Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah<br />
(TKPKD) Kabupaten/kota adalah wadah koordinasi<br />
lintas sektor, lintas pemangku kepentingan dalam<br />
rangka menanggulangi kemiskinan di tingkat kab/<br />
kota. TKPKD kab/kota bertugas melakukan koordinasi<br />
<strong>dan</strong> mengendalikan pelaksanaan kebijakan <strong>dan</strong><br />
program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/<br />
kota sekaligus sesuai keputusan tim nasional.<br />
Anggota TKPKD terdiri dari unsur: pemerintah,<br />
masyarakat, dunia usaha, <strong>dan</strong> pemangku<br />
kepentingan lainnya.<br />
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan<br />
organisasi perangkat daerah yang bertugas <strong>dan</strong><br />
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan<br />
dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang<br />
dilimpah sesuai dengan kewenangannya. Dalam<br />
hal ini yang di maksud SKPD terutama yang<br />
melaksanakan kegiatan berkaitan dengan bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> di daerah.<br />
5. Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur<br />
Perdesaan (PPIP) Kab/kota adalah tim yang<br />
mengkoordinasikan <strong>dan</strong> mengendalikan pelaksanaan<br />
program pengentasan kemiskinan berbasis<br />
pemberdayaan masyarakat di tingkat Kabupaten.<br />
Kegiatan PPIP meliputi fasilitasi <strong>dan</strong> memobilisasi<br />
masyarakat dalam melakukan identifikasi<br />
permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan<br />
<strong>dan</strong> melaksanakan pembangunan infrastruktur<br />
Perdesaan. Tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan<br />
peningkatan akses masyarakat miskin, <strong>dan</strong> kaum<br />
perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap<br />
pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis<br />
pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola<br />
pemerintahan yang baik.<br />
Pedoman Pelaksanaan<br />
<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong> Bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
47
Change language