

kekuatan pembuktian akta tersebut tetap akta otentik. Berdasarkan UUJN Akta Otentik

adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam UUJN. Jadi selama bentuk dan tata caranya telah memenuhi UUJN

maka akta tersebut tetap otentik. Identitas palsu yang dipergunakan penghadap tidak

membuat akta otentik serta merta menjadi akta di bawah tangan Akta tersebut dapat

dibatalkan tapi melalui proses pengadilan dan hanya hakim yang berwenang memutuskan

akta otentik batal atau dapat dibatalkan.

C. Penutup

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan

juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan

jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu,

kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang

hadir (comparanten), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang kebenaran

dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihakpihak

itu sendiri, Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan komumen

yang tidak benar dari penghadap.

Kekuatan pembuktian akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu

tetap sebagai akta otentik. Hanya hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Namun

jika penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak cakap untuk melakukan perbuatan

hukum, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

bawah tangan.

29

Sudikno Mertokusuma, Op.cit, Hlm 115.


RAHMAD HENDRA

VOLUME 200

2 No. 2 Februari 2012

Hendaknya Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan

pasal 16 UUJN. Tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi

kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan. Selalu berhati-hati dan teliti serta

cermat dalam membuat akta. Ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab

berubahnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya

terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

D. Daftar Pustaka

G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung,2008

Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang,

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200,

Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.

Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu

Indra Grafika, Yogyakarta, 1995

M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M.Isa Arief, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Belanda, PT. Intermasa, Jakarta, 1986

N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, di sekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris

Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006

Partomuan A. Pohan, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang,

makalah disajikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun tanggal

15 Juni 1996 di Yogyakarta.

R.Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986

Soebekti, Hukum Perjanjian, PT. Internusa, Jakarta, 1980

Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1993

Sudikno Mertokusumo , Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta

———————————— , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990.


JURNAL

ILMU HUKUM

201

STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI

HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960

ULFIA HASANAH

Jalan Garuda Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru

Abstrak

Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

terjadi perubahan fundamental terhadap hukum

agraria di Indonesia terutama di bidang pertanahan.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi

pelaksanaan konversi hak atas tanah adalah bagian

kedua UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi

yang terdiri atas sembilan pasal yang mengatur

tiga jenis konversi yaitu; konversi hak atas tanah

yang bersumber dari hak-hak Indonesia, konversi

hak atas tanah bekas Swapraja dan konversi hak

atas tanah yang berasal dari hak-hak barat.

Abstract

With the enactment of Law No. 5 of 1960 concerning

the Basic Agrarian fundamental changes to the agrarian

law in Indonesia, especially in the area of land.

As for the legal basis for the conversion of land rights

is the second part of the Act concerning the provisions

of the conversion consists of nine chapters that govern

the conversion of three types, namely: the conversion

of land resulting from Indonesia’s rights, conversion

rights to land former Autonomous and conversion

of land rights from the rights of the west.

Kata kunci: Konversi, hak tanah.

A. Pendahuluan

Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak

saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan

mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu

pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum

menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. 1

Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi

berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum

Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak

eigendom, hak opstall, hak erfpacht dan lain-lainnya. Penguasaan tanah dengan hak

penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai

bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah

hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.

Tanggal 24 September 1960, yang merupakan hari bersejarah karena pada tanggal

tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagi seluruh wilayah Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya di sebut UUPA) terjadi perubahan fundamental pada

Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. 2 Maka berakhirlah dualisme

hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum

pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku

1

Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 1

2

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Jakarta,

2007, hlm. 1


ULFIA HASANAH

VOLUME 202

2 No. 2 Februari 2012

pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 Nomor 55), Agrarische

Besluit dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang Kebendaan,

salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah.

Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum

di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan

perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan

nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan

yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah

yang efektif.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah :

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;

f. tanah negara;

Pada kenyataannya ternyata didalam masyarakat masih terdapat hak eigendom, hak

opstal, hak erfpacht serta hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum

Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering

disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan

dan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut di atas, maka jelas tanah-tanah yang berasal

dari hak-hak barat tidak bisa didaftar. Jika tanah-tanah ini tidak bisa didaftarkan tentukan

akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka tentu akan kehilangan haknya. Oleh

karena itu diperlukan suatu cara agar tanah ini dapat didaftarkan, maka cara yang dapat

dilakukan adalah dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak

barat tersebut. Dengan adanya konversi tanah dari hak-hak barat diharapkan masyarakat

tidak ada yang dirugikan haknya karena setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat

didaftarkan.

Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi

asas unifikasi hukum melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Menteri

Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 mengatur ketentuan mengenai

penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif.

Peraturan konversi tersebut merupakan implementasi ketentuan peralihan Undangundang

Nomor 5 Tahun 1960.

Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan

hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan Surat Tanda Bukti

Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3

3

Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris, Tesis, Universitas Diponegoro,

Semarang, 2010, Hlm. 14


JURNAL

ILMU HUKUM

203

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang

menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini yang meliputi:

1. Bagaimanakah klasifikasi hak atas tanah bekas hak barat setelah dilakukan

konversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2. Bagaimanakah status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dihubungkan dengan PP No.24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

C. Klasifikasi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat Setelah Dilakukan Konversi

Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Setelah berlakunya UUPA, maka semua hak-hak barat yang belum dibatalkan sesuai

ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan

tetap diakui, akan tetapi untuk dapat menjadi hak milik atas tanah sesuai dengan sistem

yang diatur oleh UUPA, harus terlebih dahulu dikonversi menurut dan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan konversi dan aturan pelaksanaannya. Dalam Pelaksanaan konversi

tersebut ada beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Nasionalitas

Dalam Pasal 9 UUPA, secara jelas menyebutkan bahwa hanya Warga Negara

Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan

ruang angkasa. Badan-badan hukum Indonesia juga mempunyai hak-hak atas tanah,

tetapi untuk mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum yang ditunjuk oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum

yang dapat mempunyai hak Milik atas Tanah, antara lain : Bank-bank yang didirikan

oleh Oleh Negara, Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan

berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1963, badan-badan keagamaan yang

ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar pendapat Menteri Agama,

dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau mendengar Menteri

Sosial.

2. Pengakuan Hak-hak tanah terdahulu

Ketentuan-konversi di Indonesia mengambil sikap yang human atas masalah hakhak

atas tanah sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada

Hukum Barat maupun Hukum Adat yang kesemuanya akan masuk melalui Lembaga

Konversi ke dalam sistem dari UUPA.

3. Penyesuaian pada ketentuan Konversi

Sesuai dengan Pasal 2 dari Ketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri

Agraria maupun dari Edaran-edaran yang diterbitkan, maka hak-hak atas tanah yang

pernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harus disesuaikan dengan hakhak

yang diatur oleh UUPA.


ULFIA HASANAH

VOLUME 204

2 No. 2 Februari 2012

4. Status Quo Hak-hak Tanah terdahulu

Dengan berlakunya UUPA, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak baru atas

tanah-tanah yang akan tunduk kepada Hukum Barat. Setelah diseleksi menurut ketentuanketentuan

Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya maka

terhadap hak-hak atas tanah bekas hak barat dapat menjadi :

a. Tanah Negara karena terkena ketentuan asas nasionalitas atau karena tidak

dikonversi menjadi hak menurut Undang-undang Pokok Agraria.

b. Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut Undang-undang Pokok Agraria

seperti Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya macam-macam hak atas tanah

hak-hak Barat adalah :

1. Hak Eigendom (Recht van Eigendom)

Dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa hak

eigendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk

berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak

bertentangan dengan undang-undanga tau peraturan umum yang ditetapkan oleh

suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak

orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi akan pencabutan atas kebenda hak

itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan

dengan pembayaran ganti rugi.

2. Hak Erfpacht (Recht van Erfpacht)

Hak Erfacht, menurut Pasal 720 KUHPerdata adalah suatu hak kebendaan untuk

menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain,

dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada sipemilik sebagai

pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatan lainnya.

3. Hak Opstal (Recht van Opstal)

Hak Opstal adalah suatu hak kebendaan (zakelijk recht) untuk mempunyai rumahrumah,

bangunan-bangunan dan tanaman diatas tanah milik orang lain. Hak Opstal

menurut Pasal 711 KUHPerdata merupakan hak numpang karang yaitu suatu hak

kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan

penanaman diatas pekarangan orang lain.

Bagi pemegang Hak Opstal, mempunyai kewajiban, antara lain :

a. Membayar Canon (uang yang wajib dibayar pemegang hak opstal setiap

tahunnya kepada negara)

b. Memelihara tanah opstal itu sebaik-baiknya

c. Opstaller dapat membebani haknya kepada hipotik

d. Opstaller dapat membebani tanah itu dengan pembebanan pekarangan selama

hak opstall itu berjalan

e. Opstaller dapat mengasingkan hak opstall itu kepada orang lain.


JURNAL

ILMU HUKUM

205

5. Hak Van Gebruik

Menurut Pasal 756 KUHPerdata, Recht van Gebruik adalah suatu hak

kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu

kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan

itu, dan dengan kewajiban memeliharanya.

Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak

baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. 4 Sedangkan menurut A.P Parlindungan,

konversi hak-hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak atas tanah yang

ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA. 5

Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi:

· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah hak barat

· Konversi hak atas tanah, berasal dari hak Indonesia

· Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah bekas Swapraja

Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdapat 3 (tiga )

hak yang dikonversi ke dalam UUPA, yaitu; Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstall.

Apabila kita cermati arti konversi diatas, bahwa ada suatu peralihan atau perubahan dari

hak tanah tertentu kepada hak tanah yang lain, yaitu perubahan hak lama yang secara

yuridis adalah hak-hak sebelum adanya UUPA menjadi hak-hak baru atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam rumusan UUPA, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal

16 ayat (1) antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Berikut ini akan diuraiakan landasan hukum konversi terhadap hak atas tanah yang

berasal dari tanah hak barat, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan konversi

UUPAseperti:

PASAL I:

(1) Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini

sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak

memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

(2) Hak Eigendom kepunyaan pemerintah asing yang dipergunakan untuk keperluan

rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya

Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang akan

berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.

(3) Hak Eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang disamping

kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan

hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal

21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak-guna-bangunan

tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 Tahun.

4

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta,

2004, hlm. 80

5

A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 21


ULFIA HASANAH

VOLUME 206

2 No. 2 Februari 2012

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani dengan hak opstal

atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya

Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1),

yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau

hak erfacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 Tahun.

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 Pasal ini dibebani dengan hak opstal

atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut

dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(6) Hak-hak Hypotheek, Servituut, Vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani

hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam

ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut

Undang-Undang ini.

PASAL III:

(1) Hak Erfpacht untuk perusahaan perkebunan besar, yang ada pada mulai

berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha

tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak

erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 Tahun

(2) Hak Erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang

ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuanketentuan

yang diadakan oleh Menteri Agraria.

PASAL V:

Hak Opstall dan hak Erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya

Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam

Pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstall dan erfpacht

tersebut, tetapi selama-lamanya.

PASAL VIII:

(1) Terhadap hak-guna-bangunan tersebut dalam Pasal I ayat 3 dan 4, Pasal II ayat 2

dan Pasal V berlaku ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2.

(2) Terhadap Hak-guna-usaha tersebut Pasal II ayat 2, Pasal III ayat 1 dan 2 dan

Pasal IV Ayat 1 berlaku ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan mengenai penggolongan konversi hak

atas tanah yang bersumber dari hak barat sebagai berikut:

1) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak milik meliputi: hak eigendom atas tanah

(Pasal I ayat 1 ).

2) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna usaha meliputi:

a. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar ( Pasal III ayat 1 )

b. Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar (Pasal IV

ayat 1)

3) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak guna bangunan meliputi:


JURNAL

ILMU HUKUM

207

a. Hak eigendom kepunyaan orang/ badan hukum asing ( Pasal I ayat 3 ).

b. Hak opstall atau hak erfpacht yang membebani hak eigendom ( Pasal I ayat 4).

c. Hak opstall dan hak erfpacht untuk perumahan ( Pasal V ).

4) Hak-hak yang dikonversi menjadi hak pakai meliputi: hak eigendom kepunyaan

pemerintahan negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman

kepala perwakilan dan gedung kedutaan ( Pasal I ayat 2 ).

5) Hak-hak yang setelah dikonversi menjadi hapus meliputi: hak erfpacht untuk

pertanian kecil ( Pasal III ayat 2 ).

D. Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No.

5 Tahun 1960 Dihubungkan dengan Pendaftaran Tanah

Pasal 19 UUPA mengamanahkan bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum,

pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, hal ini

dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat serta keperluan lalu lintas

sosial ekonomis masyarakat. Secara legal formal pendaftaran tanah menjadi dasar bagi

status/kepemilikan tanah bagi individu atau badan hukum selaku pemegang hak yang

sah secara hukum.

Bachtiar Effendi menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan recht cadaster

yang bertujuan memberikan kepastian hak, yakni untuk memungkinkan orang-orang

yang mempunyai tanah dengan mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atas

sebidang tanah, apa hak yang dipunyainya, letak dan luas tanah. Serta memungkinkan

kepada siapapun guna mengetahui hal-hal yang ia ketahui berkenaan dengan sebidang

tanah, misalnya calon pembeli, calon kreditur, dan sebagainya. 6

Berkaitan dengan pelaksanaan konversi hak atas tanah, khususnya yang berasal dari

hak barat sebagaimana diatur dalam UUPA, pendaftarn tanah menjadi dasar bagi

terselenggaranya konversi, karena konversi bukan peralihan hak secara otomatis, tetapi

harus dimohonkan dan didaftarkan ke Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ( BPN ).

Jika dilihat ketentuan konversi, maka jelas bahwa prinsipnya hak-hak atas tanah

sepanjang pemegang haknya pada saat ketentuan konversi berlaku adalah Warga Negara

Indonesia tunggal maka hak itu akan dikonversikan menjadi hak milik menurut UUPA.

Konsekuensi dari berlakunya ketentuan konversi ( UUPA ) mengharuskan semua bukti

kepemilikan sebelum berlakunya UUPA harus diubah status hak atas tanah menurut

ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA. Cara mengubah status hak atas tanah tersebut

yaitu dengan mendaftarkan tanah tersebut untuk diberikan bukti kepemilikan yang baru,

yaitu sertifikat hak atas tanah, dengan catatan hal itu dilakukan sebelum jangka waktu

yang ditetapkan yakni sampai 24 september 1980, jika permohonan atau pendaftaran hak

atas tanah tidak dilakukan maka hak atas tanah akan dikuasai langsung negara.

Cara melakukan pendaftaran tanah untuk mengubah status hak atas tanahdapat

dibagi atas 2 (dua) cara yaitu:

6

Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983,

hlm. 7


ULFIA HASANAH

VOLUME 208

2 No. 2 Februari 2012

1) Jika pemohon memiliki bukti hak atas tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan

24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka dapat ditempuh proses

Konversi langsung yaitu dengan cara mengajukan permohonan dan menyerahkan

bukti kepemilikan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.

2) Jika pemohon tidak memiliki atau kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah,

maka carra yang ditempuh adalah melalui Penegasan Konversi atau melalui

Pengakuan Hak.

Terdapat 3 ( tiga ) bukti tertulis yang dapat diajukan oleh pemilik tanah, yaitu:

1. Bukti tertulisnya lengkap.

2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi.

3. Bukti tertulisnya semua tidak ada lagi.

Dalam kondisi bukti tertulisnya lengkap, maka tidak lagi memerlukan tambahan alat

bukti, jika buktinya sebagian maka harus diperkuat dengan keterangan saksi atau

pernyataan yang bersangkutan. Sedangkan jika bukti tertulisnya senuanya tidak ada lagi

maka harus diganti keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan.

Penegasan konversi dilakukan jika ada surat pernyataan kepemilikan tanah dari

pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi tentang kepemilikan tanah tersebut, tapi

juga tergantung pada lamanya penguasaan fisik tanah tersebut oleh pemohon.

Pengakuan hak sangat bergantung dengan lamanya penguasaan fisik, yaitu selama

20 tahun demikian disebutkan didalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor

24 Tahun 1997. Persyaratan pengakuan hak tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara

berturut-turut atau dari pihak lain yang telah menguasainya.

2) Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad baik.

3) Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat dan diakui serta dibenarkan

oleh masyarakat di kelurahan atau tempat objek hak tersebut.

4) Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.

5) Bahwa jika pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan

kenyataan maka pemohon dapat dituntut secara pidana maupun perdata dimuka

pengadilan karena memberikan keterangan palsu.

Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak diatur didalam pasal 56

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997, yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik data yuridis sebagaimana dimaksud

dalam pasal 64 ayat (1) dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Hak atas sebidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana

dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkat

tapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana

yang dimaksud pasal 60 ayat (3) oleh Ketua Panitia Ajudikasi ditegaskan

konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir.


JURNAL

ILMU HUKUM

209

b. Hak atas tanah yang bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan

kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud

pasal 61 oleh Ketua Ajudikasi diakui sebagai hak milik.

2) Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak

diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

Sementara terhadap pelaksanaan konversi dapat dilakukan dalam 2 (dua) kondisi

dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Bagi konversi langsung, maka dokumen yang dibutuhkan adalah:

a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

b. Bukti pemilikan/ penguasaan tanah; berupa surat bukti seperti, girik/ letter

c, pipit, verponding Indonesia ( jika dimiliki ). Bukti tersebut harus juga

dilakukan dengan bukti lain:

i. Surat-surat asli jual beli, tukar menukar, hibah atau akta waris.

ii. Pernyataan dari pemohon atas penguasaan tanah tersebut, bahwa

tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.

d. Kartu keluarga.

e. Surat tanda bukti pelunasan SPPT PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) yang

terakhir.

f. Surat berkewarganegaraan Republik Indonesia dan atau surat pernyataan

Ganti Nama ( apabila warga keturunan ).

g. Surat ukur/ gambar situasi ( bila sudah ada dan masih dapat digunakan ).

2. Bagi penegasan konversi/ pengakuan hak, dokumen yang dibutuhkan adalah:

a. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan bukti penguat

pemilikan penguasaan tanah;

i. Pernyataan dan permohonan.

ii. Keterangan dari kelurahan dan keterangan dari sekurang-kurangnya

2 (dua) saksi atau lebih yang dapat dipercaya serta telah menjadi

penduduk setempat dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan

kekerabatan dengan pemohon.

b. Foto copy KTP pemohon

c. Kartu Keluarga.

d. Bukti pelunasan PBB terakhir.

e. Surat kuasa ( bila dikuasainya ).

f. Surat Berkewarganegaraan Republik Indonesia ( SKBRI ) dan surat

pernyataan ganti nama ( apabila warga keturunan ).

g. Surat ukur/ gambar situasi ( apabila sudah ada dan masih dapat digunakan).

Permohonan hak atas tanah dapat dilakukan terhadap:

a. Tanah negara bebas; belum pernah melekat sesuatu hak diatasnya.

b. Tanah negara asalnya masih melekat sesuatu hak dan jangka waktunya belum

berakhir, namun dimintakan perpanjangannya.


ULFIA HASANAH

VOLUME 210

2 No. 2 Februari 2012

c. Tanah negara asalnya pernah melekat sesuatu hak dan jangka waktunya telah

berakhir untuk dimintakan pembaharuannya, termasuk tanah-tanah Hak Barat,

sebagai mana dijelaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32

tahun1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru

atas tanah asal konversi hak barat, pasal 1 ayat (1); “Tanah Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, yangg jangka waktunya

akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. sebagaimana

yang dimaksud dalam UUPA, pada saat berakhirnya hak, yang bersangkutan

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara“ maupun tanah-tanah yang

telah terdaftar menurut Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ).

Selanjutnya terkait dengan pendaftaran SK pemberian hak untuk mendapatkan

sertifikat tanda bukti hak diperlukan dokumen berikut ini:

a. Surat permohonan pendaftaran.

b. Surat pengantar.

c. SK pemberian hak untuk keperluan pendaftaran.

d. Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan.

e. Identitas pemohon.

Hak milik dapat diberikan kepada; warga negara Indonesia, badan-badan hukum

yang ditetapkan pemerintah, misalnya Bank Pemerintah, Badan Keagamaan, dan Badan

Sosial yang ditunjuk pemerintah. Hak ini bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh

yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial tanah, maka jangka

waktu berlakunya hak milik dalah untuk waktu yang tidak ditentukan. Terhadap hak ini

juga dapat hapus, apabila; (1) Karena pencabutan hak, (2) Karena penyerahan dengan

sukarela oleh pemiliknya, (3) Karena ditelantarkan, (4) Beralih kepada orang asing, (5)

Tanahnya musnah. 7

Sementara ittu terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dapat

diuraikan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

dan berkedudukan di Indonesia dapat memperoleh HGU. HGU adalah hak untuk

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian,

perikanan, atau peternakan. Jangka waktu berlakunya HGU adalah 5 tahun dan

dapat diperpanjang paling lam 25 tahun, dan apabila waktu tersebut berakhir maka

kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU diatas tanah yang sama.

b. Hak guna Bangunan (HGB) diberikan kepada WNI, badan hukum yang didirikan

menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia. HGB adalah hak untuk mendirikan

dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka

waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun, setelah berakhir maka

kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGB diatas tanah yang

sama. 8

7

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

8

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Dan

Hak Pakai Atas Tanah.


JURNAL

ILMU HUKUM

211

c. Hak pakai dapat diberikan kepada WNI, orang asing yang berkedudukan di

Indonesia, instansi pemerintah, badan hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak pakai

adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai

langsung oleh negara atau milik orang lain, jangka waktu berlakunya adalah 25 tahun

dan diperpanjang selama 20 tahun atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

dengan syarat selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, setelah

jangka waktu hak dan perpanjangan berakhir, maka kepada pemegang hak dapat

diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama.

d. Hak pengelolaan diberikan kepada; instansi pemerintah termasuk pemerintah

daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan

otorita, badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Jangka

waktunya tidak ditentukan tetapi bergantung selama tanahnya dipergunakan untuk

keperluan tertentu.

e. Hak milik atas satuan rumah susun; hak milik ini diberikan atas pemilikan rumah

susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional

dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing

dapat dimiliki dan dibangun secara terpisah, terutama untuk tempat hunian

atau bukan hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama dan tanah bersama.

