Rencana Strategis (Renstra) - Pemerintah Kota Bandung

1.1. LATAR BELAKANG 

Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi isu penting 

seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas 

permasalahan yang harus ditangani. Salah satu aspek penting dalam 

upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan 

Makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota 

Bandung yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

( RPJPD ) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 

09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah ( RPJMD ) Tahun 2009 – 2013 yang harus diaplikasikan dan 

diimplementasikan ke dalam Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta 

kewenangan sebagai salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

pembentukan dan susunan Dinas Daerah silingkungan Pemerintah Kota 

Bandung. 

Dengan menuangkan dalam bentuk RENSTRA SKPD yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). 

1

Dalam implementasinya Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung sebagai lembaga teknis yang mempunyai 

Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan 

daerah dibidang Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan yang 

memiliki peran dan fungsi merumuskan kebijakan teknis dan operasional 

bidang Koperasi ,UKM,Industri dan Perdagangan. Harus memiliki 

dokumen yang akurat dan implementatif sehingga dapat dijadikan sebagai 

acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan 

peranannya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

RENSTRA merupakan komitmen Dinas Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang digunakan sebagai tolok 

ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya dalam kebijakan Makro dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya dalam 

pengembangan atau pelayanan dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi 

dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu 

“ Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat “. 

1.2. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal; 

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

2

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan 

Nasional; 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 

2005-2025; 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan menengah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana pembangunan; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Bandung; 


Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 


Tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan 

Pemerintah Kota Bandung; 

3


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2005-2025; 


Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013; 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota 

Bandung; 


Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung; 

21. Peraturan Walikota Nomor 413 Tahun 2010 Tentang 

pembentukan dan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 

pada lembaga teknis Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan 

pemerintah Kota Bandung. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1. Maksud 

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi 

UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 

2 ( dua ) tahun ke depan yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 

Tahun 2013. 

4

1.3.2. Tujuan 

Adapun tujuannya adalah : 

1. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota 

Bandung sebagai institusi pembangunan ekonomi dalam 

mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daearah (Revisi RPJMD) Kota 

Bandung Tahun 2009-2013. 

2. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung. 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

1.4.1. BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra 

SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra 

SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, 

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan 

dengan Renja SKPD 

B. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, 

peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan 

peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur 

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta 

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran SKPD. 

5

C. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renstra SKPD. 

D. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

1.4.2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) 

SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya 

yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang 

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui 

Renstra SKPD ini. 

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum 

pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta 

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon 

dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi 

SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah 

personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, 

mekanisme) 

6

B. Sumber Daya SKPD 

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber 

daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, 

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 

C. Kinerja Pelayanan SKPD 

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja 

SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD 

periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, 

dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau 

indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah 

diratifikasi oleh pemerintah 

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

SKPD 

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap 

Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk 

provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk 

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan 

hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai 

tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan 

SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini 

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran 

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan 

pelayanan yang dibutuhkan. 

7

1.4.3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS 

DAN FUNGSI 

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan 

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan 

wakil kepala daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi 

SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan 

pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor 

inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan 

perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah 

Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ 

kota. 

8

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau 

dari implikasi RTRW dan KLHS. 

E. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan SKPD ditinjau dari : 

1. gambaran pelayanan SKPD; 

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 

3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD 

provinsi/kabupaten/kota; 

4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 

5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD 

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu 

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. 

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi 

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani 

melalui Renstra SKPD tahun rencana. 

1.4.4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI 

DAN KEBIJAKAN 

A. Visi dan Misi SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan 

visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7 

9

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 


tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 

sebagaimana dihasilkan pada 

C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah 

SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan 

Jangka Menengah SKPD). Strategi dan Kebijakan 

SKPD. 


strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun 

mendatang. 

1.4.5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, 

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan 

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan 

pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari C.1.12. 

(Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). 

1.4.6. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU 

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

10

2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DINAS KOPERASI UKM DAN 

PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan Pembinaan 

Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan. 

Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung didasarkan pada 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang susunan 

organisasi dan tata kerja Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas 

Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada lembaga Teknis Daerah 

Kota Bandung dan Peraturan Walikota Nomor 413 Tahun 2010 

Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Unit pelaksana 

Teknis pada lembaga teknis Daerah dan Dinas Daerah 

dilingkungan pemerintah Kota Bandung. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 

Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari Peraturan 

pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemeruntahan anatara Pemerintah ,Pemerintah Daerah 

Provinsi,dan Pemrintah Kabupaten/Kota, berdasarkan pembagian 

urusan terdiri dari urusan Wajib adalah KUKM dan Urusan pilihan 

adalah Perindustrian dan Perdagangan. 

11

2.1.1. PELAYANAN KOPERASI DAN UKM 

1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM 

a. Kelembagaan Koperasi, meliputi : 

pendaftaran dan fasilitasi penyusunan pengesahan 

Akta pendirian dan perubahan Koperasi 

inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi 

koperasi Pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan 

usaha koperasi 

serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan 

dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan 

koperasi. 

b. Pengembangan usaha produksi dan jasa, usaha 

Konsumsi dan pengembangan koperasi simpan 

pinjam meliputi : 

Inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi 

kewilayahan berbasis produksi dan jasa/konsumsi 

dan KSP 

fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha 

koperasi 

jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan. 

Memberikan bimbingan teknis manajemen 

usaha,studi kelayakan, 

Memfasilitasi akses pemasaran. 

fasilitasi sertifikasi dan akreditasi, 

promos Produk Koperasi produksi 

c. Pembinaan dan pengembangan lingkup usaha kecil 

dan mikro serta usaha menengah meliputi : 

inventarisasi dan identifikasi potensi UMKM. 

fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha. 

pengawasan pengelolaan dana bantuan 

pembiayaan dan permodalan . 

Pembinaan permodalan,pemasaran dan promosi, 

12

Pembinaan manajemen usaha dan keuangan 

UMKM. 

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Koperasi 

dan UKM. 

2) Potensi Koperasi dan UKM 

a. Koperasi 

Jumlah Koperasi 

: 2.536 koperasi 

Koperasi Sehat : 446 Koperasi 

Anggota Koperasi 

: 549.020 orang 

Modal Sendiri : Rp. 3.084.149.000.000,- 

Volume Usaha : Rp. 3.186.932.000.000,- 

Asset : Rp. 4.606.832.000.000,- 

SHU : Rp. 945.417.000.000,- 

b. Potensi UKM 

SEKTOR/ KEGIATAN 

T A H U N 

2010 2011 

U K M 11.955 11.981 

USAHA KECIL 10.043 10.067 

USAHA MENENGAH 1.912 1.914 

2.1.2. PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

1) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Perindustrian 

melalui Industri Formal dan Industri kecil Dagang Kecil 

Non Formal 

13

a. Pembinaan dan fasilitasi industri tekstil,produk tekstil 

dan mesin elektronik serta Aneka industri argo, kimia, 

logam, alat transportasi dan elektronika meliputi : 

Pengkajian rekomendasi; 

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

usaha industri dan usaha kawasan industri. 

b. Pembinaan lingkup industri kecil non formal dan 

perdagangan barang dan jasa non formal yang 

meliputi : 

Pendataan potensi Industri kecil non formal dan 

Dagang kecil non formal; 

Fasillitasi bimbingan teknis dan penyuluhan; 

Fasilitasi kerjasama usaha dan produksi industri kecil 

non formal dan pedagang non formal. 

c. Pelayanan peningkatan teknologi produksi dan 

pemasaran meliputi : 

Peningkatan teknologi produksi dan pemasaran 

bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat 

tansportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil dan 

aneka. 

2) Potensi Perindustrian 

a. Potensi Industri Formal dan Industri Kecil Non Formal, 

dari tahun 2010 s/d 2011 

JUMLAH UNIT USAHA 

SEKTOR / KEGIATAN 

Tahun 2010 Tahun 2011 

Industri Besar 29 29 

Industri Menengah 908 969 

Industri Kecil 3.406 3.433 

Industri Non Formal 11.906 12.026 

J U M L A H 16.249 16.457 

14

. Potensi Sentra Industri Kota Bandung 

1. Sentra Industri dan perdagangan Tekstil, produk Tekstil 

Cigondewah, 

2. Sentra Industri dan perdagangan sepatu Cibaduyut 

3. Sentra perdagangan Jeans Cihampelas 

4. Sentra Indsutri Rajut Binongjati 

5. Sentra Industri dan perdagangan kaos dan sablon suci 

6. Sentra Industri Tahu dan tempe Cibuntu 

7. sentra Industri Boneka sukamulya 

8. Sentra Industri tas kebonlega 

9. Sentra industri Boneka Warung Muncang 

10. Sentra Industri Sparepart Kiaracondong 

11. Sentra Industri Keramik Sukapura dan Kebonjayanti 

12. Sentra Las ketok dan perbengkelan Parakansaat. 

2.1.3. PELAYANAN BIDANG PERDAGANGAN 

1) Pembinaan dan Pengembangan Bidang Perdagangan 

melalui : 

Pembinaan dan fasilitasi lingkup Bimbingan usaha dan 

sarana perdagangan 

Perlindungan konsumen dan kemetrologian 

Eksport impor dan hubungan kerjasama luar negeri. 

