Download

LIPUTAN KHUSUS 

Gebyar Pamsimas Kabupaten Kuningan Langkah 

Awal Promosi Kesehatan 9 

INFO BARU 2 

BKM Gerbang Permata Pakis : Lingkungan Hijau 

Melalui Pengelolaan Sampah 16 

Reformasi Birokrasi 

Is in the House 

Edisi 06/Tahun VIII/Juni 2010 

Era Baru Pendanaan 

Pengembangan Air Minum 

PDAM Gandeng 

Perbankan

daftar isi 

JUNI 2010 

Berita Utama 

http://ciptakarya.pu.go.id 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, 

Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, 

Radja Mulana MP. Sibuea, 

Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, 

Mitha Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, 

Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, 

Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, 

Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, 

Ade Syaeful Rahman, 

Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, 

Bambang Purwanto, 

Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, 

Deddy Sumantri, 

M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

4 Era Baru Pendanaan 


PDAM Gandeng Perbankan 

7 Jaminan Pemerintah Halau 

Keraguan Bank 

Liputan Khusus 

9 Gebyar Pamsimas 

Kabupaten Kuningan 

Langkah Awal Promosi 

Kesehatan 

Info Baru 

13 Keteledoran Engineer 

Membawa Bencana 

16 BKM Gerbang Permata Pakis 

Kota Surabaya:Lingkungan 

Hijau Melalui Pengelolaan 

Sampah 

Inovasi 

19 Unit Layanan Pengadaan 

(ULP) Barang dan Jasa Kota 

Surabaya: Hidupkan Ruh 

Reformasi PBJ di Indonesia 

16 

23 Reformasi Birokrasi 

Is in The House 

Pojok Hukum 

27 Permen PU No. 18 Tahun 

2007 Penyelenggaraan 

Pengembangan SPAM 

Resensi 

29 Menuju Pencapaian Target 

MDG’s Bidang Air Minum 

4 

27

Foto Cover : IPA PDAM Tirta 

Mountala, Aceh Besar 

editorial 

Akses PDAM ke Perbankan Akhirnya Dibuka 

Sebagai penyalur bantuan, apapun lembaganya akan berpikir ulang jika kondisi pihak yang akan dibantu 

dalam kondisi sakit, atau kurang sehat. Demikian pula dengan perbankan, dalam mendukung percepatan 

pengembangan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus diikuti dengan peraturan 

dan jaminan yang meyakinkan dari pemerintah karena memang pemerintah lah yang bertanggung jawab 

akan hal ini. Pada saat masih banyak perbankan berpikir ulang untuk melirik bisnis air minum, keputusan 

Bank BRI, BNI, dan Bank Jabar Banten patut diacungi jempol. 

Baru saja (di bulan ini), ketiga bank itu menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) 

untuk PDAM yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka 

mengucurkan total dana segar Rp 3,7 triliun, terdiri dari Rp 1,8 triliun dari BNI, Rp 1,8 triliun dari BRI, dan 

Rp 100 miliar dari Bank Jabar Banten. Gelontoran dana untuk menyehatkan PDAM itu dibarengi dengan 

perangkat kebijakan pemerintah seperti penjaminan gagal bayar (70%) dan subsidi bunga yang dikemas 

dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009. Tahun ini juga Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan dana 

Rp 50 miliar untuk mensubsidi bunga bank tersebut. Lebih jauh ke depan, Ditjen Cipta Karya juga sudah 

menganggarkan Rp 11,8 triliun melalui Rencana Strategis 2009-2014 untuk mengejar target MDGs. 

Meski sudah diringankan oleh pemerintah, nyatanya masih ada beberapa bank yang berpandangan lain. 

Resiko yang ditanggung bank sebesar 30% tetap saja masih dianggap besar. Karena itu, apa yang dilakukan 

Bank Jatim misalnya, hanya akan berinvestasi ke PDAM secara kasus per kasus sangat bisa dipahami dan 

wajar jika akan ditiru bank-bank lainnya. Bank Jatim hanya akan siap menyalurkan pembiayaan kepada PDAM 

yang memiliki kemampuan secara financial. Minimal BUMD tersebut membukukan laba dalam tiga tahun 

berturut-turut. Selain itu, tidak semua PDAM sehat minat meminjam ke bank karena kepercayaan dirinya 

untuk mengembangkan pelayanannya dengan dananya sendiri. Jika sudah seperti itu, kepercayaan kepada 

PDAM untuk bisa mengembalikan harus juga dimunculkan. Ditjen Cipta Karya sudah mensosialisasikan 

keuntungan kerjasama ini kepada seluruh PDAM di Indonesia, meskipun pada tahun ini baru terjaring lima 

PDAM yang siap dan layak dibiayai diterima tiga bank itu. Lima PDAM itu adalah PDAM Kota Tangerang, 

PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Bandung, PDAM Kabupaten Ciamis, dan PDAM Kabupaten Bogor. 

Berita utama Edisi Juni 2010 ini mengambil topik air minum karena sedang gencar dilaksanakan 

pemerintah, bank, dan PDAM. Tentu saja tidak menghilangkan daya tarik tema lain, seperti gebyar program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), peringatan kepada profesional 

Engineer untuk berhati-hati agar karyanya tidak menimbulkan korban saat terjadi bencana, pelajaran dari 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diprakarsai Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Ditjen 

Cipta Karya, dan masih banyak lagi informasi lainnya. 

Selamat membaca dan berkarya! 

.....Suara Anda 

Raperda Bangunan Gedung 

Saya sekarang sedang menyusun Raperda Bangunan Gedung, masih 

kesulitan terkait dengan pengaturan bangunan non gedung. Mungkin 

ada yang bisa kasih saran terkait dengan referensi bangunan non 

gedungnya, terimakasih 

Edy 

Kepada Saudara Edy, menurut UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung 

Pasal 1 Angka 1. “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau di air, yang 

berfungis sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.” 

Bangunan non gedung (bangun-bangunan) yang tidak dihuni oleh 

manusia tidak diatur oleh UU No. 28 Tahun 2002, namun di daerah 

pengaturan bangun-bangunan dapat disatukan dalam perda bangunan 

gedung dengan memasukkan peraturan perundang-undangan terkait 

sebagai konsideran. 

Apabila bangunan-bangunan menjadi satu kesatuan konstruksi (misal 

menara BTS di atas bangunan gedung maka terkena IMB/SLF Bangunan 

Gedung. Bila terpisah dapat dikenai IMB/SLF tersendiri. 

Demikian kami sampaikan, terima kasih. 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010 3

Berita Utama 

Era Baru Pendanaan Pengembangan 

Air Minum 

PDAM Gandeng 

Perbankan 

Sudah sejak 2008 lalu, masyarakat dan 

pemerintah menunggu momen Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) berlari kencang 

menuju level maju, sehat, dan mampu mening 

katkan pelayanan air minum kepada 

masyarakat secara mandiri. Jauh sebelum 

2008, pemerintah juga sudah memfasilitasi 

PDAM melalui upaya restrukturisasi utang 

PDAM. Upaya yang sejatinya bakal meringankan 

beban PDAM tersebut sebelumnya 

sudah diberikan perhatian besar dari Menteri 

Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati 

(SMI). 

“Kita lihat apakah program restrukturisasi 

ini bisa memajukan PDAM, karena ini adalah 

upaya kita agar PDAM diringankan bebannya. 

Selebihnya urusan PDAM untuk lebih mandiri. 

Jika ada Walikota/Bupati atau Ketua DPRD 

yang datang ke saya, saya minta mereka untuk 

mantapkan dulu visi misi dan komitmennya, 

baru bicarakan masalah keuangan,” ujar SMI 

kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko 

Kirmanto pada suatu kesempatan. 

Tidak cukup dengan restrukturisasi, Ketua 

Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh 

Indonesia (Perpamsi) saat itu, Achmad 

Mardju Kodri, ikut melobi pemerintah 

agar di bukakan akses permodalan dengan 

Dirjen Cipta Karya (tengah) bergandengan tangan dengan para Direktur Perbankan setelah acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

Pendanaan Pengembangan Air Minum 

4 Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/ Juni 2010

BERITAUTAMA 

perbankan nasional. Bak gayung bersambut, 

pemerintah pun mengeluarkan Peraturan 

Pre siden Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Pem berian Jaminan dan Subsidi yang kemudian 

didukung dengan Peraturan Men teri 

Keuangan Nomor 229 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Jaminan 

dan Subsidi Bunga dan dilanjutkan dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21 

tahun 2009 tentang Pedoman Kelayakan 

Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM. 

Pada akhirnya, 11 Juni 2010, gong ditabuh 

melalui penandatanganan Perjanjian 

Kerjasama Pendanaan (PKP) antara Pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum 

C.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan 

para Direksi Bank Nasional Indonesia (BNI), 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Jabar 

Banten. Dalam Perpres tersebut pemerintah 

akan mensubsidi bunga yang ditetapkan 

tiga bank tersebut berdasarkan BI (Bank 

Indonesia) rate. 

“Sebetulnya kita terlambat, kita kehilangan 

satu tahun pertama untuk persiapan. Perpres 

29/2009 memberikan paket pertama untuk 

percobaan selama lima tahun (hingga 2004, 

red). Masih ada satu klausul lagi agar bola yang 

sudah dipegang perbankan dan PDAM bisa 

dimainkan, yaitu sebuah umbrella agreement, 

diantaranya melibatkan DPRD,” jelas Direktur 

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum, Budi Yuwono, usai menandatangani 

perjanjian di ruang kerjanya. 

Menurut Budi, mengajak PDAM ke era 

baru pendanaan dengan menggandeng perbankan 

ibarat mengubah pola pikir men dasar 

yang selama ini menjangkit. PDAM selama 

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono sedang mencoba air siap minum 

ini ‘disuapin’ dengan dana APBN dan APBD. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut 

Budi, PDAM yang mandiri adalah PDAM yang 

berani mengambil langkah maju untuk membenahi 

tarif, dan manajemen kebocoran air. 

Budi melanjutkan, dana yang dibutuhkan 

untuk mencapai target MDGs 2015 sebesar 

kurang lebih Rp 34 triliun. Kementerian Pekerjaan 

Umum sudah menganggarkan Rp 

11,8 triliun melalui Rencana Strategis 2009- 

2014, selebihnya sekitar Rp 22 triliun sudah 

dipastikan berkurang berkat kepedulian tiga 

bank di atas yang menggelontorkan Rp 3,7 

triliun. 

“Jumlah itu masih ada kemungkinan 

ber tambah karena BNI dan BRI sanggup 

me ngucurkan tambahan jika diperlukan. Kita 

tung gu dari Bank lainnya. Sementara pemerintah 

pada tahun 2010 ini telah menyediakan 

dana Rp 50 miliar untuk mensubsidi 

bunga dalam PKP ini” kata Budi. 

Dana Kementerian PU sebesar Rp 11 

triliun akan diprioritaskan untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan daerah rawan 

air. Selain itu dikucurkan juga Rp 7 triliun 

untuk penyediaan air baku. Begitu banyak alternatif 

pembiayaan untuk pengembangan 

air minum bagi masyarakat, diantaranya Budi 

menyebutkan terbukanya peraturan pemerintah 

dengan paket Kerjasama Peme rintah 

Swasta, serta hibah bagi MBR. 

“Paket pertama sudah dibuka oleh Men teri 

Keuangan sebesar Rp 202 miliar, dan tahun ini 

akan diluncurkan juga dari AusAID sebesar Rp 

106 miliar untuk 22 PDAM dengan penekanan 

hibahnya adalah untuk masyarakat kurang 

mampu. Dalam hal ini sistemnya out 

based aid, PDAM harus membangun dulu 

infrastrukturnya, dan AusAID akan membayar 

hasilnya yang disalurkan kepada masyarakat. 

Dan banyak lagi terobosan lain dalam 

mengembangkan air minum,” papar Budi. 

Budi Yuwono mengingatkan, peran Direktorat 

Jenderal Cipta Karya hanya sam pai 

pada penandatanganan PKP antara Per - 

bankan dengan 15 PDAM yang sudah siap 

dan menyatakan minat. Selebihnya, proses 

yang dilakukan kedua pihak tersebut 

akan difasilitasi oleh Badan Pendukung 

Pe ngembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(BPPSPAM) Ke men terian Pekerjaan 

Umum. Dit jen Cipta Karya selanjutnya akan 

memfasilitasi hal serupa kepada 40 PDAM 

yang berpotensi memasuki era baru ini. 

Jumlah PDAM secara nasional saat ini 

392 dan yang sudah mengikuti program 

restrukturisasi utang sebanyak 15 PDAM. 

Selain sehat, keikutsertaan PDAM dalam 

prog ram Kementerian Keuangan tersebut 

menjadi syarat utama bagi PDAM untuk bisa 

mendapatkan kredit dari perbankan. Dalam 

waktu dekat, Kementerian Keuangan akan 

segera memproses 50 PDAM dalam program 

restrukturisasi, sehingga sejumlah 65 PDAM 

bisa dikatakan siap antre di meja direksi tiga 

Perbankan di atas. 

“Kita harus mengakui dalam diri PDAM 

masih banyak ruang yang bisa diefisiensikan, 

seperti menurunkan angka kebocoran, dan 

lain-lain. Saat ini rata-rata kebocoran air PDAM 

secara nasional mencapai 33%,” tambah Budi. 

Dana Rp 3,7 triliun yang siap diberikan 

bank adalah untuk PDAM yang layak secara 

syarat dan besaran proyek yang sudah lolos 

studi kelayakannya. Selain memberikan jaminan 

pinjaman dan subsidi bunga, Kementerian 

PU juga menyediakan fasilitasi 

pe nyiapan proposal pengembangan SPA M 

PDAM pa da per bankan nasional dan dukungan 

ketersediaan air baku. 

Sementara dikatakan Direktur Sistem Manajemen 

Investasi Kementerian Keuangan, 

Anandy Wati, sampai saat ini Bank Mandiri 

sudah melayangkan kesanggupannya akan 

kerjasama pendanaan untuk pengembangan 

PDAM, namun Bank Mandiri belum menentukan 

nominal pagu yang akan disalurkan. 

Target MDGs 

Program percepatan penyediaan air minum 

perkotaan melalui pebiayaan pinjaman bank 

nasional merupakan salah satu Program 

Percepatan Pencapaian Target MDGs bidang 

air minum dan sanitasi yang disusun oleh 


BERITAUTAMA 

Ditjen Cipta Karya untuk periode 2009-2014. 

