Download

LIPUTAN KHUSUS 

Membangun Nilai Tambah 

di Kawasan Wisata Raja Ampat 13 

INFO BARU 1 

Menebar Infrastruktur 

di Kawasan Transmigrasi 16 

Strategi Komunikasi 

Ditjen Cipta Karya 

2010-2014 

Edisi 01/Tahun IX/Januari 2011 

Memastikan Program Cipta Karya 

Sinergi 

Dengan Daerah

daftar isi 

JANUARI 2011 

http://ciptakarya.pu.go.id 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, 

Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, 

Radja Mulana MP. Sibuea, 

Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, 

Mitha Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, 

Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, 

Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, 

Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, 

Ade Syaeful Rahman, 

Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, 

Bambang Purwanto, 

Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, 

Deddy Sumantri, 

M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

Berita Utama 

4 Memastikan Program 

Cipta Karya Sinergi dengan 

Daerah 

10 Menuju Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

11 Jangan Kesampingkan 

Penyiapan Program 2012 

Liputan Khusus 

13 Membangun Nilai Tambah 

di Kawasan Wisata Raja 

Ampat 

4 

Info Baru 

16 Menebar Infrastruktur 

di Kawasan Transmigrasi 

Inovasi 

21 Strategi Komunikasi Ditjen 

Cipta Karya 2010-2014 

Pojok Hukum 

25 Harmonisasi Peraturan 

Rumah Negara 

Gema PNPM 

29 Penantian Panjang Warga 

Steling untuk Air Minum 

31 PPIP Buka Isolasi Batu Tulis 

Resensi 

33 Pencapaian Renstra Cipta 

Karya 2005-2009 

29 

16

editorial 

Persempit Kesenjangan di Kawasan Transmigran 

dan Pulau Terpencil 

Foto Cover : Karena keterbatasan infra 

struktur, para siswa sekolah 

di Polewali Mandar Sulawesi 

Barat harus menyeberangi 

sungai menuju sekolahnya. 

Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjadi tonggak awal pemerataan kesejahteraan di 

pelosok tanah air. Jika KTM sudah berkembang dengan dukungan infrastruktur yang mantap, maka bukan 

tidak mungkin fase selanjutnya adalah mendongkrak investasi. 

Saat ini memang baru berfikir bagaimana membangun dan menata infrastruktur dengan benar. 

Pemerintah pusat yang terlibat juga pasti tak mau gegabah menebar anggaran di daerah tanpa sinergi 

dan komitmen yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakatnya. Percuma saja, jika semua prasarana 

ada, namun masyarakat dan Pemdanya belum siap. 

Pemda dan masyarakat transmigran sepatutnya bersyukur karena kegiatan KTM ini diusung bersama 

oleh banyak kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kementerian 

Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, BKPM, Dinas Kehutanan, 

Kantor Menteri Negara Koperasi, BPN, Kementerian Kesehatan, kementerian Pendidikan Nasional, dan 

PLN. 

Pembangunan KTM yang dirancang di 44 kawasan layaknya membangun kawasan transmigrasi yang 

bernuansa perkotaan. Dari sini diharapkan terjadai akselerasi perekonomian perdesaan dan terwujudnya 

kawasan transmigrasi yang mandiri yang memberi peluang investasi dan membuka kesempatan kerja, 

yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tentang ini, kami mengulasnya 

dalam Info Baru Edisi perdana tahun 2011. 

Selamat tahun baru 2011. Semoga perubahan ke arah lebih baik tidak bosan-bosannya kita upayakan, 

seperti tampilan Buletin Cipta Karya yang akan lebih mempercantik wajahnya sedikit demi sedikit. 

Selamat membaca dan berkarya! 

.....Suara Anda 

Rusunawa 

Yth: Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum; 

1. Saya mohon penjelasan bagaimana pelaksanaan Rusunawa di kotakota 

yang padat Berdasarkan survey yang saya lakukan, kondisi 

massa bangunan itu bentuknya hampir sama yakni blok2. Ketika 

saya tanyakan di DPU Surakarta, sistem yang dilakukan dalam pembangunan 

Rusunawa adalah sistem top down alias semua de sain 

dilakukan oleh pusat Apakah itu benar 

2. Mengapa desain yang diajukan tidak melalui sayembara yang dilakukan 

oleh arsitek, atau mahasiswa setempat Bukannya itu lebih 

bisa menunjukkan kekreatifitasan mahasiswa/arsitek dan de sain 

bangunan rusunawa juga bisa menandakan ciri khas kota tersebut 

Ita Dwijayanti (Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta) 

Kepada Yth. Ita Dwijayanti 

1. Kementerian PU sudah memulai membangun Rusunawa sejak tahun 

2003, diawali dengan mangadakan sayembara desain Rusunawa, 

hasilnya sudah dibukukan yang terbit yahun 2004, tetapi tidak bisa 

sepenuhnya diimplementasikan mengingat berbagai keterbatasan. 

2. Sejak tahun 2003, desain Rusunawa dibuat untuk masing-masing 

Kota/Kabupaten dengan melibatkan pemerintah daerah setempat, 

desain langsung di konsultasikan bahkan ada yang dibuat sendiri 

oleh perguruan tinggi setempat (contoh ITS yang mendesain sendiri 

bangunan Rusunawa untuk asrama mahasiswa ITS tahun 2006) 

3. Dengan hasil yang beraneka ragam ternyata kontrol dalam 

menjaga mutu pada saat proses maupun pasca kontruksi menjadi 

sulit karena antara satu dan lainnya bisa sangat berbeda baik 

cara penyelesaiannya maupun nanti pasa saat pemeliharaannya. 

Untuk itu, mulai tahun 2007 dikembangkan desain prototype yang 

kemudian mulai diujicobakan pada tahun 2009 dan mulai tahun 

2010 sudah diterapkan. 

4. Meskipun dengan desain prototype, arsitektur lokal masih diberi 

kesempatan untuk memberikan kesan pada tampak melalui aksesoris 

dan warna, bahkan tampilan-tampilan spesifik lainnya yang tidak 

memengaruhi struktur dasar prototype yang sudah ditetapkan. Perlu 

diketahui bahwa Rusunawa Kementerian PU konstruksinya dibangun 

sengan sistem precast (yang sudah diverifikasi) yang dapat menjamin 

kekuatan struktur termasuk ke andalan dalam mengantisipasi 

bencana gempa bumi. 

Terima Kasih 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011 3

Berita Utama 

Memastikan 

Program Cipta Karya 

Sinergi dengan Daerah 

“Masalah Cipta Karya tidak hanya menyelesaikan DIPA saja, tapi bagaimana pasca 

DIPA selesai dengan infrastruktur terbangun, stimulan kita benar-benar bersinergi 

dengan yang diprogramkan Pemerintah Daerah”. 

Lebih dari 150 peserta Rapat Kerja ta hu n - 

an Ditjen Cipta Karya di awal 2011 me nampakkan 

raut muka datar. Sepertinya tidak 

ada tanda-tanda mereka akan berlebihan 

menyikapi informasi yang akan disampaikan 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum, Budi Yuwono. Benar saja, 

atas hasil capaian Ditjen Cipta Karya Tahun 

Anggaran 2010 yang berhasil menembus 

angka 94 persen, para peserta tak bergeming. 

Tepuk paling gemuruh hanya bersumber 

dari para punggawa Program Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS) yang sempat dipuji Pak Dirjen 

karena performance yang prima selama 2010. 

“Masalah Cipta Karya tidak hanya menyelesaikan 

DIPA saja, tapi bagaimana pasca 

DIPA selesai dengan infrastruktur terbangun, 

stimulan kita benar-benar bersinergi dengan 

4 Buletin Cipta Karya - 01/Tahun IX/Januari 2011

BERITAUTAMA 

Foto Kiri : Anak-anak Desa Turaiskin Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kini bisa menikmati 

air minum dari SPAM Perdesaan. 

Foto Kanan : Anak-anak Desa Kumbasa, Kec. Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah harus 

mengambil air dari sungai meskipun sudah tersedia air bersih dari program PAMSIMAS. 

Budaya sebagian masyarakat desa masih sulit berpaling dari sungai dalam memenuhi 

kebutuhan air minum. 

yang diprogramkan Pemerintah Daerah. Misalnya 

bagaimana mengisi Rusunawa, memastikan 

air minum dinikmati masyarakat 

setelah dibangunnya SPAM, dan seterusnya”, 

papar Budi Yuwono mengawali arahan. 

Menurutnya, DIPA hanya salah satu alat 

untuk mencapai sasaran. Ukurannya tetap 

Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya dan 

kesepakatan internasional yang tertuang dalam 

Millennium Development Goals (MDGs). 

Untuk mencapai sasaran tersebut tidak hanya 

dicapai dari APBN, tapi harus menggerakkan 

APBD, dana luar melalui swasta, atau dengan 

perusahaan multi nasional. Salurannya bi sa 

dengan banyak program seperti yang pernah 

dilakukan AusAID melalui Naskah Perjanjian 

Penerusan Hibah (NPPH) bidang air 

minum dan air limbah, Coorporate Social 

Responsibility (CSR), dll. 

Pelaksanaan pembangunan Ditjen Cipta 

Karya di tahun 2010 ini merupakan yang 

terbaik selama ini, yaitu mencapai 94,40% 

dari pagu yang mencapai Rp 8,4 triliun, terdiri 

dari rupiah murni Rp 5,4 triliun dan pinjaman 

luar negeri hampir Rp 3 triliun. Capaian itu 

diharapkan masih dapat bertambah mengingat 

terdapat beberapa Satker Kabu paten/Kota 

yang belum melaporkan melalui 

e-Monitoring. 

Tahun 2010 dapat dijalani dengan baik. 

Bahkan luar biasa. Apresiasi dari Menteri 

Pekerjaan Umum dan Wakilnya mengiringi 

usaha-usaha itu. Secara konsisten, sejak 

oktober 2010, Cipta Karya memimpin dalam 

pen capaian sasaran. 

“Renstra kita cukup besar kurang lebih RP 

50 Triliun, dan anggaran paling tinggi selama 

lima tahun ke depan ada di depan mata, yaitu 

tahun 2011. Tentu saja ada maksud di balik 

ini,” kata Budi Yuwono. 

Tahun 2011 adalah puncak anggaran 

APBN. Sebelumnya pada 2009 RP 7 Triliun, 

tahun 2010 Rp 8 Triliun, dan tahun 2011 

menjadi Rp 13 Triliun, untuk selanjutnya 

menurun kembali pada 2012 dan sete rusnya. 

“Maksudnya agar out come Cipta Kar ya 

tercapai pada 2014. Jika pun cak dilakukan 

pada 2014, maka outcome tidak tercapai, 

walaupun outputnya bisa saja tercapai. Tentu 

syaratnya 2011 dapat tercapai dengan baik 

agar pada 2014 outcome dapat tercapai 

dengan baik,” lanjut Budi. 

Capaian MDGs 

Data capaian MDGs bidang Cipta Karya sektor 

air minum pada akhir 2009 dapat dijelaskan 

sebagai berikut; untuk akses penduduk terhadap 

air minum yang aman mencapai 47,7% 

(target 2015 sebesar 68,87%), dan melalui 

perpipaan telah tercapai 25,56% dari target 

2015 41%. Sedangkan di sektor sanitasi, kita 

sudah mencapai angka 69,55% untuk akses 

sanitasi yang layak di perkotaan, dan 34% 

untuk penduduk di perdesaan. 

Capaian MDGs air minum dan sanitasi 

ang kanya sering dipaparkan. Angka-angka 

tersebut, menurut Budi Yuwono, masih harus 

diperjuangkan dengan keras, tidak hanya 

dengan tugas DIPA semata tetapi juga 

mendorong pihak lainnya terlibat. Disini 

be lum terasa banyak. Upaya pembinaan terhadap 

APBD, KPS, dan pelibatan masya rakat, 

masih belum berjalan sesuai rencana. 

Permasalahan 

Faktor klasik yang memengaruhi capaian 

2010 antara lain; pertama, lemahnya persiapan 

pelaksanaan yang mencakup, adanya 

revisi DED, adanya pemindahan lokasi, terlambatnya 

penetapan lokasi, dan belum efektifnya 

Loan Agreement. Kedua, masih terdapat 


eberapa paket yang diblokir (tanda bintang) 

oleh Ditjen Anggaran. Ketiga, kurangnya koordinasi 

dengan pihak Pemerintah Daerah. 

Keempat, keterlambatan proses penyiapan 

masyarakat Program Pemberdayaan dan 

pe nye rapan BLM baru akan dimulai secara 

signifikan pada Bulan September 2010. Kelima, 

tidak patuhnya Satker Kabupaten/ 

Kota dalam pengiriman laporan kemajuan 

ke giatan melalui mekanisme e-Monitoring 

(pe riksa Lampiran Sandingan progres e-Moni 

toring dan Manual). Dan keenam, tidak 

ter sedianya dana DDUB oleh Pemda Kabupaten/Kota. 

Ditjen Cipta Karya bukannya tidak mengupayakan. 

Mereka sudah menin daklanjuti 

permasalahan tersebut dengan upaya-upaya 

antara lain; Pertama, masing-masing direktorat 

telah membuat alat kendali untuk memantau 

pelaksanaan kegiatan per paket 

kegiatan/per Satker; Kedua, dilakukan peman 

tauan secara ketat untuk Satker-Satker 

yang penyerapan keuangannya masih di 

bawah rata-rata Ditjen Cipta Karya; Ketiga, 

di la kukan pengiriman tim pemantauan ke 

daerah yang dipimpin oleh Eselon I dan 

Eselon II khususnya untuk 20 provinsi yang 

Satkernya masuk kategori kritis; dan keempat, 

dilakukan pemantauan tengah bulanan oleh 

Dirjen Cipta Karya ke masing-masing Unit 

Kerja Eselon 2 Bulan Oktober dan Nopember 

2010. 

Yang perlu didorong adalah kemitraan. 

Kemitraan masih perlu digarap karena poten 

sinya sangat besar. “Saya ingin menugasi 

kemitraan khusus pada satu subdit 

menjadi ujung tombaknya. Saya masih sering 

mendengar bahwa kemitraan identik dengan 

salah satu kementerian, misalnya Kalbe Farma 

pada kemenkes. Maka harapan saya 

2011 seluruh potensi dapat kita manfaatkan,” 

pungkas Budi. 

Bidang Air Minum 

Sekali lagi, Direktorat Pengembangan Air 

Minum diingatkan oleh Dirjen Cipta Karya 

untuk terus berkoordinasi dengan Badan 

Pendukung Pengembangan (BPP) SPAM untuk 

mensinergikan program dan sasaran, 

agar implementasinya tepat sasaran dan hasil 

nya menjadi lebih baik. 

Untuk mencapai kualitas yang lebih baik, 

perlu peninjauan terhadap Sertifikasi IPA yang 

dilakukan bersama dengan Puslitbangkim. 

Secara umum, untuk urusan melayani 

jum lah jiwa untuk mengakses air minum 

yang layak, kinerja pengembangan SPAM 

Tahun 2011 adalah puncak anggaran APBN. Sebelumnya pada 

2009 RP 7 Triliun, tahun 2010 Rp 8 Triliun, 

dan tahun 2011 menjadi Rp 13 Triliun, 

untuk selanjutnya menurun kembali pada 2012 dan seterusnya 

oleh direktorat ini belum sesuai dengan sasaran 

Renstra. Capaian itu tidak terlepas dari 

kontribusi Pemda yang belum maksimal 

untuk memperluas distribusi pelayanan. Penye 

bab mendasarnya adalah ketika banyak 

kota yang mengusulkan bantuan air minum 

tapi belum memiliki rencana induk SPAM 

yang dipersyaratkan. Bappenas meminta setiap 

daerah untuk punya rencana aksi MDGs, 

dimana bahan untuk itu dari ada di Dit. PAM 

yang telah merinci berdasarkan propinsi. 

