bab iv prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan 

BAB IV 

PROSEDUR AKUNTANSI 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 

A. KERANGKA HUKUM 

Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 

13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur 

tentang hal terkait. 

B. DESKRIPSI KEGIATAN 

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh 

fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan 

kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. 

SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). 

Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang 

dijalankan oleh SKPKD, yaitu: 

a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas 

akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker 

tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD 

perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. 

b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas 

pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, 

dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi. Jenis 

transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, 

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan 

Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, 

pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. 

Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi: 

Pemerintah Kabupaten Bandung 57


1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya) 

2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) 

3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan) 

4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD 

5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang) 

6. Akuntansi Utang 

7. Akuntansi Ekuitas Dana 

C. PIHAK TERKAIT 

1. Fungsi Akuntansi SKPKD 

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 

Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. 

2) Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masingmasing. 

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

2. Bendahara di SKPKD (BUD) 

Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas menyiapkan 

dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses 

pelaksanaan akuntansi SKPKD. 

D. AKUNTANSI PENDAPATAN 

Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD 

adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan 

akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya 

Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

D.1. 

Dokumen Sumber yang digunakan 

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana 

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah 



Transaksi 

Penerimaan dana 

perimbangan 

Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

D.2. 

Jurnal Standar 

Dokumen sumber 

Surat tanda bukti transfer pembayaran 

dari KPPN (Nota Kredit Bank) 

Laporan Posisi Kas Harian Bank 

Surat tanda bukti penerimaan 

Laporan Posisi Kas Harian Bank 

Bukti penerimaan lainnya (Berita acara 

penerimaan) 

Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di 

DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang 

dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen 

sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas 

Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber 

penerimaan kas berasal. 

Jurnal penerimaan pendapatan 

Dr Kas di Kas Daerah Xxx 

Cr. Pendapatan Dana Perimbangan 

Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

xxx 

xxx 

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi 

pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Format 

dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.1. 

Contoh: 

1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima 

dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt. 

Jurnalnya : 

SKPD 

Tidak ada jurnal 

PPKD 

30 April 2009 

Dr. Kas di Kasda Rp500jt 

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp500jt 



Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan 

pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. 

Jurnal Pengembalian Pendapatan 

Dr Pendapatan ........ Xxx 

Cr Kas di Kas Daerah xxx 

2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima 

transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi 

jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009 

dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap. 

Jurnalnya : 

a. Pada saat kas diterima di kas daerah 

SKPD 


PPKD 

20 Juni 2009 


Cr. Pendapatan Lain-lainyg sah Rp600jt 

b. Pada saat kas dikembalikan 

SKPD 


PPKD 

15 Desember 2009 

Dr. Pendapatan lain-lain yg 

sah 

Rp100jt 

Cr. Kas di Kas Daerah Rp100jt 

Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi 

pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan 

pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah 

SiLPA. 

D.3 Posting ke Buku Besar 

Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan 

diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode 

rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran 

IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di 

Lampiran IV.5. 



Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun 

pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu 

digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan. 

E. AKUNTANSI BELANJA 

Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD 

yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi 

untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, 

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. 

E.1 Dokumen Sumber yang digunakan 

No. 

1 

Transaksi 

Belanja belanja Bunga 

Dokumen sumber 

- SP2D LS 

- nota debet bank 

- bukti pengeluaran lainnya 

2 Belanja Subsidi - SP2D LS 



3 Belanja Hibah - SP2D LS 



4 Belanja Bantuan 

Sosial 

5 Belanja Bagi 

Hasil 

6 Belanja Bantuan 

Keuangan 

7 Belanja Tidak 

Terduga 

- SP2D LS 

- Bukti pengeluaran lainnya 

- SP2D LS 


- SP2D LS 


- SP2D LS 


Lampiran dokumen 

- sumber SPM 

- SPD 

- SPM 

- SPD 

- berita acara 

- keputusan Kepala 

Daerah 

- SPM 

- SPD 

- keputusan Kepala 

Daerah 

- SPM 

- SPD 

- Berita acara 

- Keputusan Kepala 

Daerah 

- SPM 

- SPD 



Daerah 

- SPM 

- SPD 



Daerah 

- SPM 

- SPD 


Daerah 



E.2 Jurnal Standar 

Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. 

Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara 

pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak 

ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 

Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu: 

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD 

- pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga 

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan 

langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada 

SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di 

PPKD). 