Selain program pinjaman PDAM tersebut, 

percepatan juga mencakup kegiatan penyediaan 

air minum perkotaan di 820 Ibu Kota 

Kecamatan (IKK), 577 kawasan MBR/RSH/ 

Rusuna, ibukota pemekaran, serta kegiatan 

penyediaan air minum perdesaan di 4.650 

desa rawan air/terpencl/pulau kecil terluar 

termasuk desa PAMSIMAS, pengembangan 

prasarana dan sarana air limbah sistem offsite 

di 11 kota, sistem onsite di 210 kabupaten/ 

kota, serta persampahan, program DAK air 

minum dan sanitasi sebesar Rp 3,4 triliun, 

program hibah air minum dan air limbah, 

serta percepatan sanitasi untuk mendorong 

swadaya masyarakat. 

Sesuai dengan penjabarannya, target 

MDGs bidang air minum nasional adalah 

meningkatkan proporsi jumlah penduduk 

terhadap akses air minum sebesar 60,3% 

yang harus dicapai pada 2015 dengan air 

minum perpipaan kota sebesar 47,39%, 

per pipaan perdesaan 19,76% dan sisanya 

dengan nonperpipaan terlindungi. 

Sampai tahun 2009, pencapaian bidang air 

minum perpipaan perkotaan dan perdesaan 

adalah 35% dan 14,29%. Dalam lima tahun 

ke depan, pemerintah pusat mentargetkan 

penambahan 6 juta sambungan rumah baru 

senilai kurang lebih Rp 33 triliun. (bcr) 

‘Bergantung Sharing Dana PDAM’ 

Dituturkan Direktur Bisnis Kelembagaan Bank BRI, Asmawi Syam, PDAM banyak juga yang 

bagus dan sehat, belum tentu mereka menerima tawaran kredit perbankan. Namun ada juga 

yang bisa karena memang nilai proyeknya besar dan bakal menjanjikan prospek bisnis yang 

besar pula. “Kami bisa memulai hari ini sejak ditandatanganinya PKP, tentu saja setelah kita melihat 

studi kelayakan dan eligibilitas program yang ditawarkan PDAM. Dan tentu kita juga membutuhkan 

green light DPRD dan walikota/Bupati setempat untuk legalitasnya,” tukas Asmawi. 

Tentang besaran pinjaman yang akan diberikan bank pada masing-masing PDAM dengan 

Rp 1,8 triliun yang akan diberikan, Asmawi mengungkapkan tergantung dari sharing program 

yang diajukan PDAM. Ada kemungkinan 60% bank 40% PDAM, atau 50% bank 50% PDAM. 

Lain jika PDAM tertentu mempunyai fresh money yang cukup, tentu mereka tidak mau 

menambah daftar utangnya. (bcr) 

‘Prospek Bisnis Air Minum Tidak Kalah Menarik’ 

Menjawab mengapa baru kali ini perbankan tertarik membiayai sektor pengembangan 

air minum, Direktur Bisnis Banking BNI, Krishna Suparto, menjelaskan bahwa bank adalah 

BUMN yang dibiayai oleh masyarakat dan dipastikan ketika ingin melabuhkan biayanya 

harus mempertimbangkan prospek bisnisnya. “Setelah dilakukan pembenahan dan juga 

proses restrukturisasi utang, ke depan industri air minum tidak kalah menariknya dengan 

infrastruktur dasar lainnya, seperti listrik. Air minum juga menjadi target utama dalam 

target MDGs. Kita menyambut itu harus diprioritaskan, apalagi kami mendapatkan fakta 

bahwa pemerintah akan mensubsidi bunganya. Dengan itu kami tak ragu kucurkan Rp 

1,8 triliun,” kata Krishna. 

Hubungan baik BNI dengan PDAM menurut Krishna sudah terjadi 20 tahun lalu, 

di mana BNI memfasilitasi beberapa PDAM dalam hal tata laksana penerusan 

pinjaman pemerintah kepada PDAM. Dalam proses itu, BNI menilai banyak 

potensi dalam bisnis hajat orang banyak itu. (bcr) 

‘Lebih Dulu Kerjasama dengan PDAM’ 

Entis Sukendar dari Direktur Kredit Bank Jabar Banten menyebut pihaknya telah lebih 

dulu mengucurkan pinjaman kepada PDAM, contohnya untuk PDAM Kota Bogor sebesar 

Rp 25 miliar, dan PDAM Cilegon sekitar Rp 2,5 miliar. Dari pengalaman, performa kedua 

PDAM tersebut sangat baik di mata Bank Jabar Banten. “Kami semakin yakin dengan 

investasi Rp 100 miliar ini, karena selain jaminan bunga dan syarat hanya PDAM yang 

sehat, juga kami selama ini berpengalaman melayani setoran air minum di wilayah 

Jabar dan Banten,” ujar Entis. (bcr) 


BERITAUTAMA 

Jaminan Pemerintah 

Halau Keraguan 

Bank 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2009 tentang Pemberiaan Jaminan dan Subsidi 

Suku Bunga oleh Pemerintah Pusat telah 

diterbitkan pertengahan 2009 lalu. Bagaimana 

kelanjutan dari Perpres tersebut Apakah 

PDAM antusias dengan hal itu Apakah bermanfaat 

untuk mencapai target MDGs Berikut 

wawancara redaksi dengan Direktur 

Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum, Tamin M. Zakaria Amin. 

Perpres 29/2009 telah terbit, apakah 

sampai disitu saja 

Tentu saja tidak. Kita akan mengadakan 

roadshow di empat kota yang di pim pin Dirjen 

Cipta Karya untuk men sosialisasikan dan 

berdialog me ngenai perpres tersebut bulan 

Juni ini. 

Apakah sosialisasi tersebut efektif 

Saya optimistis. Pasalnya tidak hanya unsur 

dari PDAM yang kita undang, tapi seluruh 

sta keholder yang terkait, se perti DPRD, Kepala 

Dae rah, pihak perbankan dan juga 

Kementerian ter kait. Ten tunya keluaran 

yang diharapkan adalah per samaan persepsi 

dan juga kesepakatan ber sa ma dalam percepatan 

air mi num. Hal ini juga dalam rangka 

pencapaian tar get MSD’s 2015. 

Substansi Perpres ter sebut seperti 

apa 

Intinya adalah pinjaman investasi 

PDAM ke per bankan akan dijamin oleh 

pemerintah pusat. Se lisih BI rate 

maksimal 5% akan ditanggung oleh 

pemerintah pusat. Tahun ini Kita sudah 

siapkan anggaran Rp 50 miliar 

untuk mensubsidi bunga tersebut. 

Rp 50 miliar ter sebut ekuivalen 

dengan pinjaman Rp 1 triliun. 

Tamin M. Zakaria Amin 

Direktur Pengembangan Air 

Minum Direktorat Jen deral 

Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum 

Bagaimana jika PDAM ngemplang membayar 

utang 

Kita sudah atur semuanya. Pemerintah akan 

menanggung 70%, sedangkan perbankan 

30%. Angka 70% tersebut masih dibagi lagi 

dengan Pemda 30% dan pusat 40%. Makanya 

dalam pinjaman ini harus ada persetujuan 

dari Pemda dan juga DPRD setempat. 

Jadi, seluruh stakeholder harus ber komitmen 

dalam hal ini 

Semua harus memiliki komitmen. Jika PDAM 

saja tanpa didukung Pemda tidak akan jalan. 

Begitu pula sebaliknya. Masa lalu PDAM yang 

buruk akibat tidak bisa bayar utang dan harus 

restrukturisasi tidak boleh terulang lagi. 

Apakah ada masa berlaku untuk Perpres 

tersebut 

Fasilitas ini bisa dimanfatkan sampai Desember 

2014. Sedangkan mengenai jangka 

kredit periodenya sekitar 10 tahun dengan 

grass periode 2 tahun. Kalau PDAM itu 

sadarnya telat, maka tidak bisa pinjam lagi. 

Kecuali diperpanjang. Kita harapkan PDAM 

berinvestasi dan memakai fasilitas ini. 

Terkait dengan pihak perbankan, adakah 

yang tertarik 

11 Juni 2010 kemarin kita telah menandatangani 

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan 

(PKP) senilai Rp 3,7 triliun dengan pihak perbankan. 

Itu merupakan hal yang luar biasa. 

Dana sebesar Rp 3,7 triliun terdiri dari Rp 1,8 

triliun Bank BNI, Rp 1,8 triliun Bank BRI, dan Rp 

100 miliar Bank Jabar Banten. Dalam waktu 

dekat Bank Mandiri akan menyusul dengan 

menyipakan dana Rp 1,8 triliun. 

Menurut Bapak, apa yang membuat 

per bankan mau mengucurkan dana 

investasi 

Jaminan dari pemerintah pusat, itu yang 

membuat perbankan tidak ragu lagi. Disamping 

itu, investasi di bidang air minum tak 

kalah menarik dibandingkan dengan listrik 

atau yang lainnya. Asal tahu saja, perbankan 


BERITAUTAMA 

sebenarnya juga telah mengucurkan dana 

untuk PDAM. Contohnya PDAM Bogor dan 

Cilegon. 

Berapa jumlah PDAM saat ini, dan 

bagaiman kondisinya 

Tahun 2005 jumlah PDAM sebanyak 335. 

Seiring dengan pemekaran wilayah yang terjadi 

dimana-mana, jumlah PDAM me ningkat 

menjadi 394 sampai tahun 2010 ini. Dari 

jumlah tersebut sebanyak 104 PDAM sehat. 

Sisanya masih banyak PDAM yang kurang 

sehat dan sakit. 

Bagaimana bisa ada yang tidak sehat 

Kebijakan PDAM itu sangat ditentukan oleh 

politiknya kepala daerah. Pemerintah pusat 

tidak bisa mengintervensi PDAM. Banyak 

PD AM yang tidak sehat karena belum menggunakan 

tarif full cost recovery, tarif yang 

digunakan masih dibawah biaya produksi. 

Karena jika tarif naik maka masyarakat 

akan protes. Sehingga PDAM terus merugi. 

Disamping itu, kelembagaan PDAM juga 

masih lemah sehingga kurang profesional. 

Upaya yang dilakukan pemerintah seperti 

apa 

Pemerintah pusat hanya sebatas Fasilitator. 

“Masa lalu PDAM yang buruk akibat tidak bisa bayar utang 

dan harus restrukturisasi tidak boleh terulang lagi. “ 

Tamin M. Zakaria Amin 

Fasilitasi dalam penyusunan business plan 

untuk pinjaman perbankan, penyedian 

air baku un tuk kebutuhan PDAM maupun 

failitasi bantuan kelembagaan supaya lebih 

profesional. 

Kenaikan tarif sebenarnya bukan solusi 

satu-satunya. Intinya adalah efisiensi dari 

PDAM. Asal tahu saja PDAM yang efektif itu 

pegawainya 3,5/1000 pelanggan. Saat ini 

PDAM rata-rata masih 9/1000 pelanggan 

bahkan ada yang diatas 10/1000 pelanggan. 

Selain itu penggunaan listrik juga bisa dihemat. 

Contoh yang bisa menekan biaya 

listrik adalah PDAM Surabaya. 

Seberapa penting investasi bagi PDAM 

Tanpa invesatasi PDAM tidak bisa berkembang. 

Memang tujuan PDAM bukan profit 

tapi PDAM harus dapat laba. Satu untuk 

menggantikan aset yang usang seperti pipa, 

untuk pengembangan dan untuk bantuan 

luar biasa ke daerah lain seperti bencana 

gempa bumi. Sesuai dengan Permendagri 

No 23 Tahun 2006, PDAM adalah pelayanan 

public, profitnya di batasi oleh return of 

asset yang tidak lebih dari 10%. Kalau tidak, 

pelayanan PDAM makin menurun. Kalau 

pipa pecah misalnya tidak bisa langsung 

diperbaiki. 

Terakhir, bagaimana gambaran air minum 

di Indonesia menurut Bapak 

Saat ini cakupan air minum nasional baru 

mencapai 25,49%. Hal tersebut masih rendah 

untuk mencapai target MDGs yaitu sebesar 

66%. Selain itu, berdasarkan data 34 dari 1000 

kelahiran bayi meninggal akibat buruknya 

air minum, di negara maju sekitara 10/ 1000 

kelahiran. Untuk mencapai target MDGs kita 

mengarah ke 22/1000 kelahiran. 

Infrastruktur air minum pada intinya 

ada lah pemakaian secara bersama. Air minum 

harus diberikan seadilnya. Di Jakarta 

misalnya, masyarakat tanjung priuk sana 

masih membeli air Rp 8000/gallon sementara 

warga Pondok indah hanya membayar sekitar 

Rp 3000/ m3. Melalui perpres ini, PDAM 

sebagai ujung tombak pelayanan air minum 

saya harap dapat memberikan pelayanan 

seluas-luasnya kepada masyarakat dengan 

terus difasilitasi oleh pemerintah pusat. 

(dvt) 

IPA Pramuka PDAM Banjarmasin17 


LIPUTANKHUSUS 

Liputan Khusus 

Gebyar Pamsimas Kabupaten Kuningan 

Langkah Awal 

Promosi Kesehatan 

A 

Air minum dan sanitasi merupakan 

sektor pelayanan publik yang berkaitan erat 

dengan usaha pengentasan kemiskinan. 

Tidak memadainya prasarana dan sarana air 

minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan 

dan daerah pinggiran kota, mempengaruhi 

kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat 

yang selanjutnya akan berdampak terhadap 

tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan 

prasarana dan sarana air minum dan sanitasi 

yang berkualitas akan berdampak pada 

pening katan kualitas lingkungan dan kesehatan 

masyarakat, yang tentunya berpe 

ngaruh pada peningkatan produktivitas 

masyarakat. 

Berangkat dari keinginan itu, Program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) digagas dengan 

tujuan utama meningkatkan akses pelayanan 

air minum dan sanitasi bagi masyarakat 

S. Bellafolijani*), Dessi Irdina**) dan Widya Anantya***) 

miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota. 

PAMSIMAS juga membiasakan masyarakat 

untuk menerapkan praktek hidup bersih 

dan sehat dengan membangun model 

penyediaan prasarana dan sarana air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat yang 

berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh 

masyarakat sendiri. Melalui realisasi pelaksanaan 

program PAMSIMAS, diharapkan kebutuhan 

masyarakat akan air minum dan 

sanitasi yang layak dapat terpenuhi sehingga 

akhirnya mampu meningkatkan kesehatan 

dan tingkat sosial ekonomi mereka. 

Menjadi salah satu lokasi PAMSIMAS, 

Kabupaten Kuningan Jawa Barat mengadakan 

Gebyar PAMSIMAS pada akhir 27 – 28 Maret 

2010 lalu. Acara yang diprakarsai oleh 

Praktek CTPS oleh anak SD di Gebyar Pamsimas 



Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

15 desa penerima PAMSIMAS 2009 ini 

merupakan wujud apresiasi warga yang 

telah menyelesaikan pembangunan sarana 

penyediaan air minum dan sanitasi. 

