Download

LIPUTAN KHUSUS 

Perjalanan Muhibah Sanitasi Perdesaan di India 12 

INFO BARU 1 

UU KIP Mengatur Hajat Informasi Setiap Orang 15 

ASIA PACIFIC MINISTERS’ 

CONFERENCE ON HOUSING 

AND URBAN DEVELOPMENT 

(APMCHUD) KE-3 2010 di 

solo 

AJANG PROMOSI 

PENCAPAIAN INDONESIA 

Edisi 02/Tahun VIII/2010 

RIS PNPM Mandiri 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dengan Infrastruktur

daftar isi 

Februari 2010 

Berita Utama 

http://ciptakarya.pu.go.id 

4 RIS PNPM Mandiri 

Mengurangi Kemiskinan 

dengan Infrastruktur 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, 

Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, 

Radja Mulana MP. Sibuea, 

Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, 

Mitha Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, 

Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, 

Ismono Yahmo, Muhammad Abid, 

Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, 

Ade Syaeful Rahman, 

Th. Srimulyatini Respati, 

Alex A. Chalik, Bambang Purwanto, 

Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, 

Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri, 

M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

8 Lampung Tengah 

Sediakan Rp 1,6 Miliar 

sebagai BOP RIS PNPM 

10 Fasilitator Masyarakat 

Desa Babakan Loa, RIS 

PNPM Mandiri Lampung 

Mengabdi dengan Hati 

Liputan Khusus 

12 Perjalanan Muhibah 

Sanitasi Perdesaan di India 

Info Baru 

15 UU KIP Mengatur Hajat 

Informasi Setiap Orang 

19 APMCHUD Ke-3 

2010 Ajang Promosi 

Pencapaian Indonesia 

Inovasi 

22 Pipa Plastik Serat Kaca, 

Terobosan Baru Sistem 

Perpipaan 

24 Perubahan NIP Baru 

PNS‘Lebih Otentik dan 

Unik’ 

27 Tahun 2010, Sistem 

Semi E-Procurement Plus 

Tambah Empat Provinsi 

4 

12 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

Resensi 

22 

29 Rusunawa di Indonesia 

Gagasan,Perkembangan 

dan Keberlanjutan 

(2005-2009)

Foto Cover : Jembatan Gantung 

RIS PNPM di Desa 

Bunut Seberang, 

Kecamatan Padang 

Cermin,Kab. Pesawaran 

@.....Suara Anda 

SKPA Tambahan Desa 2009 

editorial 

Jangan Buat Citra Buruk Program Pemberdayaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga saat ini sudah menginjak usia 

3 tahun. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pun semakin meningkatkan 

anggarannya untuk proram-program di bawah payung program ini. Itu semua karena asa tinggi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (khususnya perdesaan) melalui pembangunan infrastruktur dan 

bukti yang sudah terlihat dengan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Pemerintah ingin menjamin 

program tersebut berjalan sesuai harapan, yaitu melalui perangkat pedoman, peraturan, pembinaan, dan 

pengawasan yang telah dibuat. Namun bukan berarti semua beres, penyimpangan tetap akan mengintai 

ketika ada niat dan kesempatan. Apalagi jika sudah berurusan dengan uang. 

Buletin Cipta Karya Edisi Februari 2010 ini akan mengulas Program RIS PNPM Mandiri di Provinsi 

Lampung. Banyak pelajaran bisa dipetik dari lawatan Tim Redaksi di provinsi ini, dari mulai dugaan kasus 

pemungutan, antusiasme masyarakat menerima program, suka cita fasilitator, implementasi pembangunan 

infrastruktur secara teknis, dll. Sebutlah ini sebagai pembelajaran masyarakat untuk mandiri dengan 

kendaraan Program Pemberdayaan. Harapan masyarakat yang tinggi akan peningkatan kesejahteraan 

dengan tersedianya infrastruktur jangan sampai dibayar dengan catatan gagal. Direktur Jenderal Cipta 

Karya Budi Yuwono berpesan agar jangan ada cerita buruk yang bisa menteror masyarakat penerima lain 

dan berpikir macam-macam tentang program pemberdayaan. 

Edisi ini juga mengulas cerita menarik lain dari muhibah sanintasi ke India yang bisa menjadi pelajaran 

berharga utuk masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan Community-Led Total Sanitation, para fasilitator 

mencoba mengajak masyarakat berpikir bahwa membiayai sanitasi lebih murah daripada biaya berobat 

kalau sakit akibat sanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangat kemandirian yang begitu tinggi di tingkat 

masyarakat disana, hal inipun tercermin melalui harga BBM (bensin) yang per liternya sekitar 30 rupe (Rp. 

6.000,-) artinya subsidi BBM tidak diberlakukan dan masyarakat dapat menerimanya. 

Menjelang diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 10 April 2010 

nanti, Redaksi tak mau menyia-nyiakan momen ini untuk mensosialisasikan poin-poin penting untuk 

diketahui oleh masyarakat maupun Badan Informasi Publik. Sebagai bagian dari BIP di lingkungan Ditjen 

Cipta Karya, kami pun sedang menyusun kesiapan menyambut pemberlakuan UU ini. 

Dari ajang internasional, tak ketinggalan kami pun menyajikan kesiapan Asia Pacific Minister’s 

Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) yang akan dipusatkan di Solo, Jawa Tengah, 

Juni 2010 mendatang. APMCHUD sebagai pertemuan regional dilaksanakan secara regular dua tahunan, 

untuk membahas kebijakan yang komprehensif mengenai isu-isu yang berhubungan dengan perumahan, 

permukiman, dan pembangunan perkotaan. Di Solo, APMCHUD akan mengangkat tema Empowering 

Communities for Sustainable Urbanization - with special focus on Adaptation to Climate Change and 

Strengthening the Local Economy (Pemberdayaan Komunitas untuk Urbanisasi Berkelanjutan, dengan fokus 

khusus pada Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Penguatan Ekonomi Lokal). 

Selamat membaca dan berkarya! 

Pak, saya adalah operator komputer tentang pelaporan e-monitoring 

Dinas PU Cipta Karya Kab. Banyuasin. Apakah laporan tersebut 

bisa digabung dalam aplikasi e-monitoring antara DIPA RIS-PNPM 

dengan surat SKPA 2009, sedangkan 2 Dana ini RIS-PNPM berasal 

dari ADB (Asian Development Bank) dan surat SKPA 2009 berasal 

dari APBN Rupiah Murni Bagaimana cara untuk pelaporan melalui 

e-monitoring Mohon bantuan Bapak. Terima kasih. 

Tomi Jepisa 

Sdr. Tomi Jepisa, Yth. Pelaporan e-Monitoring yang dilakukan oleh 

Satker PIP Kabupaten Musi Banyuasin adalah e-Monitoring gabungan 

antara DIPA RIS-PNPM dengan SKPA 2009. E-Monitoring gabungan ini 

dilakukan setelah me-restore backup data e-Monitoring SKPA yang 

dikirim dari Satker PPIP Pusat. Backup data e-Monitoring SKPA untuk 

Kabupaten Banyuasin tersebut telah dikirim Satker PPIP Pusat kepada 

PPK Randal/PPK PIP Satker Propinsi Sumatera Selatan (randalsumsel@ 

yahoo.co.id, ismail.alwi@gmail.com, d4v1d_18@yahoo.com). Bapak 

dapat menghubungi staf PPK randal tersebut (Sdr. David no Hp. 

085273889772) yang bertugas sebagai operator e-Monitoring Satker 

PIP Provinsi Sumatera Selatan atau menghubungi Sdr. Wayan Lindu 

Suwara (tlp. 021-5742254, email: ppip.djck2@gmail.com) asisten Monev 

Satker PPIPP Pusat. Terimakasih. (Direktorat Jenderal Cipta Karya). 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010 3

Berita Utama 

Foto Atas : Jembatan Desa Sido Rahayu, Kabupaten Tulang Bawang 

Foto Bawah : Anak-anak di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang, Lampung 

merasa nyaman setrelah dibangun talud penahan sungai 

dan jalan setapak di lingkungan rumahnya. 

RIS PNPM Mandiri 

Mengurangi 

Kemiskinan 

dengan Infrastruktur 

TTingkat kemiskinan di Indonesia masih 

cukup tinggi, terutama kemiskinan di wilayah 

perdesaan, baik ditinjau dari indikator 

jumlah dan persentase penduduk miskin, 

maupun tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan itu sendiri. Melalui program 

PNPM Mandiri angka kemiskinan hingga 

Maret 2009 sudah mencapai 14,15 persen 

dari jumlah total penduduk atau sekitar 

32,55 juta rumah tangga miskin. Angka 

itu menurun 2,5 juta orang dibandingkan 

tahun 2008 (www.menkokesra.go.id). 

Masalah kemiskinan di perdesaan antara 

lain disebabkan rendahnya pelayanan dan 

kondisi infrastruktur dalam mendukung 

pengembangan ekonomi perdesaan, 

produktivitas, mobilitas dan distribusi hasilhasil 

produk pertanian yang merupakan 

bidang paling banyak digeluti oleh 

masyarakat. 

4 Buletin Cipta Karya - 02/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA 

“Program ini 

mengupayakan 

peningkatan prasarana 

dasar perdesaan 

dan pendekatan 

pemberdayaan 

masyarakat.”. 

(Dirjen Cipta Karya) 

Tak hanya itu, akses masyarakat 

perdesaan terhadap pengambilan 

kebijakan pembangunan selama ini masih 

lemah, karena tidak memiliki koneksi yang 

memadai, kapasitas yang terbatas dan 

seterusnya. Sementara itu, pembangunan 

yang dilakukan di kawasan perdesaan oleh 

pemerintah daerah sering bersifat top down. 

Masyarakat sering menganggap fasilitasfasilitas 

itu sebagai hadiah, dan tidak 

melahirkan sense of belonging. Sehingga 

lambat laun, kondisi seperti ini akan membentuk 

mental masyarakat yang kurang 

gigih dalam berusaha, bekerja dengan 

fasilitas apa adanya, kurang perhatian 

terhadap usaha pengembangan prasarana 

di lingkungannya, apalagi berpikir tentang 

orientasi pembangunan berkelanjutan. 

Dalam upaya mengejar ketertinggalan 

pembangunan perdesaan, adalah dengan 

menyediakan sarana dan prasarana dengan 

tingkat pelayanan yang handal. Dalam hal ini 

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen 

Cipta Karya, melaksanakan program Rural 

Infrastructure Support to PNPM Mandiri (RIS 

PNPM Mandiri). Program ini mengupayakan 

peningkatan prasarana dasar perdesaan dan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 

mendorong peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan serta meningkatkan kapasitas 

masyarakat dalam pelaksanaan serta dalam 

proses pembangunan. Dengan demikian, 

diharapkan hasil pelaksanaan dapat sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat yang telah 

diidentifikasikan secara partisipatif. 

“Untuk mencapai sasaran tersebut, kita 

telah melaksanakan program pembangunan 

perdesaan tahun 2009 untuk 1.853 desa,” 

kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono pada 

suatu kesempatan. 

Program tersebut tersebar di Riau, 

Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. 

Program RIS PNPM Mandiri, jelas Budi 

Yuwono, bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui 

perbaikan akses masyarakat miskin terhadap 

pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, 

yang mencakup jalan perdesaan, irigasi 

perdesaan, air minum perdesaan, serta 

infrastruktur sanitasi perdesaan. 

“Oleh karena itu, program ini bukan 

sekedar program fisik saja tapi benarbenar 

dirancang untuk membangun desa 

dan masyarakatnya”, kata Budi. Karena itu 

penyelenggaraannya berdasarkan pada 7 

pendekatan, yakni Pemberdayaan Masyarakat; 

Keberpihakan kepada yang miskin; Otonomi 

dan desentralisasi; Partisipatif; Keswadayaan; 

Keterpaduan program pembangunan; dan 

Penguatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah 

daerah dan masyarakat. 

Total anggaran yang telah dialokasikan 

untuk RIS PNPM Mandiri hingga saat ini 

mencapai Rp 463 miliar. Dana itu berasal 

dari bantuan ADB dan rupiah murni. 

Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 

Rp 250 juta dalam bentuk Dana Bantuan 

Infrastruktur Perdesaan. Titik berat kegiatan 

adalah peningkatan infrastruktur perdesaan 

yang meliputi sarana jalan dan transportasi 

perdesaan, sanitasi perdesaan, air minum 

perdesaan, drainase perdesaan dan irigasi 

perdesaan. Program ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa melalui perbaikan akses masyarakat 

miskin terhadap pelayanan infrastruktur 

perdesaan. 

“Masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat 

dan Pemelihara (KPP) yang didampingi 

oleh pemerintah daerah, masih harus 

mengoperasikan dan memelihara infrastruktur 

yang dibangun, sehingga mampu memberikan 

pelayanan yang memadai bagi masyarakat,” 

jelas Budi. (bcr) 


Berita Utama 

Foto Atas: Bak penampung utama untuk disalurkan ke rumah tangga Desa Babakan Loa. SPAM perdesaan yang dilaksanakan RIS PNPM Mandiri. 

Foto Bawah : Warga Pekon Tugu Papak, Semaka, Tanggamus sekarang bisa melakukan mobilitas dengan mudah setelah dibangun jembatan melalui 

program RIS PNM dan swadaya masyarakat (jalan). 

“Kedua program tersebut sudah dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, dimana 

masyarakat sendiri yang merencanakan 

dan membangun, karena itu masyarakat 

pula yang harus merawat dan 

menjaganya,” 

(Bambang Kurniawan, Bupati Tanggamus, 

Lampung) 


BERITAUTAMA 

Peresmian PPIP 

dan RIS PNPM Mandiri 

Kabupaten Tanggamus 

Membagi 

Tanggung Jawab 

Kepada 

Masyarakat 

Menutup bulan Januari – tepatnya Rabu, 

27 Januari 2010, Bupati Tanggamus, Bambang 

Kurniawan meresmikan proyek Rural 

Infrastructure Support to Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM), 

dan Program Pembangunan Infrastuktur 

Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2009. 

Kedua program tersebut dilaksanakan oleh 

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di 121 

Pekon (desa), yang tersebar di 21 kecamatan 

di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, 

yang menerima bantuan dari Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, baik dari APBN (PPIP), 

maupun loan (RIS – PNPM). 

Peresmian dipusatkan di Pekon Tugu 

Papak, Kecamatan Semaka. Dalam peresmian 

ini Dirjen Cipta Karya diwakili Kasubdit 

Program dan Anggaran, Direktorat Bina 

Program, Panani Kesai. Peresmian tersebut 

menandai penyerahan secara resmi RIS– PNPM 

dan PPIP dari pemerintah kepada masyarakat. 

Bambang Kurniawan menegaskan agar 

infrastruktur yang sudah dibangun dapat 

dijaga dengan baik, sehingga manfaatnya 

bisa berkelanjutan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

“Kedua program tersebut sudah dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, dimana 

masyarakat sendiri yang merencanakan dan 

membangun, karena itu masyarakat pula 

yang harus merawat dan menjaganya,” tutur 

Bambang. Ia menambahkan, kedua program 

tersebut telah berhasil dilaksanakan, sehingga 

diharapkan pemerintah tidak segan-segan 

melanjutkan program itu di masa yang akan 

datang. 

RIS–PNPM dilaksanakan di 93 pekon, dan 

PPIP di 28 pekon dan Kabupaten Tanggamus 

dan Kabupaten Pringsewu, pemekaran tahun 

2009. Kedua program itu telah menyerap 

sekitar 5.000 tenaga kerja, baik laki-laki 

maupun perempuan selama tahun 2009. 

Secara rinci RIS-PNPM dan PPIP di Kabupaten 

Tanggamus selama tahun 2009 lalu, telah 

membangun antara lain jalan lingkungan 

sepanjang 60.500 m, jalan paving block 

30.489 m, jalan beton tumbuk (rabat beton) 

sepanjang 9.510 m, dan jalan lapen (lapis 

penetrasi makadam) 370 m. Selain jalan, 

dibangun juga prasarana dan sarana air 

minum dan sanitasi sebanyak 34 unit, saluran 

drainase sepanjang 19.684 m, talud penahan 

tanah 50.400 m, jembatan beton sebanyak 

64 unit, jembatan gantung 1 unit, bending 

bronjong 404 unit, bendung 1 unit, sumur 

gali 24 unit, gorong-gorong 204 unit, dan bak 

penampung 11 unit. 

Bupati Tanggamus juga berkomitmen 

membuat replikasi PNPM Mandiri di 

daerahnya dengan meluncurkan program 

“Gerbang Helau” atau Gerbang Baru dengan 

pola dan pendekatan yang sama, hanya saja 

dananya lebih sedikit dibandingkan PPIP 

maupun RIS-PNPM. Gerbang Helau nantinya 

akan disalurkan kepada pekon-pekon yang 

tidak terjangkau program PNPM Mandiri. 

Dirjen Cipta Karya dalam pesannya yang 

disampaikan Panani Kesai menjelaskan, 

program tersebut tidak semata membangun 

“Gerbang Helau nantinya 

akan disalurkan kepada 

pekon-pekon yang tidak 

terjangkau program PNPM 

Mandiri”. 

(Bupati Tanggamus) 

fisik, tapi benar-benar dirancang untuk 

membangun desa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui 

perbaikan akses masyarakat miskin terhadap 

infrastruktur perdesaan seperti jalan, irigasi, 

air minum, dan sanitasi. Setiap desa sasaran 

menerima Rp 250 juta dalam bentuk dana 

bantuan infrastruktur. 

“Saya berterimakasih kepada masyarakat 

Kabupaten Tanggamus yang telah mampu 

melaksanakan program ini dengan baik. 

Saya harapkan partisipasi masyarakat 

ini terus berjalan. Masyarakat melalui 

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara 

(KPP) yang didampingi Pemda masih 

harus mengoperasikan dan memelihara 

infrastruktur yang dibangun, sehingga 

memberikan pelayanan optimal kepada 

masyarakat,” pesan Dirjen Cipta Karya. 

(bcr) 


Berita Utama 

Lampung Tengah 

Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi 

penerima program Rural Infrastructure Support 

(RIS) PNPM Mandiri tahun 2009. Sebanyak 

413 desa telah menerima bantuan program 

pemberdayaan yang diandalkan pemerintah 

untuk mengentaskan kemiskinan. Kabupaten 

Lampung Tengah menyediakan Rp. 1,6 miliar 

sebagai Biaya Operasional Program (BOP) 

untuk 77 desa yang menjadi sasaran tahun 

2010. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah juga seakan berlomba 

dengan Pemerintah Pusat, yaitu dengan 

meluncurkan program bernama “Beguai 

Jejamo Wawai” (BJW) atau berbuat bersama 

untuk kebaikan. BJW adalah motto Lampung 

Tengah dan menjadi program dengan 

pendekatan yang sama dengan Program 

Pemberdayaan seperti RIS PNPM, PPIP 

dan lainnya, ciri khasnya adalah proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan 

yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. 

Dengan tambahan bantuan dari Direktorat 

Jenderal Cipta Karya melalui RIS PNPM akan 

mempercepat pembangunan infrastruktur 

perdesaan, terutama di desa-desa tertinggal . 

“Kami sangat berterimakasih kepada 

Ditjen Cipta Karya yang telah membantu 

132 kampung (desa) yang tersebar di 19 

kecamatan dengan RIS PNPM Mandiri. 

Kunjungan Bapak Direktur Jenderal Cipta 

Karya di Kabupaten Lampung Tengah sangat 

melegakan karena kami tidak repot-repot lagi 

ke Jakarta dengan membawa kliping tentang 

kabupetan, yang 70% warganya adalah 

transmigran Jawa,” ujar Bupati Lampung 

Tengah Mudiyanto Thoyib. 

Di hadapan Dirjen Cipta Karya, Direktur 

Bina Program, serta rombongan, serta 55 

camat dan kepala desa di Lampung Tengah, 

Mudiyanto Thoyib, mengatakan pihaknya 

akan mengucurkan dana APBD sebesar Rp 

1,6 miliar untuk BOP RIS PNPM Mandiri dan 

PPIP 2010 yang akan dilaksanakan di 77 

kampung di wilayahnya. Mudiyanto siap 

menambah dana BOP pada APBD Perubahan 

jika daerahnya diberikan tambahan lokasi RIS 

PNPM maupun PPIP. 

“Kami juga mengharapkan pelaksanaan 

program bisa dimulai dari Juli atau Agustus 

BERITAUTAMA 

Sediakan Rp 1,6 Miliar 

sebagai BOP RIS PNPM 

Truk pengangkut barang melewati jalan yang 

sudah diperkuat onderlagh di Desa Sakti Buana, 

Seputih Banyak, Lampung Tengah 

“Kami siap menambah 

dana BOP pada APBD 

Perubahan jika daerah 

kami diberikan tambahan 

lokasi RIS PNPM maupun 

PPIP”. 

(Bupati Lampung Tengah) 

karena pada saat itu banyak warga kami yang 

nganggur akibat kemarau dan belum masuk 

masa panen. Sebelumnya pelaksanaan RIS dan 

PPIP tidak ada bantuan alat-alat berat, tahun 

ini kami meminta Dinas PU meminjamkannya 

saja dan masyarakat hanya membeli solarnya 

saja,” tambah Mudiyanto. 

Merubah perilaku 

Direktur Jenderal Cipta Karya Budi 

Yuwono menekankan bahwa program RIS 

PNPM maupun PPIP adalah wadah semua 

orang untuk belajar. Sebagai Pembina, baik 

di tingkat pusat maupun daerah, aparat 

pemerintah harus ikhlas karena yang 

dilakukannya adalah belanja sosial. Dana 

kedua program tersebut langsung dikucurkan 

ke rekening masyarakat untuk melengkapi 

karakter program pemberdayaan, di mana 

masyarakat merencanakan, melaksanakan, 

dan memelihara sendiri infrastruktur yang 

dibuat. 

“Jika ada hasil pekerjaan yang kurang 

baik jangan lantas diserahkan ke kontraktor. 

Biarkan masyarakat bangga dengan apa 

yang sudah dihasilkannya karena itulah 

prinsip-prinsip pemberdayaan. Baik Presiden 

maupun Wapres dalam setiap kesempatan 

berkomitmen akan terus meningkatkan 

program pemberdayaan yang tahun ini 

sudah dilakukan di 3.900 desa (RIS PNPM 

dan PPIP, red). Dengan demikian, kita semua 

harus menjamin program pemberdayaan ini 

berjalan dengan baik,” pesan Budi Yuwono. 

(bcr) 


Berita Utama 

Pastikan Dana RIS 

Utuh Diterima 

Masyarakat 

DDirektur Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, berpesan 

kepada masyarakat penerima Program Rural 

Infrastructure Support to Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (RIS – PNPM 

Mandiri) untuk memastikan dana sebesar 

Rp 250 juta yang diterima digunakan untuk 

membangun infrastruktur desa sesuai yang 

disepakati. Masyarakat harus kritis kepada 

para oknum pemungut dana RIS PNPM dan 

tidak perlu membayar jasa para fasilitator 

masyarakat (FM) dan aparat di atasnya karena 

sudah ada haknya masing-masing. 

“Jangan ada cerita yang aneh-aneh 

(pungutan liar – red) agar tidak mempengaruhi 

pelaksanaan program RIS PNPM dan PPIP 

yang tahun 2010 ini akan dilaksanakan di 

3.900 desa, dan 413 di antaranya ada di 

Provinsi Lampung,” ujar Budi Yuwono saat 

mengunjungi Desa Sakti Buana, Kecamatan 

Seputih Banyak, Kabupaten Lampung 

Tengah, Selasa (16/2). 

Budi menambahkan, setiap daerah 

menyediakan dana sebesar 5% dari jumlah 

bantuan untuk pendampingan. Dengan 

demikian, masyarakat tidak perlu membayar 

bantuan fasilitator dalam melakukan proses 

perencanaan Program Jangka Menengah 

“KPP jangan segan 

meminta retribusi untuk 

setiap truk yang lewat 

agar dananya untuk 

pemeliharaan”. 

(Dirjen Cipta Karya) 

(PJM) sebagai syarat pencairan dana RIS 

PNPM. 

“Masyarakat juga perlu terlibat sendiri 

dalam proses pembangunan, apapun jenis 

kegiatannya asalkan hasil kesepakatan warga. 

