LAPORAN KEGIATAN - Kadin Indonesia

LAPORAN KEGIATAN
WORKSHOP DIREKTUR EKSEKUTIF
KADIN PROVINSI WILAYAH BARAT INDONESIA
GRAND SETIABUDI BANDUNG, 29-31 OKTOBER 2007
Tema
Sub Tema
: “Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam rangka peningkatan
jumlah anggota Kadin”.
: ”Peningkatan kualitas SDM sekretariat dalam rangka pelaksanaan
program layanan Kadin”.
I. PENGANTAR
Pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi seluruh Indonesia, merupakan
program kerja Kadin Indonesia yang disetujui oleh Rapimnas Kadin 2007. Sebagai
tindak lanjut program kerja tersebut, Sekretariat Kadin Indonesia semenjak bulan Mei
2007 melakukan identifikasi materi workshop Direktur Eksekutif.
Melalui surat nomor 1641/SKI/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, Sekretariat Kadin
Indonesia menyampaikan pemberitahuan awal pelaksanaan workshop Direktur
Eksekutif Kadin Provinsi yang akan dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu : Indonesia
Bagian Barat tanggal 10-11 September 2007 di Jakarta dan Indonesia Bagian Timur
minggu IV Oktober 2007 sekaligus permintaan masukan dari Kadin Provinsi untuk
materi workshop yang sudah disusun oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
Setelah mengkaji usulan dari Kadin Provinsi baik tempat dan tanggal pelaksanaan
maupun materi, maka pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi
Indonesia Bagian Barat dilaksanakan di Grand Setiabudi Bandung, 29-31 Oktober 2007
dan Indonesia Bagian Timur di Hotel Sahid Jaya Makassar, 13-15 Nopember 2007.
Untuk materi workshop ada penambahan materi mengenai peraturan perundangan
baru, pemberian template website secara gratis kepada Kadin Provinsi dan layanan
konsultasi pajak.
Kegiatan Workshop Direktur Eksekutif ini dibiayai oleh Kadin Indonesia dan DIHK,
sedangkan kelebihan peserta dibiayai oleh masing-masing Kadin Provinsi.
II. PESERTA
Kegiatan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat,
direncanakan diikuti oleh Kadin Provinsi meliputi : NAD, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka
Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Atas
permintaan Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Tengah meminta
diikutsertakan dalam Workshop Direktur Eksekutif Indonsia Bagian Timur.
Sehingga peserta yang mengikuti workshop adalah 17 (tujuh belas) Kadin Provinsi
dengan jumlah peserta sebanyak 36 (tiga puluh enam), peserta lainnya dari Kadin
Indonesia sebanyak 8 orang, Panitia Jakarta 5 orang dan Panitia Bandung 4 orang
serta dari DIHK 2 orang dengan daftar sebagai berikut:
Halaman 1

NO NAMA UNSUR
1 Nasrul Arifin (DE) Kadin DKI Jakarta
2 Soedjono (Pengurus) Kadin DKI Jakarta
3 Manahan Simamora Kadin DKI Jakarta
4 Edi Purwoko Kadin DKI Jakarta
5 Zufriandi Surya (DE) Kadin NAD
6 Hendra Utama (DE) Kadin Sumatera Utara
7 Hendy Sibuea Kadin Sumatera Utara
8 Hendrizon (DE) Kadin Sumatera Barat
9 Muhammad Herwan (DE) Kadin Riau
10 Syafrisel O.S (pengurus) Kadin Rokan Hulu – Riau
11 Ajira Miazawa (DE) Kadin Rokan Hulu – Riau
12 Aulina Kaziar Kadin Riau
13 Kamarul Azman Kadin Indragiri Hilir – Riau
14 Petrus Kodrat (DE) Kadin Kepulauan Riau
15 Astrid K Kadin Kepulauan Riau
16 Soedjaka (DE) Kadin Jambi
17 Etty Suziaswati Kadin Bengkulu
18 Eny Herawati Kadin Bengkulu
19 Sri Hartati (DE) Kadin Sumatera Selatan
20 Elly Lumanaw Kadin Sumatera Selatan
21 Nanang Sumarlin (DE) Kadin Lampung
22 Saripuddin Kadin Lampung
23 Miranti (DE) Kadin Bangka Belitung
24 Uteni AR Kadin Bangka Belitung
25 Sri Windarti (WDE) Kadin Banten
26 Mas Neneng Husnul Kadin Banten
27 Dedi Khaerizi Kadin Banten
28 Arini Wilar (DE) Kadin Jawa Barat
29 Tiara Artika Kadin Jawa Barat
30 Edi Kadarisman Kadin Jawa Barat
31 Teguh Tuhu Prasetyo (DE) Kadin Jawa Tengah
32 Nonang Yundaru Kadin DI Yogyakarta
33 Kholiq Yakin Kadin Jawa Timur
34 Lukman Akbar (DE) Kadin Kalimantan Barat
35 Akhmad Salahuddin Kadin Kalimantan Barat
36 Hery Musnadi Kadin Kalimantan Barat
Halaman 2

III.
37 Hariadi Saptadji Kadin Indonesia
38 Witjaksana Soegarda Kadin Indonesia
39 Suprayitno Kadin Indonesia
40 Trihono Sastrohartono Kadin Indonesia
41 Sutrisno Kadin Indonesia
42 Miftahul Hakim Kadin Indonesia
43 Harmon B. Thaib Kadin Indonesia
44 Arief Hermawan Kadin Indonesia
45 Tulus Sutiyoso Panitia Jakarta
46 Suwarno Panitia Jakarta
47 Ftiri Fardhiyah Panitia Jakarta
48 Mardiana F. Suralaga Panitia Jakarta
49 Ukhfilmais Yabu Panitia Jakarta
50 Vini Panitia Bandung
51 Nanang Panitia Bandung
52 Henry Panitia Bandung
53 Rini Panitia Bandung
54 Andreas Gosche Pembicara DIHK
55 Kamaludin Pembicara DIHK
56 Budoyo Basuki Pembicara Kadin Indonesia
57 Hariadi Sukamdani Pembicara Kadin Indonesia
58 Usep Syamsudin Pembicara Perdagangan
59 Adriano Pembicara Perindustrian
60 Warkamrajid Pembicara Perindustrian
PEMBUKAAN
1. Laporan panitia penyelenggara oleh Sdr. Suprayitno pada intinya melaporkan
workshop DE dihadiri para DE dan staf Kadin Wilayah Indonesia Barat,
pimpinan sekretariat Kadin Indonesia dan undangan. Hasil workshop
diharapkan dapat memperkuat Sekretariat Kadin disetiap tingkatan dalam
memberikan pelayanan kepada dunia usaha.
2. Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bpk Iwan D. Hanafi dalam sambutannya
menyampaikan motor penggerak Kadin adalah sekretariat yang dipimpin oleh
Direktur Eksekutif, karena itu mendukung Workshop DE ini untuk mewujudkan
Sekretariat Kadin yang kuat dan berhasil.
3. Koordinator Program DIHK, Bpk. Andreas Gosche menyampaikan ada yang
berbeda dengan sebelumnya, workshop kali ini mengarahkan Kadin-Kadin
Daerah untuk membentuk pelayanan jasa bagi dunia usaha, selain sebagai
bentuk layanan/jasa Kadin dalam menjalankan tugasnya juga menjadi sarana
income generating, sehingga menjadikan Kadin tidak hanya bergantung pada
iuran anggotanya.
4. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia yang dibacakan oleh Direktur
Eksekutif Kadin Indonesia pada intinya menyampaikan bahwa Kadin tidak bisa
bergantung lagi pada pelimpahan wewenang Pemerintah walaupun kita tersu
Halaman 3