Jerih payah masyarakat terbayar dengan 

dirasakanya manfaat PAMSIMAS. Air minum 

sekarang sudah mudah didapatkan, derajat 

kesehatan masyarakat pun meningkat dengan 

di terap kannya Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS). Mereka tidak lagi Buang 

Air Besar (BAB) sembarangan, dan mulai 

menerapkan praktek cuci tangan pakai sabun 

di rumah dan sekolah. 

Dalam laporannya, Kadis Tata Ruang dan 

Cipta Karya Kabupaten Kuningan Lili Suherli 

menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan 

telah memulai PAMSIMAS di sembilan desa 

pada tahun 2008 yang kemudian di 15 desa 

pada tahun 2009. Lili menuturkan, PAMSIMAS 

telah berhasil menyentuh berbagai aspek, 

seperti sektor kesehatan, pendidikan, pember 

dayaan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan. 

Dari pelaksanaan PAMSIMAS 2009, sebanyak 

5.332 KK atau 44.584 jiwa telah mendapatkan 

pelayanan air minum. Selain itu, 

sarana sanitasi seperti jamban dan tempat 

cuci tangan telah dibangun di sekolahsekolah 

yang terdapat di desa-desa sasaran 

PAMSIMAS. 

Usai membuka acara Gebyar PAMSIMAS, 

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda 

men jelaskan bahwa Gebyar PAMSIMAS merupakan 

langkah awal promosi kesehatan 

di sekolah dan masyarakat. Kegiatan ini juga 

dapat digunakan sebagai ajang pelatihan 

kader untuk ikut mempromosikan kesehatan 

dan mendorong budaya PHBS di masyarakat. 

“Diharapkan momentum ini menjadi awal 

penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) dan tentunya dapat dijadikan contoh 

bagi desa lain,” lanjut Aang. 

Acara Gebyar PAMSIMAS diramaikan 

dengan gebyar Cuci Tangai Pakai Sabun 

(CTPS), Deklarasi open defecation free (ODF), 

dialog dengan Muspida Kabupaten Kuningan 

dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat 

(LKM) sebagai wakil masyarakat, dan 

penghancuran jamban cemplung sebagai 

tanda dimulainya pembangunan saranan 

sanitasi yang sehat melalui PAMSIMAS. 

Seluruh aksi kreatif ini menggambarkan 

keberhasilan pelaksanaan PAMSIMAS serta 

komitmen masyarakat untuk membudayakan 

lima pilar STBM yang menjadi pendukung 

program PAMSIMAS. Kelima pilar STBM 

Pembacaan ikrar lima pilar STBM oleh siswa SD 

tersebut yaitu, stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan 

makanan, serta pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga. Dalam acara itu juga 

diadakan berbabagai perlombaan seperti membaca puisi PHBS, pidato PHBS, cerdas cermat 

sehat, menggambar poster PHBS, kebersihan dan keindahan tenda, lomba kreasi seni, lomba 

opera PHBS dan jelajah alam. 

Ulasan berikut menggambarkan keber hasilan Program PAMSIMAS di Kabupaten Kuningan, 

Jawa Barat: 

Program PAMSIMAS 2008 

Program PAMSIMAS di Kabupaten Kuningan periode tahun 2008 – 2009 telah dilaksanakan 

di 24 desa pada 18 kecamatan. Desa Program PAMSIMAS Tahun 2008 Kabupaten Kuningan 

sejumlah 9 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Semua desa telah menyelesaikan semua 

kegiatan Program PAMSIMAS. Gam bar an pelaksanaan Program PAMSIMAS di desa tahun 2008 

dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kecamatan 

Sindang Agung 

Garawangi 

Garawangi 

Karangkencana 

Karangkencana 

Kramatmulya 

Nusaherang 

Ciwaru 

Salajambe 

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Program PAMSIMAS 

Kabupaten Kuningan Tahun 2008 

Desa 


Taraju 

Pakembangan 

Gewok 

Tanjungkerta 

Simpayjaya 

Cilowa 

Kertayuga 

Sumberjaya 

Bagawat 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) (KK) 

4,184 

2,275 

3,096 

2,913 

1,468 

3,026 

1,509 

2,770 

1,509 

22,750 

1,101 

595 

878 

972 

468 

725 

283 

703 

485 

6,210 

Akses Awal 

Air Minum Sanitasi 

50% 

48% 

44% 

42% 

45% 

42% 

53% 

40% 

45% 

Akses Akhir 


70% 

84% 

69% 

94% 

96% 

92% 

93% 

77% 

87% 

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten 

Kuningan tahun 2008 di sembilan desa telah meningkatkan akses air minum dari 45% menjadi 

85% dan akses sanitasi dari 33% menjadi 69%. 

Semua sarana air minum telah berfungsi dan dikelola oleh Badan Pengelola Sarana 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) yang dibentuk di setiap desa. Hasil pemicuan 

CLTS telah menambah akses jam ban di seluruh desa. Saat ini 3 desa yang telah mencapai status 

ODF, yaitu Desa Bagawat, Sumberjaya dan Gewok. Melalui kegiatan pemicuan CLTS, diharapkan 

jumlah jamban di masyarakat akan terus bertambah dan diharapkan seluruh desa dapat 

45% 

29% 

13% 

18% 

26% 

29% 

55% 

44% 

28% 

56% 

33% 

85% 

70% 

60% 

100% 

55% 

60% 

65% 

61% 

100% 

100% 

75% 


LIPUTANKHUSUS 

Foto Atas : Bupati Kuningan membuka 

gebyar pamsimas 

Foto Bawah : Dialog Bupati dan masyarakat 

mencapai status ODF. Untuk mendukung 

kegiatan PHBS di sekolah, di desa tahun 2008 

telah dibangun 16 unit jamban sekolah dan 

36 unit tempat cuci tangan. 

Program PAMSIMAS 2009 

Gambaran pelaksanaan Program PAMSIMAS 

di desa tahun 2009 dapat dilihat pada tabeltabel 

berikut. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Kecamatan 

Darma 

Darma 

Darma 

Hantara 

Maleber 

Maleber 

Pasawahan 

Mandirancan 

Pancalang 

Ciawigebang 

Ciawigebang 

Cidahu 

Kadugede 

Ciwaru 

Cipicung 


Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Program PAMSIMAS 


Desa 

Cikupa 

Cipasung 

Kawahmanuk 

Hantara 

Padamulya 

Cikahuripan 

Padamatang 

Randobawailir 

Tarikolot 

Cihaur 

Cigarukgak 

Cikeusik 

Cisukadana 

Ciwaru 

Salareuma 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) (KK) 

2,218 

3,587 

1,575 

1,924 

3,158 

3,895 

1,121 

3,713 

1,395 

4,254 

4,021 

2,814 

979 

7,139 

2,353 

44,146 

421 

797 

315 

504 

533 

1,142 

326 

1,039 

381 

1,137 

998 

598 

231 

1,666 

502 

10,590 

Akses Awal 


23% 

52% 

18% 

53% 

45% 

48% 

50% 

26% 

35% 

51% 

55% 

48% 

11% 

50% 

22% 

39% 

30% 

67% 

83% 

68% 

56% 

68% 

32% 

21% 

21% 

53% 

54% 

70% 

32% 

75% 

47% 

52% 

Akses Akhir 


90% 

81% 

90% 

100% 

71% 

100% 

100% 

79% 

100% 

80% 

100% 

100% 

100% 

90% 

99% 

92% 

100% 

100% 

100% 

75% 

60% 

70% 

41% 

100% 

25% 

100% 

100% 

71% 

53% 

100% 

100% 

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten 

Kuningan tahun 2009 telah menyelesaikan seluruh kegiatannya. Pemba ngunan sarana air 

80% 

minum di 15 desa telah meningkatkan akses 

air minum dari 39% menjadi 92%. Sedangkan 

akses sanitasi meningkat dari 52% menjadi 

80%. Ada 8 desa telah mencapai ODF, yaitu 

desa Cikupa, Cipasung, Kawahmanuk, 

Radobawailir, Ciha ur, Cigarukgak, Ciwaru 

dan Salareuma. Badan Pengelola Sarana 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP- 

SPAMS) telah di bentuk di semua desa. Melalui 

kegiatan pemicuan CLTS, diharapkan jumlah 

jamban di masyarakat akan terus bertambah 

dan diharapkan seluruh desa dapat mencapai 

status ODF. Untuk mendukung kegiatan PHBS 

di sekolah, di desa tahun 2009 telah dibangun 

34 unit jamban sekolah dan 180 unit tempat 

cuci tangan. 

PROGRAM PAMSIMAS 2010 

Kabupaten Kuningan sedang mempersiapkan 

pelaksanaan Program PAMSIMAS 


LIPUTANKHUSUS 

Tahun 2010. Desa-desa tahun 2010 telah ditetapkan melalui SK Bupati Kuningan No. 690/719/ 

BAPPEDA tanggal 22 Maret 2010. Berikut daftar desa Program PAMSIMAS dan Desa Replikasi 

Kabupaten Kuningan tahun 2010. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Kecamatan 

Padabeunghar 

Sumbakeling 

Babakan Jati 

Tundagan 

Bakon 

Gunung Sirah 

Paninggaran 

Situ Sari 

Kutawaringin 

Subang 

Karangkancana 

Gunung Sari 

Babakan Mulya 

Pinara 

Rambatan 

Tabel 4. Daftar Desa Program Pamsimas & Replikasi 


Desa 

Pasawahan 

Pancalang 

Cigandamekar 

Hantara 

Darma 

Darma 

Darma 

Darma 

Selajambe 

Subang 

Karangkancana 

Cimahi 

Cigugur 

Ciniru 

Ciniru 

Keterangan 

Desa Replikasi 



Pemerintah Kabupaten Kuningan telah me ngalokasikan anggaran untuk Program Pam simas 

Penyediaan prasarana 

dan sarana air minum dan 

sani tasi yang berkualitas 

akan berdampak pada 

pening katan kualitas 

lingkungan dan kesehatan 

masyarakat, 

yang tentunya ber pengaruh 

pada peningkatan 

produktivitas masyarakat. 

dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 1,25 

milyar dengan rincian sebagai berikut : 

1. Dana pendamping APBN untuk 12 desa 

sebesar Rp. 330.000.000,- 

2. Dana desa replikasi untuk 3 desa sebesar 

Rp. 660.000.000,-, dan 

3. Biaya operasional sebesar Rp. 

260.000.000,- 

*) Ketua CPMU Pamsimas 

**) & ***) PMC Pamsimas Provinsi Jawa Barat dan 

Banten 

Suasana semarak Gebyar Pamsimas di Kabupaten Kuningan 


INFOBARU 1 

Info Baru 1 

Keteledoran Engineer 

Membawa Bencana 

Zulmadi*) 

Salah satu bangunan yang terkena musibah gempa bumi di Padang 

Kasus pemberian dana talangan (bailout) 

terhadap Bank Century memang membuat 

banyak orang terhenyak dengan nilai kerugi 

an negara yang tak sedikit. Namun kejahatan 

“Engineer” atau kita bisa haluskan 

dengan istilah keteledoran Engineer, juga 

perlu mendapat sorotan bersama karena 

dampaknya bisa berkali lipat dibanding kasus 

Bank Century. 

Kerugian akibat kerusakan bangunan 

yang begitu besar telah berulang terjadi di 

Indonesia, dari yang paling segar diingat 

seperti gempa dan tsunami Aceh, Nias, Tasikmalaya, 

Manokwari, dan Padang, Suma tera 

Barat. Semua itu terang-terangan “menelan” 

uang rakyat, mungkin sudah lebih dari 

puluhan triliun. Tentu tidak banyak orang 

sadar berapa tiliun kerugian yang diakibatkan. 

Apa ini akan dilupakan 

Demikian ungkapan dari dua pakar 

konstruksi Indonesia ketika bicara di seminar 

nasional sehari yang diadakan oleh Universitas 

Negeri Padang (UNP) bekerjasama dengan 

JICA di Gedung Serba Guna Fakultas Teknik 

pada Maret 2010 lalu, serta pada kursus 

singkat yang dilakukan oleh HAKI (Himpunan 

Ahli Konstruksi Indonesia) Provinsi Sumatera 

Barat di INA Muaro, akhir Maret 2010 lalu. 

Sudah berapa banyak korban jiwa 

dan harta yang sudah ditelan saat terjadi 

bencana-bencana besar tersebut. Semuanya 

menurut para ahli itu diduga “ada” akibat 

keteledoran para Engineer dalam melakukan 

aktivitas profesinya. Baik sebagai perencana, 

pelaksana, maupun sebagai pengawas di 

bangunan-bangunan dan rumah-rumah 


yang runtuh dan pada akhirnya memakan korban jiwa pengunjung, pemilik, dan penyewa. Di 

Sumatera Barat saja misalnya pada gempa 2007 dan 2009 yang lalu, kerusakan atas konstruksi 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No 

Kota/Kabupaten 

Kerusakan Unit Rumah Akibat Gempa September 2007 

6 Maret 2007 12, 13 September 2009 

Kerusakan Unit Rumah 

Akibat gempa 

30 September 2009 

A 

Kota 

RB 

RS 

RR 

RB 

RS 

RR 

RB 

RS 

RR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Padang 

Pariaman 

Bukittinggi 

Padang Panjang 

Solok 

Payakumbuh 

23 

4 

10 

707 

307 

76 

40 

4 

39 

1.519 

- 

- 

47 

15 

0 

1.843 

- 

99 

1898 

54 

0 

0 

- 

0 

1646 

50 

0 

0 

- 

5 

2892 

84 

0 

0 

- 

28 

37.587 

8.619 

- 

17 

- 

- 

38.485 

1.633 

- 

164 

- 

- 

40.406 

13.376 

50 

413 

- 

- 

B 

Kabupaten 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tanah Datar 

Pdg. Pariaman 

Agam 

Solok 

Pasaman 

Pasaman Barat 

Pesisir Selatan 

50 Kota 

Solok Selatan 

Kep. Mentawai 

4.586 

3.885 

2.679 

978 

0 

0 

0 

47 

0 

0 

5.191 

3.291 

1.894 

914 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6.870 

5.001 

1.656 

2.190 

0 

0 

0 

158 

0 

0 

0 

3.767 

3 

5 

0 

0 

3.590 

- 

- 

2.644 

0 

4.672 

8 

6 

0 

0 

4.891 

- 

44 

0 

0 

4.853 

59 

70 

0 

0 

5.594 

- 

- 

2.145 

29 

70.833 

12.634 

145 

171 

3240 

2.173 

- 

- 

- 

- 

12.630 

3.653 

243 

- 

3.046 

5.410 

- 

- 

- 

105 

4.442 

4.265 

357 

920 

2.862 

11.386 

- 

- 

- 

Total 

13.302 

12.892 

17.897 

11.961 

11.322 

15.725 

135.448 

65.264 

78.804 

Sumber : Data Kesbang Linmas 25 Oktober 2009; 26 September 2007; 13 Maret 2007 

Besar kerugian pada tiap gempa bisa dihitung sediri oleh para penulis. Anggaplah untuk 

kerusakan ringan mesti dibayar senilai 35% dari total biaya bangunan. Sedangkan untuk rusak 

sedang sebesar 45% dan untuk kerusakan berat lebih kurang sebesar 60% dari total nilai 

bangunan yang penyusutannya diperkirakan rata-rata 2,5% pertahun. Dengan luas rata-rata 

bangunan yang rusak anggap saja 36 m2, dan biaya bangunan per meternya Rp. 1.500.000, 

maka besar kerugian dapat penulis hitung sendiri. 