Pengkajian rekomendasi. 

Pengawasan dan pengendalian penyelengaraan usaha 

perdagangan. 

15

2) Potensi Perdagangan Tahun 2010 - 2011 

SEKTOR / KEGIATAN 

Jumlah Unit Usaha 


Perdagangan Besar 1.012 1.335 

Perdagangan Menengah 1.736 2.345 

Perdagangan Kecil 6.935 8.798 

Perdagangan Kecil Non Formal 90.093 90.213 

J u m l a h 99.776 102.691 

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS 

KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA 

BANDUNG 

A. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang 

Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan, berdasarkan 

pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 dan Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang 

pembentukan dan Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis 

pada Lembaga teknis Daerah dan Dinas daerah dilingkungan 

Pemerintah Kota Bandung. 

B. Fungsi : 

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan 

Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang industri kecil dan 

dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, 

kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha 

koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil 

dan menengah; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 

bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri 

16

formal, perdagangan ,kelembagaan dan pendaftaran, 

pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan 

pinjam serta usaha kecil dan menengah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan dibidang industri kecil dan 

dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, 

kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha 

koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil 

dan menengah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; dan 

e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan 

penyelenggaraan kegiatan Dinas. 

C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM DAN 

PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG, DATA 

KEPEGAWAI DAN KONDISI SARANA / PRASARANA 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yaitu 

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota 


Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terdiri dari : 

A. Kepala Dinas 

B. Sekretaris, membawahkan : 

B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian; 

B.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program; 

17

C. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, 

membawahkan : 

C.1. Kepala Seksi Industri Kecil Non Formal; 

C.2. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non 

Formal 

D. Kepala Bidang Industri Formal, membawahkan : 

D.1. Kepala Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin 

Elektronik; 

D.2. Kepala Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat 

Transportasi dan Elektronika. 

E. Kepala Bidang Perdagangan , membawahkan : 

E.1. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana 

Perdagangan; 

E.2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan 

Kemetrologian; 

E.3. Kepala Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama 

Luar Negeri. 

F. Kepala Bidang Kelembagaan & Pendaftaran, membawahkan: 

F.1. Kepala Seksi Bina Kelembagaaan Koperasi 

F.2. Kepala Seksi Pendaftaran 

G. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka 

Usaha dan Simpan Pinjam, membawahkan : 

G.1. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa 

G.2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi 

G.3. Kepala Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam 

H. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahkan : 

H.1. Kepala Seksi Usaha Kecil 

H.2. Kepala Seksi Usaha Menengah 

I. Kepala UPT Balatkop dan UKM, membawahkan : 

I.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

J. Kepala UPT Balai Industri, membawahkan : 

J.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

18

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

dapat dilihat dalam Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung 

19

2.3 SUMBER DAYA SKPD 

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah 

prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan 

demokratis. 

Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsipprinsip 

partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, 

responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, 

akuntabel dan pengawasan yang efektif. 

Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah 

Kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan 

kopentensi yang baik , Mampu menterjemahkan kebijakan publik ke 

dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan 

orientasi pada kepentingan masyarakat. 

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur 

harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam 

program saat ini dan di masa yang akan datang. 

Sumberdaya 

aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja 

mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah 

akan dibawa. 

Kondisi pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung berdasarkan golongan / kepangkatan 

sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

20

TABEL 2.1 

Kondisi Pegawai Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung 

Berdasarkan Kepangkatan / Golongan 

No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

PembinaTk. I, IV/b 

Pembina, IV/a 

Penata Tk.I, III/d 

Penata, III/c 

Penata Muda Tk.I, III/b 

Penata Muda, III/a 

Pengatur Tk. I, II/d 

Pengatur, II/c 

Pengatur Muda Tk.I, II/b 

Pengatur Muda, II/a 

Juru, I/c 

Juru Muda, I/a 

2 

8 

26 

11 

34 

31 

3 

- 

5 

3 

1 

1 

Jumlah 125 

PNS Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Kota Bandung 

Berdasarkan Masa Kerja sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Kondisi Pegawai Dinas KUKM & Perindag Kota Bandung 

Berdasarkan Masa Kerja 

NO MASA KERJA JUMLAH 

1 2 3 

1. 0 - 5 tahun 17 orang 



4. 16 - 20 tahun 33 orang 

5. 21 - 25 tahun 35 orang 

6. 26 - 30 tahun 23 orang 

7. > 30 tahun 2 orang 

21

PNS Dinas Koperasi,UKM dan perindustrian Perdagangan Kota 

Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan Tahun 2011 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3 

Kondisi Pegawai Dinas KUKM & Perindag Kota Bandung 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tingkat 

Pendidikan 

S.III 

S.II 

S.I 

SARMUD 

SMA 

SMP 

SD 

Jumlah 

0 

11 

66 

3 

42 

1 

2 

Jumlah 125 

Ket. 

A. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota 

Bandung berdiri diatas lahan seluas 1514 M2 berada di Jalan 

Kawaluyaan Nomor 2 dengan asal-usul tanah dan bangunan milik 

Pemerintah Kota Bandung. Secara umum kondisi sarana dan 

prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung 

pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung da Kondisi Sarana dan Prasarana. 