Jangan dikontrakkan, karena sudah terbukti 

di desa ini masyarakat mampu melakukan 

peningkatan kualitas jalan dengan onderlagh 

sepanjang 1.400 meter, 1.300 meter dari 

program RIS, dan sekitar 100 meter lanjutannya 

adalah swadaya masyarakat. Bandingkan, 

menurut informasi jika dikontrakkan akan 

memakan Rp 300 juta untuk 1.000 meter, 

itulah hebatnya pemberdayaan,” pungkas 

Budi Yuwono. 

Selain pada OMS, Budi juga berpesan 

kepada Kelompok Pengguna dan Pemelihara 

(KPP) agar tidak segan meminta retribusi 

untuk setiap truk pengangkut yang lewat 

agar dananya bisa digunakan untuk 

pemeliharaan. 

BERITAUTAMA 

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono bersama Direktur 

Bina Program sedang meninjau lokasi bak 

penampung utama dalam SPAM yang dibangun 

melalui RIS PNPM Mandiri Kabupaten Pesawaran, 

Lampung 

Kepala Desa Sakti Buana, I Nyoman 

Suasjaya, menjelaskan tiap harinya ada 

lebih dari 100 truk pengangkut barang yang 

melewati jalan di desanya. Nyoman bersama 

OMS dan KPP sudah menyepakati akan 

menarik Rp. 5000 kepada tiap truk tersebut. 

Selain di Desa Sakti Buana, Dirjen Cipta 

Karya yang didampingi Direktur Bina Program 

Danny Sutjiono dan pejabat di lingkungan 

Ditjen Cipta Karya, menyempatkan 

berkunjung di Desa Babakan Loa, Kecamatan 

Kedondong, Kabupaten Pesawaran. RIS PNPM 

di desa tersebut berhasil membangun Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah 

dirasakan manfaatnya sejak Nopember 2009 

lalu. 

“Air dari mata air ditangkap dengan intake 

yang kemudian disalurkan dengan sistem 

gravitasi sepanjang 1,4 km untuk melayani 

masyarakat di 4 Dusun . Tiap dusun dibangun 

bak penampung sebelum disalurkan ke 

rumah tangga. Sebelumnya, masyarakat 

harus mengambil air sejauh 500 meter selama 

belasan tahun,” kata Kepala Desa Babakan 

Loa, Abdul Rosyid. 

Selain 4 bak penampung utama dari 

RIS PNPM, masyarakat secara swadaya 

membangun bak penampung tambahan 

sebanyak 6 unit yang sementara ini baru 

tersebar di Dusun I Babakan Loa. Ke depan, 

bersama OMS dan KPP, A. Rosyid sudah 

membuat rencana program peningkatan 

jalan desa dan penyaluran sambungan 

rumah. “Rencana ini tentunya jika desa kami 

dipercaya lagi menerima kegiatan RIS PNPM 

tahun 2010,” pungkas Rosyid. (bcr) 


Berita Utama 

Fahman Yulisandi 

Fasilitator Masyarakat Desa Babakan Loa, 

RIS PNPM Mandiri Lampung 

Mengabdi 

dengan 

Hati 

Awalnya Fahman Yulisandi dan empat 

Fasilitator Masyarakat (FM) Desa Babakan Loa 

sempat ragu apakah air yang ditangkap dari 

mata air gunung Pesawaran bisa disalurkan ke 

rumah warga sejauh 1,4 km. Sebagai fasilitator 

masyarakat, ia tak boleh menunjukkan sikap 

yang menyebabkan masyarakat pesimis. Di 

tengah keraguan itu, dengan menguatkan 

tekad bersama kepala desa, dalam tiga bulan 

(September – November 2009) Fahman 

bersama masyarakat mampu membangun 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang 

dirindukan masyarakat selama ini. 

Fahman tidak sendirian. Ia bersama 

tiga FM lainnya, yaitu Umi syarifah, 

Bendri Iskandar, dan Tristian Ari Wibowo. 

Mengabdi dengan hati adalah spirit mereka 

mewujudkan masyarakat yang berdaya untuk 

meningkatkan kualitas permukimannya 

melalui pembangunan SPAM perdesaan. 

Fahman adalah mantan kontraktor, namun 

baru menyelami ragam masalah di tengah 

masyarakat sejak bergabung dalam Rural 

Infrastructure Support (RIS) dalam Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM 

Mandiri) tahun 2009 untuk memfasilitasi 

masyarakat Desa Babakan Loa, Kecamatan 

Kedondong, Kabupaten Pesawaran. 

“Saat awal menjadi FM saya merasa berat 

karena harus mengenali tabiat masyarakat. 

Saya sebelumnya tidak bisa bicara di depan 

umum (berdialog dengan masyarakat, red), 

tapi lama kelamaan terbiasa. Ini pelajaran 

berharga bagi saya,” tutur Fahman. 

Beruntung di Desa Babakan Loa memiliki 

Lurah yang tanggap dengan kebutuhan 

masyarakatnya. Desa ini juga memiliki 

kelompok masyarakat bernama Ulu Ili (hulu 

dan hilir, red) yang sudah lama berusaha 

melayani kebutuhan air minum masyarakat 

meskipun dengan cara tradisional 

menyalurkan air dengan bambu. Masuknya 

RIS PNPM awalnya menjadi perdebatan 

antara dua kubu,kubu yang satu ingin agar 

dibuatkan jalan lagi, sedangkan yang 

lain ingin agar dibangun sistem 

jaringan air bersih. 

Dengan keterbatasan 

y a n g a d a , F a h m a n 

m e n g a k u b e l u m 

melakukan uji terhadap 

a i r a p a k a h l a y a k 

minum. Dengan bijak 

dia mengatakan, “Pada 

dasarnya air dari mata air 

layak minum, jika kami 

lakukan tes dan ternyata 

hasilnya tidak layak nanti 

malah akan meresahkan 

masyarakat sendiri,” kata 

ayah dua anak ini. 

Fahman mengaku 

hanya menjalankan 

P r o g r a m J a n g k a 

Menengah (PJM) 

yang sudah disusun 


BERITAUTAMA 

Fahman Yulisandi (kanan) dan Kepala Desa Babakan Loa, A. Rosyidi (ke-2 dari kanan), beserta masyarakat 

dan fasilitator lainnya 

masyarakat yang dimotori oleh Organisasi 

Masyarakat Setempat (OMS). Peran OMS diakui 

Fahman sangat penting untuk menggerakkan 

masyarakat sekaligus menjustifikasi bahwa 

program yang dijalankan memang pilihan 

masyarakat sendiri. 

Dari 7 desa yang mereka fasilitasi, ia salut 

dengan OMS Desa Bayas Jaya dan Babakan 

Loa yang bekerja sepenuh hati. Desa lainnya, 

jika kepala desanya lah yang lebih aktif. 

Bersama OMS dan Kepala Desa pula 

Fahman mencari harga aktual di pasar ketika 

menyusun RAB. Dia yakin, kalau anjuran Kepala 

Dinas PU Kabupaten Pesawaran 

a g a r m e n g a c u S N I , maka Rp. 250 juta 

yang didapat dari RIS PNPM tidak c u k u p 

u n t u k mewujudkan p r o g r a m y a n g 

d i d a m b a k a n masyarakat. D e n g a n 

swadaya masyarakat senilai Rp 

31 juta, barang-barangpun sukses 

didatangkan ke Desa Babakan 

Loa untuk melunasi kebutuhan 

j a r i n g a n a i r minum di desa 

ini. 

A l h a s i l , pipa utama 

s e p a n j a n g 4,6 km mengalirkan 

air dari bak penangkap sumber 

air ke Dusun I, II, dan III dan 

ditampung di 4 bak penampung 

utama. Karena perumah di 

Dusun I cenderung berpencar, 

masyarakat kemudian secara 

swadaya membangun 6 bak 

penampung lagi di beberapa titik 

lokasi yang dekat dengan perumahan. 

“Tanpa sepengetahuan saya, 

setelah 4 bak utama itu dibangun, 

secara swadaya masyarakat 

“Peran OMS sangat penting 

untuk menggerakkan 

masyarakat sekaligus 

menjustifikasi bahwa 

program yang dijalankan 

memang pilihan 

masyarakat sendiri”. 

(Fasilitator Masyarakat) 

membangun 6 bak tambahan karena mereka 

ingin lebih memperluas pelayanannya,” kata 

Fahman. 

Difasilitasi oleh Ulu Ili sebagai Kelompok 

Pengguna dan Pemelihara (KPP), masyarakat 

sepakat untuk membayar Rp. 5000 per 

bulannya untuk air yang mereka pakai. 

Memang masih lebih tinggi dibandingkan 

yang dilayani oleh PDAM, namun nilai tersebut 

sudah diputuskan mereka untuk peningkatan 

dan pemeliharaan jaringan. Bicara 

tentang pemeliharaan, Fahman mengaku 

kesulitan memobilisasi pengumpulan dana 

pemeliharaan di desa yang membangun 

jalan, lain ceritanya di desa yang membangun 

irigasi dan jaringan air bersih. 

Bersama mengalirnya air dari gunung 

sampai masyarakat desa, pujian pun 

mengalir dari beberapa peserta rombongan 

kunjungan kerja Direktur Jenderal Cipta Karya 

Budi Yuwono di Desa Babakan Loa. Namun 

dengan rendah hati Fahman dan rekan-rekan 

FM lainnya menunjuk masyarakatlah yang 

patut dipuji untuk suksesnya pembangunan 

sistem jaringan air minum oleh RIS PNPM 

Mandiri. 

Meskipun rencananya tahun depan dia 

tidak lagi di Kabupaten Pesawaran, Fahman 

tetap optimis OMS dan Ulu Ili akan berperan 

maksimal memelihara jaringan agar berlanjut 

lebih lama. “Saya dengar mereka setiap 

minggu melakukan pengecekan dari sumber 

sampai jaringan rumah,” kata Fahman. 

Masyarakat puas, jaringan dapat 

mengalirkan air dengan lancar, bahkan 

air di bak penampung sampai berlebih 

dan meluber. Agaknya di balik kesuksesan 

tersebut, Fahman dan masyarakat desa itu 

masih memiliki pekerjaan rumah bagaimana 

air bisa diatur debitnya. (bcr) 


Liputan Khusus 

Sebuah catatan ringan Bambang Purwanto saat menghadiri acara muhibah sanitasi di Banglasdeh dan India akhir 2009 

lalu. Rombongan sebanyak 19 orang terdiri dari wakil Bappenas, Depdagri, Depkes, Pemda Lamongan, Bogor, Lobar, 

Muara Enim, Dep. PU dan Bank Dunia. 

Seorang perempuan di India sedang mengisi air dari sebuah pompa air 

Perjalanan Muhibah 

Sanitasi 

Perdesaan 

di India 

Bambang Purwanto*) 

Pertanyaan pertama yang muncul 

dibenak penulis saat menerima kabar 

mendapat kesempatan kunjungan muhibah 

sanitasi ke India adalah “Ada apa dengan 

sanitasi disana ” dan pertanyaan ini masih 

terus berputar dikepala sampai kami tiba di 

tempat yang terkenal dengan Taj Mahal yang 

megah itu. Terdapat beberapa tempat unik 

terkait dengan sanitasi yang kami kunjungi. 

Taman Bunga Mawar. Di desa Borban desa 

pertama yang kami kunjungi di India dalam 

wilayah Ahmednagar District, merupakan 

taman yang mempunyai arti tersendiri bagi 

warga desa tersebut. Dimana sebelumnya 

di lokasi taman mawar , merupakan tempat 

buang hajatnya warga desa khususnya pada 

saat pagi hari maupun sore menjelang gelap. 

Namun sekarang setelah desa tersebut 


LIPUTANKHUSUS 

www.flickr.com 

Foto Kiri Atas : Sebagian masyarakat India masih mempergunakan sungai untuk 

mencuci 

Foto Kiri Bawah : Seorang ibu sedang mempergunakan fasilitas air bersih 

di Kalyani, India 

Foto Kanan : Seorang perempuan muda India sedang mempergunakan fasilitas 

air bersih 

terbebas dari dolbun (modol dikebun/sunda, 

open defecation/buang hajat), dibekas lokasi 

tersebut dijadikan taman bunga mawar 

yang harum. Selain itu juga didirikan papan 

peringatan bahwa desa tersebut telah 

terbebas dari dolbun dan semua rumah di 

desa telah memiliki wc tersendiri. Bahkan 

pada acara kumpul bersama warga kami 

diberi “tanda mata masing-masing setangkai 

bunga mawar, yang kami balas dengan 

nyanyian lagu cucakrowo buat memeriahkan 

suasana pertemuan. 