Seperti yang dipaparkan Dirjen Cipta 

Karya, banyak kapasitas terbangun namun 

banyak Pemda belum mendukung distri businya. 

Dari catatan capaian sektor air mi num, 

kapasitas terbangun selama 2010 mencapai 

2.793 liter per detik, lebih tinggi dari target 

1.675 liter per detik. Namun dari jumlah jiwa 


BERITAUTAMA 

PDAM sampai dengan 2010. Namun upaya 

ini baru mengangkat 50 PDAM menjadi 

sehat, yang lain karena keterbatasan dana 

masih berkutat dengan penyakitnya, se perti 

tarif yang tidak full recovery, masih tingginya 

tingkat kebocoran, belum mampu menyiapkan 

business plan yang baik, dan tentu 

saja kurangnya komitmen Pemda. 

Upaya lain dengan mencari sumber pendanaan 

alternatif seperti hibah luar negeri 

dan pinjaman perbankan. Pada 2011 sudah 

tercatat 35 PDAM menjalankan program 

hibah air minum, beberapa kendala di dae rah 

seperti Pekalongan adalah ditolaknya pencairan 

oleh Kementerian Keuangan ka rena 

Perdanya tidak sesuai dengan aturan Ke menkeu. 

Pemerintah juga telah memfasilitasi 15 

PDAM untuk merealisasikan kerjasama dengan 

perbankan. Lima PDAM diantaranya 

sudah maju ke Kemenkeu, yaitu PDAM Lombok 

Timur, PDAM Kudus, PDAM Tasikmalaya, 

PDAM Ciamis, dan PDAM Kota Malang. Tapi 

10 lainnya masih terkendala persetujuan 

DPRD, dan bahkan ada yang mengundurkan 

diri. Tahun 2011 ini pula sebanyak 80 PDAM 

didorong melalui Kerjasama Pemerintah 

Swa s ta (KPS) agar lebih sehat. 

Di tahun 2011, Dit. Pengembangan Air 

Minum memiliki kegiatan prioritas antara 

lain; Pembangunan SPAM untuk MBR di 171 

kawasan, Pembangunan SPAM IKK di 164 

kawasan, Pembangunan SPAM di 57 kawasan 

Khusus (perbatasan, pemekaran, KA- 

PET), Pembangunan SPAM di 10 kawasan 

Pelabuhan perikanan, Pembangunan SPAM 

di 1.530 desa, dan Pembinaan 98 PDAM 

dalam rangka penyehatan PDAM. 

yang terlayani masih belum mengejar angka 

target 2.077.400, sinergi Cipta Karya dan 

Pemda hanya mampu melayani 1.783.775 

jiwa, terdiri dari 254.520 jiwa di perkotaan, 

dan 1.529.255 jiwa di perdesaan. 

Dari fakta tersebut bisa dimaknai bahwa 

bantuan stimulan Cipta Karya melalui APBN 

kepada Pemda/PDAM hanya mampu dikembangkan 

untuk melayani sekitar 254 ribu jiwa. 

Sedangkan program air minum di perdesaan 

melesat mencapai 1,5 juta jiwa. 

Upaya terus dilakukan Ditjen Cipta Karya 

melalui program penyehatan PDAM dengan 

memberikan Bantek (Bantuan Teknis) di 261 

Rusunawa Menteng Asri, Bogor. 

Bidang Pengembangan PLP 

Beban berat harus dipanggul direktorat ini. 

Anggarannya pada 2011 meningkat hampir 

200%, yaitu sebesar Rp 3 triliun, sedangkan 

tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp 1,5 

triliun. Ancang-ancang langsung disiapkan 

diantaranya dengan peningkatan kualitas 

dan penambahan jumlah SDM, perbaikan 

dan peningkatan sarana kerja, peningkatan 

sis tem monev, peningkatan pemantauan dan 

pengawasan kualitas pekerjaan, dan pe ngendalian 

progres fisik dan keuangan secara 

ketat. 

Beberapa permasalahan tahun 2010 an - 

tara lain seputar lokasi lahan yang dibe baskan 

tidak sesuai dengan lokasi rencana seperti 

kasus TPA Tapanuli Tengah dan IPAL 

RSH Sukabumi akan diupayakan dengan 

Pe rencanaan Program Pem bangu nan meme 

nuhi Readiness criteria. Lokasi yang bermasalah 

di IPAL Manado perlu penge cekan 

kesiapan lahan dan Surat Kepu tusan Bupati/ 

Walikota, perlu sosialisasi, Rencana Tata Ruang 

Kota (RTRW). 

Dengan anggaran Rp 3 triliun dan tambahan 

dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), 

PLP memiiki kegiatan strategis antara lain 

pembangunan drainase di Banda Aceh (ex. 

BRR NAD-NIAS), Metropolitan Sanitation 

and Health Management Project (MSMHP) – 

Loan ADB DI Medan dan Yogyakarta, Jakarta 

Urgent Flood and Mitigation Project (JUFMP) 


– Loan World Bank, Dredging untuk Lower 

Angke & Cideng (PLN), Semarang Urban 

Drainage – Loan JICA, dan Regional Solid 

Waste Management for Mamminasata – Loan 

JICA. 

PLP juga harus berjibaku dengan pembangunan 

TPA Mamminasata (PLN), Denpasar 

Sewerage Develoment Project (DSDP) 

Jilid II – Loan JICA, Indonesia Water Sanitation 

Sub Program D (WASAB.D) – Grant Belanda 

– World Bank di Pusat dan 6 Kota (HIBAH 

LN), Persiapan Greater Bandung, MP persampahan/air 

limbah Kab. Bandung Barat, 

Kab. Bandung, Kota Bandung (RM=Rupiah 

Murni), TPA Nambo (RM), dan TPA Legok 

Nang ka (RM). 

Di tahun 2011, Dit. Pengembangan PLP 

mematok kegiatan prioritas yang harus dise 

lesaikan antara lain; Peningkatan TPA di 

130 kab/kota, Pengembangan persampahan 

ter padu 3R di 92 lokasi, Pembangunan Air 

limbah sistem off site dan sistem on site di 160 

Kawasan, dan Pembangunan drainase di 78 

kabupaten/kota. 

Bidang Bangkim 

Direktorat Pengembangan Permukiman agak - 

n ya masih berkutat seputar upaya me na ngani 

kekumuhan dengan Prog ram Rusu nawanya. 

Rendahnya komit men Pem da da lam pemanfaatan 

Rusu nawa me mer lukan Me mo randum 

of Agreement yang lebih jelas dan lebih 

mengi kat. Bangkim juga men dam pingi Pemda 

dalam penyusunan SPPIP dan RPKPP, dan 

hampir sepertiga pagu bang kim, yaitu sekitar 

Rp 500 miliar difo kuskan untuk Program 

Infrastruktur So sial Eko nomi Wilayah (PISEW). 

Rusunawa saja ha nya dialokasikan Rp 300 

miliar, dan berhasil penuhi target 40 Twin 

Block. 

Tahun 2011 Dit. Bangkim mendapatkan 

tugas baru menjalankan Program Pem bangunan 

Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang 

semula dilaksanakan oleh Dit. Bina Program. 

PPIP akan dilaksanakan oleh Dit Bangkim, 

bersama dengan program-program pembangunan 

in fra struktur perdesaan, seperti agropolitan, 

pengembangan kawasan ter pen cil, 

per ba tasan, dan pulau terpencil di Bangkim. 

Sebanyak 63 SPPIP dan 54 RPKPP berusaha 

diwujudkan di tahun 2011, sehingga RPIJM 

yang disusun di daerah sudah dapat memasukkan 

hasil SPPIP. Upayanya dengan 

pe nguatan Tim Korwil dan anggotanya, mela 

lui diskusi intensif tentang pemahaman 

SPPIP dan RPKPP, pendampingan intensif 

untuk optimalisasi hasil SPPIP/ RPKPP 2010 

(Januari – Maret), Penajaman TOR SPPIP dan 

RPKPP untuk mendapatkan hasil penyusunan 

dengan standar yang sama antara Kab/Kota, 

penyempurnaan dan penyederhanaan panduan 

pelaksanaan, penyiapan sosialisasi dan 

pelaksanaan di 3 wilayah, dan penyiapan management 

koordinasi di pusat (dibantu konsultan). 

Untuk tahun 2011 ini Direktorat Bangkim 

menetapkan program prioritas antar alain; 

Pembangunan Rusunawa sebanyak 70 Twin 

Block, Pengembangan infrastruktur per mukim 

an di 112 Kws. Kumuh, Pengem ba ngan 

infrastruktur permukiman Perdesaan (PPIP) 

di 2.000 desa yang terdiri dari 1.000 desa 

PPIP dan 1.000 desa untuk mendukung 

Daerah Tertinggal, serta pengembangan 

infrastruktur permukiman perdesaan yang 

dibiayai ADB (RIS PNPM) di 1.987 desa, Pengembangan 

Kawasan Agropolitan, Minapolitan, 

KTM, serta kawasan Perbatasan dan 

pulau kecil terluar di 115 kawasan. 

Bidang PBL 

Inilah direktorat yang berhasil mendongkrak 

capaian penyerapan Ditjen Cipta Karya, 

pada akhir Desember 2010 lalu Dit. Penataan 

Bangunan dan Lingkungan berhasil menembus 

angka 95,32%. Namun tidak usah jumawa 

dulu, karena permasalahan masih banyak 

menanti, seperti fasilitasi peraturan terkait 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL) di daerah masih jauh dari harapan. Pun 

demikian dengan Peraturan Daerah tentang 

Bangunan Gedung, diharapkan tahun 2012 

semua Pemda sudah memilikinya. 

Catatan dari pimpinan agar pemanfaatan 

gedung Pusat Informasi Pengembangan 

Per mukiman dan Bangunan (PIP2B) yang telah 

dibangun perlu ditinjau kembali sesuai 

rencana dan cita-cita semula sebagai Center 

of Excelent Cipta Karya di propinsi. Untuk itu 

perlu penguatan peran PIP2B di kota-kota 

Jogja, Bali, Makassar, Semarang sebagai lesson 

learned pada lokasi lain. 

“Konsolidasikan, mana yang bisa difungsikan 

segera. Termasuk kelembagaan, ter masuk 

isinya (perabotan). Perlu ada ke lompokkelompok 

yang nyata, jangan ber ambisi 

se mua berfungsi, tapi selesaikan 1,2 atau 3. 

Mungkin diawali dari Yogyakarta, Ba li, Semarang, 

dan Makassar,” pesan Budi Yu wono. 

Masih ada kegiatan prioritas yang menantang 

PBL di tahun 2011, yaitu Pem binaan 

Bangunan Gedung di 65 kabu paten/kota, 

Peningkatan kualitas kawa san/revitalisasi dan 

RTH di 240 kawasan, dan Penanggulangan 

Kemisikinan di Perko taan melalui PNPM Perkotaan 

(P2KP) di 10.948 Kel/desa. 

Bidang Bina Program 

Direktorat Bina Program diharapkan tidak 

hanya berfokus pada APBN saja, tetapi harus 

menggali sumber dana lain melalui kemitraan, 

hibah, CSR, dan masyarakat melalui 

peningkatan kualitas RPIJM. Dengan 

le pas nya PPIP ke Bangkim, penguatan Randal 

Pusat dan Propinsi perlu dilakukan agar 

tugas-tugas pembinaan program baik melalui 

monitoring pelaksanaan maupun penyusunan 

RPIJM lebih baik lagi. 

Tahun 2011 ini Dit. Bina Program mestinya 

tidak lagi menemui masalah kua litas 

dokumen RPIJM dan memusingkan komitmen 

kabupaten/kota serta kemampuan Satgas 

Kabupaten/Kota dan Propinsi karena 


BERITAUTAMA 

berbagai alasan. Belum semua kab/kota 

me miliki komitmen untuk menyediakan 

DDUB, kedepan hal ini harus didorong agar 

ko mitmen DDUB bisa dipenuhi, ka re na 

didukung Randal yang makin solid. Tu gas 

Randal harus memfasilitasi ke giatan perencanaan 

program bidang Cip ta Karya TA. 

2012 dengan program jangka menengah; 

mengkoordinasi pemantauan pe laksanaan 

kegiatan Randal propinsi; mem fasilitasi perkuatan 

tim pemantauan pelak sa na an program 

bidang Cipta Karya TA. 2011 se cara efektif 

dan efisien; dan memfasilitasi ke giatan 

evaluasi program bidang Cipta Kar ya TA. 

2010. 

Bidang Setditjen 

Untuk meningkatkan kinerja DJCK, harus disiapkan 

personil secara baik (kuantitas dan 

Yang perlu didorong adalah kemitraan. Kemitraan 

masih perlu digarap karena potensinya sangat besar. 

kualitas) dengan mulai diterapkan Reformasi 

Birokrasi untuk menuju DJCK sebagai kantor 

modern dengan WTP (pengurusan aset & 

pertanggungjawaban harus baik, wajar tanpa 

pengecualian). 

Reformasi birokrasi memerlukan manajer 

perubahan di tiap ditrektorat, dan harus 

sudah ditentukan para direktur. Reformasi 

ini juga harus berdampak agar komunkiasi 

antar unit, antar subdit, antar direktorat 

yang selama ini masih lemah bisa ada 

Revitalisasi kawasan Kota Lama Singaraja, Bali. 

solusinya. Diharapkan perangkat yang telah 

dibangun dapat berfungsi cepat. Setditjen 

juga harus mengatur kebijakan pimpinan 

untuk menyebarluaskan tenaga baru (234 

CPNS) maupun PNS yang sebelumnya ke 

Satker Wilayah yang sangat membutuhkan, 

khususnya daerah yang mendapatkan dana 

Cipta Karya paling besar. Dengan demikian 

harus segera dirancang satker wilayah mana 

saja yang membutuhkan tenaga CPNS baru. 

(bcr) 


BERITAUTAMA 

Menuju Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

Kinerja yang semakin membaik ditandai dengan opini atas laporan keuangan 

Ditjen Cipta Karya dari status disclaimer pada tahun 2008 menjadi Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2009. Tekad 2010 ini memiliki predikat 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan melakukan sinkronisasi antara Sistem 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN. 

U“Untuk menuju wajar tanpa pengecualian 

ada banyak faktor, selain laporan keuangan 

yang harus mantap ternyata harus 

diperkuat pencatatan dan penataan nilai 

asset riil yang semula tidak ada nilainya. 

Laporan keuangan sudah kita perkuat 

dengan peran Satker Randal yang mulai 

tahun 2011 ini semua Satker sektoral tiap 

propinsi harus melaporkan dahulu ke Satker 

Randal baru kemudian ke pusat,” tegas 

Budi Yuwono. 

Selain upaya itu, perlu juga menyelesaikan 

kasus/masalah, baik di bidang 

ke uangan maupun asset dan semakin diper 

kuatnya kelembagaan/personil yang 

menangani SAI pada tingkat Satker/Wilayah 

(untuk Satker yang berada di kabupaten/ 

kota). 

