Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan ... - DPPM UII

5 2
kekutan-kekuatan penghancur itu berada pada perjuangan untuk membangun kembali. Demikian
pula dengan pandangan hidup ekosentris paham holistik mempunyai kaitan yang erat, keduanya
sama-sama berpijak pada prinsip menghargai dan memperhatikan keanekaragaman
sumberdaya alam sehingga tidak dieksploitasikan habis untuk kepentingan manusia.
Pengelolaan lingkungan hidup yang timpang jender merupakan bentuk dari pandangan
antoposentris. Alam hanya dilihat dari segi manfaatnya untuk kepentingan manusia dan
keputusan untuk memanfaatkan alam tersebut sangat bias pada laki-laki atau hanya dilihat
dari prospektif kepentingan laki-laki.
Hal inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa alam itu bersifat maskulin, dan
sifat maskulin mengandung benih-benih eksploitatif, keras dan destruktif, pengelolaan alam
dengan pandangan hidup antroposentris yang bias pada laki-laki ini sangat potensial
mengahncurkan keanekaragaman sumber daya alam. Maka dari itu, pengelolaan lingkungan
hidup dengan konsep berfikir seperti itu menjadi sejalan dengan paham universolisme yang
juga potensial menghancurkan keanekaragaman. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan
hidup yang bias pada laki-laki mengabaikan prinsip alam yang keterogen. Di alam, disamping
hidup manusia berjenis laki-laki, juga hidup manusia berjenis perempuan.
Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang berpijak pada pandangan ekosentris
dan paham holistik sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai bagian dari alam.
Simpulan
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta menunjukkan keadaan yang bervariasi.
Di dalam pengelolaan sanitasi/assainering, penanggulangan limbah cair rumah tangga
terdapat ketimpangan jender yang sangat jelas. Perempuan tidak selalu dilibatkan di
dalam seluruh tahap kegiatan. Maka dari itu pengelolaan terhadap ketiga bidang tersebut
belum sepenuhnya berwawasan jender. Lalu didalam pengelolaan sampah, laki-laki dan
perempuan mendapat kesempatan yang hampir sama untuk berpartisipasi di dalam seluruh
proses kegiatan. Karena itu, kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan yang
berwawasan jender.
2. Seluruh Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kotamadya
Yogyakarta terutama yang menyangkut pengaturan di bidang pengelolaan lingkungan hidup
tidak mengindikasikan adanya pengaturan yang diskriminatif atau bias jender baik pada
laki-laki maupun pada perempuan. Ketentuan-ketentuan yang ada baik secara redaksional
maupun secara subtansial tidak menunjukkan adanya ketentuan yang diskriminatif.
Akomodasi wawasan jender terdapat di dalam ketentuan-ketentuan tentang peranserta
dan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban subyek hukum yang diatur di dalam
peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup. Dengan demikian, peraturan bukanlah
faktor penghambat bagi perempuan dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan
pengelolaan lingkungan hidup.
3. Secara substansial, kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan
lingkungan hidup yang berlaku d Kota Yogyakarta tidak ada yang menunjukkan bias jender.
Bias Jender lebih banyak terjadi pada tahap sosialisasi kebijakan dan peraturan yang
kemudian berdampak pula pada implementasinya.
Pustaka Acuan
Fakih, Mansour, Analisis Jender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta : Pustaka pelajar,
Fenomena: Vol. 4 No. 1 Maret 2006 ISSN : 1693-4296