bpn_p-tb_2014

viii

xii

2. Cara Penularan TB.
a. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif melalui percik renik dahak yang
dikeluarkannya. Namun, bukan berarti bahwa pasien TB dengan hasil pemeriksaan
BTA negatif tidak mengandung kuman dalam dahaknya. Hal tersebut bisa saja terjadi
oleh karena jumlah kuman yang terkandung dalam contoh uji ≤ dari 5.000 kuman/cc
dahak sehingga sulit dideteksi melalui pemeriksaan mikroskopis langsung.
b. Pasien TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan
penyakit TB. Tingkat penularan pasien TB BTA positif adalah 65%, pasien TB BTA
negatif dengan hasil kultur positif adalah 26% sedangkan pasien TB dengan hasil
kultur negatif dan foto Toraks positif adalah 17%.
c. Infeksi akan terjadi apabila orang lain menghirup udara yang mengandung percik renik
dahak yang infeksius tersebut.
d. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk
percikan dahak (droplet nuclei / percik renik). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar
3000 percikan dahak.
3. Perjalanan Alamiah TB Pada Manusia.
Terdapat 4 tahapan perjalanan alamiah penyakit. Tahapan tersebut meliputi tahap
paparan, infeksi, menderita sakit dan meninggal dunia yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Perjalanan alamiah TB
a. Paparan
Peluang
peningkatan
paparan
terkait dengan:
‣ Jumlah kasus menular di masyarakat
‣ Peluang kontak dengan kasus menular
‣ Tingkat daya tular dahak sumber penularan
‣ Intensitas batuk sumber penularan
‣ Kedekatan kontak dengan sumber penularan
‣ Lamanya waktu kontak dengan sumber penularan
‣ Faktor lingkungan: konsentrasi kuman diudara (ventilasi, sinar ultra
violet, penyaringan adalah faktor yang dapat menurunkan
konsentrasi)
Catatan: Paparan kepada pasien TB menular merupakan syarat untuk terinfeksi. Setelah
terinfeksi, ada beberapa faktor yang menentukan seseorang akan terinfeksi saja,
menjadi sakit dan kemungkinan meninggal dunia karena TB.
b. Infeksi
Reaksi daya tahan tubuh akan terjadi setelah 6 – 14 minggu setelah infeksi
‣ Reaksi immunologi (lokal)
Kuman TB memasuki alveoli dan ditangkap oleh makrofag dan kemudian berlangsung
reaksi antigen – antibody.
‣ Reaksi immunologi (umum)
Delayed hypersensitivity (hasil Tuberkulin tes menjadi positif)
‣ Lesi umumnya sembuh total namun dapat saja kuman tetap hidup dalam lesi tersebut
(dormant) dan suatu saat dapat aktif kembali.
‣ Penyebaran melalui aliran darah atau getah bening dapat terjadi sebelum
penyembuhan lesi
BAB I
PENDAHULUAN
3
3

c. Sakit TB
Faktor risiko
untuk menjadi
sakit TB adalah
tergantung dari :
‣ Konsentrasi / jumlah kuman yang terhirup
‣ Lamanya waktu sejak terinfeksi
‣ Usia seseorang yang terinfeksi
‣ Tingkat daya tahan tubuh seseorang. Seseorang dengan daya
tahan tubuh yang rendah diantaranya infeksi HIV/AIDS dan
malnutrisi (gizi buruk) akan memudahkan berkembangnya TB
aktif (sakit TB). Bila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka
jumlah pasien TB akan meningkat, dengan demikian penularan
TB di masyarakat akan meningkat pula.
Catatan: Hanya sekitar 10% yang terinfeksi TB akan menjadi sakit TB. Namun bila
seorang dengan HIV positif akan meningkatkan kejadian TB melalui proses reaktifasi. TB
umumnya terjadi pada paru (TB Paru). Namun, penyebaran melalui aliran darah atau
getah bening dapat menyebabkan terjadinya TB diluar organ paru (TB Ekstra Paru).
Apabila penyebaran secara masif melalui aliran darah dapat menyebabkan semua organ
tubuh terkena (TB milier).
d. Meninggal dunia
Faktor risiko
kematian karena
TB:
‣ Akibat dari keterlambatan diagnosis
‣ Pengobatan tidak adekuat
‣ Adanya kondisi kesehatan awal yang buruk atau penyakit
penyerta
Catatan: Pasien TB tanpa pengobatan, 50% akan meninggal dan risiko ini meningkat
pada pasien dengan HIV positif.
C. Upaya Pengendalian TB
Sejalan dengan meningkatnya kasus TB, pada awal tahun 1990-an WHO dan IUATLD
mengembangkan strategi pengendalian TB yang dikenal sebagai strategi DOTS (Directly
Observed Treatment Short-course). Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu:
1) Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan.
2) Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya.
3) Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien.
4) Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif.
5) Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian
terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.
WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam pengendalian TB
sejak tahun 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi
kesehatan yang secara ekonomis sangat efektif (cost-effective). Integrasi ke dalam
pelayanan kesehatan dasar sangat dianjurkan demi efisiensi dan efektifitasnya. Satu studi
cost benefit yang dilakukan di Indonesia menggambarkan bahwa dengan menggunakan
strategi DOTS, setiap dolar yang digunakan untuk membiayai program pengendalian TB,
akan menghemat sebesar US$ 55 selama 20 tahun.
Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada
pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TB dan dengan
demkian menurunkan insidens TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien
merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB.
4
BAB I
PENDAHULUAN
4

Dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi program dibanyak negara. Pada
tahun 2005 strategi DOTS di atas oleh Global stop TB partnership strategi DOTS tersebut
diperluas menjadi “Strategi Stop TB”, yaitu:
1. Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS
2. Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB dan tantangan lainnya
3. Berkontribusi dalam penguatan system kesehatan
4. Melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
5. Memberdayakan pasien dan masyarakat
6. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian
Pada tahun 2013 muncul usulan dari beberapa negara anggota WHO yang mengusulkan
adanya strategi baru untuk mengendalikan TB yang mampu menahan laju infeksi baru,
mencegah kematian akibat TB, mengurangi dampak ekonomi akibat TB dan mampu
meletakkan landasan ke arah eliminasi TB.
Eliminasi TB akan tercapai bila angka insidensi TB berhasil diturunkan mencapai 1 kasus
TB per 1 juta penduduk, sedangkan kondisi yang memungkinkan pencapaian eliminasi TB
(pra eliminasi) adalah bila angka insidensi mampu dikurangi menjadi 10 per 100.000
penduduk. Dengan angka insidensi global tahun 2012 mencapai 122 per 100.000 penduduk
dan penurunan angka insidensi sebesar 1-2% setahun maka TB akan memasuki kondisi pra
eliminasi pada tahun 2160. Untuk itu perlu ditetapkan strategi baru yang lebih komprehensif
bagi pengendalian TB secara global.
Pada sidang WHA ke 67 tahun 2014 ditetapkan resolusi mengenai strategi pengendalian TB
global pasca 2015 yang bertujuan untuk menghentikan epidemi global TB pada tahun 2035
yang ditandai dengan:
1. Penurunan angka kematian akibat TB sebesar 95% dari angka tahun 2015.
2. Penurunan angka insidensi TB sebesar 90% (menjadi 10/100.000 penduduk)
Strategi tersebut dituangkan dalam 3 pilar strategi utama dan komponen-komponenya yaitu:
1. Integrasi layanan TB berpusat pada pasien dan upaya pencegahan TB
a. Diagnosis TB sedini mungkin, termasuk uji kepekaan OAT bagi semua dan penapisan TB
secara sistematis bagi kontak dan kelompok populasi beresiko tinggi.
b. Pengobatan untuk semua pasien TB, termasuk untuk penderita resistan obat dengan
disertai dukungan yang berpusat pada kebutuhan pasien (patient-centred support)
c. Kegiatan kolaborasi TB/HIV dan tata laksana komorbid TB yang lain.
d. Upaya pemberian pengobatan pencegahan pada kelompok rentan dan beresiko tinggi
serta pemberian vaksinasi untuk mencegah TB.
2. Kebijakan dan sistem pendukung yang berani dan jelas.
a. Komitmen politis yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan layanan dan pencegahan
TB.
b. Keterlibatan aktif masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberi layanan
kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
c. Penerapan layanan kesehatan semesta (universal health coverage) dan kerangka
kebijakan lain yang mendukung pengendalian TB seperti wajib lapor, registrasi vital, tata
kelola dan penggunaan obat rasional serta pengendalian infeksi.
d. Jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan kegiatan lain untuk mengurangi dampak
determinan sosial terhadap TB.
3. Intensifikasi riset dan inovasi
a. Penemuan, pengembangan dan penerapan secara cepat alat, metode intervensi dan
strategi baru pengendalian TB.
b. Pengembangan riset untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan merangsang inovasiinovasi
baru untuk mempercepat pengembangan program pengendalian TB.
BAB I
5 5
PENDAHULUAN

sistem informasi TB elektronik, AKMS (Advokasi, Komnikasi dan Mobilisasi Sosial),
manajemen logistik.
3. OAT
Pemenuhan kebutuhan OAT (Obat Anti Tuberkulosis) merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat. Kendala yang masih harus dihadapi adalah masih belum optimalnya
sistem manajemen mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi sampai kepada
dispensing obat kepada pasien dan pencatatan pelaporan. Kemampuan SDM dan sistem
manajemen OAT ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota harus ditingkatkan secara
terus menerus agar tidak terjadi kekurangan cadangan obat.
4. Pembiayaan
Dalam era desentralisasi, pembiayaan program kesehatan termasuk pengendalian TB
sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat dan daerah. Alokasi APBD untuk
pengendalian TB secara umum rendah dikarenakan masih tingginya ketergantungan
terhadap pendanaan dari donor internasional dan banyaknya masalah kesehatan
masyarakat lainnya yang juga perlu didanai. Rendahnya komitmen politis untuk
pengendalian TB merupakan ancaman bagi kesinambungan program pengendalian TB.
Program pengendalian TB nasional semakin perlu penguatan kapasitas untuk melakukan
advokasi dalam meningkatkan pembiayaan dari pusat maupun daerah baik untuk
pembiayaan program maupun biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan daerah. Saat
ini struktur pembiayaan yang tersedia lebih banyak terpusat kepada aspek kuratif
sedangkan pembiayaan untuk aspek promotif, preventif dan rehabilitatif masih sangat
kecil. Tantangan baru seberti TB resisten obat, epidemi ganda TB-HIV dan TB-DM juga
memerlukan dukungan pendanaan yang lebih besar.
5. Kepatuhan Penyedia Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta Terhadap
Pedoman Nasional Pengendalian TB.
Banyak kemajuan telah dicapai dalam perluasan program pengendalian TB nasional,
namun penatalaksanaan TB di sebagian besar rumah sakit dan praktik swasta belum
sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan program. Pengalaman yang diambil
dari upaya menerapkan standar pelayanan berdasar International Standards for
Tuberculosis Care (ISTC) masih menemui banyak kendala antara lain karena tidak
adanya kerangka aturan yang menjadi payung hukumnya. Untuk itu perlu dilakukan
upaya untuk mentransformasikan setandar pelayanan seperti ISTC kedalam bentuk
aturan yang memiliki payung hukum yang kuat yaitu menjadi suatu Pedoman Nasional
Praktek Kedokteran Tatalaksana TB (PNPK-TB). PNPK TB akan menjadi acuan
penyusunan panduan praktek klinis (PPK), standar pelayanan dan clinical pathway di
faskes baik FKTP maupun FKRTL.Upaya lain untuk meningkatkan kepatuhan penyedia
layanan terhadap pedoman nasional adalah dengan mengembangkan sistem akreditasi
dan sertifikasi yang memasukkan layanan TB yang berkualitas. Dengan dua upaya
tersebut diharapkan mampu menjamin kepatuhan penyedia layanan sehingga pasien
tidak akan dirugikan oleh layanan yang tidak sesuai standar.
Selain tantangan yang bersifat internal maka program pengendalian TB juga menghadapi
kendala di luar program yang apabila tidak ditanggulangi secara bersamaan akan
mengakibatkan pencapaian program akan terhambat. Tantangan tersebut antara lain:
8
BAB II
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI INDONESIA
9

1. Sistem Jaminan Kesehatan
Belum meratanya akses terhadap layanan yang bermutu karena kendala finansial.
Sehingga tanpa tersedianya suatu jaminan kesehatan yang bisa mencakup seluruh
warga negara akan mengakibatkan capaian semua program kesehatan termasuk TB
menjadi tidak optimal.
2. Pertumbuhan ekonomi tanpa disparitas.
Disparitas pembangunan dan hasil-hasilnya akan mengakibatkan tingginya beban
permasalahan determinan sosial seperti sandang, pangan, papan, pendidikan,
pekerjaan. Hal tersebut akan meningkatkan kerentanan bagi populasi yang tidak
memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh mudahnya
penularan TB. Beban TB yang tinggi akan mengakibatkan beban sosial yang besar yang
akan mengancam tercapainya target pemerataan pembangunan.
3. Meningkatnya kerentanan terhadap TB akibat masalah kesehatan lain.
Beberapa masalah kesehatan akan memberi dampak negatif terhadap capaian program
TB di Indonesia seperti: meningkatnya laju epidemi HIV, besarnya populasi merokok,
angka prevalensi diabetes yang tinggi, permasalahan gizi buruk/ malnutrisi. Selain itu
beban TB yang tinggi juga menjadi penghambat tercapainya target kesehatan seperti
penurunan angka kematian ibu/ wanita hamil dan anak.
C. Kebijakan Pengendalian TB di Indonesia.
1. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam
kerangka otonomi dengan Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program, yang
meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin
ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).
2. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS sebagai kerangka
dasar dan memperhatikan strategi global untuk mengendalikan TB (Global Stop TB
Strategy).
3. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program
pengendalian TB.
4. Penguatan pengendalian TB dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan
mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu
memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya TB resistan obat.
5. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjut (FKRTL), meliputi: Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah
Sakit Paru (RSP), Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), Klinik
Pengobatan serta Dokter Praktek Mandiri (DPM).
6. Pengobatan untuk TB tanpa penyulit dilaksanakan di FKTP. Pengobatan TB dengan
tingkat kesulitan yang tidak dapat ditatalaksana di FKTP akan dilakukan di FKRTL
dengan mekanisme rujuk balik apabila faktor penyulit telah dapat ditangani.
7. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara
sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud Gerakan
Terpadu Nasional Pengendalian TB (Gerdunas TB).
8. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk
peningkatan mutu dan akses layanan.
9. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma dan
dikelola dengan manajemen logistk yang efektif demi menjamin ketersediaannya.
BAB II
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI INDONESIA
10
9

10. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan
dan mempertahankan kinerja program.
11. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan
lainnya terhadap TB.
12. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.
13. Memperhatikan komitmen terhadap pencapaian target strategi global pengendalian TB.
D. Visi dan Misi
Visi
” Menuju masyarakat bebas masalah TB, sehat, mandiri dan berkeadilan”
Misi
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
dalam pengendalian TB.
2. Menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya pengendalian TB.
4. Menciptakan tata kelola program TB yang baik.
E. Tujuan dan target
Tujuan
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Target
Merujuk pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang
ditetapkan pemerintah setiap 5 tahun.
Pada RPJMN 2010-2014 maka diharapkan penurunan jumlah kasus TB per 100,000
penduduk dari 235 menjadi 224, Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang
ditemukan dari 73% menjadi 90% dan Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang
disembuhkan dari 85% menjadi 88%..Keberhasilan yang dicapai pada RPJMN 2010-2014
akan menjadi landasan bagi RPJMN berikutnya.
Pada tahun 2015-2019 target program pengendalian TB akan disesuaikan dengan target
pada RPJMN II dan harus disinkronkan pula dengan target Global TB Strategy pasca 2015
dan target SDGs (Sustainable Development Goals). Target utama pengendalian TB pada
tahun 2015-2019 adalah penurunan insidensi TB yang lebih cepat dari hanya sekitar 1-2%
per tahun menjadi 3-4% per tahun dan penurunan angka mortalitas > dari 4-5% pertahun.
Diharapkan pada tahun 2020 Indonesia bisa mencapai target penurunan insidensi sebesar
20% dan angka mortalitas sebesar 25% dari angka insidensi tahun 2015.
F. Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2010 – 2014 ( ¹¹ )
Strategi nasional program pengendalian TB nasional terdiri dari 7 strategi:
1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan DOTS yang bermutu.
2. Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan masyarakat miskin
serta rentan lainnya.
3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyarakat (sukarela), perusahaan
dan swasta melalui pendekatan Pelayanan TB Terpadu Pemerintah dan Swasta (Public-
10
BAB II
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI INDONESIA
11

Private Mix) dan menjamin kepatuhan terhadap Standar Internasional Penatalaksanaan
TB (International Standards for TB Care).
4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB.
5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan dan manajemen program
pengendalian TB.
6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program TB
7. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi strategis.
Strategi Nasional Program Pengendalian TB Nasional tahun 2015-2019 merupakan
pengembangan strategi nasional sebelumnya dengan beberapa pengembangan strategi
baru untuk menghadapi target dan tantangan yang lebih besar.
G. Kegiatan
1. Tatalaksana TB Paripurna
a. Promosi Tuberkulosis
b. Pencegahan Tuberkulosis
c. Penemuan pasien Tuberkulosis
d. Pengobatan pasien Tuberkulosis
e. Rehabilitasi pasien Tuberkulosis
2. Manajemen Program TB
a. Perencanaan program pengendalian Tuberkulosis
b. Monitoring dan evaluasi program pengendalian Tuberkulosis
c. Pengelolaan logistik program pengendalian Tuberkulosis
d. Pengembangan ketenagaan program pengendalian Tuberkulosis
e. Promosi program pengendalian Tuberkulosis.
3. Pengendalian TB Komprehensif
a. Penguatan layanan Laboratorium Tuberkulosis;
b. Public-Private Mix Tuberkulosis;
c. Kelompok rentan: pasien Diabetes Melitus (DM), ibu hamil, gizi buruk;
d. Kolaborasi TB-HIV;
e. TB Anak;
f. Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB;
g. Pendekatan praktis kesehatan paru (Practicle Aproach to Lung Health = PAL);
h. Manajemen Terpadu Pengendalian TB Resistan Obat (MTPTRO)
i. Penelitian tuberkulosis.
H. Organisasi Pelaksana
1. Aspek Manajemen Program TB
a. Tingkat Pusat
Upaya pengendalian TB dilakukan melalui Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian
Tuberkulosis (Gerdunas-TB) yang merupakan forum kemitraan lintas sektor dibawah
koordinasi Menko Kesra. Menteri Kesehatan R.I. sebagai penanggung jawab teknis
upaya pengendalian TB.
BAB II
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI INDONESIA
12
11

Dalam pelaksanaannya program TB secara Nasional dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, cq. Sub Direktorat
Tuberkulosis.
b. Tingkat Propinsi
Di tingkat propinsi dibentuk Gerdunas-TB Propinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan
Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Dalam pelaksanaan program TB di tingkat propinsi dilaksanakan Dinas Kesehatan
Propinsi.
c. Tingkat Kabupaten/Kota
Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Gerdunas-TB kabupaten / kota yang terdiri dari
Tim Pengarah dan Tim Teknis. Bentuk dan struktur organisasi disesuaikan dengan
kebutuhan kabupaten / kota.
Dalam pelaksanaan program TB di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh
DinasKesehatan Kabupaten/Kota.\
2. Aspek Tatalaksana pasien TB
Dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
FKTP dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mampu
memberikan layanan TB secara menyeluruh mulai dari promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Fasilitas kesehatan yang termasuk dalam FKTP adalah Puskesmas,
DPM, Klinik Pratama, RS Tipe D dan BKPM.
Dalam layanan tatalaksana TB, fasilitas kesehatan yang mampu melakukan
pemeriksaan mikroskopis disebut FKTP Rujukan Mikroskopis (FKTP-RM).
FKTP Rujukan Mikroskopis (FKTP-RM) menerima rujukan pemeriksaan mikroskopis
dari FKTP yang tidak mempunyai fasilitas pemeriksaan mikroskopis yang disebut
sebagai FKTP Satelit (FKTP-S).
b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
FKRTL dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan RTL yang mampu memberikan
layanan TB secara menyeluruh mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan
paliatif untuk kasus-kasus TB dengan penyulit dan kasus TB yang tidak bisa
ditegakkan diagnosisnya di FKTP.
Fasilitas kesehatan yang termasuk dalam FKRTL adalah RS Tipe C, B dan A, RS
Rujukan Khusus Tingkat Regional dan Nasional, Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat (BBKPM) dan klinik utama.
Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien TB secara berkualitas dan
terjangkau, semua fasilitas kesehatan tersebut diatas perlu bekerja sama dalam
kerangka jejaring pelayanan kesehatan baik secara internal didalam gedung maupun
eksternal bersama lembaga terkait disemua wilayah.
12
BAB II
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI INDONESIA
13

malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari
satu bulan.
Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain TB,
seperti bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Mengingat
prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke
fasyankes dengan gejala tersebut diatas, dianggap sebagai seorang terduga
pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis langsung.
2. Pemeriksaan dahak
a. Pemeriksaan dahak mikroskopis langsung
Pemeriksaan dahak berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan
pengobatan dan menentukan potensi penularan.
Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3
contoh uji dahak yang dikumpulkan dalam dua hari kunjungan yang berurutan berupa
dahak Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS):
• S (sewaktu): dahak ditampung pada saat terduga pasien TB datang berkunjung
pertama kali ke fasyankes. Pada saat pulang, terduga pasien membawa sebuah
pot dahak untuk menampung dahak pagi pada hari kedua.
• P (Pagi): dahak ditampung di rumah pada pagi hari kedua, segera setelah bangun
tidur. Pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di fasyankes.
• S (sewaktu): dahak ditampung di fasyankes pada hari kedua, saat menyerahkan
dahak pagi.
b. Pemeriksaan Biakan
Pemeriksaan biakan untuk identifikasi Mycobacterium tuberkulosis (M.tb)
dimaksudkan untuk menegakkan diagnosis pasti TB pada pasien tertentu, misal:
• Pasien TB ekstra paru.
• Pasien TB anak.
• Pasien TB dengan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis langsung BTA negatif.
Pemeriksaan tersebut dilakukan disarana laboratorium yang terpantau mutunya.
Apabila dimungkinkan pemeriksaan dengan menggunakan tes cepat yang
direkomendasikan WHO maka untuk memastikan diagnosis dianjurkan untuk
memanfaatkan tes cepat tersebut.
3. Pemeriksaan uji kepekaan obat
Uji kepekaan obat bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi M.tb terhadap
OAT.
Untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan, uji kepekaan obat tersebut harus dilakukan
oleh laboratorium yang telah tersertifikasi atau lulus uji pemantapan mutu/Quality
Assurance (QA). Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan dalam menetapkan
jenis resistensi OAT dan pengambilan keputusan paduan pengobatan pasien dengan
resistan obat.
Untuk memperluas akses terhadap penemuan pasien TB dengan resistensi OAT,
Kemenkes RI telah menyediakan tes cepat yaitu GeneXpert ke fasilitas kesehatan
(laboratorium dan RS) diseluruh provinsi.
14
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
16

1. Definisi Pasien TB:
Pasien TB berdasarkan hasil konfirmasi pemeriksaan Bakteriologis:
Adalah seorang pasien TB yang dikelompokkan berdasar hasil pemeriksaan contoh uji
biologinya dengan pemeriksaan mikroskopis langsung, biakan atau tes diagnostik cepat
yang direkomendasi oleh Kemenkes RI (misalnya: GeneXpert).
Termasuk dalam kelompok pasien ini adalah:
a. Pasien TB paru BTA positif
b. Pasien TB paru hasil biakan M.tb positif
c. Pasien TB paru hasil tes cepat M.tb positif
d. Pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan BTA, biakan
maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena.
e. TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis.
Catatan: Semua pasien yang memenuhi definisi tersebut diatas harus dicatat tanpa
memandang apakah pengobatan TB sudah dimulai ataukah belum.
Pasien TB terdiagnosis secara Klinis:
Adalah pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi
didiagnosis sebagai pasien TB aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan
pengobatan TB.
Termasuk dalam kelompok pasien ini adalah:
a. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks mendukung TB.
b. Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan
histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis.
c. TB anak yang terdiagnosis dengan sistim skoring.
Catatan: Pasien TB yang terdiagnosis secara klinis dan kemudian terkonfirmasi
bakteriologis positif (baik sebelum maupun setelah memulai pengobatan) harus
diklasifikasi ulang sebagai pasien TB terkonfirmasi bakteriologis.
2. Klasifikasi pasien TB:
Selain dari pengelompokan pasien sesuai definisi tersebut datas, pasien juga
diklasifikasikan menurut :
a. Lokasi anatomi dari penyakit
b. Riwayat pengobatan sebelumnya
c. Hasil pemeriksaan uji kepekaan obat
d. Status HIV
a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit:
Tuberkulosis paru:
Adalah TB yang terjadi pada parenkim (jaringan) paru. Milier TB dianggap sebagai TB
paru karena adanya lesi pada jaringan paru.
Limfadenitis TB dirongga dada (hilus dan atau mediastinum) atau efusi pleura tanpa
terdapat gambaran radiologis yang mendukung TB pada paru, dinyatakan sebagai TB
ekstra paru.
Pasien yang menderita TB paru dan sekaligus juga menderita TB ekstra paru,
diklasifikasikan sebagai pasien TB paru.
20
18
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS

Tuberkulosis ekstra paru:
Adalah TB yang terjadi pada organ selain paru, misalnya: pleura, kelenjar limfe,
abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, selaput otak dan tulang.
Diagnosis TB ekstra paru dapat ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan
bakteriologis atau klinis. Diagnosis TB ekstra paru harus diupayakan berdasarkan
penemuan Mycobacterium tuberculosis.
Pasien TB ekstra paru yang menderita TB pada beberapa organ, diklasifikasikan
sebagai pasien TB ekstra paru pada organ menunjukkan gambaran TB yang terberat.
b. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya:
1) Pasien baru TB: adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan TB
sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun kurang dari 1 bulan (˂ dari
28 dosis).
2) Pasien yang pernah diobati TB: adalah pasien yang sebelumnya pernah menelan
OAT selama 1 bulan atau lebih (≥ dari 28 dosis).
Pasien ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir,
yaitu:
• Pasien kambuh: adalah pasien TB yang pernah dinyatakan sembuh atau
pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan hasil pemeriksaan
bakteriologis atau klinis (baik karena benar-benar kambuh atau karena
reinfeksi).
• Pasien yang diobati kembali setelah gagal: adalah pasien TB yang pernah
diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir.
• Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-up):
adalah pasien yang pernah diobati dan dinyatakan lost to follow up (klasifikasi ini
sebelumnya dikenal sebagai pengobatan pasien setelah putus berobat /default).
• Lain-lain: adalah pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir pengobatan
sebelumnya tidak diketahui.
3) Pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui.
c. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat
Pengelompokan pasien disini berdasarkan hasil uji kepekaan contoh uji dari
Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT dan dapat berupa :
• Mono resistan (TB MR): resistan terhadap salah satu jenis OAT lini pertama saja
• Poli resistan (TB PR): resistan terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama
selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan
• Multi drug resistan (TB MDR): resistan terhadap Isoniazid (H) dan Rifampisin (R)
secara bersamaan
• Extensive drug resistan (TB XDR): adalah TB MDR yang sekaligus juga resistan
terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan minimal salah satu dari OAT
lini kedua jenis suntikan (Kanamisin, Kapreomisin dan Amikasin)
• Resistan Rifampisin (TB RR): resistan terhadap Rifampisin dengan atau tanpa
resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip (tes
cepat) atau metode fenotip (konvensional).
21
d. Klasifikasi BAB III pasien TB berdasarkan status HIV
1) Pasien TB dengan HIV positif (pasien 19
TATALAKSANA ko-infeksi PASIEN TB/HIV): TUBERKULOSIS adalah pasien TB
dengan:
• Hasil tes HIV positif sebelumnya atau sedang mendapatkan ART,
atau
• Hasil tes HIV positif pada saat diagnosis TB.