“Membiarkan aset tidak optimal meru pakan 

suatu kesalahan. Saya harapkan segera 

selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama,” 

kata Budi Yuwono saat memberi arahan dalam 

“Workshop Penyelesaian Alih Status/ 

Hibah Aset BMN Rusunawa” di Jakarta pertengahan 

Januari lalu. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 

6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Ne gara menjadi pijakan selanjutnya untuk 

Kementerian PU untuk memproses status 

asset Rusunawa dengan Kementerian 

Ke uangan, hingga ditetapkan 

status akhir 

sesuai aturan yang 

berlaku. 

D i r e k t u r 

P e n g e m b a n g a n 

Permukiman, Amwazi 

Idrus menerangkan, menin 

daklanjuti amanah 

pe raturan tersebut, 

saat ini sebanyak 164,5 

twin block (TB) rumah 

susun sederhana sewa 

(rusunawa) di 112 lokasi 

(meliputi 55 kabupaten/ 

kota) milik PU sedang 

dalam proses untuk bisa 

segera diserahterimakan 

kepada pemerintah daerah 

(pemda). Selain itu, sebanyak 

22 TB rusunawa di 11 lokasi 

akan di-alih status-kan kepada 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

melalui kuasa pengguna barang 

Kementerian Pendidikan Nasional. 

Untuk itu, Dirjen Cipta Karya mentargetkan 

di tahun 2011 ini, sebagian rusunawa dapat 

segera diserahterimakan agar dapat 

difungsikan secara optimal. 

Berdasarkan hasil verifikasi Kemen terian 

PU dan Kementerian Ke uangan (Kemenkeu), 

terdapat 15 TB rusunawa yang 

telah memiliki dokumen pendukung lengkap, 

37 TB yang hampir lengkap dan 134,5 

TB yang belum memiliki dokumen lengkap. 

Untuk dokumen yang telah lengkap 

dan hampir lengkap, tahun 2011 ini ditargetkan 

bisa dilakukan serah terima. 

Budi Yuwono mengakui, serah terima 

Rusunawa ini memang menghadapi banyak 

permasalahan. Hal ini juga menjadi 

salah satu penyebab yang membuat 

Kementerian PU masih men da pat 

penilaian Wajar Dengan Pengecua lian dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah 

prosedur dan administrasi dalam serah 

terima rusunawa yang belum dilakukan 

secara tertib menjadi beberapa permasalahan 

dalam penilaian BPK. “Saya 

harap tahun ini masalah tersebut bisa 

diatasi dan Kementerian PU dapat naik 

peringkatnya menjadi Wajar Tanpa Pengecualiaan 

(WTP),” tambahnya. (bcr) 


BERITAUTAMA 

Jangan Kesampingkan 


Djuang Fadjar Sodikin *) 

Pada awal tahun seperti saat ini, sebagian besar perhatian kita tertuju pada 

penyiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

tahun 2010. Barangkali tidak terlalu populer bila kita membicarakan penyiapan 

program untuk tahun anggaran 2012. Namun demikian, belajar dari pengalaman 

tahun-tahun sebelumnya, penyiapan program yang layak didanai semestinya 

dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan, bahkan sebelum proses 

penganggaran dilakukan. 

Pengalaman memperlihatkan bahwa proses 

penyiapan kegiatan, beserta penyusunan 

anggarannya, seringkali dilakukan dengan 

kurang matang. Indikasi ini dapat terlihat dari 

banyaknya usulan revisi dokumen anggaran, 

baik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) maupun di level Petunjuk Operasional 

Kegiatan (POK). Pada tahun 2010 lebih 

dari 120 Satuan Kerja mengusulkan revisi 

anggaran, dengan jumlah total sebanyak 200 

usulan. Usulan revisi tersebut disampaikan 

dengan berbagai alasan mulai dari kesalahan 

teknis dalam input data aplikasi anggaran 

sampai pada pemindahan lokasi kegiatan 

yang dirasa tidak siap, yang bahkan beberapa 

di antaranya diusulkan pada awal tahun 

anggaran. 

Banyaknya revisi anggaran tersebut berdampak 

pada terhambatnya pelaksanaan 

kegiatan yang berujung pada tertundanya 

penyerapan anggaran. Pada akhirnya k e- 

te rlambatan penyerapan anggaran ini berkontribusi 

terhadap terhambatnya laju pertumbuhan 

ekonomi nasional, yang salah 

satu penopang utamanya adalah belanja 

(investasi dan konsumsi) Pemerintah. (Lihat 

kurva S ). 


“Program” berbeda dengan apa yang dahulu 

diistilahkan sebagai “proyek”. Mengacu pada 

struktur anggaran yang baru, istilah proyek 

dapat disamakan dengan rincian pekerjaan. 

Program pembangunan Direktorat Jenderal 

Cipta Karya, yaitu Program Pem binaan dan 

Pengembangan Infrastruktur Permukiman, 


BERITAUTAMA 

DALAM JUTAAN RUPIAH 

9000000 

8000000 

7000000 

6000000 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

7702730 

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN KEUANGAN 

DITJEN CIPTA KARYA 

TAHUN ANGGARAN 2010 

1243900.657 

1690925.636 

8292881.689 8372544.304 

7873440.857 8016249.2578046649.257 8178407.386 

8036257.48 

7934017.942 

7279774.675 

4795415.714 

3649233.469 

3862903.717 

3406432.324 

3080912.872 

2624127.158 

2905370.33 

2361626.303 

2131543.703 

6867517.705 7069971.058 

7094854.839 

6553753.179 

6546277.035 

5937388.952 

6037535.301 

5780277.625 

5490273.678 

4943012.0565129813.967 

4339388.72 

4439214.572 

697205.9676 

1127994.96 

1000000 

128771.8217 302098.2298 10552.68117 

660024.8107 

0 

27140.70288 46845.43893 271230.4907 

JANF EB MARA PR MEIJ UN JULA GT SEPO KT NOPD ES 

memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan 

permukiman dan cakupan pelayanan 

(dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Penyusunan Program dapat didefinisikan 

sebagai suatu rangkaian aktivitas penyiapan 

kegiatan berupa identifikasi permasalahan 

dan kebutuhan, formulasi operasionalisasi 

ke bijakan dan strategi, serta sinkronisasi antar 

komponen output kegiatan, termasuk sinkronisasi 

multi-pihak, multi-pendanaan, dan 

waktu pelaksanaan. Penyusunan program 

harus dilakukan dalam suatu kerangka menyeluruh 

dengan mempertimbangkan latar 

belakang dan kondisi eksisting daerah, sinkro 

nisasi dengan strategi pembangunan 

ke wilayahan yang lebih luas, dan analisa 

kapasitas keuangan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang 

dilakukan dengan cermat. 

Agar program yang disusun dapat tuntas 

menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan 

pelayanan infrastruktur permu kiman 

yang dihadapi, hendaknya komponen 

waktu atau berapa lama waktu pelaksanaan 

kegiatan beserta alokasi anggarannya tidak 

menjadi batasan terlebih dulu. Dengan 

de mikian, para perencana dan penyusun 

program dapat secara leluasa dan tajam 

me rancang desain program yang sesuai. 

Namun demikian efisiensi dan efektifitas 

pe manfaatan sumber daya, termasuk pendanaan, 

tetap menjadi prinsip yang harus 

diacu. 

BULAN 

PAGU 

RENCANA 

REALISASI 

PERCEPATAN 

Untuk menghindari intervensi Pemerintah 

yang dilakukan secara sporadis dan mencegah 

kemanfaatan infrastruktur yang tidak 

berkelanjutan, penyusunan program harus 

dilakukan dalam kerangka jangka menengah, 

yang kita kenal dengan Rencana 

Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 

Bidang PU/Cipta Karya. Penyusunan rencana 

program pembangunan infrastruktur permu 

kiman ini sudah semestinya berawal dari 

inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota se bagai 

pengemban tanggung jawab utama, 

se bagaimana diamanatkan dalam Undangundang 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. 

Guna menerjemahkan rencana program 

jangka menengah kedalam program dan anggaran 

tahunan, perlu dilakukan sinkro nisasi 

kebutuhan program dan indikasi alokasi anggaran 

tiap tahunnya. Penyusunan tingkat 

pri oritas rincian dan lokasi kegiatan akan 

menjadi referensi penting dalam memberikan 

justifikasi rencana pengalokasian anggaran 

dan waktu pelaksanaan kegiatannya. 

Penyusunan prioritas rincian kegiatan 

di dasarkan pada urgensi output kegiatan, 

jumlah penduduk pemanfaat, luas wila yah 

yang tertangani, tingkat kesiapan pelaksanaan 

kegiatan, kesesuaian perun tukan lokasi 

dalam Rencana Tata Ruang, perhatian 

Pemerintah Daerah setempat, kebutuhan 

ang garan, serta dampak positif ikutannya. 

Penyusunan kegiatan prioritas ini perlu dilakukan 

dan disepakati secara bersama, serta 

dituangkan kedalam suatu kesepakatan (memorandum) 

program antara Ditjen Cipta 

Kar ya, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

Idealnya, kegiatan-kegiatan yang akan 

di anggarkan adalah kegiatan yang sudah 

di nilai benar-benar layak untuk didanai, baik 

dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan, maupun pemanfaatannya. Kegiatan 

penyusunan program semestinya dilakukan 

2 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (T-2), 

sehingga dapat siap dianggarkan pada tahun 

berikutnya. 

Proses Penganggaran 

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan 

yang diprioritaskan, proses penganggaran 

per lu dilakukan secara tertib. Setiap rincian 

pekerjaan harus diterjemahkan dengan benar 

kedalam aplikasi anggaran. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

penyusunan dan penelaahan anggaran kita 

masih dilakukan dengan kurang matang dan 

cenderung tergesa-gesa, sehingga waktu 

yang diperlukan untuk kontrol kualitas doku 

men anggaran menjadi tidak memadai. 

Pekerjaan penyusunan aplikasi Rencana Kegiatan 

Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKA-KL) lebih sering menumpuk pada bulan 

November, padahal Peraturan Pemerintah 

No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan 

RKA-KL mengatur agar penyiapan (aplikasi) 

RKA-KL sudah dilakukan pada bulan Juni-Juli 

se telah menerima Pagu Sementara, sebagai 

bahan lampiran nota keuangan. 

Rincian pekerjaan untuk semua kegiatan 

yang layak didanai seharusnya sudah siap 

pa ling lambat pada awal Januari di tahun 

penganggaran, sehingga masih cukup waktu 

untuk melakukan konsolidasi dalam pengisian 

aplikasi dan penelaahan dokumen 

RKA-KL. Dengan demikian diharapkan dapat 

menghasilkan dokumen anggaran yang lebih 

baik, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan 

revisi anggaran yang dapat menghambat 

peningkatan pelayanan infra struktur 

permukiman. 

Penyusunan program dan anggaran yang 

dilakukan secara tertib dan akuntabel merupakan 

perwujudan penerapan tata pe merintahan 

yang baik (good governance), dan 

salah satu bentuk respon terhadap tuntutan 

reformasi birokrasi yang saat ini semakin menguat. 

*) Staf Subdit Program dan Anggaran, 

Direktorat Bina Program, DJCK 


LIPUTANKHUSUS 

Liputan Khusus 

Membangun Nilai Tambah 

di Kawasan Wisata Raja Ampat 

Heri Supriyanta *) 

Seperti halnya dengan kondisi infrastruktur di kawasan wisata potensial di tanah 

air ini, Raja Ampat masih mendambakan sentuhan ekstra dari Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Namun sedikit demi sedikit kawasan Raja Ampat sudah 

mendapatkan sentuhan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa jalan 

poros desa, pasar desa, dan MCK Umum. Dua hal ini minimal bermanfaat untuk 

meningkatkan akses masyarakat, menggeliatkan perekonomian, dan memperbaiki 

derajat kesehatan. 

Kabupaten Raja Ampat dikenal dengan 

perairannya yang menakjubkan. Kabupaten 

ini terletak di kepala burung Papua, jika kita 

sepakat mengibaratkan pulau paling timur 

wilayah Indonesia ini mirip seekor burung. 

Kabupaten Raja Ampat memiliki 610 pulau. 

Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, 

Salawati, Batanta dan Waigeo, merupakan 

pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 

35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau 

lainnya tidak berpenghuni dan sebagian 

besar belum memiliki nama. 

Sebagai daerah kepulauan, satu-satunya 

transportasi antar pulau dan penunjang 

kegiatan masyarakat Raja Ampat adalah 

ang kutan laut. Demikian juga untuk menjangkau 

Waisai, ibu kota kabupaten. Bila 

meng gunakan pesawat udara, lebih dulu 

menuju Kota Sorong. Setelah itu, dari Sorong 

perjalanan ke Waisai dilanjutkan dengan 

trans portasi laut. Sarana yang tersedia adalah 

kapal cepat berkapasitas 10, 15 atau 30 orang. 

Dengan biaya sekitar Rp. 2 juta, Waisai dapat 

dijangkau dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. 

Medio Nopember 2010 lalu, penulis berkesempatan 

menjejakkan kaki di kabu paten 

kepulauan ini. Perjalanan dimulai dari Kota 

Sorong, ujung barat kepala burung Papua 

di Provinsi Papua Barat, yang sebenarnya 

ber-ibukota di Manokwari. Perjalanan kali ini 

dilaksanakan untuk mengunjungi Kabupaten 

Raja Ampat dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian terhadap pembangunan infra 

struktur TA. 2010 untuk mendukung Minapolitan 

Kawasan Selat Segawin, yang dilaksanakan 

di Pulou Batanta, dengan Distrik 

Yenanas. 

Di lokasi ini telah terbangun infrastruktur 

berupa Jalan Poros Desa dan satu unit Pasar 


Kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan 

infrastruktur TA. 2010 untuk mendukung Minapolitan Kawasan 

Selat Segawin. 

Desa, dimana pada saat kunjungan kami ke 

lokasi ini, kedua infrastruktur tersebut telah 

terbangun dan sudah dimanfaatkan oleh 

war ga disekitar kawasan. 

Pasar Desa 

Desa Yenanas, di Distrik Batanta, Kawasan 

Selat Segawin, Kabupaten Raja Ampat beruntung 

mendapatkan prasarana bantuan 

be rupa satu unit Pasar Desa dan bangunan 

Kamar Mandi (toilet dua pintu). Kedua prasarana 

dan sarana tersebut bernilai lebih 

hampir Rp 700 juta. 

Dilihat dari aspek kualitas, bangunan Pasar 

Desa dinilai cukup baik, yaitu dengan 

konstruksi kayu, atap seng, dan lantai rabat 

beton di aci. Hanya saja di beberapa tempat 

masih terlihat adanya genangan air. Setelah 

dikonfirmasi ternyata akibat angin laut yang 

besar sehingga naik ke lantai pasar. Tidak 

mengherankan karena lokasi pasar ini berada 

di pinggir pantai disebelah dermaga perahu/ 

speedboat. 

Sesuai informasi pegawai Distrik Batan - 

ta setempat yang menemani kami da lam 

berkeliling kawasan ini, lokasi pemba ngunan 

memang di tepi pantai yang di setujui berbagai 

pihak. Sehingga dalam pe ren ca naan 

dan pembangunannya memer lukan pe nyelesaian 

secara teknis, paling tidak peil lan tai 

harus mengantisipasi air pasang laut ter tinggi, 

atau ombak musim angin utara. Mereka 

memang kemudian mengusulkan ada nya 

ba ngunan talud disepanjang bangu nan gedung 

Pasar Desa ini. 