Memasuki Desa Wadgaon kami sedikit 

surprise. Jalan desa mulus yang dibangun 

melalui 80 % dana pemerintah dan 20 % 

dana masyarakat, lingkungan yang bersih, 

rumah-rumah (189 buah) tertata rapih dan 

hampir semuanya terbuat dari tembok, balai 

pertemuan desa, ada TK (40 murid) dan SD (67 

murid). Desa ini dengan penduduk 1.199 jiwa 

(665 laki-laki dan 544 wanita) sebagian besar 

penduduk petani dengan beternak sapi (550 

ekor) kambing (250 ekor) , harga sapi antara 

15.000- 20.000 rupe sedangkan kambing 

antara 1500-2.000 rupe. 

Desa ini sebelumnya mempunyai 

kondisi sanitasi yang sama dengan desa 

di Bangladesh. Dimana kebiasaan warga 

untuk buang hajat sembarangan, berbekal 

hasil workshop bulan Februari tahun 2002 

di Bangladesh dimulailah program Total 

Sanitation khususnya di Ahmednagar district. 

Pada saat kunjungan pertama di desa, 

seluruh warga laki-perempuan, tua-muda 

diajak jalan-jalan keliling desa, ternyata 

semua orang sambil jalan menutup 

hidungnya masing-masing akibat bau 

kotoran manusia yang tersebar dimanamana, 

sang fasilitator berujar untuk tidak 

menutup hidung, dari situ dimulailah 

penyuluhan tentang pola hidup bersih dan 

sehat (ala PHBS). 

Suatu pelajaran berharga buat mereka 

untuk mengenali kondisi lingkungan desa 

mereka, dan biarkan mereka merasakan dan 

menilainya sendiri bagaimana “bau-nya” desa 

mereka akibat kebiasaan mereka sendiri yang 

buang hajat sembarangan dan ternyata tidak 

menyenangkan mereka. 

Melibatkan Murid 

Pembangunan wc komunal dimulai dari 

sekolah secara gotong royong, para murid 

dan orang tua mengangkut batu, pasir 

dan mencangkul secara bersama, jadilah 

wc sekolah, dimulailah pendidikan bersih 

lingkungan dari sekolah, disediakan sabun, 

kran air, didekat wc. 

Sebelumnya sering dikeluhkan oleh 

bu guru bila sedang mengajar terpaksa 

menutup hidung akibat bau kotoran manusia 

yang menyengat. Setelah pembangunan wc 

sekolah dan kebiasaan bersih lingkungan 

mulai dirasakan manfaatnya oleh para murid, 

pada kenyataannya banyak murid yang 

dirumahnya tidak memiliki wc, sehingga 

mereka mengadu sambil menangis dan 

merengek untuk dibangunkan wc di 

rumahnya. Terpanggillah para orang tua 


LIPUTANKHUSUS 

Foto Kiri Atas & Kanan Atas : 

MCK di sebuah asrama sekolah di Gujarat, India 

Foto Kanan Bawah : 

Sebuah MCK di Karnataka, India 


untuk membangun wc dirumahnya. 

Lomba Sanitasi 

Di India khususnya di Maharashtra 

terdapat dua program sektor sanitasi 

yaitu; The Total Sanitation Campaign dan 

Sant Gadge Baba Clean Village Sanitation 

(SGBCVS) di seluruh negara bagian. SGBCVS 

merupakan kampanye untuk mendidik dan 

memotivasi penduduk perdesaan. Semua 

desa berkesempatan untuk mendaftar 

mengikuti program ini dengan melakukan 

kegiatan spesifik yang dapat membuat desa 

mereka bersih. 

Desa yang mengikuti lomba kemudian 

dinilai oleh tim independen berdasarkan 

kriteria yang spesifik misalnya kondisi air 

bersih, jumlah toliet, inovasi, kepemilikan 

dan sebagainya. Tiga desa akan ditetapkan 

sebagai pemenang dan berhak mendapatkan 

hadiah, namun bukan hadiah yang menjadi 

tujuan utamanya, mereka harapkan reputasi 

dan kebanggaan bahwa desa mereka terpilih 

menjadi desa bersih, penghargaan ini mereka 

pajang di balai desa, dan penghargaan ini bisa 

dicabut apabila mereka tidak bisa menjaga 

prestasi mereka. 

Di India, pemerintahnya mempunyai 

misi bahwa tahun 2007 semua district 

(setingkat kabupaten) sudah bebas dari 

buang hajat sembarangan. Ini semua 


mereka wujudkan melalui “Hagandari 

Mukt Gaon” (Desa Bebas Buang Hajat 

Sembarangan) melalui Penyuluhan Sanitasi 

Total dengan membentuk kelembagaan 

masyarakat berdasarkan organisasi berbasis 

keberlanjutan, memaksimalkan peran semua 

pihak termasuk para jurnalis, yang berkeliling 

desa membuat tulisan-tulisan tentang 

sanitasi. 

Mereka juga mempunyai pengalaman 

seperti kita dimana prasarana dan sarana (p/s) 

sanitasi yang dibangun Pemerintah di masa 

lalu banyak yang tidak berfungsi (difungsikan 

oleh masyarakat). 

Sehingga mereka mengubah pola 

pendekatan pembangunan p/s sanitasi 

dengan total melibatkan seluruh pihak dan 

ternyata hasilnya lebih menggembirakan, 

mencoba mengajak masyarakat berpikir 

bahwa membiayai sanitasi lebih murah 

daripada biaya berobat kalau sakit akibat 

sanitasi yang buruk, suatu pelajaran semangat 

kemandirian yang begitu tinggi di tingkat 

masyarakat disana, hal inipun tercermin 

melalui harga bbm (bensin) yang per liternya 

sekitar 30 rupe (Rp. 6.000,-) artinya subsidi 

bbm tidak diberlakukan dan masyarakat 

dapat menerimanya. 

*) Kabid Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Pelayanan, Badan Pendukung Pengembangan 

SPAM, Kementerian PU 


INFOBARU 1 

Info Baru 1 


UU KIP 

Mengatur Hajat Informasi Setiap Orang 

Adi Sasutji* & Julianti**) 

S etiap orang berhak untuk 

berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengelola, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia (Pasal 28 F UUD 1945). 

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

resmi diberlakukan mulai 30 April 2008 

setelah melalui sosialisasi dan perdebatan 

yang panjang. Semua lembaga publik, tak 

terkecuali Kementerian Pekerjaan Umum, 

termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu 

melakukan persiapan yang matang. 

Persiapan tersebut terkait Prasarana dan 

Sarana, SDM, Pendanaan serta Manajemen 

Pengumpulan, Pengolahan, Penyajian Data 

dan Informasi Infrastruktur bidang Cipta Karya 

yang memadai dan terintegrasi. Termasuk 

juga mekanisme permintaan, pencatatan, 

monitoring, evaluasi dan penyampaiannya 

kepada pengguna Informasi Publik. Ditjen 

Cipta Karya sebagai lembaga publik memiliki 

banyak jenis kegiatan yang terkait dengan 

berbagai sektor, karenanya perlu persiapan 

lebih komprehensif. 

Samakan persepsi 

Sebagai tahap awal persiapan, semua 

pihak yang terkait perlu menyamakan 

persepsi terhadap definisi yang terkandung 

dalam UU tersebut. UU ini mendefinisikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, informasi adalah keterangan, 

pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna dan pesan, baik 

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi secara elektronik ataupun 

nonelektronik. 

Kedua, informasi Publik adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik 

yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan penyelenggaraan Negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan 

Badan Publik lainnya yang sesuai dengan 

UndangUndang ini serta informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

Ketiga, Badan Publik adalah Lembaga 

Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 

dengan penyelenggaraan Negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari APBN dan/atau APBD, atau Organisasi 

Non Pemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ 

atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ 

atau sumber luar negeri. 

Buletin Cipta Karya - 02/Tahun 01/Tahun VIII/2010 15

Penerbitan undang-undang ini membawa 

tujuan antara lain: 

1. Menjamin hak warga negara untuk 

mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan 

publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasannya. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan kebijakan 

publik; 

3. Mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang baik. 

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 

dan/atau 

5. Meningkatkan pengelolaan dan 

pelayanan informasi di lingkungna 

Badan Publik. 

Isi UU KIP yang Perlu Dicermati 

a. Hak Pemohon Informasi Publik 

Secara singkat hak pemohon 

informasi publik dapat dijelaskan antara 

lain; memperoleh informasi, melihat dan 

mengetahui informasi publik, menghadiri 

pertemuan publik, mendapatkan 

salinan informasi. Pemohon juga berhak 

menyebarluaskan informasi, mengajukan 

permintaan disertai alasan, serta mengajukan 

gugatan. 

b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik 

Pe n g g u n a wajib m e n g g u n a k a n 

informasi publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu juga harus 

mencantumkan sumber informasi publik, 

baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk keperluan publikasi. 

c. Hak dan Kewajiban Badan Publik 

B a d a n Pu b l i k b e r h a k m e n o l a k 

memberikan informasi publik y a n g 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Badan ini 

juga berhak menolak permintaan informasi 

yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan. Penolakan harus 

disertai dengan alasan yang jelas. 

Selain memiliki hak, Badan Publik juga 

berkewajiban; pertama, menyediakan, 

memberikan dan/atau menerbitkan Informasi 

Publik yang berada di bawah kewenangannya. 

Kedua, menyediakan Informasi Publik yang 

akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

Ketiga, membangun dan mengembangkan 

Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk 

mengelola Informasi Publik secara baik 

dan efisien sehingga dapat diakses secara 

mudah. Keempat, membuat pertimbangan 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi d 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggu 

(Pasal 28 F UUD 1945) 

secara tertulis setiap kebijakan yang diambil 

(pertimbangan politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan dan keamanan Negara. 

Keempat, dapat memanfaatkan sarana dan/ 

atau media elektronik dan non elektronik. 

d. Informasi Berkala 

Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala (paling lambat 

6 bulan sekali) terdiri dari informasi yang 

berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan 

dan kinerja Badan Publik terkait, laporan 

keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

e. Informasi yang Wajib Diumumkan 

Sertamerta 

Badan Publik wajib mengumumkan 

secara sertamerta suatu informasi yang 

dapat mengancam hajat hidup orang banyak 

dan ketertiban umum. Informasi tersebut 

disampaikan dengan cara yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 

yang mudah dipahami. 

f. Wajib Tersedia Setiap Saat 

Informasi yang wajib ada setiap saat 

antara lain; 

1. Daftar Informasi Publik yang berada 

di bawah penguasaannya; 

2. Hasil keputusan Badan Publik dan 

pertimbangannya; 

3. Seluruh kebijakan yang ada berikut 

dokumen pendukungnya; 

4. Rencana kerja proyek termasuk 

perkiraan pengeluaran tahunan 

Badan Publik; 

5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak 

ketiga; 

6. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan Pejabat Publik dalam 

pertemuan yang terbuka untuk 

umum; 

7. Prosedur kerja pegawai Badan 

Publik yang berkaitan dengan 


INFOBARU 1 

an lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

nakan segala jenis saluran yang tersedia 

pelayanan masyarakat; dan/atau 

8. Laporan mengenai pelayanan akses 

Informasi Publik. 

g. Informasi yang Dikecualikan 

Informasi yang dikecualikan adalah 

informasi yang jika dibuka dapat 

menyebabkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghambat proses penegakan 

hukum; 

2. Mengganggu kepentingan perlindungan 

HAKI, dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat; 

3. M e m b a h a y a k a n pertahanan dan 

keamanan Negara; 

4. Mengungkapkan kekayaan alam 

Indonesia; 

5. Merugik an ketahanan ekonomi 

Nasional; 

6. Merugikan kepentingan hubungan 

luar negeri; 

7. Mengungkapkan isi akta otentik 

www.pinsertpics.com 

yang bersifat pribadi dan kemauan 

terakhir ataupun wasiat seseorang; 

8. Mengungkap rahasia pribadi 

9. Memorandum atau surat-surat antar 

Badan Publik atau intra Badan Publik, 

yang menurut sifatkan dirahasiakan 

kecuali atas putusan komisi informasi 

atau pengadilan; 

10. Informasi yang tidak boleh 

diungkapkan berdasarkan Undang- 

Undang. 

h. Mekanisme Memperoleh Informasi 

Secara singkat bisa dijelaskan mekanisme 

memperoleh informasi berikut ini. Setiap 

pemohon Informasi Publik dapat mengajukan 

permintaan secara tertulis atau tidak tertulis. 