E. Kesimpulan

Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya

UUPA untuk masuk kedalam sistem dari UUPA, atau dengan kata lain adanya peralihan,

perubahan ( omzetting ) dari suatu hak kapada suatu hak lain. Adapun yang menjadi

landasan hukum bagi pelaksanaan konversi hak atas tanah adalah bagian kedua UUPA

tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri atas 9 ( sembilan ) pasal yang

mengatur tiga jenis konversi yaitu; konversi hak atas tanah yang bersumber dari hakhak

Indonesia,konversi hak atas tanah bekas Swapraja dan konversi hak atas tanah yang

berasal dari hak-hak barat. Khusus mengenai hak atas tanah yang berasal dari hak-hak

barat seperti, hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht, dengan berlakunya ketentuan

konversi akan mengalami perubahan atau peralihan. Dalam ketentuan konversi,

sebagaimana dimaksud pada bagian kedua UUPA dinyatakan bahwa semua hak yang

ada sebelum berlakunya UUPA beralih menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, dan hak pakai. Dengan pemberlakuan ketentuan konversi ini berarti pengakuan

dan penegasan terhadap hak-hak lama, juga sebagai maksud penyederhanaan hukum

dan upaya untuk menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979, ketentuan konversi bagi

hak-hak barat telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, berarti telah diberikan

jangka waktu yang relatif lama sampai 20 tahun sejak diberlakukannya ketentuan konversi

sebagaimana diatur dalam UUPA, yang dimaksudkan untuk mengakhiri sisa-sisa hak barat

atas tanah di Indonesia dengan segala sifatnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan

UUD 1945. Dengan demikian setiap hak atas tanah barat hanya dapat dikonversi sesuai


ULFIA HASANAH

VOLUME 212

2 No. 2 Februari 2012

jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila lewat jangka waktu tersebut maka hak atas

tanah tersebut akan dibawah kekuasaan negara. Selanjutnya bukti hak atas tanah yang

muncul setelah jangka waktu tersebut, maka kepada pemegang hak diharuskan mengajukan

permohonan langsung ke Kepala Kantor Pertanahan, dengan melengkapi syarat

sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk

selanjutnya akan di proses sebagai pemegang hak yang sah atas tanah. Pemberlakuan

ketentuan konversi terhadap hak-hak atas tanah yang berasal dari hak barat meliputi 2

kondisi yakni; (1) hak-hak yang dapat dikonversi langsung, (2) pengakuan hak/ penegasan

konversi, jadi setiap hak-hak atas tanah perlu dilakukan legalisasi kepemilikan hak baik

secara fisik maupun yuridis, melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan

yang berlaku guna terciptanya kepastian hak dan kepastian hukum.

E. Daftar Pustaka

Agung Raharjo, Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris, Tesis,

Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria ( Pertanahan ) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka

Raya, Jakarta, 2004 )

A.P. Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1990

——————————, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2001 )

Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya,

Alumni, Bandung, 1983

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005

—————————, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan,

Jakarta, 2007

Florianus, S.P Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2008)


JURNAL

ILMU HUKUM

213

PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN

MELALUI PROSES MEDIASI

RISKA FITRIANI

Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru

Abstrak

Penyelesian sengketa di luar pengadilan disebut juga

Alternatve Dispute Resolution (ADR). Salah satu

sengketa yang terjadi adalah antara investor dengan

masyarakat Kabupaten Siak di Kecamatan Kerinci

Kanan. Penyelesaian dilakukan dengan upaya negosiasi,

yaitu dengan proses perundingan atau tawar

menawar suatu konsesi, dalam permasalahan

yang timbul di tengah masyarakat.

Abstract

Disputes out of court settlement is also called Alternative

Dispute Resolution (ADR). One dispute is

between the investor and the community in the District

of Kerinci Siak Kanan. Settlement is done by negotiation

efforts, that is the process of negotiating or

bargaining a concession, on the problems that arise

in the community.

Kata kunci: Mediasi, sengketa, ADR.

A. Pendahuluan

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berhadapan dengan

konflik yang mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap

aktivitas dalam kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan

konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih

bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan

berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya

keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Oleh Karena itu diharapkan

bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan dapat

melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan

dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win solution).

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya

untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu senfiri

yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga)

sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai

pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim

perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat

yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional

tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan

tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian,

Soepomo menyatakan:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga

supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat seharihari

meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya

menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan,


RISKA FITRIANI

VOLUME 214

2 No. 2 Februari 2012

bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti

urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai

oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan

pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak

yatim, dan sebaginya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup

di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur

bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamian, keseimbangan lahir

dan batin untuk menegakkan hukum 1 .“

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa

dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya

sengketa yang ada. Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang

mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa

pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan

hukum sendiri 2 . Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara

damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan

melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun

mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar

pengadilan biasanya disebut juga dengan alternatve dispute Resolution (ADR).

Penyelesian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah alternatve

dispute Resolution (ADR) ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat

Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan)

tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (dissatisfied

with the judicial system) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Adapun mengenai bentuk-bentuk alternatve dispute Resolution (ADR) yang digemari

dan populer di Amerika Serikat 3 :

1. Arbitrase

2. Compulsory arbitrase system

3. Mediasi (Mediation)

4. Konsiliasi (concilliation)

5. Summary jury trial

6. Settlement conference

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang

dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik

yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara belahan dunia yang akhirnya

sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang

terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan

keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati

oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1

R.Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.65-66

2

Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution,

Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, 2001, hlm. 5.

3

Diringkas oleh M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,

P.T.Citra Aditya Bakti, bandung, 1997, hlm. 280-281


JURNAL

ILMU HUKUM

215

1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian

sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli”.

Secara umum pranata penyelesian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam 4 :

1. Mediasi

2. Konsiliasi

3. Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa salah

satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan

tujuan untuk mencapai kesepakan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang

diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga

merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dangan mediator,

dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi) 5 .

Perkara yang ada di tengah masyarakat ini tidak hanya dalam hal masalah keluarga

tetapi juga terjadi bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah.

Begitu juga halnya di Kabupaten Siak yang merupakan daerah pengembangan usaha

melalui investasi dalam berbagai bidang. Seperti adanya peluang investasi di bidang

pertambangan, pada area industri di Pelabuhan Tanjung Buton serta di bidang perkebunan

yang berdampak positif dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak. Salah satu

daerah pengahasilan minyak yakni Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Di

bidang perkebunan Kabupaten Siak sangat berpotensi dalam pengembangan komoditi

perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. Area perkebunan

kelapa sawit pada tahun 2009 luasnya sebesar 418.300 Ha (Hektar), dan perkebunan

karet dengan luas 14.766 Ha, serta perkebunan kelapa 3.326 Ha, sagu 6.182 Ha, dan

pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha 6 .

Khusus di Kabupaten Siak, pada tahun 2008 perkembangan nilai investasi untuk

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 362,5 Milyar dan Penanaman Modal Asing

(PMA) 25 juta US $ sedangkan untuk tahun 2009 perkembangan nilai investasi tidak ada

dengan arti lain tidak ada yang terealisasi pada tahun 2009. Peningkatan jumlah investasi

ini berbagai regulasi telah dibuat oleh pemerintah. Salah satu regulasi, Pemerintah telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang

4

Bandingankan dengan Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002,

hlm. 2-4

5

Penyelesaian sengketa biasanya dapat dilakukan melalui 2 macam proses, yaitu proses penyelesaian

sengketa yang tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, yang selanjutnya berkembang pada

proses penyelelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan, Rachmadi Usman,

Op.Cit. hlm. 3

6

Penanaman Modal Kabupaten Siak, Potensi dan Peluang Investasi Siak, Kabupaten Siak, 2010, hlm. 5


RISKA FITRIANI

VOLUME 216

2 No. 2 Februari 2012

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri. Perkembangannya, kesemua peraturan perundang-undangan

tersebut di atas telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal.

Pekebunan Kelapa sawit sebagai salah satu investasi yang paling besar di bidang

perkebunan di Kabupaten Siak yang luasnya sekitar 418.300 Ha merupakan potensi untuk

pengembangan industri hilir, dengan jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Siak tercatat

11 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan penghasilan per bulannya sebanyak 257.850

ton Crude Palm Oil (CPO) 7 . Namun dalam pengembangan usaha perkebunan sawit ini

menimbulkan sengketa lahan antara investor selaku pemegang izin HGU (Hak Guna

Usaha) dengan masyarakat setempat. Investor dengan adanya HGU yang diberikan oleh

pemerintah dengan adanya izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, sehingga investor

diberikan mengelola hutan dengan adanya pelepasan kawasan huta dari Menteri

Kehutanan 8 . Pengelolaan hutan oleh investor ini berhimpitan dengan masyarakat

setempat, seperti yang terjadinya kasus di Kabupaten Siak antara investor dengan

masyarakat yaitu PT Maridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan masyarakat di

Kecamatan Kerinci Kanan, lahan yang menjadi sengketa seluas 2794 Ha (Hektar).

Masyarakat mengklaim bahwa itu merupakan lahan tersebut adalah lahan mereka,

sementara itu perusahan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam penggunaan lahan

tersebut 9 . Terjadinya sengketa lahan Hak Guna Usaha tersebut disebabkan masyarakat

Kerinci Kanan merasa dirugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang

dimilikinya dari pihak perusahaan.

Kelanjutan kasus ini di upayakan penyelesaian agar pengembangan pemanfaatan alam

serta adanya hubungan baik antara investor dengan masyarakat setempat sehingga tidak

ada pihak yang merasa dirugikan atau diupayakan agar lancarnya aktifitas masyarakat

setempat dan investor sebagai pengelola hutan disekitarnya yang merupakan hak

masyarakat setempat seharusnya. Perkara ini diupayakan penyelesaiannya melalui proses

mediasi melalui pertemuan dengan bantuan mediatornya pihak Kantor Pertanahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam

hal pencapaian kesepakatan (win-win solution) 10 .

Penyelesaian kasus yang terjadi antara pihak PT Maridan Sejati Surya Plantation

dan masyarakat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi ini menimbulkan

permasalahan bagi pengembangan usaha di Kabupaten Siak. Seperti apa permasalahan

yang bekembang serta hasil dari penyelesaian sengketa secara mediasi dapat membawa

pengaruh baik bagi kedua belah pihak dan pemerintah setempat seperti apa yang

diharapkan para pihak saling sepakat (win-win solution). Adapun Mediator dalam

sengketa lahan yang terjadi antara pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan

masyarakat diawali dengan adanya mediator pemuka masyarakat adat setempat atau

disebut juga dengan tokoh masyarakat, namun hasil kesepakatan juga belum tercapai

7

Ibid

8

KTSP & BPN, 2011

9

www.Siakjuguljaya.com

10

Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, 2011.


JURNAL

ILMU HUKUM

217

dan akhirnya dibantu oleh mediator lain dari perwakilan kantor Pertanahan Setda Siak,

Zulkifli M, SH. Dalam kelanjutan sampai saat ini sengketa lahan ini pun sudah mereda,

namun sampai saat ini masih saja terjadi gejolak dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana Penyelesaian

Sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak.

1. Bagaimanakah sengketa yang terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation

dan masyarakat di Kabupaten Siak

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi antara PT Maridan Sejati

Surya Plantation dan masyarakat di Kabupaten Siak

C. Pembahasan

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Riau, dan

merupakan salah satu daerah yang sangat potensial. Kabupaten Siak ditetapkan menjadi

kabupaten pada tanggal 12 oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999, dan Keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah

satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.