Perlu diketahui, pasar ini adalah satusatunya 

pasar desa yang ada di kawasan ini, 

dan pasar saat ini dimanfaatkan oleh para 

pedagang kelontong (meskipun belum penuh), 

bukan para penjual jual sayur mayur 

atau ikan hasil tangkapan. Hal ini di sebabkan 

bahwa produksi sayur maupun ikan hasil 

tangkapan sudah habis sebelum mencapai 

pantai. Bahkan sebelum sempat mendarat, 

para nelayan sudah dihampiri para pe ngumpul 

ditengah laut. 

Namun kini, tidak hanya ikan dan sayur, 

pasar desa ini juga sudah ramai dengan para 

penjual kebutuhan rumah tangga seperti 

peralatan dapur, pakaian dan lain-lain. Silah 

kan perhatikan foto-foto berikut ini. Beberapa 

foto kondisi pasar Desa Yenanas, 

di Distrik Batanta, Kawasan Selat Segawin, 

Kabupaten Raja Ampat, dan kualitas kayu 

yang dipergunakan untuk struktur, dan masyarakat 

yang memanfaatkan untuk berjualan 

kebutuhan-kebutuhan rumah tang ga, 

seperti peralatan dapur dan pakaian/ba ju/ 

kaos,dll. 

Jalan Poros Desa 

Dari hasil pengamatan di lapangan, jalan 

yang dibangun di kawasan ini menggunakan 

konstruksi rigit semen beton, dengan lebar 3 

M dan tebal 20 cm sepanjang 532,51 m. Biaya 

pembangunannya lebih dari Rp 885 juta. 

Dari aspek kualitas sudah cukup baik. 

Terbukti dengan kualitas beton di pinggiran 

cukup keras dan tidak mudah pecah. Namun 

demikian, di beberapa titik masih ditemukan 

kondisi beton yang patah memanjang dan 

lebar, sehingga diperlukan penanganan lebih 

lanjut. 

Sementara itu draninase kawasan yang 

berada di sepanjang jalan ini dibangun 

dengan menggunakan alokasi perdesaan 

skala kawasan (APBN) sehingga terlihat kawasan 

ini menjadi semakin baik. Masya rakat 

pun sangat senang dengan pem ba ngunan 

jalan ini, terlihat semakin banyak masyarakat 


LIPUTANKHUSUS 

yang mulai membangun atau merenovasi 

rumah mereka. 

Satu catatan, untuk jalan poros desa 

ini dibangun pada kawasan permukiman 

masyarakat nelayan. Namun kalau dilihat 

perbedaan peil antara jalan dan drainase, 

nampak bahu jalan tidak diisi dengan tanah 

lagi, sehingga berpeluang untuk rusak/patah. 

Diharapkan masyarakat di sekitar kawasan 

melakukan gotong royong mengisi bahu 

jalan itu dengan tanah atau pasir setempat 

sehingga memperpanjang umur konstruksi. 

Untuk tahun ketiga kawasan Selat Segawin 

ini, pada TA.2011 akan dialokasikan 

pembangunan jalan poros lanjutan untuk 

menuntaskaan kawasan ini. Selain itu ada 

beberapa titik kawasan, di mana masyarakat 

menghendaki dibangunnya talud penahan 

badan jalan. 

Dilihat dari kondisi eksisting, rencana 

pem bangunan jalan cukup baik dan lurus, 

sehingga kemungkinan memudahkan dalam 

pelaksanaan. Hanya saja, menurut catatan 

Ke pala Satker PKP Provinsi Papua Barat, 

Abdul Halil Kastella, kendala pelaksanaan 

ha nya dalam proses mobilisasi material dari 

Sorong ke lokasi ini membutuhkan waktu 

tempuh laut selama 2-3 jam perjalanan 

dengan menggunakan perahu atau ponton. 

Tak pelak biaya menjadi relatif lebih tinggi. 

Namun demikian, lagi-lagi Kementerian 

Pe kerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal 

Cipta Karya terus berupaya meningkatkan 

infrastruktur perdesaan berpotensi ini. Sehingga 

di masa yang akan datang ma sya rakat 

di sekitar kawasan ini mampu melaksanakan 

kehidupan ekonominya de ngan baik, dan 

memiliki infrastruktur per mukiman yang lebih 

lengkap. 

Sharing APBD 

Dari pemantauan di lapangan juga ditemui 

adanya bangunan talud penahan pantai 

yang dibangun pada TA. 2010 dari APBD Kab. 

Raja Ampat. Namun secara teknis bangunan 

ini kurang tahan terhadap ombak, sehingga 

didapatkan di satu titik yang sudah roboh/ 

ambruk karena konstruksinya tak didukung 

dengan struktur yang memadai. 

Demikian catatan perjalanan kami, se moga 

dapat menjadikan masukan dalam pengambilan 

putusan pimpinan di masa yang 

akan datang. 

*) Asisten Perencanaan Program 

Pengembangan Kawasan Agropolitan, 



Info Baru 1 

Menebar Infrastruktur 

di Kawasan Transmigrasi 

Penyebaran penduduk Indonesia melalui program transmigrasi bukan urusan 

gampang. Kawasan transmigrasi harus didukung infrastruktur yang mantap 

agar geliat ekonomi berjalan lancar. Tantangan ini dengan serius didukung oleh 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pengembangan Kawasan 

Terpadu Mandiri (KTM). 


INFOBARU 1 

Komitmen ini diperkuat dengan penanda 

ta nganan Nota Kesepahaman tentang 

pengembangan ekonomi lokal dan per desaan 

melalui pembangunan infra struktur di 

kawasan KTM. Dalam 2-3 tahun ke depan, 

dua kementerian tersebut ditargetkan mampu 

mengembangkan 44 kawasan Kota Terpadu 

Mandiri (KTM) yang sudah dite tapkan 

dengan Keputusan Mena kertrans No mor 

Kep.293/MEN/IX/2009. 

Penandatanganan tersebut menyambung 

upaya yang sudah dilakukan sejak 2007. 

Selama empat tahun, dua kementerian ini 

ber hasil membangun infrastruktur di 32 

ka wasan transmigrasi. Beberapa kawasan 

itu antara lain KTM Mesuji Lampung, KTM 

Rambutan Parit, KTM Belitang dan KTM Telang 

Sumatera Selatan. 

Menurut Djoko, upaya ini akan terus 

berlanjut, dan untuk 2011 Kementerian PU 

telah mengalokasikan program pendukung 

KTM untuk lokasi di KTM Kawasan Way Tuba 

Lampung dan KTM Cahaya Baru Kalimantan 

Selatan. 

“Pusat-pusat pertumbuhan ini berperan 

penting sebagai motor penggerak ekonomi 

wilayah, karena fungsinya sebagai pusat 

pelayanan pengolahan, dan pemasaran produk. 

Upaya itu perlu didorong terus dengan 

dukungan infrastruktur,” ujar Djoko Kir manto. 

Menakertrans Muhaimin Iskandar menam 

bahkan, nota kesepahaman dan perjanjian 

kerjasama itu dimaksudkan untuk mengembangkan 

infrastruktur permukiman di 

kawasan KTM agar terpelihara dan tetap berfungsi 

sesuai dengan standar pelayanan yang 

dibutuhkan. 

“Nantinya, secara teknis, Kementerian PU 

akan mengkaji usulan rencana (masterplan) 

pembangunan kawasan, pembangunan infra 

struktur permukiman di kawasan transmigrasi, 

pendampingan dan pembinaan 

tek nis serta pelatihan operasional dan pe me - 

li ha raan infrastruktur,” kata Muhaimin. 

Integrasi KTM dan RPIJM 

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

menjelaskan, Ditjen Cipta Karya akan 

mengintegrasikan slot program yang ada 

dalam dukungan untuk KTM dengan Rencana 

Program dan Investasi Jangka Menengah 

daerah yang bersangkutan. Program 

yang bisa didukung oleh Ditjen Cipta 

Karya seperti penyediaan air minum, sanitasi, 

jalan lingkungan, penataan bangunan dan 

lingkungan tetap melalui RPIJM agar pasca 

program ada yang mengurus infrastruktur 


yang sudah dibangun. 

“Jangan sampai kita meninggalkan 

dae rah. Ini menjadi bagian penting dari 

pembelajaran pembangunan di daerah agar 

mam pu menyusun program dengan baik 

dan bertanggung jawab. Jangan ada lagi 

infrastruktur terbangun tidak terurus, termasuk 

dalam rangka dukungan untuk KTM ,” 

tegasnya. 

Direktur Pengembangan Permukiman,Am - 

wazi Idrus menyatakan, dengan penandata 

ngan MoU antara dua menteri ini di harapkan 

bantuan Ditjen Cipta Karya lebih 

tepat sasaran karena ada penekanan harus 

masuk dalam Rencana Program dan Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) masing-masing 

daerah. Ada 44 lokasi KTM yang diusulkan 

Kemenakertrans dan akan dipelajari oleh 

Cipta Karya agar dapat dimasukkan ke RPIJM. 

Pernyataan Amwazi tentang kesiapan Pemda 

didukung oleh Dirjen Pembinaan Pe ngembangan 

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 

(PPMKT) Kemenakertrans, Djo ko 

Sidiq Pramono. Dia mengatakan bah wa 

Pemda me miliki keterbatasan dalam pemeliharaan 

aset yang dibangun di kawasan KTM. 

Ka rena itu diharapkan tidak saja dari Pem da, 

masyarakat juga perlu terlibat. 

“Jika MoU ini sudah berjalan, maka asetaset 

prasarana dan sarana yang sudah dibangun 

bisa didukung dengan operational 

dan maintenance (OM) oleh Ditjen Cipta 

Karya agar pemeliharaannya tidak tersendat. 

Kesepakatan bersama (MoU0 ini akan berlaku 

untuk jangka waktu 4 tahun, dan untuk 

mengawasi pelaksanaan kesepakatan ini 

akan dilakukan monitoring dan evaluasi se cara 

terpadu setiap tahun,” ujarnya. 

Tujuan KTM 

Kota Terpadu Mandiri adalah desa atau kawasan 

yang tumbuh dan berkembang 

sebagai pusat koleksi, pengolahan hasil, distri 

busi dan jasa dari WPT (Wilayah Pengembangan 

Transmigrasi) yang didesain sebagai 

arahan pengembangan terstruktur dari unit-unit 

permukiman transmigrasi dan desa-desa 

sekitar dalam satu satuan jaringan 

in fra struktur dan satuan ekonomi wilayah 

yang dalam operasionalnya dibangun secara 

terencana dan terpadu dengan melibatkan 

lintas sektor dan multidisiplin baik pusat, 

provinsi maupun kabupaten. 

Sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan 

koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi 

yang sangat intensif dengan instansi lintas 

sektor terkait, yang memberi dukungan 

sesuai kewenangan dan tupoksinya masingmasing. 

Instansi lintas sektor yang terkait 

diantaranya Pemerintah Kabupaten dan 

Propinsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Pekerjaan Umum, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kemen 

terian Perdagangan, Kementerian Per hubungan, 

Kementerian Agama, BKPM, Dinas 

Kehutanan, Kantor Menteri Negara Koperasi, 

BPN, Kementerian Kesehatan, kementerian 

Pendidikan Nasional, PLN, dan Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM). 

Tujuan umum KTM di kawasan transmigrasi 

adalah; pertama, meningkatkan kemudahan 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar 

yang memungkinkan terbukanya kesempatan 

pertumbuhan ekonomi lokal dan 

sosbud daerah transmigrasi. Kedua, menciptakan 

sentra-sentra aktifitas bisnis yang 

menarik Investor sebagai upaya menumbuh 

kembangkan kegiatan ekonomi transmigran 

dan masyarakat sekitarnya. 

Sedangkan sasarannya antara lain; pertama, 

tersedianya sarana sosial, ekonomi 

dan pemerintahan untuk melayani kebutuhan 

dasar para transmigran dan desa 

sekitar. Kedua, tersedianya prasarana dan 

Peta sebaran KTM 

KTM Samar Kilang 

Bener Meriah, NAD 

KTM Semanggaris 

Nunukan, Kal-Tim 

KTM Sebatik 

Nunukan, Kal-Tim 

KTM Ketagang Nusantara 

Aceh Tengah, NAD 

KTM Lunang Silaut 

Pesisir Selatan, Sumbar 

KTM Lagita 

Bengkulu Utara, Bengkulu 

KTM Rupat 

Bengkalis,Riau 

KTM Parit Rambutan 

Ogan Ilir, Sum-Sel 

KTM Way Tube 

Way Kanan, Lampung 

KTM Peuh Mandiangin 

Sarolangun, Jambi 

KTM Geragai 

Tanjung Jabung, Jambi 

KTM Telang 

Banyu Asin, Sum-Sel 

KTM Belitang 

Oku Timur, Sum-Sel 

KTM Rasau Jaya 

Kubu Raya, Kal-Bar 

KTM Subah 

Sambas, Kal-Bar 

KTM Batu Belumpang 

Bangka Selatan, Ba-Bel 

KTM Labanan 

Berau, Kal-Tim 

KTM Kalorang 

Kutai Timur, Kal-Tim 

KTM Lamuni 

Kapuas, Kal-Teng 

KTM Salim Batu 

Bulungan, Kal-Tim 

KTM Cahaya Baru 

Bakola, Kal-Sel 

KTM Tampolore 

Poso, Sul-Teng 

KTM Tobudak 

Mamuju, Sul-Teng 

KTM Air Tenang 

Buci, Sul-Teng 

KTM Parimo 

Parimo, Sul-Teng 

KTM Punaga 

Takalar, Sul-Sel 

KTM Pasonsari 

Boalemo, Gorontalo 

KTM Pada Joyo 

Tojo Uma-uma, Sul-Teng 

KTM Bungku 

Morowali, Sul-Teng 

KTM Mahalona 

Luwu Timur, Sul-Sel 

KTM Malu/Lamonae 

Konawe Utara, Sul-Tra 

KTM Karnisa 

Muna, Sul-Tra 

KTM Morotai 

Morotai, Maluku Utara 

KTM Kobisonta 

Maluku Tengah, Maluku 

KTM Senggi 

Keenom, Papua 

KTM Muting 

Merauke, Papua 

Keterangan : 

KTM Mesuji 

Tulang Bawang, Lampung 

KTM Sarudu Baros 

Mamuju Utara, Sul-Teng 

KTM Labangka 

SUmbawa, NTB 

KTM Tambora 

Bima, NTB 

KTM Nageleo 

Nageleo, NTT 

KTM Penu 

Tim-Teng Utara, NTT 

KTM Salor 

Merauke, Papua 

Lokasi Kota Terpadu Mandiri 

Kawasan Kota Terpadu Mandiri Generasi I Generasi II Generasi II Rencana Program 2009 


INFOBARU 1 

terdiri dari transmigran dan penduduk 

sekitar; 

d. WPT terdiri dari 4-5 SKP (Satuan Kawasan 

Pengembangan) yang memiliki Pusat/ 

Desa Utama. Setiap SKP terdiri dari 4 — 6 

SP (Satuan Permukiman) yang memiliki 

Pusat Desa; 

e. KTM membawahi Desa Utama dan Desa 

Utama membawahi Pusat Desa; 

f. Usulan pembangunan dan pengem bangan 

KTM merupakan kesepakatan bersama 

antara pemerintah Kabupaten/Kota, 

dikoordinasikan oleh pemerintah Propinsi, 

serta lolos seleksi Tim pemerintah; 

g. Kebutuhan lahan yang diperlukan untuk 

pem bangunan dan pengembangan KTM 

ada lah untuk pusat benih/bibit dan 

dem farm 230 ha, pembangunan sarana 

dan prasarana pusat KTM 120 ha, pengembangan 

permukiman transmigrasi 

baru minimal 1000 ha, pengembangan 

trans migrasi swakarsa mandiri minimal 

500 ha. 

sa rana untuk mendukung kegiatan usaha 

para transmigran dan desa sekitar. Ketiga, 

terbangunnya sentra-sentra kegiatan bisnis 

untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi di 

daerah transmigrasi. 