22

Tabel 2.4 

Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana 

Dinas KUKM & Perindag Kota Bandung 

Sampai Dengan Tahun 2011 

NO. NAMA BARANG BANYAKNYA 

KONDISI 

BARANG 

1. Air Conditioning Unit 9 Baik 

2. Alat Dapur Lain-lain 9 Baik 

3. Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain 3 Baik 

4. Alat Pemanas Prosesing / Water Heater 1 Baik 

5. Alat Penghancur Kertas Globe 9 Baik 

6. Alat Rumah Tangga Lain-lain 12 Baik 

7. Alat Timbangan Biasa Lain-lain 1 Baik 

8. Amplifier 1 Baik 

9. Band Kas 1 Baik 

10. Bangku Tunggu 1 Baik 

11. Bangunan Gedung Kantor Permanen 7 Baik 

12. Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 14 Baik 

13. Camera + Attachment 7 Baik 

14. Cassette Recorder 2 Baik 

15. Cermin Besar (200 x 75 cn) 1 Baik 

16. Compact Disc. Player 4 Baik 

17. Disk Pack 1 Baik 

18. Dispenser 9 Baik 

19. Filling Besi/Metal 25 Baik 

20. Film Projector 4 Baik 

21. Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 Baik 

22. Handy Cam 7 Baik 

23. Hard Disk 1 Baik 

24. Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil 1 Baik 

25. Jam Elektronik 3 Baik 

26. Jeep 1 Baik 

27. Keyboard 1 Baik 

28. Kompor Gas 1 Baik 

29. Kursi Besi/Metal 1 Baik 

30. Kursi Biasa 9 Baik 

31. Kursi Kayu/Rotan/Bambu 9 Baik 

32. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1 Baik 

33. Kursi Lipat 29 Baik 

34. Kursi Putar 27 Baik 

23

35. Kursi Putar 3 Kurang Baik 

36. Kursi Rapat 3 Baik 

37. Kursi Tamu 9 Baik 

38. Lambang Garuda Pancasila 2 Baik 

39. Lemari Besi 21 Baik 

40. Lemari Besi 1 Kurang Baik 

41. Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Baik 

42. Lemari Es 5 Baik 

43. Lemari Kaca 2 Baik 

44. Lemari kayu 17 Baik 

45. Lemari kayu 13 Kurang Baik 

46. Lemari kayu 1 Baik 

47. Loudspeaker 3 Baik 

48. Meja Besi/Metal 1 Baik 

49. Meja Biro 21 Baik 

50. Meja Biro 1 Kurang Baik 

51. Meja Bundar 1 Baik 

52. Meja Kayu/Rotan 2 Baik 

53. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 1 Baik 

54. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 1 Baik 

55. Meja Makan 2 Baik 

56. Meja Panjang 1 Baik 

57. Meja Rapat 6 Baik 

58. Meja Tambahan 1 Baik 

59. Meja Tamu Ruangan Biasa 2 Baik 

60. Meja Telpon 1 Baik 

61. Meja Tulis 19 Baik 

62. Mesin Absen (Time Recorder) 1 Baik 

63. Mesin Bor 2 Baik 

64. Mesin Cetak Tangan 1 Baik 

65. Mesin Ketik Elektronik 3 Baik 

66. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 5 Baik 

67. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 5 Kurang Baik 

68. Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Baik 

69. Mesin Las Listrik 1 Baik 

70. Mesin Press 21 Baik 

71. Mesin Press Kain 2 Baik 

72. Mesin Proses Lain-lain 17 Baik 

73. Mesin Tenun Reeling 1 Baik 

24

74. Mimbar/Podium 1 Baik 

75. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 6 Baik 

76. Note Book 30 Baik 

77. P.C Unit 24 Baik 

78. Papan Nama Instansi 1 Baik 

79. Papan Pengumunan 10 Baik 

80. Papan Visuil 5 Baik 

81. Peralatan Mini Komputer Lain-lain 8 Baik 

82. Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik 

83. Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik 

84. Peralatan Tukang Besi Lain-lain 2 Baik 

85. Perkakas Bengkel Lain-lain 30 Baik 

86. Pesawat Telephone 1 Baik 

87. Poppa Lumur 1 Baik 

88. Printer 38 Baik 

89. Proyektor + Attachment 2 Baik 

90. Rak Besi/Metal 1 Baik 

91. Rak Kayu 11 Baik 

92. Scanner 1 Baik 

93. Sepeda Motor 13 Baik 

94. Sofa 6 Baik 

95. Staion Wagon 1 Baik 

96. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 Baik 

97. Teko Listrik 2 Baik 

98. Televisi 5 Baik 

99. Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 3 Baik 

100. Tempat Tidur Kayu (lengkap) 1 Baik 

101. Tiang Bendera 1 Kurang Baik 

102. Tustel 4 Baik 

103. Unintemuptible Power Supply (UPS) 6 Baik 

104. Unit Power Supply 2 Baik 

105. Wireless Amplifier 1 Baik 

106. Zice 4 Baik 

25

2.4 KINERJA PELAYANAN SKPD 

Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

No. 

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian 

Indikator Kinerja sesuai Target 

Target IKK Target Indikator Lainnya 

Tahun ke- 

ke- 

pada Tahun ke- 

Tugas dan Fungsi SKPD SPM 

4 5 4 5 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Cakupan Bina Usaha Mikro 

72,16 % 4,100 4,510 - - 100 % 100 % 

dan Kecil 

2 Nilai Eskpor ( US$ ) US$ 520 jt 656 672 - - 100 % 100 % 

3 Perkembangan jumlah 

100 % 13 14 - - 100 % 100 % 

sentra 

4 Cakupan bina kelompok 

2,09 % 3,725 3,749 - - 100 % 100 % 

industry 

5 Koperasi sehat / aktif 76,47 % 400/1900 450/1930 - - 100 % 100 % 

6 Cakupan bina kelompok 

pedagang / usaha non 

formal 

71,054 71,204 - - 100 % 100 % 

26

Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

Uraian ***) 

Anggaran pada Tahun ke- 

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 

Anggaran 

Rata-rata Pertumbuhan 

Realisasi 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Belanja 11,903,754,816 11,655,795,161 15,862,405,323 14,109,473,919 40,450,004,621 9,821,600,321 11,327,079,431 14,512,919,113 - - 82.51 97.18 91.49 - - (2.08) 36.09 (11.05) 186.69 (75.72) 15.33 28.13 - - - 

Belanja Tidak 

Langsung 

5,506,190,816 5,871,563,219 7,062,541,617 6,527,210,217 7,565,523,679 5,458,216,128 5,831,584,452 6,816,857,425 - 99.129 99.319 96.521 - - 6.64 20.28 (7.58) 15.91 (27.85) 6.84 16.90 - - - 

Belanja Pegawai 5,506,190,816 5,871,563,219 7,062,541,617 6,527,210,217 7,565,523,679 5,458,216,128 5,831,584,452 6,816,857,425 - - 99.129 99.319 96.521 - - 6.64 20.28 (7.58) 15.91 (27.85) 6.84 16.90 - - - 

Belanja Langsung 6,397,564,000 5,784,231,942 8,799,863,706 7,582,263,702 32,884,480,942 4,363,384,193 5,495,494,979 7,696,061,688 - - 68.204 95.008 87.457 - - (9.59) 52.14 (13.84) 333.70 (86.73) 25.95 40.04 - - - 

Belanja Pegawai 1,085,950,000 691,355,000 914,230,000 1,136,520,000 - 787,115,000 632,765,000 728,285,000 - - 72.482 91.525 79.661 - - (36.34) 32.24 24.31 - - (19.61) 15.10 - - - 

Belanja Barang Jasa 5,223,425,000 4,187,999,442 7,401,797,706 6,021,183,702 - 3,299,553,193 3,976,262,828 6,499,190,938 - - 63.168 94.944 87.806 - - (19.82) 76.74 (18.65) - - 20.51 63.45 - - - 

Belanja Modal 88,189,000 904,877,500 483,836,000 424,560,000 - 276,716,000 886,467,151 468,585,750 - - 313.78 97.965 96.848 - - 926.07 (46.53) (12.25) - - 220.35 (47.14) - - - 

27

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 

SKPD 

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab 

sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan 

pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota 

Bandung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan 

dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan 

serta pengembangan dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan di Kota Bandung. 

Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, 

keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil 

pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan 

strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang 

dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, hal ini 

dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats). 

A. KEKUATAN (STRENGTHS) 

1. Potensi Pemanfaatakan Teknologi tepat guna bagi KUKM. 

2. Potensi Koperasi dan UKM dari segi kuantitatif cukup besar. 

3. Pemberdayaan KUKM sangat strategis khususnya dalam rangka 

mempercepat kesejahteraan Rakyat 

4. Memiliki kemandirian dalam usaha, kukuh dan fleksibel dalam 

mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika 

perubahan ( perkembangan ) pasar; 

5. Menetapkan ketentuan dan peraturan investasi dan transparan, 

efisien dan kondusif bagi dunia usaha; 

28

6. Kemampuan dalam pengusaan teknologi informasi dan 

komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby; 

7. Adanya regulasi yang mengatur penataan pasar tradisional, pusat 

perbelanjaan dan toko modern, serta regulasi yang mengatur 

peredaran minuman beralkohol; 

8. Peraturan-peraturan dibidang perlindungan konsumen; 

9. Sarana perdagangan khususnya pasar tradisional cukup banyak 

tersebar di Kota Bandung dalam menunjang kelancaran distribusi 

bahan pokok; 

B. KELEMAHAN (WEAKNESSES) 

1. Akses Teknologi KUKM menggunakan teknologi sederhana,dan 

kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memeberikan nilai 

tambah produk. 

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Koperasi Kurang. 

3. Banyaknya Koperasi yang menyalahgunakan ketentuan (Rentenir) 

4. Memiliki keterbatasan dalam bidang permodalan, peluang pasar, 

dan SDM; 

5. Kualitas produk belum berdaya saing; 

6. Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh pengusaha; 

7. Belum adanya sistem informasi dan data base perusahaan yang 

akurat; 

8. Belum terbentuknya UPTD kemetrologian Kota Bandung; 

9. Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi 

terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran; 

C. PELUANG (OPPORTUNITIES) 

1. Tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai daya tarik wisata. 

2. Terdapat balai-balai Industri dan tersedianya sumber permodalan 

perbankan atau lembaga keuangan. 

3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi KUKM. 

4. Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tarif yang lebih 

rendah bagi produk-produk Kota Bandung; 

29

5. Meningkatnya arus investasi asing ke Kota Bandung; 

6. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis; 

7. Tingginya minat investasi di Kota Bandung; 

8. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit 

pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kota; 

9. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan 

cadangan beras pemerintah untuk stabilitas harga; 

D. ANCAMAN (THREATS) 

1. Keterbatasan Infrastruktur industri Kreatif 

2. Akses untuk mendapatkan Modal dari lembaga keuangan sulit 

didapat karena persyaratan. 

3. SDM Koperasi UKM belum tidak memadai. 

4. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya 

perdagangan bebas; 

5. Bertambahnya investasi asing; 

6. Meningkatnya produk yang masuk ke Kota Bandung dengan 

kualitas teknologi yang lebih baik; 

7. Tingginya jumlah toko modern dan pusat perdagangan di Kota 

Bandung; 

8. Kebijakan impor beberapa jenis bahan pokok; 

9. Infrastruktur tidak memadai sehingga mempengaruhi ketersediaan 

dan harga bahan pokok; 

30

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan 

Kota Bandung 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang 

berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi, UKM , Perindustrian dan 

perdagangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun 

Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait; 

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang 

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara 

perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan 

yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses 

penganggaran; 

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai 

dengan tugas dan kewajiban utama-nya; 

4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung 

proses Pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih Minim; 

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan 

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas 

Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan Kota Bandung. 

6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan 

Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI. 

31

Tabel 3.1 

Identifikasi Isu - isu Strategis 

( Lingkungan Eksternal ) 

No. 

