Bagian Asset - Pemerintah Kabupaten Bandung

BAGIAN PENGELOLAAN ASET

I. DASAR HUKUM
a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
19);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Paragraf 13 Pasal 42 s/d 45.

BAGAN STRUKTUR JABATAN
BAGIAN PENGELOLAAN ASET
SETDA KAB. BANDUNG
BUPATI BANDUNG
H. DADANG M NASER, SH, S.Ip
WAKIL BUPATI BANDUNG
DEDEN R RUMAJI, MAP
SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA,MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011
ASISTEN ADMINISTRASI
Drs. H. B. BUDIRAHARJO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19571018 198103 1 007
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET
H. DADANG HUSNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19580112 199203 1 002
KASUBAG ANALISA KEBUTUHAN
BENING TINA RESTU, S.AP
Penata Tk.I
NIP. 19790702 199803 2 002
KASUBAG INVENTARISASI & PENGHAPUSAN
Dra. PUSPASARI
Penata Tk.I
NIP. 19641210 198503 2 008
KASUBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
ARI ZAKARIA, S.STP
Penata
NIP. 19810909 200012 1 001
KRISTIN MARTIANA, SH
Penata Muda
NIP. 19780324 201001 2 001
NUNUNG NURJANAH
Pengatur Muda TK. I
NIP.19730426 200701 2 004
A M A N
Pengatur Muda TK. I
NIP. 19670302 200701 1 009
AGUS AHMADI
Pengatur Muda TK. I
NIP. 19720614 200701 1 006
HADI PUJONGGO
Juru
NIP. 19750805 199703
ASEP JUHANA
Penata Muda
NIP. 19680126 199403 1 005
SUKIRMAN
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19630601 200604 1 004
A G U S
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19760820 200701 1 005

III.
TUPOKSI KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN ASET
1. Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam
merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan
koordinasi
teknis
administratif
penyusunan rumusan
kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis
Daerah
melalui
koordinasi
analisa kebutuhan,
pelayanan
inventarisasi
dan
penghapusan serta
pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
aset pemerintah daerah;

3 Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Bagian Pengelolaan Aset menyelenggarakan
fungsi :
a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis
operasional
koordinasi
analisa
kebutuhan,
pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta
pengembangan
pemanfaatan,
pengawasan
dan
pengendalian aset pemerintah daerah;
b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis
analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta pengembangan pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian aset pemerintah
daerah;

c. pengkoordinasian dalam
pelaksanaan
koordinasi
analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan
penghapusan serta
pengembangan
pemanfaatan,
pengawasan dan
pengendalian
aset
pemerintah
daerah;
d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan
penyelenggaraan koordinasi
analisa
kebutuhan,
pelayanan
inventarisasi
dan
penghapusan
serta
pengembangan
pemanfaatan,
pengawasan
dan
pengendalian aset pemerintah daerah;
e. penyelenggaraan pembinaan
administratif
koordinasi
analisa
kebutuhan, pelayanan
inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset
pemerintah daerah;

f. penetapan
rumusan kebijakan
analisa,
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan koordinasi
analisa
kebutuhan, pelayanan
inventarisasi dan
penghapusan
serta pengembangan
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
aset pemerintah daerah;
f.
g. pelaksanaan
tugas
kedinasan lain
dengan bidang tugas dan fungsinya;
sesuai

h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan
Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi
analisa
kebutuhan, pelayanan
inventarisasi
dan
penghapusan serta
pengembangan
pemanfaatan,
pengawasan dan
pengendalian
aset
pemerintah
daerah.
4 Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b.Sub
Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
c. Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian.

IV. TUPOKSI
KA. SUBBAG ANALISA KEBUTUHAN
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian
Pengelolaan
Aset dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
mengkoordinasikan teknis
operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan
dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis
Daerah di
bidang
pengelolaan
analisa
kebutuhan aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub
Bagian
Analisa Kebutuhan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan
teknis
pengelolaan analisa kebutuhan aset;
operasional
b. penyusunan
perencanaan
teknis
analisa
kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah;
c. pelaksanaan pengelolaan
kebutuhan depresiasi;
administrasi
analisa

d. pelaksanaan
analisa kebutuhan
depresiasi barang pemerintah daerah;
dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan tugas;
dan
pelaporan
g. pelaksanaan koordinasi
teknis
dengan
Perangkat Daerah,
DPRD,
Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait
dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset.

V. TUPOKSI
KA. SUBBAG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
1. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas
Bagian
Pengelolaan
Aset
dalam
merencanakan,
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di
bidang pengelolaan inventarisasi dan
penghapusan
aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan
teknis
operasional
pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset;
b. penyusunan perencanaan teknis inventarisasi dan
penghapusan aset;
c. pelaksanaan penilaian
pemerintah daerah;
d. pelaksanaan inventarisasi
penghapusan aset;
penghapusan
dan
aset
penilaian

e. pelaksanaan administrasi
penghapusan aset;
inventarisasi
dan
f. pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
g. pelaksanaan
layanan
dokumentasi Bagian;
ketatausahaan
dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
j. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat
Daerah, DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasi
dan penghapusan aset.

VI. TUPOKSI
KA. SUBBAG PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Sub Bagian
Pemanfaatan,
Pengawasan
dan
Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan
Aset
dalam
merencanakan, melaksanakan
dan
mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan
bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di
bidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan
pengendalian aset;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan
pelayanan
pemanfaatan,
pengendalian aset;
b. penyusunan rumusan
penetapan
pengelolaan investasi dan aset daerah;
c. pelaksanaan
daerah;
pengelolaan
teknis
operasional
pengawasan
dan
investasi
kebijakan
dan
aset

d. fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran;
e. pelaksanaan
tugas
kedinasan lain
dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan tugas;
dan
sesuai
pelaporan
g. pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat Daerah,
DPRD,
Pemerintah,
Pemerintah Provinsi
dan
Instansi
terkait
dalam pelayanan pemanfaatan, pengawasan
dan pengendalian aset.