Struktur tata ruang KTM 

Secara garis besar tata ruang KTM akan 

dibentuk melalui tiga hirarki pusat pela yanan, 

yaitu Pusat KTM, Desa Utama dan Pusat Desa. 

Ketiga pusat-pusat pertumbuhan tersebut 

akan dibentuk dan berfungsi sesuai dengan 

hirarkinya. Pusat-pusat ter se but di lengkapi 

berbagai fasilitas yang men du kungnya yaitu: 

= Pertama, Pusat KTM terdiri dari; Pusat 

Penjualan Produk, Pusat Informasi, Galeri, 

Ruang Pamer, Perbankan, Terminal Umum 

dan Terminal Agribisnis, Industri Pengolahan, 

Packaging, Labelling, Pergu dangan, 

Tempat Pembuangan Limbah Sementara, 

Perbengkelan, Show Room (elektronik, automotif), 

Super Mar ket, Pertokoan, Grosir, 

Pasar Induk, Hotel, Puskesmas/Rumah 

Sakit Tipe C, TK, SD, SLTP, SMU, Balai 

Latihan dan Perpustakaan Umum, Listrik, 

Telepon, Rumah Ibadah, Air Bersih, Sarana 

Olah Raga dan RTH, Perkantoran, Ruang 

Rapat dan Balai Pertemuan. 

= Kedua, Pusat Desa Utama terdiri dari ; 

Fasilitas Perbankan, Test Farm, Seed Farm, 

Pasar Pengumpul, Koperasi dan Sub Terminal, 

Pergudangan/Pabrikasi (barang 

men tah sampai setengah jadi, tempat 

sampah hasil olahan, industri rumah 

tangga), Kios Tani, Gudang Saprotan, 

Gudang Penyimpanan, Bengkel, Toko, Pasar, 

Penginapan, Puskesmas/Pustu, TK, SD, 

SLTP, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga 

Kantor Pos Pembantu, Listrik, Telepon, Air 

Bersih, Perkantoran dan Balai Pertemuan. 

= Ketiga, Pusat Desa terdiri dari ; Gudang 

Pengumpul, Kios Tani, Lantai Jemur Demplot, 

KUD, Warung/Kios/Toko, TK, SD, 

Balai Pengobatan Rumah Ibadah, Listrik, 

Telepon, Air Bersih, Kotak Pos dan RTH. 

Kriteria yang ditetapkan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi untuk suatu Kawasan 

transmigrasi akan dikembangkan melalui 

pembangunan dan pengembangan Kota 

Ter padu Mandiri (KTM) apabila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Masuk ke dalam Kawasan budidaya non 

kehutanan atau termasuk ke dalam Areal 

Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi 

yang dapat dikonversi (HPK) serta 

sesuai dengan yang diperuntukkan oleh 

RTRWP dan RTRWK; 

b. Luas wilayah KIM minimal ± 18.000 ha, 

yang diasumsikan berdaya tampung 

10.000 jiwa yang terdiri dari transmigran 

dan penduduk sekitar; 

c. Luas WPT (Wilayah Pengembangan Transmigrasi) 

± 50.000 ha, yang di asumsikan 

berdaya tampung ± 9.000 KK / 50.000 jiwa, 

Setelah dipenuhinya kriteria di atas, Kemen 

terian PU melalui Direktorat Jenderal 

Cip ta Karya membantu dana stimulan tiap 

usulan dari Bupati/Pemda dengan telah masuk 

dalam RPIJM, mempunyai Master Plan, 

DED dan lahan dalam penguasaan Pemda 

dan juga menyediakan dana pendamping 

serta sesuai RTRW Kabupaten dan Provinsi. 

Landasan Hukum 

Penyelanggaraan pengembangan kawasan 

KTM dilandasi oleh beberapa hukum dan 

peraturan sebagai berikut; 

= Pertama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 

tiga Menteri mengenai KTM, yaitu No.03/ 

SKB/M/2006; No. KEP-135/MEN/III/2006; 

No. 02/PKS/M/2006 tentang Pengadaan 

Pe ru mahan dan Pengembangan Permukiman 

Pekerja/ Buruh, Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) dan Transmigrasi. 

= Kedua, Surat Keputusan Bersama (SKB) 

tiga Menteri tersebut diperbaharui dengan 

dilaksanakan penandatanganan No - 

ta Ke sepahaman (NK) antara kedua Men - 

teri (Kementerian Nakertrans dan Ke menteri 

an PU) tentang Pengembangan Eko - 

nomi Lokal dan Perdesaan Melalui Pem - 

bangu nan Infrastruktur di Kawasan Transmig 

rasi, dan penandatangan PKS antara 

Dirjen. P2MKT dengan Ditjen. Cipta Karya 

tentang Pengembangan Infra struktur Permu 

kiman di Kawasan Kota Terpadu Mandiri, 

pada tanggal 23 Desem ber 2010. 


INFOBARU 1 

= Ketiga, Keputusan Menakertrans No. 214 

tahun 2007, tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pengembangan KTM 

di Kawasan eks transmigrasi. 

= Keempat, sebagai instrumen untuk kelancaran 

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, 

Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi telah membuat Keputusan 

Menteri Nomor Kep. 110/MEN/II/2007 

ten tang Pembentukan Kelompok Kerja 

Pembangunan dan Pengembangan Kota 

Terpadu Mandiri. 

Lingkup Kegiatan 

Kegiatan dalam mendukung KTM memiliki 

ruang lingkup sebagai berikut, antara lain 

yang dilakukan Kementerian Pekerjaan 

Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta 

Kar ya dengan memberikan fasilitasi berupa 

bantuan teknis, sosialisasi pelaksanaan mau - 

Secara garis besar tata ruang KTM akan dibentuk melalui tiga 

hirarki pusat pela yanan, yaitu Pusat KTM, Desa Utama dan Pusat 

Desa. 

pun stimulan pengadaan fisik bidang Prasarana 

dan Sarana Dasar PU pada Kawasan KTM. 

Stimulan tersebut meliputi; jaringan sirkulasi 

meliputi jalan produksi/poros dalam kawasan; 

Sistem Penyediaan Air Minum ka wasan, 

dengan fasilitasi penyediaan air ba ku, 

unit produksi dan perpipaan distribusi utama; 

dan sistem sanitasi lingkungan yang 

dilaksanakan secara pemberdayaan ma syarakat 

berupa penyediaan prasarana penyehatan 

lingkungan permukiman berba sis masya 

rakat (IPAL, MCK, pola sampah 3R, sistem 

drainase berwawasan lingkungan). 

Dengan adanya sinergitas dan dukungan 

lintas sektoral, terutama Kementerian Pekerjaan 

Umum, diharapkan dapat mem per cepat 

pembanguan pusat-pusat pertumbuhan kawa 

san transmigrasi dan dapat mewu judkan 

KTM dalam 15 – 20 tahun ke depan, bahkan 

bisa lebih cepat lagi. Upaya itu semua dipersembahkan 

untuk mengangkat per ekonomian 

masyarakat transmigran yang ma sih 

berkubang keterbatasan. 

Lokasi Sasaran 

Lokasi kegiatan yang menjadi sasaran bantuan 

stimulan pada KTM eks transmigrasi 

yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Kota 

Terpadu Mandiri sejak Tahun Anggaran 2007 

– 2010 (lihat di peta) dan mengacu kepada 

Keputusan Menakertrans Nomor Kep.293/ 

MEN/IX/2009. (bcr) 

Contoh Lokasi KTM Mesuji sampai dengan Tahun 2009 

mengalami kemajuan seperti berikut: 


INOVASI 1 

Inovasi 1 

Strategi Komunikasi Cipta Karya memanfaatkan anak-anak sekolah sebagai duta sanitasi. 

HHumas atau biasa disebut PR (Public Relation) 

memiliki peran penting dalam mengelola 

sebuah informasi dalam suatu institusi pemerintah. 

Seperti layaknya di perusahaan, 

Strategi Komunikasi 

da lam pemerintahan pun humas sangat diperlukan 

karena pemerintah memiliki kepen 

tingan dan tujuan yang bahkan lebih 

kompleks dari sebuah perusahaan. Fungsi 

Ditjen Cipta Karya 2010-2014 

hu mas tidak hanya sekadar menjaga citra 

Dwityo A. Soeranto *) baik pemerintahan, tapi juga untuk men sosialisasikan 

kebijakan maupun prog ram yang 

dijalankan. 

Di era globalisasi, keterbukaan informasi yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan Sebagai institusi pemerintah, Kemen terian 

Pekerjaan Umum sudah tentu memiliki 

oleh seluruh komponen masyarakat. Kecepatan dan keakuratan informasi 

merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Tuntutan masyarakat akan tanggung jawab untuk menja lankan fungsi 

transparansi informasi dan akuntabilitas semakin tinggi dari penyelenggara negara. kehumasan. Sebagai kementerian teknis, 

Semakin cepat dan akurat berita diterima masyarakat, akan dapat mengurangi citra dengan ribuan pembangunan infrastruktur 

buruk pelayanan birokrasi yang berkembang saat ini. yang dilakukan, peran humas menjadi sangat 

vital dalam mengawal maupun me nyebar 

luaskan infor masi kepada masya rakat. 

Dengan peran humas yang handal maka 


citra institusi dan juga pembangunan yang 

dilakukan dapat mengena, diterima, serta 

dipa hami oleh masyarakat. Alhasil, citra maupun 

keberhasilan institusi yang positif akan 

terangkat. 

Dalam menjalankan fungsi kehumasan, 

saat ini Kementerian PU memiliki Pusat 

Komukasi Publik (PuskomPU) di bawah Sekretariat 

Jenderal sebagai ‘corong’ kemente 

rian. Puskompu didukung juga oleh bagian 

kehumasan di tiap satminkal ataupun 

direktorat jenderal dalam menjalankan fungsi 

kehumasan. Dalam menjalankan fungsi 

kehumasan, tiap-tiap satminkal dalam 

KemenPU tentunya memiliki tantangan dan 

ken dalanya masing-masing, termasuk di Ditjen 

Cipta Karya. 

Dalam menjalankan fungsi kehumasan, 

Ditjen Cipta Karya sebagai bagian dari Kementerian 

PU memiliki tantangan dan hambatan 

yang lebih kompleks daripada satminkal 

lain di KemenPU. Bagaimana ti dak, sebagai 

satminkal yang memiliki ratu san satuan kerja, 

lingkup tugas kompleks (persampahan, air 

limbah, air minum, drainase, permukiman 

dan penataan bangunan), pembangunan 

‘abs trak’ (pemberdayaan masyarakat, fasi litasi 

program, fasiltasi pemda) dan lain-lain 

membuat Ditjen Cipta Karya sulit untuk mengenalkan 

pembangunan bidang Cipta Karya 

kepada masyarakat luas. 

Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi komu 

nikasi yang handal. Tanpa adanya strategi 

komunikasi yang handal maka pembangunan 

maupun kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen 

Cipta Karya tidak akan dikenal dan mengena 

kepada masyarakat. Untuk menghadapi hal 

tersebut, segala upaya pun dilakukan. Saat 

ini Ditjen Cipta telah menyusun strategi komunikasi 

untuk lima tahun ke depan (2010- 

2014). 

Beberapa hal yang menjadi fokus utama 

ke depan adalah penguatan komitmen pemerintah 

daerah untuk menempatkan pembangunan 

prasarana dan sarana bidang Cipta 

Karya sebagai salah satu prioritas utama 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

memperkuat kerjasama dan pemahaman 

akan pentingnya pembangunan bidang 

Cipta Karya, serta partisipasi unsur-unsur 

lintas sektoral dan antar stakeholders dalam 

menciptakan infrastruktur permukiman yang 

layak huni. 

Fakta di lapangan memang menunjukkan 

bahwa bidang ke-Cipta Karya-an kurang 

dikenal oleh masyarakat. Dalam suatu kesempatan, 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

mengakui, pembangunan bidang Cipta Karya memang masih kurang mendapat apresiasi 

dari masyarakat. Masyarakat masih menganggap pembangunan sanitasi, sampah maupun 

air minum kurang menarik dibandingkan jalan maupun jembatan. Meskipun demikian, 

menurutnya, komitmen pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengkampanyekan 

Cipta Karya. Untuk itu Cipta Karya harus secara kontinyu dan berksesinambungan mengedukasi 

masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan Bidang Cipta Karya, dengan begitu persepsi 

masyarakat akan bergerak dengan sendirinya. 

Permasalahan Lingkup Ditjen Cipta Karya 

Dalam menyusun strategi komunikasi publik Ditjen Cipta Karya, dilakukan penelitian dengan 

metodologi eksploratif, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan 

dengan mengadakan diskusi dengan seluruh sektor di Ditjen Cipta Karya dan “indepth 

interview” dengan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Eksplorasi internal 

ini digunakan untuk mendapat gambaran organisasi dan permasalahan Ditjen Cipta Karya dari 

internal organisasi. 

Selain itu juga dilakukan eksplorasi secara eksternal. Eksplorasi eksternal dilakukan dengan 

melakukan interview terhadap para stakeholder Ditjen Cipta Karya seperti walikota, akademisi 

maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), utamanya yang berprestasi dan peduli akan 

masalah ke-CiptaKarya-an. Masukan dan pandangan dari para stakeholder ini diharapkan dapat 

memetakan permasalahan organisasi Ditjen Cipta Karya. Dari hasil eksplorasi tersebut dapat 

dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Cipta Karya seperti bagan dibawah ini: 

Kerjasama 

antar 

stakeholders 

yang masih lemah 

Persepsi 

terhadap nilai 

produk 

ke Cipta Karyaan 

belum maksimal 

DJCK 

1. Kualitas hidup di-klaim oleh banyak sektor 

kesehatan, perumahan, cipta karya 

2. Perbedaan kepentingan stakeholder dalam 

bekerjasama 

3. Pemahaman dan komitmen peran dan 

tanggung jawab antar stakeholders pusat 

daerah 

4. Belum memahami pentingnya 

permukiman layak huni bagi kesejahteraan 

masyarakat 

1. Pemahaman yang rendah akan manfaat 

Permukiman Layak huni terhadap 

peningkatan kualitas hidup 

2. Membutuhkan waktu untuk merasakan 

manfaat 

3. Konsep permukiman layak huni masih 

merupakan konsep abstrak bagi banyak 

orang 

4. Belum menganggap permukiman layak 

huni sebagai hak dasar 

Komitmen 

pemimpin 

yang masih 

rendah 

1. Lebih mengutamakan pembangunan sektor2 yang 

manfaat ekonomis dan sosialnya terasa langsung 

2. Pemimpin belum merasakan demand/tuntutan atas 

ke Cipta Karyaan 

3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

tanggung jawab pemda dalam menyediakan 

infrastruktur Permukiman Layak Huni 

4. Belum dapat menggali manfaat ekonomis, politis 

dan sosial dari pembangunan ke cipta karyaan 

5. Keterbatasan sumber daya finansial dan manusia 

dalam membangun Permukiman Layak Huni 

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan tersebut, maka terdapat tiga fokus utama yang 

harus dilakukan Ditjen Cipta Karya dalam strategi komunikasi 2010 – 2014-nya: yaitu value 

enhancement (meningkatkan nilai Ditjen Cipta Karya), commitment building (mendorong 

komitmen pemimpin) dan cooperation strengthening (memperkuat kerjasama). 