Salah satu hasil bumi Kabupaten Siak ini adalah merupakan daerah pengahasil minyak

tepatnya di Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Apit. Pada tanggal 8 Agustus 2002

pengelolaan CPP blok resmi dilakukan oleh konsorsium PT.Bumi Siak Pusako dan

Pertamina Hulu dengan membentuk Badan Operasi Bersama (BOB), dengan adanya serah

terima CPP Blok dari Pihak Caltex Pacific Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Siak,

maka. Kapasitas terpasang produksi harian dari CPP blok saat ini berkisar antara 38-39

ribu bhp (barel per-hari). Perusahaan minyak ini tentunya telah membawa pengaruh

besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Riau khusunya Kabupaten Siak, salah

satunya bisa mengembangkan atau peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Di

samping itu terdapat peluang bagi investor dalam proyek pendirian pembangkit listrik

di kecamatan-kecamatan.

Kabupaten Siak ini memiliki perusahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

bergerak pada pengembangan kawasan industri yaitu PT. Kawasan Industri Tanjung Buton

dan mendirikan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera khusus menangani pengelolaan

Pelabuhan Tanjung Buton. Adapun Peluang investasinya yaitu di dalam kawasan industri

tanjung buton seperti membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka

luas bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur

pendukung. membangun pabrik-pabrik dan diareal pelabuhan yaitu terbuka luas bagi

investor yang menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur pendukung.

Investasi di bidang perkebunan Kabupaten Siak sangat potensial untuk mengembangkan

perkembangan komoditi perkebunan. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara

lain kelapa sawit, karet, kelapa , sagu, pinang, dan kopi. luas areal perkebunan kelapa

sawit pada tahun 2009 sebesar 413.000 Ha (Hektar), Kelapa 14.766 Ha, Kelapa 3.326

Ha, sagu 6.182 Ha, dan Pinang 1.303 Ha, Kopi 370 Ha.


RISKA FITRIANI

VOLUME 218

2 No. 2 Februari 2012

Pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit masih memberi peluang besar di

kabupaten ini. Pola yang dilaksanakan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara

lain, pola perusahaan swasta, pola kemitraan, pola swadaya dan pola inti plasma.

Peningkatan nilai tambah diperlukan industri hilir Crude Palm Oil (CPO) sehingga dapat

dihasilkan margarine, minyak goreng, sabun dan sebagainya. Kegiatan industri hilir Crude

Palm Oil (CPO) dapat dikembangkan secara integral dalam kawasan industri Tanjung

Buton. Sangat berpulang ditawarkan kepada para investor untuk membangun industri

hilir. Investasi yang terus meningkat di Kabupaten Siak ini dari tahun ke tahun bagi

investor adalah di bidang perkebunan kelapa sawit, karena lahan yang mendukung dan

letak daerah yang strategis, sehingga hampir setiap lahan yang kosong ataupun hutan

digunakan untuk membangun perkebunan.

Perkembangan investasi bidang perkembangan investasi bidang perkebunan

Sdiuraikan mulai tahun 2000-2010. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1

Perkembangan investasi di Kabupaten Siak tahun 2000-2010

No Tahun Investasi Jumlah

Nilai Investasi

Perusahaan

1. 2000 1 Rp. 48.000.000.000

2. 2001 1 Rp. 29.000.000.000

3 2002 - -

4. 2003 1 $ 3.385.333

5. 2004 1 Rp. 81. 156. 925.000

6. 2005 1 Rp. 95. 105. 995.516

7. 2006 1 Rp. 449. 160. 130. 296

8. 2007 1 Rp. 55.500.000.000

9. 2008 2 Rp. 188.000.000.000

$ 7.500.000

10. 2009 - -

11. Jumlah 11 Rp.1.065.423.050.812

$ 10.885.333

Sumber Data: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Siak, 2011

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah investasi bidang perkebunan

kelapa sawit di Kabupaten Siak di tahun 2000 mencapai Rp. 48 milyar dilakukan oleh PT.

Sawit Bumi Minas. Pada tahun 2001 mengalami penurunan, dengan nilai investasinya

sebesar Rp.29 milyar yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources & Tecnology Tbk.

Tahun 2002 mengalami kenaikan selanjutnya mengalami penurunan. Nilai investasi

yang terbesar terhadap Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi pada tahun 2006


JURNAL

ILMU HUKUM

219

yaitu sebesar Rp.449.160.130.296 diinvestasikan oleh PT.Ivo Mas Tunggal dan untuk

Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar $ 7.500.000 yang dilakukan

oleh PT Siak Prima Sakti. Dalam perkembangan investasi tersebut sampai tahun 2010

terdapat sebelas perusahaan perkebunan kelapa sawit diKabupaten Siak. Pada tahun

berikutnya juga mengalami hal Kenaikan dan penurunan. Upaya merealisasikan nilai

investasinya tersebut perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit mengupayakan

mendapatkan hak pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini agar perusahaan lebih dapat mengembangkan

usahanya di lingkungan daerah Kabupaten Siak, namun tidak semua perusahaan yang

mempunyai ada yang masih memegang HGU, hanya memiliki sertifikat izin lokasi, yang

masa berlaku dan harus diperpanjang sampai pada saat perusahaan mendapatkan

sertifikat Hak Guna Usaha. Perkembagan izin pengelolaan usaha perusahaan perkebunan

sawit di kabupaten Siak antara lain:

Tabel. 2

Perusahaan sebagai investor dan izin yang diperoleh untuk

pengelolaan usaha perkebunan di Kabupaten Siak

No Nama Perusahaan Jenis Izin

1 PT Siak Prima Nusa Lima Izin Lokasi

2. PT Berlian Inti Mekar Izin Lokasi

3. PT Duta Swakarya Indah Izin Lokasi

4. PT Siak Prima Sakti Izin Lokasi

5. PT Maridan Sejati Surya Plantation HGU

6. PT Ivo Mas Tunggal HGU

7. PT Aneka Inti Persada HGU

8. PT Era Sawit Perkasa Izin lokasi

9. PT Bina Pitri Jaya HGU

10. PT Smart. Tbk Izin lokasi

11. PT Sawit Bumi Minas HGU

Sumber Data : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak, 2011

Tabel di atas menjelaskan izin yang telah dipegang oleh investor perusahaan perkebunan

kelapa sawit dalam melaksanakan usaha investasinya, upaya meningkatkan

investasinya salah satu cara dengan memperluas lahan perkebunan sedikit demi sedikit,

sehingga satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu izin lokasi ataupun Hak Guna

Usaha. Pemindahan hak dan mengunakan tanah tersebut sangat diperlukan untuk

pengembangan usaha. Sedangkan hak guna usaha adalah lanjutan dari izin lokasi yang

lahannya telah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan.


RISKA FITRIANI

VOLUME 220

2 No. 2 Februari 2012

1. Sengketa yang Terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan

Masyarakat di Kabupaten Siak

Perkembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Siak terdapat

sebelas perusahaan swasta yang mendirikan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

Usaha tersebut dijalankan dengan memegang izin, perusahaan yang memegang izin lokasi

adalah enam perusahaan dan lima perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha. Untuk

mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan jaminan yang diberikan kepada pemegang

sertifikat Hak Guna Usaha dalam mengembangkan nilai investasi dilakukan dengan

berbagai prosedur atau tahap yang harus dilalui dan merupakan hal yang sulit jika dikaji

dari aturan administrasinya. Hal ini tentunya agar dapar membatasi jumlah perusahaan

yang mempunyai Hak Guna Usaha, dan ini sangat penting dibatasi untuk menjamin hak

pengelolaan tanah bagi masyarakat sekitarnya agar tidak dirugikan oleh pihak investor.

Prosedur Perizinan Pada Perusahaan Kelapa Sawit Sebelum pengimplementasi

undang-undang penanaman modal mengenai kepastian hukum yang dijaminkan kepada

investor terkait Hak Guna Usaha perkebunan. Namun dalam praktiknya sangat merugikan

masyarakat sekitar karena terganggu dengan aktifitas perusahaan dan bahkan ada

perusahaan yang mengelola perkebunan di tanah masyarakat dan menggabaikan hakhak

masyarakat sekitar khususnya. Untuk mendapatkannya ada beberapa syarat-syarat

yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Penanaman Modal, Kantor

Pelayanan Terpadu Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Satu pintu, dan Badan

Pertahanahan Provinsi. Mengenai prosedur dan syarat-syarat mendapat sertifikat Hak

Guna Usaha harus melalui beberapa tahap. Adapun yang menjadi prosedur atau

langkahlangkah hingga pada mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut 11 :

1. Perusahaan–perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus

Mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan

kepada kepala kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekanan akte pendirian

perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM.

2. Sebelum mengurus izin prinsip maka penanam modal harus mengurus surat

rekomendasi atau persetujuan dari kantor penanaman modal.

3. Surat Persetujuan itulah yang digunakan untuk mengurus Izin Prinsip akan dikeluarkan

oleh Bupati/walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun. Selamaperiode tersebut,

pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin

prinsip.

4. Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiranstatus

penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun.

5. Setelah mendapatkan izin lokasi, Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai

syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan,

perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan (LC) dan dapat segera

beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN.

11

75 Pasal 1 Angka 1 Peratuan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999

Tentang Izin Lokasi


JURNAL

ILMU HUKUM

221

Praktik pengembangan investasi di daerah ini mengalami kendala sehingga hal ini

bisa menimbulkan tidak sinergisnya antara kebutuhan pengusaha untuk mengembangkan

perusahaannya dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun kendala pengembangan

investasi ini antara lain pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dicatat, paling tidak

ada dua faktor yang menjadi kendala investasi di Indonesia yakni faktor internal dan

eksternal. Adapun kendala internal dalam pegembangan investasi meliputi 12 :

a. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek

b. Kesulitan memperoleh bahan baku

c. Kesulitan dana pembiyaan

d. Kesulitan pemasaran

e. Sengketa perselisihan diantara pemegang saham

Kendala eksternal meliputi:

a. Faktor lingkungan bisnis baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung

serta menarik insentif atau fasilitas investasi yang diberikan oleh pemerintah

b. Masalah hukum

c. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata

menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia

d. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut

mendistorsi kegiatan penanaman modal

e. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan

ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan

Investor yang telah memegang izin lokasi berarti investor telah bisa menjalankan

usaha perkebunannya, izin lokasi tersebut memiliki masa berlaku yaitu 13 :

a. Izin lokasi pada lahan kurang dari 25 Ha (50) masa berlakunya 3 tahun

Izin lokasi hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 kali dengan syarat investor telah

menguasai lahan perkebunan lebih dari 50% (lima puluh persen). Setelah ituinvestor harus

segera mengurus berkas-berkas untuk mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna

Usaha. Untuk mendapatkan izin, banyak yang harus diurus oleh investor sesuai dengan

prosedur dan menyiapkan berkas-berkas menurut langkah-langkah yang telah ditetapkan

sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

dinyatakan bahwa investor diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah diwilayah

Indonesia. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada investor untuk kegiatan

investasinya adalah:

a. Hak Guna Usaha (HGU)

b. Hak Guna Bangunan (HGB)

c. Hak Pakai

12

Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hlm. 4

13

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak


RISKA FITRIANI

VOLUME 222

2 No. 2 Februari 2012

Pasal 28 UUPA, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah untuk menguasakan

tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan

dapat diperpajang paling lama 25 tahun. Hak guna usaha digunakan untuk perusahaan

pertanian, peternakan dan perikanan. Tanah-tanah yang dapat diberikan izin HGU diatur

didalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Adapun tanah yang diberikan izin dengan

Hak Guna Usaha adalah tanah negara dan tanah hak milik.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dinyatakan

mengenai luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah lima

hektar dan luas maksimum yang diberikan kepada badan usaha ditetapkan oleh Menteri

dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha

bersangkutan. Di lokasi penelitian tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna

Usaha perkebunan kelapa sawit adalah tanah-tanah statusnya milik negara dan tanah

milik masyarakat. Untuk tanah milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan

masyarakat yang menguasainya dengan ganti rugi secara sporadis 14 .

