ip- sk ppid satpol pp - Pemerintah Kabupaten Bandung

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 061.1/ 449 /Pol PP/2013
LAMPIRAN : 18 Juni 2013
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI SERTA
OPERATOR DATA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SATUAN,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
3.
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 487/Kep.370-
BAPAPSI/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, untuk melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan
pendokumentasian informasi publik PPID dapat dibantu oleh Petugas
Pelayanan dan Petugas Informasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menunjuk Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi di Lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Satuan.
Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – ubndang Nomor 4
tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.
Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemrintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor seri 29 D);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Fungsi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung ( Berita
Daerah Kabuapten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan
Polisi Pamong Praja;

17.
18.
.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).
Memperhatikan
:
Keputusan Bupati nomor : 487/370-BAPAPSI/2011 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan
Kabupaten Bandung.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
:
:
:
:
M E M U T U S K A N
Menunjuk Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPID.
Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, meliputi :
1. Menerima permohonan Informasi Publik baik secara tertulis maupun tidak
tertulis dan memastikan tercatat dalam permohonan
2. Memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi atas permohonan
informasi yang dimaksud pada point 1
3. Memberikan tanda bukti permohonan informasi publik kepada pemohon
informasi atas permohonan informasi yang dimaksud pada point 1
4. Mencatat permohonan informasi publik ke dalam buku register permohonan
5. Menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID
6. Menyampaikan Pemberitahuan tertulis atau Penolakan atas Permohonan
Informasi kepada pemohon informasi
7. Penyampaian Salinan Dokumentasi Informasi kepada pemohon Informasi
8. Mencatat Tanda Terima penyampaian informasi
9. Menerima Pengajuan atas keberatan Permohonan Informasi
10. Menyampaikan Tanggapan tertulis atas keberatan Permohonan Informasi
Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik, meliputi :
1. Membuat Daftar Informasi Publik di lingkup unit kerjanya masing – masing
(Bidang / Sekretariat)
2. Membantu PPID dalam memastikan keberadaan informasi yang diminta oleh
Pemohon Informasi
3. Dalam hal informasi yang diminta sebagaimana dimaksud point 2 dikuasai
oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka petugas Informasi membantu PPID
dalam menyiapkan salinan informasi tersebut
4. Membantu PPID dalam menyusun Pemberitahuan Tertulis atau Penolakan
terhadap Permintaan Informasi Publik
5. Membantu PPID dalam menyiapkan informasi publik Satuan Polisi Pamong
Praja, meliputi :
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
:
:
:
:
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Operator Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Menginput
Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja.
Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA wajib berpedoman kepada
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Pelayanan
dan Petugas Informasi serta Operator Data sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan
perundang – undangan;
Hal – hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh PPID;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 18 Juni 2013
Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Bapak Wakil Bupati Bandung
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabuapten Bandung
4. Inspektur Kabupaten Bandung
5. Kepala BAPAPSI
6. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KASATPOL PP KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 061.1/449/ Pol PP/ 2013
TANGGAL : 18 Juni 2013
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN
PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA
DI LINGKUNGAN SATPOL PP KAB. BANDUNG
PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
1. PETUGAS PELAYANAN : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. PETUGAS INFORMASI : Kasubbag Program
3. OPERATOR : PUTRA CANDRA, A.Md (Pelaksana)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KASATPOL PP KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 061.1/449/ Pol PP/ 2013
TANGGAL : 18 Juni 2013
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN
PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA
DI LINGKUNGAN SATPOL PP KAB. BANDUNG
STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI
LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
Pengarah
BUPATI BANDUNG
Koordinator Pelayanan IP
Sekretaris Daerah
Atasan PPID
Kasatpol PP
Petugas Pelayanan
Kasubbag Umpeg
PPID
Sekretaris Pol PP
Petugas Informasi
Kasubbag Program
Operator Data
Pelaksana