Keteledoran 

Engineer, dalam arti singkat adalah manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang 

perancangan dan perekayasaan, atas alat-alat tertentu, dengan menggunakan me to de-metode 

tertentu, serta peralatan ter tentu untuk membuat konstruksi tertentu. Apakah itu, Mesin, 

Tenaga Pembangkit, dan Penghancur, Bangunan Gedung, Bendungan, dan sebagainya. 

Dengan keahlian yang dimilikinya itu, para Engineer itu dalam menjalankan profesi 

keahliannya ada yang melibatkan dirinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hing ga ke 

pemanfaatan dan penghapusan atau penghancuran dari produk rekayasa yang diciptakannya 

itu. Namun karena aturan dan kebijakan pemerintah kita, saat ini para Engineer perencana tidak 

dapat ter libat dan melibatkan diri secara penuh dalam pelaksanaan maupun pengawasan. 

Perencana hanya dapat ikut serta sebatas monitoring dan pengawasan dan rapat-rapat berkala 

saja pada saat pelaksanaan konstruksi itu dimulai. 

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, para Engineer biasa nya lebih banyak melakukan kegiatan nya di atas 

meja atau di ruang kantor. Sesekali untuk mendapatkan data-data untuk diolah, mereka mesti 

turun ke lapangan, seperti dalam perencanaan konstruksi bangunan, mulai dari penentuan 

titik atau tapak bangunan hingga ke penentuan daya dukung lahan untuk memikul konstruksi 

bangunan yang akan didirikan. 

Keteledoran para engineer pada saat perencanaan ini, biasanya terjadi akibat kemalasan dan 

takut rugi alias ingin untung nya secara sepihak. Semua data yang mesti didapat dari lapangan 

cukup diambil dari referensi melalui media tertentu saja. Misalnya data sondir atau pengujian 

tanah dan daya dukung tanah, diambil dari dokumen – dokumen yang sudah ada dan sudah 

dibuat oleh si perencana sebelumnya. Begitu juga untuk ukuran-ukuran dimensi struktur, apa- 

kah itu kolom dan balok, adakalanya si 

engineer “serakah”. Mereka hanya cukup meli 

hat gambar-gambar perencanaan lama 

yang sudah direncanakan oleh engineer 

sebelumnya untuk lokasi bangunan yang 

berbeda. Misalnya untuk bangunan tiga atau 

empat lantai, para Engineer cukup mencari 

gambar-gambar bangunan tiga lantai dan 

empat lantai yang sudah ada, dan dia cukup 

melihat berapa dimensi untuk masing-masing 

strukturnya tadi. Itulah yang dijadikannya 

sebagai bahan untuk pelaksanaan struktur 

bangunan, yang kini telah banyak memakan 

korban jiwa dan harta itu. 

Pelaksanaan 

Pada saat pelaksanaan, dengan bertolak 

kepada kebijakan yang ada si perencana mulai 

“lepas” tangan. Menjelang pelaksanaan 

penentuan tapak bangunan. Pihak pelaksana 

sudah diikat dengan kontrak yang dimulai dari 

Surat Penunjukan Pemenang yang ada kalanya 

di ikuti dengan Surat Perintah Kerja, dimana 

se suai pula dengan ketentuan yang ada 

yang mesti dituruti dan diikuti, bahwa pihak 

pelaksana paling lambat seminggu sesudah 

turunnya surat perintah kerja harus memulai 

pekerjaan. Dan saat memulai pekerjaan itu, 

pihak perencana mungkin secara kebetulan 

juga sedang melakukan presentasi di tem- 


INFOBARU 1 

dilapangan besi 16 dan 19 pun masih ada 

yang polos. 

Keteledoran para engineer pada saat perencanaan ini, 

biasanya terjadi akibat kemalasan dan takut rugi alias 

ingin untung nya secara sepihak. 

pat yang lain, sehingga saat pendirian dan 

penentuan tapak bangunanpun tidak diikuti 

oleh pihak perencana tadi. Jika alasannya 

tepat, dan misalnya berdalih menghindari 

biaya transportasi dan biaya lainnya untuk 

mengikuti penempatan titik lokasi tadi, 

bagaimana Begitu juga halnya dalam menentukan 

ukuran-ukuran atau dimensi kolom 

dan pembesian lainnya yang diragukan 

oleh pihak pelaksana atas karya dari pihak 

perencana tadi. Na’udzubillahi min dzalik! 

Salah satu bangunan yang terkena musibah gempa bumi yang terjadi di Padang 

Pengawasan 

Keteledoran terjadi dimulai dari tak sebanding 

nya jumlah tenaga yang ada di pihak si 

pemberi jasa dengan produk-produk yang 

disediakan oleh pengguna jasa, dalam hal ini 

pengguna jasa konsultan pengawasan. Hal itu 

juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 

mahalnya biaya pembuatan perlengkapan 

administrasi ketenagaan pengawasan yang 

mesti ditanggung oleh pemberi jasa konsultan 

pengawasan, maka hal itu menyebabkan 

kurang nya keberadaan tenaga pengawas 

di lapangan. Untuk satu bidang pekerjaan 

bangunan saja, pihak konsultan harus menurun 

kan tenaga-tenaga pengawasan dengan 

keahlian yang berbeda, misalnya ada ahli 

arsitektur, ahli struktur, ahli Mekanikal dan 

Elektrikal, dan ahli pertamanan serta ahli 

– ahli ukur lainnya. Dalam kenyataannya, 

mungkin karena keterbatasan dana dan juga 

keserakahan, maka ahli-ahli yang diturunkan 

oleh konsultan pengawaspun juga tidak 

sebagaimana yang diharapkan untuk suatu 

konstruksi bangunan. 

Kontroversi 

Kerusakan dan keruntuhan bangunan akibat 

bencana bukan disebabkan oleh para 

engineer saja, tapi juga tidak lepas dari tanggungjawab 

si produsen produk, seperti produsen 

yang bergerak untuk memproduksi 

besi beton. Ketentuan pemerintah jelas menegaskan 

pada tulangan-tulangan pokok 

di larang menggunakan besi polos, tapi mutlak 

besi ulir. Dalam kenyataannya, untuk 

bangunan-bangunan sederhana yang juga 

meng gunakan tulangan pokok dengan diameter 

tertentu kenapa masih diproduksi. 

Misalnya besi diameter 12 semestinya juga 

harus berulir, tapi dalam kenyataan yang ada 

Pembebanan 

Fakta di lapangan menjelaskan, kerusakan 

bangunan akibat bencana gempa juga 

disebabkan oleh pembebanan yang tidak 

seimbang pada tiap lantai. Artinya semakin 

tinggi lantai bangunan maka semestinya 

pembebanan pada lantai yang lebih atas 

mesti lebih ringan dari lantai yang dibawah. 

Tapi dalam kenyataannya pada lantai atas juga 

selalu diberikan fasilitas dan penggunaan dan 

pembebanan yang berlebihan. Seperti pada 

hotel-hotel mewah di kota-kota besar, pada 

lantai atas jumlah kamar juga jauh lebih besar 

dari pada lantai di bawahnya. Hal ini mungkin 

juga karena komersialisasi view, karena pada 

lantai yang lebih tinggi biasanya viewnya jauh 

menarik dari lantai yang di bawahnya. 

Pada lembaran yang sederhana dan terbatas 

ini, sebagaimana yang diuraian secara 

singkat di atas, maka ada beberapa hal 

yang perlu penulis tekankan. Sudah saatnya 

pihak-pihak terkait untuk memikirkan segera 

mungkin mendirikan Laboratorium Forensick 

Konstruksi Bangunan Runtuh akibat kelalaian 

para Engineer. Perlu juga dipikirkan untuk 

peninjauan kembali kebijakan pemerintah 

atas tanggungjawab profesi dalam menjalankan 

tugasnya, mulai dari perencana, pelaksana, 

dan pengawas. 

Keterpaduan lembaga dalam hal me rencakan 

dan produksi, contohnya dalam ketentuan 

Kementerian Pekerjaan Umum, untuk 

tulangan pokok tidak boleh menggunakan 

besi polos, tapi besi polos untuk diameter 

yang juga untuk tulangan pokok masih 

diproduksi. Sudah saatnya pihak-pihak terkait 

untuk mempermudah proses pengeluaran 

sertifikat-sertifikat keahlian, tanpa memberatkan 

pihak tenaga-tenaga ahli, dan 

pe rusahaan. Hal itu juga perlu diikuti 

oleh pa ra engineer untuk mengatur tugas 

harian dan membuatkan laporan aktifitas 

harian dalam penyelenggaraan tugas profesinya 

untuk meng hadapi proses-proses 

pe ngadilan. Sudah saatnya juga lembagalembaga 

teknis non pemerintahan dan 

ben tukan pemerintahan untuk ikut aktif 

dalam pemantauan, terakhir, untuk para 

Engineer, sadarlah bahwa membangun adalah 

menjamin keselamatan. Semoga HAKI 

(Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia), dapat 

menjaga nama baik, seluruh anak bangsa. 

*) Kepala Sekretariat Masyarakat Peduli Peru mah an 

dan Pemukiman (MP3I) Sumatera Barat 


Info Baru 2 

Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM) Gerbang Permata Pakis: 

Lingkungan Hijau 

Melalui Pengelolaan 

Sampah 

Gerbang masuk menuju BKM Gerbang Permata Pakis 


INFOBARU 2 

Memasuki wilayah Kelurahan Pakis 

di Kecamatan Sawahan, Surabaya, kesan 

pertama yang didapat adalah hijau dan sejuk. 

Seperti menapaki sebuah kebun tanaman 

hias. Di hampir setiap bagian depan rumah 

terdapat berbagai tanaman, baik tanaman 

hias maupun tanaman obat. Tanaman yang 

tumbuh subur di pot-pot itu, tertata sangat 

rapi dan bersih. 

Hal lain yang menonjol dari kawasan ini 

adalah, tidak mudah bagi kita untuk melihat 

secuil sampah pun yang mengganggu pemandangan. 

Hampir di berbagai sudut terlihat 

tempat sampah dengan warna-warna 

cerah yang diimbuhi teks petunjuk untuk 

memisahkan sampah organik dan nonorganik. 

Padahal beberapa tahun sebelumnya 

wilayah ini sangat kotor, tidak indah, dan tidak 

terawat. 

Perjuangan berat dari para anggota 

BKM Gerbang Permata Pakis yang dibentuk 

untuk menjalankan program P2KP tidaklah 

sia-sia. Berbagai hasil telah dicapai, bahkan 

kelurahan ini berhasil menjuarai berbagai 

perlombaan lingkungan. BKM yang didirikan 

pada 10 September tahun 2003 ini dan beranggotakan 

13 orang, kini telah memiliki 

beberapa divisi yang berkembang pesat dan 

mulai memberi manfaat nyata kepada warga 

di kelurahan ini. 

Jumlah penduduk Kelurahan Pakis 

sebanyak 39 ribu jiwa dengan mata pencarian 

utama masyarakatnya menjadi pertukangan, 

peda gang, menjadi pegawai, dll. Kelurahan 

ini memiliki luas 246 Ha dan memiliki 93 RT 

dan 10 RW. 

perlombaan tersebut, sebanyak 83 KK yang 

menghuni Gang Kembang Kuning Kulon 

III, RW IV/ RT 6, pada tahun 2005 berhasil 

menduduki posisi ke-10. Kemudian pada 

tahun 2006 berhasil memperbaiki prestasinya 

dengan menduduki posisi ke-8. 

Komunitas Merdeka Sampah 

Setiap anggota BKM Pakis berusaha memberikan 

informasi sebanyak-banyak nya tentang 

manfaat dan pengertian neigbourhood 

development kepada ma sya rakat. Tujuannya 

agar anggota dan masyarakat secara bersama 

dapat menciptakan lingkungan yang tertata 

asri guna meningkatkan kesejahteraan komunitas. 

Sejak tahun 2004, program pengelolaan 

sampah mandiri berbasis komunitas telah 

melahirkan relawan-relawan warga yang 

berkomitmen membangun lingkungan sehat. 

Berkat kerja keras, pada tahun 2006, kawasan 

ini berhasil memperoleh posisi ke tiga dalam 

kategori Komunitas Merdeka Sampah. 

Kegiatan membersihkan lingkungan 

itu sen diri sebetulnya hanya dianggap sebagai 

batu loncatan semata. Menurut mere- 

Foto Atas : Salah satu sudut Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang tampak asri 

Foto Bawah : Pembibitan Adenium 

Pembudidayaan Tanaman Hias Secara 

Swadaya 

Tujuan awal BKM Gerbang Permata Pakis 

adalah mencari solusi untuk mengelola lingkungan 

agar hijau dan sehat. Kemudian diputuskan 

untuk melangkah dengan melakukan 

budidaya tanaman hias secara swadaya. 

Tanaman yang dibudidayakan antara lain: 

adenium, lumeria, paprika, jahe merah, serai, 

mahkota dewa, kumis kucing, daun dewa, 

dan pecut kuda. 

Kegiatan bersih-bersih dan menghijaukan 

lingkungan menjadi acara yang sangat menarik 

dan menyenangkan bagi warga setelah 

mereka sendiri melihat dan merasakan hasilnya. 

Ditambah lagi dengan adanya lom ba 

‘lingkungan yang hijau dan bersih (green 

and clean)’ yang diadakan setiap tahun 

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Hari 

Ulang Tahun Kota Surabaya. Hasilnya, pada 


INFOBARU 2 

No. 

1 

2 

3 

4 

Program Kemitraan dengan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 

Dinas 

Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman 

Pemerintah Kota Surabaya melalui dana APBD 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

Program Kemitraan dengan Lembaga Swasta 

Lembaga 

Yayasan Uli Peduli (Unilever Indonesia) 

World Vision (Wahana Visi Indonesia) 

Penghargaan yang Diterima 

Penghargaan 

BKM Award tingkat Nasional 2005 dalam rangka Hari Habitat Dunia 

Program 

Bantuan Pembangunan Perumahan Swadaya berupa 

dana bergulir untuk pembangunan/rehabilitasi 

perumahan swadaya bagi warga yang kurang 

mampu. 