Paduan OAT Kategori-1 dan Kategori-2 disediakan dalam bentuk paket obat kombinasi
dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat
dalam satu tablet. Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas
dalam satu paket untuk satu pasien.
Paket Kombipak.
Adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, Pirazinamid dan
Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. Paduan OAT ini disediakan program untuk
digunakan dalam pengobatan pasien yang terbukti mengalami efek samping pada
pengobatan dengan OAT KDT sebelumnya.
Paduan OAT Kategori Anak disediakan dalam bentuk paket obat kombinasi dosis tetap
(OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini terdiri dari kombinasi 3 jenis obat dalam satu tablet.
Dosisnya disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu paket
untuk satu pasien.
Paduan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk paket, dengan tujuan
untuk memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsungan (kontinuitas)
pengobatan sampai selesai. Satu (1) paket untuk satu (1) pasien dalam satu (1) masa
pengobatan.
Obat Anti Tuberkulosis (OAT) disediakan dalam bentuk paket KDT mempunyai beberapa
keuntungan dalam pengobatan TB, yaitu:
a. Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat badan sehingga menjamin efektifitas obat
dan mengurangi efek samping.
b. Mencegah penggunaan obat tunggal sehinga menurunkan resiko terjadinya resistensi
obat ganda dan mengurangi kesalahan penulisan resep
c. Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit sehingga pemberian obat menjadi
sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien
6. Paduan OAT KDT Lini Pertama dan Peruntukannya.
a. Kategori-1 : 2(HRZE) / 4(HR)3
Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:
• Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis.
• Pasien TB paru terdiagnosis klinis
• Pasien TB ekstra paru
Tabel 5. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3
Berat Badan
Tahap Intensif
tiap hari selama 56 hari
RHZE (150/75/400/275)
Tahap Lanjutan
3 kali seminggu selama 16 minggu
RH (150/150)
30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT
38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT
55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT
≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT
24
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
26

Tabel 6. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 1: 2HRZE/4H3R3
Tahap
Pengobatan
Lama
Pengobatan
Tablet
Isoniasid
@ 300 mgr
Dosis per hari / kali
Kaplet Tablet
Rifampisin Pirazinamid
@ 450 mgr @ 500 mgr
Tablet
Etambutol
@ 250 mgr
Jumlah
hari/
kali
menelan
obat
Intensif 2 Bulan 1 1 3 3 56
Lanjutan 4 Bulan 2 1 - - 48
b. Kategori -2: 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3)
Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati sebelumnya
(pengobatan ulang):
• Pasien kambuh
• Pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 sebelumnya
• Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-up)
Tabel 7. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3
Berat
Badan
Tahap Intensif
tiap hari
RHZE (150/75/400/275) + S
Tahap Lanjutan
3 kali seminggu
RH (150/150) + E(400)
Selama 56 hari Selama 28 hari selama 20 minggu
2 tab 4KDT 2 tab 2KDT
+ 500 mg Streptomisin inj.
+ 2 tab Etambutol
3 tab 4KDT 3 tab 2KDT
+ 750 mg Streptomisin inj.
+ 3 tab Etambutol
4 tab 4KDT 4 tab 2KDT
30-37 kg 2 tab 4KDT
38-54 kg 3 tab 4KDT
55-70 kg 4 tab 4KDT
+ 1000 mg Streptomisin inj.
≥71 kg
5 tab 4KDT
+ 1000mg Streptomisin inj.
5 tab 4KDT
( > do maks )
+ 4 tab Etambutol
5 tab 2KDT
+ 5 tab Etambutol
Tabel 8. Dosis Paduan OAT Kombipak Kategori 2: 2HRZES/HRZE/ 5H3R3E3
Tahap
Pengobatan
Tahap
Awal
(dosis
harian)
Tahap
Lanjutan
(dosis 3x
semggu)
Lama
Pengobatan
2 bulan
1 bulan
Tablet
Isoniasid
@ 300 mgr
1
1
Kaplet
Rifampisin
@ 450 mgr
1
1
Tablet
Pirazinamid
@ 500 mgr
3
3
Tablet @
250 mgr
3
3
Etambutol
Tablet @
400 mgr
-
-
Streptomi
sin injeksi
0,75 gr
-
Jumlah
hari/kali
menelan
obat
5 bulan 2 1 - 1 2 - 60
56
28
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
27
25

Catatan:
• Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB pada keadaan khusus.
• Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan aquabidest
sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml. (1ml = 250mg).
• Berat badan pasien ditimbang setiap bulan dan dosis pengobatan harus disesuaikan
apabila terjadi perubahan berat badan. ( ² )
• Penggunaan OAT lini kedua misalnya golongan aminoglikosida (misalnya kanamisin) dan
golongan kuinolon tidak dianjurkan diberikan kepada pasien baru tanpa indikasi yang
jelas karena potensi obat tersebut jauh lebih rendah daripada OAT lini pertama.
Disamping itu dapat juga meningkatkan risiko terjadinya resistensi pada OAT lini kedua.
• OAT lini kedua disediakan di Fasyankes yang telah ditunjuk guna memberikan pelayanan
pengobatan bagi pasien TB yang resistan obat.
7. Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan TB ( ²⁶ )
a. Pemantauan kemajuan pengobatan TB
Pemantauan kemajuan dan hasil pengobatan pada orang dewasa dilaksanakan
dengan pemeriksaan ulang dahak secara mikroskopis. Pemeriksaan dahak secara
mikroskopis lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan radiologis dalam memantau
kemajuan pengobatan. Laju Endap Darah (LED) tidak digunakan untuk memantau
kemajuan pengobatan karena tidak spesifik untuk TB.
Untuk memantau kemajuan pengobatan dilakukan pemeriksaan dua contoh uji dahak
(sewaktu dan pagi). Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif bila ke 2 contoh uji dahak
tersebut negatif. Bila salah satu contoh uji positif atau keduanya positif, hasil
pemeriksaan ulang dahak tersebut dinyatakan positif.
Hasil dari pemeriksaan mikroskopis semua pasien sebelum memulai pengobatan
harus dicatat. Pemeriksaan ulang dahak pasien TB BTA positif merupakan suatu cara
terpenting untuk menilai hasil kemajuan pengobatan. Setelah pengobatan tahap awal,
tanpa memperhatikan hasil pemeriksaan ulang dahak apakah masih tetap BTA positif
atau sudah menjadi BTA negatif, pasien harus memulai pengobatan tahap lanjutan
(tanpa pemberian OAT sisipan apabila tidak mengalami konversi). Pada semua pasien
TB BTA positif, pemeriksaan ulang dahak selanjutnya dilakukan pada bulan ke 5.
Apabila hasilnya negatif, pengobatan dilanjutkan hingga seluruh dosis pengobatan
selesai dan dilakukan pemeriksaan ulang dahak kembali pada akhir pengobatan.
Ringkasan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dahak untuk
memantau kemajuan hasil pengobatan:
1) Apabila hasil pemeriksaan pada akhir tahap awal negatif :
• Pada pasien baru maupun pengobatan ulang, segera diberikan dosis
pengobatan tahap lanjutan
• Selanjutnya lakukan pemeriksaan ulang dahak sesuai jadwal (pada bulan ke 5
dan Akhir Pengobatan)
2) Apabila hasil pemeriksaan pada akhir tahap awal positif :
Pada pasien baru (mendapat pengobatan dengan paduan OAT kategori 1) :
• Lakukan penilaian apakah pengobatan tidak teratur?. Apabila tidak teratur,
diskusikan dengan pasien tentang pentingnya berobat teratur.
26
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
28

• Segera diberikan dosis tahap lanjutan (tanpa memberikan OAT sisipan).
Lakukan pemeriksaan ulang dahak kembali setelah pemberian OAT tahap
lanjutan satu bulan. Apabila hasil pemeriksaan dahak ulang tetap positif, lakukan
pemeriksaan uji kepekaan obat.
• Apabila tidak memungkinkan pemeriksaan uji kepekaan obat, lanjutkan
pengobatan dan diperiksa ulang dahak kembali pada akhir bulan ke 5
(menyelesaikan dosis OAT bulan ke 5 ).
Pada pasien dengan pengobatan ulang (mendapat pengobatan dengan paduan
OAT kategori 2):
• Lakukan penilaian apakah pengobatan tidak teratur?. Apabila tidak teratur,
diskusikan dengan pasien tentang pentingnya berobat teratur.
• Pasien dinyatakan sebagai terduga pasien TB MDR
• Lakukan pemeriksaan uji kepekaan obat atau dirujuk ke RS Pusat Rujukan TB
MDR
• Apabila tidak bisa dilakukan pemeriksaan uji kepekaan obat atau dirujuk ke RS
Pusat Rujukan TB MDR, segera diberikan dosis OAT tahap lanjutan (tanpa
pemberian OAT sisipan) dan diperiksa ulang dahak kembali pada akhir bulan ke
5 (menyelesaikan dosis OAT bulan ke 5 ).
3) Pada bulan ke 5 atau lebih :
• Baik pada pengobatan pasien baru atau pengobatan ulang apabila hasil
pemeriksaan ulang dahak hasilnya negatif, lanjutkan pengobatan sampai
seluruh dosis pengobatan selesai diberikan
• Apabila hasil pemeriksaan ulang dahak hasilnya positif, pengobatan dinyatakan
gagal dan pasien dinyatakan sebagai terduga pasien TB MDR .
• Lakukan pemeriksaan uji kepekaan obat atau dirujuk ke RS Pusat Rujukan TB
MDR
• Pada pasien baru (mendapat pengobatan dengan paduan OAT kategori 1),
pengobatan dinyatakan gagal. Apabila oleh karena suatu sebab belum bisa
dilakukan pemeriksaan uji kepekaan atau dirujuk ke RS Pusat Rujukan TB MDR,
berikan pengobatan paduan OAT kategori 2 dari awal.
• Pada pasien TB dengan pengobatan ulang (mendapat pengobatan dengan
paduan OAT kategori 2), pengobatan dinyatakan gagal. Harus diupayakan
semaksimal mungkin agar bisa dilakukan pemeriksaan uji kepekaan atau dirujuk
ke RS Pussat Rujukan TB MDR. Apabila oleh karena suatu sebab belum bisa
dilakukan pemeriksaan uji kepekaan atau dirujuk ke RS Pusat Rujukan TB MDR,
berikan penjelasan, pengetahuan dan selalu dipantau kepatuhannya terhadap
upaya PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
Tindak lanjut atas dasar hasil pemeriksaan ulang dahak mikroskopis dapat dilihat
pada tabel di bawah ini. ( ⁹ )
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
27
29

28
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS

BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
29

** Sementara menunggu hasil pemeriksaan uji kepekaan pasien dapat diberikan
pengobatan paduan OAT kategori 2.
*** Sementara menunggu hasil pemeriksaan uji kepekaan pasien tidak diberikan
pengobatan paduan OAT.
c. Hasil Pengobatan Pasien TB ( ¹ )
Hasil
pengobatan
Sembuh
Pengobatan
lengkap
Gagal
Meninggal
Putus
berobat
(loss to
follow-up)
Tidak
dievaluasi
Definisi
Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada
awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir
pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan
sebelumnya.
Pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap
dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan
hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan
bakteriologis pada akhir pengobatan.
Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali
menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan
atau kapan saja apabila selama dalam pengobatan diperoleh hasil
laboratorium yang menunjukkan adanya resistensi OAT
Pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum memulai
atau sedang dalam pengobatan.
Pasien TB yang tidak memulai pengobatannya atau yang
pengobatannya terputus selama 2 bulan terus menerus atau lebih.
Pasien TB yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya.
Termasuk dalam kriteria ini adalah ”pasien pindah (transfer out)” ke
kabupaten/kota lain dimana hasil akhir pengobatannya tidak
diketahui oleh kabupaten/kota yang ditinggalkan.
30
d. Pengawasan langsung menelan obat (DOT = Directly Observed Treatment) ( ¹¹ )
Paduan pengobatan yang dianjurkan dalam buku pedoman ini akan menyembuhkan
sebagian besar pasien TB baru tanpa memicu munculnya kuman resistan obat. Untuk
tercapainya hal tersebut, sangat penting dipastikan bahwa pasien menelan seluruh
obat yang diberikan sesuai anjuran dengan cara pengawasan langsung oleh seorang
PMO (Pengawas Menelan Obat) agar mencegah terjadinya resistensi obat. Pilihan
tempat pemberian pengobatan sebaiknya disepakati bersama pasien agar dapat
memberikan kenyamanan.Pasien bisa memilih datang ke fasyankes terdekat dengan
kediaman pasien atau PMO datang berkunjung kerumah pasien. Apabila tidak ada
faktor penyulit, pengobatan dapat diberikan secara rawat jalan.
33
1) Persyaratan PMO
a) Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan
maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.
b) Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien.
c) Bersedia membantu pasien dengan sukarela.
d) Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien
2) Siapa yang bisa jadi PMO
Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, Perawat,
Pekarya, Sanitarian, Juru Immunisasi, dan lain lain. Bila tidak ada petugas
BAB kesehatan III yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru,
anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat TATALAKSANA lainnya atau PASIEN anggota TUBERKULOSIS keluarga.
3) Tugas seorang PMO
a) Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai
pengobatan.

kediaman pasien atau PMO datang berkunjung kerumah pasien. Apabila tidak ada
faktor penyulit, pengobatan dapat diberikan secara rawat jalan.
1) Persyaratan PMO
a) Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan
maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.
b) Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien.
c) Bersedia membantu pasien dengan sukarela.
d) Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien
2) Siapa yang bisa jadi PMO
Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, Perawat,
Pekarya, Sanitarian, Juru Immunisasi, dan lain lain. Bila tidak ada petugas
kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru,
anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarga.
3) Tugas seorang PMO
a) Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai
pengobatan.
b) Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur.
c) Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah
ditentukan.
d) Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai
gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit
Pelayanan Kesehatan.
Tugas seorang PMO bukanlah untuk mengganti kewajiban pasien mengambil
obat dari unit pelayanan kesehatan.
4) Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada
pasien dan keluarganya:
a) TB disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan
b) TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur
c) Cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara pencegahannya
d) Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan)
e) Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur
f) Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta
pertolongan ke fasyankes.
e. Pengobatan TB pada keadaan khusus
1) Kehamilan
Pada prinsipnya pengobatan TB pada kehamilan tidak berbeda dengan
pengobatan TB pada umumnya. Menurut WHO, hampir semua OAT aman untuk
kehamilan, kecuali golongan Aminoglikosida seperti streptomisin atau kanamisin
karena dapat menimbulkan ototoksik pada bayi (permanent ototoxic) dan dapat
menembus barier placenta. Keadaan ini dapat mengakibatkan terjadinya
gangguan pendengaran dan keseimbangan yang menetap pada bayi yang akan
dilahirkan. Perlu dijelaskan kepada ibu hamil bahwa keberhasilan pengobatannya
34
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
31

sangat penting artinya supaya proses kelahiran dapat berjalan lancar dan bayi yang
akan dilahirkan terhindar dari kemungkinan tertular TB. Pemberian Piridoksin 50
mg/hari dianjurkan pada ibu hamil yang mendapatkan pengobatan TB, sedangkan
pemberian vitamin K 10mg/hari juga dianjurkan apabila Rifampisin digunakan pada
trimester 3 kehamilan menjelang partus. ( ¹² )
2) Ibu menyusui dan bayinya
Pada prinsipnya pengobatan TB pada ibu menyusui tidak berbeda dengan
pengobatan pada umumnya. Semua jenis OAT aman untuk ibu menyusui. Seorang
ibu menyusui yang menderita TB harus mendapat paduan OAT secara adekuat.
Pemberian OAT yang tepat merupakan cara terbaik untuk mencegah penularan
kuman TB kepada bayinya. Ibu dan bayi tidak perlu dipisahkan dan bayi tersebut
dapat terus diberikan ASI. Pengobatan pencegahan dengan INH diberikan kepada
bayi tersebut sesuai dengan berat badannya.
3) Pasien TB pengguna kontrasepsi
Rifampisin berinteraksi dengan kontrasepsi hormonal (pil KB, suntikan KB, susuk
KB) sehingga dapat menurunkan efektifitas kontrasepsi tersebut. Seorang pasien
TB sebaiknya mengggunakan kontrasepsi non-hormonal.
4) Pasien TB dengan kelainan hati ( ²⁶ )
a) Pasien TB dengan Hepatitis akut
Pemberian OAT pada pasien TB dengan hepatitis akut dan atau klinis ikterik,
ditunda sampai hepatitis akutnya mengalami penyembuhan. Sebaiknya dirujuk
ke fasyankes rujukan untuk penatalaksanaan spesialistik.
b) Pasien dengan kondisi berikut dapat diberikan paduan pengobatan OAT yang
biasa digunakan apabila tidak ada kondisi kronis :
• Pembawa virus hepatitis
• Riwayat penyakit hepatitis akut
• Saat ini masih sebagai pecandu alkohol
Reaksi hepatotoksis terhadap OAT umumnya terjadi pada pasien dengan
kondisi tersebut diatas sehingga harus diwaspadai.
c) Hepatitis Kronis
Pada pasien dengan kecurigaan mempunyai penyakit hati kronis, pemeriksaan
fungsi hati harus dilakukan sebelum memulai pengobatan. Apabila hasil
pemeriksaan fungsi hati >3 x normal sebelum memulai pengobatan, paduan
OAT berikut ini dapat dipertimbangkan:
• 2 obat yang hepatotoksik
2 HRSE / 6 HR
9 HRE
• 1 obat yang hepatotoksik
2 HES / 10 HE
• Tanpa obat yang hepatotoksik
18-24 SE ditambah salah satu golongan fluorokuinolon (ciprofloxasin tidak
direkomendasikan karena potensimya sangat lemah).
32
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
35

Semakin berat atau tidak stabil penyakit hati yang diderita pasien TB,
harus menggunakan semakin sedikit OAT yang hepatotoksik.
Konsultasi dengan seorang dokter spesialis sangat dianjurkan,
Pemantauan klinis dan LFT harus selalu dilakukan dengan seksama,
Pada panduan OAT dengan penggunaan etambutol lebih dari 2 bulan
diperlukan evaluasi gangguan penglihatan.
5) Pasien TB dengan gangguan fungsi ginjal
Paduan OAT yang dianjurkan adalah pada pasien TB dengan gagal ginjal atau
gangguan fungsi ginjal yang berat: 2 HRZE/4 HR.
H dan R diekskresi melalui empedu sehingga tidak perlu dilakukan perubahan
dosis. Dosis Z dan E harus disesuaikan karena diekskresi melalui ginjal. Dosis
pemberian 3 x /minggu bagi Z : 25 mg/kg BB dan E : 15 mg/kg BB.
Pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal, perlu diberikan
tambahan Piridoksin (vit. B6) untuk mencegah terjadinya neuropati perifer. Hindari
penggunaan Streptomisin dan apabila harus diberikan, dosis yang digunakan: 15
mg/kgBB, 2 atau 3 x /minggu dengan maksimum dosis 1 gr untuk setiap kali
pemberian dan kadar dalam darah harus selalu dipantau. ( ²⁶ )
Pasien dengan penyakit ginjal sangat berisiko untuk terkena TB khususnya pada
pasien dengan penyakit ginjal kronis. Secara umum, risiko untuk mengalami efek
samping obat pada pengobatan pasien TB dengan gagal kronis lebih besar
dibanding pada pasien TB dengan fungsi ginjal yang masih normal. Kerjasama
dengan dokter yang ahli dalam penatalaksanaan pasien dengan gangguan fungsi
ginjal sangat diperlukan. Sebagai acuan, tingkat kegagalan fungsi ginjal pada
penyakit ginjal kronis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 11: Acuan penilaian tingkat kegagalan fungsi ginjal pada
penyakit ginjal kronis.
Tingkat
Hasil pemeriksaan klirens kreatinin (KK)
1 KK (normal) dan fungsi ginjal normal namun terdapat kelainan saluran
kencing, misalnya: ginjal polikistik, kelainan struktur
2 KK (60 – 90 ml/menit)
3 KK (30 – 60 ml/menit)
4 KK (15 – 30 ml/menit)
5 KK (< 15 ml/menit) dengan atau tanpa dialisis
Tabel 12: Dosis yang dianjurkan pada pengobatan pasien TB dengan
penyakit ginjal kronis.
OAT Stadium 1-3 Stadium 4-5
Isoniasid
300 mg/hari
Diberikan 3x/minggu
Dosis 300 mg/setiap pemberian
Rifampisin

6) Pasien TB dengan Diabetes Melitus (DM) ( ¹² )
TB merupakan salah satu faktor risiko tersering pada seseorang dengan Diabetes
mellitus.
Anjuran pengobatan TB pada pasien dengan Diabetes melitus:
a) Paduan OAT yang diberikan pada prinsipnya sama dengan paduan OAT bagi
pasien TB tanpa DM dengan syarat kadar gula darah terkontrol
b) Apabila kadar gula darah tidak terkontrol, maka lama pengobatan dapat
dilanjutkan sampai 9 bulan
c) Hati hati efek samping dengan penggunaan Etambutol karena pasien DM sering
mengalami komplikasi kelainan pada mata
d) Perlu diperhatikan penggunaan Rifampisin karena akan mengurangi efektifitas
obat oral anti diabetes (sulfonil urea) sehingga dosisnya perlu ditingkatkan
e) Perlu pengawasan sesudah pengobatan selesai untuk mendeteksi dini bila
terjadi kekambuhan
7) Pasien TB yang perlu mendapat tambahan kortikosteroid
Kortikosteroid hanya digunakan pada keadaan khusus yang membahayakan jiwa
pasien seperti:
a) Meningitis TB dengan gangguan kesadaran dan dampak neurologis
b) TB milier dengan atau tanpa meningitis
c) Efusi pleura dengan gangguan pernafasan berat atau efusi pericardial
d) Laringitis dengan obstruksi saluran nafas bagian atas, TB saluran kencing
(untuk mencegah penyempitan ureter ), pembesaran kelenjar getah bening
dengan penekanan pada bronkus atau pembuluh darah.
e) Hipersensitivitas berat terhadap OAT.
f) IRIS ( Immune Response Inflammatory Syndrome )
Dosis dan lamanya pemberian kortikosteroid tergantung dari berat dan ringannya
keluhan serta respon klinis.
Predinisolon (per oral):
• Anak: 2 mg / kg BB, sekali sehari pada pagi hari
• Dewasa: 30 – 60 mg, sekali sehari pada pagi hari
Apabila pengobatan diberikan sampai atau lebih dari 4 minggu, dosis harus
diturunkan secara bertahap (tappering off).
8) Indikasi operasi
Pasien-pasien yang perlu mendapat tindakan operasi (misalnya reseksi paru),
adalah:
a) Untuk TB paru:
• Pasien batuk darah berat yang tidak dapat diatasi dengan cara konservatif.
• Pasien dengan fistula bronkopleura dan empiema yang tidak dapat diatasi
secara konservatif.
• Pasien TB MDR dengan kelainan paru yang terlokalisir.
b) Untuk TB ekstra paru:
Pasien TB ekstra paru dengan komplikasi, misalnya pasien
TB tulang yang disertai kelainan neurologik.
37
34
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS

8. Efek samping OAT dan penatalaksanaannya ( ²⁶ )
Sebagian besar pasien TB dapat menyelesaikan pengobatan tanpa mengalami efek
samping OAT yang berarti. Namun, beberapa pasien dapat saja mengalami efek
samping yang merugikan atau berat.
Guna mengetahui terjadinya efek samping OAT, sangat penting untuk memantau kondisi
klinis pasien selama masa pengobatan sehingga efek samping berat dapat segera
diketahui dan ditatalaksana secara tepat. Pemeriksaan laboratorium secara rutin tidak
diperlukan.
Petugas kesehatan dapat memantau terjadinya efek samping dengan cara mengajarkan
kepada pasien unuk mengenal keluhan dan gejala umum efek samping serta
menganjurkan mereka segera melaporkan kondisinya kepada petugas kesehatan. Selain
daripada hal tersebut, petugas kesehatan harus selalu melakukan pemeriksaan dan aktif
menanyakan keluhan pasien pada saat mereka datang ke fasyankes untuk mengambil
obat.
Efek samping yang terjadi pada pasien dan tindak lanjut yang diberikan harus dicatat
pada kartu pengobatannya.
Secara umum, seorang pasien yang mengalami efek samping ringan sebaiknya tetap
melanjutkan pengobatannya dan diberikan petunjuk cara mengatasinya atau pengobatan
tambahan untuk menghilangkan keluhannya.
Apabia pasien mengalami efek samping berat, pengobatan harus dihentikan sementara
dan pasien dirujuk kepada dokter atau fasyankes rujukan guna penatalaksanaan lebih
lanjut. Pasien yang mengalami efek samping berat sebaiknya dirawat di rumah sakit.
Tabel berikut, menjelaskan efek samping ringan maupun berat dengan
pendekatan keluhan dan gejala.
Tabel 13. Efek samping ringan OAT
Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan
Tidak ada nafsu makan,
mual, sakit perut
Nyeri Sendi
Kesemutan s/d rasa terbakar
di telapak kaki
atau tangan
Warna kemerahan pada
air seni (urine)
Flu sindrom (demam,
menggigil, lemas, sakit
kepala, nyeri tulang)
H, R, Z
Z
H
R
R dosis
intermiten
OAT ditelan malam sebelum tidur. Apabila
keluhan tetap ada, OAT ditelan dengan
sedikit makanan
Apabila keluhan semakin hebat disertai
muntah, waspada efek samping berat dan
segera rujuk ke dokter.
Beri Aspirin, Parasetamol atau obat anti
radang non steroid
Beri vitamin B6 (piridoxin) 50 – 75 mg per
hari
Tidak membahayakan dan tidak perlu diberi
obat penawar tapi perlu penjelasan kepada
pasien.
Pemberian R dirubah dari intermiten menjadi
setiap hari
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
35
38

36
Tabel 14. Efek samping berat OAT
Efek Samping Penyebab Penatalaksanaan
Bercak kemerahan kulit (rash)
Ikuti petunjuk
H, R, Z, S
dengan atau tanpa rasa gatal
penatalaksanaan dibawah*
Gangguan pendengaran (tanpa
diketemukan serumen)
S S dihentikan
Gangguan keseimbangan S S dihentikan
Ikterus tanpa penyebab lain
H, R, Z
Semua OAT dihentikan
sampai ikterus menghilang.
Bingung, mual muntah
Semua OAT dihentikan,
Semua jenis
(dicurigai terjadi gangguan fungsi
segera lakukan pemeriksaan
OAT
hati apabia disertai ikterus)
fungsi hati.
Gangguan penglihatan E E dihentikan.
Purpura, renjatan (syok), gagal
ginjal akut
R R dihentikan.
Penurunan produksi urine S S dihentikan.
* Penatalaksanaan pasien dengan efek samping pada kulit ( ²⁶ )
Apabila pasien mengeluh gatal tanpa rash dan tidak ada penyebab lain, dianjurkan untuk
memberikan pengobatan simtomatis dengan antihistamin serta pelembab kulit.
Pengobatan TB tetap dapat dilanjutkan dengan pengawasan ketat. Apabila kemudian
terjadi rash, semua OAT harus dihentikan dan segera rujuk kepada dokter atau fasyankes
rujukan. Mengingat perlunya melanjutkan pengobatan TB hingga selesai, di fasyankes
rujukan dapat dilakukan upaya mengetahui OAT mana yang menyebabkan terjadinya
reaksi dikulit dengan cara ”Drug Challengin ”:
• Setelah reaksi dapat diatasi, OAT diberikan kembali secara bertahap satu persatu
dimulai dengan OAT yang kecil kemungkinannya dapat menimbulkan reaksi ( H atau R
) pada dosis rendah misal 50 mg Isoniazid.
• Dosis OAT tersebut ditingkatkan secara bertahap dalam waktu 3 hari. Apabila tidak
timbul reaksi, prosedur ini dilakukan kembali dengan menambahkan 1 macam OAT
lagi.
• Jika muncul reaksi setelah pemberian OAT tertentu, menunjukkan bahwa OAT yang
diberikan tersebut adalah penyebab terjadinya reaksi pada kulit tersebut.
• Apabila telah diketahui OAT penyebab reaksi dikulit tersebut, pengobatan dapat
dilanjutkan tanpa OAT penyebab tersebut.
** Penatalaksanaan pasien dengan ”drugs induced hepatitis” ( ²⁶ )
Dalam uraian ini hanya akan disampaikan tatalaksana pasien yang mengalami keluhan
gangguan fungsi hati karena pemberian obat (drugs induced hepatitis). Penatalaksanaan
pasien dengan gangguan fungsi hati karena penyakit penyerta pada hati, diuraikan dalam
uraian Pengobatan pasien dalam keadaan khusus.
OAT lini pertama yang dapat memberikan gangguan fungsi hati adalah : H, R dan Z.
Sebagai tambahan, Rifampisin dapat menimbulkan ikterus tanpa ada bukti gangguan
fungsi hati. Penting untuk memastikan kemungkinan adanya faktor penyebab lain
sebelum menyatakan gangguan fungsi hati yang terjadi disebabkan oleh karena paduan
OAT.
39
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS

Penatalaksanaan gangguan fungsi hati yang terjadi oleh karena pengobatan TB
tergantung dari:
• Apakah pasien sedang dalam pengobatan tahap awal atau tahap lanjutan
• Berat ringannya gangguan fungsi hati
• Berat ringannya TB
• Kemampuan fasyankes untuk menatalaksana efek samping obat
Langkah langkah tindak lanjut adalah sebagai berikut, sesuai kondisi:
1. Apabila diperkirakan bahwa gangguan fungsi hati disebabkan oleh karena OAT,
pemberian semua OAT yang bersifat hepatotoksik harus dihentikan. Pengobatan yang
diberikan Streptomisin dan Etambutol sambil menunggu fungsi hati membaik. Bila
fungsi hati normal atau mendekati normal, berikan Rifampisin dengan dosis bertahap,
selanjutnya Isoniasid secara bertahap.
2. TB berat dan dipandang menghentikan pengobatan akan merugikan pasien, dapat
diberikan paduan pengobatan non hepatatotoksik terdiri dari S, E dan salah satu OAT
dari golongan fluorokuinolon.
3. Menghentikan pengobatan dengan OAT sampai hasil pemeriksaan fungsi hati kembali
normal dan keluhan (mual, sakit perut dsb.) telah hilang sebelum memulai pengobatan
kembali.
4. Apabila tidak bisa melakukan pemeriksaan fungsi hati, dianjurkan untuk menunggu
sampai 2 minggu setelah ikterus atau mual dan lemas serta pemeriksaan palpasi hati
sudah tidak teraba sebelum memulai kembali pengobatan.
5. Jika keluhan dan gejala tidak hilang serta ada gangguan fungsi hati berat, paduan
pengobatan non hepatotoksik terdiri dari: S, E dan salah satu golongan kuinolon dapat
diberikan (atau dilanjutkan) sampai 18-24 bulan.
6. Setelah gangguan fungsi hati teratasi, paduan pengobatan OAT semula dapat dimulai
kembali satu persatu. Jika kemudian keluhan dan gejala gangguan fungsi hati kembali
muncul atau hasil pemeriksaan fungsi hati kembali tidak normal, OAT yang
ditambahkan terakhir harus dihentikan. Beberapa anjuran untuk memulai pengobatan
dengan Rifampisin. Setelah 3-7 hari, Isoniazid dapat ditambahkan. Pada pasien yang
pernah mengalami ikterus akan tetapi dapat menerima kembali pengobatan dengan H
dan R, sangat dianjurkan untuk menghindari penggunaan Pirazinamid.
7. Paduan pengganti tergantung OAT apa yang telah menimbulkan gangguan fungsi hati.
Apabila R sebagai penyebab, dianjurkan pemberian: 2HES/10HE.
Apabila H sebagai penyebab, dapat diberikan : 6-9 RZE.
Apabila Z dihentikan sebelum pasien menyelesaikan pengobatan tahap awal, total
lama pengobatan dengan H dan R dapat diberikan sampai 9 bulan.
Apabila H maupun R tidak dapat diberikan, paduan pengobatan OAT non hepatotoksik
terdiri dari : S, E dan salah satu dari golongan kuinolon harus dilanjutkan sampai 18-24
bulan.
8. Apabila gangguan fungsi hati dan ikterus terjadi pada saat pengobatan tahap awal
dengan H,R,Z,E (paduan Kategori 1), setelah gangguan fungsi hati dapat diatasi,
berikan kembali pengobatan yang sama namun Z digantikan dengan S untuk
menyelesaikan 2 bulan tahap awal diikuti dengan pemberian H dan R selama 6 bulan
tahap lanjutan.
9. Apabila gangguan fungsi hati dan ikterus terjadi pada saat pengobatan tahap lanjutan
(paduan Kategori 1), setelah gangguan fungsi hati dapat diatasi, mulailah kembali
pemberian H dan R selama 4 bulan lengkap tahap lanjutan.
BAB III
TATALAKSANA PASIEN TUBERKULOSIS
37
40

sesuai organ terkait. Perlu ditekankan bahwa gejala klinis TB pada anak tidak khas,
karena gejala serupa juga dapat disebabkan oleh berbagai penyakit selain TB.
ak
n,
ko
kit
n
to
g
g
n
us
%
ri
at
-4
g
ya
4
B
g
B
B
m
2. Gejala TB pada anak
Gejala sistemik/umum adalah sebagai berikut:
a. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas atau berat badan tidak naik dengan adekuat
atau tidak naik dalam 1 bulan setelah diberikan upaya perbaikan gizi yang baik.
b. Demam lama (≥2 minggu) dan/atau berulang tanpa sebab yang jelas (bukan demam
tifoid, infeksi saluran kemih, malaria, dan lain-lain). Demam umumnya tidak tinggi.
Keringat malam saja bukan merupakan gejala spesifik TB pada anak apabila tidak
disertai dengan gejala-gejala sistemik/umum lain.
c. Batuk lama ≥3 minggu, batuk bersifat non-remitting (tidak pernah reda atau intensitas
semakin lama semakin parah) dan sebab lain batuk telah dapat disingkirkan.
d. Nafsu makan tidak ada (anoreksia) atau berkurang, disertai gagal tumbuh (failure to
thrive).
e. Lesu atau malaise, anak kurang aktif bermain.
f. Diare persisten/menetap (>2 minggu) yang tidak sembuh dengan pengobatan baku
diare.
Gejala klinis spesifik terkait organ
Gejala klinis pada organ yang terkena TB, tergantung pada jenis organ yang terkena,
misalnya kelenjar limfe, susunan saraf pusat (SSP), tulang dan kulit, adalah sebagai
berikut:
a. Tuberkulosis kelenjar (terbanyak di daerah leher atau regio colli):
Pembesaran KGB multipel (>1 KGB), diameter ≥1 cm, konsistensi kenyal, tidak nyeri,
dan kadang saling melekat atau konfluens.
b. Tuberkulosis otak dan selaput otak:
• Meningitis TB: Gejala-gejala meningitis dengan seringkali disertai gejala akibat
keterlibatan saraf-saraf otak yang terkena.
• Tuberkuloma otak: Gejala-gejala adanya lesi desak ruang.
c. Tuberkulosis sistem skeletal:
• Tulang belakang (spondilitis): Penonjolan tulang belakang (gibbus).
• Tulang panggul (koksitis): Pincang, gangguan berjalan, atau tanda peradangan di
daerah panggul.
• Tulang lutut (gonitis): Pincang dan/atau bengkak pada lutut tanpa sebab yang jelas.
• Tulang kaki dan tangan (spina ventosa/daktilitis).
d. Skrofuloderma:
Ditandai adanya ulkus disertai dengan jembatan kulit antar tepi ulkus (skin bridge).
e. Tuberkulosis mata:
• Konjungtivitis fliktenularis (conjunctivitis phlyctenularis).
• Tuberkel koroid (hanya terlihat dengan funduskopi).
f. Tuberkulosis organ-organ lainnya, misalnya peritonitis TB, TB ginjal dicurigai bila
ditemukan gejala gangguan pada organ-organ tersebut tanpa sebab yang jelas dan
disertai kecurigaan adanya infeksi TB.
g
u
1
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
39
42