Badan Publik wajib mencatat nama dan 

alamat Pemohon Informasi Publik, subjek 

dan format informasi permintaan serta 

cara penyampaiannya. Selanjutnya Badan 

Publik terkait wajib memberikan tanda 

bukti penerimaan permintaan Informasi 

Publik, berupa nomor pendaftaran pada saat 

permintaan diterima. 

Paling lambat dalam waktu 10 hari kerja 

sejak diterimanya permintaan, Badan Publik 

yang bersangkutan wajib menyampaikan 

pemberitahuan tertulis yang berisikan: 

a. Informasi yang diminta berada 

dibawah penguasaannya ataupun 

tidak; 

b. Badan Publik wajib memberitahukan 

Badan Publik yang menguasai 

informasi yang diminta, apabila 

informasi yang diminta tidak berada 

dibawah kekuasaannya; 

c. Penerimaan dan penolak an 

permintaan dengan alasan yang 

tercantum pada informasi yang 

dikecualikan; 

d. Dalam hal permintaan diterima 

seluruhnya atau sebagian 

dicantumkan materi informasi yang 

akan diberikan; 

e. Alat penyampai dan format informasi 

yang akan diberikan; dan/atau 

f. Biaya serta cara pembayaran untuk 

memperoleh informasi yang diminta. 

Badan Publik yang bersangkutan dapat 

memperpanjang waktu untuk mengirimkan 

pemberitahuan, paling lambat tujuh hari kerja 

berikutnya dengan memberikan alasan secara 

tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara permintaan informasi kepada Badan 

Publik diatur oleh Komisi Informasi. 

i. Komisi Informasi 

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri 

yang berfungsi menjalankan UndangUndang 

ini dan peraturan pelaksanaanya menetapkan 

petunjuk teknis standar layanan Informasi 

Publik dan menyelesaikan Sengketa informasi 

Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi 

nonlitigasi. 

Komisi Informasi bertugas; pertama, 

menerima, memeriksa, dan memutus 

permohonan penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap 

Pemohon Informasi Publik berdasarkan 

alasan sebagaimana dimaksud dalam 

UndangUndang ini; Kedua, menetapkan 

kebijakan umum pelayanan Informasi 

Publik; dan ketiga, menetapkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

j. Penyelesaian Sengketa Informasi 

Apabila sengketa informasi tidak dapat 

diselesaikan pada tingkat Komisi Informasi, 

penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan 

pengajuan gugatan melalui Pengadilan 

Tata Usaha Negara apabila yang digugat 

adalah Badan Publik Negara dan pengajuan 

gugatan melalui Pengadilan Negeri apabila 

yang digugat adalah Badan Publik Non 

Pemerintah. 

Pihak yang tidak menerima putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara atau 

Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung paling lambat 

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak 

diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara atau Pengadilan Negeri. 

k. Ketentuan Pidana 

Setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan Informasi Publik secara 

melawan hukum dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta 

rupiah). 

Badan Publik yang dengan sengaja tidak 

menyediakan, tidak memberikan, dan/atau 

tidak menerbitkan Informasi Publik berupa 

Informasi Publik Secara Berkala, Serta Merta, 

Tersedia Setiap Saat, dan/atau Informasi 

Publik yang harus diberikan atas dasar 

permintaan sesuai dengan UndangUndang 

ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang 

lain dikenakan pidana kurungan paling lama 

1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan sengaja dan 

melawan hukum menghancurkan, merusak 

dan/atau menghilangkan dokumen Informasi 

Publik dalam bentuk media apapun yang 

dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan 


INFOBARU 1 

dengan kepentingan umum dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Setiap orang yang dengan sengaja dan 

tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh 

dan/atau memberikan informasi yang 

dikecualikan ( butir H. No. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 dan 

10) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah). 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan 

tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh 

dan/atau memberikan informasi yang 

dikecualikan (butir H. No. 3 dan 5), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 

Setiap Orang yang dengan sengaja 

membuat Informasi Publik yang tidak benar 

atau menyesatkan dan mengakibatkan 

kerugian bagi orang lain dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). 

Permasalahan 

Sejumlah masalah atau kendala yang 

saling terkait dalam pelaksanaan UU tersebut, 

antara lain: 

A. Prasarana dan Sarana : 

1. Belum tersedianya ruang khusus 

yang memadai untuk melayani 

pemohon/pengguna informasi ke- 

PU-an (Loket Pelayanan Informasi PU 

atau LPI-PU/ Call Center / Help Desk ). 

2. Fungsi prasarana dan sarana 

peralatan yang telah ada belum 

dapat sepenuhnya diandalkan 

mendukung pelaksanaan UU – KIP 

secara online. 

3. Prasarana dan sarana pendukung 

juga belum tersedia, misalnya katalog 

data dan informasi PU, telpon, fax, 

email khusus (lpi-pu@pu.go.id atau 

call-center-pu@pu.go.id atau helpdeskpu@pu.go.id), 

komputer, printer, 

mesin fotocopy dan scanner. 

4. Belum tersedianya fasilitas penyimpan 

data digital dan non digital yang siap 

dipublikasikan. 

B. Sumber Daya Manusia (SDM) : 

1. Belum semua pihak/SDM yang 

tugasnya terkait dengan UU ini 

memahami dan peduli. 

2. Belum dipersiapkan petugas LPI-PU/ 

Call Center/Help Desk y a n g 

memahami dan menguasai substansi 

data dan informasi PU dan yang 

komunikatif. 

3. Belum dipersiapkan petugas LPI-PU/ 

Call Center/Help Desk y a n g 

memahami dan menguasai teknologi 

informasi dan komunikasi. 

4. Belum dipersiapkan petugas yang 

mencatat, memonitor dan mengevaluasi 

kebutuhan dan kepuasan pengguna. 

5. Belum dipersiapkan SDM Bidang 

H u k u m y a n g m e m a h a m i d a n 

menguasai UU tersebut untuk 

penyelesaian sengketa informasi PU. 

6. Belum dilibatkannya Jafung Arsiparis 

untuk mendukung manajemen data 

digital dan non digital di semua 

Satminkal / Unit Kerja. 

C. Pendanaan : 

1. Belum disiapkan pendanaan untuk 

pengadaan ruang LPI-PU/ Call Center / 

Help Desk dan perlengkapannya; 


pemeliharaan ruang LPI-PU/ Call 

Center / Help Desk dan perlengkapannya; 


pengadaan dan peningkatan kapasitas 

SDM yang bertugas di LPI-PU/ Call 

Center / Help Desk . 

D. Data dan Informasi 

1. Data dan Informasi infrastruktur PU 

belum semuanya terstruktur/ 

terklasifikasi sesuai dengan yang 

diamanatkan Undang-Undang ini. 

2. Integrasi data dan informasi dengan 

format baku belum dapat diterapkan 

untuk semua Satminkal / Unit Kerja. 

3. Belum diadakan monitoring dan 

evaluasi bersama secara berkala 

terhadap data dan informasi yang 

telah disajikan melalui website dan 

media lainnya. Kalau tidak layak 

publish ditarik dari tayangan saja. 

Alternatif Solusi Bertahap 

A. Terkait Prasarana dan Sarana 

1. Pengadaan ruang LPI-PU/Call Center 

/Help Desk dan perlengkapannya 

yang memadai dan sesuai kebutuhan 

2. Peningkatan fungsi dan integrasi 

prasarana dan sarana yang telah ada 

dengan ruang dan perlengkapannya 

yang baru; 

3. Penyediaan dan pemeliharaan semua 

perlengkapan dan pendukungnya. 

B. Terkait SDM 

1. Sosialisasi melalui berbagai media 

dan dilakukan beberapa kali. 

2. Penetapan Koordinator Komunikasi, 

Penanggung Jawab, Pengelola dan 

Kontak Person setiap Unit Kerja dan/ 

atau Satminkal. 

3. Penetapan petugas dan pelatihan 

sesuai kebutuhannya. 

4. Pengaturan, pembinaan dan 

pengawasan oleh semua Satminkal/ 

Unit Kerja terkait. 

C. Terkait Pendanaan 

1. Dialokasikan dana setiap tahun yang 

memadahi; 

2. Peningkatan pendanaan bila 

permintaan melonjak. 

D. Data dan Informasi 

1. Semua Satminkal/Unit Kerja terkait 

membuat daftar tertulis yang diketahui/ 

disepakati oleh Kepala Satminkal/ Unit 

Kerja yang bersangkutan, untuk semua 

s t r u k t u r / k l a s i f i k a s i d ata d a n 

informasinya ( secara berkala,sertamerta, 

setiap saat tersedia dan yang 

dikecualikan) sesuai dengan yang 

diamanatkan Undang-Undang ini, 

daftar ini selanjutnya dimanfaatkan 

untuk menyusun katalog. 

2. M e n e t a p k a n b e r s a m a p ro s e s 

pengumpulan, pengolahan dan 

penyajiannya untuk diintegrasikan 

dengan format baku termasuk 

variabelnya yang tetap, yang akan 

diterapkan untuk semua Satminkal / 

Unit Kerja. 

Semoga artikel ini dapat memberikan 

manfaat ganda bagi pengguna dan 

penyelenggara pembangunan infrastruktur 

PU beserta seluruh manajemennya. 

Penulis menghimbau dan mengajak 

seluruh pengguna dan penyelenggara 

pembangunan infrastruktur PU beserta 

seluruh manajemennya untuk meningkatkan 

kerjasama dan kepeduliannya dalam peran 

sertanya ikut melaksanakan Undang-Undang 

ini di lingkungan masing-masing, sehingga 

tidak terjadi sengketa yang tidak diharapkan 

bersama. 

*) Kepala Balai Informasi Literal, Pusat 

Pengolahan Data (Pusdata) 

Kementerian Pekerjaan Umum 

**) Kasi Program dan Pelayanan Teknis, Balai 

Informasi Literal, Pusdata 

(Sumber: Undang-Undang No. 14 tahun 2008 

(http://www.setneg.go.id/), Paparan Sosialisasi 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 di 

Yogyakarta - 5 Agustus 2008 , Dept. Kominfo) 


INFOBARU 2 

Info Baru 2 

Asia Pacific Ministers’ Conference On Housing 

And Urban Development (APMCHUD) Ke-3, 2010 di Solo 

Ajang Promosi 

Pencapaian Indonesia 

Anna Rubhasy dan Panji Estutama *) 


Permasalahan urbanisasi dalam 

dek ade terak hir menjadi tantangan 

yang kompleks dalam perencanaan kota. 

Permasalahan yang mencakup diantaranya 

permasalahan populasi, keberadaan 

kawasan kumuh serta kelengkapan 

penyediaan infrastruktur menjadi suatu 

fenomena dalam kehidupan perkotaan. 

Saat ini terdapat 11 kota megapolitan 

di Asia, dengan populasi yang melebihi 10 

juta orang dan pertumbuhan penduduk 

perkotaan yang meningkat dua kali lipat 

dari 3,3 milyar pada tahun 2007 menjadi 

6,4 milyar pada tahun 2050, dengan kondisi 

sebagian dari pertumbuhan ini berlangsung 

pada negara berkembang. 

Diperkirakan pada tahun 2020 populasi 

diok. humaskemenpera 

Foto Atas : Keraton Surakarta. APMCHUD ke-3 akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di 

Surakarta (Solo), Jawa Tengah 

Foto Bawah : Jumpa pers pertemuan biro APMCHUD ke-4 di Jakarta 6 Agustus 2009 


penduduk kumuh dunia mencapai 1,4 milyar 

atau dengan kata lain satu dari dua warga 

daerah kumuh akan bertempat tinggal di 

Asia. Jumlah populasi dunia yang tinggal 

diperkotaan mengakibatkan penggunaan 

emisi sebesar 75% sehingga temperatur 

global menjadi meningkat menjadi lebih dari 

2 0 C pada tahun 2050 dan akan menimbulkan 

bencana alam dengan dampak yang 

menghancurkan, seperti banjir, kekeringan, 

tsunami dan sebagainya. 