Hak guna usaha tertera mengenai luas lahan yang dipergunakan serta batas-batas

lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai pengguasaan lahan. Dengan

demikian investor memiliki jaminan untuk melakukan usahanya/berinvestasi dengan kata

lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan merasa aman. perusahaan merasa

aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih ada yang tidak terpenuhi yaitu hak

mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan telah diterbitkannya hak guna usaha.

Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang investor kemudian digugat kembali

atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar perusahaan tersebut. Berikut adalah

daftar permasalahan pertanahan antara investor dengan masyarakat di Kabupaten Siak.

masyarakat di Kabupaten Siak.

Tabel. 3

Daftar Permasalahan Pertanahan Masyarakat dengan Investor

No Pihak Yang bersengketa Lokasi

1 Masyarakat dengan PT Duta Kecamatan Mempura

Swakarya Indah

Kecamatan Dayun

Kecamatan Koto Gasip

2 Masyarakat dengan PT Maridan Kecamatan Kerinci Kanan

Sejati Surya Plantation (PT MSSP)

3 Masyarakat dengan PT Riau Andalan Kecamatan Sungai Mandau

Pulp and Paper

4 Masyarakat dengan PT Aneka Inti Kecamatan Kerinci Kanan

Persada

5 Masyarakat dengan PT Arara Abadi

Kecamatan Sungai Apit

Kecamatan Tualang

Kecamatan Sungai Apit

Sumber : Kantor Pertahanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, 2011

14

Wawancara dengan Zulkifli, Kasubag Permasalahan Lahan Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Siak.


JURNAL

ILMU HUKUM

223

Berdasarkan tabel di atas ada lima kasus sengketa lahan yang terjadi antara

perusahaan/investor dengan masyarakat dan masih di usahakan penyelesaiannya oleh

pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini termasuk perusahaan yang nilai investasinya

besar. Sengketa ini tidak hanya terjadi di satu tempat, seperti Kasus PT .Duta Swakarya

Indah (DSI) yang sengketa lahannya terdapat di tiga kecamatan sehingga sulit dan

membutuhkan waktu lama untuk penyelesaiannya. Mengenai hak guna usaha, berdasarkan

daftar kasus diatas yang hak guna usahanya bermasalah adalah PT Maridan Sejati

Surya Plantation.

Kasus PT Maridan Sejati Surya Plantation (PT MSSP), perusahaan ini merupakan

penanaman modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan

kelapa sawit dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan

memegang empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut: merupakan penanaman

modal yang dilakukan investor asing yang bergerak dibidang perkebunanan kelapa sawit

dengan total luas lahan 9.328,050 Ha dan melaksanakan investasinya dengan memegang

empat sertifikat hak guna usaha yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.062.001 tanggal 18 Oktober

1993 seluas 4.416 Ha

2. Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.05.12.09.2.00002 tanggal 18 Oktoberr

1993 Seluas 55 Ha 3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.

06.2.00006 tanggal 18 Oktober 1995 seluas 600 Ha

3. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05.02.01.16.2.00006 tanggal 24 Februari

1999 seluas 4.257,050 Ha 15 .

Total lahan yang menjadi sengketa adalah seluas 2.794 yang terletak sekitar

kecamatan kerinci kanan kabupaten siak, adapun uraian sebagai berikut:

1. Tanah garapan kelompok tani tunas jaya seluas 212 Ha yang terkena hak guna

usaha PT MSSP desa kerinci kanan

2. Tanah Perkampungan penduduk seluas 100 Ha berada dipinggiran sungai hitam,

sungai gasip, sungai matang paup

3. Hutan kampung sialang seluas 1.582 Ha di kuasai oleh Datuk Batin Gasip yaitu

Datuk layap sari dan Baharudin 16 .

Masyarakat melakukan klaim terhadap lahan tersebut karena lahan tersebut belum

diganti rugi oleh pihak perusahaan yaitu PT Maridan Sejati Surya Plantation sehingga

masyarakat merasa hal itu tidak adil. Kasus yang telah diuraikan jelas investor tidak

mendapat jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang dipegangnya sehingga investor

merasa tidak aman dan terganggu. Sedangkan pihak perusahaan mengatakan bahwa

terjadinya sengketa lahan jelas banyak akibatnya terhadap perusahaan yaitu, menambah

cost/uang pengeluaran untuk penyelesaian hukum sengketa tersebut, mempengaruhi

15

Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

16

Wawancara dengan pihak masyarakat yang diwakili Sumaryo, Kepala Desa Kerinci Kanan.


RISKA FITRIANI

VOLUME 224

2 No. 2 Februari 2012

nama baik perusahaan, dan berpengaruh pada penurunan laba perusahaan walaupun tidak

terlalu signifikan.

Mengenai kewajiban investor atau penanam modal, berikut adalah uraiannya sebagaimana

dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab sosial

perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,dan budaya setempat.

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana lapoan merupakan laporan

kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan

kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan berkala kepada BKPM

dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman

modal

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kewajiban dari investor yaitu tanggungjawab

sosial perusahaan belum terlaksana. Di lokasi penelitian, terlihat akses jalan yang masih

sulit dilalui, banyak masyarakat yang kurang mampu dan tidak bersekolah serta

perkampungan yang belum merasakan penerangan, sehingga tidak tercipta hubungan

yang serasi, seimbang dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini pihak investor telah

yang telah menggunakan atupun berusaha di lingkungan tempat tinggal masyarakat

setempat sehingga masyarakat juga merasakan dari dampak-dampak yang berasal dari

berjalannya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itulah masyarakat berhak

mendapatkan perhatian dari pihak investor/perusahaan yang merupakan perwujudan

tanggung jawab dari investor tersebut. Mengenai masyarakat yang bersengketa dengan

investor, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaryo, Kepala Desa Kerinci

Kanan, masyarakat tidak mendapatkan keadilan selain tidak adanya tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan dan jelas lahan tersebut belum

diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha telah diterbitkan, begitu juga

apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum, masyarakat pasti dikalahkan.

Adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan

dan jelas lahan tersebut belum diganti rugi oleh pihak perusahaan namun hak guna usaha

telah diterbitkan, begitu juga apabila dilaksanakan penyelesaian melalui jalur hukum,

masyarakat pasti dikalahkan. Investasi perkebunan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan

yaitu mengenai jaminan kepastian hukum hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah

kepada Investor, dan hal ini juga berkaitan dengan keadilan tehadap masyarakat yang

ada disekitar perusahaan, masih mempunyai hak perdata di dalam lahan hak guna usaha

tersebut.


JURNAL

ILMU HUKUM

225

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi antara PT Maridan Sejati

Surya Plantation dan Masyarakat di Kabupaten Siak

Upaya Penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan

dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa

menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga

halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati

Surya Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiaisi, yaitu dengan proses

perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di

tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat

yang diwakili oleh Kepala Desa di kerinci kanan Bapak Sumaryo, dengan perwakilan

pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh

pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut

bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang

dikelola perusahaan tersebut.

Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan

bantuan mediator bapak Bapak Zulkifli, yang merupakan Kasubag. Permasalahan Lahan

Kantor PertanahanSekretariat Daerah Kabupaten Siak. Adapun teknik mediasi yang

dilakukan dengan mengandung unsure-unsur:

a. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh

mediasi ini

b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima

oleh kedua belah pihak

c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari

penyelesaian atas masalah–masalah sengketa.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses

perdamaian berlangsung

e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Maridan

Sejati Surya Plantation di kabupaten siak segera terselesaikan.

Adapun Peranan mediator yakni bapak Zulkifli.M antara lain:

a. Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi

pengertian dan solusi atas masalah yang ada.

b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan

menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik

c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.

Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa lahan antara PT. Maridan

Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dengan masyarakat ini antara lain:

a. Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa

b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi

c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa

d. Menyusun rencana mediasi

e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak

f. Memulai sidang mediasi


RISKA FITRIANI

VOLUME 226

2 No. 2 Februari 2012

g. Merumusan masalah dan menyusun agenda

h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak

i. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

j. Proses tawar-menawar akhir

k. Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian

Proses mediasi ini dilakukan dengan tahapan:

a. Pertemuan terpisah (separate sessions)

1) Pertemuan dengan pihak PT. Maridan Sejati Surya Plantation di Kabupaten Siak

2) Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat

b. Pertemuan bersama (Join meeting)

1) Mediator melakuakn penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses

Persiapan untuk melakukan pertemuan bersama

2) Mengatur suasana PT. Maridan Sejati Surya Plantation di kabupaten siak dan

mendengarkan issu

3) Mengembangkan kesepakatan.

D. Penutup

Tanah-tanah yang digunakan untuk lahan Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit

adalah tanah-tanah statusnya milik negara dan tanah milik masyarakat. Untuk tanah

milik masyarakat oleh investor dibebaskan dari tangan masyarakat yang menguasainya

dengan ganti rugi secara sporadis. Hak guna usaha tertera mengenai luas lahan yang

dipergunakan serta batas-batas lahan yang dikuasai tersebut sehingga menjadi jelas mengenai

pengguasaan lahan. Dengan demikian investor memiliki jaminan untuk melakukan

usahanya/berinvestasi dengan kata lain dengan adanya hak guna usaha maka perusahaan

merasa aman. perusahaan merasa aman. Pelaksanaanya mengenai hak investor masih

ada yang tidak terpenuhi yaitu hak mendapat kepastian hukum yang dikaitkan dengan

telah diterbitkannya hak guna usaha. Hak Guna Usaha ataupun izin yang telah dipegang

investor kemudian digugat kembali atau diklaim dari pihak masyarakat yang ada disekitar

perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar permasalahan pertanahan antara investor

dengan masyarakat di Kabupaten Siak. masyarakat di Kabupaten Siak.

Upaya penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan

dilakukan dengan berbagai cara, serta ditempuh dengan bantuan pihak-pihak yang bisa

menfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa. Begitu juga

halnya dengan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Maridan Sejati Surya

Plantation di kabupaten siak, dilakukan dengan upaya negosiasi, yaitu dengan proses

perundingan atau tawar menawar suatu konsesi, dalam permasalahan yang timbul di

tengah masyarakat di Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan, yaitu tokoh masyarakat

yang diwakili oleh Kepala Desa di kerinci kanan Bapak Sumaryo, dengan perwakilan

pengusaha Bapak Robi Susanto. Hasil dari negosiasi ini ternyata tidak membawa pengaruh

pada kesepakatan yang diinginkan para pihak, sehingga sengketa lahan ini terus berlanjut

bahkan sampai pada konflik dengan tindakan anarkhis, seperti pengrusakan lahan yang

dikelola perusahaan tersebut.


JURNAL

ILMU HUKUM

227

E. Daftar Pustaka

Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Sebuah Kajian Alternative

Dispute Resolution, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, 2001

Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Penanaman Modal Kabupaten Siak, Potensi dan Peluang Investasi Siak, Kabupaten Siak,

2010

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta, 1984.