Jurnal pencatatan transaksi belanja 

Dr Bunga xxx 

Dr Belanja Subsidi xxx 

Dr Belanja Hibah xxx 

Dr Belanja Bantuan Sosial xxx 

Dr Belanja Bagi Hasil xxx 

Dr Belanja Bantuan Keuangan xxx 

Dr Belanja Tidak Terduga xxx 


Contoh: 

Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan 

pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan 

menggunakan SP2D-LS. 

Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan: 

SKPD 

PPKD 


8 Mei 2009 

Dr. Belanja Bantuan Keuangan 

Cr. Kas di Kas Daerah 

Rp90jt 

Rp90jt 



Perhitungan Fihak Ketiga 

Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi 

transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan 

dan harus diakui sebagai utang. 

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang 

pemotongannya dilakukan oleh PPKD 

Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga 

Dr Kas di Kas Daerah xxx 

Cr Utang PFK xxx 

Contoh : 

Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan 

SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut 

terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb. 

Jurnalnya : 

a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai 

SKPD 

30 Maret 2009 

Dr Belanja Pegawai Rp 80jt 

Cr RK PUSAT Rp80jt 

b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD 

PPKD 

30 Maret 2009 

Dr. RK/SKPD Rp80jt 


c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga 

PPKD 

30 Maret 2009 


Cr. Utang PFK-Pot PPh Rp1jt 

Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Rp400jt 

Cr. Utang PFK-Taperum Rp600jt 



Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak 

sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah 

dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat 

belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian 

mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa 


Cr Utang PFK Xxx 

Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka 

dilakukan jurnal sebagai berikut: 

Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga 

Dr Utang PFK Xxx 

Cr Kas di Kas Daerah Xxx 

Contoh : 

Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas 

Negara pada tanggal 10 April 2009 

SKPD 

PPKD 

10 April 2009 

Dr. Utang PFK-Potongan PPh Rp1jt 


Dr Utang PFK-IWP PN Rp400rb 

Dr Utang PFK-Taperum Rp600rb 


Koreksi Pencatatan Belanja 

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode 

pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi 

PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal 

sebagai berikut 



Jurnal pengembalian kelebihan belanja 


Cr Belanja ...... xxx 

Contoh 

Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar 

daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt. 

Jurnal pada SKPD: 

a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama 

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt 

Cr. Belanja perjalanan Dinas Rp5jt 

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang 

sama 

Dr. RK PPKD Rp5 jt 

Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5 jt 

Jurnal pada PPKD 

Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD 

akibat pengembalian belanja pada periode yang sama. 

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt 

Cr. RK SKPD 

Rp5 jt 

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode 

berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut: 

Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya 


Cr Pendapatan Lain-lain Xxx 



Jurnal pada SKPD 

a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya, 

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt 

Cr. 

Pendapatan Lain-lain PAD yg 

Sah 

Rp5jt 

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun 

berikutnya 

Dr. RK PPKD Rp5 jt 

Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah 

Rp5 jt 

Jurnal pada PPKD 

Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD 

akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya. 

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt 

Cr. RK SKPD Rp5 jt 

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode 

berikutnya 

Contoh : 

Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di 

SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 

diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama. 

SKPD 

PPKD 

Dr. RK PPKD Rp5jt Dr. Kas di Kas Daerah Rp5jt 

Cr. Tunjangan Gaji Rp5jt Cr. RK/SKPD Rp5jt 

Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi 

pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. 

Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran 

IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas 

Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada 

lampiran IV.3. 



E.3 Posting ke Buku Besar 



rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran 

IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di 

Lampiran IV.5. 

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya 

berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk 

posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja. 

F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang 

mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran 

pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk 

menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. 

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut 

merupakan pembiayaan neto. 

Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: 

penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya 

pencairan dana cadangan 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

penerimaan pinjaman daerah 

penerimaan kembali pemberian pinjaman 

penerimaan piutang daerah. 

Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: 

 

 

 

 

pembentukan dana cadangan 

penyertaan modal pemerintah daerah 

pembayaran pokok pinjaman (utang) 

pemberian pinjaman daerah. 