Meningkatkan Nilai Produk Ditjen Cipta Karya 

Infrastruktur bidang cipta karya saat ini memang masih kurang mendapat apresiasi dari 

masyarakat. Pembangunan bidang Cipta Karya masih dianggap kurang “seksi” dibanding 

infrastruktur bidang lainnya. Upaya peningkatan nilai jual produk Cipta Karya mutlak dilakukan. 

Caranya tentu saja dengan edukasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 

Edukasi ini dilakukan untuk menyadarkan dan juga memberitahu tokoh maupun masyarakat 

akan manfaat dari pembangunan bidang Cipta Karya. Salah satu aksi yang akan dilakukan 


INOVASI 1 

Roadmap Strategi Komunikasi Ditjen Cipta Karya 2010-2014 

1 

2 

VALUE 

ENHACEMENT 

COMMITMENT 

BUILDING 

NO 

1 

2 

PROGRAM/KEGIATAN 

Periklanan TV 

CK Resource Center 

2010 

2011 2012 2013 2014 

I II I II I II I II I II 

3 

COOPERATION 

STRENGTHENING 

3 

4 

5 

Publikasi PKPD PU 

Lomba liputan media daerah 

CSR for quality of life 

Keterangan: 

Warna muda : Conditioning (persiapan) 

Warna sedang : Pelaksanaan (intensitas tinggi) 

Warna pekat : Pemeliharaan (maintenance) 

adalah dengan membuat iklan tentang 

manfaat dan hasil pembangunan Cipta Karya 

yang dipublikasikan di media elektronik 

mau pun cetak secara berkelanjutan dan ter 

atur. Dengan komunikasi yang dilakukan 

secara intens maka diharapkan image Cipta 

Karya dapat dikenal baik di mata masyarakat, 

sehingga paling tidak masyarakat tahu apa 

itu Cipta Karya. 

Selain itu, untuk lebih mengenalkan masyarakat 

perlu dibentuk sebuah Cipta Karya 

Information Center. Information Center ini 

me ru pakan sarana yang memungkinkan akses 

data yang lebih mudah bagi masya rakat. 

Sarana ini bisa diwujudkan dengan kerja sama 

antara pemerintah dae rah de ngan Dit jen 

Cipta Karya. 

Dalam Cipta Karya Information Center 

akan tersedia bahan-bahan mengenai CK, 

baik berupa buku petunjuk pelaksanaan, 

modul pelatihan, sampai dengan bahan siap 

cetak untuk flyer atau brosur. Diharapkan 

melalui Cipta Karya Information Center ini 

juga memungkinkan adanya akses internet. 

Sehingga ke depannya, Cipta Karya Resource 

Center ini merupakan pusat infor masi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

yang dampaknya akan me ngu atkan image 

DJCK sebagai mitra dan nara sumber dalam 

me ningkatkan kualitas hidup. 

Mendorong Komitmen Pemimpin 

Membangun komitmen memang bukan 

per kara mudah. Bisa dibilang masalah komitmen, 

dalam hal ini komitmen pemerintah 

daerah merupakan masalah uta ma 

pembangunan bidang Cipta Karya. Perlu 

diingat bahwa pembangunan bidang Cipta 

karya merupakan tanggung jawab Pe merintah 

Daerah. Perhatian para pe mang ku 

kepentingan di daerah dalam bidang Cipta 

Karya seperti sampah, air minum maupun 

permukiman masih kurang. Dalam berbagai 

kesempatan baik workshop, seminar maupun 

rapat koordinasi, Dirjen Cipta Karya 

Budi Yuwono selalu mengingatkan akan 

pentingnya penguatan komitmen pe merin 

tah daerah terhadap bidang Cipta Karya. 

Ia juga selalu menghimbau kepada pa ra 

pemangku kepentingan di daerah agar masalah 

ke-Cipta Karya-an mendapat porsi yang 

lebih. 

Untuk itu perlu adanya sebuah upaya 

memacu kepala daerah di kabupaten/kota 

untuk meningkatkan kualitas hidup masya 

rakat dengan memprioritaskan pemba - 

ngunan bidang Cipta Karya di dae rahnya. 

Aksi yang dilakukan adalah dengan 

memberikan apresiasi kepada kepala daerah 

yang berprestasi yang kemudian dipub likasikan 

ke media agar menjadi pemicu semangat 

kepada kepala daerah lainnya. 

Implementasi lainnya yaitu dengan mengadakan 

lomba liputan media daerah. 

Tujuannya adalah memberi ego insentif ba gi 

kepala daerah yang berprestasi dalam bidang 

CK dan public opinion pressure bagi 

setiap kepala daerah untuk memprioritaskan 

pemenuhan permukiman layak huni sebagai 

hak dasar setiap warga negara. 

Memperkuat Kerjasama 

Tugas pemerintah tidak akan berjalan dengan 

efektif tanpa adanya dukungan dari 

pi hak lain, dalam hal ini swasta. Dengan 

semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia, 

semakin besar pula potensi kepedulian 

mereka dalam wadah Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang bisa dibe rikan. 

Cipta Karya adalah masalah bersama dan 

membutuhkan kerjasama dalam mengatasinya. 

Fakta saat ini, bidang Cipta Karya 

,yaitu permukiman sebagai hak dasar yang 

harus dipenuhi, belum menjadi prioritas CSR. 

Kerjasama ini masuk dalam strategi komunikasi, 

untuk menjadikan permukiman 


INOVASI 1 

www.bp.blogspot.com 

Dalam berbagai kesempatan baik workshop, seminar maupun 

rapat koordinasi, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono selalu 

mengingatkan akan pentingnya penguatan komitmen 

pemerintah daerah terhadap bidang Cipta Karya. 

Contoh: Apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui publikasi 

di media cetak. 

layak huni sebagai salah satu bidang yang 

diminati program CSR. Selain itu juga untuk 

menggali potensi program CSR swasta dalam 

mengembangkan prasarana dan sa rana 

bidang Cipta Karya. 

Dalam strategi komunikasi ke depan 

akan dilakukan upaya “pemasaran” kegiatan 

pengembangan sarana ke-Cipta Karya-an. 

Hal ini dilakukan dengan mapping, membuat 

pemetaan potensi CSR dan ke giatan 

pengembangan sarana ke-Cipta Karya-an di 

berbagai daerah. Selain itu, juga dilakukan 

dengan membuat branding, design dan 

packaging, seperti program “CSR for Quality of 

Life”. Untuk lebih mengenalkan kepada pihak 

swasta nantinya Ditjen Cipta Karya akan 

menyediakan pusat informasi bagi pihak 

swasta mengenai proyek-proyek pengembangan 

CK yang dapat didanai. 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan 

strategi yang dijalankan, terdapat indikator 

pencapaian yang digunakan, dimana dari 

3 tahap pengelompokan ditargetkan menga 

lami kenaikan sebesar 5 % tiap tahun. 

Misalnya dari value enhancement (peningkatan 

nilai ditjen cipta karya), outputnya 

adalah pemahaman masyarakat tentang Cipta 

Karya yang dinilai meningkat 5% tiap tahunnya, 

begitu juga dengan tahap lainnya. 

Dengan adanya Strategi Komunikasi 

Cipta Karya 2010-2014, diharapkan kegiatan 

yang dilakukan akan lebih fokus dan terarah. 

Bidang ke-Cipta Karya-an seperti persampahan, 

air minum, pemberdayaan, penataan 

bangunan dan lingkungan maupun permukiman 

dapat dikenal dan mengena oleh 

ma syarakat luas. Ironis memang, ratusan 

program pemberdayaan yang menyasar ribuan 

desa di seluruh Indonesia, bantuan 

air minum yang telah dimaanfaatkan oleh 

ribuan bahkan jutaan rakyat indonesia dan 

segala pembangunan bidang ke Cipta Karyaan 

yang bersentuhan langsung dengan 

mayarakat akar rumput justru malah kurang 

mendapat apresiasi masyarakat, media dan 

stakeholder lainnya. 

Dengan adanya komunikasi yang handal, 

nama cipta karya yang kurang dikenal dan 

masih dianggap sebagai sebuah pe ru sahaan, 

bengkel las, dan sebagainya se cara 

ber angsur-angsur dapat hilang di ma syarakat. 

Tentunya hal ini juga menjadi pe micu 

semangat para “pekerja” Ditjen Cipta Karya 

agar lebih bekerja keras lagi. Semoga. 

*) Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina 

Program 


POJOKHUKUM 

www.bp.blogspot.com 

Pojok HUkum 

Perumahan Griya Mutiara Asri di Cibarusah, Cikarang, Bekasi yang diperuntukan untuk Prajurit TNI/POLRI 

dan Pegawai Negeri Sipil. 

Harmonisasi 

Peraturan Rumah Negara 

Setelah disahkannya PMK 138 / 2010, proses pembelian Rumah Negara Golongan 

III oleh Pegawai Negeri menjadi tersendat. Terdapat 110 proses pengalihan Rumah 

Negara Golongan III tertunda karena menunggu persetujuan dari Kementerian 

Keuangan. 

K 

Andry Marulitua *) 

Kementerian Keuangan menganggap adanya 

kekosongan hukum yang mengatur 

secara rinci mengenai Barang Milik Negara 

(BMN) berupa Rumah Negara, sedangkan 

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi 

yang secara khusus memiliki kewenangan 

dan sebagai Pembina rumah negara 

sesuai yang dituangkan dalam Hierarki Peraturan 

tentang Rumah Negara memiliki tugas 

sebagai pelaksana penjualan rumah negara 

kepada pegawainya untuk membantu Pegawai 

Negeri, khususnya Pegawai Negeri Sipil 

untuk bisa memiliki rumah sebagai tempat 

tinggal. 

Kementerian Keuangan kemudian mene - 


tapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

138/PMK.06/2010 tentang Penge lola an 

BMN berupa Rumah Negara, dimana peratu 

ran ini memerlukan harmonisasi dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan 

Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan 

Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Kedua 

peraturan ini mengatur tentang objek yang 

sama yaitu Rumah Negara. 

Setelah disahkannya PMK 138 / 2010, 

proses pembelian Rumah Negara Golongan 

III oleh Pegawai Negeri menjadi tersendat. 

Terdapat 110 proses pengalihan Rumah 

Negara Golongan III tertunda prosesnya 

me nunggu persetujuan dari Kementerian 

Keuangan. 

Dengan adanya artikel ini penulis berharap 

untuk bisa memperbaiki proses pengalihan 

hak Rumah Negara Golongan III agar 

bisa kembali berjalan dengan baik sehingga 

bisa mengakhiri adanya hambatan dalam 

pelaksanaan peraturan mengenai rumah 

negara yang sangat merugikan Pegawai 

Negeri dalam usaha memenuhi kebutuhan 

dasarnya untuk memiliki rumah sebagai 

tempat tinggal. 

Satu hal utama yang menjadi permasalahan 

adalah mengenai persetujuan yang 

diberikan Kementerian Keuangan dalam 

me nindaklanjuti permohonan pembelian 

Ru mah Negara Golongan III oleh Pegawai 

Negeri. 

Jiwa dari UU No. 72 / 1957 yaitu ingin 

memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri 

untuk memiliki rumah adalah cukup 

dengan menerima rekapitulasi Rumah Negara 

Golongan III yang telah di data oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya 

Kementerian Keuangan akan mener 

bitkan persetujuan pengalihan Rumah 

Ne gara Golongan III. Sedangkan dalam 

PMK 138 / 2010 memiliki kebijakan yang 

berbeda dan cenderung menyulitkan pihak 

yang ingin mengajukan permohonan untuk 

membeli Rumah Negara Golongan III, karena 

masing-masing proses Rumah Negara, baik 

Golongan I, II, maupun III dokumennya 

secara fisik dibawa ke Instansi Kementerian 

Keuangan untuk diperiksa lagi. Karena hal 

ini merupakan hal yang baru di Kementerian 

Keuangan, masih banyak permasalahan dan 

pandangan yang berbeda dalam memproses 

dokumen permohonan Rumah Negara ini. 

Akibatnya, banyak Pegawai Negeri yang 

dirugikan akibat adanya peristiwa ini. 

Berikut penjelasan mengenai peraturan rumah negara yang diatur dalam Permen PU No. 22 

/ 2008 serta PMK 138 / 2010: 

Kepmen Kimpraswil 

No. 373/KPTS/M/2001 

Ttg Sewa Rumah Negara 

Family Tree Pengaturan Rumah Negara 

UU No. 72/1957 Ttg Penetapan UU Drt No. 19/1955 

Ttg Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada 

Pegawai Negeri sebagai UU 

UU No. 4/1992 Ttg Perumahan dan Permukiman 

PP No. 40/1994 Ttg Rumah Negara 

Perpres No. 11/2008 Ttg Tata Cara 

Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan 

Status, dan Pengalihan hak atas Rumah Negara 

Permen PU No. 22/PRT/M/2008 Ttg Pedoman 

Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan 

Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan 

Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 

PP No. 31/2005 Ttg Perubahan 

Atas PP No. 40/1994 

Kepmen Agraria/Kep BPN No. 2 th 1998 Ttg 

Pemberian Hak Milik Tanah Untuk Rumah 

Tinggal yang Telah dibeli oleh Pegawai Negeri 

dan Pemerintah 

Materi yang diatur dalam hierarki peraturan ini adalah proses pengelolaan Rumah Negara, 

mulai dari proses pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, 

sampai dengan pengalihan hak atas rumah negara serta penghapusan. 

Dalam hierarki peraturan ini, yang mempunyai wewenang dalam bidang pengelolaan 

Rumah Negara adalah Menteri Pekerjaan Umum, seperti tercantum pada : 

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 : Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga 

dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah‐rumah Negeri termasuk 

golongan III, dst. 

2. Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 : Menteri adalah menteri yang 

bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan umum. 

Hubungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan dalam 

hal kewenangan mengenai pengelolaan rumah negara adalah dalam hal persetujuan 

permohonan penjualan Rumah Negara Golongan III (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 72 

Tahun 1957). 

Bentuk persetujuan ini juga telah diatur dalam Perpres No. 11 / 2008 dan Permen PU No. 22 / 

2008, yaitu : 

1. Menurut Perpres No. 11 / 2008 BAB V Pasal 13 bentuk persetujuan dari Menteri Keuangan 

adalah : 

(3) Menteri mengajukan permintaan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan 

III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta atau tidak beserta tanahnya baik yang 

berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun kepada Menteri Keuangan dengan 

melampirkan daftar rekapitulasi Rumah Negara Golongan III yang diusulkan untuk dialihkan 

haknya kepada penghuni. 

(4) Menteri Keuangan memberikan persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

2. Dalam Permen PU No. 22 / 2008 dijabarkan format surat permohonan persetujuan 

pengalihan hak Rumah Negara Golongan III kepada Menteri Keuangan. 

Perpres 11 / 2008 memberikan wewenang kepada Menteri Pekerjaan Umum selaku Pembina 

Rumah Negara. 

Inti dari hierarki peraturan ini adalah memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri untuk 

bisa memiliki rumah. Jadi untuk pegawai ne geri yang memiliki masa kerja minimal 10 tahun 

bisa mengajukan permohonan sewa beli rumah, yang mana diberikan kemudahan mencicil 

selama jangka waktu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta harga rumah yang akan 

dibayarkan oleh pegawai negeri tersebut dikenakan potongan harga yaitu sebesar 50% dari 

nilai jual objek pajak (NJOP). 