Saat ini sudah berkembang menjadi 48 peminjam 

dengan total asset sebesar Rp 75.403.295,- 

• Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah RW VI 

termasuk fasilitas rawat inap (24 jam); 

• Pavingisasi jalan kampong; 

• Rehabilitasi TK & SD Pakis Jaya (RW III) menjadi 

bangunan dua lantai; 

• Pembuatan jogging track; 

• Perencanaan penghijauan dan pembuatan hutan 

kota di jalur hijau Dukuh Kupang Timur I RW IX 

Kelurahan Pakis; 

• Bantuan berupa komposter aerob skala rumah 

tangga. Warga menyebutnya keranjang sakti 

takakura. Fungsinya sangat efektif dalam mengurai 

sampah basah serta sampah kering. Sampah 

basah diurai menjadi kompos, sampah kering 

didaur ulang; 

• Saat ini sedang dikembangkan komposter aerob 

skala komunal untuk ditempatkan di setiap RT/ 

RW wilayah Kelurahan Pakis; 

Program 

Mengadakan pelatihan pengelolaan sampah setiap 

dua minggu sekali dengan tema ’paradigma hidup 

sehat dan perilaku ramah lingkungan’; 

Demi menjadikan lingkungan bersih sebagai bagian 

dari gaya hidup sehat masyarakat, maka pengelolaan 

sampah dan lingkungan dipertandingkan antar 

kelurahan. 

Kelurahan Pakis termasuk diantara 12 kelurahan 

terbaik; 

Pengadaan 115 gerobak sampah. Kerjasama ini 

dilakukan sejak tahun 2005; 

Juara I pengelolaan sampah konvensional (pengelolaan sampah melalui 

pemilahan secara manual oleh warga) tingkat Kota Surabaya 

Proposal terbaik pengelolaan sampah mandiri (dengan bantuan BKM) yang 

mendapatkan penghargaan dari Energi Globe (melalui Yayasan Uli Peduli 

Unilever), untuk wilayah RW III 

RW VI sebagai Juara 3 pengelolaan sampah mandiri (pengelolaan sampah 

dengan sentuhan teknologi melalui pemanfaatan media Takakura dan KRT) 

tingkat kota Surabaya. 

Tahun 

2005 

2005 

2005, 2006 

2006, 2006 

ka, setelah lingkungan bersih dan sehat, 

akan lebih mudah untuk mencapai tujuan 

utamanya yaitu bagaimana meningkatkan 

aktivitas di semua aspek kehidupan yang lain, 

seperti aspek ekonomi dan aspek kesehatan. 

Kemitraan BKM 

BKM Gerbang Permata Pakis sejak tahun 2004 

telah membuka diri untuk melakukan kerja 

sama dengan berbagai pihak. Diantaranya 

melalui program Musrenbang, yaitu Prog ram 

Penanggulangan Kemiskinan Milik Ma s ya rakat 

(PJM PRONANGKIS) yang telah disinkronkan 

dengan Pemerintah Kelurahan. Selain itu, 

ker jasama antara BKM dengan Kelompok Peduli 

yang dilakukan melalui Jaring Aspirasi 

Masyarakat (Jaring Asmara). 

Keranjang takakura digunakan un tuk me 

nampung sampah olahan tiga pe nam pungan. 

Keranjang ini diproduksi oleh Pusat Pemberdayaan 

Masyarakat Kota (PPM) Uni versitas 

Surabaya dan dijual dengan harga Rp. 75.000 

per buah. Untuk seluruh Kelurahan Pakis telah 

didistribusikan sebanyak 800 keranjang 

untuk 800 KK. Seluruh warga telah dilatih 

untuk memanfaatkannya; 

Karena keberhasilan BKM Gerbang Permata 

Pakis, banyak BKM dan instansi dari 

pelosok Indonesia kemudian tertarik untuk 

mempelajari hal-hal apa saja yang sudah berhasil 

diraih oleh BKM ini. Mereka adalah dari 

BKM-BKM dari Jawa Timur, Sumatera Selatan 

dan Kalimantan Selatan, serta Bap peko, Bappeprop, 

dan Bappenas. 

Para anggota BKM Gerbang Permata 

Pakis juga sering diminta untuk menjadi narasumber 

dalam berbagai sosialisasi dan 

lo kakarya pengelolaan sampah mandiri berbasis 

komunitas. 

BKM Gerbang Permata Pakis terus menyusun 

dan mengajukan proposal ker ja sa - 

ma demi keberlanjutan program penge lolaan 

lingkungan kepada berbagai LSM dan 

perusahaan swasta, baik asing maupun nasional. 

Langkah ini dilakukan demi memantapkan 

gerakan penanggulangan kemiskinan 

dengan memanfaatkan Social Responsibility 

(tanggung jawab sosial) perusahaan-pe r- 

usahaan. Antara lain proposal Program Stra 

tegis Pengembangan Ekonomi berbasis 

Ke masyarakatan (Prospek) yang ditujukan 

un tuk meraih investasi Citizen Base Initiative 

(CBI) dari Asoka Foundation dan penguatan 

kelompok perempuan dari Golden Fund for 

Women yang bermarkas di San Fransisco 

USA. 

Tim Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan 


Inovasi 1 

Procurement Unit Kota Surabaya 

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih 

mem butuhkan agenda reformasi yang seri 

us. Karena itu dibutuhkan sebuah Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) sebagai indikator 

pencapaian reformasi serta publikasi berkala 

sebagai wujud transparansi kepada rekanan 

yang berkinerja baik. Inilah yang sedang 

diupayakan Urban Sector Development Reform 

Project (USDRP) Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

kepada para pesertanya. Upaya ini pernah 

berjalan baik di Filipina. USDRP sedang 

meng hidupkan kembali ruh reformasi pengadaan 

barang dan jasa dari negeri itu ke 

Indonesia. 

Inisiatif pembentukan ULP sudah dimulai 

INOVASI 1 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

Barang dan Jasa Kota Surabaya 

Hidupkan Ruh Reformasi PBJ 

di Indonesia 

M. Reva Sastrodiningrat *) 

di beberapa Pemerintah kabupaten/kota peserta 

USDRP, seperti Kota Palangkaraya, Kota 

Cimahi, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota 

Palopo, Kabupaten Barru dan Kota Banda 

Aceh. Sedangkan publikasi untuk rekanan 

yang mempunyai kinerja baik salah satunya 

telah dilakukan oleh Pemda yang bukan 

peserta USDRP, yaitu Kota Blitar. 

Sebagian besar Pemda berinisiatif membentuk 

ULP dengan dasar pertimbangan 

untuk mengantisipasi berlakunya aturan di 

Keppres 80/2003 dan perubahannya, bahwa 

seluruh panitia pengadaan harus mempunyai 

sertifikasi pengadaan nasional. Saat ini, secara 

rata-rata baru sekitar 20% dari staf Pemda 

yang mempunyai sertifikat tersebut. 


Pedoman pembentukan ULP barang/jasa 

mengacu pada Keppres 80/2003 dan perubahannya, 

Perpres 8/2006 dan Per aturan 

Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 mengenai 

Pedoman Pembentukan ULP Barang/ 

jasa Pemerintah. Selain itu, berdasarkan Draft 

Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang 

me rupakan Revisi dari Keppres 80/2003, selambat-lambatnya 

akhir tahun 2014, Pemda 

diharapkan telah membentuk ULP. 

Melalui agenda reformasi USDRP di 

bidang pengadaan barang dan jasa, diharapkan 

pemda kota/kabupaten peserta 

USDRP yang belum membentuk ULP agar 

dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

mekanisme ULP serta kelebihan dari pembentukan 

unit tersebut. Sedangkan bagi 

Pem da yang telah membentuk ULP, akan 

lebih fokus dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan agar pelaksanaan ULP dapat 

lebih profesional, kelembagaan ULP dapat 

lebih independen, dan terdapatnya peluang 

pengembangan karir yang diimbangi dengan 

sistem kompensasi yang memadai bagi 

panitia pengadaan. Selain itu terkait dengan 

mekanisme publikasi kepada rekanan yang 

mempunyai kinerja baik, terutama dalam 

pe laksanaan paket kegiatan di Pemda, diharapkan 

dapat direalisasikan oleh Pemda 

Kota/Kabupaten peserta USDRP yang mencakup 

penetapan kriteria, aturan main, sosialisasi, 

yang tentunya akan berdampak 

terhadap peningkatan profesionalisasi penga 

daan barang dan jasa (PBJ). 

Berbagi Pengalaman dengan Filipina 

Pemerintah Philipina memiliki 43.500 unit 

pelayanan pengadaan yang ha rus diorganisir 

di bawah undang-undang reformasi pe ngadaan 

barang dan jasa yang dikeluarkan tahun 

2003. Undang-undang re formasi barang 

dan jasa ini menyatukan kurang lebih 150 

peraturan atau undang-undang pengadaan 

barang dan jasa yang sudah dikeluarkan, baik 

oleh lembaga-lem baga di tingkat pemerin tah 

pusat/pemerintah daerah, BUMN maupun 

BUMD dan lembaga-lambaga lainnya yang 

ada di Philipina. 

Pada awal berdirinya Unit PBJ terpusat 

yang berada di bawah Departemen Anggaran 

dan Manajemen, unit ini memiliki 

fungsi untuk memberikan penyediaan suplai 

peralatan kantor yang digunakan secara 

ru tin setiap harinya (seperti kertas, folder, 

ballpoint, pensil sampai dengan komputer) 

oleh lembaga negara/departemen/pemda. 

Setiap lembaga negara/departemen/pemda 

membeli 350 jenis peralatan kantor melalui 

unit tersebut. 

Unit ini tidak mendapatkan subsidi dari 

pe me rintah, tetapi diperbolehkan me narik 

service fee dari lembaga negara/ departemen/ 

pemda yang menggunakan jasa unit tersebut 

maksimal 5 %, yang digunakan untuk biaya 

operasional seperti membayar gaji dan biayabiaya 

sewa yang diperlukan. Hal tersebut 

membuat unit ini terbebas dari desakan 

ataupun tekanan politik yang biasanya mengintervensi 

transaksi-transaksi PBJ. 

Permasalahan yang dihadapi pada saat 

itu adalah ; 1) keengganan melakukan 

perubahan, 2) keengganan supplier untuk ikut 

PBJ melalui unit ini dikarenakan pengalaman 

buruk masa lalu, 3) merubah pola pikir, 4) 

keengganan kehilangan kewenangan dalam 

PBJ dan 4) membuat standar kualitas barang 

yang dapat diterima semua pihak. 

Tantangan 

Tantangan utama pada awal terbentuknya 

unit ini diantaranya: pertama, masih kurangnya 

pengalaman dalam melaksanakan PBJ 

secara terpusat, hal tersebut dikarenakan unit 

ini belum terlalu lama terbentuk sehingga 

masih butuh beberapa penyesuaian dalam 

pelaksanaannya. Kedua, belum adanya mandat 

bagi unit ini untuk menginstitusikan 

pe ngadaan secara terpusat. Ketiga, bagaimana 

meyakinkan para supplier untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan PBJ yang diadakan 

unit ini. Ini disebabkan adanya pengalaman 

buruk terkait dengan unit sejenis di masa 

lalu. Keempat, kurangnya kesadaran lembaga 

negara/departemen/pemda terkait dengan 

adanya unit ini. Kelima, tantangan yang terbesar 

adalah, banyak peraturan yang dikeluarkan 

lembaga negara/departemen/pemda 

yang masih menginginkan proses PBJ tetap 

dibawah kendali mereka 

Strategi Hadapi Tantangan 

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi 

tantangan tersebut, diantaranya melakukan 


INOVASI 1 

serangkaian proyek percontohan PBJ terpusat 

untuk 4 lembaga pemerintahan (Depar 

temen Anggaran dan Manajemen, COA, 

Departemen Keuangan dan Universitas 

Phi li pina) pada tahun 1976 untuk menda 

patkan umpan balik dari pelaksanaan 

PBJ terpusat dan mendapatkan dukungan 

untuk dapat menginstitusikan PBJ terpusat. 

Strategi ini mendapat respon dari presiden 

dengan dikeluarkannya aturan LOI 775 pada 

tahun 1978, yang diantaranya berisikan 

; 1) membentuk Procurement Council 

sebagai badan yang menyusun kebijakan 

untuk PBJ pemerintah, 2) membentuk 

Inter-Agency Bids and Award (IABAC) yang 

memiliki tugas melakukan PBJ terpusat untuk 

peralatan-peralatan kantor yang sehari-hari 

dipergunakan oleh pemerintah, 

dan 3) mem bentuk Unit PBJ yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan PBJ terpusat 

dan melaksanakan kontrak pemenang 

yang dihasilkan oleh IABAC. 

Strategi kedua dijawab dengan menun juk 

orang-orang yang berpengaruh dari anggota 

kabinet (Pimpinan Komisi Audit, Menteri 

Anggaran, Menteri Keuangan dan Pimpinan 

Universitas Philipina) untuk menempati 

posi si kunci dalam unit ini. Strategi ketiga, 

yaitu membuat standar terhadap kualitas 

barang yang akan diadakan melalui unit ini 

sehingga dapat diterima oleh semua pihak. 

Strategi kempat yaitu dengan melaksanakan 

PBJ khusus dengan tetap mengacu pada 

peraturan-peraturan dasar PBJ, seperti ; 1) 

hanya melakukan pengadaan dalam volume 

besar, 2) melakukan pengadaan langsung 

dari pabrik (tidak boleh melalui perataraan) 

untuk mendapatkan harga yang terbaik 

dan 3) melakukan pembayaran secara tepat 

waktu (tidak lebih dari 4 hari setelah barang 

diterima), dengan mempersingkat proses 

persetujuan pembayaran. 

Reformasi PBJ di Filipina 

Undang-Undang reformasi PBJ yang baru 

tahun 2003, mengatur pembentukan Government 

Procurement Policy Board yang berfungsi 

melakukan pengawasan terhadap kantor/ 

unit pemerintahan agar mereka mematuhi 

UU reformasi PBJ tersebut. UU ini juga membatalkan 

pembentukan Procurement Council 

yang dihasilkan melalui UU LOI 755 tahun 

1978 dan Procurement Policy Board yang 

dihasilkan melalui UU E.O. 359 tahun 1989, 

serta mengukuhkan mempertegas bentuk 

dan fungsi IABAC dan Unit PBJ terpusat. 

Di bawah UU yg baru, unit PBJ ini diakui 

sebagai satu-satunya unit yang mengadakan 

PBJ bagi lembaga negara/departemen/ 

pem da yang tidak memiliki panitia PBJ 

ataupun tenaga-tenaga yang berkompetensi 

dibidang PBJ. Sebagai contoh ; unit ini 

pernah melakukan pengadaan persenjataan 

dan amunisi untuk Departemen Pertahan, 

pengadaan obat-obatan untuk Departemen 

Kesehatan dan buku-buku untuk Departemen 

Pendidikan. 