memperjuangkannya dan kita harus mengembangkan layanan-layanan jasa
Kadin yang bermanfaat bagi dunia usaha, yang pada akhirnya nanti dapat
meningkatkan jumlah anggota Kadin.
IV.
MATERI WORKSHOP
SESSI I : INFORMASI DUNIA USAHA
I. Pengetahuan Industri dan Perdagangan oleh Bapak DR. Ir Usep Syamsudin,
MBA, PhD
1. Ada beberapa Gap yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan, antara lain:
A. Gap antara Management Perception dengan Customer Expectation
B. Gap Service Design dengan Management Perception.
C. dan lain-lain
2. Indonesia banyak mengalami ketinggalan customer service dengan Malaysia
dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan kepada IT
otak kiri. Otak kiri yang dimaksud adalah analisis, data dan lain-lain. Sementara
untuk motivasi, imajinasi dan kecerdasan emosional lainnya belum dioptimalkan.
Jika keduanya diseimbangkan maka akan berkembang pengetahuan yang
bertanggung jawab.
3. Perdagangan adalah proses tukar menukar didasarkan atas kehendak sukarela
dan masing-masing pihak menilai untung rugi dan manfaatnya. Jika ada untung
dan manfaat maka akan tercipta pertukaran.
4. Dalam sessi dijelaskan mengenai :
A. Layanan, gap yang ada dalam layanan;
B. Arti dan manfaat perdagangan, termasuk di dalamnya Prinsip-prinsip
Perdagangan Global;
C. Environmental Forces yang meliputi Demographic, Economic, Socio-Cultural,
Natural, Technological, Political-Legal;
D. Tahapan dalam perkembangan perdagangan;
E. Motivasi masuk ke pasar global;
F. Faktor yang mendorong persaingan dalam lingkungan global yang
mempengaruhi industri;
G. Perubahan lingkungan 4C;
H. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi pembahasan trend Globalisasi
dan Trend Desentralisasi;
I. Indonesia Menuju Globalisasi;
J. Prinsip WTO: Free Trade, No Barrier, National Treatment, Tarif Protection,
Partnership, Non Discrimnination, Reciproxcity;
K. Kebijakan Perdagangan;
L. Bidang-bidang Negosiasi WTO;
M. Pengecualian MFN;
N. Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional;
O. Peningkatan Daya Saing Indonesia;
P. Sistem Produksi, Sistem Manufaktur dan Sistem Perusahaan;
Q. Klaster industri dan Lingkungannya;
R. Kesimpulan permasalahan dalam negeri yang harus dihadapi dalam
membangun industri, antara lain:
1) tingginya tingkat kemiskinan;
2) tingginya tingkat pengangguran;
Halaman 4

3) perekonomian (termasuk industri) tumbuh rendah;
4) terakumulasinya sumber ekonomi pada industri rendah dan beberapa
kelompok;
S. Pengembangan Sektor Industri Nasional
II. Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Bapak Adriano dan
Bapak Sukma Wijaya dari Departemen Perindustrian RI.
Merupakan pengetahuan dalam rangka menjabarkan ketentuan Keppres
80/2003 yang salah satunya mengatur penggunaan produk dalam negeri.
Melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 11/M-IND/PER/3/2006 tanggal
14 Maret 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri,
maka nara sumber dari Perindustrian menjabarkan mengenai Permen ini, yang
antara lain meliputi :
1. Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian bertujan:
A. untuk menstandardisasikan cara penilaian capaian tingkat komponen dalam
negeri barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa;
B. Sebagai informasi capaian nilai tingkat komponen dalam negeri dari suatu
produk barang/ jasa yang di produksi di dalam negeri bagi pemerintah serta
pengguna barang dan jasa.
C. Sebagai dasar acuan untuk mengevaluasi harga penawaran dari penyedia
barang dan jasa pada pelelangan/tender suatu job order/ lelang / kontrak.
D. Untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.
2. Lingkup penilaian meliputi:
A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) terhadap lingkungan
perusahaan maupun perekonomian nasional.
B. Perhitungan TKDN Produk barang yang dihasilkan oleh penyedia barang
(manufakturing) dalam negeri.
C. Perhitungan TKDN Layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam
negeri.
D. Perhitungan TKDN Layanan pengadaan gabungan barang dan jasa yang
dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa dalam negeri.
3. Sessi ini juga membahas mengenai:
A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan;
B. Kriteria dan Persyaratan BMP;
C. Format Isian BMP;
D. Perhitungan TKDN Barang;
E. Penilaian Terhadap Bahan Baku / Komponen;
F. Penilaian Terhadap Tenaga Kerja;
G. Penilaian Terhadap Alat Kerja;
H. Dasar Penilaian TKDN;
I. Struktur Harga Barang;
J. Format Isian Capaian;
K. Perhitungan TKDN Jasa;
L. Penilaian terhadap Tenaga Kerja dan Alat Kerja;
M. Persyaratan Penilaian Capaian TKDN Jasa Produsen Tingkat Ke-3 ;
N. Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dan Formatnya;
O. Dokumen Pendukung;
P. Masa Berlaku Penilaian.
Halaman 5

SESSI II : INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU
BERKAITAN DENGAN DUNIA USAHA
III. Pengetahuan Mengenai Peraturan Perundang-undangan yang Baru oleh
Bapak Hariyadi Sukamdani
1. Dalam sesi ini membahas mengenai hal-hal yang telah dilakukan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia.
2. Tugas Sekretariat Kadin di seluruh Provinsi adalah mensosialisasikan hal-hal
yang telah dilakukan Kadin.
I. Perpajakan
3. UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan
salah satu contoh perjuangan Kadin Indonesia dalam mengupayakan
pensejajaran antara pelaku usaha sebagai Pembayar Pajak (Wajib Pajak)
dengan negara sebagai Pemungut Pajak.
4. Contoh bentuk kesetaraan adalah adanya sanksi bagi Pembayar Pajak
dan Pemungut Pajak jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
5. Saat ini Kadin Indonesia sedang mengawali finalisasi RUU Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.
6. Daftar masalah RUU Pajak Penghasilan sudah disampaikan kepada
DPR. Draft RUU Pajak Penghasilan pada dasarnya sudah hampir tidak
ada masalah, hanya saja mengenai tarif Pajak Badan dengan Pajak
Perseorangan yang sedang dibahas. Pihak Kadin Indonesia mengusulkan
Pajak Badan 30% dan Pajak Perseorangan 25%.
7. RUU Pajak Penghasilan termasuk kontroversial karena Pajak
Penghasilan di Indonesia adalah 10%. Sementara negara-negara lain
sudah menggunakan pajak Progresif.
8. Perhitungan di RUU Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
merugikan karena SPT Pajak sudah dipatok dengan membagi rata 12
sehingga perusahaan dalam kondisi baik atau buruk tetap sama
perhitungan pembagiannya. Sehingga jika disimulasikan, di pembukuan
untung namun di kas bon mengalami kerugian.
II.
III.
Ketenagakerjaan
9. Rendahnya tingkat partisipasi pengusaha dalam menanggapi wacanawacana
berkaitan dengan dunia usaha, misalnya upah tenaga kerja.
Pemicu yang 3 (tiga) kali naik pada tahun 2000.
10. Paling pokok permasalahan adalah mengenai pesangon yang kategorinya
ada 14 jenis. Salah satu jenisnya adalah pesangon karena pensiun.
11. UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dapat
merugikan pengusaha karena banyaknya komponen pesangon yang
harus dipenuhi, yaitu sebanyak 14 jenis. Sementara di negara-negara lain
tidak secara penuh ditanggung perusahaan namun juga ditanggung oleh
pihak tenaga kerja.
Penanaman Modal
12. Pasal yang diperjuangkan oleh Kadin Indonesia, yaitu : Pasal 14 (Pasal
22, seharusnya) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang
mengatur tentang pelayanan hak atas tanah, yaitu: Hak Guna Usaha
dapat diberikan untuk jangka waktu 95 tahun, Hak Guna Bangunan dapat
diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan Hak Pakai dapat diberikan
untuk jangka waktu 70 tahun.
Halaman 6

