06.02.2015 Views

Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

f) Penataan Ruang meliputi pelayanan penyediaan<br />

ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%<br />

dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.<br />

Jaringan aksesibilitas jalan bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong><br />

<strong>Karya</strong> di Kota/Kabupaten terutama pelayanan<br />

penyediaan jalan yang menghubungkan desa<br />

pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota<br />

yang memudahkan masyarakat perindividu<br />

melakukan perjalanan. Sasaran yang dicapai<br />

adalah menghubungkan pusat–pusat kegiatan<br />

yang belum terhubungkan sehingga tidak ada<br />

pusat kegiatan yang terisolasi.<br />

2.3.2.4. Penyusunan LAKIP Satker <strong>Perencanaan</strong><br />

<strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong><br />

Dokumen LAKIP <strong>dan</strong> Penetapan Kinerja merupakan<br />

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />

Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut<br />

merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan<br />

akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan<br />

kepadapublik. Sistem tersebut telah mengenalkan<br />

suatu siklus perencanaan publik dimulai dari<br />

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, <strong>dan</strong><br />

evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban<br />

yang tepat, jelas, terukur, <strong>dan</strong> legitimate.<br />

Dasar peraturan untuk melaksanakannya adalah:<br />

1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas<br />

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap akhir<br />

tahun anggaran, instansi pemerintah harus<br />

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada<br />

Presiden <strong>dan</strong> salinannya disampaikan kepada<br />

Kepala BPK sesuai<br />

dengan format Pedoman Penyusunan Sistem<br />

Akuntabilitas Kinerja.<br />

2. Peraturan Menteri PAN <strong>dan</strong> RB No. PER/29/M.<br />

PAN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan<br />

Kinerja <strong>dan</strong> Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi<br />

Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah<br />

menyusun dokumen Penetapan Kinerja <strong>dan</strong> Laporan<br />

Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.<br />

3. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012<br />

tentang Penyusunan, Pelaporan, <strong>dan</strong> Evaluasi<br />

LAKIP.<br />

Penyusunan LAKIP terdiri dari Penetapan Kinerja<br />

yang disusun di awal tahun anggaran <strong>dan</strong> Laporan<br />

Akuntabilitas Kinerja yang disusun di akhir tahun.<br />

1. Penetapan Kinerja<br />

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen<br />

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian<br />

kinerja antara atasan <strong>dan</strong> bawahan untuk<br />

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan<br />

pada sumber daya yang dimiliki instansi.<br />

Dokumen Kinerja terdiri dari dua unsur, yaitu<br />

pernyataan kinerja <strong>dan</strong> lampiran formulir<br />

Penetapan Kinerja. Pernyataan kinerja, terdiri<br />

dari: pernyataan untuk mewujudkan suatu<br />

kinerja, tanggal pernyataan, <strong>dan</strong> tanda tangan<br />

penerima <strong>dan</strong> pemberi amanah. Lampiran formulir<br />

Penetapan Kinerja, berisikan sasaran strategis,<br />

indikator kinerja, <strong>dan</strong> target kinerja Satker maupun<br />

Unit Kerja.<br />

Penetapan Kinerja disampaikan oleh masingmasing<br />

unit kerja secara berjenjang sesuai muatan<br />

Renstra masing-masing, serta disampaikan<br />

kepada masing-masing atasan langsung.<br />

Untuk Satker, Penetapan Kinerja paling lambat<br />

diserahkan pada minggu pertama Februari, untuk<br />

Eselon II pada minggu ketiga Februari <strong>dan</strong> untuk<br />

Eselon I pada minggu pertama Maret.<br />

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan<br />

dengan membandingkan antara target kinerja <strong>dan</strong><br />

realisasi kinerja.<br />

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah<br />

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan<br />

kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban<br />

kinerja suatu instansi pemerintah (Satker Randal<br />

menyampaikan kepada atasan langsung) dalam<br />

mencapai tujuan/sasaran strategis.<br />

Pedoman Pelaksanaan<br />

<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong> Bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!