C. Pemeriksaan Penunjang untuk Diagnosis TB anak
Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular dengan angka kejadian yang
cukup tinggi di Indonesia. Diagnosis pasti TB seperti lazimnya penyakit menular yang lain
adalah dengan menemukan kuman penyebab TB yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis
pada pemeriksaan dahak, bilas lambung, cairan serebrospinal, cairan pleura ataupun biopsi
jaringan.
Diagnosis pasti TB ditegakkan berdasarkan pemeriksaan mikrobiologi yang terdiri dari
beberapa cara, yaitu pemeriksaan mikroskopis apusan langsung atau biopsi jaringan untuk
menemukan BTA dan pemeriksaan biakan kuman TB. Pada anak dengan gejala TB,
dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan serologi tidak
direkomendasikan untuk digunakan sebagai sarana diagnostik TB dan Direktur Jenderal
BUK Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran pada bulan Februari 2013 tentang larangan
penggunaan metode serologi untuk penegakan diagnosis TB. Pemeriksaan mikrobiologik
sulit dilakukan pada anak karena sulitnya mendapatkan contoh uji. Contoh uji dapat diambil
berupa dahak, induksi dahak atau pemeriksaan bilas lambung selama 3 hari berturut-turut,
apabila fasilitas tersedia. Pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan adalah
pemeriksaan histopatologi (PA/Patologi Anatomi) yang dapat memberikan gambaran yang
khas. Pemeriksaan PA akan menunjukkan gambaran granuloma dengan nekrosis perkijuan
di tengahnya dan dapat pula ditemukan gambaran sel datia langhans dan atau kuman TB.
1. Perkembangan terkini Diagnosis TB
Saat ini beberapa teknologi baru telah didukung oleh WHO untuk meningkatkan
ketepatan diagnosis TB Anak, diantaranya pemeriksaan biakan dengan metode cepat
yaitu penggunaan metode cair, molekular (LPA=Line Probe Assay dan NAAT=Nucleic
Acid Amplification Test, misalnya Xpert MTB/RIF). Metode ini tersedia di beberapa
laboratorium di seluruh provinsi di Indonesia.
WHO mendukung Xpert MTB/RIF pada tahun 2010 dan telah mengeluarkan rekomendasi
pada tahun 2011 untuk menggunakan GenXpert MTB/RIF. Rekomendasi WHO tahun
2014 menyatakan pemeriksaan GenXpert MTB/RIF dapat digunakan untuk mendiagnosis
TB MDR dan HIV suspek TB pada anak. Hasil Xpert MTB/RIF yang negatif tidak selalu
menunjukkan anak tidak sakit TB.
Guna mengatasi kesulitan menemukan kuman penyebab TB pada anak penegakan
diagnosis TB pada anak dapat dilakukan dengan memadukan gejala klinis dan
pemeriksaan penunjang lain yang sesuai. Adanya riwayat kontak erat dengan pasien TB
menular merupakan salah satu informasi penting untuk mengetahui adanya sumber
penularan. Selanjutnya, perlu dibuktikan apakah anak telah tertular oleh kuman TB
dengan melakukan uji tuberkulin. Uji tuberkulin yang positif menandakan adanya reaksi
hipersensitifitas terhadap antigen (tuberkuloprotein) yang diberikan. Hal ini secara tidak
langsung menandakan bahwa pernah ada kuman yang masuk ke dalam tubuh anak atau
anak sudah tertular. Anak yang tertular (hasil uji tuberkulin positif) belum tentu menderita
TB oleh karena tubuh pasien memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang cukup untuk
melawan kuman TB. Bila daya tahan tubuh anak cukup baik maka pasien tersebut secara
klinis akan tampak sehat dan keadaan ini yang disebut sebagai infeksi TB laten. Namun
apabila daya tahan tubuh anak lemah dan tidak mampu mengendalikan kuman, maka
anak akan menjadi menderita TB serta menunjukkan gejala klinis maupun radiologis.
Gejala klinis dan radiologis TB pada anak sangat tidak spesifik, karena gambarannya
40
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
43

n
n
B
er
B
si
ak
u
ita
uk
ra
n
ka
is.
ya
g
in
is
si
ri
uk
B,
ak
al
n
ik
bil
t,
h
g
n
n
at
ic
a
si
n
is
lu
dapat menyerupai gejala akibat penyakit lain. Oleh karena itulah diperlukan ketelitian
dalam menilai gejala klinis pada pasien maupun hasil foto toraks.
Pemeriksaan penunjang utama untuk membantu menegakkan diagnosis TB pada anak
adalah membuktikan adanya infeksi yaitu dengan melakukan uji tuberkulin/mantoux test.
Tuberkulin yang tersedia di Indonesia saat ini adalah PPD RT-23 2 TU. Namun uji
tuberkulin belum tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemeriksaan penunjang lain yang cukup penting adalah pemeriksaan foto toraks. Namun
gambaran foto toraks pada TB tidak khas karena juga dapat dijumpai pada penyakit lain.
Dengan demikian pemeriksaan foto toraks saja tidak dapat digunakan untuk
mendiagnosis TB, kecuali gambaran TB milier.
2. Diagnosis TB pada anak dengan Sistem Skoring
Dalam menegakkan diagnosis TB pada anak, semua prosedur diagnostik dapat
dikerjakan, namun apabila dijumpai keterbatasan sarana diagnostik yang tersedia, dapat
menggunakan suatu pendekatan lain yang dikenal sebagai sistem skoring. Sistem
skoring tersebut dikembangkan diuji coba melalui tiga tahap penelitian oleh para ahli
yang berasal dari IDAI, Kemenkes dan didukung oleh WHO dan disepakati sebagai salah
satu cara untuk mempermudah penegakan diagnosis TB pada anak terutama di fasilitas
kesehatan dasar. Sistem skoring ini membantu tenaga kesehatan agar tidak terlewat
dalam mengumpulkan data klinis maupun pemeriksaan penunjang sederhana sehingga
diharapkan dapat mengurangi terjadinya underdiagnosis maupun overdiagnosis TB.
Penilaian/pembobotan pada sistem skoring dengan ketentuan sebagai berikut:
• Parameter uji tuberkulin dan kontak erat dengan pasien TB menular mempunyai nilai
tertinggi yaitu 3.
• Uji tuberkulin bukan merupakan uji penentu utama untuk menegakkan diagnosis TB
pada anak dengan menggunakan sistem skoring.
3
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
41
44

Gambar 2: Algoritma Tatalaksana TB Anak
Anak 0 – 14 th
Terdapat 1 atau lebih gejala TB anak (*)
Suspek TB Anak
Sistem Skoring
Skor> 6
Skor = 6
Skor< 6
Didapat dari
parameter uji
tuberkulin (+)
atau kontak
dengan gejala
klinis lain
Didapat dari
parameter uji
tuberkulin (+)
dan kontak;
tanpa gejala
klinis lain
Pertimbangan
dokter (**)
Infeksi laten TB
Bukan
TB
TB ANAK
Evaluasi 2 bulan terapi
Umur ≥ 5
th
Umur< 5 th
Perbaikan
Tidak ada
perbaikan
HIV pos
HIV neg
PP INH
Lanjutkan
terapi
Evaluasi, rujuk
bila perlu
PP INH
Observasi
Keterangan :
(*) Gejala TB anak sesuai dengan parameter sistem skoring
(**) Pertimbangan dokter untuk mendapatkan terapi TB anak pada skor < 6 bila
ditemukan skor 5 yang terdiri dari kontak BTA positif disertai dengan 2 gejala klinis
lainnya pada fasyankes yang tidak tersedia uji tuberkulin
46
5
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
43

Tabel 16: OAT Anak yang biasa dipakai dan dosisnya
Nama Obat
Dosis harian
(mg/kgBB/hari)
Dosis
maksimal
Efek samping
(mg /hari)
Isoniazid (H) 10 (7-15) 300 Hepatitis, neuritis perifer,
hipersensitivitis
Rifampisin (R) 15 (10-20) 600 Gastrointestinal, reaksi kulit,
hepatitis, trombositopenia,
peningkatan enzim hati, cairan
tubuh berwarna oranye kemerahan
Pirazinamid (Z) 35 (30-40) - Toksisitas hepar, artralgia,
gastrointestinal
Etambutol (E) 20 (15–25) - Neuritis optik, ketajaman mata
berkurang, buta warna merah
hijau, hipersensitivitas,
gastrointestinal
Streptomisin (S) 15 – 40 1000 Ototoksik, nefrotoksik
j. Paduan OAT Kategori Anak dan peruntukannya secara lebih lengkap sesuai dengan
tabel berikut ini:
Tabel 17: OAT Kategori Anak dan Peruntukannya
Jenis TB
OAT Tahap OAT Tahap
Awal Lanjutan
Prednison
TB Ringan
-
2 mgg dosis penuh,
2HRZ
4HR
Efusi Pleura TB
kemudian tappering
off.
TB BTA positif 2HRZE 4HR -
TB paru dengan tandatanda
kerusakan luas:
TB milier
TB+destroyed
lung
7-10HR
Meningitis TB
Peritonitis TB
Perikardistis TB
Skeletal TB
2HRZ+E atau
S
10HR
4 mgg dosis penuh,
kemudian tappering
off.
4 mgg dosis penuh,
kemudian tappering
off.
2 mgg dosis penuh,
kemudian tappering
off.
2 mgg dosis penuh,
kemudian tappering
off.
-
Lama
Pengobatan
6 bulan
9-12 bulan
12 bulan
46
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
49

2. OAT Kategori Anak kemasan Kombinasi dosis tetap (KDT) OAT (FDC=Fixed Dose
2.
Combination)
OAT Kategori Anak kemasan Kombinasi dosis tetap (KDT) OAT (FDC=Fixed Dose
Untuk
Combination)
mempermudah pemberian OAT sehingga meningkatkan keteraturan minum obat,
2. paduan
Untuk OAT Kategori mempermudah
OAT disediakan Anak kemasan pemberian
dalam Kombinasi bentuk
OAT sehingga
paket dosis KDT/
meningkatkan tetap FDC. (KDT) Satu
keteraturan OAT paket (FDC=Fixed dibuat
minum
untuk Dose obat,
satu
pasien
paduan Combination) untuk
OAT disediakan
satu masa
dalam
pengobatan.
bentuk
Paket
paket
KDT
KDT/
untuk
FDC.
anak
Satu
berisi
paket
obat
dibuat
fase
untuk
intensif,
satu
yaitu Untuk pasien
rifampisin mempermudah untuk satu
(R)
masa
75mg, pemberian pengobatan.
INH (H) OAT 50 mg,
Paket sehingga dan
KDT
pirazinamid meningkatkan untuk anak
(Z)
berisi keteraturan 150 mg,
obat
serta
fase minum obat
intensif, obat, fase
lanjutan, paduan yaitu rifampisin OAT yaitu disediakan R
(R)
75
75mg,
mg dan dalam INH
H
(H)
50 bentuk 50
mg
mg,
dalam paket dan KDT/ satu
pirazinamid
paket. FDC. Satu Dosis
(Z) 150 paket yang
mg, dibuat dianjurkan
serta untuk obat
dapat
fase satu
dilihat
lanjutan, pasien pada untuk yaitu
tabel satu R
berikut.
75 masa mg dan pengobatan. H 50 mg Paket dalam KDT satu untuk paket. anak Dosis berisi yang obat dianjurkan fase intensif, dapat
dilihat yaitu rifampisin pada tabel (R) berikut. 75mg, INH (H) 50 mg, dan pirazinamid (Z) 150 mg, serta obat fase
Tabel lanjutan, 18: yaitu Dosis R kombinasi 75 mg dan OAT H 50 TB mg pada dalam anak satu paket. Dosis yang dianjurkan dapat
Tabel dilihat pada 18: Berat Dosis tabel badan kombinasi berikut. OAT TB pada 2 bulan anak
4 bulan
Berat
(kg)
badan
RHZ
2
(75/50/150)
bulan
(RH
4 bulan
(75/50)
Tabel 18: Dosis (kg)
5-7 kombinasi OATRHZ TB pada 1
(75/50/150)
tablet anak
(RH
1 tablet
(75/50)
Berat 8-11
5-7 badan
12 tablet
tablet bulan
2
14 tablet
tablet bulan
12-16
8-11 (kg)
RHZ 3
2 (75/50/150) tablet
tablet (RH 3
2
tablet
tablet (75/50)
17-22
12-16 5-7 4
31 tablet 4
31 tablet
23-30
17-22 8-11 5
42 tablet 5
42 tablet
Keterangan:
23-30 12-16 BB >30 kg diberikan 6 tablet
53 tablet atau menggunakan KDT dewasa.
53 tablet
Keterangan: 17-22 BB >30 kg diberikan 6 tablet 4 tablet atau menggunakan KDT dewasa. 4 tablet
Keterangan: 23-30 R = Rifampisin; H = Isoniasid; 5 tablet Z = Pirazinamid 5 tablet
Keterangan: • Bayi di bawah BB R = >30 Rifampisin;
5 kg diberikan pemberian
H = 6 Isoniasid; tablet OAT secara atau Z = menggunakan Pirazinamid
terpisah, tidak KDT dalam dewasa. bentuk kombinasi
•
dosis
Bayi di
tetap,
bawah
dan
5
sebaiknya
kg pemberian
dirujuk
OAT
ke RS
secara
rujukan
terpisah, tidak dalam bentuk kombinasi
Keterangan: Apabila
dosis tetap,
ada R dan = kenaikan Rifampisin; sebaiknya
BB H dirujuk
maka = Isoniasid; ke
dosis/jumlah
RS Z rujukan = Pirazinamid tablet yang diberikan, menyesuaikan
• berat
Apabila Bayi di badan bawah ada
saat
kenaikan 5 itu kg pemberian BB maka OAT dosis/jumlah secara terpisah, tablet yang tidak diberikan, dalam bentuk menyesuaikan kombinasi
• Untuk
berat dosis badan tetap, anak dan saat
obesitas, sebaiknya itu
dosis dirujuk KDT ke menggunakan RS rujukan Berat Badan ideal (sesuai umur).
• Tabel
Untuk Apabila Berat
anak ada Badan
obesitas, kenaikan berdasarkan
dosis BB maka KDT
umur dosis/jumlah menggunakan
dapat dilihat tablet di
Berat
lampiran yang Badan diberikan, ideal (sesuai menyesuaikan umur).
• OAT berat Tabel
KDT badan Berat
harus
Badan saat diberikan ituberdasarkan secara
umur
utuh
dapat
(tidak
dilihat
boleh
di
dibelah,
lampiran
dan tidak boleh digerus)
• Obat Untuk OAT KDT
dapat anak harus
diberikan obesitas, diberikan
dengan dosis secara KDT cara
utuh menggunakan ditelan
(tidak
utuh,
boleh
dikunyah/dikulum
dibelah, Berat Badan tidak ideal (chewable),
boleh (sesuai digerus) umur). atau
•
dimasukkan Tabel Obat dapat Berat Badan air
diberikan
dalam berdasarkan sendok
dengan
(dispersable).
cara umur ditelan dapat dilihat utuh, dikunyah/dikulum lampiran (chewable), atau
• Obat OAT dimasukkan KDT diberikan harus air
pada
dalam diberikan saat
sendok
perut secara (dispersable).
kosong, utuh (tidak atau boleh paling dibelah, cepat 1 dan jam tidak setelah boleh makan digerus)
• Apabila Obat diberikan dapat OAT diberikan lepas
pada saat
diberikan dengan perut kosong, cara dalam ditelan bentuk
atau utuh, paling
puyer, dikunyah/dikulum cepat
maka
1 jam
semua
setelah
obat (chewable), makan
tidak boleh atau
•
digerus dimasukkan Apabila
bersama
OAT air lepas dalam dan
diberikan
dicampur sendok (dispersable).
dalam
dalam satu
bentuk
puyer
puyer, maka semua obat tidak boleh
• digerus Obat diberikan bersama pada dan saat dicampur perut kosong, dalam satu atau puyer paling cepat 1 jam setelah makan
• Apabila OAT lepas diberikan dalam bentuk puyer, maka semua obat tidak boleh
3. Pengobatan digerus bersama ulang TB dan pada dicampur anakdalam satu puyer
3.
Anak
Pengobatan
yang pernah
ulang
mendapat
TB pada anak
pengobatan TB, apabila datang kembali dengan keluhan
gejala
Anak yang
TB, perlu
pernah
dievaluasi
mendapat
apakah
pengobatan
anak tersebut
TB, apabila
benar-benar
datang kembali
menderita
dengan
TB. Evaluasi
keluhan
3. dapat
gejala Pengobatan dilakukan
TB, perlu ulang dengan
dievaluasi TB pada cara
apakah anak pemeriksaan
anak tersebut
dahak atau
benar-benar
sistem skoring.
menderita
Evaluasi
TB. Evaluasi
dengan
sistem
dapat Anak yang dilakukan
skoring pernah harus
dengan mendapat lebih
cara
cermat
pemeriksaan pengobatan dan dilakukan TB, dahak apabila atau
di
sistem datang fasilitas
skoring. kembali rujukan.
Evaluasi dengan Apabila keluhan dengan
hasil
pemeriksaan
sistem gejala TB, skoring perlu dahak
harus dievaluasi menunjukkan
lebih apakah cermat
hasil anak dan
positif, tersebut dilakukan
maka benar-benar anak
di fasilitas
diklasifikasikan menderita rujukan.
sebagai
Apabila TB. Evaluasi kasus
hasil
Kambuh.
pemeriksaan dapat dilakukan Pada
dahak
pasien dengan menunjukkan
TB cara anak pemeriksaan yang
hasil
pernah
positif, dahak mendapat
maka atau anak sistem pengobatan
diklasifikasikan skoring. TB, Evaluasi tidak
sebagai
dianjurkan dengan kasus
untuk
Kambuh. sistem dilakukan skoring Pada pasien
uji harus tuberkulin
TB lebih anak
ulang. cermat yang pernah dan dilakukan mendapat di pengobatan fasilitas rujukan. TB, tidak Apabila dianjurkan hasil
untuk pemeriksaan dilakukan dahak uji tuberkulin menunjukkan ulang. hasil positif, maka anak diklasifikasikan sebagai kasus
Kambuh. Pada pasien TB anak yang pernah mendapat pengobatan TB, tidak dianjurkan
untuk dilakukan uji tuberkulin ulang.
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)
50
50
47
50

Sekitar 50-60% anak yang tinggal dengan pasien TB paru dewasa dengan BTA dahak
positif, akan terinfeksi TB juga. Kira-kira 10% dari jumlah tersebut akan mengalami sakit TB.
Infeksi TB pada anak kecil berisiko tinggi menjadi TB berat (misalnya TB meningitis atau TB
milier) sehingga diperlukan pemberian kemoprofilaksis untuk mencegah terjadinya sakit TB.
Cara pemberian Isoniazid untuk Pencegahan sesuai dengan tabel berikut:
Tabel 19: Cara Pemberian Isoniazid untuk Pencegahan TB pada Anak
Umur HIV Hasil pemeriksaan Tata laksana
Balita (+)/(-) Infeksi laten TB INH profilaksis
Balita (+)/(-) Sehat, Kontak (+), Uji tuberkulin (-) INH profilaksis
> 5 th (+) Infeksi laten TB INH profilaksis
> 5 th (+) Sehat INH profilaksis
> 5 th (-) Infeksi laten TB Observasi
> 5 th (-) Sehat Observasi
Keterangan
• Obat yang diberikan adalah INH (Isoniazid) dengan dosis 10 mg/kgBB (7-15 mg/kg)
setiap hari selama 6 bulan.
• Setiap bulan (saat pengambilan obat Isoniazid) dilakukan pemantauan terhadap adanya
gejala TB. Jika terdapat gejala TB pada bulan ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 atau ke 6, maka
harus segera dievaluasi terhadap sakit TB dan jika terbukti sakit TB, pengobatan harus
segera ditukar ke regimen terapi TB anak dimulai dari awal
• Jika PP-INH selesai diberikan (tidak ada gejala TB selama 6 bulan pemberian), maka
pemberian INH dapat dihentikan.
• Bila anak tersebut belum pernah mendapat imunisasi BCG, perlu diberikan BCG setelah
PP- INH selesai diberikan.
Pa
tah
me
Ind
ber
pen
Be
13/
Pe
A.
52
B.
50
BAB IV
TATALAKSANA TB PADA ANAK (16)

si
tu
ya
ri
al,
B
a
g
gi
B
tu
u
g
ra
p
uk
ai
n
or
b
B
4
BAB V
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT (MTPTRO)
53

D. Diagnosis TB Resistan Obat
a.
b. Alur Diagnosis TB Resistan Obat

Keterangan dan Tindak lanjut setelah penegakan diagnosis:
a. Pasien terduga TB resistan obat akan mengumpulkan 3 spesimen dahak, 1 (satu)
spesimen dahak untuk pemeriksaan GeneXpert (sewaktu pertama atau pagi) dan 2
spesimen dahak (sewaktu-pagi/pagi-sewaktu) untuk pemeriksaan sediaan apus sputum
BTA, pemeriksaan biakan dan uji kepekaan.
b. Pasien dengan hasil GeneXpert Mtb negatif, lakukan investigasi terhadap kemungkinan
lain. Bila pasien sedang dalam pengobatan TB, lanjutkan pengobatan TB sampai selesai.
Pada pasien dengan hasil Mtb negatif, tetapi secara klinis terdapat kecurigaan kuat
terhadap TB MDR (misalnya pasien gagal pengobatan kategori-2), ulangi pemeriksaan
GeneXpert 1 (satu) kali dengan menggunakan spesi mendahak yang memenuhi kualitas
pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan hasil, maka hasil pemeriksaan yang terakhir yang
menjadi acuan tindakan selanjutnya.
c. Pasien dengan hasil GeneXpert Mtb Sensitif Rifampisin, mulai atau lanjutkan tatalaksana
pengobatan TB kategori-1 atau kategori-2, sesuai dengan riwayat pengobatan sebelumnya.
d. Pasien dengan hasil GeneXpert Mtb Resistan Rifampisin, mulai pengobatan standar TB
MDR. Pasien akan dicatat sebagai pasien TB RR. Lanjutkan dengan pemeriksaan biakan
dan identifikasi kuman Mtb.
e. Jika hasil pemeriksaan biakan teridentifikasi kuman positif Mycobacterium tuberculosis (Mtb
tumbuh), lanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan lini pertama dan lini kedua sekaligus.
Jika laboratorium rujukan mempunyai fasilitas pemeriksaan uji kepekaan lini-1 dan lini-2,
maka lakukan uji kepekaan lini-1 dan lini-2 sekaligus (bersamaan). Jika laboratorium
rujukan hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan uji kepekaan lini-1 saja, maka uji
kepekaan dilakukan secara bertahap. Uji kepekaan tidak bertujuan untuk mengkonfirmasi
hasil pemeriksaan GeneXpert, tetapi untuk mengetahui pola resistensi kuman TB lainnya.
f. Jika terdapat perbedaan hasil antara pemeriksaan GeneXpert dengan hasil pemeriksaan uji
kepekaan, maka hasil pemeriksaan dengan GeneXpert menjadi dasar penegakan
diagnosis.
g. Pasien dengan hasil uji kepekaan menunjukkan TB MDR (hasil uji kepekaan menunjukkan
adanya tambahan resistan terhadap INH), catat sebagai pasien TB MDR, dan lanjutkan
pengobatan TB MDR-nya.
h. Pasien dengan hasil uji kepekaan menunjukkan hasil XDR (hasil uji kepekaan
menunjukkan adanya resistan terhadap ofloksasin dan Kanamisin/Amikasin), sesuaikan
paduan pengobatan pasien (ganti paduan pengobatan TB MDR standar menjadi paduan
pengobatan TB XDR), dan catat sebagai pasien TB XDR.
Catatan:
Untuk pasien yang mempunyai risiko TB MDR rendah (diluar 9 kriteria terduga TB
Resistanobat), jika pemeriksaan GeneXpert memberikan hasil Rifampisin Resistan, ulangi
pemeriksaan GeneXpert 1 (satu) kali lagi dengan spesi mendahak yang baru. Jika terdapat
perbedaan hasil pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan yang terakhir yang dijadikan acuan
untuk tindak lanjut berikutnya.
56
BAB V
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT (MTPTRO)

• Serum elektrolit (Kalium, Natrium, Chlorida)
• Asam Urat
• Gula Darah (Sewaktu dan 2 jam sesudah makan)
c. Pemeriksaan Thyroid stimulating hormon (TSH)
d. Tes kehamilan untuk perempuan usia subur
e. Foto toraks.
f. Tes pendengaran (pemeriksanaan audiometri)
g. Pemeriksaan EKG
h. Tes HIV (bila status HIV belum diketahui)
59
2. Paduan OAT MDR di Indonesia
Pilihan paduan OAT MDR saat ini adalah paduan standar (standardized treatment), yang
pada permulaan pengobatan akan diberikan kepada semua pasien TB RR/TB MDR.
a. Paduan standar OAT MDR yang diberikan adalah:
Km – Lfx – Eto – Cs – Z – (E) / Lfx – Eto – Cs – Z – (E)
Alternatif pengobatan standar pada kondisi khusus adalah sebagai berikut:
1) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin, maka paduan standar adalah
sebagai berikut:
Cm – Lfx – Eto – Cs – Z - (E) / Lfx – Eto – Cs – Z – (E)
2) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap fluorokuinolon maka paduan standar
adalah sebagai berikut:
Km-Mfx-Eto-Cs-PAS-Z-(E) / Mfx-Eto-Cs-PAS-Z-(E)
3) Jika sejak awal terbukti resistan terhadap kanamisin dan fluorokuinolon (TB XDR)
maka paduan standar adalah sebagai berikut:
Cm-Mfx-Eto-Cs-PAS-Z-(E) / Mfx-Eto-Cs-PAS-Z-(E)
b. Paduan standar ini diberikan pada pasien yang sudah terkonfirmasi TB RR/MDR
secara laboratoris.
c. Paduan pengobatan ini diberikan dalam dua tahap yaitu tahap awal dan tahap
lanjutan. Tahap awal adalah tahap pemberian obat oral dan suntikan dengan lama
paling sedikit 6 bulan atau 4 bulan setelah terjadi konversi biakan. Tahap lanjutan
adalah pemberian paduan OAT oral tanpa suntikan.
d. Lama pengobatan seluruhnya paling sedikit 18 bulan setelah terjadi konversi biakan.
Lama pengobatan berkisar 19-24 bulan.
F.
Informasi lengkap mengenai pengobatan pasien TB MDR dibahas pada di Juknis
MTPTRO (Permenkes 13/2013).
3. Pemantauan Kemajuan Pengobatan TB MDR
Selama menjalani pengobatan, pasien harus dipantau secara ketat untuk menilai respons
pengobatan dan mengidentifikasi efek samping sejak dini. Gejala TB (batuk, berdahak,
demam dan BB menurun) pada umumnya membaik dalam beberapa bulan pertama
pengobatan. Konversi dahak dan biakan merupakan indikator respons pengobatan.
Definisi konversi biakan adalah pemeriksaan biakan 2 kali berurutan dengan jarak
pemeriksaan 30 hari menunjukkan hasil negatif.
Pemantauan yang dilakukan selama pengobatan meliputi pemantauan secara klinis dan
pemantauan laboratorium seperti pada tabel berikut.
BAB V
58
60
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT (MTPTRO)