VOLUME 228

2 No. 2 Februari 2012

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH

YANG BERADA DI ATAS HAK PENGELOLAAN PELABUHAN

LOVELLY DWINA DAHEN

Perum. Palm Regency Blok C No.7 Panam- Pekanbaru

Abstrak

Peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin

penting, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan

(quality of services). Menurut aturan SK Direksi

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/

2/PI.II-2000 tanggal 3 Januari 2000 penyerahan

penggunaan bagian-bagian tanah HPL pelabuhan

dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan dan

Hak Sewa atas bangunan. Hal ini bertentangan dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun

1977, di mana hak yang dapat diberikan atas tanah

hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan dan

Hak Pakai.

Abstract

The role of sea ports in the future will be increasingly

important, it is necessary to improve the quality of

service (quality of services). According to the rules of

the Decree of Directors. (Limited) II No Ports

Indonesia. HK.56/1/2/PI.II-2000 dated January 3,

2000 submission of the use of portions of land can be

provided with a port HPL Broking and Right to Lease

the building. This is contrary to the Regulation of the

Minister of Interior No.1 of 1977, in which rights can

be given to land management rights are Broking and

Right to Use.

Kata kunci: tanah, pelabuhan, hak pengelolaan.

A. Pendahuluan

Dewasa ini dunia usaha mengalami proses globalisasi ekonomi, yang wujud nyatanya

adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak dapat dihindari

lagi, karena efeknya semakin membesar bagaikan bola salju terutama bagi pelaku pasar

itu sendiri yaitu para pengusaha. “Dan lebih dari 80% pangsa perdagangan internasional

(seaborn trade international) tersebut dikapalkan melalui pelabuhan laut”. 1

Hal ini berdasarkan faktor efisiensi dan efektivitas pendistribusian barang, yaitu dari

segi kapasitas muatan yang lebih banyak dan adanya lahan bagi penumpukan barang

ataupun gudang, maupun lahan untuk pengolahan bagi suatu perusahaan industri di lahan

pelabuhan. Fasilitas tersebut merupakan suatu bidang usaha yang terdapat di pelabuhan,

artinya pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang berupa

pengangkutan saja tetapi juga memiliki bidang usaha lain yang memanfaatkan areal lahan

pelabuhan.

Oleh karena peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin penting, maka perlu

peningkatan kualitas pelayanan (quality of services). Peningkatan kualitas pelayanan

tentunya harus diimbangi dengan kemajuan teknologi kepelabuhanan yang dari waktu

ke waktu mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini perlu mendapat perhatian

yang besar dari pemerintah Indonesia karena negara kesatuan Republik Indonesia dalam

kenyataannya merupakan suatu negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia

memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pelabuhan-pelabuhan laut tersebut dikelola oleh empat PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia, diantaranya adalah Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia dan satu-satunya

1

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia

II Cabang Teluk Bayur, Jakarta, 1997, hlm. 1.


JURNAL

ILMU HUKUM

229

pelabuhan terbesar dan memiliki fasilitas cukup memadai di pantai barat Sumatera”. 2

Sebagai akibatnya, pelabuhan ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting

bukan saja untuk Propinsi Sumatera Barat, tetapi juga untuk propinsi disekitarnya dan

salah satu pintu gerbang perekonomian Sumatera Barat.

Keadaan tersebut menuntut Pelabuhan Teluk Bayur mutlak harus dikembangkan

dan ditata dengan serius dan terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan

pengelolaan secara baik dan menyeluruh agar operasional pelabuhan secara keseluruhan

yang meliputi semua bidang usahanya sejalan dengan perkembangan dan pembangunan

di segala bidang.

Pelabuhan ini dikelola oleh sebuah badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT

(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Perusahaan ini memiliki aktiva

yang cukup besar nilainya dan di antaranya dalam bentuk tanah dan perairan. Di samping

itu, aktiva tanah dan perairan mempunyai peranan penting dan strategis yang dapat

menjamin kelangsungan usaha perusahaan sesuai dengan peran dan fungsinya karena

berlangsungnya kegiatan perusahaan mutlak dilaksanakan di atas lahan yang tersedia.

Dengan demikian, faktor tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai peranan

yang sangat penting. Pada era pembangunan ini, arti penting tanah semakin disadari

sebagai salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, harus dapat

dipahami bahwa tanah ialah wujud konkret dari salah satu modal dasar pembangunan

nasional yang tercantum dalam GBHN. 3

Fakta tentang adanya hubungan antara manusia dengan tanah dapat dipandang

sebagai fakta hukum, yaitu fakta atau kenyataan yang diatur dan diberi akibat oleh hukum,

sehingga dapat juga disebut dengan Rechtsfeiten”. “Rechtsfeiten diartikan sebagai

peristiwa-peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang diatur

dan diberi akibat oleh hukum”. 4 Hubungan antara manusia dengan tanah, tidak terkecuali

di Indonesia, selalu diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia

dengan tanah di Indonesia sebelum kemerdekaan, pada satu pihak diatur oleh hukum

adat dan pada pihak lain diatur pula oleh hukum tanah kolonial Belanda yang berpangkal

pada Agrarische Wet Staatsblad 1870 No. 55. 5 Semenjak kemerdekaan Republik

Indonesia, hubungan antara manusia dengan tanah di Indonesia, prinsip dasarnya

ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD), “Bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut semenjak tanggal 24 September 1960 dijabarkan lebih lanjut

oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

yang dikenal dengan UUPA. Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut menyatakan, “Atas dasar

2

Ibid.

3

Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya.

(Non Pub) Ceramah Pada Pembukaan Seminar Nasional Hukum Agraria ke III di Medan tanggal 20-21

September 1990. Badan Pertanahan Nasional, hlm. 8.

4

Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 8.

5

Ibid, hlm. 9.


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 230

2 No. 2 Februari 2012

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamya pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Ketentuan

Pasal 2 ayat (1) tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan menetapkan hak

menguasai dari negara. Dengan tidak ditempatkannya negara sebagai pemilik, melainkan

hanya memberikan hak menguasai kepada negara, berarti asas domein yang dianut oleh

hukum agraria kolonial Belanda telah ditinggalkan oleh hukum agraria nasional, karena

bukan saja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melainkan juga tidak sesuai

dengan keadaan masyarakat Indonesia.

Begitu juga halnya dengan Pelabuhan yang memperoleh hak pengelolaan. Sebelum

berlakunya UUPA pelabuhan diatur berdasarkan Stb. 1917 No. 464 mempunyai sesuatu

hak yang diatur oleh perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

521 KUH Perdata, yaitu antara lain pantai, perairan dan pelabuhan adalah milik negara

dan perusahaan pelabuhan diserahkan untuk mengelola pelabuhan, perairan dan pantaipantai

yang ada. “Berdasarkan hak tersebut oleh penguasa atau pengelola pelabuhan dibuat

perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah ataupun hak lain pelabuhan”. 6

Hal ini tentu akan bertentangan dengan prinsip hak menguasai dari negara, karena

negara bukan pemilik tanah maka negara tidak dapat menyewakan tanah. Begitu juga

bagi badan-badan negara yang mendapatkan sesuatu hak atas tanah yang pada hakikatnya

merupakan delegasi wewenang dari pemerintah untuk memperoleh hak pengelolaan.

Meskipun dalam perkembangan selanjutnya pengelola pelabuhan menyerahkan bagianbagian

tanah itu kepada pihak ketiga dengan suatu hak atas tanah berupa hak pakai dengan

mengadakan suatu perjanjian penggunaan tanah.

Namun, hal tersebut masih dirasakan sebagai bentuk hak sewa atas tanah karena

unsur esensial dalam perjanjian sewa terdapat dalam perjanjian penggunaan tanah, yaitu

harga sewa yang dalam perjanjian penggunaan tanah disebut uang pemasukan dan jangka

waktu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan dan hak yang timbul dari hak

pengelolaan tersebut.

Begitu juga halnya dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur.

Dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan pelayanan atas bidang-bidang usahanya

yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan yang akan diperoleh (profit oriented)

melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra. Kerjasama tersebut di antaranya dalam

hal penggunaan tanah oleh pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian.

Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati berarti telah ada suatu hubungan

hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam arti hubungan yang diatur dan diakui

oleh hukum. Didalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut

sistem terbuka dan mengenal asas kebebasan, yang memberikan kebebasan kepada setiap

orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa

saja serta bebas pula untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut asal tidak

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

6

Ramli Zein, Op.Cit, hlm. 70.


JURNAL

ILMU HUKUM

231

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ini mendapatkan eksistensinya

dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu

pada angka 4 ditentukan “suatu sebab yang tidak terlarang”. 7 Artinya, kita diperbolehkan

membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatasan terhadap kebebasan

tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak

sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada

para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya

untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 8 Di samping itu, para pihak juga dibolehkan

mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata.

Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata itu

hanya disediakan dalam hal para pihak yang mengadakan perjanjian tidak membuat

peraturan sendiri. Artinya, peraturan-peraturan dalam Buku III KUH Perdata pada

umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (aanvullend recht), bukan hukum keras

atau hukum yang memaksa. 9 Dan selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat para

pihak karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya, seperti diatur pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Demikian juga halnya dengan perjanjian penggunaan tanah PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Dengan asas kebebasan berkontrak dapat mengadakan

suatu perjanjian dengan pihak ketiga sebagai mitra, di antaranya adalah perjanjian

penggunaan tanah. Namun diperlukan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam

perjanjian ini, karena menurut undang-undang pemegang hak pengelolaan tidak boleh

menyewakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena ia bukan pemilik melainkan

hanya sebagai pengelola. Bahkan negara sendiripun, karena negara bukan pemilik tanah

melainkan hanya menguasai. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal

44 dan Pasal 45 UUPA.

B. Subjek Hak Pengelolaan

Yang dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan menurut Pasal 67 ayat (1) Permenag/

KBPN No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Dan Hak Pengelolaan adalah :

1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

4. PT. Persero;

5. Badan Otorita;

6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.

7

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2004, Hal. 46.

8

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.12.

9

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1993, hlm. 128.


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 232

2 No. 2 Februari 2012

Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa :

“Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak

pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan

pengelolaan tanah”

C. Objek Hak Pengelolaan

Merujuk pada Pasal 2 UUPA, maka obyek dari hak pengelolaan seperti juga hak-hak

atas tanah lainnya, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Penjelasan umum II angka

(2) UUPA menyatakan bahwa:

“Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh

seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman

pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian

itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan

dan keperluannya, misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau

hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatau badan

penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk diperlukan bagi

pelaksanaan tugasnya masing-masing.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa obyek hak pengelolaan adalah tanah

yang dikuasai langsung oleh negara. Kesimpulan yang sama juga akan diperoleh, apabila

ditelusuri sejarah hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan tanah negara yang

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953.

D. Hak Menguasai Negara atas Tanah

Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan

Pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, berisi kewenangan yang dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2)

UUPA, yaitu:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang

untuk:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

“Dengan demikian kewenangan tersebut mengartikan negara sebagai personifikasi,

dan seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk itu”. 10

Negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur dengan membuat peraturan,

kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/

peruntukan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari

10

Maria S.W. Sumardjono dikutip oleh Boedi Harsono, Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan

Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis), Mahkamah Agung RI, 1996, hlm. 88.