Dinamika 

Internasional 

Isu Strategis 

Dinamika Nasional Dinamika Regional / Lokal Lain - lain 

1 2 3 4 5 

1. Terbentunya komitmen Teralokasinya dana Pendalaman dan implementasi 

bersama tentang kementrian yang dapat peraturan gubernur untuk 

perkembangan dimanfaatkan oleh koperasi mendorong penumbuh 

koperasi dan dijadikan dan Ukm 

kembangan pembinaan di sektor 

tahun 2012 sebagai 

UMKM 

tahun koperasi Dunia 

Pemanfaatan revitalisasi 

kelembagaan koperasi 

dalam bentuk regulasi yg 

dapat mendorong 

penumkembangan koperasi 

dan ukm dengan terbitnya 

peraturan pemerintah, 

permen 

Fasilitasi promosi dan pameran 

Pemanfaatan produk unggulan 

daerah 

Pemanfaatan permodalan 

dengan bunga sebagai modal 

kerja KUKM 

Terselenggaranya event 

promosi dan pameran 

tingkat Nasional sebagai 

ajang perkenalan produk 

unggulan daerah 

Meningkatkan kapasitas 

pengelolaan KUKM 

Peningkatan kesejahteraan 

Rakyat. 

2. 

Pemulihan ekonomi 

Negara-negara Maju. 

Perluasan Pasar Non 

Tradisional. 

Diversifikasi Produk 

Ekspor. 

Perubahan Iklim. 

Munculnya Raksasa 

Ekonomi Baru. 

Pasar Bebas. 

Perluasan Pasar Domestik. 

Perbaikan Inftrastruktur. 

Peningkatan kemampuan 

Teknologi. 

Peningkatan Nilai Tambah 

Produk Industri. 

Penerapan Industri Berwawasan 

Lingkungan. 

Pemanfaatan energi terbarukan. 

Penciptaan Lapangan kerja. 

Pemberantasan produk iilegal 

penerapan SNI. 

32

Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan 

Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Terhadap 

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah 

Visi : “ Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat “ 

No. 

Misi dan Program 

KDH dan Wakil KDH Terpilih 

Permasalahan 

Pelayanan 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

1 2 3 4 5 

1 Mengembangkan 

Perekonomian Kota yang 

Berdaya Saing dalam 

menunjang penciptaan 

Ekonomi makro Kota 

Bandung dapat 

memunculkan potensi 

investasi tergeser oleh 

persaingan. 

Memicu kenaikan biayabiaya 

ekonomi di Kota 


Beberapa pusat 

perdagangan berskala 

besar dibangun dalam 

jarak terlalu dekat dan 

bersaing dg pasar 

yang sudah ada. 

Usaha Ritel dan grosir 

sudah menjadi tidak 

jelas, sehingga 

persaingan tidak 

sehat. 

Toko-toko kecil sudah 

Industri Kecil 

Menengah kesulitan 

pengadaan bahan 

baku. 

Banyak tumbuh 

berkembang Koperasi 

yang tidak jelas 

aturannya. 

Adanya aturan 

yang jelas dan 

tegas agar 

persaingan 

usaha menjadi 

lebih sehat dan 

produktif. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah Terpilih 

Visi Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah: Memantapkan Kota 

Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, Kota Jasa 

Bermartabat memiliki dimensi : 

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, 

indah, hijau dan berbunga ; 

2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil 

dan dinamis ; 

33

3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai 

kemakmuran ekonomi warganya ; 

4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh 

toleransi, berakhlak mulia dan kesadaran perikehidupan 

majemuk ; 

5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis ; 

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang 

“Bermartabat” yaitu: Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat, sedangkan 

misi yang terkait dengan pembangunan ekonomi terdapat pada misi 

kedua yaitu Mengembangkan Perekonomian Kota yang 

Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja 

dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta 

dalam Pembangunan Ekonomi Kota. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu: 

1. Meningkatnya peranan usaha mikro kecil menengah dan 

koperasi dalam perekonomian kota ; 

2. Meningkatnya akses pelayanan perijinan dan kepastian 

hukum bagi dunia usaha ; 

3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan 

pangan perkotaan ; 

4. Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem produksi 

dan penguatan sentra industri ; 

5. Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor 

perekonomian kota; 

6. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan 

pokok ; 

7. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja formal di sektorsektor 

yang menjadi core competency kota ; 

8. Meningkatnya penertiban dan penataan pedagang kaki 

lima serta pedagang asongan ; 

9. Mengembangkan kota sebagai kota kreatif. 

34

Sedangkan Arah Kebijakan untuk pembangunan ekonomi adalah: 

1. Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam 

meningkatkan kesempatan kerja di Kota Bandung melalui 

pelayanan satu pintu ; 

2. Penataan Pedagang Kaki Lima dan meningkatkan kemitraan 

dengan sentra-sentra produk lokal dalam mengembangkan 

industri kreatif tradisional ; 

3. Perbaikan infrastruktur ekonomi dalam menunjang pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat dalam mengembangkan 

ketahanan pangan kota ; 

4. Pendukungan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan 

tenaga kerja ; 

5. Pendukungan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui 

diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan 

pangan kota ; 

6. Penataan struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang 

aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang 

baik ; 

7. Pengembangan kemitraan usaha koperasi/usaha kecil, 

menengah dan besar dalam menunjang pengembangan 

ekonomi kreatif ; 

8. Penguatan promosi daerah dalam menarik wisatawan dan 

investasi dalam bidang pariwisata. 

35

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka yang 

terkait dengan tugas dan fungsi Dinas KUKM & Perindag adalah sebagai berikut: 

TUJUAN VISI MISI SASARAN KEBIJAKAN 

Memantapkan Memantapkan Mengembangkan 1. Meningkatnya peranan usaha mikro kecil 1. Penataan Pedagang Kaki Lima 

kemakmuran Kota 

Perekonomian Kota menengah dan koperasi dalam dan meningkatkan kemitraan 

warga Kota Bandung yang Berdaya Saing perekonomian kota; 

dengan sentra-sentra produk 

Bandung sebagai Kota dalam Menunjang 2. Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem lokal dalam mengembangkan 

Jasa 

Bermartabat 

Penciptaan 

Lapangan Kerja dan 

produksi dan penguatan sentra industri; 

3. Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi 

industri kreatif tradisional; 

2. Pengembangan kemitraan usaha 

Pelayanan Publik riil sektor perekonomian kota; 

koperasi/usaha kecil, menengah 

serta Meningkatkan 4. Menjaga stabilitas harga dan distribusi dan besar dalam menunjang 

Peranan Swasta barang kebutuhan pokok; 

pengembangan ekonomi kreatif; 

dalam 

5. Meningkatnya penertiban dan penataan 

Pembangunan 

Ekonomi Kota 

pedagang kaki lima serta pedagang asongan; 


36

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Kepala 

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

Visi : “ Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat “ 

No. 

Misi / Sasaran / Program 

KDH dan Wakil KDH Terpilih 

Permasalahan Pelayanan 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya peranan usaha mikro kecil 1. Keterbatasan jangkauan 1. Keterbatasan anggaran / 1. adanya komitmen 

menengah dan koperasi dalam perekonomian 

kota; 

pelayanan, fasilitasi dan 

pembinaan KUMKM 

alokasi anggaran yang 

relatif kecil 

pengembangan KUMKM 

2. banyaknya jumlah BUMN, 

2. Meningkatnya kemampuan teknologi, sistem 2. Mayoritas pergerakan harga 2. Belum dimilikinya data perbankan dan pengusaha 

produksi dan penguatan sentra industri; 

3. Meningkatnya pertumbuhan riil dan kontribusi riil 

sektor perekonomian kota; 

4. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang 

kebutuhan pokok; 

dan distribusi barang tidak 

secara langsung dikontrol oleh 

Pemerintah tetapi melalui 

mekanisme pasar 

seluruh potensi KUMKM 

secara up to date 

3. Kurangnya sinergitas antar 

SKPD dan dengan 

stakeholder lain 

besar yang terdapat di 

Kota Bandung 

3. tingginya jumlah dan 

aktifitas komunitas kreatif 

di Kota Bandung 

5. Meningkatnya penertiban dan penataan 

4. Belum terdatanya PKL / 

pedagang kaki lima serta pedagang asongan; 


pedagang asongan di Kota 

Bandung serta jumlahnya 

terus bertambah 

37

1) Penjelasan Faktor Penghambat 

a. Keterbatasan Anggaran / Alokasi Anggaran yang Relatif 

Kecil 

URAIAN 2009 2010 2011 

Belanja Pembangunan Urusan 1.903.108.115 3.821.161.483 3.967.160.025 

KUMKM 

PAD 361.106.964.143 441.871.140.944 834.595.864.970 

% belanja KUMKM terhadap 

PAD 

0,53% 0,86% 0,48% 

Realisasi APBD 2.403.470.674.178 2.440.168.433.364 3.115.296.523.907 

% belanja KUMKM terhadap 

0,08% 0,16% 0,13% 

APBD 

Dengan melihat tabel diatas terlihat bahwa jumlah belanja 

pembangunan urusan KUMKM masih sangat jauh dari ideal dan 

dibawah 1% dari Total PAD dan Realisasi APBD. Selain itu trend 

belanja pembangunan UMKM terhadap PAD dari tahun 2009 ke 

2011 mengalami penurunan. 