POJOKHUKUM 

www.mariarina.files.wordpress.com 

Pembangunan Unit Perumahan di komplek Perumahan CItra Asri Magelang. Perumahan diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil. 

Analisa terhadap Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 138/PMK.06/2010 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa 

Rumah Negara. 

Dasar hukum dalam PMK 138 / 2010 dalam 

konsideran ‘Mengingat’ yang mencantumkan 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 

Negara; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan 

Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan 

Hak Atas Rumah Negara. 

Dalam peraturan tersebut di atas tidak satu 

pun yang memberikan kewenangan pe - 

ng aturan mengenai Rumah Negara ke pa da 

Kementerian Keuangan, karena we we nang 

untuk itu sudah diberikan kepada Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

Bahkan dalam PP No. 6 / 2006 pada 

penjelasan pasal 51 ayat (3) huruf (a) : 

“Yang termasuk barang milik negara/daerah 

yang bersifat khusus adalah barang-barang 

yang diatur secara khusus sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku; misalnya, 

rumah negara golongan III yang 

dijual kepada penghuni, dan kendaraan dinas 

perorangan pejabat negara yang dijual 

kepada pejabat negara.” 

Dari dua analisa terhadap dua peraturan 

menteri tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara UU No. 1 / 2004 

dengan UU No. 72 / 1957 dan UU No. 4 / 

1992 adalah lex spesialis dan lex generalis 

yang mana sesuai asas hukum dinyatakan 

bahwa lex spesialis derogate legi generalis. 

Itu artinya, peraturan yang mengatur secara 

khusus mengesampingkan peraturan yang 

mengatur secara umum. 

Bahwa sejak mulai dilaksanakannya penjualan 

Rumah Negara Golongan III tahun 

1955 sampai dengan sekarang (kurang lebih 

telah berlangsung selama 55 tahun), penjualan 

Rumah Negara Golongan III yang 

dilakukan dibawah pembinaan Kementerian 

Pekerjaan Umum telah berjalan dengan 

baik, dimana keikutsertaan Kementerian Keuangan 

sebagai instansi yang memberikan 

per setujuan diatur secara lebih lanjut dalam 

SKB. 

Dalam proses penyusunan Permen PU 

No. 22 / 2008 sudah ikut serta pihak interdep 

yang salah satunya adalah perwakilan dari 

Kementerian Keuangan, dan pada saat itu 

telah disepakati bahwa yang dimaksud dengan 

persetujuan pembelian rumah ne gara 

oleh Kementerian Keuangan diwu judkan 

dalam bentuk surat persetujuan per mohonan 

pembelian Rumah Negara Go lo ngan III dan 

lampirannnya. 

Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan 

di Indonesia ber pe doman 

kepada Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Per aturan 

Perundang-Undangan, pada Bab II yang 


POJOKHUKUM 

berbunyi sebagai berikut : 

ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Pasal 5 

Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan 

harus berdasarkan pada asas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik yang meliputi : 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau organ pembentuk 

yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi 

muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 

2. Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan 

adalah sebagai 

berikut : 

a. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

Berdasarkan ketentuan di atas pada Pasal 5 

huruf (b), tidak tepat bagi Instansi Kementerian 

Keuangan untuk mengatur ten tang 

Rumah Negara karena kelembagaan atau 

organ pembentuk yang tepat adalah Kementerian 

Pekerjaan Umum, yang mana hal 

ini secara jelas dinyatakan dalam Perpres 

No. 11 / 2008 bahwa Kementerian Pekerjaan 

Umum adalah Pembina Rumah Negara, hal 

ini juga sekaligus menyatakan bahwa PMK 

138 bertentangan dengan hierarki peraturan 

diatasnya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut 

kesimpulan saya perlu diadakan harmonisasi 

PMK 138 dengan Permen PU No. 22 

tahun 2008, tiap stakeholder harus berkumpul 

dan duduk bersama dan me la kukan focus 

group discussion. 

*) Staff Subdit Pengelolaan Gedung dan 

Rumah Negara, Dit. Penataan Bangunan 

dan Lingkungan, Ditjen. Cipta Karya, 

Kementerian Pekerjaan Umum. 

(Tulisan ini telah dikonsultasikan dengan 

Sri Hastuti, SH dan D. Sitorus, SH sebagai 

bahan dalam rapat kasus-kasus rumah 

negara Direktorat Penataan Bangunan dan 

Lingkungan,Direktorat Jenderal Cipta 

Karya, 11 Januari 2011) 

Pokok-pokok Pengaturan PMK Rumah Negara 

RN Golongan I 

K/L 

- Pengadaan, Penetapan 

Status dan izin Penghunian 

- Pendaftaran dan 

Pengawasan 

- Penetapan besaran nilai sewa 

PU 

- Pendaftaran rumah negara 

- Penetapan formula sewa 

MK 

- Pengawasan Pemungutan 

formula sewa 

MK/DJKN (PMK) 

- Penetapan status 

penggunaan 

- Persetujuan alih Status BMN 

- Persetujuan 

pemindahtanganan 

- Persetujuan penghapusan 

- Penatausahaan 

RN Golongan II 

K/L 

- Pengadaan, Penetapan 

Status dan izin Penghunian 

- Pendaftaran dan 

Pengawasan 

- Penetapan besaran nilai sewa 

PU 

- Pendaftaran rumah negara 


MK 


sewa (DJPB) 


formula sewa 

MK/DJKN (PMK) 

- Penetapan status 

penggunaan 

- Persetujuan alih Status BMN 

- Persetujuan 

pemindahtanganan 



RN Golongan III 

K/L 

- Mengajukan penetapan 

pengalihan status RN gol II ke 

gol III 

- Persetujuan tertulis pengalihan 

status RN gol II ke gol III 

- Melakukan penghapusan RN gol II 

PU 

- Penetapan status RN gol III 


- Penetapan Nilai jual (sewa beli) 

- Mengajukan Persetujuan 

Pengalihan Hak ke Menkeu 

- Pelaksanaan pengalihan Hak 

MK 

- Pengawasan Pemungutan sewa 

(DJPB) 

- Persetujuan Pengalihan Hak 

(perpres 11/2008) 

MK/DJKN (PMK) 

- Alih statsus dan penetapan status 

RN gol III di PU 

- Persetujuan penjualan 




Gema PNPM 1 

Warga Desa Steling kini bisa mendapatkan air minum yang memadai. 

Penantian Panjang Warga Steling 

untuk Air Minum 

M.Supriaddin *) 

Desa Steling berada di wilayah Kecamatan Keliang Utara, kabupaten Lombok 

Tengah ini, merupakan desa miskin yang dihuni oleh 5.000 jiwa penduduk. Desa ini 

terdiri 9 dusun. Dari Jumlah penduduk tersebut, 60%nya adalah penduduk miskin. 

Kemiskinan di desa ini ditandai dengan pendapatan masyarakatnya yang kurang 

dari Rp.10.000 per hari. Mayoritas masyarakat adalah buruh tani dan dengan 

mengandalkan lahan garapan yang tidak seberapa luas, mereka terkadang hanya 

mampu makan sekali dalam sehari. 

GEMAPNPM 1 

D 

Desa ini hampir separuh wilayahnya tertutup 

pohon mahoni, menjadikan desa ini masuk 

sebagai kawasan hutan lindung yang dimiliki 

oleh pemerintah. Tetapi, masyarakat juga 

memiliki lahan garapan yang sebagian besar 

ditanami durian, pisang, manggis dll. Inilah 

yang menjadi sumber penghasilan mereka. 

Di samping tidak tersedianya lahan pekerjaan 

yang memadai sebagai penyebab 

kemiskinan di desa ini, hal lain yang lebih 

krusial adalah tidak tersedianya infrastruktur 

yang memadai. Salah satunya adalah prasarana 

air minum. Desa ini tergolong rawan 

air, walaupun desa ini sebagian besar 

wilayahnya merupaka kawasan hutan lindung 

dan memiliki banyak sumber mata 

air. Ada yang berjarak sekitar 7 kilometer, 

ada yang berjarak 5 km dan ada pula yang 

berjarak hanya 2 kmr dari permukimannya, 

tetapi untuk membuat sumur gali di sekitar 

rumahnya, baru dapat ditemukan mata air 

pada jarak lebih dari 120 m. 

“Sejak saya lahir, untuk memenuhi kebutuhan 

air minumnya, masyarakat disini harus 

memikul air dari mata air yang berjarak 2 km, 

dan harus turun dan naik bukit karena mata 

air tersebut terletak di bawah bukit,” ungkap 

Imran, Kepala Dusun Lingkuk Lima yang juga 

dipercaya oleh masyarakat sebagai Ketua 

OMS. 

Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat 

desa steling memanggul air dengan jerigen 

atau ember. Dalam kesehariannya, masyarakat 

desa ini bisa menghabiskan wak tu 

setengah hari hanya untuk mengambil air 

untuk kebutuhan minum dan memasak. 

Baru pada tahun 1995, masyarakat mempunyai 

ide untuk membangun sistem air 

minum dari sumber yang berjarak 7 km. 

Karena sumber inilah yang mempunyai ketinggian 

yang cukup, agar air dapat me ngalir 

secara gravitasi. Dengan sukarela masyarakat 

mengumpulkan uang untuk mem beli semen. 

Setiap ada upah untuk pe ng angkutan kayu 

sampai ke truk-truk pe ngangkut, masyarakat 

kumpulkan untuk membeli semen dan pasir. 

Semen ini mereka gunakan untuk membuat 

pipa semen. 

Dengan telaten dan sabar masyarakat 

mem buat pipa-pipa semen, karena jika harus 

membeli pipa yang didatangkan dari kota, 

biayanya cukup mahal. Masyarakat juga 

mem bangun bak penangkap air dan bak-bak 

pengumpulnya. Tetapi sangat disayangkan, 

masyarakat pun gagal mengalirkan air minum 

tersebut, karena air yang mengalir tersebut 

habis di tengah jalan sebelum sampai 


GEMAPNPM 1 

Warga Desa Steling bergotong royong membangun sarana air minum untuk keperluan mereka sehari-hari. 

Keresahan masyarakat memudar, ketika pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah akan membangun sistem air minum di desa ini. 

ke permukiman warga. Pipa semen yang 

dimungkinkan berpori-pori telah menelan 

air tersebut. Dengan rasa sesal yang sangat 

dalam, masyarakat pun kembali harus memikul 

air dari jauh. 

Keresahan masyarakat memudar, ketika 

pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

akan membangun sistem air minum di desa 

ini. Pada tahun 2004, melalui dana DAK yang 

di terima kabupaten ini, sebagian dananya 

di gunakan untuk membangun sistem air minum 

di Desa Steling. 

Namun upaya pemerintah pun belum 

dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. 

Ka rena keterbatasan dana, sistem tersebut 

tidak dibangun dengan tuntas. Pemerintah 

kabupaten baru membangun pipa sepanjang 

3,5 km dari 7 km pipa yang dibutuhkan. 

Akhirnya, setelah lima tahun kemudian, yaitu 

pada tahun 2009, pembangunan sistem 

air minum ini dilanjutkan oleh pemerintah 

kabupaten hingga selesai sepanjang 7 km. 

Tetapi sangat disayangkan, keberuntungan 

belum berpihak kepada masyarakat desa 

secara keseluruhan. Rumah yang jauh dari 

pipa jaringan harus membangun sambungan 

ke rumahnya masing-masing. 

Dengan semangat yang menggebu, seluruh 

warga pun berantusias untuk menyediakan 

pipa-pipa sampai ke rumahnya. Air 

pun telah berhasil mengalir ke area permukiman 

warga tetapi hanya dapat dinikmati 

di sebagian kecil warga saja. Hal 

ini disebabkan oleh debit air yang tidak 

mencukupi. Sedangkan untuk 3 dusun yaitu 

Dusun Lingkuk Lima, Dusun Umbak Dalam, 

dan Dusun Sakedek yang seluruhnya dihuni 

oleh 458 KK belum dapat menikmati air 

minumnya. 

Alhamdulilah, kini keberuntungan telah 

berpihak kepada masyarakat Desa Steling, 

karena menjadi desa sasaran PPIP tahun 

2010. Dari dana Rp. 250 juta yang diterimanya, 

masyarakat memutuskan untuk 

mengoptimalkan sistem air minum yang sudah 

ada, disamping juga untuk mem ba ngun 

jalan lingkungan sepanjang 1.370 m. 

Optimalisasi sistem air minum yang dilaksanakan 

adalah dengan menambah kapa 

sitas air yang ada di bak penampung. 

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

pe masangan pipa sepanjang 1.200 m dari 

sumber air lainnya ke bak penampung yang 

sudah ada. 

Kali ini masyarakat tiga dusun ini tidak 

ingin pengalaman buruknya terjadinya lagi. 

Masayarakat tidak ingin gagal lagi. Oleh 

karena itu, segenap masyarakat sangat 

mendukung kegiatan pembangunan air 

minum ini. Dengan berbondong-bondong 

masyarakat di tiga dusun membawa pipa, 

menggali dan memasang pipa dengan tidak 

diberi upah serupiah pun. Dalam pe rencanaannya, 

pembangunan ini tidak diperhitungkan 

untuk upah, hal ini dilakukan 

agar dana PPIP bisa mencukupi untuk pemasangan 

pipa sepanjang 1.200 meter dan 

pembangunan bak penangkap air. 

Alhamdulillah, rasa syukur pun tak henti-hentinya 

diucapkan warga, ketika air minum 

ini telah berhasil sampai ke rumahrumah 

warga desa. Bahkan ada warga yang 

menyumbangkan se-ekor kambingnya untuk 

diselenggarakan doa bersama masyarakat. 

Akhirnya, dari penantian yang panjang ini, 

pada tahun 2010 setelah mendapatkan PPIP 

masyarakat Desa Steling benar-benar dapat 

menikmati air bersih secara langsung sampai 

ke rumahnya. 

*) Staf Teknis Bidang Cipta Karya, Dinas PU 

Kabupaten Lombok Tengah 


GEMAPNPM 2 

Gema PNPM 2 

PPIP 

Buka Isolasi Batu Tulis 

Yudi Gatot *) 

Batu Tulis adalah desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok 

Tengah. Desa ini tidak mendapatkan akses langsung ke kecamatan yang berada di 

Desa Ubung karena terpisah oleh Sungai Tiwu Galih. Padahal, Desa Ubung, selain 

merupakan pusat dari kota kecamatan Jonggat, juga merupakan pusat ekonomi 

(pemasaran), pendidikan dan kegiatan lainnya. 

HHamparan hijau terlihat begitu menyejukkan meter dan jalan yang dilalaui masih berupa 

mata ketika menuju lokasi Desa Batu Tulis. Hal jalan setapak. 

ini tidak mengherankan mengingat mayoritas Fajaruddin, salah seorang masyarakat Desa 

Batu Tulis mengatakan untuk menuju ke 

masyarakat Desa Batu Tulis menggantungkan 

kehidupannya pada sektor pertanian. Namun 

sangat sangat disayangkan, potensi sekolah harus memutar dengan jarak 10 km 

kantor kecamatan, pasar, Puskesmas, dan 

pertanian yang cukup tinggi tersebut tidak dengan melintasi desa-desa lain terlebih 

dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya 

karena hasil-hasil pertanian Sejak tahun 1972, masyarakat Batu 

dahulu, baru sampai ke pusat kota. 

tidak dapat dipasarkan dengan mudah. Hal Tulis telah berusaha untuk mengatasi permasalahan 

transportasi ini dengan me rintis 

ini disebabkan karena akses menuju pusat 

pemasaran belum tersedia. Satu-satunya jalan 

akses desa menuju Desa Ubung sebagai tahun jalan ini terus diperbaiki melalui swa- 

jalan tembus menuju Desa Ubung. Setiap 

pusat pemasaran terputus oleh Sungai Tiwu daya masyarakat secara bertahap. Sampai 

Galih yang lebarnya mencapai lebih dari 20 tahun 1985, dengan adanya ABRI Masuk Desa 

Jembatan Desa Batu Tulis. 