13. Saat ini sedang diperjuangkan di bidang properti adalah agar kepemilikan
asing atas apartemen diperbolehkan. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan
ekonomi Indonesia bisa lebih maju.
SESSI III : LAYANAN/KEGIATAN KADIN
IV.
Layanan Advokasi dan Layanan Hukum Kadin Indonesia oleh
Miftahul Hakim (Direkur Hukum)
1. Advokasi Bisnis Efektif bertujuan untuk mempengaruhi atau mendukung
sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Advokasi penting bagi Asosiasi Bisnis dalam hal : menciptakan lingkungan
bisnis yang kondusif, mewujudkan stabilitas kebijakan dan memastikan
regulasi yang tepat dan nyata.
3. Advokasi penting bagi pembuat kebijakan dalam hal: memastikan informasi
masalah tertentu di masyarakat, membutuhan opini publik dan pendapat
pemilih, bahan masukan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan.
4. Sasaran advokasi adalah Orang Dalam (Pembuat kebijakan) dan Orang Luar
(Media Massa).
5. Advokasi membutuhkan Evaluasi untuk memantau keberhasilan/kegagalan
dari setiap strategi. Penyelenggaraan Advokasi juga membutuhkan Anggaran
untuk menyewa ahli hukum, meminta pendapat hukum dan lain-lain.
6. Layanan Hukum Kadin Indonesia bertugas memberikan layanan dan
konsultasi hukum di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa dengan
pengelolaan yang cepat, mudah, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan
dunia usaha.
7. Dasar hukum Layanan hukum adalah pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 UU No.
1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
8. Jenis Layanan :
o Aternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi.
o Litigasi
o Seminar, Pelatihan dan Workshop.
o Penerbitan brosur, manual/buku pedoman.
9. Bidang Layanan dan Konsultasi Hukum meliputi: Perbankan dan Keuangan,
Praktek Bisnis Perusahaan, Pasar Modal, Hak atas Kekayaan Intelektual,
Perdagangan, Bisnisdan Persaingan Usaha, Teknologi Informasi dan
Telekomunikasi, Infrastruktur dan Konstruksi, Ketenagakerjaan,
Pertambangan dan Energi, Pelayaran dan Transportasi, Penerbangan,
Properti serta Media dan Entertainment.
V. Layanan Hubungan Internasional oleh Bapak Witjaksana Soegarda
(Direktur Hubungan Internasional)
Layanan Hubungan Internasional ada 4, yaitu:
A. Peningkatan kapasitas bidang luar negeri, yang meliputi:
1. Koordinasi bidang luar negeri dengan Kadin Daerah;
2. Database;
3. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perdagangan dan investasi;
Halaman 7

4. Menyampaikan berita-berita luar negeri kepada Anggota Kadin dan
menyusun draft Memorandum of Understanding.
B. Pemantapan/peningkatan hubungan dengan perwakilan Negara sahabat.
C. Membantu pengurusan permohonan visa bagi Anggota/Pengurus
Kadin/Pengusaha.
D. Layanan keprotokolan.
VI. Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan Seminar
Franchise oleh Bapak Trihono Sastrohartono (Direktur Peningkatan
Kapasitas Industri dan Perdagangan)
1. Latar belakang diselenggarakannya Kuliah Umum Kewirausahaan adalah:
A. Terdapat 40 juta UMKM;
B. 30 juta pengangguran dan 10 juta pengangguran terdidik dari berbagai
lulusan sekolah dan perguruan tinggi.
C. Survey tahun 2004: 80% professional dan eksekutif terancam bangkrut
dan miskin di hari tuanya karena ketidakmampuan mengkapitalisasian
pendapatan sehingga menjadi asset yang bias memberikan jaminan di
hari tua.
D. Perlu tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha untuk menampung angkatan
kerja dan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi.
2. Tujuan dari Kuliah Umum tersebut adalah:
A. Memotivasi mahasiswa menjadi wirausaha.
B. Menanamkan sikap dan perilaku entrepreneur.
C. Berbagi pengalaman sukses menjadi entrepreneur dari pengusaha
sukses.
D. Memberikan informasi mengenai potensipotensi bidang bisnis di masa
mendatang secara umum.
E. Sarana pendekatan komunikasi dan kerjasama antara dunia usaha dan
perguruan tinggi.
3. Tenis Pelaksanaan:
A. Penyelenggara: Kadin Indonesia bekerjasama dengan Badan Eksekutif
Mahasiswa Perguruan Tinggi.
B. Pembicara : Wirausahawan sukses
C. Peserta: mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Kegiatan tahun 2005-2006: KU Kewirausahaan di ITB, UGM, IPB, Undip, UI
dan ITS.
5. Kegiatan tahun 2007-2009: KU Kewirausahaan di USU, UNSRI, UNHAS,
Udayana.
6. Franchise bisnis yang sedang diminati masyarakat secara luas. Hal tersebut
dapat dilihat dari pertumbuhan waralaba di Indonesia tahun 1997-2002
adalah 13,2%. Franchise merupakan pilihan investasi paling sesuai
memenuhi kebutuhan para professional menjelang masa pensiun adalah
membangun bisnis melalui franchising.
7. Atas dasar hal-hal tersebut maka Kadin Indonesia perlu menyelenggarakan
Seminar Franchise dan Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan
Franchise.
8. Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Franchise tersebut
bertujuan untuk mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan
kualitas dan kualitas pelayanan, meningkatkan jumlah layanan.
9. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis penylenggaraan
seminar dan pelatihan franchise di daerah.
Halaman 8