Dengan memperhatikan kondisi tersebut tentunya daya 

dorong terhadap perkembangan UMKM dan kewirausahaan pun 

tidak akan berjalan secara maksimal terlebih pembangunan dalam 

urusan KUMKM merupakan urusan pembangunan wajib, selain itu 

pengembangan kewirausahaan pun telah diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 

b. Belum Dimilikinya data UMKM secara lengkap dan up to 

date 

Salah satu karakteristik UMKM, khususnya usaha mikro 

adalah sangat cepatnya usaha tersebut bermunculan namun 

seringkali banyak pula yang berhenti. Dengan jumlah SDM yang 

sangat sedikit yaitu 9 orang untuk bidang UKM serta tingginya 

biaya untuk melakukan survey lapangan di seluruh wilayah Kota 

Bandung, Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung baru memiliki 

38

data UKM sebanyak 4.425 unit usaha pada tahun 2011. Sedangkan 

apabila melihat hasil survey BPS pada tahun 2006, jumlah usaha 

mikro kecil yang ada di Kota Bandung sebanyak 283.425 unit 

usaha (lokasi usaha menetap dan tidak menetap). Apabila 

dibandingkan antara potensi yang ada dengan data dan UMKM 

yang difasilitasi, tentunya terlihat perbedaan yang signifikan. 

Meskipun demikian, capaian UMKM yang difasilitasi tersebut 

(sehingga tercipta peningkatan daya saing UMKM) sudah 

memenuhi target RPJMD Kota Bandung. 

c. Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder 

lain 

Bahwa mewujudkan UMKM yang mandiri, berdaya saing 

serta mapan seringkali membutuhkan pendekatan yang 

berkelanjutan serta meliputi berbagai aspek usaha seperti 

penguatan dalam bidang permodalan, SDM, produksi, keuangan, 

pemasaran, ketersediaan bahan baku, jaringan usaha serta 

perijinan. 

Dengan berbagai keterbatasan yang ada Dinas KUKM dan 

Perindag Kota Bandung tidak akan mampu untuk memberikan 

fasilitasi secara menyeluruh untuk seluruh aspek aspek 

pengembangan usaha, selain itu akan terkait juga dengan Tupoksi 

dari SKPD lain. Apabila pengembangan UMKM akan dilakukan 

secara holistik tentunya berbagai SKPD serta stakeholder harus 

duduk bersama untuk menyeleraskan kontribusi apa yang dapat 

diberikan selain itu hal ini dapat menghindari tumpang tindihnya 

pemberian fasilitasi bagi UMKM tertentu. 

Melihat proses penyusunan anggaran saat ini, modus 

umumnya setiap SKPD melakukan penyusunan program dan 

kegiatan masing-masing sehingga fasilitasi yang diberikan bagi 

UMKM bersifat parsial dan belum mampu memenuhi kebutuhan 

pengembangan usahanya. 

39

d. Belum terdatanya PKL / pedagang asongan di Kota 

Bandung serta jumlahnya terus bertambah 

Saat ini Dinas KUKM dan Perindag Kota Bandung belum 

memiliki data PKL secara akurat, sehingga proses pembinaan dan 

penertiban belum dilakukan secara maksimal. Beberapa kendala 

yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran survey dan 

perubahan jumlah PKL yang sangat dinamis. 

2) Penjelasan Faktor Pendorong 

a. Adanya komitmen pengembangan KUMKM 

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan 

yang ada seperti RPJMD dan RKPD, pembangunan KUMKM 

merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan dalam 

pembangunan. 

b. Banyaknya jumlah BUMN, perbankan dan pengusaha 

besar yang terdapat di Kota Bandung 

Bandung merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di 

Indonesia, salah satu indikatornya adalah banyaknya jumlah BUMN 

yang memiliki kantor (bahkan kantor pusat) di Kota Bandung seperti 

halnya PT Telkom, PT Pos, PT INTI, PT Bio Farma, PT DI, PT 

Pindad dan PT KAI. Selain itu Kota Bandung pun merupakan salah 

satu pusat perbankan dan perusahaan besar beraktivitas. 

Dengan banyaknya jumlah perusahaan besar di Kota 

Bandung tentunya dapat mendorong terjadinya peningkatan 

transaksi ekonomi di Kota Bandung, selain itu guna memperkuat 

eksistensi keberadaan perusahaan serta sebagai salah satu bentuk 

kepedulian sosial dan lingkungan, berbagai perusahaan tersebut 

diharapkan dapat terus meningkatkan program, CSR / PKBLnya. 

40

c. Tingginya jumlah dan aktifitas komunitas kreatif di Kota 

Bandung 

Perkembangan Sektor Ekonomi Kreatif di Kota Bandung dari 

tahun ke tahun menunjukan trend yang semakin meningkat. Tahun 

2002 Sektor Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi sebesar 12,82 

% terhadap PDRB Kota Bandung, selanjut meningkat menjadi 

14,46 % pada tahun 2007. 

Sektor Ekonomi Kreatif memiliki prospek yang baik dalam 

penciptaan lapangan kerja di masa yang akan datang mengingat 

kota Bandung memiliki potensi pasar yang besar baik lokal, 

regional maupun nasional, tercermin dari besarnya jumlah 

penduduk dan banyaknya pendatang. Saat ini terdapat sekitar 

5.291 unit usaha kreatif di kota Bandung dengan menyerap tenaga 

kerja sebesar 15.873 orang; 

Selain itu Kota Bandung memiliki potensi yang besar untuk 

menunjang perkembangan kegiatan kreatif, sehingga pada tahun 

2007 kota Bandung terpilih sebagai pilot project kota Kreatif se-Asia 

Timur. Dengan berbagai potensi yang ada tersebut diharapkan 

akan semakin mendorong perkembangan ekonomi Kota Bandung. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Koperasi UKM 

dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan bentuk 

pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementrian/lembaga 

maupun renstra provinsi. 

41

Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementrian : 

a) Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitas ekspor. 

b) Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha 

perdagangan luar negeri. 

c) Peningkatan Daya saing ekspor. 

d) Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan 

Internasional 

e) Perbaikan Iklim usaha perdagangan Dalam Negeri. 

f) Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan 

ekonomi kreatif. 

g) Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. 

h) Lembaga Pengelola Dana Bergutir-Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan 

Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil. dan Menengah (LLP- 

KUKM). 

i) Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku 

(stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

j) Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, 

serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan 

Kabupaten/Kota). 

k) Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien. 

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat : 

a) Pengembangan KUMKM yang memiliki jaringan promosi 

nasional dan Internasional. 

b) Menguatkan struktur industri dan memberdayakan potensi 

IKM guna mendukung ekonomi jabar dan mendorong 

ekonomi masyarakat. 

42

c) Mengembangkan kegiatan luar negeri sehingga mampu 

menguasai pangsa pasar global dlm era perdagangan bebas 

atau globalisasi. 

d) Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta 

sisten distribusi dalam negeri yang efektif serta perlindungan 

konsumen dan produsen. 

e) Pengembangan KUMKM sebagai Produk unggulan ditingkat 

nasional. 

f) Pertumbuhan jumlah kemitraan. 

g) Pembangunan klinik Bisnis/Inkubator Bisnis; 

h) Pembangunan klinik kemasan. 

i) Peningkatan koperasi memiliki Badan Hukum. 

Faktor Penghambat: 

- Terbatasnya anggaran Kementrian untuk menjangkau seluruh 

UKM yang tidak terfasilitasi oleh anggaran Pemerintah Kota 

- Kurangnya intensitas koordinasi 

Faktor Pendorong 

- Kesesuaian kebijakan umum pengembangan KUMKM 

- Program dan kegiatan yang dapat saling mengisi 

43

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun 

Renstra SKPD provinsi / kabupaten / kota 

Visi Kementrian KUKM : “Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tan gguh dan Mandiri sebagai Soko Guru 

Perekonomian Nasional “ 

No. 

Sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun 

Faktor 

Permasalahan Pelayanan 

Renstra SKPD provinsi / kabupaten / kota 

Penghambat 

Pendorong 

1 2 3 4 5 

1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan 

UMKM dalam perekonomian Nasional 

Keterbatasan jangkauan 

pelayanan, fasilitasi dan 

1. Keterbatasan anggaran 

2. Belum diketahuinya data 

1) adanya komitmen 

pengembangan KUMKM 

2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan 

UMKM 

pembinaan KUMKM 

seluruh potensi KUMKM 

3. Kurangnya sinergitas antar 

2) adanya kesesuaian program 

dengan Kementrian 

3) daya saing produk Koperasi dan UMKM 

SKPD dan dengan stakeholder 

4) Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan 

UMKM 

lain 

5) Penyediaan akses pembiayaan dan 

penjaminan bagi Koperasi dan UMKM 

6) Perbaikan ikLim usaha yang lebih berpihak 

pada Koperasi dan UMKM 

7) Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM 

baru dengan 

44

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, 

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan 

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf 

nasional. 