GEMAPNPM 2 

Warga Desa Batu Tulis sedang bergotong royong membangun sarana jalan. 

Semangat masyarakat yang menggebu dan dengan diiringi oleh 

doa-doa para sesepuh desa, akhirnya pelaksanaan pem bukaan 

jalan dan jembatan dapat ter lak sanakan dengan baik. 

(AMD), jalan ini dapat terselesaikan. Namun 

jalan ini tetap tidak dapat menembus Desa 

Ubung karena memerlukan jembatan yang 

cukup panjang dengan biaya yang sangat 

tinggi. 

Selama lima periode pergantian kepemimpinan 

desa, kepala desanya selalu 

mengusulkan pembangunan jembatan tersebut 

ke tingkat kabupaten dan provinsi 

serta melalui Musrenbangdes. Namun upaya 

tersebut belum dapat terealisasi. 

Sampai akhirnya di tahun 2009, desa ini 

mendapatkan alokasi dana bantuan Program 

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), 

barulah jembatan tersebut dapat direa lisasikan. 

Dengan dana sebesar Rp 250 juta 

yang diberikan dari PPIP, masyarakat Desa 

Batu Tulis secara bergotong-royong untuk 

dapat melakukan pembangunan jembatan 

yang telah lama mereka impikan dengan baik 

dan tepat waktu. 

Pelaksanaan pembangunan jembatan ini 

bukanlah hal yang mudah. Perencanaan yang 

sudah disusun dan mendapatkan verifikasi 

dari Tenaga Ahli Konsultan dan Satker di 

tingkat kabupaten, ternyata membutuhkan 

biaya yang melebihi dari dana bantuan sebesar 

Rp. 250 juta, yaitu mencapai lebih dari 

350 juta. 

Dengan optimis, jembatan ini dapat diselesaikan 

asalkan dukungan masyarakat dapat 

dilaksanakan secara optimal. Keku rangan 

biaya tersebut dapat didukung dengan adanya 

swadaya masyarakat melalui gotong 

royong, dan bersama-sama mengumpulkan 

bahan material yang ada di desa, seperti batu, 

kayu/bambu perancah dan tenaga kerja. 

Disisi lain, perencanaan jembatan dilakukan 

pengurangan ketinggiannya namun masih 

dalam batas aman terhadap muka air banjir 

maksimal. 

Semangat masyarakat yang menggebu 

dan dengan diiringi oleh doa-doa para 

sesepuh desa, akhirnya pelaksanaan pembukaan 

jalan dan jembatan dapat ter laksanakan 

dengan baik. Bahkan pada saat 

pengecoran, hampir 70 warga masya ra kat 

baik laki-laki dan perempuan tu rut membantu. 

Kerja keras masyarakat selama tiga bulan 

telah membuahkan hasil seperti yang 

diharapkan. Kini telah terbangun jembatan 

sepanjang 35 meter dengan lebar 7 meter 

dan jalan tembus yang menghubungkan 

Desa Batutulis dan Desa Ubung. 

Keberhasilan pelaksanaan PPIP tahun 

2009 di desa ini telah menggugah pemerintah 

pu sat, sehingga pada tahun 2010 desa ini 

diberikan bantuan dana PPIP yang ke-dua 

sebagai apresiasi atas keberhasilannya. 

Dana bantuan PPIP tahun 2010 ini digunakan 

untuk membangun jalan aspal sepanjang 

1000 meter. Jalan ini pun telah 

selesai dilaksanakan. Sehingga keterisolasian 

Desa Batu Tulis dan desa-desa sekitarnya 

se perti Desa Ubung dan beberapa desa di 

Kuripan. 

Sungguh luar biasa manfaat dari pelaksanaan 

Program Pembangunan Infra struktur 

Perdesaan (PPIP) ini, hanya dengan 

mem berikan dana dua kali bantuan telah 

memberikan dorongan kepada masyarakat 

untuk membangun desanya. Ber sa ma kita 

bisa, itulah slogan yang cocok un tuk pelaksanaan 

program ini. Dengan ke ber sa maan, 

masyarakat dapat menye lesaikan ber bagai 

permasalahan yang selama ini tidak sanggup 

dilaksanakan. 

Selayaknya, program-program pember dayaan 

ini tetap terus dilaksanakan, minimal 2 

tahun berturut-turut, sehingga permasalahan 

prioritas terutama terkait infrastruktur ini 

dapat diselesaikan. Selanjutnya, keberlangsungan 

dan pengembangan infra struktur 

ini dapat diteruskan oleh masya rakat sendiri. 

Terlalu berat, jika masya rakat harus mengemban 

tugas untuk mengatasi masa lah 

infrastrukturnya sendiri. Sementara, kemampuan 

PAD Kabupaten yang tidak mampu 

menyokong pengentasan kemis kinan sampai 

ke desa-desa. 

Kini masyarakat telah memperlihatkan 

manfaatnya jalan ini, pada saat panen 

tiba, sudah banyak mobil angkutan yang 

masuk. Aktifitas masyarakat pun kian ramai. 

Mudahan-mudahan dengan terbukanya kete 

risolasian desa ini akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi masyarakatnya, yang 

juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

lokal bahkan nasional. 

*) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program 

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

(PPIP) Provinsi NTB 


RESENSI 

Resensi 

Pencapaian 

Renstra Cipta Karya 

2005-2009 

Selama periode 2005-2009, bidang pengembangan 

permukiman Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian 

Pekerjaan Umum telah menetapkan rumusan sasaran 

dalam Renstra, berikut program-program utama 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan 

rendah, melalui peningkatan kualitas dan penyediaan perumahan 

dan permukiman yang layak. 

Selama periode itu pula, DJCK telah berhasil mencapai targettarget 

yang ditetapkan. Bahkan, pada sebagian program berhasil 

melebihi angka-angka yang telah ditargetkan sebelumnya. 

Sebagian lainnya, meskipun telah menunjukkan adanya 

peningkatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal 

ini dikarenakan berbagai kendala, baik teknis maupun 

nonteknis, yang kerap terjadi saat pelaksanaan di 

lapangan seperti keterbatasan anggaran dan lahan yang 

tersedia. 

Kendati demikian, ketidakberhasilan tersebut 

diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi 

keberlangsungan program-program DJCK 

selanjutnya. Semoga, program-program DJCK 

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya 

kepada masyarakat Indonesia secara luas. Yang 

pada akhirnya, akan meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup bangsa ini, sesuai dengan 

Millenium Developments Goals (MDGs). 

Pencapaian-pencapaian selama kurun waktu 

tersebut dijabarkan secara terperinci dalam 

buku ini. Semua sektor bidang Cipta Karya 

baik persampahan, penataan bangunan dan 

lingkungan, air minum maupun permukiman. 

Buku setebal 253 halaman ini dilengkapi dengan berbagai foto, 

grafik, tabel dan juga data-data lengkap pembangunan Cipta Karya 

selama periode 2005-2009. 

Kebehasilan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat secara tepat sasaran. Diharapkan pula, masyarakat 

dapat menjaga kelangsungan infrastruktur terbangun dan 

menjaga keberlanjutan dari setiap program yang telah terlaksana 

selama ini. Kendala-kendala yang ditemui selama periode lalu dapat 

menjadi bekal dan pembelajaran pada periode berikutnya. 

Meski mengatasnamakan Ditjen Cipta Karya, keberhasilan 

ini bukan semata-mata Ditjen Cipta Karya. Berkat dukungan 

stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah serta 

kalangan swasta hingga masyarakat setempat yang dilibatkan 

secara langsung maupun tidak program-program ini dapat berjalan 

dengan baik. 

Buku ini wajib dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan 

di lingkungan Ditjen Cipta Karya sebagai bahan referensi 

pembangunan Cipta Karya yang telah dilakukan selama ini. (dvt) 


Seputar Kita 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 

membuka expo dan forum terbesar di bidang air 

minum dan air limbah yang diberi nama Indonesia 

Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di 

Birawa Assembly Hall Bidakara, Jakarta, Selasa 

(18/1). Pameran yang berlangsung selama tiga 

Wamen PU 

Buka IWWEF 2011 

SEPUTARKITA 

hari ini diikuti oleh 66 peserta, terdiri dari para pabrikan (supplier) 

perusahaan pelaku air minum perpipaan (dalam dan luar negeri), 

pemerintah dan Universitas. Pameran tersebut diselenggarakan oleh 

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan 

Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) 

yang didukung oleh Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, 

Bappenas dan Kementerian Keuangan. 

Selain pameran, IWWEF akan mengusung agenda utama yakni forum 

(konferensi dan seminar). Selain itu, ajang ini juga mempertemukan 

para Direktur Utama PDAM seluruh Indonesia dalam acara temu mitra 

Dana Pensiun Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA- 

PAMSI). 

“Saya harap pameran ini dapat menjadi ajang tukar menukar 

informasi para pemangku kepentingan bidang air minum maupun 

air limbah. Pemerintah akan selalu mendukung badan usaha dalam 

pengembangan SPAM dengan prinsip yang sehat dan transparan,” kata 

Hermanto Dardak. (dvt) 

Sertijab Eselon III 

di Lingkungan 


Sehari setelah pelantikan eselon III oleh Menteri Pekerjaan Umum 

Djoko Kirmanto, dilanjutkan dengan serah terima jabatan pejabat 

(sertijab) eselon III di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Kamis (20/1). 

Sertijab dipimpin oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Ruang 

Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Dalam 

arahannya, Budi Yuwono mengatakan, dengan anggaran Cipta 

Karya yang meningkat hampir 60% tantangan Ditjen Cipta Karya 

tahun 2011 ini sangat besar. Untuk itu diperlukan kerja keras, sinergi 

dan koordinasi dengan baik. 

“Beban berat ada di pundak bapak ibu sekalian, meskipun 

demikian, beban tersebut harus dilaksanakan dengan kaidahkaidah 

good governance, tidak seenaknya. Untuk masalah koordinasi 

disini perlu digarisbawahi, koordinasi penting baik koordinasi ke 

atas maupun koordinasi ke bawah,” katanya. 

Beberapa pejabat yang dirotasi antara lain, Kun Hidayat Soeratno 

Kabag Keuangan, Deddy Sumantri Kabag Hukum, Raja Mulana 

Mangiring sebagai Kasubdit PA, Dwityo Akoro Soeranto Kasubdit 

KLN, Di lingkungan Dit. PBL; Adjar Prayudi Kasubdit Rentek, Eko 

Djuli Sasongko Kasubdit Gedung dan Rumah Negara, Dedy Permadi 

Kasubdit Wilayah I, Didiet Arief Akhdiat Kasubdit Wilayah II, Rina 

Farida Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan. (dvt) 

2011, Peran Satker Randal 

Cipta Karya 

Sangat Vital 

Sebagai kepanjangan tangan Ditjen Cipta Karya untuk memperpendek 

jangkauan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, peran 

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian (Satker Randal) tahun 

2011 ini sangat vital. Berbeda dengan tahun 2010 yang mengandalkan 

sakter sektoral di propinsi dalam berkoordinasi, mulai 2011 ini semua 

satker sektoral tiap propinsi harus melaporkan dahulu ke Satker Randal 

baru kemudian ke pusat. 

Demikian disampaikan Direktur Bina Program Antonius Budiono 

pada saat membuka acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tahun 2011 di Jakarta, Kamis 

(13/1). Rapat tersebut diikuti oleh PPK Randal dan Kasatker Propinsi 

Cipta Karya di 27 propinsi. 

“Dengan kenaikan anggaran Cipta Karya yang meningkat 60%, 

peran randal akan menjadi tumpuan. Kenaikan anggaran tersebut 

menjadikan tugas dan tanggungjawab semakin besar. Minimal 

penyerapan anggaran Cipta Karya tahun 2011 ini sama dengan tahun 

lalu yaitu sekitar 94%,” katanya. (dvt) 


Redaksi Buletin Cipta K arya Mengucapkan 

Selamat atas Dilantiknya para Pejabat Eselon III dan IV 

di Lingkungan Ditjen Cipta K arya 

Nama 

Kun Hidayat Soeratno 

Deddy Sumantri 

Sudarwanto 

Bambang Sudiatmo 

Djoko Murwanto 

Hadi Sucahyono 

R. Mulana MP. Sibuea 

Dwityo Akoro Soeranto 

Dian Irawati 

Nieke Nindyaputri 

Adjar Prayudi 

Eko Djuli Sasongko 

Dedy Permadi 

Didiet Arief Akhdiat 

Rina Farida 

Theresia Sri Mulyatini Respati 

Joerni Makmoerniati 

Syamsul Hadi 

Hendarko Rudi Susanto 

Iwan Dharma Setiawan 

Rina Agustin 

Handy Bambang Legowo 

Dodi Krispatmadi 

Rudi Arifin 

Endang Setyaningrum 

Alex A. Chalik 

Djoko Mursito 

Oloan M. Simatupang 

Ngatiman Sardjiono 

Hilwan 

Lain-lain: 

Sitti Bellafolijani Adimihardja 

Adi Susetyo 

Setio Djuwono 

Panani Kesai 

Savitri Rusdyanti 

Dewi Chomistriana 

Jabatan Baru 

Kabag Keuangan, Setditjen CK 

Kabag Hukum, Setditjen CK 

Kabag Umum, Setditjen CK 

Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I 

Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah II 

Kasubdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program 

Kasubdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program 

Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina Program 

Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program 

Kasubdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program 

Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PBL 

Kasubdit Gedung dan Rumah Negara, Dit. PBL 

Kasubdit Wilayah I, Dit. PBL 

Kasubdit Wilayah II, Dit. PBL 

Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PBL 

Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Bangkim 

Kasubdit Bangkim Baru, Dit. Bangkim 

Kasubdit Wilayah I, Dit. Bangkim 

Kasbudit Wilayah II, Dit. Bangkim 

Kasubdit Pengaturan Kelembagaan, Dit. Bangkim 

Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PPLP 

Kasubdit Air Limbah, Dit. PPLP 

Kasbudit Kasubdit Drainase, Dit. PPLP 

Kasubdit Persampahan, Dit. PPLP 

Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PPLP 

Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PAM 

Kasubdit Investasi, Dit. PAM 

Kasubdit Wilayah I, Dit. PAM 

Kasubdit Wilayah II, Dit. PAM 

Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. PAM 

Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, BPPSPAM 

Kabid Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, BPPSPAM 

Kabid Analisa Keuangan, Promosi dan Investasi, BPPSPAM 

Kabag Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Setjen 

Kabag Tata Usaha, Puskompu, Setjen 

Kabid Konstrusi Berkelanjutan, Badan Pembinaan Konstruksi

Selamat dan Sukses 

International Water and Waste Water Expo 

and Forum (IWWEF) 2011 

Jakarta, 18 - 20 Januari 2011

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Download - Ditjen Cipta Karya

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?