UU reformasi PBJ di Filipina juga 

mengharuskan adanya pengamat dari sektor 

swasta yang berasal dari organisiasi 

non pemerintahan, organisasi profesi dan 

organiasi masyarakat sipil, yang memiliki 

tugas mengamati setiap kegiatan panitia 

dalam melaksanakan pengadaan. Kegiatan 

PBJ di Filipina pada dasarnya sangat terdesentralisasi, 

di mana setiap lembaga ditingkat 

pemerintah pusat/daerah mem punyai 

panitia PBJ yang terdiri dari 5-7 orang 

Foto Kiri : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang & Jasa Kota Surabaya 

Foto Kanan : Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono memberikan sambutan dalam acara Lokakarya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Surabaya 


INOVASI 1 

Direktur Eksekutif Procurement Service Filipina, Estanislao C. Granados Jr., membagi pengalaman kepada 

peserta Lokakarya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Surabaya 

yang mewakili institusi anggaran, hukum, 

pelayanan umum dan teknis yang ada 

disetiap tingkatan wilayah. 

Pada setiap lembaga pemerintahan sebenar 

nya hanya diperbolehkan memiliki 1 

unit panitia PBJ, kecuali jika pada lembaga 

tesebut terdapat kegiatan yang kompleks 

dan memerlukan begitu banyak kegiatan 

PBJ, maka diperbolehkan untuk membentuk 

lebih dari 1 Panitia PBJ, dan setiap kegiatan 

PBJ dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

trans paransi, kompetisi, simpilfikasi cara/ 

pro sedur yang menggunakan teknologi modern, 

akuntabilitas publik dan monitoring 

pengawasan publik. 

Setiap kegiatan PBJ dari tingkat pusat 

sampai daerah harus dipublikasi secara 

detail melalui sistem pengadaan berbasis 

internet. Demikian juga para suppliers/kontraktor 

yang akan melakukan kegiatan transaksi 

dengan pemerintah harus terdaftar 

di dalam sistem tersebut. Salah satu keuntungan 

menggunakan sistem tersebut 

ada lah terwujudnya prinsip transparansi, 

di mana setiap supplier/kontraktor yang terdaftar 

secara otomatis akan mendapatkan 

informasi mengenai kegiatan PBJ yang akan 

dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat 

mau pun daerah dengan tepat waktu. Begitu 

juga dengan pengumuman pemenang le lang 

yang dipublikasikan secara terbuka melalui 

sistem ini, sehingga seluruh peserta lelang 

dapat mengetahui hasilnya. Dengan cara 

ini maka tidak saja dapat terhindar dari over 

pricing, tetapi juga mampu meningkatnya 

daya saing yang merupakan perwujudan dari 

prinsip kompetisi, serta mendapatkan biaya/ 

harga dan kondisi terbaik, walaupun hasil 

yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan 

hanya berupa rekomendasi, keputusan akhir 

tetap ditangan kepala eksekutif pemerintahan 

terkait. 

Permasalahan ULP di Filipina 

Kesuksesan ULP di Filipina bukan tanpa masa 

lah. Sebut saja, ketersediaan tenaga ahli 

pengadaaan. Sama seperti di Indonesia, 

Philipina juga menerapkan sertifikasi untuk 

tenaga ahli PBJ, saat ini sedang di lakukan 

pelatihan untuk mencetak tenaga 

ahli pengadaan yang dapat memahami 

per aturan-peraturan terbaru PBJ, karena sesuai 

dengan target pemerintah pada setiap 

3 tahun dapat dihasilkan 1 juta tenaga ahli 

PBJ. Target ini berkaitan dengan peraturan 

yang mengatur bahwa kepanitian PBJ hanya 

bertugas selama 1 tahun, setelah itu akan 

diganti dengan kepanitiaan yang baru. 

Dalam hal ini pemerintah juga melibatkan 

perguruan tinggi dan asosiasi professional 

untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan 

terbaru PBJ. 

ULP di Surabaya 

Berbagi pengalaman dengan pemerintah 

kota Manila, bahwa di Indonesia sebenarnya 

sudah mulai menerapkan sistem ULP secara 

terpusat, walaupun mungkin masih terdapat 

hal-hal yang belum tentu dapat diaplikasikan 

di Indonesia. Di satu sisi bahkan ada beberapa 

hal yang sudah lebih maju dibandingkan 

Filipina. Contohnya Kota Surabaya yang sudah 

menerapkan fungsi ULP dan menjadi 

salah satu contoh terbaik terutama di bidang 

E-Procurement. Salah satu tugasnya adalah 

mengawasi serta melaksanaan kegiatan pengadaan 

barang dan jasa, menyampaikan 

hasil evaluasi dan usulan calon pemenang 

dari satuan tugas pengadaan melalui koordinator 

utama kepada pejabat pembuat 

komitmen yang memiliki pekerjaan, serta 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara 

periodik setiap bulan dan atau sewaktu – 

waktu bilamana diperlukan kepada Walikota 

Surabaya. 

Manfaat diterapkannya ULP di Surabaya 

sudah dirasakan, contohnya membuat proses 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

men ja di lebih terpadu, efektif dan efesien, 

meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi 

SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsi, menjamin persamaan kesempatan, 

ak ses dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa agar 

tercipta persaingan usaha yang sehat, serta 

menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang dilakukan oleh Aparatur 

yang Profesional. 

Selain itu Surabaya juga diuntungkan 

de ngan keunggulan dari ULP itu sendiri yaitu; 

Standarisasi harga untuk Barang/Jasa 

da lam penyusunan HPS/OE dan Dokumen 

Lelang, efesiensi dan efektifitas Pengadaan 

Barang/Jasa menjadi lebih terintegritasi, 

me minimalisir potensi terjadinya penyakit 

Peng adaan Barang/Jasa, berkurangnya jumlah 

proyek fisik yang tidak terselesaikan di 

akhir Tahun Anggaran, Controlling Pengadaan 

Barang/Jasa tersentralisasi, transparansi 

proses Pengadaan Barang/Jasa, Efesiensi 

Ang gar an Pengadaan Barang/Jasa, tahun 

2008 mencapai 23.68% (Rp. 80 Miliar dari 

Budget Rp. 340 Miliar), dan pada tahun 2009 

mencapai 29.97% (Rp. 384 Miliar dari Budget 

Rp. 1.2 Triliun). 

Pemerintah Kota Surabaya sangat mendukung 

keberadaan ULP sebagai unit pengadaan 

yang terpusat, hal ini juga dapat dilihat 

dengan dianggarkannya biaya operasional 

un tuk ULP sekitar kurang lebih Rp 2 miliar per 

tahun. Pada akhirnya memang pembentuk an 

ULP ini kembali lagi kepada komitmen pe merintah 

daerah kota/kabupaten, karena tan pa 

dukungan dan keinginan untuk me re for masi 

bidang pengadaan barang dan jasa maka hal 

tersebut hanya sebagai wacana diskusi yang 

tidak terlaksana. 

*) Asisten CPMU Urban Sector Develpoment Reform 

Project (USDRP) 


INOVASI 2 

Inovasi 2 

Reformasi Birokrasi 

Is in the House 

Masyarakat sudah banyak mendengar 

Reformasi Birokrasi. Namun apakah istilah itu 

dipahami sesuai dengan yang seharusnya 

Mungkin birokrasi bisa direformasi Birokrasi 

memegang peranan penting dalam perumus 

an, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai 

kebijakan. Dengan posisi yang strategis 

seperti itu, sebenarnya adalah logis bahwa 

reformasi pasti akan dapat dilakukan dan 

dinikmati hasilnya. Pesimis Tidak sedikit 

yang berpikir seperti itu. Namun sugesti dan 

persepsi positif pasti akan menjadi amunisi 

yang mampu mengubahnya menjadi hasil 

yang diinginkan. 

Reformasi Birokrasi sejatinya diarahkan 

pada upaya-upaya mencegah dan memperc 

e p a t pemberantasan korupsi secara 

b e r - kelanjutan, dalam menciptakan 

tata pe me - 

rintahan yang baik 

dan berwibawa 

Eka Yulia Widyanti *), Siti Aliyah Junaedi **) 

(good governance), pemerintah yang bersih 

(clean government), dan bebas KKN. Dengan 

de mikian diyakini bahwa reformasi birokrasi 

adalah langkah strategis untuk membangun 

aparatur negara agar lebih berdaya guna 

dan berhasil guna dalam mengemban tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional. 

Hal ini ditunjang dengan visi reformasi 

birokrasi yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan 

yang baik tahun 2025. Selain 

itu, dengan pesatnya ke ma juan ilmu pengetahuan 

dan teknologi infor masi dan 

ko munikasi, serta pe r u bahan lingkungan 

stra tegis menuntut birokrasi pe me rintahan 

untuk di reformasi dan disesuaikan dengan 

dinamika dan tuntutan masyarakat. Re formasi 

dilakukan secara ber tahap dan berkelanjutan 

dan bukan upaya yang radikal dan 

revolusioner. 

Manfaat 

Sejak dicanangkan pada tahun 2004, organisasi 

Ke men terian Pekerjaan Umum secara 

bertahap telah men coba melakukan 

perbaikan dalam memenuhi misi 

reformasi di bidang birokrasi 

yang mensyaratkan banyak 

hal. Diantaranya yang 

penting ada lah perubahan 

mind-set 

(sumber 

d a y a

manu sia) dan culture-set (ke tatalaksanaan), 

ser ta manajemen kelem ba gaan (organisasi). 

Perbaikan dalam kelem bagaan merupakan 

prasyarat mutlak yang diperlukan untuk 

men jamin berlangsungnya pengelolaan peme 

rintahan yang demokratis serta sistem 

ekonomi yang dapat menciptakan keadilan 

sosial bagi semua. 

Organisasi (Kelembagaan) 

Reformasi yang diharapkan dari bidang organisasi 

antara lain; pertama, organisasi 

ram ping struktur dan banyak/kaya fungsi, 

rasional, proporsional, efisien, dan efektif. 

Kedua, disusun berdasarkan visi, misi, dan 

strategi yang jelas (structure follows strategy). 

Ketiga, pembidangan sesuai beban dan sifat 

tugas dengan kontrol yang ideal. Keempat, 

banyak diisi jabatan-jabatan fungsional (menge 

depankan kompetensi dan profesio nalitas 

dalam pelaksanaan tugas). Dan ke li ma, 

menerapkan strategi organisasi pem belajaran 

(learning organization) yang cepat beradaptasi 

terhadap perubahan. 

Culture Set (Tata Laksana atau Mana jemen) 

Empat reformasi yang ingin disasar dari 

culture set adalah; pertama, ketatalaksanaan 

aparatur pemerintah yang disederhanakan, 

ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, 

dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif, 

pada proses perencanaan, pelaksanaan,pe - 

man tauan, evaluasi dan pengendalian, pe - 

ng elolaan sarana dan prasarana kerja, serta 

penerapan perkantoran elektronis. Ini 

di dukung oleh pemanfaatan teknologi informasi 

(e-government), apresiasi kearsipan yang 

transparan, akuntabel, hemat, disiplin, dan 

penerapan pada pola hidup sederhana. 

Sasaran kedua, efisiensi kerja aparatur 

dan peningkatan budaya kerja melalui terwujudnya 

sistem dan mekanisme kerja 

yang efe ktif dan efisien (dalam administrasi 

pemerintahan maupun pelayanan kepada 

masyarakat). Ketiga, sistem kearsipan yang 

andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, 

efektif dan efisien). Dan sasaran keempat 

adalah otomatisasi administrasi perkantoran, 

dan sistem manajemen yang efisien dan 

efektif. 

Mind Set (Sumber Daya Manusia Aparatur) : 

Mau tahu apa saja reformasi bidang SDM 

Pertama, SDM yang ingin dibangun adalah 

PNS yang memahami dan menganut sistem 

manajemen kepegawaian modern, sejahtera, 

berdayaguna, berhasilguna, produktif, transparan, 

bersih dan bebas KKN. Kedua, jumlah 

dan komposisi pegawai yang ideal (sesuai 

dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang 

ada di masing-masing instansi pemerintah). 

Ketiga, Penerapan sistem merit dalam ma najemen 

PNS, klasifikasi jabatan, standar kompetensi, 

sistem diklat yang mantap, standar 

kinerja, penyusunan pola karier PNS, pola karir 

terbuka, membangun sistem manajemen 

kepegawaian unified berbasis kinerja. 

Keempat, dukungan pengembangan 

da ta base kepegawaian guna menghasilkan 

sistem informasi manajemen kepegawaian 

yang menggambarkan jumlah pegawai 

yang re al di dasarkan oleh data detail dari 

tiap-tiap pegawai. Kelima, sistem remunerasi 

yang layak dan adil, menuju manajemen 

modern didukung oleh teknologi berbasis 

TI (Teknologi Informasi) yang handal seperti 

Sistem untuk Absensi pegawai, Sistem persuratan 

dan informasi yang mudah diperoleh 

dengan tersedianya Bank informasi secara 

on-line serta masih banyak lagi kecanggihan 

Teknologi Informasi yang bisa dimanfaatkan 

guna mendukung pekerjaan. 

Bayangkan apa saja yang akan dapat 

kita nikmati jika reformasi ini mulai terlihat 

hasilnya. Ada banyak langkah yang dapat 

dilakukan, utamanya dalam bidang kinerja 

organisasi (kelembagaan) yaitu melakukan 

penataan dalam sistem sebagai jembatan 

untuk merubah pola pikir, budaya, dan nilai 

nilai organisasi. 

Sistem yang ada sekarang atau yang akan 

dibangun tidak akan dapat berkembang dan 


INOVASI 2 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

we wenang, dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka memimpin 

sua tu satuan organisasi negara. Jabatan 

struktural bekerja dalam ranah manajerial 

yang mengatur dan mengelola tata laksana 

dan program organisasi. Jabatan ini 

tercantum dalam struktur organisasi. 

• Jabatan fungsional tertentu menurut PP 

No. 16 tahun 1994 adalah kedudukan 

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pega - 

wai Negeri Sipil dalam suatu satuan 

or ga nisasi yang dalam pelaksanaan tugas 

nya didasarkan pada keahlian/dan 

atau keterampilan tertentu serta bersifat 

man diri, yang pada ha kekatnya tidak tercantum 

dalam struktur organisasi, na mun 

sangat diperlukan dalam tugas-tu gas pokok 

dalam organisasi Pemerintah. Saat ini 

sudah ada 101 Jabatan fungsional ter tentu 

di seluruh Indonesia 

• Jabatan fungsional umum adalah jabatan 

selain jabatan fungsional tertentu dan 

jabatan struktural. 