RTRWK berfungsi sebagai: 

a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; 

serta 

b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan 

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun 

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang 

kota. 

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: 

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; 

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; 

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar 

sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; 

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

e. penataan ruang kawasan strategis kota. 

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana 

dimaksud terdiri atas: 

a. kebijakan dan strategi struktur ruang; 

c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 

d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota. 

45

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: 

a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien 

dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota 

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup 

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan 

Nasional; 

b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan 

prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan 

terkendali; dan 

c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan 

prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. 

Strategi untuk perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan 

efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota 

perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup 

Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan 

Nasional meliputi : 

a. mengembangkan 2 (dua) PPK untuk wilayah Bandung Barat dan 

wilayah Bandung Timur 

b. membagi kota menjadi 8 (delapan) SWK, masing-masing dilayani oleh 

1 (satu) SPK; 

c. mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; 

d. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan 

sesuai skala pelayanannya; dan 

e. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan 

fungsi dan kapasitas jaringan jalan. 

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana 

dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan 

terkendali meliputi : 

a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan 

masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; 

46

. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; 

c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan 

pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta 

menghilangkan gangguan sisi jalan; 

d. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal 

yang terpadu; 

e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan 

pusat-pusat kegiatan; 

f. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun 

terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang 

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan 

g. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem 

transportasi kota. 

Kebijakan pola ruang kota terdiri atas : 

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; 

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun. 

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung 

meliputi : 

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di 

Kawasan Bandung Utara; 

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan 

kota; 

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air 

atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan 

sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari 

bahaya longsor dan erosi; 

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam 

bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel 

kereta api; 

47

e. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak 

memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan 

ruang terbuka hijau; 

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya 

yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, 

bentuk, dan wujud arsitektural; 

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana. 

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan 

perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan 

diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan 

dapat diarahkan. 

Dalam kebijakan Kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan 

pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang 

perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang 

didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan 

yang berkaitan dengan pengembangan Bandung sebagai kota jasa 

menjadi perhatian penting. 

48

Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS 

No. 

Permasalahan 

Faktor 

Penghambat 

Pendorong 

1 3 4 5 

Lokasi usaha pelaku UMKM yang 

tidak sesuai dengan RTRW / 

1) Keterbatasan dana UMKM untuk mengalihkan 

lokasi usaha / memproses ijin lokasi usaha 

1. adanya program relokasi 

2. adanya program sertifikasi / legalisasi tempat usaha 

ketentuan lain 

2) Mentalitas pelaku usaha yang cenderung mencari 

lokasi strategis namun melanggar ketentuan 

RTRW / K-3 

3. adanya program kemitraan 

3) Sinergitas antar pelaku usaha yang masih relative 

rendah 

49

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 

Dalam konteks Pembangunan Nasional dari Aspek Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasuonal Kota bandung ditetapkan sebagai 

salah satu Pusat kegiatan Nasional ,salah satunya adalah sebagai 

kawasan sentra industri, sedangkan dalam konteks pembangunan 

regional Kota bandung merupakan pusat pertumbuhan wilayah 

barat disamping DKI Jakarta,peran sinergis Kota bandung tersebut 

mutlat diperlukan adanya peningkatan pelayanan publik baik lokal, 

regional, nasional dan Internasional. 

Kelengkapan infrasuruktur perkotaan di Bandung Barat 

berdampak tersentralisasinya aktifitas Perkotaan sehingga 

menuntut adanya pengembangan bidang usaha perdagangan dan 

perindustrian . 

Dengan adanya peningkatan sarana transportasi berkenaan 

dengan dibukanya jalan tol cipularang membawa konsekwensi logis 

tentang penegasan fungsi Kota Bandung sebagai Kota Jasa 

Perdagangan, oleh karenanya merupakan peluang atau potensi 

daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya 

dalam rangka meni ngkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berwawasan lingkungan. 

Potensi kainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang 

terpencar di Kota Bandung dengan jumlah yang setiap tahun 

bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama 

sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai 

tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, 

Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

Kemiskinan. 

Kendala yang dihadapi saat ini adalah : 

a. Terbatasnya kemampuan enterpreneur SDM Koperasi. 

b. Terbatasnya jaringan usaha, Lemahnya kemampuan 

mengakses sumber permodalan bagi KUKM. 

50

c. Belum memadai peralatan produksi. Dan Kurangnya bahan 

baku dan sulit diperoleh. 

d. Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging. 

e. Terbatasnya pemasaran produk KUKM dan IKM. 

f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri. 

g. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yg dilakukan kurang 

maksimal. 

h. Banyak IKM mamin yg belum memahami pentingnya sertifikat 

halal.. 

i. Belum terinvetarisasi produk industri kreatif dan komunitas 

industri kreatif, dan Belum tersedianya gedung untuk komunitas 

industri kreatif. 

j. Terbatasnya calon eksportir Kota Bandung, dan Terbatasnya 

promosi / misi dagang ke luar negeri. 

k. Distribusi barang impor di Kota Bandung belum terdeteksi 

secara keseluruhan. 

l. Belum tersosialisasinya sistem Online prosedur dokumen 

ekspor. 

m. Pertumbuhan toko modern sangat pesat.dan tiidak 

terkendalinya peredaran minuman beralkohol.. 

n. Organisasi PKL belum teroganisir secara formal. 

o. Pengawasan barang yang beredar belum optimal 

p. Terbatasnya pembinaan kemetrologian dalam penertiban tera 

dan tera ulang. 

51

4.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung 

A. Visi 

Visi Kota Bandung ialah “Memantapkan kota Bandung 

sebagai Kota Jasa Bermartabat“. Dinas Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebagai Unit Pelaksana 

Teknis dengan kewenangan dibidang Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan telah menetapkan visi sebagai 

pedoman atau panduan, yaitu : 

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui 

pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian 

dan Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan 

lingkungan menuju Bandung Bermartabat “ 

B. Misi 

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi 

yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, produktifitas, daya saing 

dan kemandirian Koperasi dan UKM; 

b. Meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UKM yang 

profesional; 

52

c. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi 

industri kecil dan menengah, peningkatan nilai tambah, 

pengembangan industri kreatif, penguasaan pasar domestik dan 

Internasional serta penguasaan teknologi industri yang 

berwawasan lingkungan; 

d. Menguatkan pasar dalam negeri untuk meningkatkan kinerja 

perdagangan dengan menjaga ketersediaan bahan pokok dan 

penguatan jaringan distribusi Kota Bandung; 

e. Meningkatkan promosi dalam dan luar negeri sehingga mampu 

menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas / 

globalisasi 

. 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM 

dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung 

Misi 1 

: Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktivitas, daya 

saing dan kemandirian Koperasi dan UKM 

Tujuan 

: Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang 

berkualitas dan berdaya saing agar memiliki produkfitas dan 

kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian 

kota 

Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing 

2. Meningkatnya Lembaga koperasi aktif dan koperasi 

sehat 

Indikator sasaran 1 : Cakupan bina usaha menengah dan kecil. 

Indikator sasaran 2 : Jumlah Koperasi aktif dan jumlah koperasi sehat. 

53

Misi 2 

: Meningkatkan kopentensi SDM Koperasi dan UKM yang 

profesional. 

Tujuan 

: Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui 

peningkatan keterampilan, profesionalisme, disiplin dan 

etos kerja. 

Sasaran : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM 

koperasi dan UKM Kota Bandung. 

Indikator 

: Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang diberikan pendidikan 

dan pelatihan. 

Misi 3 

: Menguatkan Struktur industri, peningkatan nilai tambah 

industri, pengembangan indutri kreatif, penguasaan pasar 

Dalam dan luar negeri, serta penguasaan teknologi industri 

yang berwawasan lingkungan. 

Tujuan 

: Mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang 

pembangunnan industri, meningkatkan nilai tambah 

industri, mengembangkan industri kreatif, meningkatkan 

penguasaan pasar Dalam dan luar Negeri untuk 

mengendalikan produk import, serta meningkatkan 

penguasaan teknologi industri yang berwawasan 

lingkungan. 

Sasaran 

: 1. Terwujudnya struktur industri yang kuat dan lengkap 

dengan didukung oleh faktor-faktor penunjang 

pengembangan industri, berkembangnya Industri kreatif, 

meningkatnya kemampuan inovasi dari penguasaan 

teknologi industri yang berwawasan lingkungan. 

Indikator sasaran 1 


2. Meningkatnya peran dan daya dukung IKM dalam 

struktur industri, meningkatnya nilai tambah industri 

serta meningkatnya pasar dalam dan luar negeri. 

: Meningkatnya pertumbuhan Industri. 