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD 

sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya 



transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit 

anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan 

melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca 

Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD 

sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan 

LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

F.1 Dokumen sumber 

Penerimaan Pembiayaan 

No. Jenis transaksi Dokumen sumber 

1 Penggunaan SiLPA tahun 

anggaran sebelumnya 

2 Pencairan dana 

Cadangan 

Hasil penjualan kekayaan 

3 

daerah yang dipisahkan 

4 Penerimaan pinjaman 

daerah 

5 

Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

Perda pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

- Nota kredit bank 

- Perda dana cadangan 

Bukti Penerimaan pembayaran 

- Surat tanda bukti penerimaan/ 

Bukti transfer 

- Bukti penjualan obligasi 



Lampiran 

dokumen sumber 


Kopi Surat perintah 

pemindahbukuan 




6 

Penerimaan piutang 





Pengeluaran Pembiayaan 


1 Pengisian dana 

cadangan 

2 

3 

Penyertaan modal 

pemerintah daerah 

Pembayaran pokok 

pinjaman 

4 Pemberian pinjaman 


- Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) 

- Perda tentang dana Cadangan 

Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) 


(SP2D) 


(SP2D) 

Lampiran dokumen 

sumber 

- SPD 

- SPM 

- SPD 

- SPM 

- SPD 

- SPM 

- SPD 

- SPM 

- Perjanjian pinjaman 



F.2 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 

 

 

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan 

asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai 

brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening 

Kas Daerah. 

Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan 

Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh 

fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan 

kronologis. 

Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal , 

di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi 

Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. 

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi 

PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai 

berikut : 

a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan 


Cr Penerimaan Pembiayaan – Dana 

Cadangan 

xxx 

Contoh : 

Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga 

perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun 

ke depan. 

Jurnalnya : 

1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang 

PPKD 

Dr. Kas di Kas Daerah Rp2 M 

Cr. 

Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga 

Keuangan Bank 

Rp2 M 



2) Untuk mencatat utang jangka panjang 

Dr. 

PPKD 

Dana yang harus disediakan untuk 

utang jangka panjang 

Rp2 M 

Cr. Utang DN-Lembaga Keuangan Bank Rp2m 

a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan 

Dr Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan Xxx 

dalam Dana Cadangan 

Cr Dana Cadangan xxx 

b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 


Cr Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan 

kekayaan Daerah yg dipisahkan 

xxx 

c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam 

Investasi Jk. Panjang 

Cr Penyertaan Modal Pemerintah – 

Daerah/Investasi 

xxx 

xxx 

d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri 

– perbankan) 


Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan 

Pinjaman Daerah 

xxx 

e. Jurnal Penerimaan Pinjaman 

Dr Dana yang harus disedakan untuk 

xxx 

pembayaran utang jangka panjang 

Cr Utang Dalam Negeri Xxx 



f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman 


Cr 

Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan 

kembali pemberian pinjaman 

Xxx 

g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman 

Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx 

Cr Bagian Lancar Pinjaman Xxx 

h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah 


Cr 

Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan 

Piutang Daerah 

Xxx 

i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah 


Cr Piutang Daerah Xxx 

F.3 Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening 

Kas Daerah. 

Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan 

 

 

Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi 

akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis. 

Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal, 

dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi 

Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. 

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: 

a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan 

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan xxx 

Dana Cadangan 




Contoh : 

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 akan 

membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 miliar 

untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Kab. 

Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 miliar 

untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010, 

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan 

Dr. Pengeluaran Pembiayaan – 

Pembentukan Dana Cadangan 

PPKD 

Rp50m 

Cr. Kas di Kas Daerah Rp50m 

2) Untuk mencatat penyertaan modal 

PPKD 

Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp50m 

Cr. 

EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka 

Panjang 

Rp50m 

b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan 

Dr Dana Cadangan xxx 

Cr Ekuitas Dana Cadangan – 

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 

PPKD 

Dr Dana Cadangan Rp50miliar 

Cr 

Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan 

dalam Dana Cadangan 

Xxx 

Rp50miliar 

c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah 

Dr 

Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan 

Modal Pemerintah 


xxx 



Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah 

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx 

Cr Ekuitas Dana Investasi – 

Diinvestasikan dalam Investasi Jk. 

Panjang 

Xxx 

Contoh : 

Pada tanggal 10 Juni 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar 

sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM 

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal 

PPKD 

Dr. Pengeluaran pembiayaan Penyertaan 

Modal 

Rp1M 

Cr. Kas di Kas Daerah Rp1M 

2) Untuk mencatat penyertaan modal 

PPKD 

Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp1M 

Cr. EDI-Diinvestasikan dlm Investasi Jangka 

Panjang 

Rp1M 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 


Cr 

Penerimaan Pembiayaan – Utang 

DN-Lembaga Keuangan Bank 

xxx 

Contoh : 

Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga 

perbankan sebesar Rp2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun 

ke depan 

Jurnalnya : 



1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang: 

PPKD 

Dr. Kas di Kas Daerah Rp2M 

Cr. Penerimaan Pembiayaan-Utang DN Rp2M 

2) Untuk mencatat utang jangka panjang : 

PPKD 

Dr. 