VI.
Biro Konsulen Pajak oleh Bapak Aritonang (Direktur Eksekutif Kadin
Kabupaten Bekasi)
1. Latar belakang penyelenggaraan Biro Konsulen Pajak:
A. Pasal 6 UU Kadin dan AD ART Kadin.
B. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha (Wajib Pajak) tentang
peraturan serta kebijkan yang berkaitan dengan perpajakan.
C. Memasyarakatkan gemar membayar pajak.
D. Banyaknya Anggta Kadin yang terdiri dari kelas menengah bawah.
2. Masalah yang dihadapi:
A. Belum siapnya pelaku usaha membuat laporan keuangan usahanya yang
sesuai dengan standar perpajakan.
B. Kemampuan pelaku usaha (Wajib Pajak/WP) belum memadai dalam
mengartikulasikan hitungan-hitungan perpajakan yang berlaku.
C. Kurangnya waktu dari pelaku usaha (WP) dalam menyelesaikan urusanurusan
perpajakan.
D. Akibat dari masalah-masalah tersebut adalah penerimaan Negara dari
pajak belum optimal.
3. Rencana startegis:
A. Membedayakan lembaga Kadin se-Indonesia sebagai konsulen pajak
bagi anggotanya.
B. Mensosialisasikan manfaat pajak bagi dunia usaha dan masyarakat
Indonesia.
C. Memberikan reward bagi WP yang taat dan benar.
D. Menyejajarkan system informasi BKP sesuai dengan keputusan Dirjen
Pajak No. Kep-27/PJ/2003.
4. Langkah konkrit:
A. Pembentukan Biro Konsulen Pajak dengan SK Kadin.
B. Membuat standar operasional yang baku dan lengkap dengan flow chart
pelayanan.
C. Mempersiapkan qualifikasi personil untuk menjalankan program sesuai
standar yang berlaku.
D. Membuat jadwal kerja BKP yang jelas dan terukur serta tarif layanan
yang transparan.
E. Menentukan anggaran biaya pelaksanaan program ini.
5. Cakupan layanan BKP:
A. Konsultasi dan bantuan dalam hal Ketentuan Umum Perpajakan.
B. Fasilitas bantuan pembuatan dan pelaporan pajak.
C. Fasilitas bantuan dan pendampingan pada saat mendapatkan kelebihan
pembayaran pajak.
D. Informasi terbaru tentang Peraturan Pajak dan manajemen Pajak.
E. Layanan penyelesaian surat tagihan pajak.
F. Penyelesaian hak-hak WP.
6. Hasil yang diharapkan:
A. Meningkatnya perolehan nehara dari sector pajak.
B. Sumber pendapatan bagi Kadin secara berkesinambungan.
C. Meningkatnya pranata Kadin se-Indonesia.
7. Kesimpulan:
A. BKP Kadin dapat memberi layanan yang benilai tambah bagi anggta.
B. Di masa mendatang, memberikan akibat multiplayer efek positif.
C. Perlunya pengawasan baik dan benar serta diperlukannya perhatian
serius dan professional dari seluruh komponen Kadin yang ada.
Halaman 9

Tanya Jawab/Masukan
1. Kadin Sumut :
A. Peraturan perundang-undangan baru agar disosialisasikan kepada Kadin
Provinsi.
B. Kerjasama antara Kadin Provinsi dan Konjen setempat berkaitan dengan
penerimaan tamu asing dan pameran (Keprotokolan).
C. Publikasi berita-berita luar negeri agar diinformasikan kepada Kadin
Provinsi.
D. Kuliah Kewirusahaan agar diperluas sasarannya untuk staf Sekretariat.
E. Biro Konsulen Pajak memungkinkan untuk diselenggarakan oleh
Koperasi karyawan Sekretariat.
2. Kadin Riau :
A. Agar Layanan Advokasi dan Hukum memiliki modul.
B. Perlu adanya koordinasi antara Komite Multilateral dengan Kadin Provinsi
tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan delegasi dan lain-lain.
C. Agar ada pelibatan dari Kadin Provinsi jika Kadin Indonesia
menyelenggarakan Kuliah Umum Kewirausahaan.
3. Kadin Jatim:
A. Perlu adanya persamaan dan pengembangan mind set business
meeting/business matching.
B. Perlu adanya pembentukan mind set mengenai KU Kewirausahaan.
4. Kadin Jateng:
A. Perlu ada kontak informasi mengenai Layanan Advokasi dan Layanan
Hukum.
5. Kadin DKI Jakarta:
A. Bantuan dari Kadin Indonesia untuk memperoleh copy MoU standard.
B. Perlu adanya Teknik Penyusunan Kontrak yang standard.
C. Penyelesaian pengaduan dagang agar diberikan kepada Anggota Kadin.
D. Informasi pasar (asing) agar difasilitasi oleh kadin Indonesia.
Tanggapan :
1. Layanan Advokasi dan Layanan Hukum telah disosialisasikan serta Modul
Advokasi akan segera dicetak.
2. Rencana akan diadakan workshop Advokasi di luar jawa.
3. Sengketa bisnis yang diselesaikan oleh Sekretariat Kadin Indonesia selama
ini lebih mengarah kepada pemberian alternative proses penyelesaiannya.
4. Bantuan publikasi dan standard moU akan diberikan.
5. KU Kewirausahaan dapat diperluas untuk Sekretariat Kadin.
VII.
Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan
oleh Andreas Gosche (Koordinator Program DIHK)
1. Kadin tidak berkembang karena :
• Minimnya anggota
• Kurangnya sumber pendapatan
• Representasi Kadin kurang
(Solusinya adalah layanan jasa yang menghasilkan pendapatan)
2. Makna Income Generating Services:
• Sebagai sumber pendapatan
• Motivasi karyawan sendiri
• Kemandirian
Halaman 10

• Mendukung perwakilan kepentingan
• Subsidi silang
3. Pelayanan jasa Kadin :
• Pelayanan jasa perkantoran
• Pelayanan jasa informasi/publikasi
• Pelayanan jasa konsultasi
• Pelayanan jasa kewirausahaan baru
• Pelayanan jasa pelatihan
• Pelayanan jasa misi dagang
• Pelayanan jasa arbitrase/mediasi
• Pelayanan jasa temu usaha/kerjasama
VIII.
Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan
oleh Nasrul Arifin (Direktur Eksekutif Kadin DKI Jakarta).
1. Kategori kebutuhan layanan :
• Promosi Usaha
• Penyediaan Sumber Informasi
• Konsultasi Usaha
• Peningkatan Sumber Daya Manusia
• Perkuatan manajemen perusahaan
• Networking
• Peraturan dan Perijinan
• Legalisasi/Surat Keterangan KADIN
• Advokasi
2. Bentuk-bentuk layanan :
• Event (Seminar/Pameran/Diklat)
• Iklan (Cetakan/Elektronik)
• Jasa Informasi Usaha (offline)
• Keanggotaan Akses informasi Online (internet)
• Jasa Kartu Kredit (Visa/Master)
• Keanggotaan Kartu Diskon
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan Kadin
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 15 tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan
Bab X. Ketentuan Peralihan
Pasal 19. Sebelum terbentuknya Asosiasi Tally KADIN Provinsi berperan
untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan ijin usaha perusahaan
Tally.
Salah satu persyaratan adalah Perusahaan Tally harus memiliki tenaga yang
telah mengikuti diklat LPPK (konsep 3 in 1).
Pada tanggal 14 November 2007 direncanakan melatih sebanyak 600
tenaga Tally.
4. Rencana pengembangan tahun 2008
Analisa Kebutuhan Anggota :
- Menyusun daftar pertanyaan kebutuhan anggota
- Distribusi angket
- Pengumpulan, pengelompokan dan analisa
- Menentukan jenis-jenis layanan baru
Skala prioritas layanan baru :
- KADIN TV Peluang
Halaman 11