: Cakupan bina kelompok Industri. 

54

Misi 4 

: Menguatkan Pasar dalam negeri dan luar negeri serta 

meningkatkan promosi dalam negeri dan luar negeri dalam 

era globalisasi/perdagangan bebas. 

Tujuan 

: 1. Meningkatkan iklim usaha perdagangan dalam negeri, 

akses pasar, fasilitasi perdagangan, daya saing produk, 

perlindungan konsumen dan pengamannan pasar serta 

penciptaan jaringan distribusi yang efisien. 

2. Meningkatnya akses pasar dan fasilitasi perdagangan 

luar negeri dalam upaya mendorong serta 

mengembangkan produk yang memiliki daya saing 

melalui promosi dan pameran dagang. 

Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan 

terhadap pelaku dunia usaha dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan. 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan diversifikasi 

pasar ekspor dari kota Bandung dengan kualitas barang 

yang memiliki daya saing. 

Indikator sasaran 1 : 1. Cakupan bina kelompok pedagang/Usaha Non Formal. 

2. Meningkatnya Pedagang kecil Formal. 


: Peningkatan nilai ekspor. 

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian 

Perdagangan Kota Bandung. 

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi 

UKM dan perindustrian Kota Bandung ditujukan untuk mendukung 

arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung , mewujudkan Visi Dinas 

Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Yaitu “ Terwujudnya 

Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung melalui Pengembangan 

Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 

yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan menuju Bandung 

55

Bermartabat “. Menjadi acuan dalam setiap langkah dan kebijakan 

Startegis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota 

Bandung, secara umum arah kebijakan Dinas Koperasi UKM dan 

Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sbb : 

1. Penataan pedagangan Kaki Lima dan meningkatkan Kemitraan 

dengan sentra-sentra produk lokal dalam mengembangkan 

industri kreatif Tradisional. 

2. Penataan Struktur Ekonomi perkotaan melalui penataan ruang 

aktifitas maupun pola konsumsi, distribusi dan produksi yang 

baik. 

3. Pengembangan kemitraan usaha Koperasi/Usaha 

Kecil,menengah dan Besar dalam menunjang pengembangan 

ekonomi kreatif. 

56

TABEL 5.1 

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung 

Tujuan 

1. Mewujudkan Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah yang 

berkualitas dan berdaya 

saing agar memiliki 

produkvitas dan 

kemandirian dalam rangka 

meningkatkan 

perekonomian kota. 

2. Meningkatkan kualitas 

SDM Koperasi dan UKM 

melalui peningkatan 

keterampilan, 

profesionalisme, disiplin 

dan etos kerja. 

Sasaran 

Indikator 

Sasaran 

Kode 

Program dan Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

dan Kegiatan (output) 

Data Capaian 

pada Tahun Awal 

Perencanaan 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 


Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

SKPD 

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggung 

jawab 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a. Meningkatnya jumlah unit 

813.500.000 250.000.000 

usaha yang berdaya saing. 

b. Meningkatnya Lembaga 

koperasi aktif dan koperasi 

sehat. 

c. Meningkatnya kemampuan 

dan pengetahuan SDM 

koperasi dan UKM Kota 


- Cakupan bina 

usaha menengah 

dan kecil. 

- Jumlah Koperasi 

aktif dan jumlah 

koperasi sehat. 

- Jumlah SDM 

Koperasi dan 

UKM yang 

diberikan 

pendidikan dan 

pelatihan. 

15 01 15 Program penciptaan 

iklim usaha kecil 

menengah yang 

kondusif 

15 01 15 02 Penyusunan kebijakan 

tentang UKM 

15 01 16 Program 

pengembangan 

kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 

UKM 

Kegiatan fasilitasi 

pengembangan sarana 

promosi hasil produksi 

15 01 16 06 Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Pelatihan 

Kewirausahaan 

Tersusunnya kajian 

kebijakan kemitraan 

UMKM 

Terselenggaranya 

sarana promosi bagi 

UKM 

Terlaksananya pelatihan 

bagi pelaku UMKM 

180.000.000 Tersosialisasinya 

kebijakan tentang 

UKM 

633.500.000 1.990.000.000 

125.000.000 Meningkatnya 

volume usaha dan 

produk UKM yang 

berdaya saing 

250.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

950.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

158.500.000 150 UMKM 300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

Lokasi 

Kota 






57

3. Mengembangkan struktur 

industri dalam upaya 

menunjang pembangunan 

industri, meningkatkan nilai 

tambah industri, 

mengembangkan industri 

kreatif, meningkatkan 

penguasaan pasar Dalam 

dan luar Negeri untuk 

mengendalikan produk 

import, serta meningkatkan 

penguasaan teknologi 

industri yang berwawasan 

lingkungan. 

4. Meningkatkan iklim usaha 

perdagangan dalam 

negeri,akses pasar, 

fasilitasi perdagangan, 

daya saing produk, 

perlindungan konsumen 

dan pengamannan pasar 

serta penciptaan jaringan 

distribusi yang efisien. 

5. Meningkatnya akses pasar 

dan fasilitasi perdagangan 

luar negeri dalam upaya 

mendorong serta 

mengembangkan produk 

yang memiliki daya saing 

melalui promosi dan 

pameran dagang. 

d. Terwujudnya struktur industri 

yang kuat dan lengkap 

dengan didukung oleh 

faktor-faktor penunjang 

pengembangan industri, 

berkembangnya Industri 

kreatif, meningkatnya 

kemampuan inovasi dari 

penguasaan teknologi 

industri yang berwawasan 

lingkungan. 

e. Meningkatnya peran dan 

daya dukung IKM dalam 

struktur industri, 

meningkatnya nilai tambah 

industri serta meningkatnya 

pasar dalam dan luar negeri. 

f. Meningkatkan kualitas 

pembinaan dan pelayanan 

terhadap pelaku dunia 

usaha dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan 

sektor perdagangan. 

g. Meningkatkan pertumbuhan 

ekspor dan diversifikasi 

pasar ekspor dari kota 

Bandung dengan kualitas 

barang yang memiliki daya 

saing. 

- Meningkatnya 

pertumbuhan 

Industri. 


kelompok Industri. 


kelompok 

pedagang/Usaha 

Non Formal. 

- Meningkatnya 

Pedagang kecil 

Formal. 

- Peningkatan nilai 

ekspor. 

15 01 16 07 Kegiatan Pelatihan 

Manajemen 

Pengelolaan Koperasi/ 

KUD 

Kegiatan sosialisasi 

HAKI kepada Usaha 

Mikro, Kecil dan 

Menengah 


pengembangan sistem 

pendukung usaha bagi 

UKM 

15 01 17 12 Kegiatan fasilitasi dan 

intermediasi bagi UMK 

15 01 18 Program peningkatan 

kualitas kelembagaan 

koperasi 

15 01 18 04 Kegiatan sosialisasi 

prinsip - prinsip 

pemahaman 

perkoperasian 

15 01 18 05 Kegiatan pembinaan, 

pengawasan dan 

penghargaan koperasi 

berprestasi 

Terlaksananya pelatihan 

bagi pengelola koperasi 

Tersosialisasinya HAKI 

bagi UKM 

Terselenggaranya 

sarana fasilitasi dan 

intermediasi bagi UMKM 

Meningkatnya 

pengetahuan dan 

pemahaman 

perkoperasian bagi 

kelompok masyarakat / 

pra koperasi 

Meningkatnya 

pengetahuan koperasi, 

citra koperasi di 

masyarakat, 

teridentifikasi 

permasalahan, peluang 

serta potensi usaha 

koperasi dan 

meningkatnya kualitas 

kelembagaan koperasi, 

terpilihnya tokoh 

koperasi & 

pemutakhiran data 

250.000.000 210 koperasi 490.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