Foto Kiri : Sejak dicanangkan pada tahun 2004, or ganisasi Kementerian Pekerjaan Umum se cara 

bertahap telah mencoba melakukan perbaikan dalam memenuhi misi reformasi di bidang birokrasi yang 

mensyaratkan banyak hal 

Foto Kanan Atas : Rapat pembahasan reformasi birokrasi di lingkunagn Ditjen Cipta Karya 

Foto Kanan Bawah : Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Sedang mengikuti upacara 

berjalan dengan optimal jika tools yang ada 

tersebut tidak dapat digunakan secara optimal 

oleh penggunanya. Mestinya ada sebuah 

unit yang dikhususkan untuk mengelola dan 

mengembangan sistem berbasis Teknologi 

Informasi yang dapat digunakan oleh unit 

lain untuk mengelola data dan menghasil kan 

suatu informasi yang handal. 

Bagaimana Caranya 

Mengingat cakupan reformasi birokrasi sangat 

luas, maka diperlukan tahapan dan 

program prioritas yang disesuaikan dengan 

kondisi lembaga. Berikut adalah langkah awal 

yang sedang dilakukan : 

1. Melakukan Analisa Jabatan 

Analisisa jabatan adalah suatu proses 

dan metode untuk memperoleh informasi 

tentang suatu jabatan yang diperlukan dalam 

suatu unit organisasi, dan disiapkan untuk 

kepentingan program-program kepegawaian, 

kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Sedang 

kan jabatan adalah suatu kedudukan 

atau pekerjaan yang melekat padanya tugas, 

we wenang, dan tanggung jawab yang diakui 

secara legal formal dalam suatu instansi/organisasi 

dalam upaya melaksanakan tugas 

dan fungsi organisasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 43/1999 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan 

dua Jenis Jabatan yaitu Jabatan Struktural 

dan Jabatan Fungsional dimana Jabatan 

Fung sional terbagi dalam 2 jenis yaitu 

Ja bat an Fung sional Tertentu, dan Jabatan 

Fungsional Umum. 

• Jabatan struktural menurut PP No. 13 

tahun 2002 Jo No. 100 tahun 2000 tentang 

pengangktan PNS dalam Jabatan 

st ruk tural adalah suatu kedudukan yang 

Sebenarnya dalam melakukan analisisa 

jabatan, kita telah dipermudah dengan segala 

pekerjaan atau tugas yang kita lakukan 

sehari-hari. Atau bahasa kerennya kita melakukan 

suatu analisa organisasi, yaitu ki ta 

menjabarkan atau menggambarkan fung - 

si-fungsi yang ada di setiap unit kerja kita, 

berikut bahan-bahan yang digunakan, peralat 

an kerja, keadaan tempat kerja, dan halhal 

lain yang dapat mempengaruhi ke mampu 

an kerja. 

Sedangkan yang disebut dengan tugas/ 

pekerjaan adalah kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh pegawai dalam memproses 

bahan kerja menjadi hasil kerja dengan 

meng gunakan alat kerja dalam kondisi pelaksanaan 

tertentu dan dalam hubungan 

dengan pemegang jabatan lainnya. 

Di sini kita diminta untuk ”memberikan 

nama” pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. 

Mulai dari hal yang detil dan teknis rutin 

hingga tugas konseptual. Kita bisa ambil 

contoh untuk jabatan Kepala Subbagian 

Pe ngembangan Pegawai dan Administrasi 

Jabatan Fungsional : 

Tugas pokok : 

1. Memfasilitasi proses administrasi pengusulan 

dan perizinan pendidikan formal/ 

infomal dalam rangka peningkatan kompetensi 

pegawai. 


INOVASI 2 

1.1 Menerima surat – surat yang masuk 

ke Bagian Kepegawaian dan Ortala 

melalui Sekretaris Ditjen Cipta Karya 

atas disposisi yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala 

Staf (surat – surat tersebut sudah 

dibuka dan diberikan nomor agenda 

oleh Arsiparis ). 

1.2 Memeriksa dengan membaca isi su - 

rat, dan kemudian memilah-mi lah 

su rat tersebut sesuai dengan isi surat 

dan tujuannya, dan kemudian 

memarafnya dan memberikan perintah. 

1.3 Menyerahkan surat-surat ke staf untuk 

menjawab atau memproses surat 

masuk. 

Peranan: 

Pengontrolan proses administrasi. 

Indikator Prestasi: 

Administrasi surat – surat dapat 

diproses dengan cepat. 

Sehingga bisa kita katakan bahwa analisa 

jabatan bukanlah analisisa pribadi atau 

in dividu pemangku jabatan, melainkan ana - 

lisa atau penilaian terhadap suatu ja batan. 

Analisisa jabatan dapat dimulai dengan 

mem buat rincian detil untuk jabatan struktural 

eselon IV, yang kemudian menjadi rincian 

tugas bagi jabatan non struktural di 

bawahnya. Dalam proses ini, setiap pegawai 

menghimpun dan menganalisis jabatannya 

dengan cara melengkapi kuisioner analisisa 

MANAJEMEN PERUBAHAN 

PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI 

KONSEP REFORMASI BIROKRASI 

LATAR BELAKANG 

• Dasar Hukum 

• Kondisi Objektif 

ORGANISASI 

• Redefinisi visi, 

misi & strategi 

• Restrukturisasi 

• Analisa beban 

kerja 

• PENGUATAN UNIT 

ORGANISASI KEPEGAWAIAN 

• PENGUATAN UNIT KERJA 

KEDIKLATAN 

TATA LAKSANA 

• Business Process 

• Standard Operating 

Procedure (SOP) 

• PERATURAN 

PERUNDANG 

UNDANGAN 

jabatan dimana hasilnya kemudian digunakan 

sebagai bahan untuk melakukan eva lua si 

jabatan. 

2. Evaluasi jabatan 

Evaluasi Jabatan adalah penentuan nilai atau 

harga dari suatu jabatan dalam organisasi 

tertentu, yang hasilnya kemudian dapat dijadikan 

sebagai patokan untuk menyusun 

skala atau skema penggajian. Harus ditekankan 

disini bahwa evaluasi jabatan tidaklah 

bertujuan untuk mengukur atau menilai 

ha sil kerja seseorang, melainkan nilai jabatan 

nya siapapun pemegangnya. Namun kare 

na proses ini melibatkan pekerja dalam 

suatu jabatan tertentu, ia harus merasa bebas 

dari perasaan akan dinilai, sehingga didapatkan 

gambaran yang objektif tentang 

nilai pekerjaannya. Untuk dapat melakukan 

evaluasi jabatan, organisasi harus sudah 

mempunyai deskripsi dan spesifikasi jabatan 

yang diperoleh dari proses analisa jabatan. 

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk 

me nentukan tingkat upah yang tepat dan adil 

diantara jabatan-jabatan yang ada. Karena itu 

dapat pula dikatakan bahwa evaluasi jabatan 

merupakan kelanjutan dari proses analisa 

jabatan/pekerjaan. 

3. Remunerasi 

Mungkin remunerasi menjadi salah satu kata 

yang diminati oleh pegawai negeri sipil ka re na 

ber kaitan dengan tunjangan yang diberikan. 

Wa laupun terbayang hal yang menyenang- 

• PENEGAKAN DISIPLIN 

• PENEGAKAN KODE ETIK 

SASARAN 

• Perubahan Pola Pikir 

• Perubahan Budaya Kerja 

• Perubahan Perilaku 

PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan kementerian/lembaga 

PENILAIAN KINERJA 

ORGANISASI SAAT INI 

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) 

ANALISA JABATAN 

Keluaran : Uraian Jabatan 

Evaluasi 

Jabatan 

Sistem 

Remunerasi 

S.D.M 

• Asesmen Kompetensi Individu 

• Sistem Penilaian Kerja 

• Pengadaan dan Seleksi 

• Pengembangan dan Pelatihan 

• Pola Promosi, Rotasi & Mutasi 

• Pola Karir 

• Database Pegawai 

(Permen PAN No : PER/15/M.PAN/7/2008) 

POSTUR 

BIROKRASI 2025 

• PERBAIKAN PENGADAAN 

SARANA DAN PRASARANA 

ARAHAN 

STRATEGI 

PENATAAN SISTEM 

PENJAMIN 

PELAKSANAAN SISTEM 

kan namun sesungguhnya remunerasi atau 

tun jangan kinerja mensyaratkan tingginya 

ki nerja secara kualitatif dan kuantitatif, efisien 

dan efektif. Dalam Permenpan No.15/2008 

digambarkan alur reformasi birokrasi, bahwa 

sistem remunerasi adalah salah satu dari komponen 

penataan sistem birokrasi yang sehat. 

Hingga saat ini sudah terdapat 3 lembaga 

negara yang telah mengaplikasikan sistem 

remunerasi yaitu Mahkamah Agung, Badan 

Pengawas Keuangan, dan Kementerian Keuangan. 

Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 

1999 tentang pokok-pokok kepegawaian 

me ng amanatkan sistem penggajian yang 

berdasarkan merit sistem untuk memacu 

ki nerja pegawai. Di dalam pasal 7 ayat 1 

disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil 

berhak memperoleh gaji yang adil dan 

layak sesuai dengan beban pekerjaan dan 

tanggung jawabnya. Selanjutnya di dalam 

ayat (2) disebutkan bahwa gaji yang 

di terima oleh Pegawai Negeri Sipil ha rus 

mampu memacu produktivitas dan men jamin 

kesejahteraannya. Sehingga dapat di katakan 

bahwa visi penggajian PNS adalah mewujudkan 

sistem penggajian yang adil dan 

layak sesuai dengan beban pekerjaan dan 

tanggung jawabnya, serta mampu memacu 

pro duktifitas dan menjamin kesejahteraan 

PNS. Sistem penggajian atau remunerasi yang 

berlaku saat ini adalah gaji dengan sistem 

ga bungan yaitu gaji pokok yang ditetapkan 

berdasarkan pangkat dan masa kerja tanpa 

memperhatikan sifat pekerjaan dan tanggung 

jawab. 

Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara melalui 

Bi ro Ke pegawaian dan Ortala Kementerian 

Pe kerjaan Umum, saat ini Direktorat Jenderal 

Cipta karya sedang melakukan penyusunan 

analisa jabatan. Hal ini penting agar uraian 

tugas pada jabatan non struktural di bawah 

eselon IV dapat terisi lengkap sehingga dapat 

memberikan informasi tentang jabatan yang 

ada karena dalam setiap unit eselon II memiliki 

karakteristik yang berbeda satu dengan 

lainnya. Sehingga sangat tepat jika proses penyusunan 

analisa jabatan ini turut meminta 

peran serta dari segenap Pegawai Negeri Sipil 

di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Dan jika pegawai 

memiliki kesadaran dan kepahaman 

ten tang apa dan bagaimana jabatan yang 

di pang kunya, maka kita bisa katakan bahwa 

reformasi birokrasi is in the house!! 

*) Jabfung Analis Kepegawaian Ahli Pertama 

**) Jabfung Pranata Komputer Ahli Muda 


Pojok Hukum 

Permen PU No. 18 Tahun 2007 

Penyelenggaraan 

Pengembangan SPAM 

Prasetyo Budi Luhur *) 

Pemerintah daerah sebagai pemilik wewenang 

dalam pembangunan Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) wajib menyusun Kebijak 

an dan Strategi Pengembangan SPAM 

Daerah yang mengacu pada Kebijakan dan 

Stra tegi Nasional Pengembangan SPAM dan 

peraturan pemerintah yang berlaku. Kebijakan 

dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah 

memuat antara lain rencana strategis 

dan program pengembangan SPAM. Dalam 

pe nyusunan rencana strategis dan program 

pengembangan SPAM, Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan 

penyelenggara SPAM dan para pemangku 

kepentingan dalam bentuk konsultasi publik. 

Air minum merupakan urusan wajib pemerintah 

daerah, sebagaimana ditegaskan 

da lam Pasal 7 PP 38 tahun 2007 tentang 

Pem ba gi an Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam 

rangka menyelenggarakan pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seperti 

yang diamanatkan pada Pasal 40 UU 

no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 

maka disusunlah PP 16 tahun 2005 tentang 

Pengembangan SPAM. Salah satu turunan 

dari PP 16 tahun 2005 yang menjabarkan 

amanat pasal 13, 30, 31, 34, 35, dan 36 

yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umun 

(Permen PU) No. 18/PRT/M/ 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Mak - 

sud dan tu juan pe nga turan da lam pe nyelenggaraan 

pe ngembangan SPAM adalah 

se ba gai pe doman bagi pemerintah, pemerin 

tah daerah, penyelenggara, dan para 

ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengelolaan SPAM untuk: (i) mewujudkan 

pengelolaan dan pelayanan SPAM yang 

berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) 

POJOKHUKUM 

mencapai kepentingan yang seimbang antara 

konsumen dan penyedia jasa layanan; (iii) 

mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan 

pelayanan air minum; dan (iv) mendorong 

upaya penghematan pemakaian air. 

Secara definitif penyelenggaraan SPAM 

dengan ja ring an perpipaan adalah kegiat - 

an yang meliputi: (1) perencanaan, (2) pelak 

sanaan konstruksi, (3) pengelolaan, (4) 

pemeliharaan dan rehabilitasi, serta (5) pemantauan 

dan evaluasi sistem fisik (teknik) 

dan nonfisik penyediaan air minum yang 

melalui sistem jaringan perpipaan. Permen 

ini lebih mengatur SPAM dengan jaringan 

perpipaan, sedangkan untuk SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaan (BJP) diatur tersendiri 

dalam Permen PU yang lain. 

Perencanaan 

Perencanaan pengembangan SPAM terdiri 

dari penyusunan: (i) Rencana Induk; (ii) 

Studi Kelayakan; (iii) Perencanaan Teknis 

Pe ngembangan SPAM. Ren cana Induk Pengem 

bangan (RIP – SPAM) adalah suatu 

ren cana jangka panjang (15-20 tahun) yang 

merupakan tahap awal dari perencanaan 

air minum jaringan perpipaan dan bukan 

jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi 

kebutuhan air minum pada satu periode. 

Rencana Induk ini dibagi dalam beberapa 

tahapan dan memuat komponen utama 

sistem dan dimensi-dimensinya (pasal 5). 

Periode Perencanaan RIP – SPAM adalah 

15 – 20 tahun, dan harus dikaji ulang setiap 

5 tahun atau dapat diubah bila ada halhal 

khusus dengan memperhatikan pengembangan 

penataan ruang wilayah nasional, 

provinsi, dan/atau kabupaten atau kota 

(Pasal 8). Sebelum ditetapkan, RIP – SPAM 

wajib disosialisasikan oleh penyelenggara 

ber sama dengan pemerintah terkait melalui 

konsultasi publik. Konsultasi publik dimaksud 

harus dilakukan sekurang-kurangnya ti ga 

kali dalam kurung waktu 12 bulan dan harus 

dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan 

dan masyarakat di wilayah yang diperkira kan 

terkena dampak dengan mengundang to koh 

masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi (Pasal 

10). 


