06.02.2015 Views

File PDF - JDIH Kemendagri

File PDF - JDIH Kemendagri

File PDF - JDIH Kemendagri

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu<br />

membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Belanja Jasa<br />

Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui<br />

Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;<br />

Mengingat<br />

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota<br />

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat<br />

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara<br />

Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-<br />

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang<br />

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang<br />

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Nomor 551);<br />

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara<br />

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran<br />

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);<br />

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<br />

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan<br />

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br />

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br />

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan<br />

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br />

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan<br />

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004<br />

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);<br />

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<br />

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan<br />

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah<br />

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun<br />

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun<br />

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br />

Nomor 4844);<br />

7. Undang-Undang …

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!