kementerian keuangan direktorat jenderal bea dan cukai peraturan ...

(5) Surat Perintah Penelitian Ulang (SPPU) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan
pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 6
(1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) terdiri dari:
a. Kepala Subdirektorat Klasifikasi Barang atau Kepala
Subdirektorat Nilai Pabean;
b. Kepala Seksi Klasifikasi Barang atau Kepala Seksi Nilai
Pabean; dan/atau
c. Pemeriksa Bea dan Cukai.
(2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (4) terdiri dari:
a. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai;
b. Kepala Seksi pada Bidang Kepabeanan dan Cukai;
dan/atau
c. Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Kepabeanan dan
Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (5) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
A terdiri dari:
a. Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
b. Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
c. Pejabat fungsional pemeriksa dokumen; dan/atau
d. Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Pelayanan Pabean
dan Cukai.
(4) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (5) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
B terdiri dari;
a. Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan
Cukai;
b. Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan dan Fasilitas
Pabean dan Cukai;
c. Pejabat fungsional pemeriksa dokumen; dan/atau
d. Pemeriksa Bea dan Cukai pada Bidang Pelayanan dan
Fasilitas Pabean dan Cukai.
(5) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dari Direktorat
atau bidang lainnya dapat ditunjuk untuk melakukan
penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), atau ayat (4).
(6) Jumlah Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat ditambah
dengan mempertimbangkan volume dan/atau tingkat
kesulitan pekerjaan yang tinggi.