- SMS Center
- Electronic Newsletter
SESSI IV : SISTEM INFORMASI
IX.
Program Layanan Bisnis oleh Budoyo Basuki (Wakil Komtap
Asosiasi & Himpunan Kadin Indonesia)
1. Pembahasan mengenai Program Layanan Bisnis sebagai salah satu cara
untuk penggalangan pendapatan.
2. Simulasi dengan menggunakan Formulir yang tersedia dimana para peserta
diminta untuk diisi dan dikumpulkan kepada narasumber,yaitu Bapak Budoyo
Basuki.
XI
Peningkatan Layanan Kepada anggota Melalui Internet oleh Edi Purwoko
(Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kadin DKI Jakarta)
1. Website Kadin DKI Jakarta : www.kadin.or.id
2. Isi dari website tersebut meliputi: Organisasi, Keanggotaan, Peluang Usaha,
Berita Kadin, Agenda News dan website Link.
XII Model Pengembangan Sistem Informasi di Kadin Jawa Tengah oleh Teguh
Tuhu Prasetyo Direktur Eksekutif Kadin Jawa Tengah
1. Membangun paradigma bahwa Kadin Jawa Tengah adalah mitra pemerintah
d dan layanan untuk seluruh pelaku anggota.
2. Website Kadin Jatim : www.eastjavabiz.org
3. Website sebagai media informasi dan jembatan komunikasi.
4. Network : East Java Incorporated (EJI)
5. Website saat ini berorientasi kepada informasi penawaran dan permintaan.
6. Website juga membangun blog profil pengurus. Diharapkan dengan blog
tersebut ada monitoring terhadap pengurus serta membangun sense of
belonging.
7. Website meliputi,antara lain: Informasi Pameran, Peluang Usaha, Peluang
Investasi, Link, Info UMKM, Form MPU (Registrasi).
8. Perbandingan sebelum update sekitar 200 pengunjung, setelah diupdate
pengunjung bertambah 700-800an.
9. Kekurangan: kurang menarik tampilannya, Agenda dan Info Pameran belum
terurut, gambar Agenda belum dapat ditampilkan.
10. Perbaikan ke depan adalah lebih memfokuskan perbaikan kepada
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.
Tanya Jawab/Masukan/Saran
1. Kadin Sumut : Bantuan teknis pembangunan sistem informasi melalui
internet sebagai penggalangan pendapatan.
2. Kadin Sumut : Layanan Dokumen berdasarkan UU PT baru, bagaimana
peranan (Kadin Indonesia) dan (BPOM) berkaitan dengan produk-produk
3. Kadin Sumbar: Apakah yang dilakukan Kadin mengenai Layanan Kadin,
apakah tidak menyimpang dari AD/ART pasal 12
4 Kadin Banten: Website Kadin Banten masih dalam tahap perencanaan
Halaman 12

target 2008 sudah ada website Kadin Banten.
Tanggapan
1. Dalam AD ART telah diatur layanan-layanan umum/standard yang sudah
ada,di luar itu adalah layanan charges. Layanan-layanan yang telah
dilakukan tersebut termasuk dalam sumber pendapatan yang sah & tidak
melanggar UU.
2. Berpedoman pada Pedoman Organisasi,maka Direktur Eksekutif memiliki
wewenang menandatangani perjanjian/kontrak.
SESSI V
: KESEKRETARIATAN
XIII
Template Website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Bapak Tata
Wahyudin (BODI)
1. Keadaan riel mengenai website Kadin Indonesia (www.kadin-indonesia.or.id):
A. Update website Kadin Indonesia memperoleh ranking 5 pada 2 bulan
lalu.
B. Pengguna internet banyak yang menggunakan website Kadin Indonesia
untuk memperoleh informasi dunia usaha.
2. Latar belakang : Penyediaan Layanan Informasi Kadin berupa pemanfaatan
teknologi internet sebgaimedia komunikasi, sarana media promosi,
kebutuhan terhadap informasi dunia usaha.
3. Adanya implementasi Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor:
Skep/045/DP/IV/2006 tentang Sistem Informasi Terpadu Kadin Indonesia
(KIIS- )
4. Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan template website dinamis bagi
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Tujuan membantu Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memiliki website
yang interaktif.
6. Sasaran Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki website.
7. Tampilan didesain dengan konsep utama media penyampaian informasi
kegiatan dan layanan yang ada di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Desain informasi meliputi bahasa, kesan dan gaya.
9. Desain website ---- Halaman Muka: profil Organisasi,Keanggotaan,
rogramKerja, Referensi organisasi Bisnis, Berita, Agenda Kegiatan, Informasi
Peluang bisnis/investasi, Kontak, FAQ, Opini, Directory Industri/Produk,
Links dll. ----- Fasilitas Tambahan : Pemasangan banner perusahaan, iklan
produk dan lain-lain.
10. Kadin Indonesia membantu penyediaan template kepada Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota secara gratis : Template, Hosting, Domain, Update
Content.
11. Simulasi website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tanya Jawab/Masukan/Saran
1. Direktorat Organisasi Kadin Indonesia: Menu Utama yang tercantum di
website agar dimasukkan Content Promosi Keanggotaan.
2. Moderator : Bulan Nopember akan ada modul mengenai upload content dan
lain-lain.
3 DIHK : Bantuan Kadin Indonesia untuk membantu penyediaan template
Halaman 13

kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota secara gratis TETAP memiliki nilai
meski diberikan secara free kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. DE Kadin Indonesia : bantuan Kadin Indonesia melalui penyediaan template
website dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Kadin Babel : Agar simulasi dilakukan saat ini supaya dapat segera
diaplikasikan oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Kadin Keppri : apakah template bisa dapat langsung digunakan
7. DIHK : Kadin Jambi, Kadin Bengkulu, Kadin Banten, Kadin Jabar, Kadin
Kalbar belum memiliki website. Peluang Kadin Indonesia untuk membantu
Kadin Provinsi tersebut.
8. Kadin Riau :
A. Keamanan data di website bagaimana
B. Bagaimana kiat-kiat membuat desain website yang bagus dan mudah
diakses
Tanggapan:
1. Template dari Kadin Indonesia sudah dapat digunakan.
2. Keamanan di server dan keamanan dari sisi template, yaitu tidak dengan
menyimpan password di server agar tidak jebol.
3. Back up data otomatis ada di server back up.
XIV Peraturan Kekaryawanan Sekretariat Kadin oleh Sutrisno (Direktur
Keuangan dan SDM)
1. Peraturan Kekaryawanan adalah suatu pedoman dalam menentukan syaratsyarat
kerja dan kondisi kerja sebagai salah satu sarana untuk mewujukan
hubungan industrial.
2. Tujuan:
A. meningatkan kinerja dan produktifitas.
B. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiba karyawan.
C. Menciptakan dan mengokohkan hubungan industrial yang harmonis.
D. Menetapkan syarat-syarat kerja dan/atau hubungan ketenagakerjaan
yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
E. Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat
antara karyawan dan pimpinan.
3. Lingkup peraturan berlaku bagi seluruh Karyawan Sekretariat Kadin
Indonesia.
4. Hak Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan perintah tugas,
lembur, dan lain-lain.
5. Kewajiban Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan kompensasi
yang layak dan seimbang.
6. Jenis hubungan kerja :
A. hubungan kerja untuk jangka waktu tidak tertentu bagi karyawan tetap.
B. Hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Penerimaan, Pengangkatan dan Penempatan Karyawan, meliputi:
A. berdasarkan formasi dan kebutuhan secretariat Kadin Indonesia.
B. Syarat Umum penerimaan Calon Karyawan: WNI, minimal 18 tahun
maksimal 45 tahun dan lain-lain.
C. Adanya masa percobaan 3 bulan yang pada prakteknya ada yang
langsung dikontrak setahun.
D. Pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Eksekutif.
8. Batas usia pensiun per tanggal 30 April 2007 adalah usia karyawan 55-60,
sedang usia pension ditetapkan 56 tahun
Halaman 14