IV
n
B.
al
n,
es
n
ut
as
u
is
si
kit
a
B. Menurunkan beban TB pada ODHA dan inisiasi ART secara dini
B.1. Intensifikasi penemuan kasus TB pada ODHA termasuk pada populasi
kunci HIV dan memastikan pengobatan TB yang berkualitas
B.2. Inisiasi Pengobatan Pencegahan dengan INH dan inisiasi dini ART
B.3. Penguatan PPI TB di faskes yang memberikan layanan HIV, termasuk
Tempat Orang Berkumpul (Lapas/Rutan, Panti Rehabilitasi untuk
Pengguna NAPZA)
C. Menurunkan beban HIV pada pasien TB
C.1 Menyediakan tes dan konseling HIV pada pasien TB
C.2 Meningkatkan Pencegahan HIV untuk pasien TB
C.3 Menyediakan Pemberian PPK pada Pasien TB-HIV
C.4 Memastikan perawatan, dukungan dan pengobatan serta pencegahan
HIV pada pasien ko-infeksi TB-HIV
C.5 Menyediakan ART bagi pasien ko-infeksi TB-HIV
Kebijakan:
1. Kegiatan kolaborasi TB-HIV di Indonesia dilaksanakan sesuai tatalaksana pengendalian
TB dan HIV yang berlaku saat ini dengan mengutamakan berfungsinya jejaring diantara
fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Kelompok kerja atau forum komunikasi dibentuk pada tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan kegiatan kolaborasi TB-HIV dengan
melibatkan lintas sektoral.
n
3. Diperlukan keterlibatan lebih banyak komunitas dan LSM dalam program TB dan
HIV/AIDS guna meningkatkan jangkauan dan cakupan penemuan kasus TB-HIV secara
signifikan.
4. Perencanaan bersama antara program TB dan HIV dibutuhkan untuk melaksanaan
kolaborasi TB-HIV yang optimal dalam menetapkan peran dan tanggung jawab masingmasing
program meliputi pelaksanaan, perluasan layanan, serta monitoring dan
evaluasi aktivitas kolaborasi TB-HIV di setiap tingkatan
5. Surveilans TB-HIV di Indonesia saat ini dilakukan dengan menggunakan data rutin yang
dikumpulkan dari layanan yang sudah melaksanakan kegiatan kolaborasi TB-HIV baik
dari layanan TB dan HIV dengan menggunakan SITT untuk program TB dan SIHA
untuk program HIV. Survei periodik dan survei sentinel dapat dilakukan bila diperlukan.
6. Semua pasien TB ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan diagnosis HIV tanpa
melihat faktor resiko.
7. Semua pasien koinfeksi TB-HIV sesegera mungkin dilakukan inisiasi ART tanpa menilai
jumlah CD4, setelah pengobatan TB dapat ditoleransi.
8. Semua pasien koinfeksi TB-HIV diberikan pengobatan pencegahan dengan
kotrimoksasol (PPK) tanpa menilai jumlah CD4.
BAB VI
KEGIATAN KOLABORASI TB/HIV (15)
63

es
aji
ini
g
n
m
n
a
m
ar
at
si
ih
in
a
tu
IV
tu
el
n
n
la
ekstraparu sesuai dengan organ yang terkena misalnya TB pleura, TB perikard, TB milier,
TB susunan saraf pusat dan TB abdomen.
Diagnosis TB pada ODHA
Penegakkan diagnosis TB paru pada ODHA tidak terlalu berbeda dengan orang dengan HIV
negatif. Penegakan diagnosis TB pada umumnya didasarkan pada pemeriksaan
mikroskopis dahak namun pada ODHA dengan TB seringkali diperoleh hasil dahak BTA
negatif. Di samping itu, pada ODHA sering dijumpai TB ekstraparu di mana diagnosisnya
sulit ditegakkan karena harus didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis, bakteriologi dan
atau histologi yang didapat dari tempat lesi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada
alur diagnosis TB pada ODHA, antara lain:
• Pemeriksaan mikroskopis langsung
Pemeriksaan mikroskopik dahak dilakukan melalui pemeriksaan dahak Sewaktu Pagi
Sewaktu (SPS). Apabila minimal satu dari pemeriksaan contoh uji dahak SPS hasilnya
positif maka ditetapkan sebagai pasien TB.
• Pemeriksaan tes cepat Xpert MTB/Rif
Pemeriksaan mikroskopis dahak pada ODHA sering memberikan hasil negatif, sehingga
penegakkan diagnosis TB dengan menggunakan tes cepat dengan Xpert MTB/Rif perlu
dilakukan. Pemeriksaan tes cepat dengan Xpert MTB/Rif juga dapat mengetahui adanya
resistensi terhadap rifampisin, sehingga penatalaksanaan TB pada ODHA tersebut bisa
lebih tepat. Jika fasilitas memungkinkan, pemeriksaan tes cepat dilakukan dalam waktu
yang bersamaan (paralel) dengan pemeriksaan mikroskopis.
• Pemeriksaan biakan dahak
Jika sarana pemeriksaan biakan dahak tersedia maka ODHA yang BTA negatif, sangat
dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan biakan dahak karena hal ini dapat membantu
untuk konfirmasi diagnosis TB.
• Pemberian antibiotik sebagai alat bantu diagnosis tidak direkomendasi lagi
Penggunaan antibiotik dengan maksud sebagai alat bantu diagnosis seperti alur
diagnosis TB pada orang dewasa dapat menyebabkan diagnosis dan pengobatan TB
terlambat sehingga dapat meningkatkan risiko kematian ODHA. Oleh karena itu,
pemberian antibiotik sebagai alat bantu diagnosis tidak direkomendasi lagi.
Namun antibiotik perlu diberikan pada ODHA dengan IO yang mungkin disebabkan oleh
infeksi bakteri lain bersama atau tanpa M.tuberculosis. Jadi, maksud pemberian antibiotik
tersebut bukanlah sebagai alat bantu diagnosis TB tetapi sebagai pengobatan infeksi
bakteri lain. Jangan menggunakan antibiotik golongan fluorokuinolon karena memberikan
respons terhadap M.tuberculosis dan dapat memicu terjadinya resistensi terhadap obat
tersebut.
• Pemeriksaan foto toraks
Pemeriksaan foto toraks memegang peranan penting dalam membantu diagnosis TB
pada ODHA dengan BTA negatif. Namun perlu diperhatikan bahwa gambaran foto toraks
pada ODHA umumnya tidak spesifik terutama pada stadium lanjut.
BAB VI
KEGIATAN KOLABORASI TB/HIV (15)
65

E.
F.

G.
H.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TUBERKULOSIS
Penularan utama TB adalah melalui cara dimana kuman TB (Mycobacterium tuberculosis)
tersebar melalui diudara melalui percik renik dahak saat pasien TB paru atau TB laring batuk,
berbicara, menyanyi maupun bersin. Percik renik tersebut berukuran antara 1-5 mikron
sehingga aliran udara memungkinkan percik renik tetap melayang diudara untuk waktu yang
cukup lama dan menyebar keseluruh ruangan. Kuman TB pada umumnya hanya ditularkan
melalui udara, bukan melalui kontak permukaan.
Infeksi terjadi apabila seseorang yang rentan menghirup percik renik yang mengandung kuman
TB melalui mulut atau hidung, saluran pernafasan atas, bronchus hingga mencapai alveoli.
Mencegah penularan tuberkulosis pada semua orang yang terlibat dalam pemberian pelayanan
pada pasien TB harus menjadi perhatian utama. Penatalaksanaan Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) TB bagi petugas kesehatan sangatlah penting peranannya untuk
mencegah tersebarnya kuman TB ini.
A. Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
Salah satu risiko utama terkait dengan penularan TB di tempat pelayanan kesehatan adalah
yang berasal dari pasien TB yang belum teridentifikasi. Akibatnya pasien tersebut belum
sempat dengan segera diperlakukan sesuai kaidah PPI TB yang tepat.
Semua tempat pelayanan kesehatan perlu menerapkan upaya PPI TB untuk memastikan
berlangsungnya deteksi segera, tindakan pencegahan dan pengobatan seseorang yang
dicurigai atau dipastikan menderita TB. Upaya tersebut berupa pengendalian infeksi
dengan 4 pilar yaitu :
1. Pengendalian Manajerial
2. Pengendalian administratif
3. Pengendalian lingkungan
4. Pengendalian dengan Alat Pelindung Diri
PPI TB pada kondisi/situasi khusus adalah pelaksanaan pengendalian infeksi pada
rutan/lapas, rumah penampungan sementara, barak-barak militer, tempat-tempat
pengungsi, asrama dan sebagainya. Misalnya di rutan/lapas skrining TB harus dilakukan
ada saat WBP baru, dan kontak sekamar.
1. Pengendalian Manajerial.
Pihak manajerial adalah pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dan Kabupaten /Kota dan/atau atasan dari institusi terkait.
72
Komitmen, kepemimipinan dan dukungan manajemen yang efektif berupa penguatan dari
upaya manajerial bagi program PPI TB yang meliputi:
a. Membuat kebijakan pelaksanaan PPI TB
b. Membuat SPO mengenai alur pasien untuk semua pasien batuk, alur pelaporan dan
surveilans
c. Membuat perencanaan program PPI TB secara komprehensif
BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TUBERKULOSIS
74

Langkah- Langkah Strategi TEMPO sebagai berikut:
a. Temukan pasien secepatnya.
Strategi TEMPO secara khusus memanfaatkan petugas surveilans batuk untuk
mengidentifikasi terduga TB segera mencatat di TB 06 dan mengisi TB 05 dan dirujuk
ke laboratorium.
b. Pisahkan secara aman.
Petugas surveilans batuk segera mengarahkan pasien yang batuk ke tempat khusus
dengan area ventilasi yang baik, yang terpisah dari pasien lain,serta diberikan masker.
Untuk alasan kesehatan masyarakat, pasien yang batuk harus didahulukan dalam
antrian (prioritas).
c. Obati secara tepat.
Pengobatan merupakan tindakan paling penting dalam mencegah penularan TB
kepada orang lain. Pasien TB dengan terkonfirmasi bakteriologis, segera diobati
sesuai dengan panduan nasional sehingga menjadi tidak infeksius
3. Pengendalian Lingkungan.
Adalah upaya peningkatan dan pengaturan aliran udara/ventilasi dengan menggunakan
teknologi untuk mencegah penyebaran dan mengurangi/ menurunkan kadar percik renik
di udara. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyalurkan percik renik kearah
tertentu (directional airflow) dan atau ditambah dengan radiasi ultraviolet sebagai
germisida.
Sistem ventilasi ada 2 jenis, yaitu:
a. Ventilasi Alamiah
b. Ventilasi Mekanik
c. Ventilasi campuran
Pemilihan jenis sistem ventilasi tergantung pada jenis fasilitas dan keadaan setempat.
Pertimbangan pemilihan sistem ventilasi suatu fasyankes berdasarkan kondisi lokal yaitu
struktur bangunan, iklim-cuaca, peraturan bangunan, budaya, dana dan kualitas udara
luar ruangan serta perlu dilakukan monitoring dan pemeliharaan secara periodik.
4. Pengendalian Dengan Alat Pelindung Diri.
Penggunaan alat pelindung diri pernapasan oleh petugas kesehatan di tempat pelayanan
sangat penting untuk menurunkan risiko terpajan, sebab kadar percik renik tidak dapat
dihilangkan dengan upaya administratif dan lingkungan.
Petugas kesehatan menggunakan respirator dan pasien menggunakan masker bedah.
Petugas kesehatan perlu menggunakan respirator particulat (respirator) pada saat
melakukan prosedur yang berisiko tinggi, misalnya bronkoskopi, intubasi, induksi sputum,
aspirasi sekret saluran napas, dan pembedahan paru. Selain itu, respirator ini juga perlu
digunakan saat memberikan perawatan kepada pasien atau saat
menghadapi/menangani pasien tersangka MDR-TB dan XDR-TB di poliklinik.
74
BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TUBERKULOSIS
76

Petugas kesehatan dan pengunjung perlu mengenakan respirator jika berada bersama
pasien TB di ruangan tertutup. Pasien atau tersangka TB tidak perlu menggunakan
respirator tetapi cukup menggunakan masker bedah untuk melindungi lingkungan
sekitarnya dari droplet.
Gambar 6: Jenis respirator untuk petugas kesehatan
Respirator partikulat untuk pelayanan kesehatan N95 atau FFP2 (health care particular
respirator), merupakan masker khusus dengan efisiensi tinggi untuk melindungi
seseorang dari partikel berukuran < 5 mikron yang dibawa melalui udara. Pelindung ini
terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah
tanpa ada kebocoran. Masker ini membuat pernapasan pemakai menjadi lebih berat.
Harganya lebih mahal daripada masker bedah. Bila cara pemeliharaan dan penyimpanan
dilakukan dengan baik, maka respirator ini dapat digunakan kembali (maksimal 3 hari).
Sebelum memakai masker ini, petugas kesehatan perlu melakukan fit test.
BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI TUBERKULOSIS
75
77

BAB VIII
PUBLIC PRIVATE PUBLIC PRIVATE MIX DOTS MIX DALAM DOTS PENGENDALIAN
DALAM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS TUBERKULOSIS
Program Pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal terhadap
layanan TB yang berkualitas, dapat dicapai dengan upaya yang sistematis melibatkan secara
aktif seluruh penyedia layanan kesehatan oleh karena itu perlu pelibatan semua fasilitas
layanan kesehatan.
Public Private Mix (bauran layanan pemerintah-swasta), adalah pelibatan semua fasilitas
layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien TB dan kesinambungan program
pengendalian TB dengan pendekatan secara komperhensif.
PPM (Public Private Mix) meliputi:
• Hubungan kerjasama pemerintah-swasta, seperti: kerjasama program pengendalian TB
dengan faskes milik swasta, kerjasama dengan sektor industri/perusahaan/tempat kerja,
kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
• Hubungan kerjasama pemerintah-pemerintah, seperti: kerjasama program pengendalian TB
dengan institusi pemerintah Lintas Program/Lintas Sektor, kerjasama dengan faskes milik
pemerintah termasuk faskes yang ada di BUMN, TNI, POLRI dan lapas/rutan.
• Hubungan kerjasama swasta-swasta, seperti: kerjasama antara organisasi profesi dengan
LSM, kerjasama RS swasta dengan DPM, kerjasama DPM dengan laboratorium swasta dan
apotik swasta.
Sehubungan dengan berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) yang dimulai
Januari tahun 2014, maka pemberian layanan TB tanpa penyulit dilakukan di FKTP,
sedangkan untuk TB dengan penyulit atau yang memerlukan pemeriksaan diagnosis lanjutan
dilakukan di FKRTL.
A. Tujuan
Tujuan PPM adalah menjamin ketersediaan akses layanan TB yang merata, bermutu dan
berkesinambungan bagi masyarakat terdampak TB untuk menjamin kesembuhan.
B. Prinsip dan Strategi PPM.
1. Prinsip PPM
Dalam melaksanakan kegiatan PPM harus menerapkan prinsip sebagai berikut:
a. Kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.
b. Kegiatan PPM diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kebaikan pasien dengan
menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
c. Kegiatan PPM diselenggarakan melalui sistim jejaring yang dikoordinir oleh program
pengendalian TB di setiap tingkat.
76
BAB VIII
PUBLIC PRIVATE MIX DOTS DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
78

2. Strategi PPM
Program Pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal
terhadap layanan TB yang berkualitas, dapat dicapai dengan upaya yang sistematis
melibatkan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan, sehingga diharapkan
peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan DOTS yang lebih luas dengan penekanan
pada pendekatan penguatan sistem yang dicerminkan dalam 6 pilar Public Private Mix
(PPM), yaitu :
a. Pilar 1 : Pelayanan DOTS Dasar di Puskesmas,
b. Pilar 2 : Pelayanan DOTS di RS publik/swasta,
c. Pilar 3 : Pelayanan DOTS oleh DP mandiri dan spesialis,
d. Pilar 4 : Diagnosis TB yang berkualitas,
e. Pilar 5 : OAT dan penggunaan secara rasional,
f. Pilar 6 : Penguatan sistim komunitas.
C. Penerapan PPM
Penerapan PPM dilaksanakan di setiap tingkat, yaitu:
1. Tingkat Nasional
2. Tingkat Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
1. Tingkat Nasional
Di tingkat nasional, strategi PPM diarahkan untuk mengembangkan kebijakan, peraturan,
pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menjadi pegangan
bagi penerapan PPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksana PPM di tingkat
nasional terdiri dari jajaran Kementerian Kesehatan RI dan kementerian terkait lainnya,
pemangku kepentingan di tingkat nasional: forum stop TB partnership Indonesia (FSTPI),
organisasi profesi, asosiasi penyelenggara kesehatan, LSM serta mitra internasional.
2. Tingkat Provinsi
Di tingkat provinsi dibentuk tim PPM yang terdiri dari dinas kesehatan, perhimpunan
profesi, serta pemangku kepentingan lain, yaitu: LSM, organisasi keagamaan, tempat
kerja, lapas/rutan. Pembentukan Tim PPM tingkat provinsi dimaksudkan agar dapat
melakukan pembinaan aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi di
tingkat kabupaten/kota.
3. Tingkat kabupaten/kota
Penerapan strategi PPM kabupaten/kota melalui peningkatan jejaring kemitraan antar
pemangku kepantingan dan jejaring rujukan antar fasyankes.Tahapan pelaksanaan
dimulai dengan pembentukan tim, menyusun rencana kerja berdasarkan hasil pemetaan
dan evaluasi kebutuhan. Tim PPM Kab/kota mendukung dinas kesehatan kabupaten/kota
untuk berfungsinya jejaring kemitraan dan jejaring rujukan.
Uraian berikut menjelaskan rincian dari strategi PPM.
a. Pilar 1: Pelayanan DOTS Dasar di Puskesmas .
Subdit Tuberkulosis, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular langsung, Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menetapkan NSPK
berkaitan dengan Pilar ini antara lain:
BAB VIII
PUBLIC PRIVATE MIX DOTS DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
77
79

1) Penguatan sistem surveilans dan Management Information for Action (MIFA),
misalnya Pengembangan Sistim Informasi TB Terpadu (SITT) berbasis web yang
bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
2) Peningkatan Kualitas layanan DOTS paripurna.
3) Pendekatan praktis kesehatan paru (Practical Approach to Lung Health/PAL) yaitu
pendekatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terhadap pasien yang
mengalami gangguan saluran pernafasan dengan keluhan utama batuk kronis dan
sesak.
4) Meningkatkan cakupan TBHIV yaitu melalui:
• Pelaksanaan Kegiatan kolaborasi TB-HIV
• Pencatatan & Pelaporan Kegiatan kolaborasi TB-HIV
5) Penyusunan Regulasi dari Kementerian Pertahanan dalam upaya pengendalian TB
di wilayah Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui faskes
TNI dan pengembangan jejaring melalui Mobilisasi Sosial TNI.
6) Membentuk jejaring antara Pilar pelayanan DOTS dasar dengan pilar-pilar yang
lain, contohnya:
• Memperluas Pelayanan untuk pasien TB Resistan Obat.
• Pelibatan Rutan/Lapas dalam pelayanan untuk warga binaan pemasyarakatan
(WBP) yang terdampak dan rentan terhadap TB.
• Pelibatan tempat kerja, swasta dan dunia usaha untuk membangun kepedulian
perusahan terhadap pengendalian TB melalui CSR (Corporate Social
Responsibility).
• Integrasi layanan TB di FKTP kedalam skema JKN yang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
• Bekerjasama dengan organisasi profesi dalam hal peningkatan rujukan kasus
TB ke faskes DOTS dasar.
7) Peningkatan pelacakan kasus dan upaya promotif preventif.
b. Pilar 2: Pelayanan DOTS di RS publik/swasta
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan akan menetapkan NSPK sesuai
pendekatan-pendekatan sebagai berikut:
1) Integrasi penerapan layanan TB dengan Strategi DOTS ke dalam Akreditasi
Rumah Sakit 2012.
2) Penerapan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tatalaksana TB.
3) Membentuk jejaring antara Pilar pelayanan DOTS di RS dengan pilar yang lain,
contohnya:
• Memperkuat jejaring rujukan dengan pelayanan DOTS dasar.
• Memperluas layanan rujukan TB resistan obat di RS-RS yang ditunjuk.
• Mendorong terbentuknya Center of Excellent (COE) untuk layanan TB.
• Meningkatkan kualitas layanan TB-HIV yaitu melalui:
Pelaksanaan Kegiatan kolaborasi TB-HIV,
Pencatatan & Pelaporan Kegiatan kolaborasi TB-HIV,
Pengobatan pencegahan dengan INH (PP-INH).
c. Pilar 3: Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktek Mandiri dan Spesialis
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkoordinir penerapan pilar ke 3 melalui pendekatanpendekatan
sebagai berikut:
78
BAB VIII
PUBLIC PRIVATE MIX DOTS DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
80

1) Penerapan International Standards for TB Care (ISTC) yang telah diwujudkan
dalam bentuk PNPK yang merupakan standar pelayanan TB bagi dokter di seluruh
Indonesia.
2) Sertifikasi DPM untuk mengobati pasien TB melalui terbitnya Surat Keputusan PB
IDI No.680.1/PB/A/09/2013 tentang penatalaksanaan pasien tuberkulosis. Dokter
yang tersertifikasi TB memiliki kewenangan mengobati pasien TB, sedangkan
dokter yang belum tersertifikasi hanya diperkenankan menjaring terduga TB dan
merujuk kepada fasilitas layanan TB dengan strategi DOTS. Dokter yang
mengobati pasien TB akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk SKP dari PB
IDI.
3) Penetapan Panduan Praktik Klinis Dokter di Layanan Primer melalui Surat
Keputusan PB IDI no.561/PB/A.4/08/2013 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia no.5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis
bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
Selain IDI, pilar 3 ini juga meliputi pendekatan lain yang dikoordinir oleh Kemenkes
berupa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan Pedoman
Nasional Penyusunan Modul TB di Kurikulum Fakultas Kedokteran dan telah
disosialisasikan kepada 70 Fakultas Kedokteran di Indonesia.
d. Pilar 4: Diagnosis TB yang berkualitas.
Pilar ini dikoordinir oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik (BPPM) dan
Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Rujukan, melalui pendekatan:
1) Penguatan Jejaring dan Quality Assurance (QA) laboratory dengan
mengembangkan sistim Pemantauan Mutu Eksternal pemeriksaan diagnostik TB
(Mikroskopis, kultur, DST dan molekuler).
2) Menjamin kualitas laboratorium di fasyankes melalui pengembangan Jejaring Lab
TB dengan mengatur dan mendorong adanya Laboratorium Rujukan TB Provinsi
dan Laboratorium rujukan intermediate.
3) Menentukan laboratorium yang bersertifikat untuk pemeriksaan biakan dan uji
kepekaan OAT lini 1 dan 2.
4) Pemanfaatan teknologi tes diagnostik TB dengan tes cepat (GeneXpert dan LPA).
5) Meningkatkan keterlibatan lab swasta dalam jejaring DOTS serta meningkatkan
mutunya.
e. Pilar 5: Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) secara Rasional.
Pilar ini dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dirjen
Bina Kefarmasian Alat Kesehatan dengan melibatkan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Pendekatan pilar ini lebih pada penetapan regulasi dan penegakan hukum, yaitu:
1) Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan “One Gate Policy”.
2) Pelaksanaan post market surveillance untuk OAT lini-1.
3) Penyusunan SOP pengelolaan logistik TB OAT dalamnya termasuk SOP uji
kualitas OAT.
4) Memfaslitasi proses prakualifikasi WHO untuk OAT.
5) Mendorong regulasi penggunaan OAT secara rasional.
f. Pilar 6: Penguatan Sistem Komunitas.
Pilar ini melibatkan secara aktif lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Masyarakat dan organisasi terdampak TB, melalui pendekatan:
BAB VIII
PUBLIC PRIVATE MIX DOTS DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
79
81

BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS
Diagnosis TB melalui pemeriksaan kultur atau biakan dahak merupakan metode baku emas
(gold standard). Namun, pemeriksaan kultur memerlukan waktu lebih lama (paling cepat sekitar
6 minggu) dan memerlukan fasilitas sumber daya laboratorium yang memenuhi standar .
Pemeriksaan 3 contoh uji (SPS) dahak secara mikroskopis nilainya identik dengan
pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan
pemeriksaan yang paling efisien, mudah, murah, bersifat spesifik, sensitif dan hanya dapat
dilaksanakan di semua unit laboratorium. Untuk mendukung kinerja penanggulangan TB,
diperlukan manajemen yang baik agar terjamin mutu laboratorium tersebut.
Manajemen laboratorium TB meliputi beberapa aspek yaitu; organisasi pelayanan laboratorium
TB, sumber daya laboratorium, kegiatan laboratorium, pemantapan mutu laboratorium TB,
keamanan dan kebersihan laboratorium, dan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.
A. Organisasi Pelayanan Laboratorium TB.
Laboratorium TB tersebar luas dan berada di setiap wilayah, mulai dari tingkat Kecamatan,
Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional, yang berfungsi sebagai laboratorium pelayanan
kesehatan dasar, rujukan maupun laboratorium pendidikan/penelitian. Setiap laboratorium
yang memberikan pelayanan pemeriksaan TB mulai dari yang paling sederhana, yaitu
pemeriksaan apusan secara mikroskopis sampai dengan pemeriksaan paling mutakhir
seperti PCR, harus mengikuti acuan/standar.
Untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai standar, maka diperlukan jejaring
laboratorium TB. Masing-masing laboratorium di dalam jejaring TB memiliki fungsi, peran,
tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan.
Masing-masing tingkat laboratorium memiliki fungsi sesuai dengan pelayanan laboratorium
mikroskopis, biakan, uji kepekaan dan molekuler.
1. Jejaring Pelayanan Laboratorium Mikroskopis TB.
a. Laboratorium mikroskopis TB di faskes
Dalam layanan pemeriksaan mikroskopis, fasilitas kesehatan dibagi berdasarkan
kemampuannya melakukan pemeriksaan mikroskopis TB menjadi:
• Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rujukan Mikroskopis TB (FKTP-RM), adalah
FKPT dengan laboratorium yang mampu membuat sediaan contoh uji , pewarnaan
dan pemeriksaan mikroskopis dahak, menerima rujukan dan melakukan pembinaan
teknis kepada laboratorium FKTP Satelit (FKPT-PS). FKTP-RM harus mengikuti
pemantapan mutu eksternal melalui uji silang berkala oleh laboratorium RUS-1 di
wilayahnya atau lintas kabupaten/kota.
• Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satelit (FKTP-S), adalah FKTP dengan
laboratorium yang melayani pengumpulan dahak, pembuatan contoh uji, fiksasi dan
kemudian merujuk ke FKTP-RM.
Dalam jejaring laboratorium mikroskopis TB semua fasiltas laboratorium kesehatan
termasuk laboratorium Rumah Sakit dan laboratorium swasta yang melakukan
pemeriksaan laboratorium mikroskopis TB dapat mengambil peran sebagai FKTP-RM
dan FKTP-S sesuai dengan kemampuan pemeriksaan yang dilaksanakannya.
82
BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS

. Laboratorium Rujukan Uji Silang Pertama /Lab Intermediate/ RUS 1
Laboratorium RUS 1 ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setelah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan berada di tingkat Kabupaten/Kota
dengan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait atau lintas
kabupaten/kota atas kesepakatan antara Dinas Kabupaten /Kota. Pada Lab RUS 1
dengan wilayah kerja lebih dari 1 kabupaten/kota, penetapan laboratorium oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi.
Laboratorium RUS 1 memiliki tugas dan fungsi:
1) Melaksanakan pelayanan pemeriksaan mikroskopis BTA.
2) Melaksanakan uji silang sediaan dahak dari laboratorium fasyankes di wilayah
kerjanya.
3) Melakukan pembinaan teknis laboratorium mikroskopis di wilayah kerjanya.
4) Melakukan pemantauan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium TB di wilayah
kerjanya (uji mutu reagensia dan kinerja pemeriksaan).
5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pengelolaan
jejaring laboratorium TB di wilayahnya.
c. Laboratorium Rujukan Uji Silang Kedua/ RUS 2
Laboratorium RUS 2 terdapat di provinsi yang memiliki laboratorium RUS 1. Apabila
provinsi yang tidak memiliki laboratorium RUS 1, maka laboratorium rujukan provinsi
berperan sebagai lab RUS.
Laboratorium RUS 2 ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setelah memenuhi
kriteria yang telah ditentukan dengan peran dan fungsi:
1) Melakukan uji silang ke-2 jika terdapat perbedaan hasil pemeriksaan (diskordance)
mikroskopis laboratorium fasyankes dan laboratorium RUS 1
2) Melakukan pembinaan teknis laboratorium RUS 1 di wilayahnya
3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengelolaan jejaring
laboratorium TB di wilayahnya
4) Melakukan pemantauan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium TB di wilayah
kerjanya (uji mutu reagensia dan kinerja pemeriksaan).
5) Mengikuti PME tingkat nasional (uji silang sediaan dahak dengan metode LQAS,
supervisi, tes panel) dari Laboratorium Rujukan Nasional.
d. Laboratorium Rujukan Tuberkulosis Nasional
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1909/MENKES/SK/IX/2011
tentang Laboratorium Rujukan Tuberkulosis Nasional telah ditunjuk BLK Provinsi
Jawa Barat sebagai Laboratorium Rujukan TB Nasional untuk Pemeriksaan
Mikroskopis TB yang pembinaannya berada dibawah Kementerian Kesehatan cq
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan peran, tanggung jawab dan tugas
pokok sebagai berikut:
1) Peran:
a) Laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan mikroskopis TB
b) Laboratorium pembina mutu dan pengembangan jejaring untuk pemeriksaan
mikroskopis TB
2) TanggungJawab:
Memastikan semua kegiatan laboratorium mikroskopis dalam jejaring laboratorium
mikroskopisTB berjalan sesuai peran dan tugas pokoknya.
BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS
83

c. Laboratorium biakan
Laboratorium biakan adalah laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan biakan M.
tuberculosis sesuai standar dan memenuhi indikator kinerja laboratorium biakan TB.
Pencatatan pelaporan wajib dilaksanakan oleh laboratorium biakan TB dan indikator
kinerja laboratorium ini dilaporkan kepada Laboratorium Rujukan Regional dan LRN.
Laboratorium ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1) Melaksanakan pelayanan pemeriksaan biakan dan identifikasi parsial NTM
2) Mengirimkan isolat biakan ke Laboratorium Rujukan Regional
3) Mengikuti pemantapan mutu oleh LRN
4) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan tugasnya sebagai
Laboratorium rujukan biakan provinsi
d. Laboratorium biakan dan uji kepekaan
Melakukan pemeriksaan pemeriksaan biakan M. tuberculosis dan uji kepekaan OAT
sesuai standard dan tersertifikasi melalui mekanisme pemantapan mutu oleh LRN.
Laboratorium ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1) Melaksanakan pelayanan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan OAT lini 1 dan/
atau 2
2) Melakukan pembinaan dan menerima rujukan dari laboratorium yang melakukan
pemeriksaan biakan TB di wilayah kerjanya. Fungsi ini merupakan fungsi sebagai
laboratorium rujukan regional. Laboratorium dengan fungsi regional adalah
laboratorium rujukan provinsi yang ditetapkan oleh LRN berkoordinasi dengan
Kementerian Kesehatan cq Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pengelolaan
jejaring laboratorium TB di wilayah kerjanya.
4) Mengikuti pemantapan mutu oleh LRN.
e. Laboratorium Rujukan Tuberkulosis Nasional
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1909/MENKES/SK/IX/2011
tentang Laboratorium Rujukan Tuberkulosis Nasional telah ditunjuk BBLK Surabaya
sebagai Laboratorium Rujukan TB Nasional untuk Pemeriksaan Mikroskopis TB yang
pembinaannya berada dibawah Kementerian Kesehatan cq Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan dengan peran, tanggung jawab dan tugas pokok sebagai berikut:
1) Peran
a) Laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB.
b) Laboratorium pembina mutu dan pengembangan jejaring untuk pemeriksaan
isolasi, identifikasi, dan uji kepekaan TB.
2) Tugas Pokok
a) Pemetaan distribusi, jumlah dan kinerja laboratorium biakan dan uji kepekaan
TB
b) Memfungsikan jejaring laboratorium biakan dan uji kepekaan TB
c) Menentukan spesifikasi alat dan bahan habis pakai untuk laboratorium biakan
dan uji kepekaan TB
d) Mengembangkan pedoman teknis, prosedur tetap, pemantapan mutu eksternal
(PME) dan pedoman pelatihan biakan dan uji kepekaan TB
e) Menyelenggarakan PME dalam jejaring laboratorium biakan dan uji kepekaan
TB
f) Melaksanakan pelayanan rujukan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan TB
BAB IX
85
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS

Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan peran, tanggung jawab dan tugas pokok
sebagai berikut:
1) Peran
a) Sebagai Laboratorium rujukan nasional untuk penelitian operasional TB,
b) Sebagai Laboratorium rujukan nasional untuk pemeriksaan molekuler, serologi
dan MOTT.
2) Tugas Pokok
a) Melaksanakan penelitian operasional TB
b) Melaksanakan pemeriksaan molekuler, serologi dan MOTT.
c) Melaksanakan evaluasi/validasi teknologi baru.
d) Melaksanakan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan teknologi baru
e) Melaksanakan PME untuk teknologi baru
f) Bekerjasama dalam jejaring laboratorium TB internasional.
3) Tanggungjawab
Memastikan semua kegiatan laboratorium rujukan TB nasional sebagai penelitian
operasional TB, pemeriksaan molekuler, serologi dan MOTT berjalan sesuai peran
dan tugas pokok.
B. Manajemen Laboratorium TB.
1. Manajemen Logistik Laboratorium TB.
Perencanaan, pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan dan penggunaan
logistik laboratorium TB diatur melalui mekanisme logistik Program Pengendalian TB
2. Manajemen Pemantapan Mutu Laboratorium TB.
Pemantapan mutu laboratorium TB dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jejaring
laboratorium mikroskopis, biakan/uji kepekaan dan uji cepat biomolekuler.
Komponen pemantapan mutu terdiri dari 3 hal utama yaitu:
a. Pemantapan Mutu Internal (PMI)
b. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
c. Peningkatan Mutu (Quality Improvement)
a. Pemantapan Mutu Internal (PMI)
PMI adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan laboratorium TB untuk
mencegah kesalahan pemeriksaan laboratorium dan mengawasi proses pemeriksaan
laboratorium agar hasil pemeriksaan tepat dan benar.
Tujuan PMI:
1) Memastikan bahwa semua proses sejak persiapan pasien, pengambilan,
penyimpanan, pengiriman, pengolahan contoh uji, pemeriksaan contoh uji,
pencatatan dan pelaporan hasil dilakukan dengan benar.
2) Mendeteksi kesalahan, mengetahui sumber/penyebab dan mengoreksi dengan
cepat dan tepat.
3) Membantu peningkatan pelayanan pasien.
Kegiatan PMI harus meliputi setiap tahap pemeriksaan laboratorium yaitu tahap praanalisis,
analisis, pasca-analisis, dan harus dilakukan terus menerus.
BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS
87

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PMI yaitu:
1) Tersedianya Prosedur Tetap (Protap) untuk seluruh proses kegiatan pemeriksaan
laboratorium, misalnya :
a) Protap pengambilan dahak
b) Protap pembuatan contoh uji dahak
c) Protap pewarnaan Ziehl Neelsen
d) Protap pemeriksaan Mikroskopis
e) Protap pembuatan media
f) Protap inokulasi
g) Protap identifikasi
h) Protap pengelolaan limbah, dan sebagainya.
2) Tersedianya Formulir /buku untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeriksaan
laboratorium TB
3) Tersedianya jadwal pemeliharaan/kalibrasi alat, audit internal, pelatihan petugas
4) Tersedianya contoh uji kontrol (positip dan negatip) dan kuman kontrol.
b. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
PME laboratorium TB dilakukan secara berjenjang, karena itu penting sekali
membentuk jejaring dan tim laboratorium TB di laboratorium rujukan. Pelaksanaan
PME dalam jejaring ini harus berlangsung teratur/berkala dan berkesinambungan.
Koordinasi PME harus dilakukan oleh laboratorium penyelenggara yaitu laboratorium
rujukan bersama dengan Dinas Kesehatan setempat agar dapat melakukan evaluasi
secara baik, berkala dan berkesinambungan.
1) Perencanaan PME
a) Melakukan koordinasi diantara komponen pelaksana Program TB berdasarkan
wilayah kerja jejaring laboratorium TB
b) Menentukan kriteria laboratorium penyelenggara
c) Menentukan jenis kegiatan PME
d) Penjadwalan pelaksanaan PME dengan mempertimbangkan beban kerja
laboratorium penyelenggara.
e) Menentukan kriteria petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PME
f) Penilaian dan umpan balik.
2) Kegiatan PME
Kegiatan PME laboratorium TB dilakukan melalui:
a) PME Mikroskopis
• Uji silang sediaan dahak mikroskopis
Dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan dengan melakukan
pemeriksaan ulang sediaan dahak dari unit laboratorium mikroskopis TB di
fasyankes. Pengambilan sediaan dahak untuk uji silang dilakukan dengan
metode Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). Metoda ini diterapkan
diseluruh Indonesia namun dengan mempertimbangkan kondisi geografis
dan sumber daya laboratorium metoda LQAS dapat dimodifikasi sehingga
alur dan peran komponen PME dapat berubah.
88
BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS

3. Manajemen Sistim Informasi Laboratorium TB
Untuk menjamin data kegiatan laboratorium dapat termonitor dengan baik, maka seluruh
kegiatan laboratorium TB akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Terpadu
Tuberkulosis (SITT) untuk pelayanan pemeriksaan mikrokopis (Laporan TB.12) dan eTB
Manager untuk pelayanan pemeriksaan biakan, uji kepekaan dan uji cepat biomolekuler.
C. Keamanan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium TB
Manajemen laboratorium harus menjamin adanya sistem dan perangkat keamanan dan
keselamatan kerja serta pelaksanaannya oleh setiap petugas di laboratorium dengan
pemantauan dan evaluasi secara berkala, yang diikuti dengan tindakan koreksi yang
memadai. Komponen yang berperan pada keselamatan dan keamanan laboratorium TB
yaitu: infrastruktur laboratorium, peralatan, bahan yang dipakai, proses dan keterampilan
kerja dan pengelolaan limbah laboratorium TB. Komponen-komponen tersebut harus
diselaraskan baik dari aspek pengelolaan (manajemen) dan teknis laboratorium agar
terjamin keselamatan dan keamanan petugas dan lingkungan. Keselamatan dan Keamanan
Laboratorium TB bertujuan untuk mencegah dan menangani infeksi dan kecelakaan kerja di
laboratorium TB.
90
BAB IX
MANAJEMEN LABORATORIUM TUBERKULOSIS

BAB X
PENGELOLAAN PENGELOLAAN LOGISTIK LOGISTIK PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS TUBERKULOSIS
Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB) merupakan komponen yang
penting dalam program pengendalian TB agar kegiatan program dapat dilaksanakan,
baik di Pusat dan Dinas Kesehatan maupun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes).
Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan logistik P2TB dengan baik sehingga
ketersediaan dan kualitasnya terjamin.
A. Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis.
1. Pengertian Logistik P2TB.
Logistik P2TB adalah seluruh rangkaian proses pengelolaan logistik P2TB mulai
dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan
bahan dan alat kesehatan untuk menunjang kegiatan P2TB, mulai dari proses
penegakan diagnosis sampai dengan pasien menyelesaikan pengobatannya.
Logistik Obat Anti Tuberkulosis (OAT) adalah semua jenis OAT yang digunakan
untuk mengobati pasien TB dan TB resistan obat.
Logistik Non OAT adalah semua jenis bahan dan alat kesehatan selain OAT yang
digunakan untuk mendukung tatalaksana pasien TB dan TB resistan obat.
2. Jenis-jenis Logistik P2TB.
Jenis-jenis logistik P2TB dibagi dalam 2 jenis, yaitu: Obat Anti TB (OAT) dan Non
OAT.
a. Jenis-jenis Logistik Obat Anti Tuberkulosis (OAT)
Jenis-jenis logistik OAT yang digunakan Program Pengendalian TB (P2TB di
Indonesia adalah seluruh jenis OAT ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
R.I. berdasarkan rekomendasi dari Komite Ahli (KOMLI) dengan
memperhatikan beberapa paduan OAT yang direkomendasikan oleh WHO.
Jenis-jenis OAT yang digunakan P2TB adalah:
• Lini pertama: Isoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Etambutol (E)
dan Streptomisin (S).
• Lini kedua: Kanamycin (Km), Capreomycin (Cm), Levofloxacin (Lfx),
Moxifloxacin (Mfx), Ethionamide (Eto), Cycloserin (Cs) dan Para Amino
Salicylic (PAS).
1) Obat Anti TB (OAT) Non Resistan
Dalam pelayanan pengobatan pasien TB, Program Nasional Pengendalian
TB (Kemenkes R.I) menyediakan paduan OAT dalam bentuk paket
individual untuk setiap pasien. Paket OAT ini dikemas dalam dua jenis
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
91
94

kemasan, yaitu: kemasan Kombinasi Dosis Tetap (KDT)/Fix Dose
Combination (FDC) dan kemasan Kombipak.
Paket OAT KDT/FDC adalah paket OAT yang dalam setiap tablet OAT-nya
telah ada seluruh/beberapa jenis OAT yang digunakan untuk paduan
pengobatan TB. Dimana P2TB pada paket OAT KDT-nya menggunakan
4KDT/4FDC dan 2KDT/2FDC.
Paket Kombipak adalah paket OAT dimana tablet OAT-nya masih lepasan
dari setiap jenis OAT yang digunakan untuk paduan pengobatan TB.
Baik paket OAT KDT/FDC maupun paket OAT Kombipak, tablet OAT-nya
dikemas dalam bentuk blister.
Paduan paket OAT yang saat ini disediakan oleh Program Nasional
Pengendalian Tuberkulosis adalah:
• Paket KDT OAT Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3
• Paket KDT OAT Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3
• Paket KDT OAT Kategori Anak : 2(HRZ)/4(HR)
• Paket Kombipak Kategori 1 : 2HRZE/4H3R3
• Paket Kombipak Kategori Anak : 2HRZ/4HR
2) Obat Anti TB (OAT) RR/MDR
Dalam pelayanan pengobatan pasien TB resistan obat, Program Nasional
Pengendalian TB (Kemenkes R.I) menyediakan paduan OAT dalam bentuk
paduan individual yang terdiri dari beberapa OAT lini kedua ditambah OAT
lini pertama yang masih sensitif.
Paduan pengobatan pasien TB RR/MDR yang digunakan Program Nasional
Pengendalian Tuberkulosis adalah:
Km – Lfx – Eto – Cs – Z - (E) / Lfx – Eto – Cs – Z – (E)
Sediaan dari OAT lini kedua dan lini pertama yang digunakan untuk paduan
OAT RR/MDR yang disediakan adalah:
Nama OAT Dosis Bentuk
Kanamycin (Km) 1000 mg vial
Capreomycin (Cm) 1000 mg vial
Levofloxacin (Lfx) 250 mg tablet
Moxifloxacin (Mfx) 400 mg tablet
Ethionamide (Eto) 400 mg tablet
Cycloserin (Cs) 250 mg kapsul
Para Amino Salicylic (PAS) 2 g sachet
Pirasinamid (Z) 500 mg tablet
Etambutol (E) 400 mg tablet
92
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
95

. Logistik Non OAT
Logistik Non OAT yang digunakan dalam P2TB adalah seluruh jenis logistik
Non OAT yang digunakan P2TB baik dalam pelayanan pasien TB maupun
pasien TB resistan obat.
1) Logistik Non OAT Non Resistan
Logistik Non OAT yang digunakan P2TB dibagi dalam dua kelompok, yaitu
barang habis pakai dan tidak habis pakai.
a) Logistik Non OAT habis pakai antara lain adalah:
Bahan-bahan laboratorium TB, seperti: Reagensia, Pot Dahak, Kaca
sediaan, Oli Emersi, Ether Alkohol, Tisu, Sarung tangan, Lysol, Lidi,
Kertas saring, Kertas lensa, dll.
Formulir pencatatan dan pelaporan TB, seperti: TB.01 s/d TB.13
b) Logistik Non OAT tidak habis pakai antara lain adalah:
Alat-alat laboratorium TB, seperti: mikroskop binokuler, Ose, Lampu
spiritus/bunsen, Rak pengering kaca sediaan (slide), Kotak
penyimpanan kaca sediaan (box slide), Safety cabinet, Lemari/rak
penyimpanan OAT, dll
Barang cetakan lainnya seperti buku pedoman, buku panduan, buku
petunjuk teknis, leaflet, brosur, poster, lembar balik, stiker, dan lainlain.
2) Logistik Non OAT Resistan Obat
Logistik Non OAT resistan obat yang digunakan P2TB dibagi dalam dua
kelompok, yaitu barang habis pakai dan tidak habis pakai.
a) Logistik Non OAT resistan obat habis pakai antara lain adalah:
Cartridge GeneXpert
Masker bedah
Respirator N95
Formulir Pencatatan dan Pelaporan TB & MDR
b) Logistik Non OAT resistan obat tidak habis pakai antara lain adalah:
Alat-alat laboratorium TB resistan obat, seperti: mikroskop binokuler,
Ose, Lampu spiritus/bunsen, Rak pengering kaca sediaan (slide),
Kotak penyimpanan kaca sediaan (box slide), Safety cabinet,
Lemari/rak penyimpanan OAT, dll
Barang cetakan lainnya seperti buku pedoman, buku panduan, buku
petunjuk teknis, leaflet, brosur, poster, lembar balik, stiker, dan lainlain.
3. Jejaring Pengelolaan Logistik P2TB.
Pengelolaan logistik P2TB dilakukan pada setiap tingkat pelaksana program
pengendalian TB, yaitu mulai dari tingkat Pusat, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota
sampai dengan di Fasyankes, baik rumah sakit, puskesmas maupun fasyankes
lainnya yang melaksanakan pelayanan pasien TB dengan strategi DOTS.
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
93
96

Jejaring pengelolaan logistik TB di fasyankes, baik OAT maupun Non OAT adalah
seperti gambar dibawah ini:
Gambar 10: Jejaring Pengelolaan Logistik TB.
Dinkes Provinsi
Instalasi Farmasi Provinsi
(IFP)
permintaan
distribusi
Dinkes Kab/kota
Instalasi Farmasi
Kab/Kota(IFK)
permintaan
distribusi
Fasyankes
Dokter Praktik Mandiri
(DPM)
Klinik Swasta
Keterangan:
Alur distribusi OAT
Alur permintaan dan pelaporan OAT
Keterangan:
Untuk Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan klinik akan memperoleh logistik melalui
Puskesmas yang membina wilayah dimana DPS/Klinik tersebut berada.
Jejaring pengelolaan logistik TB Resisten Obat di fasyankes, baik OAT maupun
Non OAT Resistan Obat adalah seperti gambar dibawah ini:
94
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
97

Gambar 11: Jejaring Pengelolaan Logistik P2TB Resistan Obat
Pusat
Instalasi Farmasi
Nasional
Dinkes Provinsi
Instalasi Farmasi
Provinsi (IFP)
Faskes Rujukan
Instalasi Farmasi
Faskes Rujukan
Faskes Sub Rujukan
Faskes Satelit
Keterangan:
Alur Distribusi OAT
Alur Permintaan dan Pelaporan OAT
Keterangan:
Fasyankes Rujukan TB MDR memperoleh logistik TB Resistan Obat, baik obat
maupun non obat dari Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan untuk fasyankes
satelit memperoleh logistik dari fasyankes rujukannya.
B. Pengelolaan Logistik Program Pengendalian Tuberkulosis.
Pengelolan logistik P2TB merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menjamin agar logistik P2TB tersedia di setiap layanan pada saat dibutuhkan
dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Kegiatan pengelolaan logistik
P2TB dilakukan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
sampai dengan penggunaan, serta adanya sistim manajemen pendukung. Hal ini
dapat dilihat pada siklus pengelolaan logistik dibawah ini.
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
95
98

f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan logistik disesuaikan dengan jadwal
penyusunan anggaran disetiap tingkat pemerintahan di Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Pusat.
a. Perencanaan OAT
Perencanaan kebutuhan OAT menggunakan dua pendekatan yaitu metode
konsumsi dan metode morbiditas. Metode konsumsi adalah proses
penyusunan kebutuhan berdasarkan pemakaian tahun sebelumnya,
sedangkan metode morbiditas adalah proses penyusunan kebutuhan
berdasarkan perkiraan jumlah pasien yang akan diobati (insidensi) sesuai
dengan target yang direncanakan.
Perencanaan OAT P2TB yang digunakan merupakan gabungan dari kedua
pendekatan metode konsumsi dan morbiditas. Perencanaan kebutuhan setiap
jenis/kategori OAT didasarkan target penemuan kasus, dengan
memperhitungkan proporsi tipe penemuan pasien tahun lalu, jumlah stok yang
ada dan masa tunggu (lead time).
1) Perencanaan OAT Tidak Resistan
Perencanaan OAT Non Resistan dilakukan secara “bottom up planning”
mulai dari Kabupaten/Kota kemudian diusulkan ke Provinsi dan rekapnya
diusulkan ke Program Nasional Pengendalian TB setiap tahunnya.
2) Perencanaan OAT Resistan Obat
Mengingat data kondisi epidemilogis resistan obat disetiap wilayah belum
tersedia, maka perencanaan OAT resistan obat saat ini dilakukan secara
terpusat di Program Nasional Pengendalian TB setiap tahunnya sesuai
dengan target penemuan kasus.
b. Perencanaan Non OAT
Perencanaan logistik Non OAT dilaksanakan disetiap tingkatan dengan
memperhatikan:
1) Jenis logistik
2) Spesifikasi
3) Jumlah kebutuhannya.
4) Stok yang tersedia dan masih dapat dipergunakan
5) Unit pengguna
Perencanaan logistik Non OAT dilakukan oleh Program Nasional Pengendalian
TB bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan target penemuan kasus dan pengembangan cakupan program.
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
100
97

2. Pengadaan Logistik P2TB.
Pengadaan logistik merupakan proses untuk penyediaan logistik yang dibutuhkan
pada institusi maupun layanan kesehatan. Pengadaan yang baik harus dapat
memastikan logistik yang diadakan sesuai dengan jenis, jumlah, tepat waktu
sesuai dengan kontrak kerja dan harga yang kompetitif. Proses pengadaan harus
mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan Pengadaan logistic P2TB adalah:
a. Tersedianya logistik P2TB dalam jumlah, jenis, spesifikasi dan waktu yang
tepat.
b. Didapatkannya logistik P2TB dengan kualitas yang baik dengan harga yang
wajar.
Kebijakan Pengadaan Logistik P2TB adalah:
a. Pengadaan logistik bisa berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten/Kota dan Bantuan Luar Negeri.
b. Pelaksanaan pengadaan logistik berdasarkan peraturan dan perundangan
yang berlaku dengan mengacu ke Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
c. Pengadaan yang sumber dana dari Bantuan Luar Negeri selain mengikuti
Perpres juga mengikuti persyaratan dari donor.
d. Pengadaan logistik yang berasal dari APBN dilaksanakan oleh Kemenkes RI,
Ditjen Binfar & Alkes, Ditjen PP&PL maupun Ditjen lainnya.
e. Pengadaan yang berasal dari APBD Provinsi dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi dengan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang
bersangkutan.
f. Pengadaan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
a. Pengadaan OAT
OAT merupakan obat dengan kategori “Sangat Sangat Esensial” (SSE)
sehingga Pemerintah wajib menyediakannya, baik pemerintah Pusat maupun
Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Saat ini kebutuhan OAT masih dipenuhi dari pengadaan Pusat dengan dana
APBN. Sedangkan untuk OAT resistan obat masih menggunakan dana
bantuan (donor). Pengadaan OAT dengan dana APBN setiap tahunnya
dilakukan oleh Ditjen. Binfar dan Alkse Kemenkes R.I. Sedangkan OAT
resistan obat dengan dana bantuan dilakukan oleh Subdit. TB.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan logistik OAT adalah:
1) Paduan OAT yang diadakan sesuai dengan kebutuhan Program Nasional
Pengendalian TB.
2) Batas kadaluarsa OAT pada saat diterima oleh panitia penerima barang
minimal 24 (dua puluh empat) bulan.
98
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
101

3) Persyaratan mutu OAT harus sesuai dengan persyaratan mutu yang
tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi terakhir.
4) Industri Farmasi yang memproduksi OAT bertanggung jawab terhadap mutu
OAT melalui pemastian dan pemeriksaan mutu (Quality Control) oleh
industri farmasi dengan mengimplementasikan CPOB secara konsisten.
5) OAT memiliki sertifikat analisa dan uji mutu yang sesuai dengan nomor bets
masing-masing produk.
6) OAT diproduksi oleh industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB.
b. Pengadaan Non OAT
Logistik Non OAT P2TB juga merupakan komponen yang penting dalam
mendukung terlaksananya kegiatan P2TB. Untuk itu pengadaan logistik Non
OAT P2TB juga menjadi tanggung jawab Pemerintah khususnya Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan Desentralisasi, baik logistic Non OAT
untuk TB regular maupun TB resistan obat.
Saat ini, pengadaan logistik Non OAT P2TB masih mendapat dukungan dari
Pemerintah Pusat, baik dari dana APBN maupun dana bantuan donor. Namun
alokasi dana yang ada tidak dapat memenuhi/mengadakan 100% kebutuhan
Nasional. Sehingga kontribusi pengadaan dari Kabupaten/Kota maupun
Provinsi sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan yang ada.
Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan logistik Non OAT adalah:
1) Logistik Non OAT yang diadakan sesuai dengan kebutuhan Program
Nasional Pengendalian TB.
2) Mutu logistik yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
untuk setiap jenis logistik.
3. Penyimpanan Logistik P2TB.
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan logistik termasuk memelihara
yang mencakup aspek tempat penyimpanan (Instalatasi Farmasi atau gudang),
barang dan administrasinya. Dengan dilaksanakannya penyimpanan yang baik
dan benar, maka logistik P2TB akan terjaga mutu/kualitasnya, menghindari
penggunaan yang tidak bertanggung jawab (irasional) dan menjamin
ketersediaannya serta memudahkan pencarian dan pengawasan.
Dalam penyimpanan logistic P2TB baik OAT maupun Non OAT, Program
Nasional Pengendalian TB mengikuti kebijakan Ditjen. Binfar dan Alkes
Kemenkes R.I., yaitu: “One Gate Policy”, dimana seluruh OAT maupun Non OAT
disimpan di dalam Instalasi Farmasi baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
Kota dan Fasyankes.
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
102
99

Ketentuan-ketentuan dalam penyimpanan logistic P2TB agar terkelola dengan
baik dapat merujuk pada “Buku Panduan Pengelolaan Logistik P2TB”.
4. Distribusi Logistik P2TB.
Distribusi logistic P2TB adalah kegiatan yang dilakukan dalam pengeluaran dan
pengiriman logistik P2TB dari tempat penyimpanan (Istalasi Farmasi/IF) ke
tempat lain (IFP/IFK/IFF) dengan memenuhi persyaratan baik administratif
maupun teknis untuk memenuhi ketersediaan jenis dan jumlah logistik dan terjaga
kualitasnya sampai di tempat tujuan. Proses distribusi ini harus memperhatikan
aspek keamanan, mutu dan manfaat.
Tujuan distribusi logistik P2TB adalah:
a. Terlaksananya pengiriman logistik P2TB seseuai kebutuhan dan terencana
(jadwal) sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dengan jumlah yang
cukup.
b. Terjaminnya ketersediaan logistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Terjaminnya mutu logistik pada saat pendistribusian
Distribusi dilaksanakan berdasarkan permintaan secara berjenjang untuk
memenuhi kebutuhan logistik di setiap jenjang penyelenggara program
penanggulangan TB.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses distribusi adalah:
a. Distribusi dari Pusat dilaksanakan atas permintaan dari Dinas Kesehatan
Provinsi. Distribusi dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota atas permintaan
Kabupaten/ Kota. Distribusi dari Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan
Fasyankes.
b. Setelah ada kepastian jumlah logistik yang akan didistribusikan, maka tingkat
yang lebih tinggi mengirimkan surat pemberitahuan kepada tingkat yang
dibawahnya mengenai jumlah, jenis dan waktu pengiriman logistik.
c. Membuat Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan Berita Acara Serah Terima
(BAST).
d. Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan logistik maka Institusi yang
bersangkutan menginformasikan ke Institusi diatasnya untuk dilakukan relokasi
atau pengiriman logistik tersebut.
e. Proses distribusi ke tempat tujuan harus memperhatikan sarana/transportasi
pengiriman yang memenuhi syarat sesuai ketentuan obat atau logistik lainnya
yang dikirim.
f. Penerimaan logistik dilaksanakan pada jam kerja.
g. Penetapan frekuensi pengiriman logistik haruslah memperhatikan antara lain
anggaran yang tersedia, jarak dan kondisi geografis, fasilitas gudang dan
sarana yang ada.
100
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
103

. Pembiayaan Logistik P2TB
Pembiayaan dalam pengelolaan logistik program TB sangat diperlukan.
Pembiayaan ini dapat bersumber dari dana APBN, APBD maupun sumber
lainnya yang sah sesuai kebutuhan.
Penyusunan kebutuhan anggaran harus dibuat secara lengkap, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan program dan anggaran terpadu.
Pembiayaan dapat diidentifikasi dari berbagai sumber mulai dari anggaran
pemerintah dan berbagai sumber lainnya, sehingga semua potensi sumber
dana dapat dimobilisasi.
c. Sistim Informasi Logistik P2TB
Saat ini Program Nasional Pengendalian TB telah menggunakan 2 sistem
informasi untuk pencatatan dan pelaporan Program TB dan TB resistan obat,
dimana didalamnya sudah termasuk sistim informasi tentang pengelolaan
logistik P2TB yaitu:
1) Untuk pelaporan TB.13 OAT menggunakan Sistem Informasi TB Terpadu
(SITT), yang mulai dipergunakan sebagai sistem informasi TB sejak tahun
2011.
2) Untuk pelaporan TB.13 OAT resistan obat menggunakan e-TB Manajer,
yang mulai dipergunakan untuk sistem informasi TB MDR sejak tahun 2009.
d. Sumber Daya Manusia Logistik P2TB
Dalam Pengelolaan Logistik Program TB, dukungan manajemen dari segi
Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting untuk
terciptanya pengelolaan logistik yang baik. SDM TB untuk mengelola logistik di
setiap tingkat pelaksana sangat dibutuhkan, baik jumlah maupun kompetensinya,
sehingga perlu adanya suatu standar ketenagaan, pelatihan dan supervisi
sesuai tupoksi dan beban kerjanya.
Tujuan pengembangan SDM dalam program TB adalah tersedianya tenaga
pelaksana yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap (dengan kata
lain “kompeten”) yang diperlukan dalam pengelolaan logistik program TB,
dengan jumlah yang cukup sehingga mampu menunjang tercapainya tujuan
program TB nasional. Pengembangan SDM tidak hanya berkaitan dengan
pelatihan tetapi meliputi keseluruhan manajemen pelatihan dan kegiatan lain
yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang pengembangan SDM
yaitu tersedianya tenaga yang kompeten dan profesional dalam
penanggulangan TB.
e. Pengawasan Mutu Logistik P2TB
Pengawasan atau jaga mutu logaitik P2TB adalah kegiatan yang dilakukan
untuk memastikan bahwa logistic P2TB yang ada terjamin/terjaga kualitasnya
baik mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan sampai dengan saat
digunakan.
102
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
105

1) Pengawasan Mutu OAT
Pengawasan/jaga mutu OAT adalah kegiatan/proses standardisasi produk
OAT dan sarana yang digunakan mulai dari pre sampai dengan post market,
yaitu:
a) Pre-market: pemberian nomor ijin edar, sertifikasi CPOB.
b) Post-market: pemeriksaan setempat, sampling dan pengujian, monitoring
efek samping.
Logistik terutama OAT yang diterima atau disimpan di gudang perbekalan
kesehatan secara rutin harus dilakukan uji mutu. Uji mutu ini dapat dilakukan
secara organoleptik dan laboratorium.
2) Pengawasan Mutu Logistik Non OAT
Pengawasan/jaga mutu logistik Non OAT pada prinsipnya sama dengan
jaga mutu OAT, hanya disesuaikan dengan jenis dan karakteristiknya.
Pengawasan/jaga mutu logistic Non OAT dilakukan pada saat produksi
dan distribusi sehingga kualitas logistic Non OAT dapat terjamin mutunya.
Contoh:
Reagensia, selain dilakukan uji secara organoleptik juga dilakukan uji secara
laboratorium.
106
BAB X
PENGELOLAAN LOGISTIK PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
103

BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
Pencapaian target global TB menjadi lebih menantang sehubungan dengan isu-isu seperti
HIV/AIDS, TB-MDR, TB-Infection Control (TB-IC) dan lain-lain. Demikian juga isu desentralisasi
di bidang kesehatan telah meningkatkan kompleksitas tantangan untuk pengembangan sumber
daya manusia (SDM). Turnover staf yang tinggi dan distribusi staf yang tidak merata di
provinsi/kabupaten/kota mengakibatkan permintaan lebih tinggi terhadap ketersediaan tenaga
yang terampil.
Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Program Pengendalian Tuberkulosis
(P2TB) bertujuan untuk menyediakan tenaga pelaksana program yang memiliki keterampilan,
pengetahuan dan sikap (dengan kata lain ”kompeten”) yang diperlukan dalam pelaksanaan
program TB, dengan jumlah yang memadai pada tempat yang sesuai dan pada waktu yang
tepat sehingga mampu menunjang tercapainya tujuan program TB nasional. Untuk menjamin
ketersediaan tenaga yang kompeten ini, kontribusi terhadap sistem pengelolaan SDM TB yang
terintegrasi sangat diperlukan misalnya perencanaan SDM TB yang memadai, pola rekrutmen
yang baik, distribusi yang merata dan retensi SDM TB yang terlatih.
Di dalam bab ini istilah pengembangan SDM merujuk kepada pengertian yang lebih luas, tidak
hanya yang berkaitan dengan pelatihan tetapi keseluruhan manajemen pelatihan dan kegiatan
lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang pengembangan SDM yaitu
tersedianya tenaga yang kompeten dan profesional dalam Pengendalian TB.
Bab ini akan membahas 3 hal kegiatan pokok yang sangat penting dalam pengembangan SDM
untuk mendukung tercapainya tujuan program yaitu perencanaan ketenagaan Program TB,
peran SDM TB dalam Pengendalian TB, pelatihan dan evaluasi paska pelatihan TB.
A. Perencanaan Ketenagaan Program Pengendalian TB.
Perencanaan ketenagaan dalam Program Pengendalian TB ditujukan untuk memastikan
kebutuhan tenaga demi terselenggaranya kegiatan Program TB di suatu unit pelaksana.
Dalam perencanaan ketenagaan ini berpedoman pada standar kebutuhan minimal baik
dalam jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan.
1. Standar Ketenagaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a. Puskesmas
1) Puskesmas Rujukan Mikroskopis dan Puskesmas Pelaksana Mandiri: kebutuhan
minimal tenaga pelaksana terlatih terdiri dari 1 dokter, 1 perawat/petugas TB, dan 1
tenaga laboratorium.
104
BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
105

2) Puskesmas satelit: kebutuhan minimal tenaga pelaksana terlatih terdiri dari 1 dokter
dan 1 perawat/petugas TB
b. Rumah Sakit Umum Pemerintah
1) RS kelas A: kebutuhan minimal tenaga pelaksana terlatih terdiri dari 6 dokter (2
dokter umum, SpP, SpA, SpD, SpR) , 3 perawat/petugas TB, dan 3 tenaga
laboratorium
2) RS kelas B: kebutuhan minimal tenaga pelaksana terlatih terdiri dari 6 dokter (2
dokter umum, SpP, SpA, SpD, SpR), 3 perawat/petugas TB, dan 3 tenaga
laboratorium
3) RS kelas C: kebutuhan minimal tenaga pelaksana terlatih terdiri dari 4 dokter (2
dokter umum, SpP/SpD, SpA), 2 perawat/petugas TB, dan 1 tenaga laboratorium
4) RS kelas D, RSP dan BBKPM/BKPM: kebutuhan minimal tenaga pelaksana
terlatih terdiri dari 2 dokter (dokter umum dan atau SpP), 2 perawat/petugas TB,
dan 1 tenaga laboratorium
5) RS swasta: menyesuaikan.
c. Dokter Praktik Mandiri, minimal telah dilatih.
2. Standar Ketenagaan di Tingkat Kabupaten/Kota
Pengelola Program TB (Wasor) terlatih pada Dinas Kesehatan membawahi 10-20
fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah yang aksesnya mudah dan 10
fasyankes untuk daerah lain. Bagi wilayah yang memiliki lebih dari 20 fasyankes dapat
memiliki lebih dari seorang supervisor.
Ketersediaan tenaga lain yang merupakan komponen Tim TB adalah:
a. Seorang tenaga pengelola logistik P2TB,
b. Seorang tenaga pengelola laboratorium (Labkesda),
c. Tim Promosi Kesehatan TB yang terdiri dari bagian promosi kesehatan dan program
TB Dinas Kesehatan setempat dan unsur lainnya yang terkait.
3. Standar Ketenagaan di Tingkat Provinsi.
Pengelola Program TB (Wasor) terlatih pada Dinas Kesehatan membawahi 10-20
kabupaten/kota di daerah yang aksesnya mudah dan 10 kabupaten/kota untuk daerah
lain. Bagi wilayah yang memiliki lebih dari 20 kabupaten/kota dapat memiliki lebih dari
seorang supervisor.
Ketersediaan tenaga lain yang merupakan komponen Tim TB adalah
a. Seorang tenaga pengelola logistik P2TB,
b. Seorang tenaga pengelola laboratorium (BLK),
c. Tim Promosi Kesehatan TB yang terdiri dari bagian promosi kesehatan dan program
TB Dinas Kesehatan setempat dan unsur lainnya yang terkait,
d. Provincial Training Team (PTT)/Tim Pelatihan TB Provinsi (TPP) yang terdiri dari 1
orang Provincial Training Coordinator (PTC)/Koordinator Pelatihan Provinsi (KPP)
BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
106
105

Masyarakat
Anggota keluarga, kader,
tenaga kesehatan, LSM
• Identifikasi dan rujuk terduga TB ke
fasyankes.
• Pengawas Menelan Obat (PMO)
• Kunjungan rumah
• Melacak yang mangkir
• Catatan sederhana
Laboratorium Staf Peran/ tugas utama
Lab TB nasional
Lab TB rujukan regional
Lab TB rujukan provinsi
Laboratorium rujukan
Uji silang (Intermediate
TB Laboratory)
Pusat Mikroskopis TB:
PRM
PPM
Laboratorium RS
Laboratorium swasta
Pusat Fiksasi contoh uji
TB (Puskesmas satelit)
Ahli Biomolekuler, Spesialis
Patologi klinik, spesialis
Patologi Anatomi, Spesialis
mikrobiologi klinik, Ahli
Mikrobiologi, Analis.
Spesialis Patologi klinik, Ahli
Mikrobiologi, Analis dan
analis media.
Spesialis Patologi Klinik,
Analis.
Petugas laboratorium dan
analis
Analis
Petugas lab
Pemeriksaan dan penelitian
biomolekuler, pemeriksaan non
konvensional lainnya, uji silang ke dua
untuk pemeriksaan biakan
Kultur, identifikasi dan uji kepekaan
M.TB dan MOTT dari dahak dan bahan
lain
Pemeriksaan mikroskopis BTA, uji
silang mikroskopis final
Uji silang pertama (Laboratory Quality
Assurance)
Pembuatan contoh uji apusan dahak,
fiksasi, pewarnaan Z-N, pembacaan
skala IUATLD dan interpretasi
Pembuatan contoh uji apusan dahak
dan fiksasi
C. Pelatihan Program Pengendalian TB
Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan
petugas dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja petugas. Kegiatan pelatihan ini
dapat dilakukan secara konvensional dengan klasikal dan pelatihan jarak jauh
(LJJ)/distance learning.
Pelatihan Program TB di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai sejak
pembentukan Master Trainer/Pelatih Utama TB, kegiatan Training of Trainers (TOT) sampai
pelatihan untuk petugas kesehatan dan manajer yang terlibat dalam Pengendalian TB.
Namun, pengalaman menunjukkan bahwa peningkatan pelaksanaan pelatihan diikuti juga
dengan meningkatnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatihan.
108
BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
109

3. Manfaat EPP pada Program Pengendalian TB, adalah:
a. Rangkaian siklus yang dinamis dan berkesinambungan dalam memberikan umpan
balik pada proses perbaikan dan penyempurnaan program pelatihan
b. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan yang telah dilaksanakan. Ada 3 aspek yang
dinilai yaitu:
1) Kognitif/Pengetahuan
2) Afektif/Sikap
3) Psikomotor/Perilaku
c. Mengetahui kesesuaian kurikulum pelatihan dengan tuntutan kerja individu
d. Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengembangan aparatur kesehatan di
wiilayahnya
4. Metode EPP Program Pengendalian TB
Evaluasi paska pelatihan dapat diperoleh dengan pengumpulan data. Metode
pengumpulan data yang digunakan sangat tergantung pada ranah kompetensi mantan
peserta latih di tempat kerjanya.
Tabel 25: Metode Pengumpulan Data dalam EPP
NO RANAH YANG AKAN DICAPAI METODE YANG DIGUNAKAN
1 KOGNITIF Test tertulis
Studi kasus
Wawancara
Focus Group Discussion/ Kelompok Diskusi Terarah
2 AFEKTIF Studi kasus
Wawancara dengan pihak ketiga
Kuestioner
3 PSIKOMOTOR Observasi
Cek dokumen
114
BAB XI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
113

BAB XII
KETERLIBATAN MASYARAKAT BAB XII DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
KETERLIBATAN
DALAM
MASYARAKAT
PENGENDALIAN
DAN ORGANISASI
TUBERKULOSIS
KEMASYARAKATAN DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih merupakan permasalahan kesehatan di masyarakat,
bukan hanya karena TB adalah penyakit menular, namun ada hubungan TB dengan penyakit
tidak menular lainnya seperti pada Diabetes Mellitus, penyakit akibat rokok, alkhohol,
pengguna narkoba dan malnutrisi. TB sebagian besar menyerang pada usia produktif dan
masyarakat dengan sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. TB menjadi penyebab
tersering untuk kesakitan dan kematian pada Orang dengan HIV AIDS. TB sering dihubungkan
dengan kemiskinan, lingkungan yang kumuh, padat dan terbatasnya akses untuk perilaku
hidup bersih dan sehat. Wanita hamil dan anak anak juga sangat rentan terkena TB.
Sebanyak 1/3 kasus TB masih belum terakses atau dilaporkan. Bahkan sebagian besar kasus
TB terlambat ditemukan sehingga saat diagnosa ditegakkan mereka sudah dalam tahap lanjut
bahkan kuman telah resistan obat sehingga suit untuk diobati. Keterlambatan pengobatan ini
bermakna karena menunjukkan lebih banyak lagi penduduk yang sudah terpapar TB.
Kesadaran masyarakat untuk mencari pengobatan secara dini sangatlah penting, oleh sebab
itu diperlukan peran serta masyarakat.dan strategi kunci untuk dapat menemukan sepertiga
kasus TB yang ‘hilang’ dan tidak terlaporkan serta untuk menjangkau kasus TB pada kelompok
rentan adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program pengendalian TB.
A. Bentuk-bentuk Organisasi Kemasyarakatan.
Organisasi kemasyarakatan dapat berupa:
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): lokal, nasional, internasional
• Organisasi berbasis komunitas
• Organisasi berbasis agama
• Organisasi pasien dan mantan pasien
• Organisasi profesi
• dan lain-lain.
B. Tantangan Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengendalian TB.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah:
1. Pelayanan TB berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang mengharuskan
pasien datang ke fasyankes tersebut yang menyebabkan kerugian pasien karena
dibutuhkan biaya transport, kemungkinan kehilangan pekerjaan dan pendapatan,
meskipun pasien tidak perlu membayar obat anti tuberkulosis (OAT).
2. Kurangnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat secara aktif dalam program
pengendalian TB
114
114
BAB XII
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

3. Program Pengendalian TB belum merupakan prioritas dalam kegiatan organisasi
kemasyarakatan.
4. Belum sepenuhnya melibatkan pasien dan mantan pasien TB dalam kegiatan Program
Pengendalian TB.
5. Saat ini sebagian besar organisasi kemasyarakatan masih tergantung kepada dana
hibah untuk melaksanakan kegiatan Program Pengendalian TB.
C. Keuntungan Melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengendalian TB
Keuntungan-keuntungan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam Program
pengendalian TB, antara lain:
1. Organisasi kemasyarakatan mempunyai jejaring dengan organisasi kemasyarakatan
lainnya sehingga dapat menggerakkan organisasi lain yang belum terlibat untuk dapat
membantu dalam program pengendalian TB.
2. Organisasi kemasyarakatan bekerja di tengah-tengah masyarakat dan lebih memahami
situasi setempat sehingga lebih mengerti kebutuhan masyarakat.
3. Organisasi kemasyarakatan mempunyai akses untuk menjangkau masyarakat dengan
populasi khusus, misalnya pengungsi, pekerja sex komersial, pencandu narkoba,
penduduk musiman dan masyarakat miskin yang kurang mempunyai akses ke fasilitas
layanan kesehatan.
4. Banyak Organisasi kemasyarakatan mempunyai fasilitas dan sarana layanan kesehatan
yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung
5. Organisasi kemasyarakatan dapat membantu dalam penyebarluasan informasi tentang
TB kepada masyarakat
6. Organisasi kemasyarakatan dapat membantu pasien TB untuk mengaskses pelayanan
TB dan membantu dalam sosial ekonomi
7. Organisasi kemasyarakatan dapat membantu dalam advokasi kepada pemerintah daerah
setempat.
8. Dan lain-lain.
D. Prinsip-Prinsip Pelibatan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam
Pengendalian TB
Prinsip-prinsip pelibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah:
1. Kesetaraan dan saling menghormati, memahami kesamaan dan perbedaan serta
karakteristik masing-masing,
2. Saling menguntungkan,
3. Keterbukaan,
4. Dalam perencanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan potensi dan situasi dari
organisasi kemasyarakatan itu sendiri,
5. Dalam monitoring dan evaluasi kegiatan harus terintegrasi dengan sistem yang ada di
Program Pengendalian TB.
BAB XII
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
115
115

E. Indikator Keberhasilan Pelibatan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakat Dalam
Pengendalian TB
Indikator keberhasilan pelibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakat adalah:
1. Peningkatan jumlah pasien TB baru yang dirujuk oleh masyarakat atau organisasi
kemasyarakatan yang tercatat.
2. Peningkatan keberhasilan pengobatan pasien TB yang diawasi oleh masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan yang tercatat.
3. Penurunan angka putus berobat pasien TB yang diawasi oleh masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan yang tercatat.
F. Peran dan Kegiatan Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian
TB
Beberapa contoh peran dan kegiatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam
pengendalian TB berbasis komunitas antara lain:
Peran
Pencegahan TB.
Deteksi dini terduga TB.
Melakukan rujukan.
Kegiatan
Penyuluhan TB, pengembangan KIE, pelatihan kader.
Pelacakan kontak erat pasien dengan gejala TB,
pengumpulan dahak terduga TB, pelatihan kader.
Dukungan motivasi kepada terduga TB untuk ke
Fasyankes, dukungan transport.
Pengawas Menelan Obat (PMO).
Dukungan/motivasi keteraturan
berobat pasien TB.
Dukungan sosial ekonomi. Dukungan transport pasien TB, nutrisi dan
sumplemen pasien TB, peningkatan ketrampilan
pasien TB guna meningkatkan penghasilan,
menyediakan pekerja sosial, memotivasi mantan
pasien untuk dapat mendampingi pasien TB.
Advokasi.
Membantu penyusunan bahan advokasi, membantu
memberikan masukan kepada pemerintah.
Mengurangi stigma. Diseminasi informasi tentang TB, membentuk
kelompok pendidik sebaya, testimoni pasien TB.
G. Strategi Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Program pengendalian TB.
Ada 4 strategi kunci untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam TB berbasis
komunitas yaitu:
1. Melibatkan lebih banyak organisasi kemasyarakat (Engage).
Identifikasi organisasi kemasyarakatan potensial yang dapat dilibatkan untuk terlibat
dalam Program Pengendalian TB berbasis komunitas. Mengajak organisasi lainnya yang
116
BAB XII
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
116

selama ini terlibat dalam Program kesehatan bukan TB, misalnya organisasi
kemasyarakatan dalam kesehatan Anak, HIV/AIDS, dll.
2. Memperluas (Expand).
a. Melibatkan dan Mengembangkan cakupan program organisasi kemasyarakatan yang
sudah terlibat dalam program pengendalian TB untuk menjangkau populasi
khusus misalnya, pekerja pabrik, sekolah, asrama, Lapas/Rutan, dan pekerja
seksual.
b. Meningkatkan dan memperkuat pelibatan pasien dan mantan pasien TB dalam
program pengendalian TB berbasis komunitas untuk membantu penemuan
terduga TB dan TB resistan obat serta pendampingan dalam pengobatannya.
3. Mempertegas (Emphasize).
Mempertegas fungsi dari Organisasi kemasyarakatan untuk penemuan terduga TB dan
TB resistan obat dan pendampingan dalam pengobatannya. Pemetaan peran, potensi
dan fungsi dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan adalah penting agar kegiatan
yang dilakukan tidak tumpang tindih dan kontribusi dari masing-masing organisasi
kemasyarakatan dapat diidentifikasi.
4. Menghitung (Enumerate).
Menghitung kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam program pengendalian TB
berbasis komunitas dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem
pencatatan dan pelaporan standar berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
Ada 6 tahapan untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan terhadap program
pengendalian TB berbasis komunitas, yaitu:
No Kegiatan Pusat Provinsi Kab/Kota
1 Analisis situasi V V V
2 Menciptakan lingkungan yang kondusif V V V
3 Pedoman dan Juknis V - -
4 Identifikasi tugas V V V
5 Monitoring and evaluation V V V
6 Peningkatan kapasitas V V V
BAB XII
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
117
117

Sistem surveilans TB akan menyediakan informasi mengenai prevalensi TB dan pola
perubahan risiko. Monitoring dan evaluasi menyediakan informasi tentang proses, luaran dan
dampak intervensi. Penelitian operasional dapat mengisi kesenjangan informasi dan menilai
kebijakan dan strategi intervensi. Penempatan ketiga elemen tesebut secara terpadu dan
menyeluruh dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program menjadi
sangat penting agar program berjalan secara efektif dan efisien.
A. Surveilans Tuberkulosis
Surveilans TB adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data penyakit
secara sistematik, lalu dilakukan analisis, dan interpretasi data. Hasil analisis
didiseminasikan untuk kepentingan tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya
menurunkan angka kesakitan dan angka kematian TB serta untuk peningkatan derajat
kesehatan masyarakat.
Ada 2 macam metode surveilans TB, yaitu: Surveilans Rutin (berdasarkan data pelaporan),
dan Surveilans Non Rutin (berupa survei: periodik dan sentinel).
1. Surveilans Rutin.
Surveilans rutin dilaksanakan dengan menggunakan data layanan rutin yang dilakukan
pada pasien TB. Sistem surveilans ini merupakan sistem terbaik (mudah dan murah)
untuk memperoleh informasi tentang prevalensi TB, meskipun kemungkinan terjadinya
bias cukup besar. Misalnya dalam layanan kolaborasi TB-HIV, jika jumlah pasien yang
menolak untuk di tes HIV cukup besar maka surveilans berdasar data rutin ini
interpretasinya kurang akurat. Surveilans berdasarkan data rutin ini tidak memerlukan
biaya khusus tapi mutlak memerlukan suatu pencatatan dan pelaporan yang berjalan
baik. Hasil surveilans berdasarkan data rutin ini perlu dikalibrasi dengan hasil dari
surveilans periodik atau surveilans sentinel.
2. Surveilans Non Rutin.
a. Surveilans non rutin khusus
Dilakukan melalui kegiatan survei baik secara periodik maupun sentinel yang
bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari kegiatan pengumpulan
data rutin.
Kegiatan ini dilakukan secara cross-sectional pada kelompok pasien TB yang
dianggap dapat mewakili suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini memerlukan biaya yang
mahal dan memerlukan keahlian khusus. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan untuk
mengkalibrasi hasil surveilans berdasar data rutin.
Contoh: survei prevalensi TB Nasional, sero survei prevalensi HIV diantara pasien TB,
survei sentinel TB diantara ODHA, survei resistensi OAT, survei Knowledge Attitude
Practice (KAP) untuk pasien TB dan dokter praktek mandiri (DPM), dan survei lainlain.
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
119
119

Pemilihan metode surveilans yang akan dilaksanakan disuatu daerah/wilayah
tergantung pada tingkat epidemi TB di daerah/wilayah tersebut, kinerja program TB
secara keseluruhan, dan sumber daya (dana dan keahlian) yang tersedia.
b. Surveilans non rutin luar biasa
Meliputi surveilans untuk kasus-kasus TB lintas negara terutama bagi warga negara
Indonesia yang akan berangkat maupun yang akan kembali ke Indonesia (haji dan
TKI). Hal ini dilakukan karena mobilisasi penduduk yang sangat cepat dalam jumlah
besar setiap tahunnya tidak menguntungkan ditinjau dari pengendalian penyakit
tuberkulosis. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit dari satu
wilayah ke wilayah lain dan/atau dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang
cepat.
Upaya pengawasan pasien TB yang akan menunaikan ibadah haji atau TKI yang akan
berangkat keluar negeri maupun kembali ke Indonesia memerlukan sistem surveilans
yang tepat. (secara lengkap dapat dilihat di buku “Prosedur Pelacakan Kasus TB Pada
Tenaga Kerja Indonesia dan jemaah Haji”, Kemenkes 2013).
B. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program TB
Monev program TB merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan program TB. Monitoring dilakukan secara berkala sebagai deteksi awal
masalah dalam pelaksanaan kegiatan program sehingga dapat segera dilakukan tindakan
perbaikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan, indikator, dan
target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dalam rentang waktu lebih lama, biasanya
setiap 6 bulan s/d 1 tahun.
Pelaksanaan Monev merupakan tanggung jawab masing-masing tingkat pelaksana
program, mulai dari Fasilitas kesehatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Seluruh
kegiatan program harus dimonitor dan dievaluasi dari aspek masukan (input), proses,
maupun keluaran (output) dengan cara menelaah laporan, pengamatan langsung dan
wawancara ke petugas kesehatan maupun masyarakat sasaran.
Komponen utama untuk melakukan monev adalah: pencatatan pelaporan, analisis indikator
dan hasil dari supervisi.
1. Pencatatan dan Pelaporan Program TB
Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan kegiatan survailans, diperlukan suatu
sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan baik dan benar,
dengan maksud mendapatkan data yang valid untuk diolah, dianalisis, diinterpretasi,
disajikan dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan program.
Data yang dikumpulkan harus memenuhi standar yang meliputi:
120
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
120

a. Lengkap, tepat waktu dan akurat.
b. Data sesuai dengan indikator program
c. Jenis, sifat, format, basis data yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistim
informasi kesehatan yang generik.
PENTING !!
TB adalah penyakit menular yang wajib dilaporkan. Setiap fasilitas kesehatan yang
memberikan pelayanan TB wajib mencatat dan melaporkan kasus TB yang
ditemukan dan atau diobati sesuai dengan format pencatatan dan pelaporan yang
ditentukan.
Data untuk program pengendalian TB diperoleh dari sistem pencatatan-pelaporan TB.
Pencatatan menggunakan formulir standar secara manual didukung dengan sistem
informasi secara elektronik, sedangkan pelaporan TB menggunakan sistem informasi
elektronik. Penerapan sistem informasi TB secara elektronik disemua faskes
dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya di
wilayah tersebut.
Sistem pencatatan-pelaporan TB secara elektronik menggunakan Sistem Informasi TB
Terpadu (SITT) yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan
secara Nasional.
Pencatatan dan pelaporan TB diatur berdasarkan fungsi dari masing-masing tingkatan
pelaksana, sebagai berikut:
a. Pencatatan di Fasilitas Kesehatan
FKTP dan FKRTL dalam melaksanakan pencatatan menggunakan format:
1) Daftar terduga TB yang diperiksa dahak (TB.06).
2) Formulir permohonan laboratorium TB untuk pemeriksaan dahak (TB.05).
3) Kartu pengobatan pasien TB (TB.01).
4) Kartu identitas pasien TB (TB.02).
5) Register TB fasilitas kesehatan (TB.03 faskes)
6) Formulir rujukan/pindah pasien (TB.09).
7) Formulir hasil akhir pengobatan dari pasien TB pindahan (TB.10).
8) Register Laboratorium TB (TB.04).
9) Formulir mandatory notification untuk TB. (*)
b. Pencatatan dan Pelaporan di Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan:
1) Register TB Kabupaten/Kota (TB.03)
2) Laporan Triwulan Penemuan dan Pengobatan Pasien TB (TB.07)
3) Laporan Triwulan Hasil Pengobatan (TB.08)
4) Laporan Triwulan Hasil Konversi Dahak Akhir Tahap Intensif (TB.11)
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
121
121

5) Formulir Pemeriksaan Sediaan untuk Uji silang dan Analisis Hasil Uji silang
Kabupaten (TB.12)
6) Laporan OAT (TB.13)
7) Data Situasi Ketenagaan Program TB
8) Data Situasi Public-Private Mix (PPM) dalam Pelayanan TB.
9) Formulir pelacakan kasus TB yang datang dari luar negeri. (**)
c. Pelaporan di Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi menggunakan formulir pelaporan sebagai berikut:
1) Rekapitulasi Penemuan dan Pengobatan Pasien TB per kabupaten/kota.
2) Rekapitulasi Hasil Pengobatan per kabupaten/kota.
3) Rekapitulasi Hasil Pengobatan gabungan TB dan TB Resistan Obat di tingkat
Provinsi.
4) Rekapitulasi Hasil Konversi Dahak per kabupaten/kota.
5) Rekapitulasi Analisis Hasil Uji silang propinsi per kabupaten/kota.
6) Rekapitulasi Laporan OAT per kabupaten/ kota.
7) Rekapitulasi Data Situasi Ketenagaan Program TB.
8) Rekapitulasi Data Situasi Public-Private Mix (PPM) dalam Pelayanan TB.
2. Indikator Program TB
Untuk mempermudah analisis data diperlukan indikator sebagai alat ukur kemajuan
program (marker of progress). Dalam menilai kemajuan atau keberhasilan program
pengendalian TB digunakan beberapa indikator.
Indikator utama program pengendalian TB secara Nasional ada 2, yaitu:
Angka Notifikasi Kasus TB (Case Notification Rate = CNR) dan
Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Success Rate = TSR).
Disamping itu ada beberapa indikator proses untuk mencapai indikator Nasional tersebut
di atas, yaitu:
a. Indikator Penemuan TB
1) Proporsi pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis diantara terduga TB
2) Proporsi pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis diantara semua TB paru
diobati.
3) Proporsi pasien TB terkonfirmasi bakteriologis yang diobati diantara pasien TB
terkonfirmasi bakteriologis.
4) Proporsi pasien TB anak diantara seluruh pasien TB
5) Angka penemuan kasus TB (Case Detection Rate=CDR)
6) Proposi pasien TB yang dites HIV
7) Proporsi pasien TB yang dites HIV dan hasil tesnya Positif
8) Proporsi pasien TB RR/MDR yang terkonfirmasi dibanding perkiraan kasus TB RR/
MDR yang ada.
122
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
122

9) Proporsi pasien terbukti TB RR/MDR yang dilakukan konfirmasi pemeriksaan uji
kepekaan OAT lini kedua.
10) Proporsi pengobatan pasien TB RR/MDR diobati diantara pasien TB RR/MDR
ditemukan.
b. Indikator Pengobatan TB
1) Angka konversi (Conversion Rate)
2) Angka kesembuhan (Cure Rate)
3) Angka putus berobat
4) Angka keberhasilan pengobatan TB anak
5) Proporsi anak yang menyelesaikan PP INH diantara seluruh anak yang
mendapatkan PP INH
6) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK
7) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang mendapat ART
8) Angka keberhasilan pengobatan TB MDR atau Treatment Success Rate
9)
c. Indikator Penunjang TB
1) Proporsi laboratorium yang mengikuti pemantapan mutu eksternal (PME) uji silang
untuk pemeriksaan mikroskopis
2) Proporsi laboratorium dengan kinerja pembacaan mikroskopis baik diantara peserta
PME uji silang
3) Proporsi laboratorium yang mengikuti kegiatan PME empat kali setahun.
4) Jumlah kabupaten/kota melaporkan terjadinya kekosongan OAT lini
Tiap tingkat pelaksana program memiliki indikator pada tabel berikut:
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
123
123