Dana yg harus disediakan untuk 

utang jangka panjang 

Cr. 

Rp2M 

Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan 

Bank 

Rp2M 

e. Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (contoh pembayaran utang dalam 

negeri – perbankan) 

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran xxx 

Pokok Pinjaman 


Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman 

Dr 

Bagian Lancar utang jangka panjang 

Dalam Negeri 

xxx 

Cr 

Dana yang Harus Disediakan Untuk 

Pembayaran Utang Jangka Pendek 

xxx 

f. Jurnal Pemberian Pinjaman Daerah 

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian xxx 

Pinjaman Daerah 


Jurnal Korolari Pemberian Pinjaman Daerah 

Dr Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx 

Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan 

Piutang 

xxx 



Contoh : 

Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari 

penerimaan pinjaman sejumlah Rp400 juta, dan pengeluaran pembiayaan 

hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp600juta. 

1) Untuk mencatat penerimaan pembiyaan 

PPKD 

Dr. Kas di Kas Daerah Rp400jt 

Cr. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Rp400jt 

2) Untuk mencatat pengeluran pembiyaan penyertaan modal : 

PPKD 

Dr. Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan 

Modal 

Rp600jt 


3) Untuk mencatat penutupan pembiayaan 31 Desember 2009 

PPKD 

Dr. Penerimaan Pembiayaan Rp400jt 

Dr. SiLPA Rp200jt 

Cr. Pengeluaran Pembiayaan Rp600jt 

Contoh : 

Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp500juta 

sedangkan pembiayaan netto bersaldo debet Rp200juta 

PPKD 

Dr. Surplus/Defisit Rp500jt 

Cr. Pembiayaan Netto Rp200jt 

Cr. SiLPA Rp300jt 

F.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar 

Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat 

Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat 

Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. 





rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, 

sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran 

IV.5. 

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, 

sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai 

dengan Rincian Objek Pembiayaan. 

G. Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD 

Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD. 

Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti 

menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap 

dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari 

SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan) 

Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun 

RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat 

laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD. 

Dokumen Sumber 

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun 

Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi 

antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor 

tersebut, sebagai berikut: 

No. Jenis Transaksi Dokumen Sumber 

1 PPKD mengeluarkan SP2D kepada 

SKPD (transfer uang dari PPKD) 

2 PPKD mengeluarkan tembusan 

pelunasan belanja LS kepada SKPD 

(transfer belanja dari SKPD) 

3 PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang 

pendapatan 

- SP2D UP 

- SP2DGU 

- SP2D TUP 

Tembusan SP2D LS 

Surat Penetapan DAU/DAK 

4 PPKD menerima setoran pendapatan Surat Tanda Setoran (STS) 

5 Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang 

ke PPKD dari SKPD) 

Surat Tanda Setoran (STS) 



Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD 

Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD 

Dr RK-SKPD ..... Xxx 


Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening 

kas daerah 

Dr Kas di Kas Daerah Xxx 

Cr RK – SKPD .... Xxx 

G.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar 

Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) 

untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD) 

untuk mencatat transfer keluar ke SKPD. 



rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, 

sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran 

IV.5. 

Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, 

sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai 

dengan Rincian Objek Pembiayaan. 

H. Akuntansi Aset 

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas 

pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. 

Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: 

1. Aset Lancar (Current Asset); dan 

2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset) 

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau 



dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak 

tanggal pelaporan. 

Standar Jurnal Akuntansi Aset 

Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) 

yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang 

berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali 

jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset: 

a. Jurnal – Pengakuan Investasi 

Dr Investasi ... xxx 


Diinvestasikan dalam Investsi 

Xxx 

b. Jurnal - Pelepasan Investasi 

Dr Ekuitas Dana Investasi – 

xxx 

Diinvestasikan dalam Investsi 

Cr Investasi ... Xxx 

c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap 

Dr Aset Tetap ... xxx 


Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

Xxx 

d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap 

Dr Ekuitas Dana Investasi – 

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

xxx 

Cr Aset Tetap .... Xxx 

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas 

transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar 

rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. 