9. Penilaian Kinerja Karyawan meliputi Kedisiplinan, Kumulatif Angka Kredit
Kepangkatan Fungsional, Produktifitas Kerja, Orientasi Kerja dan Dedikasi
Kerja.
10. Kompensasi terdiri dari Kompensasi Dasar (Gaji, tunjangan keluarga,
kehadiran, kesehatan dan jabatan) dan Kompensasi Berbasis Insentif
(Lembur, Insentif Produktifitas, Insentif Kedisiplinan).
11. Waktu Kerja, Istirahat dan Kerja Lembur sama secara umum dengan instansi
lain, yaitu jam 08.00 – 17.00. Hari Sabtu dan Minggu libur.
12. Kerja Lembur ada persyaratan tertentu di Sekretariat Kadin Indonesia.
13. Macam-macam Cuti: Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Istimewa, Cuti
Khusus, Cuti di Luar Tanggungan.
14. Tata Tertib dan Disiliplin meliputi penetapan jam kerja, pelaporan kerja dan
lain-lain.
15. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin memiliki tingkatan tertentu
tergantung jenis pelanggaran Tata Tertibnya.
16. Forum Komunikasi Karyawan untuk menginformasikan berbagai kegiatan
yang perlu diketahui seluruh karyawan, untuk menyalurkan pendapat/saran
dari karyawan untuk perbaikan Sekretariat Kadin Indonesia di masa
mendatang.
17. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK dan Penyebab PHK
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PHK akan
berkaitan erat dengan pemberian kompensasi bagi karyawan yang
bersangkutan tergantung pada jenis PHK.
XV Software Keuangan Kadin Indonesia oleh Kamaludin (Asisten Program
Kerjasama DIHK)
1. Software merupakan alat bantu bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
mengontrol keuangan. Software dibuat secara sederhana agar mudah
digunakan dan software dibuat dengan aplikasi Microsoft Excel serta
berdasarkan Pedoman Organisasi Kadin Indonesia.
2. Software ini meliputi penggunaan Microsoft Excel, fasilitas grafik dan lain-lain.
3. Simulasi Laporan Keuangan
Tanya Jawab/Masukan
1. Kadin Jawa Tengah :
A. Variabel dalam penetapan gaji meliputi apa saja
B. Penetapan Kinerja Karyawan apa saja
C. Pelaporan Keuangan apakah dapat diubah disesuaikan dengan
asosiasi
2. Kadin Keppri : Uraian Jabatan dan Struktur Kadin Indonesia seperti apa
3. Kadin Sumut :
A. Bantuan untuk memperoleh contoh uraian jabatan dan struktur yang ada
di Sekretariat Kadin Indonesia.
B. Jenjang karir di Sekretariat Kadin Indonesia bagaimana
4. Kadin Jabar:
A. Bantuan dari Kadin Indonesia untuk membantu pengiriman standard
mengenai Kekaryawanan melalui Ketua Umum Kadin Indonesia kepada
Ketua Kadin Jabar agar dewan Pengurus Jabar juga aware terhadap hal
tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi bagi
Karyawan Sekretariat Kadin Indonesia.
Halaman 15

5. Kadin Riau:
A. Peraturan Kekaryawanan SKI , apakah dibuat bersama yang
konsekuensinya ada Serikat Pekerja, apakah ada Serikat Pekerja di SKI
Tanggapan:
1. Sistem penggajian Sekretariat Kadin Indonesia mengacu pada sistem
Penggajian PNS tahun 2006.
2. Penilaian Kinerja meliputi Kedisiplinan, Kumulatif Angka Kredit Kepangkatan
Fungsional, Produktifitas Kerja, Orientasi Kerja dan Dedikasi Kerja yang
masing-masing bagian dinilai.
3. Uraian Jabatan di Seketariat Kadin Indonesia telah dibuat secara rinci.
4. Software Keuangan memiliki password untuk mengubah sesuai dengan
kebutuhan asosiasi yang bersangkutan.
5. Jenjang karir di SKI singkat dan tidak memberikan banyak harapan kepada
karyawan karena hal tersebut berkaitan erat dengan keuangan.
6. Supaya karyawan tidak “ke mana-mana” maka manajemen memberikan
insentif. Pada intinya, kesejahteraan karyawan harus diperhatikan, minimal
berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berlaku.
7. Wewenang pengadaan Asuransi adalah sepenuhnya milik Direktur Ekskutif
dan harus diperjuangkan oleh Direktur Ekskutif.
8. Peluang memperluas jaringan Jamsostek SKI ke Kadin Provinsi.
9. Tidak ada Serikat Pekerja di SKI, namun ada Forum Kekaryawanan. Serta
tidak ada ketidaksetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
SESSI VI : ORGANISASI
XVI
Pelaksanaan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota AB/ALB dan
Tercatat oleh Bapak Suprayitno (Direktur Organisasi)
1. Anggota Biasa :
A. Definisi : perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
B. Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi masing-masing
mendaftar di Kadin Kabupaten/kota tempat domisilinya masing-masing.
C. Anggota Biasa memiliki hak dipilih.
2. Anggota Tercatat : Perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum
termasuk perusahaan informasi.
3. Anggota Luar Biasa memiliki persyaratan: memiliki AD ART, memiliki kode Etik
Organisasi, tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang atau logo dengan
organisasi sejenis yang telah ada, telah berdiri dan telah melaksanakan paling
sedikit satu kali Musyawarah Anggota-nya.
4. Persyaratan Khusus ALB: organisasi atau cabang organisasi tingkat
Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 perusahaan/pengusaha; organisasi
tingkat provinsi harus memiliki cabang minimal 30 persen dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan; organisasi tingkat nasioal
harus ada minimal 30 persen jumlah provinsi yang tersebar di provinsi
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku-Papua dan
dibuktikan dengan KTA LB di provinsi yang bersangkutan.
5. Uang pangkal golongan menengah dan besar ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Kadin Provinsi sesuai koridor TPPUA.
Halaman 16