126
Angka ini sekitar 5-15%. Bila angka ini terlalu kecil (15%) atau kemungkinan laboratorium disebabkan (positif palsu) :
• Penjaringan Ada masalah terlalu dalam ketat pemeriksaan atau laboratorium (positif palsu)
2) Proporsi • Ada masalah Pasien dalam TB Paru pemeriksaan Terkonfirmasi laboratorium Bakteriologis (positif palsu) diantara Semua Pasien
2) TB Proporsi Paru Tercatat/diobati
Pasien TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis diantara Semua Pasien
2) Adalah Proporsi TB Paru prosentase Tercatat/diobati
Pasien TB pasien Paru Terkonfirmasi Tuberkulosis paru Bakteriologis terkonfirmasi diantara bakteriologis Semua diantara Pasien
semua TB Adalah Paru pasien prosentase Tercatat/diobati Tuberkulosis pasien Tuberkulosis paru tercatat paru (bakteriologis terkonfirmasi dan bakteriologis klinis). Indikator diantara ini
menggambarkan Adalah semua pasien prosentase Tuberkulosis prioritas pasien penemuan Tuberkulosis paru tercatat pasien paru (bakteriologis Tuberkulosis terkonfirmasi dan yang bakteriologis klinis). menular Indikator diantara
ini
seluruh semua menggambarkan pasien Tuberkulosis prioritas penemuan yang paru diobati. tercatat pasien (bakteriologis Tuberkulosis dan yang klinis). menular Indikator diantara ini
menggambarkan seluruh pasien Tuberkulosis prioritas penemuan yang diobati. pasien Tuberkulosis yang menular diantara
Rumus: seluruh pasien Tuberkulosis yang diobati.
Rumus: Jumlah pasien TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis
x 100%
Rumus: Jumlah pasien Jumlah TB seluruh Paru Terkonfirmasi pasien TB Paru Bakteriologis
Jumlah pasien Baru TB paru Terkonfirmasi
x 100%
Jumlah pasien Jumlah TB seluruh Paru Bakteriologis Terkonfirmasi pasien TB Paru Bakteriologis x 100%
Angka ini minimal
x 100%
70%. Jumlah Bila seluruh angka pasien ini jauh TB TB Paru lebih Parurendah, berarti diagnosis kurang
memberikan Angka ini minimal prioritas 70%. untuk Bila menemukan angka ini jauh pasien lebih yang rendah, menular. berarti diagnosis kurang
Angka memberikan ini minimal prioritas 70%. untuk Bila menemukan angka ini jauh pasien lebih yang rendah, menular. berarti diagnosis kurang
3) Proporsi memberikan pasien prioritas TB Anak untuk diantara menemukan seluruh pasien pasien yang TB menular.
3) Adalah Proporsi prosentase pasien TB pasien Anak diantara TB anak seluruh (0-14 tahun) pasien yang TB diobati diantara seluruh
3) pasien Proporsi Adalah TB prosentase pasien yang diobati. TB pasien Anak diantara TB anak seluruh (0-14 tahun) pasien yang TB diobati diantara seluruh
Adalah pasien TB prosentase yang diobati. pasien TB anak (0-14 tahun) yang diobati diantara seluruh
Rumus: pasien TB yang diobati. Jumlah pasien TB Anak (0 - 14 th)
Rumus: Jumlah pasien TB yang Anak diobati (0 - 14 thn) yg diobati x 100%
x 100%
Rumus: Jumlah Jumlah pasien seluruh TB pasien Anak pasien TB (0 yang -TB 14 diobati thn) yg diobati yg diobati
x 100%
Jumlah Jumlah pasien seluruh TB Anak pasien (0 - TB 14 thn) yg diobati yg diobati
Angka ini dianalisis
x 100%
Jumlah dengan seluruh memperhatikan pasien TB yg berbagai diobatiaspek. Angka indikator ini
diharapkan Angka ini dianalisis berkisar dengan 8 – 12% memperhatikan pada wilayah berbagai dimana aspek. seluruh Angka kasus indikator TB Anak ini
ternotifikasi. Angka diharapkan ini dianalisis berkisar Pada kondisi dengan 8 – dimana 12% memperhatikan pada pencatatan wilayah dan berbagai dimana pelaporan aspek. seluruh berjalan Angka kasus dengan indikator TB Anak baik, ini
angka diharapkan ternotifikasi. ini menggambarkan berkisar Pada kondisi 8 – dimana 12% overpada pencatatan atau wilayah under dan diagnosis, dimana pelaporan seluruh serta berjalan rendahnya kasus dengan TB angka Anak baik,
penularan ternotifikasi. angka ini TB menggambarkan Pada pada kondisi anak. Bila dimana over angka pencatatan atau indikator under ini dan diagnosis, kurang pelaporan atau serta melebihi berjalan rendahnya dengan kisaran angka yang baik,
diharapkan, angka penularan ini TB menggambarkan maka pada perlu anak. diperiksa Bila over angka prosedur atau indikator under diagnosis ini diagnosis, kurang TB atau Anak serta melebihi di rendahnya fasyankes. kisaran angka yang
penularan diharapkan, TB maka pada perlu anak. diperiksa Bila angka prosedur indikator diagnosis ini kurang TB atau Anak melebihi di fasyankes. kisaran yang
4) Angka diharapkan, Penemuan maka perlu Kasus diperiksa (Case Detection prosedur diagnosis Rate = CDR) TB Anak di fasyankes.
4) Adalah Angka Penemuan prosentase Kasus jumlah (Case pasien Detection baru TB Rate Paru = CDR) BTA positif yang ditemukan
4) dibanding Angka Adalah Penemuan prosentase jumlah pasien Kasus jumlah baru (Case pasien TB Detection Paru baru BTA TB Rate positif Paru = CDR) yang BTA diperkirakan positif yang ada ditemukan dalam
Adalah dibanding prosentase jumlah pasien jumlah baru pasien TB Paru baru BTA TB positif Paru yang BTA diperkirakan positif yang ada ditemukan dalam 126
dibanding jumlah pasien baru TB Paru BTA positif yang diperkirakan ada dalam 126
126
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

Proporsi yang tinggi dari pasien TB yang mengetahui status HIVnya menyajikan
estimasi yang cukup kuat tentang angka sesungguhnya prevalensi HIV diantara
Proporsi yang tinggi dari pasien TB yang mengetahui status HIVnya menyajikan
pasien TB untuk kepentingan surveilans. Hal ini juga menjadi dasar untuk bentuk
estimasi yang cukup kuat tentang angka sesungguhnya prevalensi HIV diantara
Proporsi usaha yang yang lebih tinggi detail dari dalam pasien upaya TB pencegahan.
pasien TB untuk kepentingan surveilans.
yang
Hal
mengetahui
ini juga menjadi
status HIVnya
dasar untuk
menyajikan
bentuk
estimasi
usaha yang
yang
lebih
cukup
detail
kuat
dalam
tentang
upaya
angka
pencegahan.
sesungguhnya prevalensi HIV diantara
7) Proporsi pasien TB pasien untuk TB kepentingan yang dites surveilans. HIV dan hasil Hal ini tesnya juga menjadi Positif dasar untuk bentuk
Adalah usaha yang persentase lebih detail pasien dalam TB upaya yang di pencegahan.
tes HIV dengan hasil tes positif . Indikator ini
7) Proporsi pasien TB yang dites HIV dan hasil tesnya Positif
menggambarkan besarnya permasalahan HIV di antara pasien TB.
Adalah persentase pasien TB yang di tes HIV dengan hasil tes positif . Indikator ini
7) Proporsi
menggambarkan
pasien
besarnya
TB yang dites
permasalahan
HIV dan hasil
HIV di
tesnya
antara
Positif
pasien TB.
Rumus: Adalah persentase pasien TB yang di tes HIV dengan hasil tes positif . Indikator ini
menggambarkan Jumlah pasien besarnya TB yang permasalahan terdaftar yang HIV mempunyai di antara pasien hasil TB. tes
Rumus:
HIV positif (sebelum dan selama pengobatan TB)
Jumlah pasien TB yang terdaftar yang mempunyai hasil tes x 100%
Rumus: Jumlah pasien TB yang terdaftar yang melakukan tes HIV
HIV Jumlah positif pasien (sebelum TB yang dan terdaftar selama yang mempunyai pengobatan TB)
Jumlah pasien (sebelum TB yang dan terdaftar selama pengobatan yang mempunyai TB) hasil tes x 100%
Jumlah hasil pasien tes HIV positif TB yang (sebelum terdaftar dan selama yang pengobatan melakukan TB)
x tes 100% HIV
HIV positif Jumlah pasien (sebelum TB yang dan terdaftar selama yang melakukan pengobatan TB)
Proposi x 100%
Jumlah yang relatif tes (sebelum HIV
pasien tinggi (sebelum dan
TB yang dari dan proporsi selama pengobatan terdaftar rata-rata yang melakukan nasional TB) TB)
dapat tes HIV saja menunjukkan
prevalensi HIV diantara (sebelum pasien dan selama TB yang pengobatan sebenarnya TB) lebih tinggi ada di daerah
Proposi yang relatif tinggi dari proporsi rata-rata nasional dapat saja menunjukkan
tertentu.
prevalensi HIV diantara pasien TB yang sebenarnya lebih tinggi ada di daerah
Proposi
tertentu.
yang relatif tinggi dari proporsi rata-rata nasional dapat saja menunjukkan
8) Angka prevalensi Konversi HIV diantara (Conversion pasien Rate) TB yang sebenarnya lebih tinggi ada di daerah
Angka tertentu. konversi adalah prosentase pasien baru TB Paru Terkonfirmasi
8) Angka Konversi (Conversion Rate)
Bakteriologis yang mengalami perubahan menjadi BTA negatif setelah menjalani
Angka konversi adalah prosentase pasien baru TB Paru Terkonfirmasi
8) masa Angka pengobatan Konversi (Conversion tahap awal.
Bakteriologis yang mengalami
Rate)
perubahan menjadi BTA negatif setelah menjalani
Program Angka konversi pengendalian adalah TB di prosentase Indonesia masih pasien menggunakan baru TB Paru indikator Terkonfirmasi ini karena
masa pengobatan tahap awal.
berguna Bakteriologis untuk yang mengetahui mengalami secara perubahan cepat hasil menjadi pengobatan BTA negatif dan untuk setelah mengetahui
Program pengendalian TB di Indonesia masih menggunakan indikator ini
menjalani
karena
masa apakah pengobatan pengawasan tahap langsung awal. menelan obat dilakukan dengan benar.
berguna untuk mengetahui secara cepat hasil pengobatan dan untuk mengetahui
Program
apakah pengawasan
pengendalian
langsung
TB di Indonesia
menelan obat
masih
dilakukan
menggunakan
dengan benar.
indikator ini karena
berguna Rumus: untuk mengetahui secara cepat hasil pengobatan dan untuk mengetahui
apakah Jumlah pengawasan pasien langsung baru TB Paru menelan Terkonfirmasi obat dilakukan Bakteriologis dengan benar. yg
Rumus:
hasil Jumlah pemeriksaan pasien baru TB Paru BTA Terkonfirmasi akhir tahap Baketeriologis awal negatif
Jumlah pasien yang hasil baru pemeriksaan TB Paru BTA Terkonfirmasi akhir tahap awal negatif Bakteriologis x 100%
Rumus: Jumlah pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis x 100% yg
yg
hasil Jumlah pemeriksaan pasien baru TB Paru BTA Terkonfirmasi akhir tahap Baketeriologis awal negatif
Jumlah pasien baru TB yang Paru diobati Terkonfirmasi Bakteriologis yg x 100%
Jumlah pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yg
hasil pemeriksaan BTA
diobati
akhir tahap awal negatif
Di fasyankes, x 100%
Jumlah pasien indikator baru ini dapat TB Paru dihitung Terkonfirmasi dari kartu pasien Bakteriologis TB.01, yaitu yg dengan cara
mereview seluruh kartu pasien diobati baru TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang
Di fasyankes, indikator ini dapat dihitung dari kartu pasien TB.01, yaitu dengan cara
mulai berobat dalam 3-6 bulan sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya
mereview seluruh kartu pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Bakteriologis yang
Di yang fasyankes, hasil pemeriksaan indikator ini dahak dapat negatif, dihitung setelah dari kartu pengobatan pasien TB.01, tahap yaitu awal dengan (2 bulan/ cara 3
mulai berobat dalam 3-6 bulan sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya
mereview bulan). Di seluruh tingkat kabupaten, kartu pasien propinsi baru TB dan Paru pusat, Terkonfirmasi angka ini dengan Bakteriologis mudah dapat
yang hasil pemeriksaan dahak negatif, setelah pengobatan tahap awal (2 bulan/
yang
3
mulai dihitung berobat dari laporan dalam TB.11. 3-6 bulan Angka sebelumnya, minimal yang kemudian harus dihitung dicapai adalah berapa 80%.
bulan). Di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, angka ini dengan mudah
diantaranya
dapat
yang
dihitung
hasil
dari
pemeriksaan
laporan TB.11.
dahak
Angka
negatif,
minimal
setelah
yang
pengobatan
harus dicapai
tahap
adalah
awal
80%.
(2 bulan/ 3
bulan). Di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, angka ini dengan mudah dapat
dihitung dari laporan TB.11. Angka minimal yang harus dicapai adalah 80%.
128
128
128
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
128

n
ra
uk
ini
an
h
si
ni
na
ui
ra
g
ya
3
at
9) Angka Kesembuhan (Cure Rate)
9) Angka kesembuhan Kesembuhan adalah (Cure angka Rate) yang menunjukkan prosentase pasien baru TB
Angka Paru Terkonfirmasi kesembuhan Bakteriologis adalah angka yang sembuh menunjukkan setelah prosentase selesai masa pasien pengobatan, baru TB
Paru diantara Terkonfirmasi pasien baru Bakteriologis TB Paru Terkonfirmasi yang sembuh Bakteriologis setelah selesai yang tercatat. masa pengobatan,
diantara Untuk kepentingan pasien baru khusus TB Paru (survailans), Terkonfirmasi angka Bakteriologis kesembuhan yang tercatat. dihitung juga untuk
Untuk pasien kepentingan Paru Terkonfirmasi khusus Bakteriologis (survailans), pengobatan angka kesembuhan ulang (kambuh dihitung dan juga dengan untuk
pasien riwayat Paru pengobatan Terkonfirmasi TB sebelumnya) Bakteriologis dengan pengobatan tujuan: ulang (kambuh dan dengan
riwayat Untuk pengobatan mengetahui TB seberapa sebelumnya) besar dengan kemungkinan tujuan: kekebalan terhadap obat
Untuk terjadi di mengetahui komunitas, hal seberapa ini harus besar dipastikan kemungkinan dengan surveilans kekebalan kekebalan terhadap obat.
terjadi Untuk di mengambil komunitas, keputusan hal ini harus program dipastikan pada dengan pengobatan surveilans menggunakan kekebalan obat. obat
Untuk baris kedua mengambil (second-line keputusan drugs). program pada pengobatan menggunakan obat
baris Menunjukkan kedua (second-line prevalens HIV, drugs). karena biasanya kasus pengobatan ulang terjadi
Menunjukkan pada pasien dengan prevalens HIV. HIV, karena biasanya kasus pengobatan ulang terjadi
pada Untuk pasien perhitungan, dengan HIV. digunakan rumus yang sama dengan cara mengganti
Untuk sebutan perhitungan, numerator dan digunakan denominator rumus dengan yang jumlah sama pasien dengan TB paru cara pengobatan mengganti
sebutan ulang. numerator dan denominator dengan jumlah pasien TB paru pengobatan
ulang.
Rumus:
Rumus: Jumlah Jumlah pasien pasien baru baru TB paru TB paru Terkonfirmasi Bakteriologis
Bakteriologis yang sembuh
Jumlah pasien baru TB yang paru sembuh Terkonfirmasi Bakteriologis
x 100%
Jumlah pasien baru TB paru Terkonfirmasi
x 100%
Jumlah pasien baru TB yang paru sembuh Terkonfirmasi Bakteriologis
Bakteriologis yang diobati
x 100%
Jumlah pasien baru TB yang paru diobati Terkonfirmasi Bakteriologis
yang diobati
Di fasyankes, indikator ini dapat dihitung dari kartu pasien TB.01, yaitu dengan cara
Di mereview fasyankes, seluruh indikator kartu ini pasien dapat dihitung baru TB dari Paru kartu Terkonfirmasi pasien TB.01, Biologis yaitu dengan yang mulai cara
mereview berobat dalam seluruh 9-12 kartu bulan pasien sebelumnya, baru TB kemudian Paru Terkonfirmasi dihitung berapa Biologis diantaranya yang mulai yang
berobat sembuh dalam setelah 9-12 selesai bulan pengobatan. sebelumnya, kemudian dihitung berapa diantaranya yang
sembuh setelah selesai pengobatan.
Di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat, angka ini dapat dihitung dari laporan
Di TB.08. tingkat Angka kabupaten, minimal propinsi yang harus dan pusat, dicapai angka adalah ini dapat 85%. dihitung Angka kesembuhan
dari laporan
TB.08. digunakan Angka untuk minimal mengetahui yang hasil harus pengobatan. dicapai adalah 85%. Angka kesembuhan
digunakan untuk mengetahui hasil pengobatan.
Walaupun angka kesembuhan telah mencapai 85%, hasil pengobatan lainnya tetap
Walaupun perlu diperhatikan, angka kesembuhan yaitu berapa telah mencapai pasien dengan 85%, hasil hasil pengobatan lainnya lengkap, tetap
perlu meninggal, diperhatikan, gagal, putus yaitu berobat berapa (lost pasien to follow-up), dengan dan hasil tidak dievaluasi. pengobatan lengkap,
meninggal, gagal, putus berobat (lost to follow-up), dan tidak dievaluasi.
• Angka pasien putus berobat (lost to follow-up) tidak boleh lebih dari 10%, karena
• Angka akan menghasilkan pasien putus berobat proporsi (lost kasus to follow-up) retreatment tidak yang boleh tinggi lebih dimasa dari 10%, yang karena akan
akan datang menghasilkan yang disebabkan proporsi kasus karena retreatment ketidak-efektifan yang tinggi dari dimasa pengendalian yang akan
datang Tuberkulosis. yang disebabkan karena ketidak-efektifan dari pengendalian
Tuberkulosis.
28
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
129
129
129

• Menurunnya angka pasien putus berobat (lost to follow-up) karena peningkatan
• kualitas Menurunnya pengendalian angka pasien TB akan putus menurunkan berobat (lost proporsi to follow-up) kasus karena pengobatan peningkatan ulang
•
antara
Menurunnya kualitas 10-20 pengendalian angka
% dalam
pasien
beberapa TB akan putus menurunkan tahun.
berobat (lost proporsi to follow-up) kasus karena pengobatan peningkatan ulang
kualitas antara 10-20 pengendalian % dalam beberapa TB akan menurunkan tahun. proporsi kasus pengobatan ulang
Sedangkan
antara 10-20
angka
% dalam
gagal
beberapa
untuk pasien
tahun.
baru TB paru BTA positif tidak boleh lebih
dari Sedangkan 4% untuk angka daerah gagal yang untuk belum pasien ada baru masalah TB paru resistensi BTA positif obat, tidak dan tidak boleh boleh lebih
lebih
Sedangkan dari 4% besar untuk dari
angka daerah 10%
gagal
untuk yang untuk
daerah belum pasien
yang ada baru
sudah masalah TB
ada
paru resistensi masalah
BTA positif
resistensi obat, tidak dan obat. tidak boleh boleh lebih
dari lebih 4% besar untuk dari daerah 10% untuk yangdaerah belum yang ada sudah masalah ada resistensi masalah resistensi obat, dan obat. tidak boleh
10)
lebih
Angka
besar
Keberhasilan
dari 10% untuk
Pengobatan
daerah yang
TB
sudah
(Treatment
ada masalah
Success
resistensi
Rate =
obat.
TSR)
10) Angka Keberhasilan Pengobatan adalah TB (Treatment angka yang Success menunjukkan Rate = TSR) prosentase
10)
pasien Angka Keberhasilan baru TB Paru Pengobatan Terkonfirmasi adalah TB (Treatment angka Bakteriologis yang Success menunjukkan yang
Rate
menyelesaikan
= TSR) prosentase
pengobatan
Angka pasien Keberhasilan baru (baik TB yang Paru Pengobatan
sembuh Terkonfirmasi maupun
adalah angka
pengobatan Bakteriologis yang menunjukkan
lengkap) yang diantara menyelesaikan prosentase
pasien
baru
pasien pengobatan TB paru
baru (baik Terkonfirmasi
TB yang Paru sembuh Terkonfirmasi
Bakteriologis maupun yang pengobatan Bakteriologis
tercatat. lengkap) Dengan
yang
demikian diantara menyelesaikan pasien angka
ini
pengobatan baru merupakan TB paru (baik Terkonfirmasi penjumlahan
yang sembuh Bakteriologis dari
maupun
angka yang kesembuhan
pengobatan tercatat. lengkap) Dengan dan angka demikian diantara
pengobatan
pasien angka
lengkap.
baru ini merupakan TB paru Terkonfirmasi penjumlahan Bakteriologis dari angka yang kesembuhan tercatat. Dengan dan angka demikian pengobatan angka
ini lengkap. merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan
Rumus:
lengkap.
Rumus: Jumlah pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Biologis
Rumus:
Jumlah (sembuh pasien baru TB + Paru TB pengobatan Terkonfirmasi Paru Terkonfirmasi lengkap) Biologis Biologis
Jumlah pasien
(sembuh
(sembuh baru
+ pengobatan
+ TB pengobatan Paru
lengkap)
Terkonfirmasi lengkap) Biologis x 100%
Jumlah pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Biologis x 100%
Jumlah (sembuh pasien TB Paru + pengobatan Terkonfirmasi lengkap) Biologis yang x 100%
Jumlah pasien baru TB Paru Terkonfirmasi Biologis yang
yang diobati
x 100%
Jumlah pasien baru TB Paru diobati Terkonfirmasi Biologis yang
diobati
11) Angka Keberhasilan Pengobatan TB Anak
11) Adalah Angka Keberhasilan persentase TB Pengobatan Anak yang dinyatakan TB Anak sembuh dan Pengobatan Lengkap
11)
(PL) Adalah Angka
diantara
Keberhasilan persentase seluruh TB pasien
Pengobatan Anak yang TB Anak dinyatakan TB
yang
Anak
diobati. sembuh dan Pengobatan Lengkap
(PL) Adalah diantara persentase seluruh TB pasien Anak yang TB Anak dinyatakan yang diobati. sembuh dan Pengobatan Lengkap
Rumus:
(PL) diantara seluruh pasien TB Anak yang diobati.
Rumus: Jumlah Jumlah pasien pasien TB TB Anak yg yang sembuh danPengobatan
Rumus: Jumlah pasien Pengobatan TB Anak yg Lengkap sembuh dan Pengobatan x 100% x 100%
Jumlah Jumlah pasien pasien TB Anak TB Lengkap Anak yg sembuh yang diobati dan Pengobatan
Jumlah pasien TB Anak yg diobati
x 100%
Jumlah pasien Lengkap TB Anak yg diobati
x 100%
Jumlah pasien TB Anak yg diobati
Angka ini menggambarkan kualitas tatalaksana TB Anak dalam program
Nasional. Angka ini Angka menggambarkan indikator ini kualitas diharapkan tatalaksana sebesar TB 85%. Anak Apabila dalam kurang program dari
angka
Angka Nasional. yang
ini Angka menggambarkan
diharapkan indikator maka ini perlu
kualitas diharapkan dilakukan
tatalaksana sebesar evaluasi
TB 85%. pemantauan
Anak Apabila dalam
pengobatan
kurang program dari
kasus
Nasional. angka TB yang Anak
Angka diharapkan suatu
indikator maka wilayah.
ini perlu diharapkan dilakukan sebesar evaluasi 85%. pemantauan Apabila kurang pengobatan dari
angka kasus TB yang Anak diharapkan suatu maka wilayah. perlu dilakukan evaluasi pemantauan pengobatan
12) Proporsi
kasus TB Anak
Anak
di
yang
suatu
Menyelesaikan
wilayah.
PP INH Diantara Seluruh Anak yang
12) Mendapatkan Proporsi Anak PP yang INH Menyelesaikan PP INH Diantara Seluruh Anak yang
12) Proporsi Mendapatkan Anak PP yang INH Menyelesaikan PP INH Diantara Seluruh Anak yang
Adalah persentase Anak yang menyelesaikan PP INH selama 6 bulan diantara
seluruh Adalah Mendapatkan persentase anak yang
PP INH
mendapatkan Anak yang menyelesaikan PP INH. PP INH selama 6 bulan diantara
Adalah seluruh persentase anak yang mendapatkan Anak yang menyelesaikan PP INH. PP INH selama 6 bulan diantara
seluruh anak yang mendapatkan PP INH.
130
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
130
130
130

Rumus:
Jumlah Anak yg menyelesaikan PP INH selama 6 bulan
Rumus:
x 100%
Rumus:
Jumlah Anak yang mendapatkan PP INH
Jumlah Anak Jumlah yg anak menyelesaikan yang menyelesaikan PP INH selama 6 bulan
Jumlah Anak yg menyelesaikan PP INH selama x 100%
Jumlah PP Anak INH selama yang mendapatkan 6 bulan PP INH x 100%
6 bulan
Angka ini menggambarkan Jumlah x 100%
anak Anak yang proporsi yang mendapatkan anak mendapatkan PP yang INH terlindungi dari kejadian sakit TB
PP INH
dari anak yang terpapar dan terinfeksi TB termasuk anak dengan HIV Positif.
Angka ini menggambarkan proporsi anak yang terlindungi dari kejadian sakit TB
Angka
Angka indikator ini menggambarkan ini diharapkan proporsi sebesar anak 100%. yang Apabila terlindungi kurang dari dari angka kejadian sakit yang
dari anak yang terpapar dan terinfeksi TB termasuk anak dengan HIV Positif.
TB
diharapkan
dari anak maka yang terpapar perlu dilakukan dan terinfeksi evaluasi kepatuhan
TB termasuk PP anak INH.
Angka indikator ini diharapkan sebesar 100%. Apabila kurang dengan dari angka HIV Positif.
yang
diharapkan Angka indikator maka ini perlu diharapkan dilakukan sebesar evaluasi 100%. kepatuhan Apabila PP kurang INH.
dari angka yang
13) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK
diharapkan maka perlu dilakukan evaluasi kepatuhan PP INH.
Adalah persentase pasien TB dengan status HIV positif yang menerima PPK.
13) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK
13) Indikator
Proporsi ini menggambarkan pasien TB dengan komitmen HIV positif dan kemampuan yang menerima pelaksanaan PPK
program
Adalah persentase pasien TB dengan status HIV positif yang menerima PPK.
TB-HIV dalam Adalah persentase pemberian PPK pasien TB kepada pasien dengan status TB yang terinfeksi HIV positif HIV.
Indikator ini menggambarkan komitmen dan kemampuan pelaksanaan yang menerima program
PPK.
TB-HIV Indikator dalam ini menggambarkan pemberian PPK komitmen kepada pasien dan kemampuan TB yang terinfeksi pelaksanaan HIV.
program
Rumus:
TB-HIV dalam pemberian PPK kepada pasien TB yang terinfeksi HIV.
Jumlah pasien TB dengan HIV positif yang menerima PPK
Rumus:
Rumus:
selama pengobatan TB x 100%
Jumlah pasien
Jumlah
TB pasien
dengan Jumlah pasien TB pasien TB dengan
HIV dengan TB dengan HIV
positif
positif
yang
HIV yang
menerima PPK
HIV positif positif
menerima selama PPK selama pengobatan TB yang TB
menerima PPK
x 100% x 100%
Jumlah selama pasien TB pengobatan TB dengan dengan HIV positif
HIV TB positif
x 100%
14) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang mendapat ART
Jumlah pasien TB dengan HIV positif
Adalah persentase pasien TB dengan status HIV positif yang menerima ART.
14) Proporsi pasien TB dengan HIV positif yang mendapat ART
14) Indikator
Proporsi ini menggambarkan pasien TB dengan HIV komitmen positif dan yang kemampuan mendapat layanan ART
TB untuk
Adalah persentase pasien TB dengan status HIV positif yang menerima ART.
memastikan Adalah persentase pasien TB dengan pasien TB dengan HIV positif dapat status HIV mengakses pengobatan positif yang menerima ARV.
Indikator ini menggambarkan komitmen dan kemampuan layanan TB untuk
ART.
memastikan Indikator ini pasien menggambarkan TB dengan HIV komitmen positif dapat dan kemampuan mengakses pengobatan layanan TB ARV.
untuk
Rumus:
memastikan pasien TB dengan HIV positif dapat mengakses pengobatan ARV.
Jumlah pasien TB dengan HIV positif yang menerima
Rumus: Jumlah pasien TB dengan HIV positif yang
Rumus:
pengobatan menerima ARV pengobatan (baru memulai ARV (baru memulai atau melanjutkan
Jumlah pasien atau melanjutkan TB dengan pengobatan HIV positif ARV) yang menerima x 100%
Jumlah pasien pengobatan TB dengan ARV)
HIV positif yang x 100%
pengobatan Jumlah ARV pasien (baru TB dengan memulai HIV positif atau melanjutkan
menerima
Jumlah pasien pengobatan ARV TB dengan (baru memulai HIV positif
x 100%
pengobatan ARV)
atau melanjutkan
x 100%
Jumlah pasien pengobatan TB dengan ARV)
HIV positif
15) Proporsi Laboratorium yang Mengikuti PME (Pemantapan Mutu Eksternal)
Jumlah pasien TB dengan HIV positif
Uji Silang untuk Pemeriksaan Mikroskopis
15) Proporsi Laboratorium yang Mengikuti PME (Pemantapan Mutu Eksternal)
15) Adalah
Proporsi persentase Laboratorium laboratorium yang Mengikuti yang mengikuti PME Uji Silang diantara seluruh
Uji Silang untuk Pemeriksaan Mikroskopis
PME (Pemantapan Mutu Eksternal)
laboratorium Uji Silang mikroskopis untuk Pemeriksaan TB yang Mikroskopis
ada di seluruh wilayah.
Adalah persentase laboratorium yang mengikuti PME Uji Silang diantara seluruh
Laboratorium
Adalah persentase mikroskopis laboratorium TB terdiri yang dari mengikuti PRM, PPM, PME Rumah Sakit, BP4/ BKPM/
laboratorium mikroskopis TB yang ada di seluruh wilayah.
Uji Silang diantara seluruh
BBKPM, BLK,
laboratorium BBLK, dan Laboratorium yang ada Klinik di Swasta.
Laboratorium mikroskopis TB terdiri dari PRM, seluruh PPM, wilayah.
Rumah Sakit, BP4/ BKPM/
BBKPM, Laboratorium BLK, mikroskopis BBLK, dan Laboratorium TB terdiri dari Klinik PRM, Swasta.
PPM, Rumah Sakit, BP4/ BKPM/
Rumus:
BBKPM, BLK, Jumlah BBLK, lab dan mikroskopis Laboratorium yang mengikuti
Klinik Swasta.
Jumlah lab mikroskopis PME Uji yang Silang mengikuti PME Uji x 100% Silang
Rumus:
x 100%
Rumus:
Jumlah seluruh lab lab mikroskopis TB
TB
Jumlah lab mikroskopis yang mengikuti PME Uji Silang
Jumlah lab mikroskopis yang mengikuti PME x 100%
Jumlah seluruh lab mikroskopis TB
Uji Silang
Angka minimal yang harus dicapai adalah 90%.
x 100%
Jumlah seluruh lab mikroskopis TB
131
Angka minimal yang harus dicapai adalah 90%.
Angka minimal yang harus dicapai adalah 90%. 131
131
BAB XIII
131
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