POJOKHUKUM 

Studi kelayakan pengembangan SPAM 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

usulan pembangunan SPAM di suatu 

wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis 

teknologis, lingkungan, sosial, budaya, eko no - 

mi, kelembagaan, dan finansial (Pa sal 15). Studi 

kelayakan dapat berupa: (a) Studi Kelayakan 

Lengkap; (b) Studi Kelayakan Sederhana; (c) 

Justifikasi Teknis Dan Biaya. Studi Kelayakan 

Lengkap adalah kajian kelayakan terhadap 

suatu kegiatan pengembangan sebagian atau 

seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh 

atau dipengaruhi oleh perkembangan finansial, 

ekonomi, teknis, dan lingkungan pada 

area kajian, serta perkiraan besaran cakupan 

layanan lebih besar dari 10.000 jiwa. Studi Kelayakan 

Sederhana adalah kaji an kelayakan 

terhadap suatu kegiatan pengembangan 

sebagian SPAM yang mem pu nyai pengaruh 

atau dipengaruhi oleh per kembangan finansial, 

ekonomi, teknis, dan lingkungan pada 

area kajian, serta perkiraan besaran cakupan 

layanan sampai dengan 10.000 jiwa. Justifikasi 

Teknis dan Biaya adalah kajian kelayakan 

teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan 

peningkatan sebagian SPAM (Pasal 16). 

Perencanaan teknis terinci pengembang - 

an SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan 

teknis, adalah suatu rencana rinci 

pem ba ngunan SPAM di suatu kota atau kawasan 

meliputi unit air baku, unit produk si, 

unit distribusi, dan unit pelayanan. Pe renca 

naan teknis pengembangan SPAM disusun 

berdasarkan: RIP – SPAM yang telah 

di te tapkan; hasil studi kelayakan; jadwal 

pe laksanaan konstruksi; kepastian sumber 

pembiayaan; serta hasil konsultasi teknis 

dengan dinas teknis terkait (Pasal 21). 

Penyelenggaraan pengembangan SPAM 

ha rus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan 

prasarana dan sarana sani tasi, 

baik air limbah maupun persampahan, sejak 

dari penyiapan rencana induk sampai dengan 

operasi dan pemeliharaan sebagai salah satu 

upaya perlindungan dan pelestarian sumber 

air (Pasal 27). Keterpaduan pengembangan 

SPAM dilaksanakan sekurang-kurang nya 

pa da tahap pe rencanaan. Keterpaduan peng 

embangan dilaksanakan melalui; per tama, 

untuk daerah dengan kualitas air tanah 

dangkal yang baik serta tidak terdapat pe - 

layanan SPAM dengan jaringan perpipaan, 

maka pengelolaan sanitasi dilakukan dengan 

sistem sanitasi terpusat; kedua, untuk permukiman 

dengan kepadatan 300 orang/ 

Ha atau lebih, di daerah dengan daya 

dukung lingkungan yang rendah meskipun 

Dalam pe nyusunan rencana strategis dan program 

pengembangan SPAM, Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah harus mengikutsertakan penyelenggara 

SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk 

konsultasi publik. 

penyediaan air minum dilayani dengan sistem 

perpipaan, pengelolaan sanitasi menggunakan 

sis tem sanitasi terpusat. 

Pelaksanaan Konstruksi SPAM 

Pelaksanaan konstruksi SPAM dilakukan berdasarkan 

hasil perencanaan teknis yang telah 

ditetapkan (Pasal 28). Tahapan pelaksanaan 

konstruksi SPAM terdiri dari; persiapan pelak 

sanaan konstruksi; Pelaksanaan konstruksi, 

pengawasan dan uji material; Uji coba 

laboratorium dan uji coba lapangan (trial 

run); Uji coba sistem instalasi pengolahan air 

(Commissioning Test); Masa pemeliharaan; 

dan Serah terima pekerjaan. 

Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM 

harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan 

(RMK) dan (Rencana K3 Kontrak/Kegiatan 

(RK3K) yang telah disusun 

oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi (Pasal 29). Kegiatan pelaksanaan 

konstruksi SPAM dilaksanakan oleh 

penyelenggara, dapat dilaksanakan sendiri 

atau melalui penyedia jasa pelaksanaan 

konstruksi (Pasal 30). 

Pengelolaan SPAM 

Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana 

dan sarana SPAM yang telah terbangun 

siap untuk dioperasikan dengan membentuk 

organisasi penyelenggara SPAM. Pengelolaan 

SPAM meliputi kegiatan pengoperasian dan 

pemanfaatan; dan kegiatan administrasi dan 

kelembagaan. 

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas 

pe ngelolaan SPAM, maka dapat dilakukan 

kerjasama antar pemerintah daerah. Peng 

e lolaan SPAM harus memenuhi standar 

pelayanan minimal dan memenuhi syarat 

kualitas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 

yang berlaku, serta pelayanan secara penuh 

24 jam per hari. Pengelolaan SPAM harus 

berdasarkan kaidah sistem akuntansi air minum 

Indonesia (Pasal 35). 

Pengelolaan SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara 

berupa BUMN, BUMD, koperasi, 

badan usaha swasta dan masyarakat, 

yang khusus bergerak di bidang air minum. 

Kelembagaan penyelenggara SPAM harus 

dilengkapi dengan sumber daya manusia 

yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM 

sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Kelembagaan penyelenggara harus 

disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM selesai 

dibangun agar SPAM dapat langsung 

beroperasi (Pasal 42). 

Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM 

Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah 

tang gungjawab penyelenggara. Ke giatan 

pe meliharaan dan rehabilitasi yang di la kukan 

oleh penyelenggara SPAM tidak diperkenankan 

menghentikan seluruh pela yanan 

air minum kepada masyarakat (Pasal 44). 

Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan 

dan perbaikan unsur-unsur sarana secara 

rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga 

agar prasarana dan sarana air minum 

dapat diandalkan kelangsungannya (Pasal 

45). Rehabilitasi SPAM adalah perbaikan atau 

penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM 

yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi 

secara normal kembali (Pasal 48). 

Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengem 

bangan SPAM dilaksanakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam 

rang ka mendapatkan data dan/atau informasi 

kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun 

sistem non-fisik dalam waktu tertentu (Pasal 

54). Sistem fisik meliputi: unit air baku; unit 

produksi; unit distribusi, dan unit pelayanan. 

Sedangkan sistem non fisik sekurang-kurang 

nya meliputi: data kelembagaan, data 

manajemen, data keuangan, peran ser ta 

masyarakat, dan hukum. Evaluasi la poran 

kinerja didasarkan pada indikator ki ner ja 

pe nyelenggaraan pengembangan SPAM. 

In di kator kinerja tersebut meliputi aspek 

ke uangan, ope rasional, pelayanan pelang - 

gan, dan sumber daya manusia (Pa sal 59). 

Berikut adalah alur pelaporan peman tau an 

dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan 

SPAM (Pasal 60) : 

Untuk pedoman pelaksanaan penyediaan 

prasarana dan sarana air minum di daerah, 

maka akan lebih efektif bila dibuat Peraturan 

Daerah yang didasarkan pada ketentuan 

dalam Permen ini. 

*) Staf Subdit Pengelolaam dan Pengusahaan, Dit. 



RESENSI 

Menuju Pencapaian Target MDG’s 

Bidang Air Minum 

DDirektorat Jenderal Cipta Karya adalah salah satu instansi yang 

bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur permukiman baik 

diperkotaan maupun di perdesaan dalam skala lingkungan mau pun 

skala kawasan. Termasuk didalamnya Sistem Penyediaan Air Minum. 

Kawasan rawan penyediaan air minum di seluruh nusantara 

men dapat perhatian serius dari pemerintah cq. Kementeriaan Pekerjaan 

Umum cq. Direktoral Jenderal Cipta Karya melalui program 

pengembangan SPAM-IKK. Pemerintah berharap agar hasil-hasil 

pembangunan dapat secara langsung memenuhi kebutuhan dalam 

rangka menunjang perkembangan sosial-ekonomi masyarakat menjadi 

lebih sejahtera. 

Untuk itu langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh 

Ditjen Cipta Karya ini perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat 

luas dalam rangka memenuhi prinsip transparasi, meningkatkan 

keterlibatan masyarakat serta menunjukkan keseriusan pemerintah 

dalam upaya penyediaan infrastruktur permukiman, khususnya 

SPAM IKK, dimana program penyediaan air minum IKK, mewujudkan 

pelayanan air minum bagi masyarakat di segala penjuru tanah air. 

Program ini diharapkan dapat member dukungan untuk mencapai 

tujuan pembangunan IKK sesuai RPJM 2004-2009 yaitu pe ningkatan 

keberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapasitas 

pemerintah di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan 

perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik 

secara kuantitatif. 

Program pengembangan SPAM IKK dapat meningkatkan kapasitas 

produksi kumulatif dari tahun 2005-2009 sebesar 9.607 L/dt. Kapasitas 

produksi diharapkan mampu melayani hampir sebesar 7 juta jiwa. 

Program dititikberatkan pada IKK rawan air yang masih memiliki tingkat 

pelayanan SPAM rendah. 

Kaidah pelaksanaan program secara umum akan mengacu pada 

ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan 

dan NSPM SPAM dengan lebih menekankan partisipasi aktif dari 

masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pemerintah 

daerah serta pembelajaran dari pelaksanaan. 

Buku ini merupakan potret perjalanan pelaksanaan program 

pengembangan SPAM IKK 2005-2009 di Indonesia. Terdapat delapan 

bab dalam buku setebal 100 halaman ini. Mulai dari latar belakang, 

Kriteria pemilihan lokasi SPAM IKK, penyelenggaraan pembangunan 

SPAM IKK, Organisasi penyelenggaraan SPAM IKK, mekanisme pelaksanaan 

pengendalian pekerjaan pembangunan SPAM IKK, pelaksana 

pembangunan SPAM IKK, lembaga pengelola SPAM IKK dan terakhir 

permasalahan dan langkah-langkah penanganan pembangunan 

SPAM IKK. 

Buku ini dilengkapi dengan foto, grafik dan juga data-data pembangunan 

SPAM IKK selama kurun waktu 2005-2009. Tak luput juga 

beberapa foto peresmian SPAM IKK oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Mudah mudahan buku ini dapat memberikan gambaran tentang: 

maksud, tujuan dan sasaran dibangunnya SPAM IKK, upaya pemerintah 

(dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum) dalam menyebarkan 

layanan air minum ke seluruh pelosok tanah air dan dalam rangka 

upa ya kesinambungan pelayanan, masalah kelembagaan yang akan 

menjadi pengelola SPAM IKK tersebut sudah direncanakan sejak awal 

(sejak lokasi ditetapkan), termasuk didalamnya kegiatan pelatihan bagi 

calon operator. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan sumber informasi 

dan pegangan bagi semua pihak yang memerlukannya. 

(dvt) 


SEPUTARKITA 

Seputar Kita 

Para anggota parlemen Dewan Perwakilan 

Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

RI yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen 

Republik Indonesia (KPPRI) mengundang 

Parlemen Perempuan RI Peduli 

Soal Sanitasi dan Air Minum 

Dirjen Cipta Karya untuk menjelaskan masalah sanitasi dan air minum 

di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (17/6). 

Ketua KPPRI Timo Pangerang mengatakan, maksud dari acara ini 

adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi dan juga air minum serta 

kebijakan Ditjen Cipta Karya terkait hal tersebut. Selain itu juga untuk 

menyamakan pemahaman antara Pemerintah pusat dan anggota 

parlemen. 

“Setelah paham betul, maka kita akan pulang ke daerah konstituen 

kita masing-masing sebagai juru bicara mengenai masalah sanitasi 

dan air minum. Kami juga akan memberi penguatan kepada bupati 

maupun walikota agar memperhatikan masalah sanitasi,” katanya. 

Cipta Karya Menuju Tata Naskah 

Dinas Elektronis 

Pemerintah Kucurkan Hibah 

119 Miliar 

Untuk Air Minum dan Sanitasi 

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan 

dana hibah sebesar Rp 119 miliar untuk air minum dan sanitasi ke 29 

kota di Indonesia. Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan 

Hibah (NPPH) dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, 

Jumat (18/6). Acara penandatanganan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan 

Umum Djoko Kirmanto dan Duta Besar Australia Bill Farmer 

selaku negara donor. 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui, akses pelayanan 

dibidang air minum dan sanitasi masih jauh dari target MDGs. 

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut pemerintah harus berupaya 

keras untuk memenuhinya. Dukungan pemerintah terhadap program 

ini berupa program penyehatan bagi Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) berupa pinjaman bersubsidi kepada pihak bank. 

“Karena masih jauh dari target. Sehingga perlu upaya keras agar 

ketertinggalan bisa terpenuhi,” tegas Djoko Kirmanto, usai menyaksikan 

penandatangan pemberian banatuan hibah kepada 29 Walikota dan 

Bupati dibidang Program Air Minum dan Air Limbah hari ini (18/6) di 

Jakarta. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini sedang gencar mensosialisasikan 

Tertib Tata Naskah Dinas Elektronis dengan menyelenggarakan 

pelatihan untuk semua petugas sekretaris di lingkungan 

Ditjen Cipta Karya, Selasa (8/6). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk 

memperlancar arus informasi yang diproses melalui naskah dinas 

sehingga dapat disajikan dengan cepat, tepat, efisien dan efektif. 

Sekretaris Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono dalam sambutannya 

mengatakan, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, 

salah satu unsur pendukungnya adalah dokumen atau arsip yang 

tertata dengan baik. Dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan 

Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan Manajemen 

Per kantoran, khususnya percepatan arus informasi bagi Pimpinan 

serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Kementerian PU, maka harus dikembangkan aplikasi tata naskah dinas 

elektronis Kementerian PU. 

”Tahun 2010, Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) ditargetkan 

dapat diimplementasikan sampai pada Unit Eselon II. Selanjutnya 

pada tahun berikutnya akan dikembangkan sampai pada Eselon-IV 

dilingkungan Kementerian PU,” jelasnya. 


Ingat 

dalam 

Pembangunan 

Infastruktur 

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) 

SMS:0817 148 048 Po BOX 2222 JKPMT 

Website:www.p2kp.org 

E-mail:ppmp2kp@indosat.net.id & ppm_p2kp3@indosat.net.id

Segenap Pimpinan 

dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

Selamat Menyelenggarakan 

3 rd Asia Pacific Ministerial Conference 

on Housing and Urban Development 

(APMCHUD) 2010 

Solo, June 22-24, 2010 

(APMCHUD) 

Empowering Communities for Sustainable Urbanization

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?