Permasalahan tersebut menjadi dasar 

bagi Badan PBB dan berbagai negara, 

terutama negara-negara yang merasa paling 

rentan terhadap dampak dari perubahan 

iklim, untuk ikut peduli dan berusaha 

meminimalisasi dampak tersebut. Negaranegara 

Asia Pasifik juga menyadari akan faktafakta 

tersebut. Untuk itu, diselenggarakanlah 

Asia Pacific Ministers’ Conference on Housing 

and Urban Development (APMCHUD), sebagai 

upaya pemberdayaan masyarakat mengenai 

urbanisasi berkelanjutan. 

APMCHUD merupakan Konferensi Tingkat 

Tinggi Menteri yang menangani Perumahan, 

Permukiman, dan Pengembangan Perkotaan. 

Pertemuan ini diadakan dengan tujuan untuk 

menjawab tantangan urbanisasi, perumahan 

dan pengelolaan permukiman, Millenium 

Development Goals (MDGs), kemiskinan 

perkotaan dan lingkungan kumuh, serta 

mengembangkan strategi dan kebijakan bagi 

pengembangan permukiman dan perkotaan. 

APMCHUD juga menjadi wadah saling 

berbagi pengalaman dan informasi tentang 

perumahan, permukiman, dan pembangunan 

perkotaan untuk pengurangan kemisknan, 

untuk memungkinkan negara-negara di 

kawasan Asia Pasifik berbicara satu suara pada 

lingkup regional dan internasional. 

Saat ini, negara Asia Pasifik yang tergabung 

dalam APMCHUD berjumlah 68 negara, terdiri 

dari Afganistan, American Samoa, Armenia, 

Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, 

Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, 

Republik Rakyat Cina, Kepulauan Cook, 

Siprus, Republik Kepulauan Fiji, Polinesia 

Perancis, Georgia, Teritorial Guam, India, 

Indonesia, Republik Islam Iran, Irak, Jepang, 

Jordania, Kazakhstan, Kiribati, Korea, Kuwait, 

Kirgizstan, Republik Demokratik Rakyat Laos, 

Libanon, Malaysia, Maladewa, Kepulauan 

Marshall, Micronesia (Fed States), Mongolia, 

Myanmar, Nauru, Nepal, Kaledonia Baru, 

Selandia Baru, Niue, Kepulauan Mariana Utara, 

Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territory, 

Papua Nugini, Filipina, Qatar, Federasi Rusia, 

Samoa, Arab Saudi, Singapura, Kepulauan 

Solomon, Sri Lanka, Republik Arab Suriah, 

Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, 

Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Uni Emirat Arab, 

Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yaman. 

APMCHUD diselenggarakan pertama kali 

di New Delhi, India, yang kemudian tanggal 

pelaksanaan Konferensi tersebut yaitu 15- 

16 Desember 2006 dinyatakan sebagai 

tanggal berdirinya APMCHUD. Pelaksanaan 

APMCHUD yang ke-1 menghasilkan Deklarasi 

New Delhi dan kerangka tambahan tentang 

implementasi Urbanisasi Berkelanjutan di Asia 

Pasifik. Kemudian pelaksanaan APMCHUD 

yang ke-2 di Teheran, Iran, pada tanggal 12- 

14 Mei 2008, menghasilkan Deklarasi Teheran 

dan Rencana Aksi untuk Kerjasama Regional 

tentang Promosi Pembangunan Perkotaan 

Berkelanjutan di Asia Pasifik. 

Solo sebagai Tuan Rumah APMCHUD Ke-3 

APMCHUD sebagai pertemuan regional 

dilaksanakan secara regular dua tahunan. 

Ajang ini diadakan untuk membahas kebijakan 

yang komprehensif mengenai isu-isu terkini 

yang berhubungan dengan perumahan, 

permukiman, dan pembangunan perkotaan. 

Untuk pelaksanaan APMCHUD yang ke-3, 

kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, terpilih 

menjadi tuan rumah penyelenggara. 

Para pemangku kepentingan di Kota Solo 

telah berhasil memperlihatkan kemajuan 

pesat dalam pembangunan perkotaan 

berkelanjutan, diantaranya melakukan 

relokasi pada 989 PKL dari Mojosari ke Pasar 

Semanggi, preservasi lingkungan perumahan 

di Kampung Laweyan, dan pembangunan 

Solo City Walk. Di samping pencapaiannya 


INFOBARU 2 

APMCHUD ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 2010 di Surakarta (Solo), 

Jawa Tengah, dapat dijadikan sebagai ajang mempromosikan pencapaian Indonesia dalam 

pemberdayaan pembangunan perumahan, permukiman, dan perkotaan berkelanjutan, 

serta dapat dimanfaatkan sebagai ajang dalam mempromosikan budaya Indonesia. 

Foto Kiri : Rusunawa Semanggi Solo 

Foto Kanan : Salah satu sudut Taman Kota Solo di depan Terminal Tirtonadi yang sebelumnya kumuh 

dalam pembangunan, fasilitas bandara 

dan akomodasi di Solo sebagai pendukung 

kegiatan APMCHUD sangat memadai. 

APMCHUD ke-3 yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 22-24 Juni 

2010 di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. 

Gelaran internasional ini dapat dijadikan 

sebagai ajang untuk mempromosikan 

pencapaian Indonesia dalam pemberdayaan 

pembangunan perumahan, permukiman, 

dan perkotaan berkelanjutan. APMCHUD ke-3 

ini juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang 

dalam mempromosikan budaya Indonesia. 

Kegiatan APMCHUD Ke-3 

Tema yang ditentukan untuk APMCHUD 

ke-3 adalah Empowering Communities 

for Sustainable Urbanization - with special 

focus on Adaptation to Climate Change 

and Strengthening the Local Economy 

(Pemberdayaan Komunitas untuk Urbanisasi 

Berkelanjutan, dengan fokus khusus pada 

Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan 

Penguatan Ekonomi Lokal). 

Dari tema tersebut, pembahasan isu 

akan dibagi ke dalam lima Kelompok Kerja 

secara paralel, yang terdiri dari: Perencanaan 

dan Manajemen Perkotaan dan Perdesaan; 

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh 

Perkotaan; Pelaksanaan MDGs untuk Air dan 

Air Limbah; Pembiayaan Perumahan dan 

Permukiman Berkelanjutan; Penanganan 

Urbanisasi Berkelanjutan. 

Kegiatan APMCHUD pun terbagi menjadi 

dua, yaitu kegiatan utama dan kegiatan 

pendukung. Kegiatan utama adalah kelompok 

kerja, menyusun dan menetapkan Deklarasi 

Solo dan Rencana Aksi. Deklarasi Solo 

direncanakan akan berisi kerangka regional 

pemberdayaan masyarakat untuk urbanisasi 

yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks 

perubahan iklim dan penguatan ekonomi 

lokal. Sedangkan kegiatan pendukung 

berupa pameran dan kunjungan lapangan ke 

beberapa lokasi praktik terbaik (best practice). 

Pameran akan memperlihatkan praktik terbaik 

dalam penanganan urbanisasi berkelanjutan 

dan foto-foto dengan tema pembangunan 

permukiman di Indonesia. 

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk 

dapat berpartisipasi dalam APMCHUD 2010. 

Pertama, menjadi Peserta Konferensi dan 

menghadiri APMCHUD di Solo, dengan cara 

mendaftarkan diri terlebih dahulu di website 

Seknas Habitat (www.habitat-indonesia.or.id/ 

apmchud/). Seknas Habitat dibentuk pada 

tahun 2008 melalui Surat Keputusan Bersama 

Menteri Pekerjaan Umum dengan Menteri 

Perumahan Rakyat (Nomor 3/PKS/M/2008 

dan Nomor 9/SKB/M/2008), yang menunjuk 

Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai Ketua 

Tim Pengarah, Sekretaris Kementerian 

Perumahan Rakyat sebagai Wakil Ketua Tim 

Pengarah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal 

Cipta Karya sebagai Ketua Tim Pelaksana 

Seknas Habitat. Peserta konferensi dapat 

menambah wawasan, pengalaman, serta 

dapat meningkatkan jejaring sosial dan 

kerjasama. Kedua, memberikan masukan 

untuk materi kelompok kerja melalui website 

Seknas Habitat Welcome to Solo, in June 2010. 

(www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/). 

*) Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, 

Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya 


Inovasi 1 

Bidang teknologi perpipaan telah 

mengalami sejarah yang panjang. Dimulai 

dari pipa-pipa zaman Romawi yang dibuat 

dari material terakota dan kayu hingga pipapipa 

beton, besi, baja dan plastik yang kerap 

digunakan di era teknologi informasi ini. 

Perkembangan teknologi memungkinkan 

produksi pipa yang semakin ringan, kuat 

dan tahan lama. Selain itu, meningkatnya 

kesadaran publik mengenai kesehatan dan 

isu-isu lingkungan memicu produsen untuk 

mencari bahan yang aman bagi manusia 

dan lingkungan. Saat ini, muncul inovasi 

Pipa Plastik Serat Kaca, 

Terobosan Baru 

Sistem Perpipaan 

terbaru material pipa yang kuat, tahan lama 

dan ramah lingkungan yaitu Pipa Plastik 

Penguatan Serat Kaca atau GRP Pipe (Glass 

Reinforced Plastic Pipe). 

GRP merupakan produk komposit yang 

mengandung serat kaca atau fiberglass. Serat 

kaca diproduksi dari kaca cair yang ditarik 

menjadi serat-serat tipis berdiameter 0.005 

mm – 0.01 mm. Serat-serat ini kemudian 

dapat dibuat menjadi benang ataupun 

ditenun menjadi kain yang diserap dengan 

bahan resin sehingga menjadi bahan yang 

kuat untuk dipakai sebagai badan mobil, 

bangunan kapal, dan sebagainya. 

Material serat kaca yang telah ditenun ini 

sanggup menahan gaya tekan maupun tarik, 

namun kurang kuat menahan gaya geser 

Naomi Paramita Adhi *) 

(shear). Dengan menggabungkan serat kaca 

dengan bahan plastik, maka menghasilkan 

material dengan kekuatan yang lebih tinggi 

terhadap gaya geser maupun gaya tarik dan 

tekan. Sifatnya yang ringan namun kuat dan 

tahan lama membuatnya banyak dipakai 

di bidang-bidang pertahanan, konstruksi, 

elektronik, transportasi hingga alat olahraga. 

Contohnya seperti badan pesawat dan stick 

golf. 

Bahan GRP pertama kali dikembangkan 

di Inggris pada era perang dunia kedua 

dan digunakan sebagai bahan bangunan 

kapal. Barulah beberapa dekade setelahnya 

dikembangkan pipa yang menggunakan 

material GRP. 

Di Asia, pipa GRP pertama kali diproduksi 

huitongfrp.hisupplier.com 

Pipa GRP merupakan inovasi terbaru material pipa yang kuat, tahan lama dan ramah lingkungan 


INOVASI 1 

oleh perusahaan Hankuk Fiber Co., Ltd yang 

berpusat di Gyeongnam, Korea Selatan, pada 

tahun 1998. Pada akhir tahun itu juga dimulai 

penggunaannya secara domestik di dalam 

negeri Korea Selatan. 

Pada tahun-tahun selanjutnya pipa 

ini berhasil mendapatkan sertifikasi dari 

lembaga standarisasi di Korea Selatan. Hingga 

akhirnya pada tahun 2004 mendapatkan 

penghargaan dari Kementerian Lingkungan 

Korea Selatan dan dijadikan sebagai salah 

satu pipa standar untuk fasilitas air minum 

negeri tersebut. Kini, pipa tersebut telah 

digunakan dalam berbagai proyek air minum 

maupun air limbah di seluruh dunia. 

Kekuatan pipa GRP terletak dari 

strukturnya yang terdiri dari 12 lapisan 

bahan. Lapisan-lapisan tersebut memiliki 

struktur seperti sandwich yang bagian paling 

dalamnya diisi dengan lapisan coal tar resin 

yang kuat namun cukup elastis sehingga 

tidak mudah patah. 