6. Uang Iuran anggota adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan
kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.’
7. Leges adalah tanda bukti lunas dan memiliki logo tersendiri.
8. Daftar Anggota Kadin memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang
menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam
rangka memberikan kepastian berusaha. Daftar anggota wajib dikirimkan
kepada Kadin Indonesia.
9. Formulir-formulir dapat dilihat di Buku Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran
Ulang Anggota Kadin.
10. Data Permintaan KTAB (per Oktober 2007):
- KTAB Golongan Besar 8855
- KTAB Golongan Menengah 7987
- KTAB Golongan Kecil 27955
Jumlah seluruhnya adalah 44.797. Angka tersebut mengalami
peningkatan dibanding tahun 2006 .
XVII Promosi & Kampanye Keanggotaan oleh Bapak Arief Hermawan (Kabid
Promosi dan Registrasi Anggota)
1. Fungsi Kadin merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar
pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian dan
jasa. Hal tersebut sesuai dengan UU Kadin serta AD ART Kadin.
2. Promosi Keanggotaan harus diakukan secara sinergi dari Kadin Indonesia
sampai dengan Kadin Kabupaten/Kota.
3. Program yang pernah dilakukan Kadin Indonesia :
A. Surat-surat himbauan kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih
aktif merekrut Anggota.
B. MoU antara Kadin Indonesia dengan Gapensi.
C. Surat Edaran No. 426/DP/III/2005 yang mengatur akreditasi dan
sertifikasi pasca terbitnya Keppres 80/2003.
4. Ketentuan Baru yang menetapkan Anggota Luar Biasa Tercatat yang
ditetapkan dalam pasal 30 Keppres 16/2006. Surat Edaran No.
1033/DP/V/2007 tentang Program Promosi Anggota yang ditujukan kepada
Pengurus Kadin Indonesia, Komite Bilateral/Multilateral.
5. Analisis:
A. Perkembangan jumlah Anggota Biasa tahun 2003-2005 terus menurun,
namun pasca tahun 2006 sedikit mengalami kenaikan.
B. Pemberlakuan Keppres 18/2000 berdampak pada naik turunnya jumlah
Anggota Kadin.
C. dan lain-lain
6. Strategi dan Cara untuk promosi Anggota:
A. Pemberian diskon bagi kegiatan AB-ALB.
B. Kewajiban kartu Pengurus Kadin (Kadin Card).
C. Pendaftaran jadi Anggota Kadin melalui ALB.
D. Membuat alat promosi dan penyebarannya melalui website, leaflet, flyer,
tempat distribusi, pemantauan, evaluasi dan perbaikan.
E. Sistem Pelaporan.
F. Rekruitmen AB dan ALB.
7. Dalam monitoring perlu menetapkan criteria tolok ukur keberhasilan.
Halaman 17

Tanya Jawab/Masukan/Pendapat
1. Kadin DKI Jakarta: Sistem Pendaftaran Anggota harus jemput bola jangan
diberlakukan sistim leges.
2. Kadin Babel, Kadin DKI Jakarta, Kadin Banten: masa berlaku KTA 1 tahun
agar disamakan dengan Kadin Indonesia (5 tahun).
3. Kadin Jawa Tengah: Memungkinkan Kadin Card diberikan secara gratis.
4. Kerjasama dengan asosiasi untuk rekruitmen Anggota.
Tanggapan:
1. Kerjasama dengan asosiasi untuk rekruitmen Anggota akan dikaji ulang.
2. Masukan-masukan bersifat kebijakandari Kadin Provinsi akan disampaikan
kepada pengurus. Namun masukan tersebut agar di perkuat secara tertulis.
XVIII Pemeringkatan Kinerja Kadin (Konsepsi dan Rencana Program) oleh
Bapak Budoyo Basuki (Wakil Komtap Asosiasi dan Himpunan Kadin
Indonesia)
1. Program rating masih baru, oleh karena itu perlu masukan dari Kadin Provinsi
berkaitan dengan jadwal.
2. Sifatnya voluntary (sukarela), segmentatif, proporsional, meritokrasi
didasarkan pada pola peraturan, pedoman dan prosedur yang ada, progresif.
3. Pola :
A. penetapan kriteria dan persyaratan.
B. Publikasi dan pendaftaran.
C. Penetapan kuisioner dan diseminasinya.
D. Penerimaan isian jawaban.
E. Penilaian dan pengujian.
4. Kriteria :
A. Elemen Penyelenggaraan Organisasi berunsur isi: Visi,Misi, Struktur,
Jumlah & Keaktifan Pengurus, Juru Bicara dan Pengambilan Keputusan,
Rapat-rapat dll.
B. Hubungan dengan pemerintah, legislative dan media massa berunsur:
Hubungan dengan Kepala Daerah dan Muspida, Bappeda dan Pejabat
Sektoral dll.
C. Keanggotaan dan Layanan berunsur: Pembinaan AB/ALB,
pengembangan AB/ALB, Sistem Informasi dan Komunikasi dl.
D. Sumber Daya Manusia berunsur: Pemahaman visi misi, Tugas Kadin dll.
E. Fasilitas dan Teknologi berunsur: Ruang Kerja, Ruang tamu dll.
F. Keuangan berunsur: Komite Perbendaharaan/Keuangan, Dana
Keanggotaan, Fund Raising dll.
Tanya Jawab/Masukan/Pendapat:
1. Agak sulit diterapkan karena untuk mengukur visi misi adalah sesuatu yang
tidak terukur. Jadwal bulan Februari 2008 kurang efektif.
Tanggapan:
1. Visi Misi bukan dinilai tapi ada/tidaknya visi misi di Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota.
XIX Proses Ekspor dan Proses Penerbitan SKA oleh Bapak Harmon Bermawi
Thaib (Direktur Layanan Bisnis dan UKM)
1 Dasar Surat Keterangan Asal (SKA) adalah pasal 8 huruf a UU Kadin dan
Halaman 18