100.000.000 Terfasilitasinya HAKI 

bagi UKM 

275.000.000 750.000.000 

275.000.000 Meningkatnya daya 

saing UMKM 

1.365.000.000 3.102.827.560 

165.000.000 Terbentuknya pra 

koperasi menjadi 

koperasi yang 

berbadan hukum 

400.000.000 Tersusunnya data 

koperasi, terbinanya 

koperasi, 

teridentifikasinya 

masalah dan potensi 

koperasi, terpilihnya 

tokoh koperasi, 

koperasi berprestasi 

& terlaksananya 

HUT Koperasi 

250.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

750.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

412.827.560 Dinas KUKM & 

Perindag 

1.190.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 







Kec. se 





15 01 18 06 Kegiatan peningkatan 

dan pengembangan 

jaringan kerjasama 


Meningkatnya promosi 

produk hasil koperasi & 

pengembangan sentra 

usaha serta 

meningkatnya 

pengetahuan pengelola 

koperasi 

265.000.000 Terlaksananya 

peningkatan dan 

pengembangan 

usaha jaringan 

koperasi produksi 

dan jasa, 

terlaksananya 

promosi produk hasil 

koperasi dan 

pengembangan 

sentra usaha 

500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 



58

15 01 18 07 Kegiatan penyeberan 

model - model pola 

Pelaksanaan model 

pengembangan koperasi 

pengembangan koperasi dan optimalisasi 

sinergitas jaringan 


15 01 18 10 Kegiatan fasilitasi 

pembiayaan dan 

pengembangan USP 

15 01 15 Program perlindungan 

konsumen dan 

pengamanan 

perdagangan 


pengawasan peredaran 

barang dan jasa 

15 01 15 04 Operasionalisasi dan 

Pengembangan UPT 

Kemetrologian Daerah 

15 01 15 05 Kegiatan informasi 

harga dan aspek non 

harga di pasar Kota 


Meningkatnya advokasi 

koperasi sebagai 

lembaga keuangan non 

perbankan, kemitraan 

dan akses permodalan 

antara koperasi dengan 

BUMN, BUMS, 

Perbankan & lembaga 

keuangan lainnya 

Terlaksananya 

pengawasan 

barang/jasa yang 

beredar secara berkala 

dan khusus 

Terlaksananya 

pemantauan harga 

Kepokmas di pasarpasar 

tradisional Kota 


15 01 15 06 Pemberantasan Barang 

Kena Cukai Ilegal 


dan pengembangan 

ekspor 

15 01 17 02 Pengembangan Meningkatnya peluang 

informasi peluang pasar negara tujuan ekspor 

perdagangan luar negeri 

15 01 17 03 Sosialisasi kebijakan 

penyederhanaan 

prosedur dan dokumen 

ekspor impor 

15 01 17 Pembangunan Promosi 

Perdagangan 

Internasional 

Meningkatnya 

kemampuan SDM 

pengusaha Kota 



model 

pengembangan 

usaha koperasi dan 

sinergitas jaringan 



penilaian kesehatan 

koperasi, workshop 

jaringan USP, 

otonomisasi PP No. 

09 Tahun 1995, 

aplikasi program 

sistem akuntansi 

koperasi & 

intermediasi 

pendanaan koperasi 

dan sinergitas 

perkuatan 

permodalan koperasi 

950.000.000 550.000.000 

500.000.000 15 tempat penjualan 

eceran barang/jasa 

50.000.000 - 

75.000.000 Tersusunnya laporan 

perkembangan 

harga bulanan di 4 

pasar tradisional 

325.000.000 - 

365.000.000 1.270.640.000 

500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

350.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

200.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

- 1 kegiatan 933.700.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

- 4 pertemuan 201.940.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

285.000.000 - Dinas KUKM & 

Perindag 













59

15 01 17 11 Peningkatan kapasitas 

lab penguji mutu barang 

ekspor impor 


efisiensi perdagangan 

dalam negeri 

15 01 18 01 Kegiatan 

penyempurnaan 

perangkat peraturan, 

kebijakan dan 

pelaksanaan 

operasional 

15 01 18 14 Kegiatan pembangunan 

promosi perdagangan 

dalam negeri 


kewirausahaan 

perdagangan non formal 

15 01 19 Program pembinaan 

pedagang kaki lima dan 

asongan 

15 01 19 01 Kegiatan pembinaan 

organisasi pedagang 

kaki lima 


kapasitas IPTEK sistem 

produksi 

15 01 15 05 Kegiatan 

pengembangan sistem 

inovasi teknologi industri 

15 01 15 06 Kegiatan penguatan 

kemampuan industri 

berbasis teknologi 


pengembangan industri 

kecil menengah 

15 01 16 01 Kegiatan fasilitasi bagi 

IKM terhadap 

pemanfaatan sumber 

daya 

Meningkatnya mutu 

barang ekspor impor 

Tersusunnya Perda dan 

Perwal tentang 

Waralaba dan Izin 

Usaha Perdagangan 

Terlaksananya promosi 

produk unggulan dan 

komoditi Kota Bandung 

Meningkatnya 

pemahaman dan 

pengetahuan tentang 

perdagangan non fomal 

Meningkatnya wawasan 

dan pembinaan 


kaki lima 

Mesin Teknologi Tepat 

Guna ( TTG ) 

Meningkatnya 

kemampuan industri 

kecil dibidang teknologi 

produksi, kemasan, 

kualitas dan pemasaran 

produknya 

Sertifikat halal, desain 

kemasan dan pameran 

produk halal 

80.000.000 80 perusahaan 135.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

959.000.000 1.050.000.000 

275.000.000 2 draft Perda dan 2 

draft Perwal 

100.000.000 1 kali pameran 

regional dan 2 kali 

pemeran nasional 


bimbingan teknis 

peningkatan 

kewirausahaan 

pedagang non 

formal 

200.000.000 300.000.000 


bimbingan teknis 

pembinaan 


kaki lima 

225.000.000 800.000.000 

400.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

350.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

- 1 unit mesin TTG 300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 


bimtek produksi, 

sosialisasi, 

kunjungan kerja dan 

pameran 

350.000.000 1.600.000.000 

500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

250.000.000 65 IKM 600.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 





Jakarta 

dan 








Bandung / 

Nasional 



60

15 01 16 02 Kegiatan pembinaan 

IKM dalam memperkuat 

jaringan kluster industri 

15 01 16 06 Kegiatan fasilitasi 

kerjasama kemitraan 

industri mikro, kecil dan 

menengah dengan 

swasta 


kemampuan teknologi 

industri 

15 01 17 02 Kegiatan 

pengembangan dan 

pelayanan teknologi 

industri 

15 01 17 03 Kegiatan perluasan 

penerapan SNI untuk 

mendorong daya saing 

industri manufacturing 

15 01 18 Program penataan 

struktur industri 

15 01 18 02 Kegiatan penyediaan 

sarana maupun 

prasarana kluster 

industri 


pengembangan sentrasentra 

industri potensial 

15 01 19 02 Kegiatan penyediaan 

sarana informasi yang 

dapat diakses 

masyarakat 

Bimtek desain logam 

mulia, perhiasan dan 

cinderamata serta 

penerapan Good 

Manufacturing Product 

(GMP) 

Meningkatnya kemitraan 

industri kecil dengan 

swasta/BUMN dibidang 

pemasaran dan 

permodalan 

Meningkatnya 

optimalisasi dibidang 

pembinaan dan 

pelayanan teknologi 

industri 

Pemahaman tentang 

SNI dan daftar produk 

industri yang bisa di 

SNI-kan 

Bangunan unit 

pelayanan teknis/unit 

pelayanan promosi 

Cigondewah, bimtek 

industri boneka, 

sosialisasi Good House 

Keeping dan sosialisasi 

sertifikasi profesi 

Data informasi sentra 

yang dapat diakses 


pengembangan ekonomi 

kreatif dan teknopolis 

15 01 21 01 Kegiatan 

Desain industri kreatif 

pengembangan ekonomi dan pameran produk 

kota berbasis teknologi industri kreatif Kota 

dan informasi 


- 60 IKM 500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

100.000.000 Terlaksananya temu 

usaha antara industri 

kecil dengan 

swasta/BUMN 

300.000.000 600.000.000 

500.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

300.000.000 12 bulan 300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

- 30 IKM dan 30 

produk 

402.000.000 16.000.000.000 

300.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

250.000.000 1 unit dan 150 IKM 16.000.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

152.000.000 250.000.000 

152.000.000 12 sentra 250.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 

300.000.000 900.000.000 

300.000.000 50 desain dan 1 kali 

pameran 

900.000.000 Dinas KUKM & 

Perindag 



Bandung / 

Nasional 











61

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

Tabel 6.1. 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No. 

Indikator 

Kondisi Kinerja pada 

awal periode RPJMD 

Target Capaian 

Setiap Tahun 

Tahun 0 Tahun 4 Tahun 5 

Kondisi Kinerja 

pada akhir periode 

RPJMD 

1 2 3 4 5 6 

1 Cakupan Bina Usaha 

Menengah dan Kecil 

2800 Unit Usaha 4.100 UU 4.510 UU 4.510 UU 

2 Koperasi Aktif / Koperasi 

Sehat. 

1804 Unit/180 Unit 1.900/400 1.930 / 

450 

1.930 Unit / 450 

Unit. 

3 Cakupan Bina Kelompok 

Pedagang / Usaha Non 

Formal. 

64.231 Unit 71.054 

Unit 

71.204 

Unit 

71.204 Unit 

4 Meningkatnya Pedagang 

Kecil Formal . 

5.871 Unit 7.635 Unit 7.970 Unit 7.970 Unit 

5 Nilai Ekspor 696 juta (US$) 656 juta 

(US$) 

672 juta 

(US$) 

672 juta (US$) 

6 Pertumbuhan Industri 600 Unit 654 Unit 654 Unit. 

7 Pembinaan Sentra 9 Sentra 13 Sentra 14 Sentra 14 Sentra 

62

Rencana Strategis (Renstra) - Pemerintah Kota Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template ?