VII. FAKTA INTEGRITAS
Tersedianya data yang akurat, terinci, lengkap, aktual dan benar tentang
Barang Aset Tanah Pemerintah Daerah, Inventaris Kantor dan
Kendaraan Dinas.
Tersusun dan diterapkannya konsep pengelolaan, pemanfaatan /
penggunaan dan penghapusan aset ( Sistem dan Prosedur , Mekanisme,
Kriteria, dsb) berdasarkan asas transparansi, keadilan / ekuitas,
kepatutan / proporsional, akuntabilitas dan kepastian hukum

VIII. DATA PEGAWAI
BAGIAN PENGELOLAAN ASET
MENURUT GOLONGAN
Golongan IV/b : 1 Orang
Golongan III/d
: 2 Orang
Golongan III/c : 1 Orang
Golongan III/a
Golongan II/b
Golongan II/a
Golongan I/d
: 2 Orang
: 4 Orang
: 1 Orang
: 1 Orang

X. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.
Kegiatan : 1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR
Capaian
Program
Masukan
TOLAK UKUR KINERJA
Tercatatnya nilai Aset Pemerintah Kabupaten Bandung dan
Peningkatan Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah
Tersedianya Data, Sumber Daya dan Dukungan Dana
pada saat pelaksanaan kegiatan.
Keluaran Buku Laporan Neraca Aset Pemerintah Kabupaten
Bandung dan Terlaksananya kegiatan Pengamanan dan
Pengelolaan Aset Daerah
Hasil
Kelompok
Sasaran
Ternilainya Barang Daerah Kabupaten Bandung dan
Terwujudnya Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset
Daerah
Seluruh Aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung.

KEGIATAN
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Meliputi sub kegiatan :
1. Melaksanakan Penginventarisasian dan Pengumpulan Data Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dilaksanakan
oleh Tim Kelompok Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati;
2. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi SIMDA Barang Milikk Daerah kepada
seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
3. Melakukan Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam
Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meliputi sub kegiatan :
KEGIATAN
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET / BARANG DAERAH
1. Melaksanakan Proses Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak
layak pakai baik yang masih mempunyai nilai Ekonomis atau tidak;
2. Melakukan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD Tahun 2012 serta RKBMD
dan RKPBMD Tahun 2013;
3. Melaksanakan Penaksiran / Penilaian Aset Tanah / Bangunan untuk
dilakukan sewa menyewa guna menunjang PAD Kabupaten Bandung;
4. Melaksanakan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Arcamanik;
5. Melaksanakan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Aset
Milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
6. Melaksanakan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan
Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
7. Melakukan pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung
dengan cara memasang Plang dan Patok yang berbatasan dengan tanah
milik Adat / Perusahaan;
8. Melaksanakan Persertifikatan Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten
Bandung guna mendapatkan legalisasi secara Hukum

XV. MEKANISME PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
II.
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
a. Bupati selaku Pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah
berwenang dan bertanggungjawab
atas pembinaan dan pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
c. Kepala Bagian Pengelolaan Aset
selaku Pembantu Pengelola;
d. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Pengguna;
e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
selaku Kuasa Pengguna;
f. Penyimpan Barang Milik Daerah;
g. Pengurus Barang Milik Daerah.
Terciptanya
hubungan
kerja dalam
pengelolaan
Barang Milik
Daerah

XVI. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
a. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang
milik daerah;
b. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut diatas Kepala Daerah dibantu oleh :
1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
2) Kepala Biro/ Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola barang milik daerah selaku
pembantu pengelola;
3) Kepala SKPD selaku Pengguna;
4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna;
5) Penyimpang Barang Milik Daerah; dan
6) Pengurus Barang Milik Daerah.
c. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/umum/Unit Pengelola barang milik daerah
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang
ada pada masing – masing SKPD.
d. Kepala Satuan Kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang
dan bertanggungjawab :
1) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
2) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepada Kepala Daerah melalui pengelola;

XVII. KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007
TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

XVIII. TUPOKSI
TUPOKSI BAGIAN PENGELOLAAN ASET SETDA
KABUPATEN BANDUNG

XIX . PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Belum teriventarisirnya Aset Milik Daerah yang akurat;
2. Kurangnya personil pada Bagian Pengelolaan Aset baik jumlah maupun yang berprestasi
khususnya untuk tenaga operator Komputer dan Akunting;
3. Masih Kurang Pegawai di lingkungan Bagian Pengelolaan Aset yang memiliki kualifikasi
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
4. Penguasaan Tanah milik Pemerintah Daerah oleh Pihak lain kasus di Kecamatan Bale Endah;
5. Kurangnya sarana dan prasarana Kantor yang memadai terutama Gudang Penyimpanan.
6. Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat.
XX. PEMECAHAN MASALAH
1. Melakukan Koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian Aset Milik Pemerintah Daerah
kepada seluruh SKPD sebagai pengguna;
2. Bekerjasama dengan BPKP untuk pendampingan pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Mengusulkan personil ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Mengikutsertakan Staf / Pegawai Bagian Pengelolaan Aset dalam sertifikasi Pejabat
Pengadaan Barang / Jasa;
5. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Aset milik Pemerintah Daerah
6. Mengusulkan sarana dan prasarana Kantor kepada TAPD.
7. Melakukan Pensertifikatan terhadap Aset – aset Tanah milik Pemerintah Daerah