Contoh transaksi investasi : 

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Februari 2009 

menginvestasikan sebagaian uangnya ke deposito Bank Jabar, Deposito 

dengan nominal Rp1milyar, jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang 

berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp 1 milyar diakui 

sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (diatas 

3 bulan, dibawah 12 bulan) dengan nilai Rp2 milyar diakui sebagai investasi 

jangka pendek. 

Jurnal : 

a. Untuk mencatat investasi jangka pendek dalam bentuk deposito lebih dari 

3 bulan : 

SKPD 

PPKD 

Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek Rp2 M 

Cr. Kas di Kas Daerah Rp2M 

Untuk investasi 1 milyar tidak ada jurnal, karena jangka waktunya kurang dari 

3 bulan, sehingga masih bagian dari kas atau setara kas. 

Contoh : 

Pada tanggal 15 November 2009 membayar belanja langsung kegiatan fisik 

dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek 

sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak 

sebesar Rp100jt dan uang jaminan Rp 5 jt (5% x Rp100jt). 

Jurnal : 

a. Untuk mencatat pengakuan belanja modal di pengeluaran kas 

SKPD 

Dr. Belanja modalpembangunan 

instalasi 

Rp100jt 

PPKD 

Pemerintah Kabupaten Bandung 79 

Dr 

. 

RK SKPD 

Rp100jt 

Cr. RK Pusat Rp 100jt Cr. Kas di Kasda Rp100jt 

b. Untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan 

kas dari uang jaminan pekerjaan. 

SKPD 

Dr. Belanja modalpembangunan 

instalasi 

Cr. RK Pusat Rp 100jt 

Rp100jt Tidak ada 

jurnal 

PPKD


Contoh : 

Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Januari 2009 menyimpan 

uangnya di Bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan 

nilainya Rp100.000.000. dengan bunga sebesar 12% per tahun. 

1) Untuk mencatat investasi jangka pendek 

SKPD 

PPKD 

Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek-deposito Rp100jt 

Cr. Kas di Kasda Rp100jt 

2) Untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan 

SKPD 

PPKD 


Cr. Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp6jt 

3) Untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan 

SKPD 

PPKD 


Cr. Investasi Jangka Pendek Rp100jt 

I. Akuntansi Utang PPKD 

Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas 

pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran 

pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Jurnal – Pengakuan Utang Jangka Panjang 

Dr 

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang 

jangka panjang 

Cr Hutang Jangka Panjang Xxx 

Jurnal – Pembayaran Hutang 

xxx 

Dr Hutang Jangka Panjang xxx 

Cr 

Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran 

Hutang Jangka Panjang 

Xxx 


transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar 



rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Jurnal Umum, Buku 

Besar dan Buku Besar Pembantu dapat dilihat pada lampiran bab ini. 

J. Akuntansi Ekuitas Dana 

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan t er u ta ma dengan 

akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta 

penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas 

dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di 

akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai 

jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. 

Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu: 

- Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran 

(SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang 

jangka pendek. 

- Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka 

Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa 

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. 

- Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana 

Cadangan. 

Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, 

dua di antaranya merupakan contra account, yaitu: 

- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek 

- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari 

ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal 

ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan 

kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr). 

Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca 

PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akunakun 

tersebut diatas. Kare n a SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan 

SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda 

dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset 

dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD, 



menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account 

dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset. 

I.1 Dokumen Sumber yang digunakan 


1 Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

2 Ekuitas dana lancar – Cadangan 

piutang pendapaatan dana 

transfer 

3 Ekuitas dana lancar – Dana yang 

harus disediakan untuk 

pembayaran utang jangka 

pendek 

4 Ekuitas dana investasi – 

Diinvestasikan dalam investasi 

5 jangka Ekuitas panjang dana investasi – 

Diinvestasikan dalam aset lainnya 

6 Ekuitas dana investasi – Dana 

yang harus disediakan untuk 

pembayaran utang jangka 

panjang 

7 Ekuitas dana cadangan – 

Diinvestasi- kan dalam dana 

cadangan 

Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 

- SKP/SKR yang belum dibayar 

- Surat perjanjian pemberian 

pinjaman 

- Bukti transfer 

- Surat perjanjian pinjaman 

(utang) 

- SP2D 

- SP2D 

- Kopi surat perintah 

- Surat Keputusan penempatan 

- SP2D 

- Surat perjanjian pinjaman 

(utang) 