Selain dari kinerja pembacaan mikroskopis, kualitas laboratorium juga dilihat
dengan menilai 6 unsur kualitas sediaan mikroskopis, yaitu: kualitas dahak, ukuran,
ketebalan,
Selain dari
kerataan,
kinerja
pewarnaan,
pembacaan
dan
mikroskopis,
kebersihan.
kualitas laboratorium juga dilihat
dengan menilai 6 unsur kualitas sediaan mikroskopis, yaitu: kualitas dahak, ukuran,
Interpretasi
ketebalan, kerataan,
dari suatu
pewarnaan,
laboratorium
dan
berdasarkan
kebersihan.
hasil uji silang dinyatakan terdapat
kesalahan bila:
Interpretasi
Terdapat
dari
PPT
suatu
atau
laboratorium
NPT
berdasarkan hasil uji silang dinyatakan terdapat
kesalahan
Laboratorium
bila:
tersebut menunjukkan tren peningkatan kesalahan kecil dibanding
periode
Terdapat
sebelumnya
PPT atau NPT
atau kesalahannya lebih tinggi dari rata-rata semua
fasyankes
Laboratorium
di
tersebut
kabupaten/kota
menunjukkan
tersebut,
tren peningkatan
atau bila
kesalahan
kesalahan
kecil
kecil
dibanding
terjadi
beberapa
periode sebelumnya
kali dalam jumlah
atau
yang
kesalahannya
signifikan.
lebih tinggi dari rata-rata semua
Bila
fasyankes
terdapat
di
3
kabupaten/kota
NPR.
tersebut, atau bila kesalahan kecil terjadi
beberapa kali dalam jumlah yang signifikan.
Kinerja
Bila terdapat
setiap
3
laboratorium
NPR.
harus selalu dimonitor secara rutin. Walaupun
laboratorium sudah memiliki kinerja pembacaan mikroskopis yang baik, perhatian
khusus
Kinerja
perlu
setiap
diberikan
laboratorium
apabila ditemukan
harus selalu
kondisi
dimonitor
seperti berikut:
secara rutin. Walaupun
laboratorium
Terdapat tren
sudah
peningkatan
memiliki kinerja
kesalahan
pembacaan
kecil dibanding
mikroskopis
periode
yang
sebelumnya,
baik, perhatian
khusus
Memiliki
perlu diberikan
kesalahan
apabila
lebih
ditemukan
tinggi
kondisi
dari rata-rata
seperti berikut:
semua fasyankes di
kabupaten/kota
Terdapat tren peningkatan
tersebut,
kesalahan kecil dibanding periode sebelumnya,
Memiliki
Memiliki
kesalahan
kesalahan
kecil
lebih
beberapa
tinggi
kali dalam
dari rata-rata
jumlah yang
semua
signifikan
fasyankes di
Setiap
kabupaten/kota
fasyankes diharapkan
tersebut,
dapat menilai dirinya sendiri dengan memantau tren
hasil
Memiliki
interpretasi
kesalahan
setiap
kecil beberapa
triwulan
kali
dan
dalam
meningkatkan
jumlah yang
kualitas
signifikan
pemeriksaan
laboratorium.
Setiap fasyankes diharapkan dapat menilai dirinya sendiri dengan memantau tren
hasil interpretasi setiap triwulan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan
17)
laboratorium.
Jumlah Laboratorium dengan Frekuensi Partisipasi 4 kali per Tahun
Adalah jumlah laboratorium yang mengikuti PME Uji Silang 4 kali per tahun
17)
dibandingkan
Jumlah Laboratorium
dengan jumlah
dengan
laboratorium
Frekuensi
yang
Partisipasi
mengikuti
4 kali
PME
per
Uji
Tahun
Silang.
Adalah jumlah laboratorium yang mengikuti PME Uji Silang 4 kali per tahun
Rumus: dibandingkan dengan jumlah laboratorium yang mengikuti PME Uji Silang.
Jumlah lab mikroskopis TB yang mengikuti PME Uji Silang
Rumus: Jumlah lab mikroskopis 4 kali TB per yang tahun mengikuti
Jumlah lab mikroskopis PME Uji Silang TB 4 kali yang per tahun mengikuti PME Uji Silang x 100%
Jumlah seluruh laboratorium mikroskopis x TB 100% yang
Jumlah seluruh laboratorium mikroskopis TB
4 kali per tahun
yang mengikuti PME PME Uji Uji SIlang Silang
x 100%
Jumlah seluruh laboratorium mikroskopis TB yang
Angka minimal yang
mengikuti
harus dicapai
PME
adalah
Uji Silang
90%.
Indikator ini dinilai setiap akhir tahun. Indikator ini menunjukkan keteraturan
laboratorium
Angka minimal
dalam
yang
mengikuti
harus dicapai
uji silang.
adalah 90%.
Indikator ini dinilai setiap akhir tahun. Indikator ini menunjukkan keteraturan
18) Proporsi laboratorium pasien dalamTB mengikuti RR/MDR uji yang silang. terkonfirmasi dibanding perkiraan kasus
TB RR/ MDR yang ada
18)
Adalah
Proporsi
persentase
pasien TB
pasien
RR/MDR
TB
yang
RR/MDR
terkonfirmasi
yang terkonfirmasi
dibanding
dibanding
perkiraan
jumlah
kasus
perkiraan
TB RR/ MDR
kasus
yang
TB
ada
RR/MDR yang ada di wilayah tersebut.
Adalah persentase pasien TB RR/MDR yang terkonfirmasi dibanding jumlah
perkiraan kasus TB RR/MDR yang ada di wilayah tersebut. 133
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
133
133

Rumus:
Jumlah pasien TB RR/MDR yang terkonfirmasi
Jumlah pasien TB RR/MDR dalam 1 tahun
yang terkonfirmasi x dalam 100%
1
Jumlah perkiraan kasus tahun
TB RR/MDR di wilayah
tersebut dalam 1 tahun
Jumlah perkiraan kasus TB RR/MDR di wilayah tersebut
dalam 1 tahun
x 100%
Jumlah pasien TB RR/MDR yang terkonfirmasi bersumber pada TB.06 MDR.
Sedang jumlah perkiraan kasus TB RR/MDR dihitung setiap tahun berdasarkan
perkiraan kasus TB RR/MDR diantara kasus TB Baru maupun kasus TB
Pengobatan ulang.
Angka minimal yang harus dicapai adalah 80% setiap tahunnya.
Indikator ini dihitung tahunan sebagai alat ukur upaya penemuan kasus TB
RR/MDR.
19) Proporsi pasien terkonfirmasi TB RR/MDR yang dilakukan konfirmasi
pemeriksaan uji kepekaan OAT lini kedua
Adalah persentase kasus terkonfirmasi TB RR/MDR yang dilakukan
pemeriksaan uji kepekaan OAT lini kedua dibanding keseluruhan jumlah kasus
terkonfirmasi TB RR/MDR yang ditemukan.
Rumus:
Jumlah pasien TB RR/MDR yang dilakukan
Jumlah pasien pemeriksa TB RR/MDR uji kepekaan yang OAT dilakukan lini kedua
pemeriksaan x 100%
uji
Jumlah kasus kepekaan TB RR/MDR OAT yang lini ditemukan
kedua x 100%
Jumlah kasus TB RR/MDR yang ditemukan
Jumlah pasien TB RR/MDR yang terkonfirmasi dan yang dilakukan uji kepekaan
OAT lini kedua bersumber pada TB.06 MDR.
Angka minimal yang harus dicapai adalah 100% setiap tahunnya.
Indikator ini dihitung tahunan sebagai alat ukur kepatuhan terhadap alur
diagnosis yang telah ditetapkan dan upaya untuk menemukan pasien TB
XDR/Pra XDR.
20) Proporsi pengobatan pasien TB MDR diobati diantara pasien TB MDR
ditemukan atau enrollment rate
Adalah persentase pasien TB RR/MDR yang diobati dibandingkan dengan
pasien TB RR/MDR yang ditemukan dalam satu triwulan.
134
Rumus:
BAB XIII
Jumlah pasien TB RR/MDR yang yang diobati
diobati
x 100%
Jumlah kasus TB RR/MDR yang ditemukan
x 100%
Jumlah yang ditemukan
134
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS

R.
n
B
B
si
an
us
an
ur
B
R
Jumlah pasien TB RR/MDR yang ditemukan dan yang diobati bersumber pada
Jumlah TB.06 MDR pasien dan TB TB.01 RR/MDR MDR. yang ditemukan dan yang diobati bersumber pada
TB.06 MDR dan TB.01 MDR.
Angka minimal yang harus dicapai adalah 100%.
Angka Indikator minimal dihitung yang harus setiap dicapai triwulan adalah sebagai 100%. alat ukur keberhasilan upaya
Indikator memastikan ini semua dihitung pasien setiap TB triwulan RR/MDR sebagai yang ditemukan alat ukur diobati keberhasilan sehingga upaya rantai
memastikan penularan bisa semua diputus. pasien Pencapaian TB RR/MDR target yang ini sangat ditemukan tergantung diobati sehingga pada efektifitas rantai
penularan kegiatan KIE bisa yang diputus. dilakukan Pencapaian di fasyankes target maupun ini sangat masyarakat. tergantung pada efektifitas
kegiatan KIE yang dilakukan di fasyankes maupun masyarakat.
21) Angka keberhasilan pengobatan TB RR/MDR atau Treatment Success Rate
21) Angka Adalah keberhasilan Keberhasilan Pengobatan pengobatan TB TB RR/MDR adalah atau Treatment angka yang Success menunjukkan Rate
Adalah persentase Keberhasilan pasien TB Pengobatan RR/MDR TB yang RR/MDR menyelesaikan adalah angka pengobatan yang menunjukkan (baik yang
persentase sembuh maupun pasien pengobatan TB RR/MDR lengkap) yang menyelesaikan diantara pasien pengobatan TB RR/MDR (baik yang
sembuh diobati. Dengan maupun demikian pengobatan angka lengkap) ini merupakan diantara pasien penjumlahan TB RR/MDR dari angka yang
diobati. kesembuhan Dengan dan angka demikian pengobatan angka ini lengkap. merupakan penjumlahan dari angka
kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.
Rumus:
Rumus: Jumlah Jumlah pasien pasien TB RR/MDR TB RR/MDR yang yang menyelesaikan menyelesaikan pengobatan
Jumlah pasien pengobatan (sembuh TB (sembuh+pengobatan RR/MDR + yang menyelesaikan lengkap)
x 100% pengobatan x 100%
Jumlah (sembuh pasien pasien TB + RR/MDR TB pengobatan RR/MDR yang diobati yang lengkap) diobati
x 100%
Jumlah pasien TB RR/MDR yang diobati
Angka minimal yang harus dicapai adalah 75%.
Angka minimal yang harus dicapai adalah 75%.
3. Supervisi Program Pengendalian Tuberkulosis
3. Supervisi Program TB bertujuan Pengendalian meningkatkan Tuberkulosis kinerja petugas, melalui suatu proses yang
Supervisi sistematis TB untuk bertujuan meningkatkan meningkatkan pengetahuan kinerja petugas, melalui meningkatkan suatu proses ketrampilan yang
sistematis petugas, memperbaiki untuk meningkatkan sikap petugas pengetahuan dalam bekerjapetugas, dan meningkatkan meningkatkan motivasi ketrampilan petugas.
petugas, memperbaiki sikap petugas dalam bekerja dan meningkatkan motivasi petugas.
Hal-hal yang dilakukan selama supervisi adalah:
Hal-hal Observasi yang dilakukan selama supervisi adalah:
Observasi Diskusi
Diskusi Bantuan teknis
Bantuan Bersama-sama teknis mendiskusikan permasalahan yang ditemukan
Bersama-sama Mencari pemecahan mendiskusikan permasalahan permasalahan bersama-sama, yang ditemukan dan
Mencari Memberikan pemecahan laporan permasalahan berupa hasil temuan bersama-sama, serta memberikan dan rekomendasi dan saran
Memberikan perbaikan. laporan berupa hasil temuan serta memberikan rekomendasi dan saran
perbaikan.
Supervisi merupakan kegiatan monitoring langsung dan kegiatan pembinaan untuk
Supervisi mempertahankan merupakan kompetensi kegiatan standar monitoring melalui langsung on the job dan training. kegiatan Supervisi pembinaan juga dapat untuk
mempertahankan dimanfaatkan sebagai kompetensi evaluasi standar pasca melalui pelatihan on the untuk job training. bahan Supervisi masukan juga perbaikan dapat
dimanfaatkan pelatihan yang sebagai akan datang. evaluasi pasca pelatihan untuk bahan masukan perbaikan
pelatihan yang akan datang.
34
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
135
135
135

Supervisi harus dilaksanakan di semua tingkat dan disemua unit pelaksana, karena
dimanapun petugas bekerja akan tetap memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah
dan kesulitan yang mereka temukan. Suatu umpan balik tentang kinerja harus selalu
diberikan untuk memberikan dorongan semangat kerja.
Pelaksanaan supervisi harus direncanakan secara seksama. Sebelum supervisi
dilakukan, supervisor haruslah mengkaji laporan atau temuan-temuan supervisi
sebelumnya, misalnya tentang: temuan yang belum selesai ditindak lanjuti, catatan
tentang tindakan perbaikan yang telah maupun yang perlu ditindaklanjuti.
Tahapan kegiatan supervisi meliputi: perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pemecahan
Masalah, dan penyusunan Laporan serta memberikan umpan balik secara tertulis.
a. Perencanaan Supervisi
Sebelum melaksanakan supervisi efektif perlu dilakukan perencanaan dengan baik,
sehingga supervisi dapat mencapai tujuannya. Hal-hal yang penting diperhatikan
didalam perencanaan supervisi adalah:
1) Supervisi harus dilaksanakan secara rutin dan teratur pada semua tingkat.
• Supervisi ke faskes (misalnya: Puskesmas, RS, BBKPM/BKPM, termasuk
laboratorium) harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
• Supervisi ke kabupaten/kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali, dan
• Supervisi ke provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2) Pada keadaan tertentu frekuensi supervisi perlu ditingkatkan, yaitu:
• Pelatihan baru selesai dilaksanakan.
• Pada tahap awal pelaksanaan program.
• Bila kinerja dari suatu faskes kurang baik.
b. Persiapan supervisi
Persiapan perlu dilakukan agar pelaksanaan supervisi mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien. Persiapan supervisi meliputi:
1) Penyusunan jadual kegiatan.
2) Pengumpulan informasi pendukung.
3) Pemberitahuan atau perjanjian ke faskes/dinkes/instansi yang akan dikunjungi.
4) Penyiapan atau pengembangan daftar tilik supervisi.
5) Menyusun kerangka laporan.
c. Pelaksanaan supervisi.
Dalam pelaksanaan supervisi hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama:
1) Kepribadian supervisor:
• Mempunyai kepribadian yang menyenangkan dan bersahabat.
136
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
136

• Mampu membina hubungan baik dengan petugas di faskes/dinkes/instansi yang
dikunjungi.
• Menjadi pendengar yang baik, penuh perhatian, empati, tanggap terhadap
masalah yang disampaikan, dan bersama-sama petugas mencari pemecahan.
• Melakukan pendekatan fasilitatif, partisipatif dan tidak instruktif.
2) Kegiatan penting selama supervisi di faskes
• Melakukan review catatan dan buku register
• Diskusi kegiatan dan masalahnya bersama petugas
• Melakukan pengamatan saat petugas bekerja
• Melakukan wawancara dengan pasien TB dan PMO, bila memungkinkan
• Melakukan pemeriksaan ketersediaan logistik.
• Mengecek penerapan metode LQAS
• Memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja, kreatifitas, inovatif, inisiatif.
• Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petugas diinstitusi tersebut.
• Memberikan umpan balik saran yang jelas, realistis, sederhana dan dapat
dilaksanakan
3) Kegiatan penting selama supervisi di Kabupaten/Kota.
• Melakukan review dokumen, data program dan catatan-catatan
• Melakukan pemeriksaan ketersediaan logistik.
• Diskusi kegiatan dan masalahnya bersama petugas
• Melakukan pengamatan saat petugas bekerja
• Memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja, kreatifitas, inovatif, inisiatif,
• Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petugas di institusi tersebut.
• Memberikan laporan termasuk umpan balik saran yang jelas, realistis,
sederhana dan dapat dilaksanakan
4) Kegiatan penting selama supervisi di Propinsi.
• Melakukan review dokumen, data dan catatan-catatan
• Melakukan pemeriksaan ketersediaan logistik.
• Diskusi kegiatan dan masalahnya bersama petugas
• Melakukan pengamatan saat petugas bekerja
• Memberikan motivasi untuk peningkatan kinerja, kreatifitas, inovatif, inisiatif,
• Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petugas di institusi tersebut.
• Memberikan laporan termasuk umpan balik saran yang jelas, realistis,
sederhana dan dapat dilaksanakan
d. Pemecahan Masalah (Problem-solving) dalam supervisi
Beberapa langkah praktis dalam melakukan pemecahan masalah kinerja adalah:
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
137
137

3. Mengumpulkan data untuk mendukung perumusan kebijakan untuk intervensi tertentu.
Agenda Prioritas Riset Operasional Penanggulangan TB di Indonesia.
Dalam menetapkan prioritas riset operasional, perlu menekankan pada pemahaman bahwa
riset operasional diharapkan membuahkan suatu solusi yang memperbaiki program
penanggulangan TB. Ada beberapa pertimbangan lain yang perlu dipikirkan adalah dalam
menetapkan prioritas riset operasional yaitu :
1. Daya ungkit: Hasil penelitian diharapkan dapat mengubah kebijakan dan implementasi
kegiatan berdampak dalam pencapaian tujuan program Pengendalian TB;
2. Relevan: Intervensi yang sedang diuji coba dan hasil yang diharapkan perlu relevan
dengan objektif program Pengendalian TB;
3. Terandalkan: Hasil riset operasional menghasilkan kesimpulan yang kuat untuk
menginformasikan pada pengambil keputusan;
4. Mengurangi kesenjangan: Hasil penelitian akan mengisi kesenjangan informasi atau
menambahkan fakta baru;
5. Efisiensi: Diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dengan biaya yang tidak
terlalu besar;
6. Prioritas nasional: Topik atau tema riset sudah diidentifikasi sebagai prioritas nasional
baik oleh pemerintah atau kelompok ahli yang berwenang.
Riset operasional TB perlu disesuaikan dan diprioritaskan sesuai kondisi epidemi TB dan
Strategi Program Pengendalian TB di Indonesia, maka dibutuhkan riset operasional untuk:
1. Memperbaiki kualitas program:
a. Peningkatan aksesibilitas pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TB dan TB-HIV
b. Terbentuk kerjasama pihak pelayanan pemerintah dan swasta dalam penanggulangan
TB.
c. Terbentuk kerjasama antara penanggungjawab program TB, dengan program
kesehatan lain yang terkait, seperti Penangulangan HIV, Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular-Diabetes Melitus.
d. Mengoptimalkan akses dan kepatuhan pengobatan pengobatan TB,
e. Peningkatan akses pengobatan bagi orang dengan TB resistan obat.
2. Peningkatan peran-serta masyarakat umum & khusus (LSM, Kaum Bisnis, dll).
a. Mengembangkan metode yang menggerakan peran-serta masyarakat termasuk
komponen pendanaan yang mampu meningkatkan efektivitas program.
b. Mengembangkan perilaku yang mampu menekan penularan TB.
3. Mengubah perilaku masyarakat dan penyedia layanan
a. Mengembangkan metode perubahan perilaku masyarakat.
b. Mengembangkan metode yang mengubah perilaku penyedia layanan.
4. Upaya intensifikasi penemuan kasus TB yang dilihat dari sisi penyedia layanan maupun
masyarakat rentan.
a. Meningkatkan akses layanan pengobatan pada populasi rentan dan termarjinalkan.
b. Memperkuatkan integrasi layanan TB dan HIV.
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
139
139

c. Upaya mencegah penularan TB di fasilitas kesehatan, keluarga, dan masyarakat.
Agenda riset operasional TB di Indonesia harus diselaraskan dengan agenda riset
operasional global, terutama kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
Agenda riset operasional perlu diselaraskan juga dengan dinamika perkembangan program
TB serta ketersediaan sumber daya (pendanaan).
140
BAB XIII
SISTIM INFORMASI PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
140

BAB XIV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
A. Konsep Perencanaan dan Penganggaran.
Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis untuk menyusun
rencana berdasarkan kajian rinci tentang keadaan masa kini dan perkiraan keadaan yang
akan muncul dimasa mendatang berdasarkan pada fakta dan bukti. Pada dasarnya rencana
adalah alat manajemen yang berfungsi membantu organisasi atau program agar dapat
berkinerja lebih baik dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari
perencanaan adalah tersusunnya rencana program, tetapi proses ini tidak berhenti disini
saja karena setiap pelaksanaan program tersebut harus dipantau agar dapat dilakukan
koreksi dan dilakukan perencanaan ulang untuk perbaikan program.
Perencanaan yang baik adalah:
1. Berbasis data, informasi atau fakta yang akurat tentang situasi epidemiologis dan
program
2. Berjangka menengah atau panjang, biasanya 5 tahun.
3. Mempunyai jangkauan ke depan yang memberikan tantangan dalam pelaksanaannya
4. Bersifat umum, menyeluruh dan biasanya dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja
atau rencana operasional yang lebih rinci.
5. Luwes, dinamis, dan tidak statis, serta tanggap terhadap berbagai perubahan penting
yang terjadi di llingkungan tempat dan waktu berlakunya rencana.
Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, merupakan suatu rencana jangka
pendek yang disusun berdasarkan dari rencana kegiatan jangka panjang yang telah
ditetapkan dalam proses penyusunan program untuk mencapai tujuan atau kondisi tertentu
yang diinginkan dengan berbagai sumber daya.
Prinsip perencanaan dan penganggaran pengendalian TB harus memperhatikan hal-hal
berikut:
1. Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi, serta kewenangan.
2. Perencanaan yang dilakukan harus efektif, efisien, dan fokus pada pencapaian target
indikator kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan, Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana Program
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), strategi nasional pengendalian TB, dan rencana
aksi di daerah
3. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas serta perencanaan terpadu/sinergi
untuk menghindari duplikasi anggaran
BAB XIV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
137
141

1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Alokasi pembiayaan dari APBN digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
program TB nasional, namun dalam upaya meningkatkan kualitas program di daerah,
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Sub Direktorat TB melimpahkan kewenangan
untuk mengelola dana APBN dengan melibatkan pemerintah daerah dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Dana dekosentrasi (dekon) yaitu dana dari pemerintah pusat (APBN) yang diberikan
kepada pemerintah daerah sebagai instansi vertikal yang digunakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi. Dana dekonsentrasi untuk program pengendalian TB
digunakan untuk memperkuat jejaring kemitraan di daerah melalui lintas program dan
lintas sektor, meningkatkan monitoring dan evaluasi program pengendalian TB di
kabupaten/kota melalui pembinaan teknis, meningkatkan kompetensi petugas TB
melalui pelatihan tatalaksana program TB.
b. Dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan adalah dana perimbangan yang
ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kesehatan di Daerah. Dana ini diserahkan
kepada daerah melalui pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan seperti alat dan bahan penunjang di laboratorium
dalam rangka diagnosis TB dan perbaikan infrastruktur di kabupaten/kota termasuk
gudang obat,
c. Bantuan operasional kesehatan (BOK) diserahkan kepada fasilitas pelayanan
kesehatan untuk membiayai operasional petugas, dan dapat digunakan sebagai
transport petugas fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelacakan kasus yang
mangkir TB, pencarian kontak TB
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Alokasi pembiayaan dari APBD digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
program TB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan tugas, pokok dan
fungsi dari pemerintah daerah.
3. Dana Hibah
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Sub Direktorat TB merupakan salah satu program
yang mendapat kepercayaan menerima dana hibah dari luar negeri. Saat ini berbagai
keberhasilan telah banyak dicapai oleh program TB, namun sebagian besar pembiayaan
masih tergantung kepada donor (PHLN).
Hibah dari Global Fund merupakan bagian terpenting dari keseluruhan dana untuk
program TB, permasalahan yang terkait dengan pendanaan donor (restriksi/suspend)
akan berdampak secara langsung terhadap kinerja program. Kondisi saat ini hampir 61%
dana operasional pengendalian TB terutama di provinsi dan kabupaten/kota dibiayai oleh
Global Fund, walaupun sudah ada kebijakan proporsi pemerintah (APBN) dari 23% pada
BAB XIV
PERENCANAAN DAN PENGGANGARAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
139
143

d. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan pengendalian TB di
fasilitas pelayanan kesehatan
e. Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis kegiatan pengendalian TB
f. Pendanaan kegiatan operasional pengendalian TB yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi
g. Pemantapan surveilans epidemiologi TB di tingkat kabupaten/kota
Pembagian peran dan wewenang dalam program pengendalian TB tidak hanya yang
bersifat vertikal namun juga horisontal dimana keterlibatan dari lintas program, lintas sektor
dan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal PP&PL seperti Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) dan B/BTKL sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
BAB XIV
PERENCANAAN DAN PENGGANGARAN PROGRAM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
143
147

TAMBAHAN TB HIV PADA ANAK
Anak terinfeksi HIV mempunyai risiko lebih besar untuk terpapar, terinfeksi, dan sakit TB.
Risiko ini dipengaruhi oleh derajat imunosupresinya. Setiap anak yang terinfeksi HIV di
wilayah endemis TB harus diinvestigasi status TB nya secara regular pada saat melakukan
kunjungan ke Fasyankes dengan cara melakukan penilaian klinis terlebih dahulu. Pada
daerah endemis TB dan HIV, TB banyak ditemukan pada anak terinfeksi HIV, sebaliknya
infeksi HIV banyak ditemukan pada anak sakit TB. Tes HIV dianjurkan dilakukan secara rutin
pada semua anak yang didiagnosis sakit TB dengan metode TIPK
Diagnosis TB pada Anak Terinfeksi HIV
Gejala klinis umum TB pada anak terinfeksi HIV antara lain batuk persisten lebih dari 3
minggu yang tidak membaik setelah pemberian antibiotik spektrum luas, malnutrisi berat atau
gagal tumbuh, demam lebih dari 2 minggu, keringat malam yang menyebabkan anak sampai
harus ganti pakaian, gejala umum non-spesifik lainnya dapat berupa fatigue (kurang aktif,
tidak bergairah). Pada anak yang terinfeksi HIV lebih sering mengalami TB diseminata.
Pendekatan diagnosis TB pada anak terinfeksi HIV pada prinsipnya sama dengan anak HIV
negatif, meskipun sering terkendala. Oleh karena itu diagnosis TB pada anak terinfeksi HIV
tidak memakai sistem skoring. Saat ini dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan tes cepat
yaitu Xpert MTB/RIF untuk mendiagnosis TB pada pasien HIV termasuk pada anak.
Konfirmasi bakteriologi dapat dilakukan dengan pengambilan spesimen dari beberapa tempat
yang memungkinkan sesuai dengan manifestasi klinis penyakit TB-nya, antara lain sputum,
aspirasi cairan lambung,cairan pleura, induksi sputum, biopsi jarum halus pada kelenjar getah
bening (KGB) yang membesar dan biopsi jaringan lainnya.
Tanpa konfirmasi bakteriologi, diagnosis TB anak terutama berdasarkan 4 hal yaitu:
1. Kontak dengan pasien TB dewasa terutama yang BTA positif;
2. U
3. Gambaran sugestif TB secara klinis
4. Gambaran sugestif TB pada foto toraks.
Pada anak terinfeksi HIV, uji

Bila anak sakit berat, maka pengobatan TB dapat diberikan. Dalam keadan meragukan dan
tidak emergensi, melakukan uji coba pengobatan (treatment trial) tidak dibenarkan.
Tuberkulosis pada anak terinfeksi HIV (selain TB milier, meningitis TB dan TB tulang) harus
diberikan 4 macam obat (RHZE) selama 2 bulan pertama dilanjutkan RH selama 4-7 bulan.
Bila menunjukkan perbaikan klinis dilanjutkan dengan INH saja selama 6 bulan untuk mencegah
kekambuhan
Pada meningitis TB, TB milier, dan TB tulang diberikan RHZE selama 2 bulan pertama dilanjutkan
RH sampai 12 bulan.
PETUNJUK PRAKTIS
Dosis OAT yaitu INH 10 mg/KgBB/hari (maksimal 300 mg), Rifampisin 15 mg/KgBB/hari (maksimal
600 mg), PZA 35 mg/KgBB/hari (maksimal 2000 mg), Etambutol 20 mg/KgBB/hari (maksimal 1250
mg)
Pada meningitis TB, TB milier dengan distress pernapasan, efusi pleura dan efusi perikardial
diberikan tambahan kortikosteroid berupa prednison 1 mg/kgBB/hari dibagi 3 dosis selama 6
minggu, selanjutnya di-tapering-off selama 6 minggu.
Pemberian ART pada anak dengan ko-infeksi TB-HIV
Pada anak yang baru terinfeksi HIV, pemberian ARV dimulai setelah pasien mendapat
pengobatan TB selama 2-8 minggu (lebih disukai adalah 8 minggu) untuk mengurangi
terjadinya SPI (Sindrom Pulih Imun) dan efek samping obat yang saling tumpang tindih. Hal
yang paling penting diperhatikan pada anak HIV dengan TB adalah potensi interaksi obat
terutama golongan NNRTI dengan Rifampisin.
Sindrom pulih imun adalah kumpulan tanda dan gejala akibat menurunnya kemampuan
respon imun tubuh anak terhadap antigen atau organisme yang dikaitkan dengen pemberian
ARV. SPI biasa timbul dalam 2 -12 minggu inisiasi ARV, dengan gejala dan tanda seperti
infeksi subklinis yang tidak tampak seperti TB, TB yang aktif kembali, dan juga munculnya
abses pada tempat vaksinasi BCG atau limfadenitis BCG
Pilihan ART pada anak dengan ko-infeksi TB HIV mengacu pada pedoman tatalaksana HIV
pada anak.
PENCEGAHAN TB PADA ANAK TERINFEKSI HIV
Pencegahan TB pada anak terinfeksi HIV dilakukan dengan pelacakan kontak, pengendalian
infeksi, dan pemberian profilaksis INH. Bayi dan anak usia berapapun yang baru terdiagnosis
HIV tetapi tidak sakit TB, meskipun tidak ada kontak harus mendapat profilaksis INH 10
mg/kgBB/hari maksimun 300 mg selama 6 bulan.
Petunjuk pelaksanaan BCG:
Anak HIV negatif di wilayah dengan prevalensi TB-HIV tinggi diberikan BCG.
Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan status HIV tidak diketahui diberikan BCG.
Bayi terinfeksi HIV dengan atau tanpa gejala TIDAK diberikan BCG.
Bayi dilahirkan dari ibu HIV positif boleh diberikan BCG bila:
o Mendapatkan perlakukan pencegahan (PPIA) dan/atau
o Sehat, tidak menunjukkan gejala HIV
o Sebaiknya setelah diperiksa PCR

Nomor Identitas
Kependudukan (NIK)

Nomor Identitas Kependudukan (NIK)

Nomor Identitas Kependudukan (NIK)

Nomor Identitas Kependudukan (NIK)