JURNAL

ILMU HUKUM

233

bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya. Juga untuk

menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak

apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut. Dan kemudian

menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana

seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam hak

atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut undang-undang

dan peraturan-peraturan hukum lainnya. 11 Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dinyatakan,

hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

a. hak milik

b. hak guna usaha

c. hak guna bangunan

d. hak pakai

e. hak sewa

f. hak membuka tanah

g. hak memungut hasil hutan

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan

dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan

dalam Pasal 53.

Khusus mengenai hak pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya UUPA

yang dikenal dengan hak penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

1953. Hak penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965

dikonversi menjadi hak pengelolaan. Istilah “pengelolaan” disebut dalam Penjelasan Umum

II angka (2) UUPA yang menyatakan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada

seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,

misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atau

memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan

atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Bertitik tolak dari Penjelasan Umum II angka (2) di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa landasan hukum dari hak pengelolaan di dalam UUPA telah disinggung oleh

Penjelasan Umum UUPA tersebut. Namun hukum materilnya berada di luar UUPA. 12

Pasal 2 ayat (4) UUPA telah memberikan kemungkinan untuk memberikan suatu hak

baru atas tanah asalkan hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,

antara lain adalah hak pengelolaan. 13 Selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA

menyatakan “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan

dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan

dalam Pasal 53”. Artinya, walaupun hak pengelolaan tidak ada disebutkan secara tegas

dalam UUPA, tetapi UUPA memberikan kemungkinan untuk diadakannya hak pengelolaan

yang dasar hukumnya secara implisit terdapat dalam pasal di atas.

11

Lihat Pasal 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

12

Ramli Zein, Op.Cit. hal. 9.

13

Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 234

2 No. 2 Februari 2012

Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan kepada suatu departemen, jawatan,

instansi dan daerah swatantra, apabila tanah itu di samping akan dipergunakan untuk

kepentingan pelaksanaan tugasnya, juga ada bagian-bagian tanah itu yang diserahkan

kepada pihak ketiga dengan suatu hak penguasaan atas tanah. Jika tidak demikian, oleh

pemerintah hanya akan diberikan hak pakai selama tanah itu diperlukan untuk

pelaksanaan tugasnya. Hal ini diatur pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria

No. 9 Tahun 1965.

Prinsip hak menguasai negara di dalam peraturan perundang-undangan negara

Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 14 Di

dalam bidang agraria kemudian dikembangkan oleh UUPA pada Pasal 2 ayat (1) bahwa

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang

dimaksud dalam Pasal 1: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai

organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak dicapai

oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 ayat (3) UUPA

yang menyatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara

tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran

rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan

negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. 15 Selanjutnya

Penjelasan Umum II angka (2) UUPA menyatakan bahwa negara dapat memberikan

tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan

dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai

atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen,

jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masingmasing

(Pasal 2 ayat 4 UUPA). Ketentuan inilah yang menjadi landasan hukum “hak

pengelolaan” dalam UUPA sebagai pendelegasian wewenang atas prinsip hak menguasai

negara meskipun secara eksplisit penyebutan hak pengelolaan tidak terdapat dalam

undang-undang tersebut.

E. Hak yang dapat diberikan oleh pemegang Hak Pengelolaan atas Tanah

Negara kepada Pihak Ketiga

Prosedur untuk mendapatkan hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan seperti

juga mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah melalui

permohonan hak yang diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang

Pemberian Hak Atas Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun

1977, hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas hak pengelolaan adalah Hak

Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan

penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan.

14

Ramli Zein, Op.Cit., hlm. 44.

15

Ibid.


JURNAL

ILMU HUKUM

235

Pada Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah

yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak

disertai dengan pendirian bangunan diatasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan

perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan.

Perjanjian tersebut antara lain memuat :

a. identitas para pihak.

b. letak, batas-batas dan luas tanah tersebut.

c. jenis penggunaannya.

d. hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga tersebut

dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memperpanjangnya.

e. jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatasnya dan ketentuan mengenai pemilikan

bangunan-bangunan tersebut jika berakhirnya hak atas tanah yang diberikan.

f. jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.

g. syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 menyatakan :

1. Permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diajukan oleh

pihak ketiga yang memperoleh penunjukan/penyerahan tersebut pada

Pasal 2 dengan perantaraan pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.

2. Pemegang hak pengelolaan berkewajiban untuk melengkapi berkas-berkas

permohonan tersebut dan meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri/

Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, disertai usul-usul tentang

syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima hak.

3. Permohonan tersebut diajukan dan diselesaikan menurut tata cara dan

wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972

dengan memperhatikan peraturan-peraturan agraria yang berlaku.

4. Selain memenuhi kewajibannya terhadap pemegang hak pengelolaan yang

bersangkutan, penerima hak berkewajiban membayar administrasi kepada

Kantor Bendahara Negara dan sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform

serta biaya pendaftaran tanah sebagai yang disebutkan didalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975.

Permohonan hak atas tanah yang luasnya tidak melebihi 2.000 M/2, permohonan

diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah. Jika luas tanah yang dimohonkan haknya melebihi

2.000 M/2 maka permohonan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (sekarang Kepala

Badan Pertanahan Nasional). Permohonan hak diajukan melalui kantor pertanahan

kabupaten/kotamdya setempat untuk diproses dan diteruskan kepada kantor wilayah badan

pertanahan nasional propinsi untuk diproses dan diteruskan kepada Kepala Badan

Pertanahan Nasional. 16 Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka diterbitkanlah surat

keputusan pemberian hak dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor badan pertanahan

setempat guna memperoleh alat bukti hak yang kuat yang disebut dengan sertifikat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak atas tanah tersebut tidak dapat

16

Ramli Zein, op.cit., hlm. 123.


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 236

2 No. 2 Februari 2012

diberikan sendiri oleh pemegang hak pengelolaan, melainkan harus diusulkan kepada

instansi/pejabat yang berwenang menurut tata cara dan syarat-syarat yang sudah

ditetapkan. Namun dalam prakteknya, pemegang hak pengelolaan melaksanakan sendiri

pemberian hak kepada pihak ketiga tanpa adanya pendaftaran hak, bahkan pemberian

hak tersebut berupa hak sewa sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian penggunaan

lahan pelabuhan. Padahal sebagaimana yang diatur, bahwa terhadap hak pengelolaan tidak

dapat diberikan hak sewa atas tanah.

Khusus mengenai hak pengelolaan pelabuhan, atas bagian-bagian tanah hak

pengelolaan hanya dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan

dan Hak Pakai, sepanjang tanah itu telah terdaftar dan mempunyai sertifikat, sebagaimana

yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977. Pengertian

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :

“Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan

atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) tahun”.

Sedangkan pengertian Hak Pakai terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah sebagai

berikut :

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang

dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang

berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang

bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal

tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang”.

Hak Pakai dapat diberikan :

1. selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan

tertentu.

“Namun dalam hal ini dipedomani ketentuan Pasal 5 (a) Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas

Tanah yang menyebutkan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun”. 17

2. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Dengan demikian pemberian hak pakai kepada pihak ketiga atas dasar hak pengelolaan

bukanlah pemberian hak sewa, karena objek dari hak pengelolaan adalah tanah negara

maka praktek pemberian hak sewa tidak dibolehkan”. 18 Namun prakteknya antara hak

pakai dan hak sewa dirasakan tidak ada perbedaan, karena hak pakai tanah atas dasar

hak pengelolaan tanpa adanya pendaftaran dan sertifikat maka dapat dikatakan hanya

berupa pemberian hak sewa melalui perjanjian sewa-menyewa.

UUPA bukan saja tidak mengenal persewaan tanah negara, bahkan justru menghapus

sistem persewaan tanah negara yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Negara dan badan-badan negara tidak berwenang menyewakan tanah karena tanah bukan

milik negara melainkan hanya dikuasai oleh negara. Dengan kata lain, negara bukan

17

Ramli Zein, op.cit., hlm. 62.

18

Ibid. hal. 122.


JURNAL

ILMU HUKUM

237

pemilik tanah. Hak pengelolaan yang pada hakikatnya merupakan delegasi wewenang

dari hak menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan

untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga.UUPA memang mengatur tentang

hak sewa, namun merupakan hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah milik

orang lain dan bukan atas tanah negara, hak sewa tersebut bersifat personlijk. 19

Dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan

asas-asas hukum dalam membuat suatu perjanjian maka praktek pemberian hak sewa

atas tanah negara melalui perjanjian sewa-menyewa tidak akan terjadi. Dalam artian,

para pihak tidak keliru dalam memaknai suatu aturan ataupun asas, misalnya dalam hal

asas kebebasan berkontrak, undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan batasan bahwa

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan

dan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Artinya,

perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320

KUH Perdata. Perlu dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ramburambu

hukum, yaitu: 20

a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak

b) Tidak dilarang oleh undang-undang

c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku

d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

F. Penyalahgunaan Hak Pengelolaan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia

II Cabang Teluk Bayur

Dalam praktek penerapan Hak Pengelolaan oleh PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia

II, diterbitkanlah SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/PI.II-

2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Penggunaan

Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan, Perairan, Bangunan dan Ruangan dilingkungan

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.

Dalam ketentuan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/

PI.II-2000 tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok tata cara

penyerahan penggunaan tanah HPL Pelabuhan sebagai berikut :

a. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dilakukan dengan cara :

1. Dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) tahun dan jika tidak digunakan perluasan pelabuhan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan

mempertimbangkan:

a. Lokasi tidak berada di lokasi pelayanan kapal dan barang.

b. Sesuai dengan area peruntukannya.

c. Pembayaran uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka.

19

Ibid.

20

Hasanudin Rahman, Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 238

2 No. 2 Februari 2012

d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah

atas beban pengguna.

e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas

pelabuhan.

f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.

g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

2. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama

20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama

10 (sepuluh) tahun atas persetujuan Direksi dengan pertimbangan Pasal 44-45

UUPA No. 5 Tahun 1960.

a. Luas tanah 5.000 M/2 keatas.

b. Sesuai dengan area peruntukannya.

c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.

d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris atas beban pengguna.

e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas

pelabuhan.

f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.

g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

3. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama

maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun atas persetujuan General Manager dengan mempertimbangkan

:

a. Luas tanah sampai dengan 5.000 M/2.

b. Sesuai dengan area peruntukannya.

c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.

d. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.

b. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dan non HPL harus dapat

memberikan nilai tambah selain dari sewa tanah.

c. Penyerahan penggunaan bagian-bagain tanah HPL dan non HPL kepada pihak kedua

sewaktu-waktu dapat dibatalkan, apabila dalam masa berlakunya perjanjian

diperlukan untuk kepentingan operasional/pengembangan pelabuhan dan atau dalam

jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan tidak dimanfaatkan oleh pengguna.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa hak yang diberikan oleh PT.

(Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur atas tanah negara dengan hak

pengelolaan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak pengguna tanah yaitu Hak

Guna Bangunan dan Hak Sewa Untuk Bangunan. Hal ini jelas bertentangan dengan

aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang

Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak

Pengelolaan Serta Pendaftarannya, karena seharusnya hanya dapat diberikan berupa

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. UUPA memang mengatur tentang hak sewa namun

berupa hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah hak milik orang lain, bukan atas


JURNAL

ILMU HUKUM

239

tanah yang dikuasai negara. Hak sewa itu hanya bersifat personlijk, karena itu tidak ada

keharusan mendaftarkannya. Akibatnya hanya berlaku bagi para pihak saja.