Lapisan ini diapit oleh tiga lapis bahan 

serat kaca yang memberikan ketahanan 

tinggi terhadap tekanan internal. Kemudian 

Foto Atas : Sistem pemipaan zaman Romawi dan masa kini 

Foto Bawah : Pemasangan Pipa GRP untuk pegairan pertanian di Buan, Korea 

ditambah lagui sebuah lapisan material 

kain khusus. Lapisan yang berada di bagian 

paling luar maupun paling dalam terbuat dari 

bahan plastik resin yang permukaannya lebih 

licin, sehingga lebih lancar mengalirkan air 

maupun limbah. Dengan kekuatannya dan 

kemampuan mengalirkan air yang tinggi, 

pipa ini dinyatakan memiliki masa pakai semipermanen 

dan hampir tidak memerlukan 

perawatan (very low maintenance). 

Pipa GRP telah terbukti lebih unggul 

dari jenis-jenis pipa lainnya, seperti pipa 

beton yang dikenal berkekuatan tinggi, 

namun sangat berat dan sering bocor. Pipa 

beton biasanya diperkuat untuk mencegah 

kebocoran dengan teknik sentrifugasi. 

Pada proyek Nonsan Ganggyeong 

Intercepting Sewer pada tahun 2003, pipa 

GRP mulai digunakan untuk menggantikan 

pipa beton sentrifugasi yang patah ketika 

dipasang dengan panjang 100 m. Pada 

akhirnya digunakan pipa GRP yang dipertebal 

menjadi 15-28 mm, dua kali lipat dari ukuran 

normalnya yaitu 8 mm, agar mampu mencapai 

ukuran yang lebih panjang. Ternyata terbukti 

pipa GRP tersebut mampu mencapai panjang 

lebih dari 100 m dan tidak patah pada saat 

pemasangan. Dengan ketebalan yang masih 

tergolong sangat tipis jika dibandingkan 

dengan ketebalan pipa beton yang mencapai 

70 mm, pipa GRP terbukti lebih ekonomis 

dengan harganya yang lebih murah 5% dari 

pipa beton. 

Selain itu, pipa GRP juga memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan pipa dari 

material logam. Pipa logam dikenal karena 

kekuatannya yang tinggi dan variasinya yang 

banyak, mulai dari pipa besi sampai pipa baja 

galvanis. Namun, pipa-pipa ini juga memiliki 

berat yang besar serta rentan terhadap korosi 

dan reaksi terhadap bahan kimia. Pipa-pipa 

tersebut harus diberi perlakuan khusus 

seperti pelapisan dan penutupan untuk 

mencegah korosi. 

Pipa asal Korea yang terbuat dari material 

plastik dan serat kaca ini terbukti sangat kuat 

dan tahan terhadap korosi oleh kandungan 

kimiawi yang mungkin terdapat dalam air 

ataupun limbah yang dialirkannya. 

Material plastik polyester resin yang 

digunakan sebagai pelapis luar dan dalam 

pipa GRP telah teruji oleh FDA (Food and Drug 

Administration), lembaga makanan dan obatobatan 

Amerika Serikat, sebagai bahan yang 

tidak bereaksi dengan asam maupun basa. 

Kementerian Lingkungan Korea Selatan juga 

telah menguji air yang dialirkan melalui pipa 

GRP dan menemukan bahwa air tersebut 

aman dikonsumsi oleh manusia dan aman 

bagi lingkungan. Selain itu bahan serat kaca 

yang dipakai dalam pipa ini dikategorikan 

sebagai bahan yang tidak karsinogenik (tidak 

menyebabkan kanker) oleh IARC (International 

Agency for Research on Cancer). 

Satu-satunya kelemahan pipa ini adalah 

ketidakpopulerannya sebagai inovasi yang 

relatif baru dan belum dikenal masyarakat. 

Selain itu, produsen pipa ini terbilang 

masih sedikit dan belum diproduksi oleh 

pabrik lokal di Indonesia, sehingga untuk 

mendapatkannya masih harus mengimpor. 

Dengan berbagai keunggulan yang 

dimilikinya, pipa ramah lingkungan ini pantas 

mendapatkan sorotan yang lebih banyak 

supaya lebih dikenal dan diaplikasikan dalam 

sistem perpipaan di Indonesia . Dengan begitu 

diharapkan di masa depan pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Pekerjaan Umum selaku 

komandan pembangunan infrastrukur dapat 

menggunakannya untuk proyek-proyek air 

minum maupun air limbah. 

*) Staf Subdit Data dan Informasi, 

Dit. Bina Program 


Inovasi 2 

Perubahan NIP Baru PNS 

‘Lebih Otentik 

dan Unik’ 

Siti Aliyah Junaedi *) 

Perubahan NIP dari 9 digit menjadi 18 digit 

sudah dilakukan. Menurut BKN, Kebijakan 

Konversi NIP ini merupakan langkah strategis 

untuk pemutakhiran data PNS yang sangat 

Komprehensif. Setiap terdapat perbedaan 

data maka satu-persatu tata naskah PNS 

harus dilakukan penelitian, secara cermat, 

terutama untuk PNS yang berbeda tanggal 

lahir dan NIP yang dimiliki. 

Perubahan tersebut didasarkan pada 

Peraturan Kepala BKN No.22 Tahun 2007 

tentang Nomor Identitas PNS. Perubahan 

NIP ini sebenarnya d i b e r l a k u k a n 

dan mulai dipakai awal tahun, Januari 

2009. Tapi mungkin karena begitu banyak 

jumlah PNS, maka BKN tidak bisa on time 

mengirimkan SK-nya kepada masing-masing 

PNS tepat waktu. 

Setelah dilakukan kajian, Sistem NIP 

yang lama tidak mungkin dipertahankan lagi. 

NIP yang baru merupakan identitas Pegawai 

Negeri Sipil yang otentik dan unik. Perubahan 

NIP ini menjadi mutlak, karena pengaturan 

Nomor Identitas PNS ini merupakan 

bagian dari pelaksanaan administrasi PNS. 

Sistem yang lama sudah tidak mungkin 

dipertahankan lagi. Pada 2 digit pertamanya 

sudah tidak unik lagi. Dua digit itu menunjuk 

instansi yang pertama kali seseorang PNS 


INOVASI 2 

dianggap menjadi CPNS. Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah yang sudah 

bergulir hampir sembilan tahun menjadikan 

NIP tersebut, maka sistem NIP pun perlu 

diganti. 

Sebelum dilakukan konversi NIP, terlebih 

dahulu dilakukan verifikasi data terhadap 

4,1 juta PNS yang akan dijadikan bagian 

dari identitas PNS yang bersangkutan. Data 

tersebut menyangkut NIP lama, nama, 

tanggal lahir, bulan dan tahun diangkat 

menjadi CPNS/PNS dan jenis kelamin. Dengan 

dijadikannya tanggal lahir sebagai bagian 

dari identitas PNS, diharapkan kesalahan 

tanggal lahir sudah dapat diketahui di saat 

yang bersangkutan mulai diangkat menjadi 

CPNS. Hal itu juga sesuai dengan Undangundang 

Nomor 11 tahun 1969 tentang 

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 

Pegawai yang tidak memungkinkan lagi 

adanya perubahan tanggal lahir. NIP yang 

baru sudah berlaku mulai Januari 2009 dan 

kenaikan pangkat periode april 2009 sudah 

akan menggunakan NIP baru, sehingga tidak 

menjadi kendala proses KP dan mutasi lainnya 

kedepan dan CPNS untuk formasi 2008 sudah 

akan menggunakan NIP baru. 

Bagi PNS yang telah mendapatkan surat 

penetapan konversi NIP Baru pasti akan 

kaget. Betapa tidak NIP yang dahulu telah 

dihafal sebayak 9 digit menjadi 18 digit. Tetapi 

bagaimanapun tujuan penggunaan NIP baru 

18 digit ini akan sangat berpengaruh besar 


INOVASI 2 

pada manajemen pengelolaan administrasi kepegawaian secara menyeluruh. Tujuan intinya 

adalah untuk memudahkan dalam administrasi kepegawaian. Sebelumnya mari kita “bedah” 

makna dari kedelapan belas digit yang digunakan. Kita ambil contoh sebagai berikut : 

19810316 200802 2 001 

• Delapan digit pertama yaitu : 19810316 adalah deskripsi dari kelahiran dengan format 

YYYY-MM-DD (Y=tahun, M=bulan, D=tanggal) sehingga dapat diketahui bahwa tanggal 

lahir PNS tersebut adalah : 16 Maret 1981. 

• Enam digit selanjutnya yaitu : 200802 adalah deskripsi dari TMT CPNS dengan format 

YYYY-MM (Y=tahun, M=bulan) sehingga dapat diketahui bahwa TMT CPNS-nya adalah 1 

Februari 2008 (TMT=terhitung mulai tanggal). 

• Satu digit selanjutnya adalah : 2 yang mendeskripsikan bahwa kode jenis kelaminnya 

adalah Perempuan (sedangkan untuk kode 1 adalah Laki-laki). 

• Tiga digit terakhir yaitu : 001 merupakan nomor urut dari Nama PNS tersebut, yang 

didapatkan dari urutan seluruh PNS se-Indonesia yang mempunyai kesamaan pada 

kelahiran, TMT CPNS serta jenis kelamin. 

Dengan berubahnya NIP yang digunakan oleh PNS se-Indonesia tentu saja berpengaruh 

besar pada berubahnya pula seluruh administrasi kepegawaian yang terlibat dalam birokrasi 

PNS. Diantaranya perubahan data pada Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Askes, penggunaannya 

pada penulisan sebuah Surat Keputusan maupun Surat Perintah lainnya, yang jelas akan 

membutuhkan space yang lebih lebar. 

Sebagai langkah strategis dalam 

pelaksanaan Reformasi Biokrasi di bidang 

kepegawaian maka bagian Kepegawaian dan 

Ortala di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 

Karya melakukan Pendataan Ulang Pegawai 

Negeri Sipil baik yang ada di Pusat maupun 

di daerah melalui program Monitoring 

Pegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Hasil pendataan tersebut dijadikan dasar 

untuk membangun database kepegawaian 

dengan menggunakan perubahan NIP 

19 digit. Agar data yang diperoleh dapat 

maksimal maka dalam program monitoring 

pegawai ini dilakukan pengkoreksian jika 

terdapat kesalahan pada penomoran dan 

unit organisasi yang ada pada SK NIP baru 

tersebut serta mendata pegawai yang belum 

menerima SK NIP baru tersebut. 

Diharapkan dengan perubahan NIP dari 9 

digit menjadi 18 digit pelayanan prima dapat 

diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil. 

*) Staf Bagian Kepegawaian dan Ortala 

Setditjen Cipta Karya Bagian 

Foto Atas & bawah : Suasana pendaftaran NIP baru 

Suasana penyerahan NIP baru dalam rangka monitoring pegawai Ditjen Cipta Karya di Provinsi Jambi 


INOVASI 3 

Inovasi 3 

Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat perangkat agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan secara lebih baik dengan menggunakan 

perangkat komputerisasi, yaitu e-Procurement 

Tahun 2010, 

Sistem Semi E-Procurement 

Plus 

Tambah 

Empat Provinsi 

Mulai 2010 ini, sistem Semi E-Procurement 

plus diberlakukan untuk 4 Satker Provinsi 

di luar Pulau Jawa. Satker provinsi tersebut 

adalah Propinsi Bali, Gorontalo, Riau dan 

Kalimantan Selatan. Sementara untuk sistem 

e-Emonitoring pada 2010 ini juga lebih 

diperbarui, diantaranya penambahan fasilitas 

upload foto untuk dokumentasi pekerjaan 

fisik. 

Setiap tahun tiap Kementerian Pekerjaan 

Umum mendapat tugas untuk melaksanakan 

kegiatan yang merupakan amanat UU yaitu 

UU APBN. Semua kegiatan tersebut perlu 

dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya, 

diantaranya dengan melaksanakan amanat 

tersebut secara transparan, jujur, dan 

berkeadilan serta dalam rangka memberantas 

praktik KKN yang sedang terus digalakkan 

guna terlaksananya Good Governance. 