pasal 10 h AD.
2. Persyaratan (minimal) Kadin sebagai penerbit SKA adalah : kantor lengkap
permanent, adanya Direktur Eksekutif dan staf, terdaftar di Kadin Indonesia.
3. Persyaratan Eksportir yang diberi SKA adalah Eksportir mengajukan
permintaan pendaftaran dengan dilampiri: Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(Letter of Indemnity), Fotokopi akta Perusahaan, Pengesahan Akta di
Dephumham, SIUP, TDP, IUI/Izin Khusus lainnya, NPWP, Keterangan
Domisili.
4. Persyaratan Penerbitan SKA: PE dari Bea Cukai, B/L, invoice.
5. Penetapan Tarif Penerbitan CO terdiri dari 2, yaitu Tarif Anggota dan Non
Anggota.
XX Pengalaman Training di Jepang oleh Arief Hermawan (Kabid Promosi dan
Registrasi Anggota)
1. Pola keanggotaan dan pembagian keuangan
2. Layanan Anggota (Anggota diskon 60%) meliputi: Newspaper dll.
3. Layanan Ujian Keahlian oleh Kadin Jepang.
4. Aktivitas, Promosi dan Manajemen UKM.
5. Situasi keuangan JCCI.
6. Kerjasama Kadin Jepang dengan Kadin Indonesia: Aktifitas Promosi Bisnis, Ujian
Kompetensi dll.
Tanya Jawab/Pendapat:
1. Kejelasan prosedur COO.
2. COO harus sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.
3. Perlu ada penyeragaman prosedur penerbitan SKA dan COO dari Kadin
Indonesia samapai dengan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Pedoman Organisasi Kadin hasil Rapimnas 2006 menetapkan bahwa Komite
tidak diperbolehkan mengeluarkan COO. Kontrol terhadap hal tersebut menjadi
tanggung jawab siapa
Tanggapan :
1. Bila keseragaman diterapkan dalam prosedur penerbitan SKA dan COO, maka
diperlukan akreditasi Kadin Indonesia.
2. Komite Bilateral/Multilateral tidak diperbolehkan menerbitkan COO.
V. REKOMENDASI WORKSHOP
Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat menghasilkan
rekomendasi sebagai berikut :
1. Rekomendasi kepada Rakornas Bidang Organisasi
a. Sebagai “not for profit organization” Berbagai kegiatan KADIN yang
menghasilkan income ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas
layanan KADIN kepada masyarakat dunia usaha maupun para pemangku
kepentingan lainnya. KADIN harus mampu meningkatkan income generating
untuk meningkatkan layanan tersebut
b. Agar Workshop Direktur Eksekutif KADIN di jadikan agenda tetap di waktu
mendatang
c. Agar hasil Workshop serupa ini disampaikan dalam forum formal untuk
memperoleh dukungan serta komitment dari Dewan Pengurus setiap tingkatan
Halaman 19

d. Perhatian dalam rekrutmen staf sekretariat KADIN di waktu mendatang dengan
kualifikasi yang sesuai dengan kompetensi kerja dengan mengacu pada
prosedur “fit and proper test” yang telah dibuat dengan gaji sesuai dengan
kualitas profesionalisme dan output kerja (gaji pokok dan sistem insentif)
e. Perkembangan organisasi KADIN hanya bisa dicapai bila ada konsistensi
kelembagaan, sekretariat dan tenaga sekretariat kadin secara permanen. Oleh
karenanya perlu adanya staf sekretariat permanan yang di lindungi dengan
kontrak kerja staf tetap sehingga dijamin bahwa pengetahuan tentang per
KADIN an tetap berada di sekretariat KADIN
f. Gap antara sekretariat dan pengurus KADIN bisa diselaraskan bila fungsi, tugas
dan peranan masing-masing dilaksanakan sebagaimana diamanahkan dalam
AD/ART KADIN yaitu pengurus mengurusi kebijakan dan sekretariat
mengoperasikan pelaksanaan
2. Rekomendasi kepada Kadin Indonesia
a. Penyelenggaraan Workshop Direktur Eksekutif dianjurkan dilaksanakan di
ibukota provinsi selain memberikan suasana baru juga memberikan kesempatan
kepada KADIN Provinsi selaku tuan rumah
b. Perlu dibuat mailing list serupa yahoo.groups sebagai sarana komunikasi dan
interaksi bidang kebijakan publik berkenaan dengan issue-issue bea cukai,
perpajakan, anti dumping, enerji dan jaminan sosial, agar pembahasan dan
diskusi dapat diperluas serta dapat menghimpun masukan dalam rangka
membangun opini organisasi KADIN.
c. Membangun modul-modul layanan berikut instrukturnya sesuai kebutuhan
berdasarkan permintaan yang dapat melakukan pelatihan di daerah-daerah
d. Mengkoordinasikan pertukaran staff antara KADIN Provinsi maupun
Kabupaten/Kota sesuai proposal
e. Menyampaikan usulan peninjauan kembali sistem pendaftaran/ daftar ulang
anggota dengan sistem leges dan pemberlakuan KTA 5 thn maupun rencana
kerjasama pendaftaran keanggotaan KADIN dengan Asosiasi.
f. Mendorong komitmen para Direktur Eksekutif untuk berpartisipasi dalam
program rating KADIN Provinsi dan Kabupaten/Kota, program rating
dilaksanakan setelah Rapimnas Kadin bulan Februari 2008.
3. Rekomendasi kepada Kadin Provinsi
Menetapkan implementasi program hasil Workshop Direktur Eksekutif
KADIN, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan kepada KADIN Provinsi dan KADIN Indonesia
sebagaimana disepakati dalam formulir komitment peserta workshop
antara lain meliputi:
a. Layanan Advokasi dan Hukum
b. Layanan
c. Pembuatan Peraturan Kekaryawanan
d. Pembuatan web site
e. Pelaporan pendaftaran anggota
f. Penggalakan kampanye keanggotaan
g. Lihat formulir
Halaman 20

VI. REKAPITULASI PENILAIAN MATERI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN
Untuk mengetahui minat peserta terhadap materi yang dipresentasikan dan pelaksanaan
layanan/kegiatan yang akan diterapkan di setiap Kadin Provinsi, telah dibagian kuisioner dengan
hasil sebagai berikut :
NO
MATERI
SKALA LIEKERT RATA2
1 2 3 4 5
1 Pengetahuan Industri dan Perdagangan 1 7 9 4 3.76
2 Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 8 9 1 3.38
3 Pengetahuan Mengenai Perundangan Baru 12 5 2 3.47
4 Pedoman Advokasi dan Layanan Hukum 8 8 2 3.67
5 Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan 5 10 3 3.89
Seminar Franchise
6 Layanan Hubungan Internasional 10 9 2 3.62
7 Layanan Konsultasi Pajak 1 7 11 3 3.73
8 Income Generating dan Layanan Yang Menghasilkan Pendapatan 3 9 9 4.29
9 Prosedur Ekspor Impor dan Certificate of Origin 1 8 7 3 3.63
10 Layanan Bisnis & Investasi (support desk) 1 6 8 3 3.72
11 Pelatihan pengelolaan website Kadin Provinsi 3 7 11 4.38
12 Peraturan Kekaryawanan 5 10 6 4.05
13 Sistim Pelaporan Keuangan 5 5 8 4.17
14
Pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang AB/ALB dan
8 7 4
tercatat
3.79
15 Promosi dan Kampanye Keanggotaan 1 7 8 3 3.68
MATERI YG INGIN DITERAPKAN OLEH KADIN PROVINSI :
JUMLAH
MATERI
NO
PEMINAT
1 Pengetahuan Industri dan Perdagangan 5
2 Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri 4
3 Pengetahuan Mengenai Perundangan Baru 3
4 Pedoman Advokasi dan Layanan Hukum 6
5 Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan 8
Seminar Franchise
6 Layanan Hubungan Internasional 3
7 Layanan Konsultasi Pajak 7
8 Income Generating dan Layanan Yang Menghasilkan Pendapatan 7
9 Prosedur Ekspor Impor dan Certificate of Origin 4
10 Layanan Bisnis & Investasi (support desk) 3
11 Pelatihan pengelolaan website Kadin Provinsi 13
12 Peraturan Kekaryawanan 11
13 Sistim Pelaporan Keuangan 8
14
Pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang AB/ALB dan
tercatat 7
15 Promosi dan Kampanye Keanggotaan 11
Jakarta, 20 Nopember 2007
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Direktur Eksekutif
Hariadi Saptadi
Halaman 21