- SP2D 

- Perda tentang dana cadangan 

- SP2D 

I.2 Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana 

Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan 

kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, 

penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD) 

a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang 

(dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi) 

Dr Piutang Daerah xxx 

Cr 

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang 

Daerah 

Xxx 



b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah 


Daerah 

Cr Piutang Daerah Xxx 

c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek 

Dr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus xxx 

Disediakan Untuk Pembayaran Utang 

Jangka Pendek 

Cr Utang Jangka Pendek xxx 

d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek 

Dr Utang Jangka Pendek Xxx 

Cr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang 

Harus Disediakan Untuk Pembayaran 

Utang Jangka Pendek 

xxx 

e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang 

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/ 

Investasi Jangka Penjang 


Diinvestasikan dalam Investasi 

Jangka Penjang 

f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan 

Xxx 

xxx 

Dr 

Cr 

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan 

dalam Investasi Jangka Penjang 

Penyertaan Modal Pemerintah 

daerah/ Investasi Jangka Penjang 

Xxx 

xxx 

g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan 

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan xxx 

dalam Aset Tetap 

Cr Aset Tetap xxx 



h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya 

Dr Aset lainnya xxx 


Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 

xxx 

i. Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan xxx 

dalam Aset Lainnya 

Cr Aset lainnya xxx 

j. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang 

Dr Ekuitas Dana Investasi– Dana yang harus xxx 

disediakan untuk pembayaran utang 

jangka panjang 

Cr Utang Jangka Panjang xxx 

Jurnal – pembayaran pokok pinjaman 

Dr Bagian Lancar Utang xxx 

Cr 

Ekuitas Dana Lancar– Dana yang 

Harus Disediakan Untuk 

Pembayaran Utang Jangka Pendek 

xxx 

Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana 

yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena 

utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang 

sudah menjadi utang jangka pendek. 

k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan 

Dr Dana Cadangan Xxx 

Cr Ekuitas Dana Cadangan Xxx 

l. Jurnal – Pencairan Dana Cadangan 

Dr Ekuitas Dana Cadangan Xxx 

Cr Dana Cadangan Xxx 




transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku 

besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar 

ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. 



DAFTAR LAMPIRAN 

BAB IV : PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD 

1. BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM-PPKD) 

2. BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK-PPKD) 

3. BUKU JURNAL UMUM 

4. BUKU BESAR 

5. BUKU BESAR PEMBANTU 



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

JURNAL KAS MASUK (JKM) 

Lampiran IV.1. Peraturan Bupati 

Nomor : 

Tanggal : 

DEBET 

KREDIT 

Halaman ..... 

Tanggal 

Kas di Kas Daerah 

1.1.1.01.01 

(Rp.) 

Nomor Bukti/ 

Dokumen Kode Rekening Uraian Ref 

Jumlah 

(Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 




Nomor : 

Tanggal : 



JURNAL KAS KELUAR (JKK) 

DEBET 

Halaman ..... 

KREDIT 

Tanggal 

Nomor Bukti/ 


Jumlah 

(Rp) 

Kas di Kas Daerah 

1.1.1.01.01 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 





JURNAL UMUM (JUM) 


Nomor : 

Tanggal : 

Halaman ..... 

Tanggal 

Nomor Bukti/ 


DEBET 

Jumlah (Rp) 

KREDIT 

1 2 3 4 5 6 7 


Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah 


Nomor : 

Tanggal : 



BUKU BESAR 

Kode rekening : ................................................................................... 

Nama rekening : ................................................................................... 

Pagu APBD : ................................................................................... 

Pagu perubahan APBD : ................................................................................... Halaman ..... 

Tanggal Uraian Ref. 

Debet 

(Rp) 

Kredit 

(RP) 

Saldo 

(Rp) 

Jumlah 

....................., ................................. 

Kepala Bidang Akuntansi 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP 


Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah 


Nomor : 

Tanggal : 



BUKU BESAR 

Kode rekening BB Pembantu : ............................................................................... 

Nama rekening BB Pembantu : ............................................................................... 

Pagu APBD : ............................................................................... 

Pagu perubahan APBD : ............................................................................... Halaman .... 

Tanggal Uraian Ref. 

Debet 

(Rp) 

Kredit 

(RP) 

Saldo 

(Rp) 

Jumlah 

....................., ................................. 

Kepala Bidang Akuntansi 

(tanda tangan) 

(nama lengkap) 

NIP

bab iv prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?