Dalam prakteknya perjanjian penggunaan lahan oleh PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan hak kepada pihak ketiga berupa Hak Guna

Bangunan dan Hak Sewa atas lahan pelabuhan yang dikelola. Hak Pakai seolah-olah

dianggap sama dengan Hak Sewa, artinya uang pemasukan atau uang sewa yang diterima

merupakan suatu bentuk pembayaran sewa atas lahan pelabuhan yang dipakai oleh pihak

ketiga tersebut. Pemahaman ini jelas keliru seperti yang telah dijelaskan mengenai hak

sewa diatas.

Secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat fatal bagi pemegang

hak pengelolaan pelabuhan dengan pihak mitra kerjasama, berkaitan dengan perjanjian

penggunaan tanah yang memberikan hak sewa kepada pihak pengguna tanah.

Jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal

1320, yaitu :

a. Syarat subjektif :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam hal ini para pihak telah memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian.

b. Syarat objektif :

1. suatu hal tertentu.

2. sebab yang halal.

Dengan demikian, perjanjian penggunaan tanah ini dimana yang menjadi hal tertentu

atau objek perjanjian adalah tanah negara yang disewakan maka hal tersebut tidak sesuai

dengan aturan prinsip hak menguasai negara. Dan melihat kepada objek dari hak

pengelolaan, yaitu tanah negara dan sifat dari hak pengelolaan yang publicrechtelijk, maka

praktek pemberian hak sewa ini tidak dibolehkan. Pemegang hak pengelolaan atas tanah

negara seharusnya tidak boleh menyewakan tanah, karena ia bukan pemilik melainkan

hanya sebagai pengelola atas pendelegasian wewenang hak menguasai negara atas tanah.

Bahkan negara sendiri juga bukan sebagai pemilik tanah melainkan hanya “menguasai”.

Hak pengelolaan yang pada hakekatnya merupakan delegasi wewenang dari hak

menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan

untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga. Artinya, perjanjian penggunaan tanah

oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan

hak sewa kepada pihak ketiga melalui perjanjian sewa penggunaan tanah atas tanah hak

pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian.

Konsekuensi dari suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian

maka perjanjian tersebut “batal demi hukum” (nietig). Hal inilah yang seharusnya terjadi

terhadap perjanjian penggunaan tanah oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang

Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan hak sewa kepada pihak ketiga, namun dalam

kenyataannya perjanjian tersebut terus berlaku dan dilaksanakan tanpa menimbulkan

masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi

pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan


LOVELLY DWINA DAHEN

VOLUME 240

2 No. 2 Februari 2012

yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul

dari hak pengelolaan, terutama mengenai larangan persewaan atas tanah negara yang

diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.

Dibutuhkan suatu tahapan dan dukungan peraturan baru agar perubahan paradigma

pengelolaan pelabuhan dapat berjalan dengan baik. Peninjauan kembali peraturan yang

mengatur tentang perjanjian bisnis di sektor kepelabuhanan mutlak dilaksanakan karena

berhubungan dengan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain,

perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak pengelolaan, tidak saja hanya

berupa peraturan setingkat peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 1 Tahun 1977.

Perhatian pemerintah sangat diharapkan untuk meninjau kembali perjanjianperjanjian

bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis kepelabuhanan. Apakah semua

perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan atau justru melanggar, jangan sampai akhirnya

merugikan banyak pihak dengan tujuan untuk menguntungkan satu kelompok saja.

G. Penutup

Menurut aturan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/

PI.II-2000 tanggal 3 Januari 2000 penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL

pelabuhan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa atas bangunan. Hal

ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977, di mana hak

yang dapat diberikan atas tanah hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Jika dikaji dan ditinjau secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat

fatal dan menjadi kendala terhadap kelangsungan kerjasama antara PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan pihak pengguna tanah tersebut. Hal

ini berkaitan dengan objek dari perjanjian penggunaan tanah tersebut yaitu tanah yang

dikuasai negara dimana atas tanah tersebut tidak boleh disewakan. Artinya syarat objektif

suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” tidak terpenuhi karena objeknya adalah tanah

negara, konsekuensinya perjanjian tersebut “batal demi hukum” (nietig). Namun dalam

kenyataannya perjanjian tersebut terus berlaku dan dilaksanakan tanpa menimbulkan

masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi

pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan

yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul

dari hak pengelolaan, terutama mengenai larangan persewaan atas tanah negara yang

diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.

H. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Boedi Harsono, Kasus-kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu

Tinjauan Yuridis), Mahkamah Agung RI, 1996.

Hasanudin Rahman , Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.


JURNAL

ILMU HUKUM

241

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Parlindungan, A.P., Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria,

CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.

PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan PT. (Persero) Pelabuhan

Indonesia II Cabang Teluk Bayur, Jakarta.

Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek

Pelaksanaannya. (Non Pub) Ceramah Pada Pembukaan Seminar Nasional Hukum

Agraria ke III di Medan tanggal 20-21 September 1990. Badan Pertanahan Nasional.

Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria R.I. Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi

Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan

Selanjutnya.

Peraturan Menteri Agraria R.I. Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai

Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara

Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak

Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I. dan Menteri Perhubungan R.I. Nomor 191

Tahun 1969 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Pengelolaan.


VOLUME 242

2 No. 2 Februari 2012

BIODATA PARA PENULIS

1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum., adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum USU

Medan, dilahirkan di Pematang Siantar tanggal 15 Februari 1963. Pendidikan S1

diselesaikan di Fakultas Hukum USU Tahun 1987, S2 di Pascasarjana USU Tahun

2000 dan S3 Pascasarjana USU Tahun 2005 dengan bidang kajian Hukum Bisnis.

Pernah menjabat Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USU, dan saat

ini menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau. Bertempat

tinggal di Jalan Bunga Cempaka IA No. 4 Medan.

2. Hayatul Ismi, SH. MH., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau,

dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 1979. Pendidikan Sarjana Hukum

diselesaikan di Universitas Islam Riau, dan S2 di universitas yang sama pada tahun

2005 dengan bidang kajian Hukum Bisnis. Saat ini sedang menyelesaikan S3 di

Universitas Padjadjaran Bandung. Bertempat tinggal di Jalan Sirsak 3 Blok C-3 No. 2

Perum Pandau Permai Pekanbaru.

3. Hj. Mardalena Hanifah, SH,MH., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas

Riau, dilahirkan di Padang, tanggal 21 Maret 1967. Pendidikan S1 diselesaikan di

Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1992, dan S2 diselesaikan di USU

Medan pada tahun 2000 dengan bidang kajian Hukum Perdata. Bertempat tinggal di

Jl. Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru.

4. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas

Riau, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1978, menamatkan S1 Hukum di

Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dan S2 Kenotariatan di Universitas Padjdjaran

Bandung Tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata

FH UR dan sedang menempuh pendidikan S3 Hukum di Universitas Islam Bandung.

Bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 59 Pekanbaru.

5. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum., adalah Dosen PNSD di Kopertis Wilayah I

diperbantukan pada Universitas Muhammadiyah SUmatera Utara. Menyelesaikan

S1 di Universitas Andalas tahun 1993 dan S2 di USU Medan tahun 2006. Saat ini

sedang menyelesaikan Disertasi di Unpad Bandung. Bertempat tinggal di Asrama

Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281 Medan 20122.

6. Ramlan, SH,M.Hum, adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, dilahirkan di Sei Lama, tanggal 5 Mei 1971. Menyelesaikan S.1 pada

Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum

Keperdataan (1996), S.2 pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara,

dengan konsentrasi Hukum Bisnis (2005), saat ini sedang menempuh Program Doktor

(S.3) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Bertempat tinggal di Jalan Subur I No. 14 Kecamatan Medan Polonia.

7. Rahmad Hendra, SH,M.Kn., adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Riau,

dilahirkan di Pekanbaru, tanggal 5 September 1976. Menyelesaikan S1 pada Fak.

Hukum UII Yogyakarta dan S2 di Magister Kenotariatan UGM Yogyakarta. Saat ini

menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata FH UR. Bertempat tinggal di Jalan


JURNAL

ILMU HUKUM

243

Hang Jebat Gang Kadiran No. 5 Pekanbaru.

8. Ulfia Hasanah, SH, M.Kn, adalah Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Riau,

dilahirkan di Batu Rijal Hulu Indragiri Hulu pada tanggal 24 Oktober 1983. Menyelesaikan

S.1 pada Fak. Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan S2 Kenotariatan dari

Universitas Padjadjaran. Bertempat tinggal di Jalan Garuda Tangkerang Tengah

Marpoyan Damai Pekanbaru.

9. Riska Fitriani, SH,MH, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Riau,

dilahirkan di Pesisir Selatan pada tanggal 16 Juni 1980.Menamatkan S1 dari Universitas

Bung Hatta Padang dan S2 dari Universitas Andalas dengan bidang kajian Hukum

Bisnis. Bertempat tinggal di Jalan Durian Sukajadi Pekanbaru

10.Lovelly Dwina Dahen, SH.,MH adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru dilahirkan di Padang tanggal 22 Juni 1982.

Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Hukum Unand Tamat Tahun 2004, S2

Pascasarjana Universitas Andalas tamat 2006. Bertempat tinggal di Perum. Palm

Regency Blok C No. 7 Panam-Pekanbaru.


VOLUME 244

2 No. 2 Februari 2012

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah berupa hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan atau karya ilmiah

lainnya dalam bidang ilmu hukum yang belum pernah dan tidak pernah

dipublikasikan dalam media cetak lain.

2. Setiap kutipan dalam sebuah artikel ilmiah harus dicantumkan sumber kutipannya

dalam sebuah footnote sebagaimana contoh berikut ini: Erdianto Effendi, Hukum

Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 64-65.

3. Naskah ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan:

Judul

Nama Penulis

Alamat

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Pendahuluan

Perumusan Masalah (dapat dimuat dalam bab Pendahuluan)

Pembahasan

Penutup/Kesimpulan

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Singkat yang berisikan Pekerjaan, Tempat Tanggal Lahir,

Riwayat Pendidikan dan Alamat

b. Penelitian Lapangan

Judul

Nama Penulis

Alamat

Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Pendahuluan

Perumusan Masalah (dapat dimuat dalam bab Pendahuluan)

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Pembahasan

Penutup/Kesimpulan

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Singkat yang berisikan Pekerjaan, Tempat Tanggal Lahir,

Riwayat Pendidikan dan Alamat

4. Penyusunan daftar pustaka harus sesuai dengan daftar abjad (nama penulis) secara

alpabetis, nama ditulis secara manual tanpa harus dibalik, dan daftar pustaka yang

ditulis harus tercantum dalam tubuh tulisan. Sistematika penulisan daftar pustaka

adalah seperti contoh: Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,

Refika Aditama, Bandung, 2010.

5. Naskah diketik dengan komputer ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, minimal 15

halaman dan maksimal 35 halaman.


JURNAL

ILMU HUKUM

245

6. Naskah disusun dalam Bahasa Indonesia menurut Pedoman Ejaan bahasa Indonesia

menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

7. Redaksi berhak mengedit dan atau mengubah teks sesuai kepentingan penerbitan

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu tanpa mengubah substansi yang dkandung

dalam naskah.

8. Redaksi tidak bertanggungjawab atas isi dan substansi artikel yang dimuat dan

tanggungjawab sepenuhnya dilimpahkan kepada penulis yang bersangkutan, dan

dengan sendirinya semua penulis wajib menjamin bahwa tulisannya bebas dari

plagiarisme.

More magazines by this user
Similar magazines