Salah satu kegiatan adalah Pengadaan 


INOVASI 3 

Barang dan Jasa (baik pengadaan barang, 

konsultan, maupun jasa konstruksi) yang 

harus dilakukan melalui pelelangan maupun 

pemilihan langsung dan pengadaan 

langsung. Pengadaan Barang dan Jasa di 

Kementerian PU harus dilaksanakan dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Untuk hal tersebut Kementerian 

Pekerjaan Umum telah membuat perangkat 

untuk dipergunakan sebagai sarana agar 

pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

dapat dilakukan secara lebih baik dengan 

menggunakan perangkat komputerisasi, 

yaitu e-Procurement. Selain itu, dalam 

melaksanakan pemantauan dan pelaporan, 

setiap Satker harus berpedoman pada aturan 

dan petunjuk yang telah ditetapkan, antara 

lain adalah dengan melakukan pelaporan 

progres kegiatan dengan menggunakan 

mekanisme e-Monitoring. 

Dalam rangka mensosialisasikan 

e-Procurement dan e-Monitoring tersebut, 

Ditjen Cipta Karya dalam hal ini Direktorat 

Bina Program melakukan sosialisasi di empat 

kota di Indonesia yaitu Jakarta, Balikpapan, 

Surabaya dan Batam. Sosialisasi ini diikuti 

oleh para Satker Propinsi di seluruh Indonesia 

para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta 

asisten perencanaan maupun pelaksanaan 

untuk e-Procurement maupun e-Monitoring. 

Dalam satu kesempatan Direktur Bina 

Program Danny Sutjiono mengatakan, 

sosialisasi ini merupakan sarana untuk saling 

berbagi satu dengan yang lainnya. Para 

Satker dipersilahkan untuk mengajukan 

tuntutannya, karena ini merupakan sarana 

untuk memperbaiki bagaimana strategi 

kita kedepan dalam melaksanakan tugas 

monitoring maupun pelelangan dengan 

baik. 

“Tahun ini penyerapan kita sebesar 94% 

merupakan yang terbaik diantara Satminkal 

PU lainnya. Meskipun demikian e-monitoring 

kita hanya mencapai 86%. Ini merupakan 

tantangan kita pada tahun 2010 ini. Saya harap 

alasan klasik seperti komputer dan jaringan 

internet sudah tidak ada lagi,” katanya. 

Adapun para instruktur untuk kegiatan 

e-Procurement adalah dari Pusat Pengolahan 

Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan 

Umum yang merupakan pengelola sistem 

e-Procurement, sedangkan instruktur untuk 

kegiatan e-Monitoring adalah dari Biro 

Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri 

Kementerian Pekerjaan Umum selaku 

pengelola sistem e-Monitoring. 

Dalam sosialisasi tersebut akan diberikan 

Foto Atas & Bawah : Suasana Sosialisasi Pemantapan E-Procurement dan E-Monitoring di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya 

penjelasan mengenai sistem yang akan 

diaplikasikan dan dilakukan pemantapan 

untuk mengoperasikan sistem tersebut 

dengan data dari masing-masing Satuan 

Kerja yang bersangkutan. Oleh karena itu 

para peserta diminta untuk membawa data 

yang terkait dengan Satuan Kerjanya masingmasing. 

Para Satuan Kerja akan diberikan 

software sistem aplikasi e-Procurement dan 

e-Monitoring agar dapat diimplementasikan 

di unit kerjanya masing-masing 

Sosialisasi ini dilakukan, dengan harapan 

semua Satuan Kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya baik di Pusat maupun 

di Daerah dapat menerapkan tahapannya 

dan melaporkan realisasinya melalui: 

a. Penayangan informasi umum tentang 

Satker (nama Kasatker/PPK/Alamat Satker/ 

Pagu dana) ; b. Penayangan informasi paket 

kegiatan yang akan dilaksanakan serta 

pagu dananya; c. Tahap-tahap prakontrak 

selanjutnya hingga tahap penandatanganan 

kontrak. 

Pengalaman tahun sebelumnya 

menunjukkan masih ada Satker yang 

memulai kegiatan pelelangan pada bulan 

Mei, yang berdampak pada lambatnya 

progres keuangan. Untuk itu diharapkan agar 

proses lelang dapat segera dilaksanakan, 

sehingga pada awal April sudah dilakukan 

penandatanganan kontrak, dan paling lambat 

akhir November 2010 pekerjaan telah selesai. 

Danny menambahkan, penempatan 

petugas-petugas yang khusus, teliti, dan 

cermat sangat diperlukan di masingmasing 

Satker, untuk menghasilkan hasil 

pemantauan yang cepat, akurat, dan terkini. 

Ketepatan waktu dalam pengiriman back-up 

dan kelengkapan akurasi data yang dikirim 

merupakan indikasi keberhasilan proses 

e-Monitoring. 

”Ketaatan pengiriman akan dipantau oleh 

Dit. Bina Program, Satker yang terlambat atau 

tidak mengirim laporan progres kegiatan 

secara elektronik akan diberi teguran dan 

dilaporkan ke Inspektorat Jenderal (sebagai 

bagian dari penilaian kinerja Satker terbaik 

dan Satker terburuk),” tambahnya. 


RESENSI 

Resensi 

Rusunawa 

di Indonesia 

Gagasan, perkembangan 

dan keberlanjutan 

(2005-2009) 

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2003 

(Dahulu Departemen Kimpraswil) kemudian tahun 2005 dilanjutkan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan 

Rakyat atas banyaknya permintaan dari Pemerintah Daerah dalam 

upaya penyediaan rumah sewa murah di perkotaan. 

Buku Rusunawa di Indonesia ini merupakan review pembangunan 

Rusunawa yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya selama lima tahun. 

Dimana Rusunawa yang dibangun meliputi rusunawa Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), Rusunawa pekerja atau buruh, 

Rusunawa mahasiswa. 

Rusunawa MBR yang dibangun antara lain, Seruai, Belawan, Seni 

Raja dan Surakarta. Sementara Rusunawa pekerja atau buruh antara 

lain Muka Kuning Batam, Menteng Asri Bogor dan Kima Daya Makassar. 

Untuk Rusunawa Mahasiswa antara lain Rusunawa USU Medan, UNPAD 

Sumedang dan ITS Surabaya, dan lain-lain. 

Buku setebal 118 halaman ini berisi foto profil tiap-tiap Rusunawa 

yang dibangun, dilengkapi juga dengan testimoni penghuni 

Rusunawa tersebut. Seperti testimoni Agus penghuni Rusunawa 

Gulomantung Gresik berikut ini “Saya merasa beruntung dapat terpilih 

sebagai penghuni atau penyewa Rusunawa Gulomantung, sehingga 

dapat bekerja lebih nyaman dan gampang mencapai tempat bekerja 

dibanding sewaktu masih tinggal di rumah orang tua yang relatif agak 

jauh. Di tempat ini saya dapat juga membawa keluarga, satu istri dan 

satu anak balita” katanya. 

Buku ini juga dilengkapi dengan tabel dan juga peta tematik 

pembangunan Rusunawa di Indonesia. Sehingga kita dapat dengan 

mudah mengetahui penyebaran rusunawa di Indonesia. 

Seperti kita ketahui, penyelenggaraan rusunawa sudah berjalan 

selama 2003-2009. Peningkatan penyediaan rusunawa setiap tahun 

menunjukkan dinamika terhadap kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak dalam peningkatan kualitas perkotaan. Performa Kementerian 

Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai 

instansi teknis, mampu mensinergikan kinerja dan kesepakatan dalam 

penyelenggaraan serta pengelolaan rusunawa di Indoensia. 

Dimana salah satu tugas dan tanggung jawab Ditjen Cipta Karya 

adalah menuntaskan target ke-11 MDG’s yaitu mencapai perbaikan 

yang berarti meningkatkan kehidupan paling tidak sejumlah 100 

juta masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh pada 

tahun 2020. Target tersebut diejawantahkan salah satunya melalui 

pembangunan sekitar 60.000 unit satuan Rusunawa sampai dengan 

tahun 2009. 

Outcome yang diharapkan, adalah : perbaikan kawasan kumuh dan 

peningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan, penyediaan 

hunian layak, memadai, murah dan berkualitas, memberikan kepastian 

hukum dalam menghuni bagi masyarakat, pembelajaran kemandirian 

masyarakat melalui pembentukan institusi pengelola Rusunawa, 

peningkatan kesejahteraan bagi MBR, menjadi percontohan (best 

practice) untuk direplikasi oleh Pemda. 

Buku ini cocok untuk koleksi para satuan kerja di daerah baik 

provinsi maupun kabupaten. Paling tidak buku ini dapat memberikan 

kita pandangan maupun pemikiran tentang kebijakan maupun 

implementasi pembangunan Rusunawa Bidang Cipta Karya di 

Indonesia. 


Seputar Kita 

2010, PNPM Mandiri 

Kementerian PU 

Sasar 17.420 Desa 

Tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum yang dinakhodai oleh Ditjen 

Cipta Karya menyasar 17.420 desa. Program ini terdiri dari Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 8200 desa, Program 

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) di 3900 desa, Program 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 

4000 desa dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (Pamsimas) di 1320 desa. 

Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, pada pemerintahan 

Kabinet Indonesia Bersatu II ini perhatian pemerintah sangat besar 

terhadap program-program pemberdayaan. Kedepannya program 

–program seperti ini akan terus ditingkatkan tiap tahunnya. Disamping 

itu, anggaran untuk program ini juga cukup besar. 

“Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Budiono baru saja 

menyerahkan bantuan langsung sebesar Rp 1,2 triliun untuk program 

pemberdayaan. Di Ditjen Cipta Karya sendiri pada tahun 2010 sebanyak 

40% dari total anggaran yang ada atau sekitar Rp 4 triliun dialokasikan 

untuk program pemberdayaan. Sorotan pemerintah maupun publik 

terhadap program ini cukup besar, sehingga harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya ,” katanya disela-sela acara Konsolidasi RIS 

PNPM di Jakarta, (9/2). 

Sebanyak 24 kabupaten/kota sudah menyusun Strategi 

Sanitasi Kota (SSK) dalam rangka mendukung Program Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) di Indonesia selama lima 

tahun (2010 – 2014). Tahun 2010 ini ditargetkan SSK sudah dimiliki 

Rakor Kegiatan 

Bidang Cipta Karya 2010 

24 Kabupaten/Kota Telah Miliki Strategi Sanitasi Kota 

SEPUTARKITA 

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penyusunan dan 

pengendalian program TA 2010 bidang Cipta Karya, Ditjen Cipta 

Karya mengadakan Rapat Kooordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang 

Cipta Karya TA 2010, di Jakarta (12/2). Rakor ini diikuti seluruh Kepala 

Satuan Kerja di semua sektor Bidang Cipta Karya, PPK Perencanaan 

dan pengendalian serta para pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan 

Ditjen Cipta Karya. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam arahannya mengatakan, 

lima tahun terakhir merupakan tugas yang berat bagi Ditjen Cipta 

Karya. Menurutnya, masih terdapat kelemahan dalam Rencana Strategi 

(renstra) bidang Cipta Karya, dimana renstra yang disusun tidak sesuai 

dengan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM). 

“Akibatnya terjadi backlog atau gap yang cukup besar untuk 

beberapa sektor tertentu. Start kita tidak baik pada saat itu. Untuk lima 

tahun kedepan, RPIJM sudah disahkan dan renstra sudah dikonsolidasi 

dengan baik. Sehingga selama lima tahun kedepan kita mempunyai 

acuan yang lebih jelas dan baik,” katanya. 

oleh 41 kabupaten/kota, dan hingga 2014 ditargetkan sebanyak 330 

kabupaten/kota akan difasilitasi dalam Urban Sanitation Development 

Program (USDP) untuk menyusun SSK. SSK berisi detail rencana teknis 

pembangunan sanitasi mencakup air limbah, persampahan, dan 

drainase, baik drainase perkotaan maupun drainase mandiri. 

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat memberikan pengarahan dalam 

Seminar on Sewerage and Water Environmental Issues, di Jakarta, Selasa 

(23/2). Seminar ini hasil kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karya 

dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

Government of Japan. 

“Tidak adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, sektor swasta atau komunitas akan membuat 

tugas jauh lebih sulit. Untuk melaksanakan komitmen ini dibutuhkan 

banyak dana, yaitu sekitar Rp. 8,4 triliun dari Anggaran Nasional dan 

Rp. 1,3 triliun dari APBD,” tutur Budi Yuwono. 


Segenap Pimpinan dan Staf 

Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

SELAMAT 

TAHUN BARU IMLEK 2561 

GONG XI FAT CHAI

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?