Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
f) Penataan Ruang meliputi pelayanan penyediaan<br />
ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%<br />
dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.<br />
Jaringan aksesibilitas jalan bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong> di Kota/Kabupaten terutama pelayanan<br />
penyediaan jalan yang menghubungkan desa<br />
pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota<br />
yang memudahkan masyarakat perindividu<br />
melakukan perjalanan. Sasaran yang dicapai<br />
adalah menghubungkan pusat–pusat kegiatan<br />
yang belum terhubungkan sehingga tidak ada<br />
pusat kegiatan yang terisolasi.<br />
2.3.2.4. Penyusunan LAKIP Satker <strong>Perencanaan</strong><br />
<strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong><br />
Dokumen LAKIP <strong>dan</strong> Penetapan Kinerja merupakan<br />
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />
Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut<br />
merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan<br />
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan<br />
kepadapublik. Sistem tersebut telah mengenalkan<br />
suatu siklus perencanaan publik dimulai dari<br />
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, <strong>dan</strong><br />
evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban<br />
yang tepat, jelas, terukur, <strong>dan</strong> legitimate.<br />
Dasar peraturan untuk melaksanakannya adalah:<br />
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap akhir<br />
tahun anggaran, instansi pemerintah harus<br />
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada<br />
Presiden <strong>dan</strong> salinannya disampaikan kepada<br />
Kepala BPK sesuai<br />
dengan format Pedoman Penyusunan Sistem<br />
Akuntabilitas Kinerja.<br />
2. Peraturan Menteri PAN <strong>dan</strong> RB No. PER/29/M.<br />
PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan<br />
Kinerja <strong>dan</strong> Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />
Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah<br />
menyusun dokumen Penetapan Kinerja <strong>dan</strong> Laporan<br />
Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.<br />
3. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012<br />
tentang Penyusunan, Pelaporan, <strong>dan</strong> Evaluasi<br />
LAKIP.<br />
Penyusunan LAKIP terdiri dari Penetapan Kinerja<br />
yang disusun di awal tahun anggaran <strong>dan</strong> Laporan<br />
Akuntabilitas Kinerja yang disusun di akhir tahun.<br />
1. Penetapan Kinerja<br />
Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen<br />
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian<br />
kinerja antara atasan <strong>dan</strong> bawahan untuk<br />
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan<br />
pada sumber daya yang dimiliki instansi.<br />
Dokumen Kinerja terdiri dari dua unsur, yaitu<br />
pernyataan kinerja <strong>dan</strong> lampiran formulir<br />
Penetapan Kinerja. Pernyataan kinerja, terdiri<br />
dari: pernyataan untuk mewujudkan suatu<br />
kinerja, tanggal pernyataan, <strong>dan</strong> tanda tangan<br />
penerima <strong>dan</strong> pemberi amanah. Lampiran formulir<br />
Penetapan Kinerja, berisikan sasaran strategis,<br />
indikator kinerja, <strong>dan</strong> target kinerja Satker maupun<br />
Unit Kerja.<br />
Penetapan Kinerja disampaikan oleh masingmasing<br />
unit kerja secara berjenjang sesuai muatan<br />
Renstra masing-masing, serta disampaikan<br />
kepada masing-masing atasan langsung.<br />
Untuk Satker, Penetapan Kinerja paling lambat<br />
diserahkan pada minggu pertama Februari, untuk<br />
Eselon II pada minggu ketiga Februari <strong>dan</strong> untuk<br />
Eselon I pada minggu pertama Maret.<br />
Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan<br />
dengan membandingkan antara target kinerja <strong>dan</strong><br />
realisasi kinerja.<br />
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah<br />
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan<br />
kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban<br />
kinerja suatu instansi pemerintah (Satker Randal<br />
menyampaikan kepada atasan langsung) dalam<br />
mencapai tujuan/sasaran strategis.<br />
Pedoman Pelaksanaan<br />
<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong> Bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
31